LOGO PEMDA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN

PEMERINTAH PROVINSI …………..

TENTANG

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DI PROVINSI ……………

NOMOR : KEP- /PJ.08/2022

NOMOR : KEP- /PK.4/2022

NOMOR :

Pada hari ini .... tanggal … bulan … tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

XXXXX XXXXXXXXXXX

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

………

Gubernur ……, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi …….., yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
Peraturan Daerah Provinsi ……….. Nomor ……. Tahun ……. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi ………. Tahun ….. Nomor ……);
Peraturan Daerah …………. Nomor ….. Tahun …… tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah …….. Tahun ……… Nomor ……..); dan
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi ………. (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi ……..
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi ……….
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Provinsi …...
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
Pertukaran data dan/atau informasi perpajakan adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan PARA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari transaction monitoring device dan/atau sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaikan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.
Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatur perpajakan.
Analisis data dan/atau informasi adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.
Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.
Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.
Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
Daftar Sasaran Pengawasan Bersama yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
mengoptimalkan penyampaian data IKD;
mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan;
meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang perpajakan; dan
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang perpajakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;
pelaksanaan pertukaran data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12;
pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang Perpajakan;
pelaksanaan KSWP;
koordinasi dalam penyusunan regulasi Pajak Daerah;
pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
dukungan kapasitas dalam kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta Sosialisasi Perpajakan secara terpadu;
dukungan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi …………;
mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan
kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Hak PIHAK KESATU dari PIHAK KETIGA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
1. memperoleh data dan/atau informasi pajak daerah antara lain:

data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
data Izin Usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
data usaha dan perizinan di sektor perikanan;
data usaha dan perizinan di sektor perkebunan;
data usaha dan perizinan di sektor transportasi;
data usaha dan perizinan di sektor pemanfaatan sumber daya air;
data usaha dan perizinan di sektor penjulan bahan bakar kendaraan bermotor;
data Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
data usaha dan perizinan di sektor kesehatan;
data usaha dan perizinan di sektor peternakan;
data usaha dan perizinan di sektor kehutanan; dan
data dan/atau Informasi Keuangan Daerah,

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan NIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KETIGA;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA; dan
memperoleh dukungan dalam kegiatan KSWP.

Kewajiban PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:
1. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

identitas Wajib Pajak;
dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
omzet/peredaran usaha berdasarkan SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; dan
data pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara bersama dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non-elektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Memastikan PIHAK KETIGA untuk menyampaikan kewajiban IKD kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA:
1. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
2. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari PIHAK KETIGA.
Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
2. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan pada PIHAK KETIGA;
3. melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
4. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
5. memastikan PIHAK KETIGA untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
7. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
8. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PARA PIHAK.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

Hak PIHAK KETIGA:
1. memperoleh data dan/atau informasi pajak pusat dari PIHAK KESATU antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

identitas Wajib Pajak;
dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
omzet/peredaran usaha berdasarkan SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; dan
data pajak penghasilan (PPh) final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pembangunan data perpajakan yang berkualitas;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu;
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah.
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan
memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penilaian pajak daerah.

Kewajiban PIHAK KETIGA:

memberikan data dan/atau informasi pajak daerah kepada PIHAK KESATU antara lain:

data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
data Izin Usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
data usaha dan perizinan di sektor perikanan;
data usaha dan perizinan di sektor perkebunan;
data usaha dan perizinan di sektor transportasi;
data usaha dan perizinan di sektor pemanfaatan sumber daya air;
data usaha dan perizinan di sektor penjulan bahan bakar kendaraan bermotor;
data Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
data usaha dan perizinan di sektor kesehatan;
data usaha dan perizinan di sektor peternakan;
data usaha dan perizinan di sektor kehutanan; dan
data dan/atau Informasi Keuangan Daerah.

memberikan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
memberikan dukungan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA; dan
memberikan dukungan dalam kegiatan KSWP.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima dan disampaikan oleh PIHAK KETIGA melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk data elektronik maupun nonelektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PELAKSANAAN

