PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANAPRINCIPAL ITB-NIAGA

Tanggal Efektif: 13 Okt 2003 Tanggal Mulai Penawaran: 16 Okt 2003

XXXXX XXXX PRINCIPAL ITB-NIAGA PRINCIPALITB-NIAGA adalah

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang -Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PRINCIPAL ITB-NIAGA bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap dan Instrumen Pasar Uang.

PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 90% dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan -perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan .

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000, - (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dikenakan biaya pembelian (subscription fee) sebesar 1,25% dan biaya penjualan kembali ( redemption fee ) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemilik an lebih dari 6 bulan serta biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 0.5% dari nilai pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA ke reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, kecuali Reksa Dana Pasar Uang .

Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL ITB- NIAGA.

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

PT Principal Asset Management PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Wisma GKBI Suite 2201A, Lt. 22 Gedung BRI II Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman No. 00, Xx. Jend. Sudirman Kav. 44-46,

Jakarta 10210, Indonesia Jakarta 10210, Indonesia

Telp. : (000) 0000 0000 Telp. :(000) 000 0000

Fax : (000) 0000 0000 Fax :(000) 0000000

E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI(BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

SETIAP PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada September 2019

PT Principal Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Principal

kantor dan kegiatan usaha di berbagai jurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor PAM akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing -masing jurisdiksi di mana kantor -kantor dari PAM tersebut berada. Peraturan perundang -undangan yang berlaku di setiap jurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar jurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar jurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik ( reciprocal) antara jurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun t idak terbatas peraturan perundang -undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor PAM untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh c alon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari jurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing -masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data ya ng diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Dengan berlakunya Foreign Account Tax Compliance Act 2010

Investasi dalam hal ini diwajibkan untuk melaporkan langsung maupuntidak langsung kepada Internal Revenue Service

yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, oleh karena itu Manajer Investasi dalam kondisi ini hanya menawarkan un it penyertaan untuk selain Orang Amerika Serikat.

Pengertian Orang Amerika Serikat

Serikat atau perusahaan, perserikatan, kemitraan, atau entitas lainnya yang berdiri atau dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau berdasarkan ketentuan lain menurut FATCA.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011

-

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Dengan berlakunya Undang -undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang - undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PRINCIPAL ITB-NIAGA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disaran kan untuk meminta pertimbangan atau nas ihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PRINCIPAL ITB- NIAGA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak -pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

UNTUK DIPERHATIKAN

DAFTAR ISI
		Halaman
BAB I	Istilah dan Definisi	4
BAB II	Keterangan Mengenai PRINCIPAL ITB-NIAGA	10
BAB III	Manajer Investasi	13
BAB IV	Bank Kustodian	14
BAB V	Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	16
BAB VI	Xxxxxx Xxxxhitungan Nilai Pasar Wajar d ari Efek Dalam
	Portfolio PRINCIPAL ITB-NIAGA	19
BAB VII	Perpajakan	20
BAB VIII	Manfaat Investasi d an Faktor-Xxxxxx Xxxxxx Yang Utama	21
BAB IX	Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	22
BAB X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	24
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	25
BAB XII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	27
BAB XIII	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali
	(Pelunasan) Unit Penyertaan	29
BAB XIV	Persyaratan dan Tata Xxxx Xxxxalihan Investasi	30
BAB XV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali
	(Pelunasan) Unit Penyertaan	31
BAB XVI	Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	33
BAB XVII	Penyelesaian Sengketa	34
BAB XVIII	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	35
BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir -Formulir
	Berkaitan dengan Pembelian Unit Penyertaan	36
BAB XX	Tata Cara Pelayanan Pengaduan Nasabah	36
BAB XXI	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	37

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terda pat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang k epentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak -hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Xxxxx Xxxx berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing -masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

1.3.

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasansehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Berbentuk Kontrak Investasi

, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar neger i;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;

g. Efek derivatif; dan/atau

h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif . Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formul ir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam

rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan , yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani , dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dit unjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-

NIAGA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, yang diisi, ditandatangani , dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektr onik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme , yang berisikan data dan i nformasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan mem erhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu , dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu -waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja .

