PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Hal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Xxxxx, Xxxxx dan Fungsi SKPD................................................... 1

1.2 Struktur Organisasi SKPD............................................................. 2

BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II

2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II....................................... 16

2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II....................... 17

BAB III	PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III
	3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris...............	18
	3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam	19
	Negeri.............................................................................................
	3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Xxxxxxx Xxxxx Idiologi dan	20
	Wawasan Kebangsaan....................................................................
	3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan	21
	Sosial dan Kemasyarakatan............................................................
	3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan	22
	Nasional..........................................................................................

BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV

4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan 23 Kepegawaian..................................................................................

4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag 26

Perencanaan....................................................................................

4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Xxxxxxx Xxxxxxx Fasilitasi 28

Organisasi Politik...........................................................................

4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Xxxxxxx Xxxxxxx Pendidikan 30

Budaya Politik................................................................................

4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Pembauran 32

dan Kewarganegaraan....................................................................

4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Ketahanan 34

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan...............................................

4.7 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid Organisasi 36

Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan........................................

4.8 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Xxxxxxx Xxxxxxx Ketahanan 38

Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan.........................................

4.9 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Xxxxxxx Xxxxxxx 40

Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik………………..…...

4.10 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubid 42

Penanganan Perbatasan dan Orang Asing......................................

BAB V PENUTUP 43

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas

dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial danbudaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politikdalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Program dan Anggaran.

3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :

a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :

a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan

b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan

b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX, X.Xx yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi kesekertariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan tekniskepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakanurusan persuratan;

2) Melaksanakanurusan tata usaha pimpinan;

3) Melaksanakan urusan kearsipan;

4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;

5) Melaksanakan urusan protokol;

6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;

8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Xxxx mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;

2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;

3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;

4) Melakukan urusan akuntansi;

5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;

6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;

3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;

5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BadanKesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan program kerja,perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoringdan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidangfasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi,dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik danpeningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatandemokrasi;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatandemokrasi;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;

6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi,wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;

b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ikadan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi,dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakanp enyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologidan wawasan kebangsaan;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologidan wawasan kebangsaan;

3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi danwawasan kebangsaan;

4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidangideologi dan wawasan kebangsaan;

5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebujakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa; dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan OrganisasiKemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan

Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan KesatuanBangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asingdi wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agamamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi,dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umatberagama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidangketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebujakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat

beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatanmempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebujakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Kewaspadaan Nasionaldan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflikmembawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebujakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

3) Melaksanakanpenyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,

tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidangpenanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflikadalah sebagai

berikut :

1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;

2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebujakan di bidang penanganan konflik;

3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;

4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;

5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;

6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik;dan

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA ESELON II

GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama, Nama : XXXXXX XXXXXXXX

Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

XXXXXX XXXXXXXX

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak	Prosentase menurunnya	80%
	menjadi peristiwa konflik sosial setiap	potensi konflik sosial tidak
	tahunnya di Provinsi Lampung	menjadi peristiwa konflik
		sosial setiap tahunnya di
		Provinsi Lampung
	1.1 Meningkatnya pembinaan ideologi dan	Prosentase pembinaan	15%
	wawasan kebangsaan bagi masyarakat	ideologi dan wawasan
		kebangsaan bagi masyarakat
	1.2 Meningkatnya koordinasi dan peran	Prosentase lembaga dan	15%
	lembaga dan elemen masyarakat dalam	ormas aktif dalam ketahanan
	penanganan masalah sosial dan	sosial dan kemasyarakatan
	kemasyarakatan	di Provinsi Lampung
	1.3 Meningkatnya pembinaan dan	Prosentase pembinaan dan	15%
	pengembangan ketahanan ekonomi,	pengembangan ketahanan
	sosial dan budaya	ekonomi, sosial dan budaya
	1.4 Meningkatnya koordinasi dan peran	Prosentase koordinasi dan	80%
	lembaga dan elemen masyarakat dalam	peran lembaga dan elemen
	pencegahan terjadinya peristiwa konflik	masyarakat dalam
	sosial	pencegahan terjadinya
		konflik sosial di Provinsi
		Lampung
	2.5 Meningkatnya pelayanan penunjang	Prosentase pelayanan	75%
	urusan pemerintah daerah	penunjang urusan
		pemerintah daerah
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang	prosentase penduduk yang	72.25
	menghormati kearifan lokal dan etika	menggunakan hak pilih
	politik
	2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat	Prosentase partisipasi	72.25%
	dalam pemilu dan pilkada	pemilih dalam pemilu dan
		pilkada di provinsi lampung

PROGRAM/KEGIATAN (1)

ANGGARAN (2)

KETERANGAN (3)

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Provinsi

Rp. 13,877,810,002.20 P APBD

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	143,346,000.00
1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12,132,676,886.20
1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	11,684,000.00
1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	19,910,000.00
1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	995,433,116.00
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	373,410,000.00

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 201,350,000.00

2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan

Rp.