PIHAK KESATU menunjuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …….. untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KETIGA menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyusun Xxx Xxxxx Bersama yang di dalamnya mengatur mekanisme teknis dan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d, serta memuat keanggotaan tim.
PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
Pengawasan Wajib Pajak Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
Hasil koordinasi sebagaimana huruf a di atas berupa DSPB yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai format Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan permintaan tertulis terkait data dan informasi dari atau tentang Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada:

Menteri Keuangan Republik Indonesia
Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP
Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK

sesuai format Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Permintaan data disampaikan selambatnya-lambatnya tanggal 30 April untuk tahap I dan 30 Oktober untuk tahap II tahun berkenaan;
Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri DSPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
Atas data dan informasi yang dipertukarkan, Kanwil DJP dan PIHAK KETIGA melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;
Mekanisme umum pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama mengacu pada bagan sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
Dalam pelaksanaan kerja sama, Kanwil DJP dapat melibatkan Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. peperangan;
2. xxxx-xxxx;
3. sabotase;
4. pemberontakan;
5. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
6. wabah penyakit;
7. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
8. pemogokan umum.
PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

SANKSI

Apabila PARA PIHAK melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PIHAK yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.
Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KESATU dan ditembuskan kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : ...........

Nomor Telepon : ………..

Email : ………..

PIHAK KEDUA

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Xx. Xxxxxxx Xxxxx. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 11, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor Telepon : (021) 3511486

Email : xxxx.xxxx@xxxxxxxx.xx.xx

PIHAK KETIGA

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ..........

Alamat : ……….

Nomor Telepon : ……….

Nomor Fax : ……….

Email : ……….

Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling xxxxxx 00 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

PERUBAHAN

Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 17

PENUTUP

PARA PIHAK berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan PARA PIHAK secara hierarki.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

XXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

………………..

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2022

NOMOR: KEP- /PK.4/2022

NOMOR:

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU

I. Data Identitas Wajib Pajak

Elemen Data	Type Data	Length
NPWP	CHARACTER	15
KPP	CHARACTER	3
CAB	CHARACTER	3
NAMA	CHARACTER	60
ALAMAT	CHARACTER	50
KELURAHAN	CHARACTER	50
KECAMATAN	CHARACTER	50
PROVINSI	CHARACTER	50
STS_MODAL	CHARACTER	1
BDN_HUKUM	CHARACTER	2
KLU	CHARACTER	5
TANGGAL DAFTAR	CHARACTER	8

II. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas Kegiatan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
DASAR PENGENAAN PAJAK	NUMBER	30

III. Data Omzet/Peredaran Usaha SPT Tahunan atas kegiatan Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Elemen Data	Type Data	Length
NAMA	CHARACTER	38
NPWP	CHARACTER	15
KPP ADM	CHARACTER	3
ID MASA TAHUN PAJAK	CHARACTER	10
ALAMAT WP DI SPT	CHARACTER	255
TANGGAL TANDA TERIMA SPT	DATE	10
JUMLAH PEREDARAN USAHA	NUMBER	30

STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA

I. Data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

*Seluruh data RKAB pemegang Izin Usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta rinciannya.

II. Data Izin Usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

*Seluruh data perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi beserta rinciannya.

III. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data	Length
TAHUN_ANGGARAN	CHARACTER	4
NAMA_SATKER	CHARACTER	30
KODE_SATKER	CHARACTER	6
NIP_PEGAWAI	CHARACTER	18
NPWP_PEGAWAI	CHARACTER	15
NAMA_PEGAWAI	CHARACTER	30
ALAMAT_PEGAWAI	CHARACTER	70
TANGGAL_LAHIR	CHARACTER	6
JENIS_KELAMIN	CHARACTER	2
NIK	CHARACTER	16
TELEPON	CHARACTER	12
PENGHASILAN_BRUTO	NUMBER	15
PENGHASILAN_NETO	NUMBER	15
NETO_DISETAHUNKAN	NUMBER	15
PTKP	NUMBER	15
PKP	NUMBER	15
PPh_TERUTANG	NUMBER	15
PPh_DIPOTONG	NUMBER	15
PPh_KB/LB	NUMBER	15
NPWP_BENDAHARA_GAJI	CHARACTER	15
PENGHASILAN_FINAL	NUMBER	15
PPh_FINAL	NUMBER	15

