Rumusan Masalah. Kebijakan Bantuan Keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan melalui konsep Kerjasama management hubungan antar level Pemerintahan, mulai terbangun Kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini mulai tergambarkan dalam berbagai Kerjasama dalam menyelesaikan kebijakan pembangunan di dua level Pemerintahan tersebut, bahu membahu meyelesaikan pembangunan dengan melepas sekat urusan atau kewenangan masing-masing dengan mencari jalan keluar Bersama tanpa melanggar Perundang-Undangan dan peraturan lainya dengan melihat kempuan finansial pada setiap wilayah. Kerjasama ini tentu menjadi sorotan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah itu sendiri, maupun non pemerintah, menganggap bahwa kebijakan ini akan memanjakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun wilayahnya. Namun hal ini di Jawab oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan hasil kerja nyata, pembangunan wilayah yang dimulai dengan perencanaan Bersama hingga pada tahap implementasi pembangunan sehingga mulai dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten/Kota dampak dari hasil kebijakan tersebut. Pembangunan wilayah terisolir, pembangunan akses infrastruktur merata, pembangunan fasilitas Kesehatan yang merata, pembangunan fasilitas Pendidikan yang merata, pembangunan fasilitas pertanian, peternakan, kelautan perikanan bagi yang berpotensi dan pembangunan akses perekonomian masyarakat demi kesejahteraan di Kabupaten/Kota. Untuk mengkaji lebih lanjut, maka penulis membatasi focus penelitian pada dua rumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kebijakan Bantuan Keuangan Daerah? 2. Bagaimana model Kerjasama level antar Pemerintahan dalam kebijakan Bantuan Keuangan Daerah?
Appears in 1 contract
Samples: Tesis