796,916,600.00

P APBD

Karakter Kebangsaan

2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis

Rp.

796,916,600.00

dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.	296,444,300.00	P APBD
3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Rp.	296,444,300.00

Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan

Rp.

149,395,000.00

P APBD

Organisasi Kemasyarakatan

4.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis

Rp.

149,395,000.00

dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	370,989,000.00	P APBD
5.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	370,989,000.00
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	243,777,250.00	P APBD
6.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Rp.	243,777,250.00

Konflik Sosial

Total Anggaran

Rp. 15,735,332,152.20

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG

XXXXXX XXXXXXXX

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

BAB III

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN

KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX,X.XXX.XX

Pembina

NIP. 19800312 199810 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA,

DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXX, S. Sos. MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALABADANKESBANGDAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

XXXXXX, S. Sos. MM

Pembina

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH.

Pembina Tk. I

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	15%

KEGIATAN ANGGARAN (1) (2)

KETERANGAN APBD/APBN

(3)

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Rp. 796,916,600 P APBD

Jumlah Rp. 796,916,600

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

PEMBINA

NIP. 19800312 199810 1 001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15%
2	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	15%

KEGIATAN ANGGARAN (1) (2)

KETERANGAN APBD/APBN

(3)

1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

2 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Rp. 149,395,000 P APBD

Rp. 370,989,000 P APBD

Jumlah Rp. 520,384,000

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

XXXXXX, S. Sos. MM

PEMBINA

NIP. 19681117 199109 1 001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%

KEGIATAN ANGGARAN (1) (2)

KETERANGA N APBD/APBN

(3)

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Pihak Kedua,

Rp. 243,777,250 P APBD

Rp. 243,777,250

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX S., SSTP, MH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	15.00%

KEGIATAN ANGGARAN (1) (2)

KETERANGAN APBD/APBN

(3)

1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik

Pihak Kedua ,

Rp. 296,444,300.00 P APBD

Rp. 296,444,300.00

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

PEMBINA

NIP. 19780710 200501 1 012

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keselarasan	Prosentase keselarasan	90%
	perencanaan dan evaluasi	perencanaan dan evaluasi
	kinerja perangkat daerah	kinerja perangkat daerah
2	Meningkatnya layanan	Prosentase layanan	85%
	administrasi keuangan	administrasi keuangan
3	Meningkatnya keselarasan	Prosentase keselarasan	90%
	laporan dan pengelola aset	laporan dan pengelola aset
4	Meningkatnya layanan	Prosentase layanan	75%
	administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian
5	Meningkatnya layanan	Prosentase layanan	75%
	administrasi umum	administrasi umum
6	Meningkatnya layanan jasa	Prosentase layanan jasa	75%
	penunjang urusan pemerintah	penunjang urusan
	daerah	pemerintah daerah
7	Meningkatnya kualitas	Prosentase layanan	60%
	pemeliharaan barang milik	pemeliharaan barang milik
	daerah	daerah

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN APBD/APBN

(1)	(2)		(3)
1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	143,346,000.00	P APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	12,132,676,886.20	P APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	11,684,000.00	P APBD
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	19,910,000.00	P APBD
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	995,433,116.00	P APBD
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	373,410,000.00	P APBD
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	201,350,000.00	P APBD

Jumlah Rp

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KESBANG DAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19670515 198901 1 001

13,877,810,002.20

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama, Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX S., SSTP, MH

PEMBINA Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXX XXXXXXXXXX, S.STP., MT

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXXXXX, S. Sos. MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

XXXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

XXX XXXXXXXXXX, S.STP., MT

Pembina

NIP. 19830528 200112 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. XXXXXX XXXXXX

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : XXXXXX, S. Sos. MM

Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

XXXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dra. XXXXXX XXXXXX

Penata Tk. I

NIP. 19650412 198603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFAI, SH

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KASUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

RIFAI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,

PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Jabatan : Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KASUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARPOL

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M.IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXXXX, S. Sos

Jabatan : KEPALA SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

XXXXXXXXX, X. Xxx

Penata Tk. I

NIP. 19661210 198703 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXXX XXXXXXXXXX

Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Penata Tk. I

NIP. 19680912 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOLI PERANI, SH, MM

Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : Plt. SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

MOLI PERANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19660713 199201 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. XXXXXXXXXXXX, X.Xx

Jabatan : KEPALA SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Pembina

NIP. 19620918 199203 1 002

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Drs. XXXXXXXXXXXX, X.Xx

Pembina

NIP. 00000000 000000 0 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXX XXXXXXX, SE. MM

