Conhecimento da Lingua O Contratado, pelo presente instrumento, declara expressamente que tem pleno conhecimento da língua inglesa e que leu, compreendeu e livremente aceitou e concordou com os termos e condições estabelecidas no Plano e no Acordo de Atribuição (“Agreement” xx xxxxxx).
Department’s Contract Manager The Department’s Contract Manager, who is primarily responsible for the Department’s oversight of the Contract, will be identified in a separate writing to the Contractor upon Contract signing in the following format: Department’s Contract Manager Name Department’s Name Department’s Physical Address Department’s Telephone # Department’s Email Address If the Department changes the Contract Manager, the Department will notify the Contractor. Such a change does not require an amendment to the Contract.
Small and medium-sized enterprises 1. The Parties will promote a favourable environment for the development of the small and medium enterprises (SME) on the basis of strengthening of the relevant private and governmental bodies, as well as the exchange of experiences and good practices with the SME. 2. Cooperation shall include, among other subjects: (a) the designing and development of mechanisms to encourage partnership and productive chain linkage development; (b) development of human resources and management skills to increase the knowledge of the Chinese and Peruvian markets; (c) defining and developing methods and strategies for clusters development; (d) increasing access to information regarding mandatory procedures and any other relevant information for an SME exporter; (e) defining technological transference: programs oriented to transfer technological innovation to SME and to improve their productivity; (f) increasing access to information on technological promotion programs for SME and financial support and encouragement programs for SME; (g) supporting new exporting SME (sponsorship, credits and guarantees, seed capital); and (h) encouraging partnership and information exchange for SME financing institutions (credits, banks, guarantee organizations, seed capital firms). 3. Cooperation shall be developed, among other activities, through: (a) information exchange; (b) conferences, seminars, experts dialogue and training programs with experts; and (c) promoting contacts between economic operators, encouraging opportunities for industrial and technical prospecting.
Pendahuluan Industri perbankan syari’ah di Indonesia tengah memasuki fase growth (pertumbuhan) xxx sangat membutuhkan kepercayaan xxx loyalitas masyarakat untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan xxx loyalitas mutlak dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global. Kepercayaan xxx loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk- produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Produk bank syariah sudah semestinya mampu memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk funding, financing, xxx services. Oleh karenanya, inovasi produk bank syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia modern. Inovasi produk merupakan salah satu unsur penting untuk dapat menjaga sustainabilitas perusahaan. Inovasi produk merepresentasikan kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi, salah satunya adalah dengan melakukan “rekayasa” (engineering) terhadap akad- akad dalam fiqh muamalah. Beberapa akad dalam fiqh muamalah tidak begitu saja diadopsi oleh perbankan syariah, namun juga “diadaptasikan” dengan kebutuhan masyarakat terhadap xxxx-xxxx perbankan. Rekayasa xxx adaptasi ini memang sebuah keniscayaan, karena jika adopsi dilakukan secara apa adanya maka produk bank syariah diragukan dapat memberikan manfaat yang tepat bagi masyarakat. Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah.1 Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat xxx mengembangkan industri perbankan xxx keuangan xxxx xxxx kompetitif, inovasi dalam berbisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui serangkaian adaptasi tersebut memang sudah menjadi tuntutan bisnis. Sebagai contoh dapat dikemukakan xxxxxx xxxx kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, xxx Islamic Swap. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah tersebut mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad ijarah, qardh, xxx kafalah. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) xxx wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d. Islamic swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bay‘, wakalah, xxxxx, xxx terkadang disertai wa’d.2 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti 1 Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia”, Al-‘Adalah, Vol. 12, No. 3 (Juni, 2015), 493. 2 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, Al-Iqtishad, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2011), 156. inilah yang dikenal dengan istilah multiakad (Indonesia) atau hybrid contract (Inggris) atau al-’uqud al-murakkabah (Arab). Hybrid contract merupakan perbincangan yang masih hangat dikalangan para cendikiawan muslim untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pendapat pertama mengatakan hukumnya mubah berdasar kaidah fiqh al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah (hukum asal muamalah adalah boleh). Pendapat kedua mengharamkan berdasarkan dengan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’ataini fi bai’atin), atau mengharamkan dua akad dalam satu akad (shafqatain fi shafqatin).3 Sebagai entitas bisnis yang menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai induknya, tentunya industri perbankan syariah tidak boleh keluar dari nilai-nilai syariah. Melakukan inovasi memang tuntutan bisnis, namun menjaga shariah compliance juga menjadi kewajiban bagi setiap pelaku bisnis syariah, tidak terkecuali perbankan syariah. Profit-oriented hanya boleh dijadikan sebagai media (tool) untuk mencapai tujuan (goal), yaitu benefit-oriented. Produk bank syari’ah seyogyanya memiliki multi benefit, yaitu: material benefit, emotional benefit, xxx spiritual benefit.4 Mengacu pada kondisi tersebut, maka inovasi produk perbankan syariah setidaknya memerhatikan inovasi dalam dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi xxx dimensi sosial. Inovasi dalam dimensi ekonomi artinya bahwa produk perbankan syariah harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bank syariah menjadi pilihan utama masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, maka fungsi-fungsi bank syariah akan mampu memainkan perannya sebagai intermediary institution. Pada dimensi sosial, sebagai produsen jasa keuangan syariah, bank syariah bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap perilaku masyarakat. Bank syariah xxx masyarakat xxxxxx melekat xxx memengaruhi satu dengan yang lain. Pada satu sisi, bank syariah melalui pola inovasinya harus mampu “men-syariah- kan” perilaku masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan lembaga 3 Najamuddin, “Al-‘Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Syariah, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2013), 6.