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATADAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan -ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan -perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kep ada Pemegang Unit Penyertaan selambat -lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang -kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki , dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pe mbelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal perio de, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu d engan tetap me merhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan , peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor

X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep - 06/PM/2004 tanggal 09 -02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas , bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. 1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Principal Asset Management .

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari EfekDalam PortofolioReksa Dana, yan g merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP -367/BL/2012 tanggal 9 Juli

lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tang gal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme . Dalam Prospektus ini , istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas , dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Mo dal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB- NIAGA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada) .

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PRINCIPAL ITB-NIAGA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disa mpaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tent ang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari .

1.31. POJK TENTANG PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2017 tentang Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorismedi Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAKINVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada

tanggal 19 Juni 2016 tentang Xxxxx Xxxx Xxxbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PRINCIPAL ITB- NIAGA.

1.34. PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

a. Mengetahui latar belakang dan identitas Xxxxxxx;

b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan

c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Anti Pencucian U ang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.35. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan pera turan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.36. REKSA DANA

Xxxxx Xxxx adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. REKSA DANAPRINCIPAL ITB-NIAGA

PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 11 tertanggal 01 Oktober 2003 dibuat di hada pan Xxxx Xxxxxxxx, S.H., Kandidat Notaris pada waktu itu pengganti dari Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berturut -turut dengan akta:

- Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 25 tertanggal 21 September 2004, dibuat dihadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta;

- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 12 tertanggal 12 April 2012;

- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA I TB NIAGA Nomor 1 tertanggal 01 Agustus 2012;

Keduanya dibuat dihadapan Xxx Xxxxxxi, S.H., Notaris di Jakarta;

- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 52 tertanggal 13 Agustus 2018;

- Addendum IV Kontrak Inve stasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 62 tertanggal 26 September 2019;

Keduanya dibuat dihapan Dini Xxxxxxx Xxxxxxxx, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

antara PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian.

1.38. PERATURAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran tel ah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian ( in good fund and in complete application ) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik ( in complete application ) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Inves tasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan b aik (in complete application ) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI PRINCIPAL ITB-NIAGA

2.1. PEMBENTUKAN PRINCIPAL ITB-NIAGA

PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Xxxxx Xxxx berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 11 tertanggal 01 Oktober 2003 dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxx, S.H., Kandidat Notaris pada waktu itu pengganti dari Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berturut -turut dengan akta:

- Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 25 tertanggal 21 September 2004, dibuat dihadapan Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta;

- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 12 tertanggal 12 April 2012;

- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ITB NIAGA Nomor 1 tertanggal 01 Agustus 2012;

Keduanya dibuat dihadapan Xxx Xxxxxxi, S.H., Notaris di Jakarta;

- Addendun III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 52 tertanggal 13 Agustus 2018;

- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor 62 tertanggal 26 September 2019;

Keduanya dibuat dihapan Dini Xxxxxxx Xxxxxxxx , S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

antara PT Principal Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM -LK.

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000, - (seribu Rupiah) pada hari

pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit PenyertaanPRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	UP	AUM (Rupiah)
1.	Institut Teknologi Bandung	5.000.000	5.000.000.000
2.	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	5.000.000	5.000.000.000
3.	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	5.000.000	5.000.000.000
No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah UP	Jumlah (Rupiah)
4.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000	5.000.000.000
5.	Dana Pensiun PT Bank CIMB Niaga	2.000.000	2.000.000.000
6.	PT Medco Energi Internasional Tbk.	2.000.000	2.000.000.000
7.	PT Exspan Nusantara	2.000.000	2.000.000.000
8.	PT Exspan Nusantara QQ Sinking Fund for Dana Pensiun Karyawan	2.000.000	2.000.000.000
9.	Dana Pensiun BNI	1.000.000	1.000.000.000
10.	Dana Pensiun BRI	1.000.000	1.000.000.000
11.	Dana Pensiun Toyota-Astra Motor	1.000.000	1.000.000.000
12.	PT Pos Indonesia (Persero)	1.000.000	1.000.000.000
13.	Dana Pensiun Pos Indonesia	1.000.000	1.000.000.000
14.	Ikatan Orang Tua Mahasiswa ITB	100.000	100.000.000
15.	Xx. Xxxxx Xxxxxxxx, MBA, MSc	100.000	100.000.000
16.	X. Xxxxx Xxxxxxxx	100.000	100.000.000
17.	Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx	100.000	100.000.000
18.	J. Mulyono	100.000	100.000.000
19.	Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx	100.000	100.000.000
20.	Prof. Xx. Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx	100.000	100.000.000
21.	Prof. Xx. Xx. Xxxxx Xxxxxxx, MSc.	100.000	100.000.000
22	Prof. Dr. Xx. Xxxxx Z. Tamin, MSc.	100.000	100.000.000
23.	Xx. Xx. Xxxxx Xxxxxxx	100.000	100.000.000
24.	Xx. Xx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx	100.000	100.000.000
25.	Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx	100.000	100.000.000
26.	SGP	100.000	100.000.000
27.	NN	1.000.000	1.000.000.000
	Total	35.300.000	00.000.000.000

