MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/IN/M/2022

TENTANG

PROSES PENETAPAN PEMENANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses penetapan pemenang tender/penunjukan langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) di masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada pengadaan barang/jasa Pemerintah; b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Penanggung

		Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) melaksanakan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) termasuk pengadaan KPBU; c. bahwa untuk menjamin mutu dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengadaan KPBU, perlu membentuk Tim yang akan memberikan rekomendasi kepada PA atau PJPK dalam menetapkan pemenang tender/penunjukan langsung/E- Purchasing/Seleksi atau penetapan pemenang lelang pengadaan KPBU; d. bahwa untuk melakukan proses penetapan pemenang tender/penunjukan langsung/E-Purchasing/Seleksi atau penetapan pemenang lelang pengadaan KPBU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan koordinasi antar unit organisasi; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Instruksi Menteri tentang Proses Penetapan Pemenang pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Mengingat	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 197);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1513);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

		Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
		MENGINSTRUKSIKAN
KEPADA	:	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; 4. Direktur Jenderal Xxxx Xxxxx; 5. Direktur Jenderal Cipta Karya; 6. Direktur Jenderal Perumahan; 7. Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx; 8. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 9. Kepala Badan Pengatur Xxxxx Xxx; 00. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ).
UNTUK	:
KESATU	:	Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx membentuk Tim Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat TPM, dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

		bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala UPTPBJ sesuai daftar simak kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini; dan b. menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang berdasarkan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang kepada Menteri dan surat penetapan pemenang yang diparaf bersama Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Inspektur Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pemilik paket pekerjaan, untuk diajukan dari Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx kepada Menteri.
KEDUA	:	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan penjaminan mutu kegiatan Pengadaan KPBU setelah proses pengadaan dari Panitia Pengadaan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang berdasarkan data yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan sesuai daftar simak kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini; b. menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang kepada Menteri, selanjutnya diparaf bersama oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sektor infrastruktur terkait untuk proyek KPBU;

		c. rekomendasi penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan dari Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Menteri selaku PJPK.
KETIGA	:	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada diktum KEDUA: a. membentuk Tim KPBU untuk melaksanakan penjaminan mutu kegiatan Pengadaan KPBU selain sektor Jalan Tol; dan b. membentuk TPM untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu kegiatan Pengadaan KPBU sektor jalan Tol.
KEEMPAT	:	Inspektur Jenderal/Direktur Xxxxxxal/Kepala Badan menyampaikan daftar nama pejabat/pegawai untuk menjadi anggota TPM kepada Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
KELIMA	:	Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Pengatur Jalan Tol menyampaikan daftar nama pejabat/pegawai untuk menjadi anggota TPM kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk Pengadaan KPBU Sektor Jalan Tol.
KEENAM	:	Tim KPBU sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga merupakan tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan, termasuk membantu Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan

		Badan Usaha Pelaksana untuk Proyek Infrastruktur terkait dengan menambahkan unsur Inspektorat Jenderal.
KETUJUH	:	Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, TPM atau Tim KPBU dapat melakukan klarifikasi kelengkapan dokumen kepada: a. Pokja Pemilihan atas persetujuan Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx; atau b. Panitia Pengadaan KPBU atas persetujuan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
KEDELAPAN	:	Agar melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.
KESEMBILAN	:	Pada saat Instruksi Menteri ini ditetapkan maka Instruksi Menteri Nomor 05/IN/M/2015 tentang Proses dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEPULUH	:	Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2022 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

ttd

X. XXXXXX XXXXXXXXXXX

LAMPIRAN

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 01/IN/M/2022

TENTANG

PROSES PENETAPAN PEMENANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR LAMPIRAN

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSES PENETAPAN PEMENANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH XXXXXXXX XXXXXXAN;

B. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU);

C. DAFTAR SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH PENGGUNA ANGGARAN;

D. DAFTAR SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU).

A. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH PENGGUNA ANGGARAN

Surat Penetapan Pemenang

9a

Tender/Seleksi sesuai peraturan yang berlaku

8 Rekomendasi TPM, nota dinas Dirjen. Xxxx Xxxxxxxxxx, dan konsep surat Menteri

9b

Tender/Seleksi tidak sesuai peraturan yang berlaku

4 Surat Usulan Penetapan Pemenang kepada PA

1 Surat Usulan Penetapan Pemenang

2 Menugaskan

Kepala UPTPBJ

3 Melaporkan Hasil Penelitian

Pokja Pemilihan

Surat Penetapan Tender/Seleksi Gagal

Direktur Jenderal Xxxx Xxxxxxxxxx

PA

5 Menugaskan

7 Melaporkan Hasil Pemeriksaan

Tim Penjamin Mutu (TPM) Pada Penetapan Pemenang oleh PA

6 Menugaskan

Tim Peneliti UPTPBJ

B. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

B.1. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

B.2. BAGAN ALIR PROSES PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN BADAN USAHA UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL

C. DAFTAR SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH OLEH PENGGUNA ANGGARAN

1. Pekerjaan Konstruksi dengan sumber dana APBN dan Loan

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Persiapan
1.	SK Pokja Pemilihan
2.	Rencana Perkiraan Biaya (RPB) yang disetujui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
3.	Persetujuan Multi Years Contract
4.	Procurement Guidelines dari Lender (apabila ada)
5.	Persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Kriteria Evaluasi
6.	Persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (apabila ada penambahan persyaratan)
B	Dokumen Pengusulan
1.	Surat Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja Pemilihan
2.	Surat Usulan Penetapan Pemenang dari Kepala BP2JK Wilayah
3.	Laporan Hasil Penelitian (LHP) BP2JK
4.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pokja Pemilihan
5.	Kertas Kerja Pokja Pemilihan
6.	Summary Report Sistem SPSE
C	Dokumen Pemilihan
1.	Dokumen Pemilihan terdiri dari:
	a.	Umum
	b.	Pengumuman
	c.	Instruksi Kepada Peserta
	d.	Lembar Data Pemilihan yang terdiri atas:
		1)	Persyaratan administrasi yang disusun mensyaratkan:
			a)	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
			b)	Jaminan Penawaran asli
		2)	Persyaratan teknis yang disusun mensyaratkan:
			a)	Metode pelaksanaan pekerjaan
			b)	Daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikan
			c)	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa
			d)	Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan
			e)	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas dokumen SMKK dan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
			f)	Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
	e.	Lembar Data Kualifikasi yang terdiri atas:
		1)	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi atau paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO untuk pekerjaan kompleks

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
		2)	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
		3)	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi
		4)	Memiliki SBU sesuai kualifikasi usaha, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan yang dibutuhkan
		5)	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) dengan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU dan lingkup pekerjaan yang disyaratkan
		6)	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		7)	Memiliki Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [valid/tidak valid]
		8)	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
		9)	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
		10)	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
		11)	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
	f.	Bentuk Dokumen Penawaran
	g.	Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
	h.	Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
	i.	Rancangan Kontrak
	j.	Spesifikasi Teknis dan Gambar
	k.	Daftar Kuantitas dan Harga/Keluaran dan Harga
	l.	Dokumen-Dokumen Lain
	m.	Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga
	n.	Ketentuan Lain-Lain
D	Dokumen Penawaran Seluruh Peserta
1.	Dokumen Administrasi yang terdiri atas:
	a.	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
	b.	Jaminan Penawaran asli
2.	Dokumen Teknis yang terdiri atas:
	a.	Metode pelaksanaan pekerjaan
	b.	Daftar isian peralatan utama beserta bukti kepemilikan
	c.	Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa
	d.	Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	e.	Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas dokumen SMKK dan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi
	f.	Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
3.	Lembar Data Kualifikasi yang terdiri atas:
	a.	Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi atau paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO untuk pekerjaan kompleks
	b.	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
	c.	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi
	d.	Memiliki SBU sesuai kualifikasi usaha, serta sesuai sub bidang klasifikasi/layanan yang dibutuhkan
	e.	Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir) dengan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU dan lingkup pekerjaan yang disyaratkan
	f.	Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	g.	Memiliki Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [valid/tidak valid]
	h.	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	i.	Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
	j.	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
	k.	Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
E	Berita Acara
1.	Berita Acara Pemberian Penjelasan Aanwijzing
2.	Berita Acara Peninjauan Lapangan
3.	No Objection Letter dari Lender (apabila ada)
4.	Berita Acara Evaluasi Administrasi
5.	Berita Acara Evaluasi Teknis
6.	Berita Acara Evaluasi Harga
7.	Berita Acara Klarifikasi Harga Satuan Timpang
8.	Berita Acara Kewajaran Harga (apabila ada)
	Berita Acara Kewajaran Harga sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
	a.	Tanggal dibuatnya Berita Acara
	b.	Nama peserta

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	c.	Kesimpulan Hasil Evaluasi Kewajaran Harga
	d.	Telah ditandatangan oleh Pokja Pemilihan
9.	Berita Acara Evaluasi Kualifikasi
10.	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
	a.	Tanggal dibuatnya Berita Acara
	b.	Nama peserta
	c.	Kesimpulan Hasil Evaluasi Pembuktian Kualifikasi
	d.	Telah ditandatangan oleh Pokja Pemilihan dan Peserta
11.	Berita Acara Negosiasi (apabila ada)
12.	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
	a.	Tanggal dibuatnya Berita Acara
	b.	Nama seluruh peserta
	c.	Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta
	d.	Metode evaluasi yang digunakan
	e.	Kriteria dan Unsur yang dievaluasi
	f.	Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
	g.	Informasi lain (apabila ada)
F	Dokumen Pendukung Lainnya
1.	Bukti Pendukung Lain, termasuk hasil klarifikasi

2. Jasa Konsultansi Konstruksi dengan sumber dana APBN dan Loan

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tida k lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Persiapan
1.	SK Pokja Pemilihan
2.	Rencana Perkiraan Biaya (RPB) yang disetujui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
3.	Persetujuan Multi Years Contract
4.	Procurement Guidelines dari Lender (apabila ada)
5.	Persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (apabila ada penambahan persyaratan)
B	Dokumen Pengusulan
1.	Surat Usulan Penetapan Pemenang dari Pokja Pemilihan
2.	Surat Usulan Penetapan Pemenang dari Kepala BP2JK Wilayah
3.	Laporan Hasil Penelitian (LHP) BP2JK
4.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pokja Pemilihan
5.	Kertas Kerja Pokja Pemilihan
6.	Summary Report Sistem SPSE
C	Dokumen Seleksi
1.	Dokumen Pemilihan terdiri dari:
	a.	Undangan/Pengumuman
	b.	Umum
	c.	Instruksi Kepada Peserta
	d.	Lembar Data Pemilihan yang terdiri atas:
	1 )		Persyaratan administrasi yang disusun mensyaratkan:

