RAKSA AUTO CARE INSURANCE ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
No. Reg.
RAKSA AUTO CARE INSURANCE ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor
1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu :
dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.
1.1. kerusakan atas harta benda;
1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian;
B A B I
J A M I N A N PASAL 1
RISIKO YANG DIJAMIN
Pertanggungan ini hanya menjamin :
1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung
Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; perbuatan jahat;
pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4),
(5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
kebakaran, termasuk :
ini.
Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.
Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.
B A B I I
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
kebakaran akibat sambaran petir;
kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang
P E N G E C U A L I A N PASAL 3
1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan
1.1.
Kendaraan Bermotor digunakan untuk :
kebakaran;
1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
melakukan tindak kejahatan;
penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
PASAL 2
1.2.
1.3.
penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
Penanggung memberikan ganti rugi atas :
1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
orang yang tinggal bersama Tertanggung;
pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
BACALAH ISI POLIS INI DENGAN TELITI,
APABILA ADA YANG KURANG JELAS, HUBUNGI KAMI UNTUK MEMPEROLEH PENJELASAN
1.3.5.
orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
5.2.
ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain
1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
5.3.
Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
2.1.
2.2.
barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
5.4.
5.5.
bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain
kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga yang langsung maupun tidak langsung
Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
6.1.
kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut,
3.1.
kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase,
6.2.
dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
3.2.
3.3.
penjarahan;
gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.
B A B I I I D E F I N I S I
PASAL 4
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga jika :
Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
1. Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
2. Penanggung adalah perusahaan Asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Kerusakan adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.
5. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung,
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas :
5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.
Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.
7. Kelebihan muatan adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (2/8)
berwenang.
Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
12. Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
14. Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
16. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
18. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis.
19. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.
20. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
21. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (3/8)
rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagan- gan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
22. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Provinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
23. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
24. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberon- takan.
25. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
26. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
27. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
28. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
29. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
30. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
31. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
32. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan
dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
33. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
B A B I V
S Y A R A T U M U M
PASAL 5 WILAYAH
Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis.
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.
PASAL 6
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA
1. Tertanggung wajib :
PASAL 8
PERUBAHAN RISIKO
1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan
1.1.
1.2.
mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohon- an penutupan Asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang
yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
berkaitan dengan penutupan Asuransi;
yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian Asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material
2.1.
2.2.
menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.
PASAL 9 PEMERIKSAAN
yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
PASAL 7 PEMBAYARAN PREMI
1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal :
Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.
PASAL 10 PENGALIHAN KEPEMILIKAN
Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.
PASAL 11
1.1.
1.2.
jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh)
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN/ATAU KERUSAKAN
1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :
hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
1.1.
1.2.
memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya
5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga,
2.1.
2.2.
premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung,
atau
Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
1.3.
yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Polis ini berakhir dengan sendirinya
kerugian total akibat pencurian.
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (4/8)
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
PASAL 14 DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM
Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti
2.1.
memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan
rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
tersebut diterima;
I. Dalam hal Kerugian Sebagian
2.2.
menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy :
2.3.
2.4.
memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
2.1.
2.2.
Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :
II.
Dalam hal Kerugian Total
1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
3.1.
3.2.
3.3.
melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
III. Berlaku untuk ayat I dan II diatas :
PASAL 12 SISA BARANG
1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini.
3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.
PASAL 13 LAPORAN TIDAK BENAR
1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan Pihak Ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
3. Surat tuntutan dari Pihak Ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan Pihak Ketiga.
4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
PASAL 15 PENENTUAN NILAI GANTI RUGI
Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila :
Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam
hal :
1. Kerugian sebagian :
1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada biaya perbaikan yang layak;
jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambah biaya pemasangan yang layak;
jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set, maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak;
jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas, penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (5/8)
2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya. Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5%
2.1.
Kerugian Total terjadi jika :
(setengah persen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor.
2.1.1.
2.1.2.
kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau
hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidak diketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian.
Ganti rugi ini tidak dikurangi dengan Risiko Sendiri.
PASAL 19 PERTANGGUNGAN LAIN
1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberi- tahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan/atau
2.2.
2.3.
Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya.
Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini, kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian Sebagian.
PASAL 16
kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan
kepada Penanggung.
PASAL 20
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP
1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan Polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka
CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI
1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan Polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan Polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segala
1.1.
1.2.
1.3.
perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain;
penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis.
pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa Polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.
3. Pada saat terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakan terhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.
PASAL 17 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA
Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebab- kan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.
PASAL 18
BIAYA PENYELAMATAN
Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan/atau kerusakan tersebut.
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (6/8)
yang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.
PASAL 21 RISIKO SENDIRI
Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.
Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Polis ini, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.
PASAL 22 SUBROGASI
1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap Pihak Ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlu- kan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap Pihak Ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.
PASAL 23 PEMBAYARAN GANTI RUGI
Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.
PASAL 24
PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN
Setelah terjadi kerugian sebagian pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.
Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.
PASAL 25 HILANGNYA HAK GANTI RUGI
melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketa- hui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini,
5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.
3. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.