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, telah ditempatkan dana awal dengan rincian sebagai berikut :

2.4. PENGELOLAPRINCIPAL ITB-NIAGA

PT Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Xxx Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari -hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota komite Investasi terdiri dari:

Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx Direktur PT Principal Asset Management

Xxxxxxxxx dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2019 sebagai Chief Executive Officer (CEO). Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx berpengalaman lebih dari 24 tahun di Pasar Modal khususnya di bidang Sales dan Investment. Sebelum bergabung sebagai CEO pada PT Principal Asset Management, Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx menjabat sebagai Special Advisor to Deputy Minister, Kemenko Kemaritiman, Chief Investment Officer (CIO) di PT Batavia Prosperindo Xxxx Xxxxxxxxx, Director of Institutional Equity Sales pada PT CIMB Securities Indonesia dan di PT Bahana Sekuritas. Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP -217/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Direktur - PT Principal Asset Management Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada Mei 2012 sebagai Head of Compliance & Risk Management dan diangkat menjadi Direktur pada April 2016. Sebelumnya menjab at sebagai Finance & Accounting di PT Nikko Securities Indonesia. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP -239/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2 018.

Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxx, Chief Investment Officer ASEAN Fixed Income

Bachelors Degree in Business Administration, jurusan Internasional Business dari Helsinki School of Economics and Business Administration, Finlandia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2018. Xxxxx berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang Pengelolaan Investasi utamanya pada instrument pendapatan tetap serta sukuk. Sebelum bergabung dengan PT Principal Asset Xxxxxxxxxx, Xxxxx adalah Executive Director and Head of Global Sukuk Investments di BNP Paribas Mitra Investasi Najmah Sdn Bhd.

Xxxxxxx Xxxxx, Chief Investment Officer (CIO), Malaysia & Chief Investment Officer, Equities, ASEAN Region

Bergabung dengan PT Principal Asset Management pada tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Chief Investment Officer, Malaysia and Chief Investment Officer Equities ASEAN Region sejak tahun 2018.

Sebelumnya Xxxxxxx adalah H ead of ASEAN equities di BNP Paribas Investment Partners dan pernah menjabat sebagai Senior Vice President untuk Principal serta portfolio manager pada Xxxxx and CO International Private Banking di London dengan spesialisasi dalam pengelolaan global ETF portofolio.

Xxxxxxx berpengalaman lebih dari 18 tahun di bidang Pengelolaan Investasi serta didukung oleh berbagai penghargaan di tingkat ASEAN dari berbagai dana pension di Malaysia.

b. Tim Pengelola Investasi

Xxx Xxngelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Tobing, Ketua Tim Pengelola Investasi

Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sebagai anggota Tim Pengelola Investasi

mulai tahun 2018. Sebelumnya Xxxxxx Xxxxxx merupakan Analis/Portofolio Manajer pada PT Bahana TCW Investment Management selama 7 (tujuh) tahun. Xxxxxx Xxxxxx telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-71/PM.211/WMI/2014 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor : KEP-377/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