IV. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Perikanan

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data	Length
NAMA_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER	30
ALAMAT_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER	70
NPWP_PERUSH/PERORANGAN	CHARACTER	15
NAMA_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	30
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	16
JENIS_PERIZINAN	CHARACTER	30
NOMOR_IZIN	CHARACTER	30
TANGGAL_IZIN	DATE	8
MASA_BERLAKU	DATE	8
NAMA_KOMODITAS_BUDIDAYA	CHARACTER	70
ALAMAT_KEGIATAN_BUDIDAYA	CHARACTER	70
LUAS_AREAL_BUDIDAYA	NUMBER	10
KOORDINAT_AREAL_BUDIDAYA	CHARACTER	70
VOLUME_PRODUKSI_(TON)	NUMBER	10
NILAI_PRODUKSI	NUMBER	25

V. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Perkebunan

Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan (STD-B / STD-P)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NOMOR	CHARACTER	30
NAMA	CHARACTER	30
NPWP	CHARACTER	15
TEMPAT/TANGGAL_LAHIR	DATE	8
NOMOR_KTP	CHARACTER	16
ALAMAT	XXXXXXXXX	00
LOKASI	CHARACTER	70
LUAS_AREAL (STD-B)	NUMBER	10
JENIS_TANAMAN (STD-B)	CHARACTER	30
PRODUKSI_PER_HA_PER_KEBUN (STD-B)	NUMBER	10
TAHUN_TANAM (STD-B)	DATE	8
KAPASITAS PRODUKSI (STD-P)	NUMBER	10
JENIS_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER	30
SUMBER_BAHAN_BAKU (STD-P)	CHARACTER	30
JENIS PRODUKSI (STD-P)	CHARACTER	30
TUJUAN_PASAR (STD-P)	CHARACTER	30

Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Tipe Data	Length
NOMOR_IUP	CHARACTER	30
TANGGAL_IUP	DATE	8
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
NPWP	CHARACTER	15
NOMOR_IZIN_LOKASI	CHARACTER	30
LUAS_AREAL_NETTO	NUMBER	10
LOKASI	CHARACTER	70
JENIS_TANAMAN (IUP-B)	CHARACTER	30
PRODUKSI_DIOLAH_DI (IUP-B)	CHARACTER	70
JENIS_USAHA (IUP-P)	CHARACTER	30
KAPASITAS_INDUSTRI_PENGOLAHAN (IUP & IUP-P)	NUMBER	10
KOMODITAS (IUP)	CHARACTER	30

Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
NPWP	NUMBER	15
NOMOR LAPORAN	CHARACTER	30
TANGGAL LAPORAN	DATE	8
KEGIATAN_USAHA	CHARACTER	30
JENIS_TANAMAN/BUDIDAYA PERKEBUNAN	NUMBER	10
LUAS_LAHAN	CHARACTER	30
NOMOR_IUP	CHARACTER	30
TANGGAL_IUP	DATE	8
LUAS_LAHAN_IUP	CHARACTER	30
LOKASI_KEGIATAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)	CHARACTER	70
KAPASITAS_PABRIK	NUMBER	10
NOMOR_SK_HGU	CHARACTER	30
TANGGAL_HGU	DATE	8
LUAS_HGU	NUMBER	10
RENCANA_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER	10
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER	10
REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN	NUMBER	10
REALISASI_LUAS_LAHAN_PEMBIBITAN	NUMBER	10
REALISASI_LUAS_LAHAN_AKAN_DITANAMI	NUMBER	10
REALISASI_TOTAL_KEBUTUHAN_KECAMBAH	NUMBER	10
REALISASI_TANAM	NUMBER	10
TANAMAN_BELUM_MENGHASILKAN	NUMBER	10
TANAMAN_MENGHASILKAN	NUMBER	10
JUMLAH_PRODUKSI	NUMBER	10
PRODUKTIVITAS/HA	NUMBER	10
JENIS_PRODUKSI	CHARACTER	30
PRODUKSI_PKS_CPO	NUMBER	10
PRODUKSI_PKS_PKO	NUMBER	10