1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:
5. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi;
tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polis ini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Penanggung;
tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri
PASAL 28 PENGEMBALIAN PREMI
Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.
PASAL 29 KLAUSUL PERSELISIHAN
1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara
2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.
PASAL 26
MATA UANG
Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.
PASAL 27 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN
1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.
Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis
tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar peng- adilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
B. PENGADILAN
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (7/8)
melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.
PASAL 30 PENUTUP
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
1. Isi Polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
-------------------------------------
000000 -----------------------------------------
KLAUSULA TAMBAHAN
KLAUSULA KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
Dalam hal penutupan Asuransi dengan kondisi Comprehensive, maka apabila terjadi partial loss, akan dikenakan batasan (warranty) sebagai berikut :
Dalam hal terjadinya klaim terhadap spareparts, cat atau perlengkapan lainnya yang tidak terdapat di Indonesia, maka :
1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas durasi waktu pengadaan spareparts, cat atau perlengkapan lain tersebut.
2. Jika spareparts, cat atau perlengkapan lain tersebut dapat didatangkan ke Indonesia maka beban penggantian Penanggung hanya terbatas pada harga persediaan di negara pembuat atau supplier tertentu berdasarkan harga pokok, termasuk pajak dan ongkos pengangkutan yang wajar dan juga biaya normal atas ongkos reparasi/perbaikan atau pengecatan kembali.
3. Jika spareparts, cat atau perlengkapan lain tersebut tidak dapat didatangkan ke Indonesia atau tidak dapat tersedia dalam jangka waktu yang wajar maka Penanggung memiliki hak untuk melakukan penggantian secara tunai berdasarkan harga persediaan di negara pembuat, termasuk pajak dan estimasi biaya yang wajar untuk ongkos pengangkutan, reparasi/ perbaikan atau pengecatan kembali.
MIKKB.04.10.2004
KLAUSULA KERUGIAN TERHADAP PERLENGKAPAN TAMBAHAN (NON-STANDARD ACCESSORIES)
(Berlaku jika Polis menutup Perlengkapan Tambahan yang dinyatakan tegas dalam Ikhtisar Pertanggungan)
Menyimpang dari ketentuan Polis Bab II Pasal 3 ayat 5.1, dengan ini dicatat dan disepakati, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini menjamin kerugian dan atau kerusakan atas perlengkapan tambahan (Non Standard Accessories) yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dipertanggungkan, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penetapan Ganti Rugi
a. Bila harga pertanggungan setiap perlengkapan tambahan (non standard accessories) dicantumkan secara tegas dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka maksimal nilai penggantian adalah sebesar harga pertanggungan setiap perlengkapan tambahan tersebut.
b. Bila harga pertanggungan setiap perlengkapan tambahan (non standard accessories) tidak dicantumkan secara tegas dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka maksimal nilai penggantian adalah sebesar harga perlengkapan standar untuk setiap perlengkapan tambahan tersebut atau maksimal sebesar 2,5% dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor setelah dikurangi risiko sendiri, mana yang lebih kecil.
c. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan pada bagian yang merupakan pasangan atau set dari perlengkapan tambahan (non standard accessories), nilai penggantian yang dapat dijamin dalam klausul ini adalah tidak melebihi dari biaya penggantian atau perbaikan bagian yang mengalami kerugian dan/atau kerusakan tersebut.
d. Sisa barang dan bagian perlengkapan tambahan yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.
2. Risiko Sendiri
a. Dalam hal Kerugian Sebagian (Partial Loss)
a.1. 25% dari jumlah klaim perlengkapan tambahan yang disetujui atau sesuai dengan yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, mana yang lebih besar jika kerugian disebabkan oleh pencurian.
a.2. Sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan jika kerugian dan atau kerusakan disebabkan oleh risiko selain dari pencurian.
b. Dalam hal Kerugian Total (sesuai dengan Bab IV Pasal 15 ayat 2.1) Sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.
Jaminan ini tidak berlaku jika perlengkapan tambahan tersebut sudah ditutup oleh Polis Asuransi yang lain. Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.
MIKC7.19.11.2015.01.2017 (RKP)
KLAUSULA PENYESUAIAN HARGA PERTANGGUNGAN
Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa Pasal 24 β Pemulihan Harga Pertanggungan dari Polis ini dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan ketentuan sebagai berikut :
Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi. Setelah pemulihan kerusakan atau kerugian dimaksud dilakukan, Penanggung setuju untuk memulihkan kembali Harga Pertanggungan seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani tanpa dikenakan tambahan premi.
Ketentuan ini tidak berlaku untuk kerugian total.
Syarat dan ketentuan lain dalam Polis ini tidak mengalami perubahan.
MIHPER.01.04.2009
PSAKBI-36AAUI2016.01.02.17.01.19 (8/8)
SOLO | (0271)721215 | ||||
YOGYAKARTA | (0000)0000000 | (0000) 0000000 | |||
BEKASI | (000)00000000 | (031) 5329551 | (0000) 0000000 | ||
(0000)0000000 | 459002 | ||||
(024) 3560056 | (0000)0000000 | BANJARMASIN | (0000) 0000000 | ||