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tida k lengkap)	Keterangan Lain
			a)	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
			b)	Jaminan Penawaran asli
			c)	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
		2 )	Persyaratan teknis yang disusun mensyaratkan:
			a)	Pengalaman Perusahaan
			b)	Proposal Teknis
			c)	Kualifikasi Tenaga Ahli
	e.	Lembar Data Kualifikasi yang terdiri atas:
		1 )	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi
		2 )	Memiliki SBU sesuai kualifikasi usaha, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan yang dibutuhkan
		3 )	Memiliki Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [valid/tidak valid]
		4 )	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
		5 )	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
		6 )	Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis
	f.	Isian Data Kualifikasi
	g.	Bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)
	h.	Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi
	i.	Tata Cara Evaluasi Kualifikasi
	j.	Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi
	k.	Bentuk Dokumen Penawaran
	l.	Rancangan Kontrak
	m.	Syarat-Syarat Umum Kontrak
	n.	Syarat-Syarat Khusus Kontrak
	o.	Bentuk Dokumen Lainnya
D	Dokumen Penawaran Seluruh Peserta
1.	Dokumen Administrasi yang terdiri atas:
	a.	Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
	b.	Jaminan Penawaran asli
	c.	Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
2.	Dokumen Teknis yang terdiri atas:
	a.	Pengalaman Perusahaan
	b.	Proposal Teknis
	c.	Kualifikasi Tenaga Ahli
3.	Lembar Data Kualifikasi yang terdiri atas:
	a.	Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tida k lengkap)	Keterangan Lain
	b.	Memiliki SBU sesuai kualifikasi usaha, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan yang dibutuhkan
	c.	Memiliki Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [valid/tidak valid]
	d.	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	e.	Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
	f.	Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis
E	Berita Acara
1.	Berita Acara Pemberian Penjelasan Aanwijzing
2.	Berita Acara Peninjauan Lapangan
3.	No Objection Letter dari Lender (apabila ada)
4.	Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis
6.	Berita Acara Evaluasi Harga
9.	Berita Acara Evaluasi Kualifikasi
10.	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
	a.	Tanggal dibuatnya Berita Acara
	b.	Nama peserta
	c.	Kesimpulan Hasil Evaluasi Pembuktian Kualifikasi
	d.	Telah ditandatangan oleh Pokja Pemilihan dan Peserta
11.	Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
	a.	Tanggal dibuatnya Berita Acara
	b.	Nama seluruh peserta
	c.	Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta
	d.	Metode evaluasi yang digunakan
	e.	Kriteria dan Unsur yang dievaluasi
	f.	Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi
	g.	Informasi lain (apabila ada)
F	Dokumen Pendukung Lainnya
1.	Bukti Pendukung Lain, termasuk hasil klarifikasi

D. DAFTAR SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PENGADAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

1. Prakarsa Pemerintah (Solicited) 1 Tahap

No.	Kelengkapan Dokumen	Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Pada Persiapan Pengadaan
1.	SK Pembentukan Panitia Pengadaan
2.	Surat Pernyataan Kesiapan Proyek dari PJPK/Surat Izin Lelang

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
3.	Persetujuan Dokumen Pengadaan dari PJPK
4.	Pengumuman Prakualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Pengumuman di Media Cetak
	b.	Website Resmi PJPK
	c.	Undangan
5.	Berita Acara Hasil Konfirmasi Minat Pasar (apabila ada)
6.	Hasil Checklist Konfirmasi Kesiapan Proyek KPBU
B	Dokumen Pada Tahap Prakualifikasi
1.	Dokumen Prakualifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU
	b.	Tujuan Proyek KPBU
	c.	Ruang lingkup Proyek KPBU
	d.	Informasi penting terkait Proyek KPBU
	e.	Persyaratan Kualifikasi Peserta
	f.	Uraian Proses Prakualifikasi
2.	Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan Prakualifikasi
3.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan Prakualifikasi tertulis
4.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Kualifikasi
5.	Daftar Peserta Prakualifikasi
6.	Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Dokumen administrasi yang terdiri dari:
		1)	Pakta Integritas
		2)	Formulir isian kualifikasi
			a)	Izin Usaha
			b)	Akta pendirian dan anggaran dasar, termasuk perubahan
			c)	Dokumen bukti kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi
			d)	susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham
			e)	surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
			f)	informasi mengenai perselisihan material yang dalam proses dan/atau sudah selesai
			g)	pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis
			h)	pengalaman dan kemampuan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
			i)	Perjanjian Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium)
	b.	Dokumen Kemampuan Teknis
	c.	Dokumen kemampuan Finansial
		1)	Laporan keuangan tahunan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
		2)	Surat referensi Bank
7.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (apabila ada)
8.	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi
9.	Penetapan Hasil Prakualifikasi
10.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
11.	Sanggah Hasil Prakualifikasi (apabila ada)
12.	Jawaban Sanggah secara tertulis (apabila ada)
C	Dokumen Pada Tahap Pelelangan
1.	Dokumen Permintaan Proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Penjelasan Umum Proyek KPBU
	b.	Instruksi Kepada Peserta
		1)	Instruksi umum antara lain:
			a)	Ketentuan konsorsium
			b)	Uji tuntas (due diligence)
			c)	jadwal pengadaan
			d)	Penyediaan ruangan data dan informasi
			e)	penandatanganan Perjanjian KPBU
		2)	Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:
			a)	bahasa yang akan digunakan
			b)	struktur dan isi Dokumen Penawaran
			c)	formulir keuangan
			d)	masa berlaku dokumen penawaran
			e)	format surat penawaran
			f)	pernyataan minat
		3)	Pemasukan dokumen penawaran mencakup:
			a)	batas waktu pemasukan dokumen penawaran
			b)	perlakukan terhadap pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
		4)	Hal terkait kerahasiaan
		5)	pertentangan kepentingan, larangan praktek KKN dan penipuan
		6)	persyaratan persaingan usaha yang sehat
		7)	metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan
		8)	tanggung jawab peserta
		9)	struktur konsorsium
	c.	Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran
	d.	Persyaratan Penyediaan Infrastruktur mencakup:
		1)	Spesifikasi keluaran dan/atau masukan
		2)	Spesifikasi kondisi dari aset ketika diserahkan kepada PJPK
		3)	Harga dan persyaratan finansial lainnya
	e.	Matriks Alokasi risiko
	f.	mekanisme pembayaran atas layanan KPBU
	g.	Model keuangan
	h.	persyaratan dan format surat tinjauan model keuangan
	i.	persyaratan surat dukungan dan kerangka acuan calon pemberi pinjaman
	j.	Pemenuhan persyaratan aspek hukum, sosial dan lingkungan
	k.	ketentuan, persyaratan dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
	l.	Rancangan perjanjian yang terdiri dari:
		1)	rancangan perjanjian KPBU