VI. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Transportasi

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
ALAMAT_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
NAMA_PEMILIK/PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	20
ALAMAT_ PEMILIK/XXXXXXXXXX_XXXXX	XXXXXXXXX	00
NPWP	CHARACTER	15
NIK_PENANGGUNG_JAWAB	CHARACTER	16
STATUS_PERUSAHAAN	CHARACTER	15
NOMOR_SIUP	CHARACTER	20
TANGGAL_SIUP	DATE	8
PROVINSI	CHARACTER	20
BULAN_LAPORAN	DATE	10
TAHUN_LAPORAN	DATE	8
NAMA_BARANG	CHARACTER	30
NAMA_KAPAL	CHARACTER	30
JENIS_KEMASAN	CHARACTER	20
IN_KLARING_IMPOR_TONASE	NUMBER	15
IN_KLARING_IMPOR_PIB	CHARACTER	20
IN_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE	NUMBER	15
IN_KLARING_ANTAR_PMB	CHARACTER	20
UNIT_KLARING_EKSPOR_TONASE	NUMBER	15
UNIT_KLARING_EKSPOR_PEB	CHARACTER	20
UNIT_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE	NUMBER	15
UNIT_KLARING_ANTAR_PMB	CHARACTER	20
TANGGAL_LAPORAN	DATE	8
NAMA_PELAPOR	CHARACTER	20
JABATAN_PELAPOR	CHARACTER	20

b. Laporan Pembukaan Cabang

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

ELEMEN	TIPE DATA	LENGTH
NAMA_PERUSAHAAN	CHARACTER	30
NOMOR_SIUP	CHARACTER	20
TANGGAL_SIUP	DATE	8
NPWP_PERUSAHAAN	CHARACTER	15
NAMA_KEPALA_CABANG	CHARACTER	20
ALAMAT_ KANTOR_CABANG	CHARACTER	30
STATUS_KANTOR	CHARACTER	20
NOMOR_LAPORAN	CHARACTER	20
TANGGAL_LAPORAN	DATE	8
PROVINSI	CHARACTER	20

VII. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Pemanfaatan Sumber Daya Air

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data	Length
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	XXXXXXXXX	00
NM_PEMILIK/NM_PENGELOLA	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK/XXXXXX_XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	00
NPWP_PEMILIK/NPWP_PENGELOLA	CHARACTER	15
JENIS	CHARACTER	50
JML_OMSET	NUMBER	25
JML_PAJAK	NUMBER	25
NAMA_USAHA	CHARACTER	30
XXXX_XXXXX	CHARACTER	2
TAHUN_PAJAK	CHARACTER	4

VIII. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data	Length
XXXX XXXXX	CHARACTER	2
TAHUN PAJAK	CHARACTER	4
NAMA_PEMUNGUT_PAJAK/PENYEDIA_BAHAN_BAKAR	CHARACTER	30
ALAMAT	XXXXXXXXX	00
ALAMAT_XXXXX/XXXXX	XXXXXXXXX	00
NAMA_OBJEK/USAHA	CHARACTER	30
ALAMAT	XXXXXXXXX	00
NO_TELP/FAX	CHARACTER	12
NPWPD	CHARACTER	20
NPWP	CHARACTER	15
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	NUMBER	15
PAJAK TERUTANG	NUMBER	15
PAJAK YANG TELAH DIBAYAR	NUMBER	15
PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR	NUMBER	15
PBB-KB KURANG DIBAYAR DILUNASI TANGGAL	NUMBER	15
JUMLAH PBB-KB KURANG DIBAYAR	NUMBER	15

IX. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

Elemen	Type Data	Length
NOMOR POLISI	CHARACTER	10
NAMA PEMILIK	CHARACTER	30
ALAMAT_PEMILIK	CHARACTER	70
NIK_PEMILIK	CHARACTER	16
TAHUN PEMBUATAN	CHARACTER	4
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (NJKB)	CHARACTER	10
XXXXX XXXXXXXAN	CHARACTER	20
XXXX XXXXXXXAN	CHARACTER	20
TIPE KENDARAAN	CHARACTER	10
XXX XXXXXXXX (CC)	CHARACTER	10
BAHAN BAKAR	CHARACTER	10

X. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Kesehatan (sesuai dengan kondisi dan data yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

XI. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Peternakan (sesuai dengan kondisi dan data yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

