LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : 481.16/ /36/TAHUN 2024

Pada hari ini, selasa, tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Cilacap telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap lnformasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i yang berbunyi : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas sampai ditetapkannya renja SKPD
		UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 ayat 5 yang berbunyi :
		Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.
2.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas .
2.	Biodata elektronik PNS (database)	1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas .

1	2	3	4	5	6
		4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
3.	Rincian Kontrak Pekerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat menjaga objektivitas penilaian Efisien anggaran karena diperbolehkan penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
4.	Data dan Informasi	UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi : Pasal 25 1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. 2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; c. merugikan ketahanan ekonomi nasianal; d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;	Mengungkap data dan informasi Intelejen sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi data dan informasi intelejen agar tetap terjaga kerahasiaannya sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan Daerah yang bersifat strategis berdampak positif	Tidak terbatas
	Kegiatan Intelejen
	terkait Ideologi, Politik,
	Sosial, Budaya dan
	Keamanan serta
	Penanganan Kasus
	yang mengganggu
	Masyarakat

e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

f. membahayakan sistem Intelijen Negara;

g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau

i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen

3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi;

4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI;

5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Menjaga stabilitas negara dan wilayah

Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya

UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j yang berbunyi :

Huruf h

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Mengungkap rahasia pribadi

Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Huruf j

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat 3 yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Data Keberadaan Eks Tahanan Pidana Terorisme (Napiter)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf c yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

yaitu :

Mengungkap data eks napiter dan keluarga yang bersifat pribadi

Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan danj atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia danj atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :

Pasal 25

1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat :

a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

c. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;

d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;

e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

f. membahayakan sistem Intelijen Negara;

g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau

i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi.

4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

1	2	3	4	5	6
7.	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 yang berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas, sampai selesainya pelaksanaan ujian sekolah / lembaga
8.	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 17 huruf e butir 4 yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
9.	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Menghambat proses evaluasi rekomendasi teknis	Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang sumber daya air
9.		1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Menghambat proses evaluasi rekomendasi teknis	Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi : Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

10.

Data rekening bank pegawai

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia

Melindungi hak pribadi

Xxxxxx ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang untuk keperluan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		e. data anak; f. data kekurangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11.	Data usulan pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan
12.	Data identitas pelanggaran disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Xxxxxx penetapan keputusan
13.	Data rencana penempatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan

1	2	3	4	5	6
		1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.	Data Kebutuhan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan pengumuman Penerimaan ASN
15.	SK Hukuman Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan

1	2	3	4	5	6
16.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan
17.	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri, lebih dari seseorang dan keterangan melakukan perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
18.	Data hasil check up pemeriksaan kesehatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Xxxxxx ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang

1	2	3	4	5	6
19.	Draft rencana kerja dinas kesehatan (Renja)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
20.	Draft dokumen pelaksanaan anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
21.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan dokumen kontrak
22.	Laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI

1	2	3	4	5	6
23.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
24.	Sistem pengelolaan keuangan dan database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai selesainya audit BPK RI
25.	Data pribadi penerima manfaat meliputi BNBA DTKS, BNBA Penerima Bansos	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :

Data pribadi yang harus dilindungi memuat :

a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

b. Sidik jari;

c. Iris mata;

d. Tanda tangan; dan

e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

26.

Data pribadi klien/ penerima manfaat meliputi penyandang disabilitas, anak nakal dan terlantar, adopsi, lansia terlantar, orang terlantar, PMKS/PPKS, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, korban NAPZA, korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1 yang berbunyi :

Data pribadi yang harus dilindungi memuat :

a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

b. Sidik jari;

c. Iris mata;

d. Tanda tangan; dan

e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi

Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga

kerahasiaannya

Tidak terbatas

kecuali untuk kepentingan penyidikan

27.

Xxxxx Xxxxxxxx / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)

Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan

terhadap kelayan) Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi :

Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.

Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu proses pelayanan terhadap kelayak)

Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan

Tidak terbatas

28.

Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)

Melindungi hak pribadi kelayak

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
29.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h angka 2, yang berbunyi : Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercapat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	Tidak Terbatas
30.	Data penerima manfaat di LKS/A	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
31.	Kajian atau rencana kebijakan pengembangan angkutan yang masih dalam pembahasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindu- ngi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan rencana kebijakan pengembangan angkutan terealisasi

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat 1 huruf e yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32.	Data akta perusahaan angkutan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jika informasi dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Jika informasi ditutup, maka melindungi rahasia suatu perusahaan	Tidak terbatas
33.	Data Pribadi Responden Survei	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
34.	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan jangka waktu perjanjian
35.	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tempat khusus parkir	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
36.	Data Potensi Perparkiran di Kabupaten Cilacap	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
37.	Jadwal operasi laik jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Kegiatan operasi laik jalan menjadi tidak efektif	Kegiatan operasi laik jalan berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi : Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
38.	Jadwal pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran menjadi tidak efektif	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan
39.	Akses database sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data	Tidak terbatas

40.

Data kendaraan bermotor wajib uji dalam sistem manajemen pengujian kendaraan bermotor

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Penyalahgunaan oleh pihak lain

Mengamankan data agar tidak

disalahgunakan

Tidak terbatas

41.

Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

Penyalahgunaan oleh pihak lain

Melindungi kerahasiaan identitas

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42.	Dokumen kasus perselisihan hubungan insdustrial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga
43.	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c yang berbunyi : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi	Terbatas sampai ditetapkannya pemenang
44.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/kelurahan dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Terbatas sampai ditetapkannya penerima bantuan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
45.	Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 48 yang berbunyi : Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.	Potensi penyalahgunaan informasi terkait penegakkan hukum Menghambat proses penegakkan hukum	Menjaga kerahasiaan informasi	Terbatas sampai dengan hasil laporan pengawasan dikeluarkan
46.	Data pribadi pelaku usaha (NIK, NPWP, Akta Pendirian dan perubahan, permodalan, nomor HP/telepon, alamat email)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi dan data profil pelaku usaha baik yang berbadan usaha/perseorangan	Tidak terbatas

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/ atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47.

Data pribadi pemohon perizinan non-OSS (NIK, NPWP, akta

pendirian dan

perubahan, nomor HP/telepon, alamat email)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Dapat disalahgunakan oleh pihak lain

Melindungi data pribadi pemohon perizinan

Tidak terbatas

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

48.

Identitas Pelapor Pengaduan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Mengancam keselamatan pelapor serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan

Memberikan rasa aman bagi pelapor pengaduan

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
49.	Rencana Lokasi jembatan / bangunan dan detail trace jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e angka 4 yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti. UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulan tanah	Terbatas sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
50.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b yang berbunyi : Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. dan Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa
51.	Hasil penilaian oleh appraisal/penilaian publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan sUku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Kondusif antara pihak yang berhak, menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan tanah

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan' proses pencetakan uang.

UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

52.

Identitas pelapor dan isi laporan Pengaduan Masyarakat terkait

dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang

dilakukan oleh pegawai

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak

Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan

Tidak terbatas

kecuali untuk kepentingan penyidikan

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

53.

Dokumen Pengaduan Masyarakat

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga penghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum

Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak

korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong tercipta- nya WBK dan WBBM.

Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi

Tidak terbatas

kecuali Atas persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyidikan Sampai proses pengaduan selesai

1	2	3	4	5	6
54.	Laporan hasil pemeriksaan/laporan hasil audit / laporan hasil pengawasan/ laporan hasil evaluasi/ laporan hasil reviu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/ penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Terbatas sampai dengan hasil audit selesai
55.	Gambar detail desain (Confidental pada detail engineering design/DED) yang memuat : Rincian rencana anggaran biaya (RAB), Spesifikasi teknis, Justifikasi teknis, Detail perhitungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedian dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Terbatas Sampai keluarnya audit BPK
56.	Informasi hasil temuan pemeriksaan keuangan RSUD Cilacap tahun 2022 dalam bentuk LHP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan manajemen Rumah Sakit yang berdampak pada pelayanan	2 tahun
57.	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan hukum pada obyek tertentu	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Terbatas sampai dengan pelaksanaan

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi :

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

58.