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Jabatan : KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Pembina

NIP. 19620918 199203 1 002

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG

IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BODI SURANTO, SE. MM

Pembina

NIP. 19640310 198503 1 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXXX XXXXX XXXXX, X. Xxx. MM

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

PembinaTk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

XXXXXX XXXXX XXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19690928 198912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : XXXXX XXXXXXX, S. IP

Jabatan : KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Telukbetung, Oktober 2021 Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

XXXXX XXXXXXX, S. IP

Penata

NIP. 19810203 201101 1 001

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Terlaksananya penyusunan program kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Raker penyusunan program kerja sub bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa Raker FPK 1. Sosialisasi Bela Negara 2. Upacara Hari Bela Negara 3. Rakor Multikultural 4. Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan Jumlah dokumen Monev bidang bela negara dan karakter bangsa	2 kali
2 Terlaksananya pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2 kali
3 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			5 kali 1 kali 1 kali
4 Tersusunnya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Pembina

NIP. 19800312 199810 1 001

KEPALA SUBBID BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Drs. XXXXXXXXXXXX, X. Xx

Pembina

NIP. 00000000 000000 0 003

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Terlaksananya penyusunan program kerja Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Raker penyusunan program kerja sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1. Raker PPWK 2. Raker GNRM 1. Sosialisasi GNRM 2. Revitalisasi dan aktualisasi Pancasila 3. Rakor Wasbang, Karakter Bangsa dan Bela Negara Jumlah dokumen monev bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2 kali
2 Terlaksananya pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			2 kali 2 kali
3 Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1 kali 3 kali 1 kali
4 Tersusunnya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

XXXX X. XXXXXXX, X.XXX.XX

Pembina

NIP. 19800312 199810 1 001

KEPALA SUBBID IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BODI SURANTO, SE. MM

Pembina

NIP. 19640310 198503 1 010

SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 jumlah rapat Tim Pengawas Ormas 2 jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	3 kali 3 kali
		3 jumlah Dialog Interaktif Organisasi Masyarakat	1 kali
2	Tersusunnya dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas	Jumlah dokumen Monev Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

XXXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dra. XXXXXX XXXXXX

Penata Tk. I

NIP. 19650412 198603 2 004

SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pembinaan Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 jumlah Rapat Timdu P4GN Provinsi Lampung 2 jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba 3 jumlah Rapat Tim FKUB	3 kali 3 kali 3 kali
		4 jumlah Pembinaan Pondok Pesantren	3 kali
		5 jumlah Rakor FKUB Kab/Kota	1 kali
		6 jumlah FGD Kerukunan Umat Beragama	1 kali
2	Tersusunnya dokumen laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

DAN ORMAS

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA

XXXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19681117 199109 1 001

KEPALA SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

XXX XXXXXXXXXX, S.STP., MT

Pembina

NIP. 19830528 200112 2 002

SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya pemantapan Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Raker FKDM Provinsi Lampung	3 kali
2	Terlaksananya kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Rapat Stabilitas dan Kewaspadaan Dini di Daerah 2. Rapat Forkopimda	4 kali 1 kali
3	Tersusunnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

XXXXXX XXXXX XXXXX, S. Sos. MM

Pembina

NIP. 19690928 198912 1 001

SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Sasaran Sub kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Tersusunnya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

Raker RAD-PKS

Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi bidang Penanganan Konflik

3 kali

1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

KEPALA SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

XXXXX XXXXXXX, S. IP

Penata

NIP. 19810203 201101 1 001

SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya raker penyusunan program kerja Bidang Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	jumlah raker penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah Raker Kelompok Kerja Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 kali
3	Terlaksananya kegiatan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. FGD Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung 2. Rapat Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung	1 kegiatan 1 kegiatan
4	Tersusunnya Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monev Bidang Bidang Pendidikan Budaya Politik dan peningkatan demokrasi	1 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M. IP