XII. Data Usaha dan Perizinan di Sektor Kehutanan (sesuai dengan kondisi dan data yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

XIII. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah (sesuai dengan kondisi dan data yang dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah)

OPD Pemilik/Pemberi Data :

Periode Data : Tahunan

LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2022

NOMOR: KEP- /PK.4/2022

NOMOR:

LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (2)

PERIODE ...................... S.D. ..................... (3)

ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA

1.	NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN KERJA SAMA (4)	:	KEP- …/PJ.08/20…
		:	KEP- …/PK.4/20…
		:	….
			TANGGAL …

2.	NOMOR DAN TANGGAL SK TIM PEMDA TERKAIT PERTUKARAN DATA & PENGAWASAN WP BERSAMA (5)	:	……. TANGGAL …

PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP

NOMOR SURAT/BUKTI PENYAMPAIAN DATA	TANGGAL DITERIMA	JENIS-JENIS DATA DISAMPAIKAN	PERIODE DATA	JUMLAH BARIS DATA DISAMPAIKAN	PERSENTASE KELENGKAPAN	KET.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WP YANG DILAMPIRI DSPB KEPADA MENTERI KEUANGAN

PENYAMPAIAN KE-

NOMOR SURAT PERMINTAAN IZIN

TANGGAL SURAT

JUMLAH WP BERPOTENSI BAGI DJP

JUMLAH WP BERPOTENSI BAGI PEMDA

JUMLAH WP DSPB

KETERANGAN

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

dst.

PENYAMPAIAN SURAT IZIN MENTERI KEUANGAN DAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA PEMDA BERDASARKAN SURAT IZIN MENTERI KEUANGAN

PENYAMPAIAN KE-	SURAT IZIN MENTERI KEUANGAN		SURAT PENYAMPAIAN DATA DARI KANWIL DJP KEPADA PEMDA		TANGGAL SURAT DITERIMA OLEH PEMDA	JENIS-JENIS DATA DISAMPAIKAN	JUMLAH WP YANG DIBERIKAN DATANYA	KETERANGAN
PENYAMPAIAN KE-	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	TANGGAL SURAT	TANGGAL SURAT DITERIMA OLEH PEMDA	JENIS-JENIS DATA DISAMPAIKAN	JUMLAH WP YANG DIBERIKAN DATANYA	KETERANGAN
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1 dst.

TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK PEMDA (DIISI OLEH PEMDA)

PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN + DSPB KE-	ANALISIS ATAS DATA YANG DIPERTUKARKAN (SELISIH OMSET DAN/ATAU DASAR PENGENAAN PAJAK)	TINDAK LANJUT ATAS HASIL ANALISIS (VISIT, PERMINTAAN KETERANGAN KE WP, DLL)	BIMBINGAN & KONSELING KEPADA WP	PENETAPAN LAPORAN AKHIR HASIL ANALISIS BERSAMA	KETERANGAN
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1
2
dst.

CAPAIAN DAERAH ATAS KEGIATAN ANALISIS DAN PENGAWASAN WP BERSAMA (DIISI OLEH PEMDA)

PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN + DSPB KE-	NILAI HASIL ANALISIS ATAS PERTUKARAN DATA DAN PENGAWASAN WP BERSAMA SEBAGAI DPP (Rp)	NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN DPP (Rp)	KETETAPAN DAN/ATAU SURAT LAINNYA YANG DITERBITKAN SEBAGAI DASAR PENAGIHAN	REALISASI YANG DITERIMA DARI WP ATAS NILAI PAJAK DAERAH YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
1
2
dst.

TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK DJP (DIISI OLEH XXXXXX)

PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN + DSPB KE-	Ʃ LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	JUMLAH LHP2DK TERBIT				CAPAIAN (Rupiah)					KETERANGAN
PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN + DSPB KE-	Ʃ LHA TERBIT	JUMLAH POTENSI LHA (Rp)	JUMLAH SP2DK TERBIT	CLOSE TANPA REALISASI/ SELESAI	DALAM PENGAWASAN	USUL PEMSUS	USUL BUKPER	JUMLAH POTENSI AWAL DALAM PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR DALAM PENGAWASAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL PEMSUS (Rp)	JUMLAH POTENSI AKHIR USUL BUKPER (Rp)	KETERANGAN
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)
1
2
dst.