Informasi perkara

pelanggaran Perda, Perbup, dan kebijakan Bupati

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi :

Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

Penyidikan akan terpengaruh dengan provokasi

Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Terbatas sampai dengan selesai- nya perkara

59.

Hasil Pemeriksaan Kasus yang bersifat khusus

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi :

Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Membantu badan

publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap

60.

Alat Bukti Kasus

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi :

Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi :

Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Merugikan pihak dalam proses berperkara

Melindungi kerahasiaan alat bukti

Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan undang-undang

1	2	3	4	5	6
61.	Dokumen Penanganan Perkara	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas/ kecuali karena ketentuan undang-undang
62.	Opini Hukum (Legal Opinion)	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas
63.	Kasus Hukum yang masih dalam proses	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f yang berbunyi : Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu/ menghambat proses hukum	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

64.

Dokumen kasus/ perkara perdata dan tata usaha negara yang sedang proses di Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap

(inckracht van gewijsde)

UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi :

Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang

Dapat melindungi

rahasia pribadi seseorang yang berperkara

Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde)

1	2	3	4	5	6
65.	Proses Evaluasi Pemilihan dalam kegiatan pengadaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Akan terjadi intervensi, intimidasi dan kecurangan	Akan terjaga dari usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi	Terbatas sampai diumumkannya pemenang
66.	Dokumen penawaran teknis dan kualifikasi perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengandung data perusahaan dan pribadi perorangan yang kemungkinan akan disalahgunakan	Persaingan yang tidak sehat	Terbatas sampai diumumkannya pemenang
67.	Rincian identitas data penyedia barang/jasa yang ada di LPSE seluruh indonesia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau; 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 6 ayat (3) huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 yang berbunyi :	Dapat mengungkap identitas data perusahaan dan data pribadi perorangan serta dapat dijadikan alat penipuan	Melindungi data penyedia	Tidak terbatas

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 82 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/ atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

68.

Database dan Data Server LPSE

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi :

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

Dapat menimbulkan potensi gangguan pada sistem. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Mengindari gangguan pada sistem atau perubahan data. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat

Terbatas sampai dengan 30 tahun

1	2	3	4	5	6
		a. karya fotography; x. Xxxxxx; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; x. xxxxxxxxan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; x. xxxxxxxxan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
69.	NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Terbatas sampai dengan audit BPK
70.	Perjanjian Kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Xxxxxx Xxxxx 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Kerahasiaan perjanjian harus dijaga	Hanya mengikat dan menjadi privasi bagi para pihak dalam perjanjian	Terbatas sampai jangka waktu perjanjian
71.	RKAP BUMD Berjalan	UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur, persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Terbatas sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya

UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi :

Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari kepala daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 yang berbunyi :

(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akandatang.

Pasal 64 yang berbunyi :

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65 yang berbunyi :

(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.

(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang- undangan.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

72.

BUMD Bidang

Keuangan (Bank Jateng dna BPR) : Data Nasabah penyimpanan dan simpanannya; laporan pemeriksaan bank

UU Nomor 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998 Pasal 33 yang berbunyi :

(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.

(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 40 yang berbunyi :

(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab

Aspek dan norma kerahasiaan bank

Tidak terbatas

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan atau;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

73.

Dokumen Kasus/ Sengketa Hukum Tata Usaha Negara

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

74.

Dokumen Kasus/

Sengketa Hukum Arbitrase

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat :

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

Mengungkapkan kasus/sengketa hokum yang menurut sifatnya dirahasiakan

Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat

Tidak terbatas sampai dengan 2 Tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau;

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

dan dipenuhi

hak dan

kewajiban (aktif) ditambah 3

tahun masa inaktif

75.

Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf c yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

Menjaga pertahanan dan keamanan negara

Tidak terbatas

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan danj atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

76.

Dokumen Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

Membahayakan Sistem Pemerintahan yang sudah ada

Menjaga kestabilan sistem pemerintahan

Tidak terbatas

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

77.

Dokumen Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial dan Situasi Wilayah

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

Membahayakan situasi sosial dan situasi wilayah

Menjaga situasi sosial dan situasi wilayah

Tidak terbatas

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

78.