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
		2)	rancangan perjanjian penjaminan (apabila ada)
2.	Surat Undangan dan Formulir Surat Kerahasiaan
3.	Surat Kerahasiaan yang ditandatangani oleh Peserta
4.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
5.	Berita Acara Tinjauan Lokasi (apabila ada)
6.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan tertulis
7.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran
8.	Berita Acara Pembukaan Sampul I (Administrasi dan Teknis)
9.	Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari:
	a.	Dokumen Penawaran administrasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Surat Penawaran
		2)	Perjanjian Konsorsium
		3)	Persetujuan atas rancangan perjanjian KPBU
		4)	Jaminan Penawaran
	b.	Dokumen Penawaran Teknis yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Data Teknis
		2)	Data Pendukung
		3)	referensi tempat/lokasi (untuk Pengadaan KPBU selain Sektor Jalan Tol)
		4)	rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU
		5)	rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU
10.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I
11.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
12.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
13.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II
14.	Dokumen Penawaran Finansial yang sekurang-kurangnya mencakup:
	a.	Peran dan komposisi partisipasi ekuitas anggota konsorsium
	b.	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit
	c.	rencana sumber pembiayaan proyek KPBU
	d.	Model Keuangan
	e.	Surat Tinjauan Model Keuangan
	f.	Formulir Keuangan
	g.	Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan
	h.	konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan
15.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul II (apabila ada)
16.	Berita Acara Koreksi Aritmatika (apabila ada)
17.	Borang Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
18.	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang memuat:
	a)	Nama Seluruh Peserta
	b)	metode evaluasi yang digunakan
	c)	kriteria evaluasi
	d)	Hasil evaluasi masing-masing Peserta
	e)	Total biaya modal dan biaya operasional masing-masing Peserta
	f)	peringkat para peserta
	g)	keterangan lain yang dianggap perlu

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	h)	tanggal dibuatnya berita acara