PENAMBAHAN NPWP/NPWPD BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)

NO.	JUMLAH TAMBAHAN NPWP BARU - DJP	JUMLAH TAMBAHAN NPWPD BARU - PEMDA	REALISASI DARI PENAMBAHAN NPWP BARU – DJP (Rp)	REALISASI DARI PENAMBAHAN NPWPD BARU – PEMDA (Rp)	KETERANGAN
(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
1	2	1
2	3	2
dst.

DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA (BIMBINGAN TEKNIS PERPAJAKAN DAERAH, SOSIALISASI, DAN LAIN SEBAGAINYA)

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN
(61)	(62)	(63)	(64)	(65)
1
2
dst.

PENUTUP

KENDALA (66)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SARAN (67)

	(diisi nama tempat laporan ditetapkan), (diisi tanggal laporan ditetapkan)
(diisi jabatan pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah)	(diisi jabatan Kepala Kantor Wilayah DJP
(TTD & CAP) (diisi nama pimpinan OPD pengelola pendapatan daerah) NIP ....................................	(TTD & CAP) (diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP) NIP ………………....................................

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN II

ADMINISTRASI PERJANJIAN KERJA SAMA
Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan PKS.
Angka (3)	:	Diisi dengan periode pelaporan.
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal penandatanganan dokumen PKS (nomor DJP, DJPK, dan Pemda).
Angka (5)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal penetapan SK Tim.
PENYAMPAIAN DATA OLEH PEMDA KEPADA DJP
Angka (6)	:	Diisi dengan nomor surat/bukti penyampaian data dari Pemda kepada DJP.
Angka (7)	:	Diisi dengan tanggal diterima surat atau tanggal diterima data oleh DJP.
Angka (8)	:	Diisi dengan rincian jenis data yang disampaikan/dikirimkan oleh Pemda kepada DJP.
Angka (9)	:	Diisi dengan periode data yang disampaikan ke DJP
Angka (10)	:	Diisi dengan jumlah baris data yang disampaikan oleh Pemda kepada DJP.
Angka (11)	:	Diisi dengan persentase kelengkapan atas jenis data yang diterima oleh DJP dari Pemda, dengan contoh sebagai berikut: Jenis: Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Lainnya dengan elemen data berikut Terdapat 9 elemen data yang seharusnya diterima oleh DJP. Pemda mengirimkan 30 baris data dengan 7 elemen data lengkap diterima DJP. Kelengkapan data dihitung dengan rumus: Berdasarkan contoh, maka persentase kelengkapan data = 7/9 = 77,7%
Angka (12)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
PENYAMPAIAN SURAT PERMINTAAN IZIN PEMBUKAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WP YANG DILAMPIRI DSPB KEPADA MENTERI KEUANGAN
Angka (13)	:	Diisi dengan nomor urut penyampaian surat permintaan izin kepada Menteri Keuangan yang dilampiri DSPB.
Angka (14)	:	Diisi dengan nomor surat permintaan izin kepada Menteri Keuangan.
Angka (15)	:	Diisi dengan tanggal surat permintaan izin kepada Menteri Keuangan.
Angka (16)	:	Diisi dengan jumlah WP dalam DSPB yang berpotensi di sisi DJP (pajak pusat).
Angka (17)	:	Diisi dengan jumlah WP dalam DSPB yang berpotensi di sisi Pemda (pajak daerah).
Angka (18)	:	Diisi dengan total jumlah WP dalam DSPB yang diajukan izin Menteri Keuangan.
Angka (19)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
PENYAMPAIAN SURAT IZIN MENTERI KEUANGAN DAN DATA OLEH KANWIL DJP KEPADA PEMDA BERDASARKAN SURAT IZIN MENTERI KEUANGAN
Angka (20)	:	Diisi dengan nomor urut penyampaian surat izin Menteri Keuangan kepada Kanwil DJP.
Angka (21)	:	Diisi dengan nomor surat izin Menteri Keuangan kepada Kanwil DJP.
Angka (22)	:	Diisi dengan tanggal surat izin Menteri Keuangan tersebut.
Angka (22)	:	Diisi dengan nomor surat penyampaian data dari Kanwil DJP kepada Pemda berdasarkan izin Menteri Keuangan.
Angka (24)	:	Diisi dengan tanggal surat penyampaian data dari Kanwil DJP kepada Pemda berdasarkan izin Menteri Keuangan.
Angka (25)	:	Diisi dengan tanggal diterima surat oleh Pemda.
Angka (26)	:	Diisi dengan jenis-jenis data yang diberikan izin untuk disampaikan kepada Pemda.
Angka (27)	:	Diisi dengan jumlah WP yang diberikan izin pembukaan data kepada Pemda.
Angka (28)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