Dokumen Fasilitasi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Orang Asing dan Lembaga Asing

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi intemasional;

2. korespondensi diplomatik antamegara;

3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; danj atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Pasal 17 huruf i yang berbunyi :

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari

persaingan usaha tidak sehat;

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

Menjaga kepentingan hubungan luar negeri

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
79.	Dokumen Fasilitasi Sengketa Ormas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau; 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya Penegakan hukum tidak terhambat	Tidak terbatas
		UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

80.

Dokumen Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf d yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Pasal 17 huruf e yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional

Menjaga terungkap- nya kekayaan alam dan ketahanan ekonomi

Tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3

tahun (inaktif) =

5 tahun dari penciptaan arsip

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Pasal 17 huruf j yang berbunyi :

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

81.

Dokumen Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

UU Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

Menjaga ketahanan ekonomi nasional

tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3

tahun (inaktif) =

5 tahun dari penciptaan arsip

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

82.

Dokumen Perilaku Perekonomian Masyarakat

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

UU Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

Menjaga ketahanan ekonomi nasional

tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3

tahun (inaktif) =

5 tahun dari penciptaan arsip

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

83.

Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang

dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional

Menjaga ketahanan ekonomi nasional

tidak terbatas sampai dengan 2 tahun (aktif) ditambah 3

tahun (inaktif) =

5 tahun dari penciptaan arsip

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

84.

Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat

Tidak terbatas

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

85.

Dokumen Perlindu- ngan Ha-Hak Sipil dan Hak Azasi Manusia

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia

Menjaga rahasia pribadi

Tidak terbatas

86.

Dokumen Informasi Perusahaan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

c. data genetika;

d. catatan kejahatan;

e. data anak;

f. data keurangan pribadi; dan/ atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat

Tidak terbatas

87.

Data dan Dokumen Kependudukan Wajib disimpan dan dilindungi oleh negara

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1, Pasal 79, Pasal

84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3.

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang

Menjamin dan melindungi kerahasia- an data pribadi seseorang

Tidak terbatas

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

88.

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 22 yang berbunyi :

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online

Melindungi kerahasia- an dan kebenaran data penduduk

Tidak terbatas

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

89.

Registrasi Akta Pencatatan Sipil

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 9 ayat (1) huruf c

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Hanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan

Melindungi kerahasia- an dan kebenaran data penduduk

Tidak terbatas

90.

Laporan data balikan dalam pemanfaatan data kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/Lembaga

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 96 A yang berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Data balikan melengkapi database kependudukan informasi dalam big data kependudukan yang harus dijaga kerahasiaannya rawan penyalahgunaan data untuk kriminal

Menjamin kerahasia- an, keutuhan serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain

Tidak terbatas

91.

Data dukung persyaratan yang diupload, file kartu keluarga (KK) dan akta yang diproses oleh OPD/Lembaga melalui PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. kewarganegaraan;

d. agama;

e. status perkawinan; dan/atau

f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Rawan penyalahgunaan data untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online

Melindungi kerahasia- an dan kebenaran data penduduk

Tidak terbatas

92.

Laporan Harta Kekayaan Penyeleng- gara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Menjaga dan melindungi kerahasia- an pribadi pegawai

Terbatas sampai dipublikasikan oleh KPK

93.

Data Hasil Evaluasi Kinerja PNS/Pejabat

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan

formal dan satuan pendidikan nonformal.

Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Tidak terbatas sampai dengan hasil evaluasi

selesai di

umumkan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
94.	Data Hasil Tes Potensi /Potensi Kompetensi ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan hasil tes di umumkan
95.	Instrumen Tes Potensi /Kompetensi PNS/ Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengurangi obyektivitas penilaian	Melindungi data pribadi	Terbatas sampai dengan pelaksa- naan tes

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
96.	Soal Tes CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Tidak terbatas
97.	Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf a sampai dengan huruf j. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data kejahatan;	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
98.	Pengisian Jabatan Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dari SKPD	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan
99.	Permohonan Reko- mendasi Menteri Dalam Negeri untuk Pengisian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS	Terbatas sampai dengan Pelantikan

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

100.