REGULATORY ADMINISTRATION SERVICES BNY Mellon shall provide the following regulatory administration services for each Fund and Series: Assist the Fund in responding to SEC examination requests by providing requested documents in the possession of BNY Mellon that are on the SEC examination request list and by making employees responsible for providing services available to regulatory authorities having jurisdiction over the performance of such services as may be required or reasonably requested by such regulatory authorities; Assist with and/or coordinate such other filings, notices and regulatory matters and other due diligence requests or requests for proposal on such terms and conditions as BNY Mellon and the applicable Fund on behalf of itself and its Series may mutually agree upon in writing from time to time; and
Job Postings and Applications If a vacancy or a new job is created for which union personnel might reasonably be recruited, the following shall apply: (a) If the vacancy or new job has a duration of thirty (30) calendar days or more, the vacancy or new job including salary range, a summary of the job description, the required qualifications, the hours of work, including start and stop times and days off, the work area and the commencement date shall, before being filled, be posted for a minimum of seven (7) calendar days, in a manner which gives all employees access to such information, provided that no employees shall be entitled to relieve other regular employees under this clause on more than two (2) occasions in one calendar year unless the Employer and the Union otherwise agree in good faith. (b) Notwithstanding (a) above, if a temporary absence is one of less than ninety (90) calendar days, the work of the absent employee may be performed by employees working in float pool positions, where float pools exist. (c) Notwithstanding (a) above, if the vacancy is a temporary one of less than ninety (90) calendar days and the work is not being performed by a float employee, the position shall not be posted and instead shall be filled as follows: (i) where practicable by qualified regular employees who have indicated in writing their desire to work in such position consistent with the requirements of Article 14. Should a vacancy under this Article result in backfilling of more than one (1) vacancy (including the initial vacancy) the second (2nd) vacancy may be filled by an employee registered for casual work unless the Employer and the Union agree otherwise in good faith. If the application of this paragraph requires the Employer to pay overtime to the employee pursuant to Article 19, the proposed move shall not be made. An employee who accepts work under this provision is not eligible to work in another Article 16.01(c) assignment that conflicts with the accepted one. Probationary employees and employees undergoing a qualifying period shall not be considered for a 16.01(c) assignment in a different classification. (ii) by employees registered for casual work in accordance with the casual addendum. (iii) in cases of unanticipated or unplanned temporary absences, such temporary absence may first be filled under (c)(ii) for a period of up to seven (7) days. (d) A part-time employee who has accepted a casual assignment which conflicts with a temporary vacancy referred to in paragraph (c)(i) above shall be considered unavailable for such temporary vacancy. A part-time employee who has accepted a temporary vacancy referred to in paragraph (c)(i) above which conflicts with a casual assignment shall be considered unavailable for such casual assignment. Where an employee declines an offer to work under (c)(i) the Employer need not offer the work again to that employee under (c)(ii), if she/he is also registered for casual work. (e) Existing local agreements will be in force and effect (including termination clauses) unless changed by mutual agreement by the parties at the local level. (f) Where the local agreement covering access to work by part-time employees (former “15.01c”) does not contain a termination clause, the agreement may be terminated on giving of six (6) months’ notice by either party. (g) By mutual agreement, the parties may vary the job posting process set out in Article 16.01.
Working Xxxxxxx An employee who is in charge of a crew not more than five men including himself, engaged in line clearance work. (In the application of Article X, the Company need not consider the application for promotion to this classification from any employee having less than one year of experience in the Climber classification.)
CERTIFICATION REGARDING BOYCOTTING CERTAIN ENERGY COMPANIES (Texas law as of September 1, 2021) By submitting a proposal to this Solicitation, you certify that you agree, when it is applicable, to the following required by Texas law as of September 1, 2021: If (a) company is not a sole proprietorship; (b) company has ten (10) or more full-time employees; and (c) this contract has a value of $100,000 or more that is to be paid wholly or partly from public funds, the following certification shall apply; otherwise, this certification is not required. Pursuant to Tex. Gov’t Code Ch. 2274 of SB 13 (87th session), the company hereby certifies and verifies that the company, or any wholly owned subsidiary, majority-owned subsidiary, parent company, or affiliate of these entities or business associations, if any, does not boycott energy companies and will not boycott energy companies during the term of the contract. For purposes of this contract, the term “company” shall mean an organization, association, corporation, partnership, joint venture, limited partnership, limited liability partnership, or limited liability company, that exists to make a profit. The term “boycott energy company” shall mean “without an ordinary business purpose, refusing to deal with, terminating business activities with, or otherwise taking any action intended to penalize, inflict economic harm on, or limit commercial relations with a company because the company (a) engages in the exploration, production, utilization, transportation, sale, or manufacturing of fossil fuel-based energy and does not commit or pledge to meet environmental standards beyond applicable federal and state law, or (b) does business with a company described by paragraph (a).” See Tex. Gov’t Code § 809.001(1).
Statewide HUB Program Statewide Procurement Division Note: In order for State agencies and institutions of higher education (universities) to be credited for utilizing this business as a HUB, they must award payment under the Certificate/VID Number identified above. Agencies, universities and prime contractors are encouraged to verify the company’s HUB certification prior to issuing a notice of award by accessing the Internet (xxxxx://xxxxx.xxx.xxxxx.xx.xx/tpasscmblsearch/index.jsp) or by contacting
WASHINGTON’S STATEWIDE PAYEE DESK Contractor represents and warrants that Contractor is registered with Washington’s Statewide Payee Desk, which registration is a condition to payment.