TINDAK LANJUT PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK PEMDA
Angka (29)	:	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan penyampaian surat izin Menteri Keuangan kepada Kanwil DJP.
Angka (30)	:	Diisi dengan kegiatan analisis bersama data yang dilakukan atas data yang dipertukarkan.
Angka (31)	:	Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan atas hasil analisis bersama tersebut (cth: visit bersama dan/atau permintaan keterangan ke WP yang disasar, dll.)
Angka (32)	:	Diisi dengan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan kepada WP.
Angka (33)	:	Diisi dengan penetapan laporan akhir setelah dilakukan serangkaian kegiatan bersama tersebut.
Angka (34)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
CAPAIAN DAERAH ATAS KEGIATAN ANALISIS DAN PENGAWASAN WP BERSAMA
Angka (35)	:	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan penyampaian surat izin Menteri Keuangan kepada Kanwil DJP.
Angka (36)	:	Diisi dengan nilai hasil analisis sebagai DPP (cth: selisih omset).
Angka (37)	:	Diisi dengan nilai pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan DPP tersebut.
Angka (38)	:	Diisi dengan jenis ketetapan dan/atau surat lainnya yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak daerah (cth.: SKPD-KB, STPD, dll)
Angka (39)	:	Diisi dengan realisasi yang telah diterima dan masuk ke kas daerah atas penagihan yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan dan/atau surat tersebut.
Angka (40)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
TINDAK LANJUT DAN CAPAIAN PENGAWASAN BERSAMA WP DSPB POTENSI UNTUK DJP
Angka (41)	:	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan penyampaian surat izin Menteri Keuangan kepada Kanwil DJP.
Angka (42)	:	Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) yang terbit atas data yang dipertukarkan.
Angka (43)	:	Diisi dengan jumlah estimasi potensi pajak dari LHA yang telah diterbitkan.
Angka (44)	:	Diisi dengan jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan atas hasil analisis data yang dipertukarkan.
Angka (45)	:	Diisi dengan jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) dengan simpulan close tanpa realisasi/selesai.
Angka (46)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan dalam pengawasan.
Angka (47)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul pemeriksaan.
Angka (48)	:	Diisi dengan jumlah LHP2DK dengan simpulan usul bukti permulaan.
Angka (49)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi awal LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan.
Angka (50)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Dalam Pengawasan.
Angka (51)	:	Diisi dengan jumlah rupiah yang terealisasi atas LHP2DK Dalam Pengawasan.
Angka (52)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Pemeriksaan.
Angka (53)	:	Diisi dengan jumlah rupiah potensi akhir LHP2DK simpulan Usul Bukper.
Angka (54)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
PENAMBAHAN NPWP/NPWPD BARU (KEGIATAN EKSTENSIFIKASI)
Angka (55)	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka (56)	:	Diisi dengan jumlah tambahan NPWP baru bagi DJP (ekstensifikasi wajib pajak).
Angka (57)	:	Diisi dengan jumlah tambahan NPWPD baru di sisi Pemda.
Angka (58)	:	Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan NPWP baru bagi DJP.
Angka (59)	:	Diisi dengan jumlah realisasi rupiah atas penambahan NPWPD baru bagi Pemda.
Angka (60)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
DUKUNGAN KAPASITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA
Angka (61)	:	Diisi dengan nomor urut.
Angka (62)	:	Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan.
Angka (63)	:	Diisi dengan nama kegiatan (cth.: Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah oleh DJPK, Bimbingan Teknis Penggalian Potensi Pajak oleh Kanwil DJP/KPP Pratama, dll)
Angka (64)	:	Diisi dengan deskripsi terkait pelaksanaan kegiatan.
Angka (65)	:	Diisi dengan keterangan (apabila diperlukan).
PENUTUP
Angka (66)	:	Diisi dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan PKS.
Angka (67)	:	Diisi dengan saran-saran dalam pelaksanaan kegiatan PKS.

LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2022

NOMOR: KEP- /PK.4/2022

NOMOR:

FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (2)

PERIODE ...................... S.D. ..................... (3)

NO.	NAMA	NPWP	NPWPD	Potensi Pajak Pusat	Potensi Pajak Daerah	KETERANGAN
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.
2.
...

.............................., .............................. (11)

Menyetujui,

a.n. Direktur Jenderal Pajak a.n. Gubernur/Walikota/Bupati

...........................................(12)

......................................... (13) ...........................................(13)

.......................................... (14) ...........................................(14)

NIP .................................... (14) ...........................................(14)

Tembusan:

Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP
Kepala Kanwil DJP ... (15)

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN III

Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan

Perjanjian Kerja Sama.

Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.

Angka (4) : Cukup jelas.

Angka (5) : Diisi dengan nama Xxxxx Xxxxx yang menjadi subjek pengawasan bersama.

Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan

bersama yang telah dilakukan validasi di Kanwil.

Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama.

Angka (8) : Diisi dengan nilai potensi pajak pusat berdasarkan hasil analisis.

Angka (9) : Diisi dengan nilai potensi pajak daerah berdasarkan hasil analisis.

Angka (10) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama

Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan DSPB.

Angka (12) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (13) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.

Angka (14) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

Angka (15) : Diisi dengan nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama.

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2022

NOMOR: KEP- /PK.4/2022

NOMOR:

FORMAT PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK TERTENTU

YANG MENJADI SUBJEK PENGAWASAN BERSAMA

KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (1)

Nomor : (2) Tanggal, Bulan, Tahun (3)

Sifat : (4)

Lampiran : (5)

Hal : Permintaan Data Wajib Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan Bersama

DJP – DJPK – Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6)

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Jalan Xxxxx Xxxxxxx Kav. 40-42

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6) nomor ... (7) tanggal ... (8) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6), bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ini kami mengajukan permintaan tertulis atas data dan informasi Wajib Pajak sebagai berikut:

No.	Nama	NPWP	KPP Administrasi	Kanwil Administrasi	Jenis Data	Masa/Tahun Pajak	Tujuan Permintaan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.
2.
...

(dapat dibuat lampiran tersendiri).

Data tersebut agar disampaikan kepada .....(17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Menteri Keuangan kami ucapkan terima kasih.

........................................... (18)

.......................................... (19)

NIP .................................... (19)

Tembusan:

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP
Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN IV

Angka (1) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.

Angka (3) : Cukup jelas.

Angka (4) : Cukup jelas

Angka (5) : Diisi jumlah lampiran (jika ada).

Angka (6) : Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (7) : Diisi dengan nomor Perjanjian Xxxxx Xxxx.

Angka (8) : Diisi dengan tanggal Perjanjian Xxxxx Xxxx.

Angka (9) : Cukup jelas.

Angka (10) : Diisi dengan nama WP yang dimintakan izin tertulis.

Angka (11) : Diisi dengan NPWP yang dimintakan izin tertulis

Angka (12) : Diisi dengan nama KPP Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis

Angka (13) : Diisi dengan nama Kanwil Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis

Angka (14) : Diisi dengan jenis data yang diminta:

Angka (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak.

Angka (16) : Diisi dengan tujuan permintaan.

Angka (17) : Diisi dengan jabatan pejabat yang melakukan pengawasan bersama

Angka (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat

Angka (19) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2022

NOMOR: KEP- /PK.4/2022

NOMOR:

BAGAN SKEMA PENGAWASAN BERSAMA

PIHAK KESATU,

XXXXX XXXXXXXXXXX

PIHAK KEDUA,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

PIHAK KETIGA,

Document Metadata

Table of Contents

LOGO PEMDA

Document Metadata

LOGO PEMDA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

…………………..

Document Metadata