Bahan Rapat Baperjakat

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain

Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS

Terbatas sampai dengan Pelantikan

101.

Permohonan Rekomen dasi Pejabat Inspektur Pembantu ke Gubernur

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi :

Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain

Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS

Terbatas sampai dengan Pelantikan

102.

Hasil Seleksi JPT Pratama

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS, Campur tangan pihak lain

Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat di antara PNS

Terbatas sampai dengan Pelantikan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
103.	Mutasi Staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Mencegah terjadinya ketidak cocokan	Menjaga kondisifitas Pemerataan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Terbatas sampai dengan diterima- nya SK Mutasi
104.	Hasil Pengukuran Kompetensi PNS (JPT Pratama, Adminis- trator, Pengawas, Pelaksana)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h angka 4 yang berbunyi : Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak terbatas sampai dengan diterbitkannya hasil pengukuran kompetensi

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
105.	Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h angka 4 yang berbunyi : Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Menimbulkan persepsi publik mengenai indikato penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya	Proses Pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar	Tidak terbatas sampai dengan hasil penilaian diterima
106.	Hukuman Disiplin ASN dan Berkas- Berkas terkait Hukdis	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4) yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Mencemarkan nama baik	Menjaga nama baik	Tidak terbatas
107.	Data Dasar Pendirian Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data anggaran dasar bidang koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

108.

Data Kelembagaan Koperasi

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi :

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Membahayakan keamanan koperasi

Melindungi data pribadi pengurus koperasi

Tidak terbatas

kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data kejahatan; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
109.	Data Laporan Keuangan Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan keuangan koperasi	Tidak terbatas sampai dengan selesainya hasil audit kecuali ditentukan lain berdasarkan ke- tentuan perun- dang-undangan
110.	Laporan dan Berita Acara Hasil Pengawasan Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e yang berbunyi :	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan dan berita acara hasil pengawasan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

111.

Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi :

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5. rencana awal investasi asing;

Membahayakan keamanan koperasi

Melindungi data hasil penilaian kesehatan koperasi

Tidak terbatas

kecuali untuk kepentingan penyidikan

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

NASKAH PERTIMBANGAN

Uji Konsekuensi lnformasi yang Dikecualikan

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

PPID Utama Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2024

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan lnformasi Publik terdapat kategori lnformasi Publik mengenai informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian lnformasi Publik, pasal 2 menyebutkan bahwa setiap lnformasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna iinformasi publik. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada mayrakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup lnformasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar darpida mebukanya atau sebaliknya.

B. AZAS

Dalam melakukan pengujiuan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan pada Perki 1 Tahun 2021,antara lain :

1. Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) danayat (3) bersifat ketat dan terbatas;

2. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau

b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.

3. Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPIDwajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.

C. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian lnformasi PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menggunakan pendekatan aktif. Pendekatan secara aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi iniformasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan tim PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengacu pada Daftar lnformasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan lnformasi yang potensial untuk dikecualikan pada Tahun 2024.

D. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi lnformasi yang dikecualikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dilakukan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Maret 2024 Pukul : 09.00 sd selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Cailaca

E. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil Kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU
NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i yang berbunyi : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas sampai ditetapkannya renja SKPD
		UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 ayat 5 yang berbunyi :
		Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.
2.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas .

1	2	3	4	5	6
		9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10.catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
3.	Rincian Kontrak Pekerjaan	UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Dapat menjaga objektivitas penilaian Efisien anggaran karena diperbolehkan penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang/jasa
4.	Data dan Informasi	UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi : Pasal 25 6. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. 7. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : j. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; k. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; l. merugikan ketahanan ekonomi nasianal; m. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;	Mengungkap data dan informasi Intelejen sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis Menimbulkan keresahan di masyarakat	Melindungi data dan informasi intelejen agar tetap terjaga kerahasiaannya sebagai bahan pengambilan kebijakan Pimpinan Daerah yang bersifat strategis berdampak positif	Tidak terbatas
	Kegiatan Intelejen
	terkait Ideologi, Politik,
	Sosial, Budaya dan
	Keamanan serta
	Penanganan Kasus
	yang mengganggu
	Masyarakat

n. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

o. membahayakan sistem Intelijen Negara;

p. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

q. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau

r. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen

8. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi;

9. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI;

10. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Menjaga stabilitas negara dan wilayah

Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya

UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j yang berbunyi :

Huruf h

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

Mengungkap rahasia pribadi

Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Huruf j

Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat 3 yang berbunyi :

Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :

j. tidak menghambat proses penegakan hukum;

k. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

l. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

m. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

n. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

o. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

p. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

q. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;

r. tidak mengungkapkan memorandum atau surat- surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Data Keberadaan Eks Tahanan Pidana Terorisme (Napiter)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf c yang berbunyi :

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,

yaitu :

Mengungkap data eks napiter dan keluarga yang bersifat pribadi

Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan 26 yang berbunyi :

Pasal 25

6. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara.

7. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat :

j. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

k. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;

l. merugikan ketahanan ekonomi nasianal;

m. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;

n. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

o. membahayakan sistem Intelijen Negara;

p. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen;

q. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau

r. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.

8. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi.

9. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

10. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

1	2	3	4	5	6
7.	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10 yang berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas, sampai selesainya pelaksanaan ujian sekolah / lembaga
8.	Rencana Pembangunan Trase Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air yang memerlukan pengadaan tanah	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 6 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 17 huruf e butir 4 yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Menghindari timbulnya para spekulan tanah	Terbatas sampai dengan penetapan lokasi
9.	Dokumen Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air dan Kelengkapan Pendukungnya	UU Nomor 11 Th 1974 tentang Pengairan Pasal 10 ayat 1 huruf a yang berbunyi : Menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Menghambat proses evaluasi rekomendasi teknis	Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis	Terbatas sampai dengan selesainya proses rekomendasi teknis bidang sumber daya air
9.		6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Menghambat proses evaluasi rekomendasi teknis	Menjaga obyektifitas proses evaluasi rekomendasi teknis

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

10.

Data rekening bank pegawai

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:

a. data dan informasi kesehatan;

h. data biometrik;

i. data genetika;

j. catatan kejahatan;

Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia

Melindungi hak pribadi

Sampai ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang untuk keperluan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		k. data anak; l. data kekurangan pribadi; dan/atau m. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11.	Data usulan pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan
12.	Data identitas pelanggaran disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Xxxxxx penetapan keputusan
13.	Data rencana penempatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan

1	2	3	4	5	6
		6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.	Data Kebutuhan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan pengumuman Penerimaan ASN
15.	SK Hukuman Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan

1	2	3	4	5	6
16.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan
17.	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri, lebih dari seseorang dan keterangan melakukan perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat 4 yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	Mengungkapkan rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
18.	Data hasil check up pemeriksaan kesehatan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 4 ayat 1 huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Xxxxxx ada persetujuan dari yg bersangkutan dan pihak yang berwenang

1	2	3	4	5	6
19.	Draft rencana kerja dinas kesehatan (Renja)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
20.	Draft dokumen pelaksanaan anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat 5 yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan ditetapkannya RKPD
21.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan dokumen kontrak
22.	Laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI

1	2	3	4	5	6
23.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
24.	Sistem pengelolaan keuangan dan database	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai selesainya audit BPK RI
25.	Data pribadi penerima manfaat meliputi BNBA DTKS, BNBA Penerima Bansos	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :

Data pribadi yang harus dilindungi memuat :

f. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

g. Sidik jari;

h. Iris mata;

i. Tanda tangan; dan

j. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

26.

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1 yang berbunyi :

Data pribadi yang harus dilindungi memuat :

f. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;

g. Sidik jari;

h. Iris mata;

i. Tanda tangan; dan

j. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi

Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga

kerahasiaannya

Tidak terbatas

kecuali untuk kepentingan penyidikan

27.

Xxxxx Xxxxxxxx / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)

Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan

terhadap kelayan) Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi :

Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.

Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu proses pelayanan terhadap kelayak)

Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan

Tidak terbatas

28.