2. Prakarsa Pemerintah (Solicited) 2 Tahap

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Pada Persiapan Pengadaan
1.	SK Pembentukan Panitia Pengadaan
2.	Surat Pernyataan Kesiapan Proyek dari PJPK/Surat Izin Lelang
3.	Persetujuan Dokumen Pengadaan dari PJPK
4.	Pengumuman Prakualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Pengumuman di Media Cetak
	b.	Website Resmi PJPK
	c.	Undangan
5.	Berita Acara Hasil Konfirmasi Minat Pasar (apabila ada)
6.	Hasil Checklist Konfirmasi Kesiapan Proyek KPBU
B	Dokumen Pada Tahap Prakualifikasi
1.	Dokumen Prakualifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU
	b.	Tujuan Proyek KPBU
	c.	Ruang lingkup Proyek KPBU
	d.	Informasi penting terkait Proyek KPBU
	e.	Persyaratan Kualifikasi Peserta
	f.	Uraian Proses Prakualifikasi
2.	Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan Prakualifikasi
3.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan Prakualifikasi tertulis
4.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Kualifikasi
5.	Daftar Peserta Prakualifikasi
6.	Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Dokumen administrasi yang terdiri dari:
		1)	Pakta Integritas
		2)	Formulir isian kualifikasi
			a)	Izin Usaha
			b)	Akta pendirian dan anggaran dasar, termasuk perubahan
			c)	Dokumen bukti kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi
			d)	susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham
			e)	surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
			f)	informasi mengenai perselisihan material yang dalam proses dan/atau sudah selesai
			g)	pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
			h)	pengalaman dan kemampuan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
			i)	Perjanjian Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium)
	b.	Dokumen Kemampuan Teknis
	c.	Dokumen kemampuan Finansial
		1)	Laporan keuangan tahunan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
		2)	Surat referensi Bank
7.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (apabila ada)
8.	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi
9.	Penetapan Hasil Prakualifikasi
10.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi
11.	Sanggah Hasil Prakualifikasi (apabila ada)
12.	Jawaban Sanggah secara tertulis (apabila ada)
C	Dokumen Pada Tahap Pelelangan
1.	Dokumen Permintaan Proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Penjelasan Umum Proyek KPBU
	b.	Instruksi Kepada Peserta
		1)	Instruksi umum antara lain:
			a)	Ketentuan konsorsium
			b)	Uji tuntas (due diligence)
			c)	jadwal pengadaan
			d)	Penyediaan ruangan data dan informasi
			e)	penandatanganan Perjanjian KPBU
		2)	Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:
			a)	bahasa yang akan digunakan
			b)	struktur dan isi Dokumen Penawaran
			c)	formulir keuangan
			d)	masa berlaku dokumen penawaran
			e)	format surat penawaran
			f)	pernyataan minat
		3)	Pemasukan dokumen penawaran mencakup:
			a)	batas waktu pemasukan dokumen penawaran
			b)	perlakukan terhadap pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
		4)	Hal terkait kerahasiaan
		5)	pertentangan kepentingan, larangan praktek KKN dan penipuan
		6)	persyaratan persaingan usaha yang sehat
		7)	metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan
		8)	tanggung jawab peserta
		9)	struktur konsorsium
	c.	Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran
	d.	jumlah maksimum Peserta Dialog yang ditetapkan
	e.	Penjelasan mengenai Dialog Optimalisasi
	f.	ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	g.	Persyaratan Penyediaan Infrastruktur yang terdiri atas Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan mencakup:
		1)	Spesifikasi keluaran dan/atau masukan
		2)	Spesifikasi kondisi dari aset ketika diserahkan kepada PJPK
		3)	Harga dan persyaratan finansial lainnya
	h.	Matriks Alokasi risiko
	i.	mekanisme pembayaran atas layanan KPBU
	j.	Model keuangan
	k.	persyaratan dan format surat tinjauan model keuangan
	l.	persyaratan surat dukungan dan kerangka acuan calon pemberi pinjaman
	m.	Pemenuhan persyaratan aspek hukum, sosial dan lingkungan
	n.	ketentuan, persyaratan dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
	o.	Rancangan perjanjian yang terdiri dari:
		1)	rancangan perjanjian KPBU
		2)	rancangan perjanjian penjaminan (apabila ada)
2.	Surat Undangan dan Formulir Surat Kerahasiaan
3.	Surat Kerahasiaan yang ditandatangani oleh Peserta
4.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
5.	Berita Acara Tinjauan Lokasi (apabila ada)
6.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan tertulis
7.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran
8.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
9.	Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari:
	a.	Dokumen Penawaran administrasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Surat Penawaran
		2)	Perjanjian Konsorsium
		3)	Konfirmasi persetujuan atas Persyaratan Minimum
		4)	Jaminan Penawaran
	b.	Dokumen Penawaran Teknis yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Data Teknis
		2)	Data Pendukung
		3)	referensi tempat/lokasi (untuk Pengadaan KPBU selain Sektor Jalan Tol)
		4)	rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU
		5)	rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU
10.	Dokumen Penawaran Finansial yang sekurang-kurangnya mencakup:
	a.	Peran dan komposisi partisipasi ekuitas anggota konsorsium
	b.	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit
	c.	rencana sumber pembiayaan proyek KPBU
	d.	Model Keuangan
	e.	Surat Tinjauan Model Keuangan
	f.	Formulir Keuangan

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	g.	Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan
	h.	konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan
11.	Tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU
10.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran
12.	Berita Acara Koreksi Aritmatika (apabila ada)
13.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
14.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
15.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
16.	Sanggah Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
17.	Jawaban Sanggah Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
18.	Undangan kepada Peserta Dialog
19.	Surat Informasi Proses Dialog Optimalisasi
20.	Respons terhadap Topik Dialog (apabila ada)
21.	Berita Acara Dialog Optimalisasi
22.	Tanda Terima Dokumen Penawaran Optimalisasi
23.	Dokumen Penawaran Optimalisasi / Surat Pernyataan
24.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi
25.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran
26.	Berita Acara Koreksi Aritmatika (apabila ada)
27.	Borang Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
28.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
29.	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang memuat:
	a)	Nama Seluruh Peserta
	b)	metode evaluasi yang digunakan
	c)	kriteria evaluasi
	d)	Hasil evaluasi masing-masing Peserta
	e)	Total biaya modal dan biaya operasional masing-masing Peserta
	f)	peringkat para peserta
	g)	keterangan lain yang dianggap perlu
	h)	tanggal dibuatnya berita acara

3. Prakarsa Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) dengan Bentuk Kompensasi

Right To Match

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Pada Persiapan Pengadaan
1.	SK Pembentukan Panitia Pengadaan
2.	Surat Penetapan Pemrakarsa
3.	Surat Pernyataan Kesiapan Proyek dari PJPK/Surat Izin Lelang
4.	Persetujuan Dokumen Pengadaan dari PJPK
5.	Pengumuman Prakualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Pengumuman di Media Cetak
	b.	Website Resmi PJPK
	c.	Undangan