Pembina

KEPALA SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

RIFAI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19780710 200501 1 012 NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARPOL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya raker penyusunan	jumlah raker penyusuna	1 kali
	program kerja Bidang Bidang	program kerja Bidang
	Pendidikan Politik Etika Budaya	Pendidikan Budaya Politik
	Politik Peningkatan Demokrasi	dan peningkatan demokrasi
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang	jumlah Raker Kelompok	1 kali
	Pendidikan Politik Etika Budaya	Kerja Bidang Pendidikan
	Politik Peningkatan Demokrasi	Budaya Politik dan
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	peningkatan demokrasi
	Perwakilan dan Partai Politik
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
	Kepala Daerah serta Pemantauan
	Situasi Politik di Daerah
3	Terlaksananya kegiatan Bidang	Rapat Verifikasi	6 kegiatan
	Pendidikan Politik Etika Budaya	Administrasi Bantuan
	Politik Peningkatan Demokrasi	kepada Partai Politik
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan
	Perwakilan dan Partai Politik
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
	Kepala Daerah serta Pemantauan
	Situasi Politik di Daerah
4	Terlaksananya Koordinasi di Bidang	1. Bimtek LPJ Bantuan	1 kegiatan
	Pendidikan Politik Etika Budaya	kepada Partai Politik
	Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik	2. Pendidikan Politik dan Kaderisasi	1 kegiatan
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3. Rakor Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah	1 kegiatan
5	Tersusunnya Pelaporan di Bidang	Jumlah Monev Bidang	1 dokumen
	Pendidikan Politik Etika Budaya	Bidang Kelembagaan
	Politik Peningkatan Demokrasi	Pemerintah, Perwakilan dan
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	Parpol
	Perwakilan dan Partai Politik
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
	Kepala Daerah serta Pemantauan
	Situasi Politik di Daerah

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM XXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARPOL

XXXXXX XXXXXXXXX, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersusunnya dokumen	jumlah dokumen	5 dokumen 4 dokumen 14 dokumen
1	perencanaan	perencanaan
2	tersusunnya dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-
2	tepat waktu	SKPD tepat waktu
3	tersusunnya dokumen Evaluasi	Jumlah dokumen
3	Kinerja tepat waktu	Evaluasi Kinerja tepat waktu

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Penata Tk. I

NIP. 19680912 198909 1 001

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 bulan
2	terlaksananya pemberian hibah uang kepada badan/lembaga	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	39 lembaga
3	tersusunnya dokumen akuntansi	Jumlah dokumen akuntansi	12 dokumen
4	tersusunnya dokumen keuangan	jumlah dokumen keuangan	18 dokumen

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN

ASET

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH MOLI PERANI, SH, MM

Pembina Tk. I Pembina

NIP. 19760710 199603 1 001 NIP. 19660713 199201 2 001

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersusunnya dokumen barang dan	Jumlah dokumen barang dan	8 dokumen
	pengelolaan aset milik daerah	pengelolaan aset milik daerah
2	terlaksananya ASN yang mengikuti	jumlah ASN yang mengikuti	30 orang
	bimtek dan sosialisasi	bimtek dan sosialisasi
3	tersedianya peralatan listrik kantor	jumlah unit peralatan listrik	200 unit
		kantor yang tersedia
4	tersedianya peralatan dan	jumlah unit peralatan dan	20 unit
	perlengkapan kantor yang tersedia	perlengkapan kantor yang
		tersedia
5	tersediannya peralatan rumah	jumlah unit penyediaan	100 unit
	tangga	peralatan rumah tangga
6	tersediannya fasilitasi kunjungan	Jumlah layanan fasilitasi	12 kali
	tamu	kunjungan tamu
7	tersedianya barang cetak dan	jumlah barang cetak dan	12 bulan
	penggandaan	penggandaan
8	tersedianya bahan/material	Jumlah penyediaan	12 bulan
		bahan/material
9	tersedianya koordinasi dan	jumlah koordinasi dan	60 kali
	konsultasi	konsultasi
10	tersedianya jasa komunikasi,	jumlah bulan layanan	12 bulan
	sumber daya air dan listrik	komunikasi, sumber daya air
		dan listrik yang ditingkatkan
11	tersedianya layanan umum kantor	Jumlah bulan layanan jasa	12 bulan
		umum kantor
12	tersedianya Jasa Pemeliharaan,	jumlah kendaraan	7 unit
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	dinas/operasional yang
	Perizinan Kendaraan Dinas	terpelihara
	Operasional atau Lapangan
13	tersedianya jasa	jumlah ruang pemeliharaan	8 ruang
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	rutin/berkala gedung kantor
	Kantor dan Bangunan Lainnya
14	tersedianya jasa	jumlah perlengkapan gedung	100 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	kantor yang terpelihara
	dan Prasarana Pendukung Gedung
	Kantor atau Bangunan Lainnya

Telukbetung, Oktober 2021

Xxxxx Xxdua, Plt. SEKRETARIS

XXXXXXXXXX XXXXX, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

XXXXXXXXX, X. Xxx

Penata Tk. I

NIP. 00000000 000000 0 006

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESBANG DAN POLITIK

PK PERUBAHAN TA. 2021

BAB V PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan didaerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2021

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK PROVINSI LAMPUNG

Drs. X. XXXXXXX, X.Xx

Pembina Utama Madya NIP. 19670515 198901 1 001

SubbagPerencanaan

Document Metadata

Table of Contents

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Document Metadata