Data Kelayan UPT (Penyandang HIV/ AIDS dan eks WTS)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Mengungkap rahasia pribadi (Mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ penanganan kelayan)

Melindungi hak pribadi kelayak

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : h. data dan informasi kesehatan; i. data biometrik; j. data genetika; k. catatan kejahatan; l. data anak; m. data keurangan pribadi; dan/ atau n. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
29.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h angka 2, yang berbunyi : Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercapat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	Tidak Terbatas
30.	Data penerima manfaat di LKS/A	UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.	Data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi	Data pribadi Penerima Manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
31.	Kajian atau rencana kebijakan pengembangan angkutan yang masih dalam pembahasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup maka dapat melindu- ngi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terbatas sampai dengan rencana kebijakan pengembangan angkutan terealisasi

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat 1 huruf e yang berbunyi: Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32.	Data akta perusahaan angkutan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi : h. data dan informasi kesehatan; i. data biometrik; j. data genetika; k. catatan kejahatan; l. data anak; m. data keurangan pribadi; dan/ atau n. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Jika informasi dibuka, dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Jika informasi ditutup, maka melindungi rahasia suatu perusahaan	Tidak terbatas
33.	Data Pribadi Responden Survei	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi : g. nama lengkap; h. jenis kelamin; i. kewarganegaraan; j. agama; k. status perkawinan; dan/atau l. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
34.	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan jangka waktu perjanjian
35.	Perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga tentang pengelolaan parkir di tempat khusus parkir	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
36.	Data Potensi Perparkiran di Kabupaten Cilacap	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
37.	Jadwal operasi laik jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Kegiatan operasi laik jalan menjadi tidak efektif	Kegiatan operasi laik jalan berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi : Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
38.	Jadwal pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran menjadi tidak efektif	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan
39.	Akses database sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data	Tidak terbatas

40.

Data kendaraan bermotor wajib uji dalam sistem manajemen pengujian kendaraan bermotor

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Penyalahgunaan oleh pihak lain

Mengamankan data agar tidak

disalahgunakan

Tidak terbatas

41.

Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

Penyalahgunaan oleh pihak lain

Melindungi kerahasiaan identitas

Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
		c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keurangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
42.	Dokumen kasus perselisihan hubungan insdustrial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga	Sampai dengan perselihan hubungan industrial terselesaikan melalui peradilan niaga
43.	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c yang berbunyi : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.	Berakibat terjadinya friksi antar nominator dan kolusi	Terhindarnya friksi antar nominator dan kolusi	Terbatas sampai ditetapkannya pemenang
44.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/kelurahan dan kepada kelompok masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan	Terbatas sampai ditetapkannya penerima bantuan

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
45.	Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yg dapat : 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 48 yang berbunyi : Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.	Potensi penyalahgunaan informasi terkait penegakkan hukum Menghambat proses penegakkan hukum	Menjaga kerahasiaan informasi	Terbatas sampai dengan hasil laporan pengawasan dikeluarkan
46.	Data pribadi pelaku usaha (NIK, NPWP, Akta Pendirian dan perubahan, permodalan, nomor HP/telepon, alamat email)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 6. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi dan data profil pelaku usaha baik yang berbadan usaha/perseorangan	Tidak terbatas

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi :

h. data dan informasi kesehatan;

i. data biometrik;

j. data genetika;

k. catatan kejahatan;

l. data anak;

m. data keurangan pribadi; dan/ atau

n. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47.

Data pribadi pemohon perizinan non-OSS (NIK, NPWP, akta

pendirian dan

perubahan, nomor HP/telepon, alamat email)

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Dapat disalahgunakan oleh pihak lain

Melindungi data pribadi pemohon perizinan

Tidak terbatas

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

g. nama lengkap;

h. jenis kelamin;

i. kewarganegaraan;

j. agama;

k. status perkawinan; dan/atau

l. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

48.

Identitas Pelapor Pengaduan

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

6. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

7. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

8. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

9. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau

10. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi :

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :

g. nama lengkap;

h. jenis kelamin;

i. kewarganegaraan;

j. agama;

k. status perkawinan; dan/atau

l. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Mengancam keselamatan pelapor serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan

Memberikan rasa aman bagi pelapor pengaduan

Tidak terbatas

Document Metadata

Table of Contents

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : 481.16/ /36/TAHUN 2024

Document Metadata