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
6.	Berita Acara Hasil Konfirmasi Minat Pasar (apabila ada)
7.	Hasil Checklist Konfirmasi Kesiapan Proyek KPBU
B	Dokumen Pada Tahap Prakualifikasi
1.	Dokumen Prakualifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU
	b.	Tujuan Proyek KPBU
	c.	Ruang lingkup Proyek KPBU
	d.	Informasi penting terkait Proyek KPBU
	e.	Persyaratan Kualifikasi Peserta
	f.	Uraian Proses Prakualifikasi
2.	Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan Prakualifikasi
3.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan Prakualifikasi tertulis
4.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Kualifikasi
5.	Daftar Peserta Prakualifikasi
6.	Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Dokumen administrasi yang terdiri dari:
		1)	Pakta Integritas
		2)	Formulir isian kualifikasi
			a)	Izin Usaha
			b)	Akta pendirian dan anggaran dasar, termasuk perubahan
			c)	Dokumen bukti kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi
			d)	susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham
			e)	surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
			f)	informasi mengenai perselisihan material yang dalam proses dan/atau sudah selesai
			g)	pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis
			h)	pengalaman dan kemampuan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
			i)	Perjanjian Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium)
	b.	Dokumen Kemampuan Teknis
	c.	Dokumen kemampuan Finansial
		1)	Laporan keuangan tahunan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
		2)	Surat referensi Bank
7.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (apabila ada)
8.	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi
9.	Penetapan Hasil Prakualifikasi
10.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi
11.	Sanggah Hasil Prakualifikasi (apabila ada)
12.	Jawaban Sanggah secara tertulis (apabila ada)
C	Dokumen Pada Tahap Pelelangan
1.	Dokumen Permintaan Proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	a.	Penjelasan Umum Proyek KPBU
	b.	Instruksi Kepada Peserta
		1)	Instruksi umum antara lain:
			a)	Ketentuan konsorsium
			b)	Uji tuntas (due diligence)
			c)	jadwal pengadaan
			d)	Penyediaan ruangan data dan informasi
			e)	penandatanganan Perjanjian KPBU
		2)	Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:
			a)	bahasa yang akan digunakan
			b)	struktur dan isi Dokumen Penawaran
			c)	formulir keuangan
			d)	masa berlaku dokumen penawaran
			e)	format surat penawaran
			f)	pernyataan minat
		3)	Pemasukan dokumen penawaran mencakup:
			a)	batas waktu pemasukan dokumen penawaran
			b)	perlakukan terhadap pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
		4)	Hal terkait kerahasiaan
		5)	pertentangan kepentingan, larangan praktek KKN dan penipuan
		6)	persyaratan persaingan usaha yang sehat
		7)	metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan
		8)	tanggung jawab peserta
		9)	struktur konsorsium
	c.	Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran
	d.	Persyaratan Penyediaan Infrastruktur mencakup:
		1)	Spesifikasi keluaran dan/atau masukan
		2)	Spesifikasi kondisi dari aset ketika diserahkan kepada PJPK
		3)	Harga dan persyaratan finansial lainnya
	e.	Matriks Alokasi risiko
	f.	mekanisme pembayaran atas layanan KPBU
	g.	Model keuangan
	h.	persyaratan dan format surat tinjauan model keuangan
	i.	persyaratan surat dukungan dan kerangka acuan calon pemberi pinjaman
	j.	Pemenuhan persyaratan aspek hukum, sosial dan lingkungan
	k.	ketentuan, persyaratan dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
	l.	Rancangan perjanjian yang terdiri dari:
		1)	rancangan perjanjian KPBU
		2)	rancangan perjanjian penjaminan (apabila ada)
2.	Surat Undangan dan Formulir Surat Kerahasiaan
3.	Surat Kerahasiaan yang ditandatangani oleh Peserta
4.	Berita Acara Pemberian Penjelasan

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
5.	Berita Acara Tinjauan Lokasi (apabila ada)
6.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan tertulis
7.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran
8.	Berita Acara Pembukaan Sampul I (Administrasi dan Teknis)
9.	Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari:
	a.	Dokumen Penawaran administrasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Surat Penawaran
		2)	Perjanjian Konsorsium
		3)	Persetujuan atas rancangan perjanjian KPBU
		4)	Jaminan Penawaran
	b.	Dokumen Penawaran Teknis yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Data Teknis
		2)	Data Pendukung
		3)	referensi tempat/lokasi (untuk Pengadaan KPBU selain Sektor Jalan Tol)
		4)	rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU
		5)	rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU
10.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul I
11.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
12.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I
13.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II
14.	Dokumen Penawaran Finansial yang sekurang-kurangnya mencakup:
	a.	Peran dan komposisi partisipasi ekuitas anggota konsorsium
	b.	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit
	c.	rencana sumber pembiayaan proyek KPBU
	d.	Model Keuangan
	e.	Surat Tinjauan Model Keuangan
	f.	Formulir Keuangan
	g.	Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan
	h.	konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan
15.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Sampul II (apabila ada)
16.	Berita Acara Koreksi Aritmatika (apabila ada)
17.	Borang Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II
18.	Pemberitahuan penggunaan Right To Match kepada Pemrakarsa (jika dibutuhkan)
19.	Pernyataan penggunaan Right To Match dari Pemrakarsa (apabila ada)
20.	Dokumen Penawaran Sampul II Right to Match
21.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Right To Match
22.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Right to Match (apabila ada)
23.	Berita Acara Koreksi Aritmatika (apabila ada)
24.	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang memuat:
	a)	Nama Seluruh Peserta
	b)	metode evaluasi yang digunakan
	c)	kriteria evaluasi
	d)	Hasil evaluasi masing-masing Peserta

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	e)	Total biaya modal dan biaya operasional masing-masing Peserta
	f)	peringkat para peserta
	g)	keterangan lain yang dianggap perlu
	h)	tanggal dibuatnya berita acara

4. Prakarsa Pemerintah (Solicited) dengan Metode Penunjukan Langsung (Keadaan Tertentu)

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
1.	Undangan kepada Calon Peserta
2.	Surat Kerahasiaan
3.	Dokumen Prakualifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU
	b.	Tujuan Proyek KPBU
	c.	Ruang lingkup Proyek KPBU
	d.	Informasi penting terkait Proyek KPBU
	e.	Persyaratan Kualifikasi Peserta
	f.	Uraian Proses Prakualifikasi
4.	Dokumen Permintaan Proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Penjelasan Umum Proyek KPBU
	b.	Instruksi Kepada Peserta
		1)	Instruksi umum antara lain:
			a)	Ketentuan konsorsium
			b)	Uji tuntas (due diligence)
			c)	jadwal pengadaan
			d)	Penyediaan ruangan data dan informasi
			e)	penandatanganan Perjanjian KPBU
		2)	Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:
			a)	bahasa yang akan digunakan
			b)	struktur dan isi Dokumen Penawaran
			c)	formulir keuangan
			d)	masa berlaku dokumen penawaran
			e)	format surat penawaran
			f)	pernyataan minat
		3)	Pemasukan dokumen penawaran mencakup:
			a)	batas waktu pemasukan dokumen penawaran
			b)	perlakukan terhadap pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
		4)	Hal terkait kerahasiaan
		5)	pertentangan kepentingan, larangan praktek KKN dan penipuan
		6)	persyaratan persaingan usaha yang sehat
		7)	metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan
		8)	tanggung jawab peserta
		9)	struktur konsorsium

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	c.	Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran
	d.	Persyaratan Penyediaan Infrastruktur mencakup:
		1)	Spesifikasi keluaran dan/atau masukan
		2)	Spesifikasi kondisi dari aset ketika diserahkan kepada PJPK
		3)	Harga dan persyaratan finansial lainnya
	e.	Matriks Alokasi risiko
	f.	mekanisme pembayaran atas layanan KPBU
	g.	Model keuangan
	h.	persyaratan dan format surat tinjauan model keuangan
	i.	persyaratan surat dukungan dan kerangka acuan calon pemberi pinjaman
	j.	Pemenuhan persyaratan aspek hukum, sosial dan lingkungan
	k.	ketentuan, persyaratan dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
	l.	Rancangan perjanjian yang terdiri dari:
		1)	rancangan perjanjian KPBU
		2)	rancangan perjanjian penjaminan (apabila ada)
5.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Kualifikasi
6.	Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Dokumen administrasi yang terdiri dari:
		1)	Pakta Integritas
		2)	Formulir isian kualifikasi
			a)	Izin Usaha
			b)	Akta pendirian dan anggaran dasar, termasuk perubahan
			c)	Dokumen bukti kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi
			d)	susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham
			e)	surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
			f)	informasi mengenai perselisihan material yang dalam proses dan/atau sudah selesai
			g)	pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis
			h)	pengalaman dan kemampuan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
			i)	Perjanjian Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium)
	b.	Dokumen Kemampuan Teknis
	c.	Dokumen kemampuan Finansial
		1)	Laporan keuangan tahunan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
		2)	Surat referensi Bank
7.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (apabila ada)
8.	Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi
9.	Penetapan Hasil Prakualifikasi

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
10.	Pemberitahuan Hasil Evaluasi Kualifikasi
11.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
12.	Berita Acara Tinjauan Lokasi (apabila ada)
13.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan tertulis
14.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran
15.	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
16.	Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari:
	a.	Dokumen Penawaran administrasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Surat Penawaran
		2)	Perjanjian Konsorsium
		3)	Persetujuan atas rancangan perjanjian KPBU
		4)	Jaminan Penawaran
	b.	Dokumen Penawaran Teknis yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Data Teknis
		2)	Data Pendukung
		3)	referensi tempat/lokasi (untuk Pengadaan KPBU selain Sektor Jalan Tol)
		4)	rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU
		5)	rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU
17.	Dokumen Penawaran Finansial yang sekurang-kurangnya mencakup:
	a.	Peran dan komposisi partisipasi ekuitas anggota konsorsium
	b.	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit
	c.	rencana sumber pembiayaan proyek KPBU
	d.	Model Keuangan
	e.	Surat Tinjauan Model Keuangan
	f.	Formulir Keuangan
	g.	Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan
	h.	konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan
18.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran
19.	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
20.	Undangan Negosiasi
21.	Berita Acara Negosiasi
22.	Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung atau Dokumen lain yang disetarakan

5. Prakarsa Pemerintah (Solicited) dengan Metode Penunjukan Langsung Hasil Prakualifikasi 1 Badan Usaha

No.	Kelengkapan Dokumen		Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
A	Dokumen Pada Persiapan Pengadaan
1.	SK Pembentukan Panitia Pengadaan
2.	Surat Pernyataan Kesiapan Proyek dari PJPK/Surat Izin Lelang
3.	Persetujuan Dokumen Pengadaan dari PJPK
4.	Pengumuman Prakualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Pengumuman di Media Cetak

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	b.	Website Resmi PJPK
	c.	Undangan
5.	Berita Acara Hasil Konfirmasi Minat Pasar (apabila ada)
6.	Hasil Checklist Konfirmasi Kesiapan Proyek KPBU
B	Dokumen Pada Tahap Prakualifikasi
1.	Dokumen Prakualifikasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU
	b.	Tujuan Proyek KPBU
	c.	Ruang lingkup Proyek KPBU
	d.	Informasi penting terkait Proyek KPBU
	e.	Persyaratan Kualifikasi Peserta
	f.	Uraian Proses Prakualifikasi
2.	Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan Prakualifikasi
3.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan Prakualifikasi tertulis
4.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Kualifikasi
5.	Daftar Peserta Prakualifikasi
6.	Dokumen Kualifikasi yang terdiri dari:
	a.	Dokumen administrasi yang terdiri dari:
		1)	Pakta Integritas
		2)	Formulir isian kualifikasi
			a)	Izin Usaha
			b)	Akta pendirian dan anggaran dasar, termasuk perubahan
			c)	Dokumen bukti kewenangan untuk menandatangani dokumen kualifikasi
			d)	susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham
			e)	surat pernyataan tidak sedang dipailitkan, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana
			f)	informasi mengenai perselisihan material yang dalam proses dan/atau sudah selesai
			g)	pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur sejenis
			h)	pengalaman dan kemampuan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur
			i)	Perjanjian Konsorsium (jika Peserta berbentuk Konsorsium)
	b.	Dokumen Kemampuan Teknis
	c.	Dokumen kemampuan Finansial
		1)	Laporan keuangan tahunan 3 tahun terakhir yang telah diaudit
		2)	Surat referensi Bank
7.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Kualifikasi (apabila ada)
8.	Borang Hasil Evaluasi Kualifikasi
9.	Penetapan Hasil Prakualifikasi
10.	Pengumuman Hasil Prakualifikasi
11.	Sanggah Hasil Prakualifikasi (apabila ada)
12.	Jawaban Sanggah secara tertulis (apabila ada)
C	Dokumen Pada Tahap Pelelangan

No.	Kelengkapan Dokumen				Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
	Penetapan Penawaran Tunggal oleh PJPK
1.	Dokumen Permintaan Proposal yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
	a.	Penjelasan Umum Proyek KPBU
	b.	Instruksi Kepada Peserta
		1)	Instruksi umum antara lain:
			a)	Ketentuan konsorsium
			b)	Uji tuntas (due diligence)
			c)	jadwal pengadaan
			d)	Penyediaan ruangan data dan informasi
			e)	penandatanganan Perjanjian KPBU
		2)	Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:
			a)	bahasa yang akan digunakan
			b)	struktur dan isi Dokumen Penawaran
			c)	formulir keuangan
			d)	masa berlaku dokumen penawaran
			e)	format surat penawaran
			f)	pernyataan minat
		3)	Pemasukan dokumen penawaran mencakup:
			a)	batas waktu pemasukan dokumen penawaran
			b)	perlakukan terhadap pemasukan dokumen penawaran yang terlambat
		4)	Hal terkait kerahasiaan
		5)	pertentangan kepentingan, larangan praktek KKN dan penipuan
		6)	persyaratan persaingan usaha yang sehat
		7)	metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan
		8)	tanggung jawab peserta
		9)	struktur konsorsium
	c.	Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran
	d.	Persyaratan Penyediaan Infrastruktur mencakup:
		1)	Spesifikasi keluaran dan/atau masukan
		2)	Spesifikasi kondisi dari aset ketika diserahkan kepada PJPK
		3)	Harga dan persyaratan finansial lainnya
	e.	Matriks Alokasi risiko
	f.	mekanisme pembayaran atas layanan KPBU
	g.	Model keuangan
	h.	persyaratan dan format surat tinjauan model keuangan
	i.	persyaratan surat dukungan dan kerangka acuan calon pemberi pinjaman
	j.	Pemenuhan persyaratan aspek hukum, sosial dan lingkungan
	k.	ketentuan, persyaratan dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
	l.	Rancangan perjanjian yang terdiri dari:
		1)	rancangan perjanjian KPBU
		2)	rancangan perjanjian penjaminan (apabila ada)
2.	Surat Undangan dan Formulir Surat Kerahasiaan

No.	Kelengkapan Dokumen			Status (Ada/Tidak Ada)	Keterangan (Lengkap/Tidak lengkap)	Keterangan Lain
3.	Surat Kerahasiaan yang ditandatangani oleh Peserta
4.	Berita Acara Pemberian Penjelasan
5.	Berita Acara Tinjauan Lokasi (apabila ada)
6.	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Pertanyaan tertulis
7.	Tanda Terima Pemasukan Dokumen Penawaran
8.	Berita Acara Pembukaan Sampul I (Administrasi dan Teknis)
9.	Dokumen Penawaran Sampul I yang terdiri dari:
	a.	Dokumen Penawaran administrasi yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Surat Penawaran
		2)	Perjanjian Konsorsium
		3)	Persetujuan atas rancangan perjanjian KPBU
		4)	Jaminan Penawaran
	b.	Dokumen Penawaran Teknis yang sekurang-kurangnya mencakup:
		1)	Data Teknis
		2)	Data Pendukung
		3)	referensi tempat/lokasi (untuk Pengadaan KPBU selain Sektor Jalan Tol)
		4)	rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU
		5)	rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU
10.	Dokumen Penawaran Finansial yang sekurang-kurangnya mencakup:
	a.	Peran dan komposisi partisipasi ekuitas anggota konsorsium
	b.	Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit
	c.	rencana sumber pembiayaan proyek KPBU
	d.	Model Keuangan
	e.	Surat Tinjauan Model Keuangan
	f.	Formulir Keuangan
	g.	Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan
	h.	konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan
11.	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran
12.	Berita Acara Koreksi Aritmatika
13.	Borang Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran
14.	Undangan Negosiasi
15.	Berita Acara Negosiasi
16.	Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung atau Dokumen lain yang disetarakan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

X. XXXXXX XXXXXXXXXXX