Xxxxx Xxxxxxxxx, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana - Champaign (UIUC), USA dan Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia. Xxxxx Xxxxxxxxx bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Januari 2018. Sebelumnya, Xxxxx Xxxxxxxxx memiliki posisi sebagai Research Economist pada International Monetary Fund (IMF), Indonesia selama 2 (dua) tahun, dan sebagai Portofolio Manajer/Analis pada Danareksa Investment Management selama 3 (tiga) tahun. Xxxxx Xxxxxxxxx telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KE P- 154/PM.211/WMI/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Xxxxxx Xxxxxxxxx, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master of Science in Investment dari University of Birmingham, UK dan Sarjana (S1) Statistik dari Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan PT Principal Asset Management sejak Maret 2019. Sebelumnya Xxxxxx Xxxxxxxxx telah bekerja selama 8 (delapan) tahun pada Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Head of Trading pada Divisi Treasury serta selama 1 (satu) tahun sebagai Fixed Income Market Analyst pada Danareksa Sekuritas. Xxxxxx Xxxxxxxxx telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP -193/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018 .

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Xxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2 - 9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menj adi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Xxxxxxxxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB - Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU -08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Kemudian, pada tahun 2019, nama PT CIMB -Principal Asset Management diubah menjadi PT Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 16 April 2019, dibuat dihadapan Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU -AH.01.00-0000000, tanggal 22 April 2019.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur : Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx : Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Direktur : Xxxxxx Xxxx Xxxxxx

Direktur : Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Dewan Komisaris

Persiden Komisaris : Xxxxxxxx Xxxxxxxx Komisaris : Cheong Wee Yee

Komisaris : Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx : Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP- 05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT Principal Asset Management sebagai Xxxxxxx Xxxxxxxxx, didukung oleh tenaga - tenaga professional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite In vestasi, Xxxxxx Xxxxx dan Xxx Xxngelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT Principal Asset Management per tanggal 31 Desember 201 8 mengelola 50 (lima puluh) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu RD CIMB - Principal Cash Fund, RD CIMB-P Cash Fund 2, RD CIMB- Principal Cash Fund 3, RD CIMB-Principal BukaReksa Pasar Uang, RDS CIMB-Principal Cash Fund Syariah, RD CIMB-Principal Dollar Bond, RD CIMB-Principal Strategic IDR Fixed Income, RD CIMB-Principal Strategic USD Fixed Income, RD CIMB -Principal Prime Income Fund, , RD CIMB-Principal ITB-Niaga, RD CIMB-Principal Total Return Bond Fund, RD CIMB-Principal Bond, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 2 , RD CIMB-Principal Prime Income Fund 3, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 4, RD CIMB-Principal Prime Income Fund 5, RDS CIMB- Principal Sukuk Syariah 2, RDS CIMB-Principal Sukuk Syariah 3, RD CIMB-Principal

Prime Income Fund Syariah, RD CIMB-Principal Siji Maxima Income Fund, RD CIMB-Principal Balanced Strategic Plus, RD CIMB-Principal Balanced Focus I, RDS CIMB-Principal Balanced Growth Syariah, RD CIMB-Principal Balanced Focus II, RD CIMB-Principal Indeks IDX30, RD CIMB-Principal Total Return Equity Fund, RD CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund, RDS CIMB -Principal Islamic Equity Growth Syariah, RD CIMB-Principal SMART Equity Fund, RDS CIMB-Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah (USD), RDT CIMB-Principal CPF XIV, RDT CIMB- Principal CPF XIX, RDT CIMB-Principal CPF XX, RDT CIMB-Principal CPF XXI, RDT CIMB-Principal CPF XXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXVIII, RDT CIMB-

Principal CPF CB XXIX, RDT CIMB-Principal CPF CB XXX, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXI, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIII, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXIV, RDT CIMB-Principal CPF CB XXXV, RDT CIMB-

Principal CPF CS V Syariah.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PT Principal Asset Management, silahkan mengunjungi situs kam i di xxx.xxxxxxxxx.xx.xx.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT CIMB Securities Indonesia, dan PT CIMB Niaga Auto Finance

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Xxxxx Xxxxxxxxxxx dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jamandan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan pele buran dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN te rsebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dit etapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muha ni Xxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasark an keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155 -1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumum kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 Sept ember 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa custodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996 . Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berup a deposito

/ deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (goverment bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelola an Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA -SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodi an dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep - 91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih

Kust

• Reksa Dana HPAM Flexi Plus

• Reksa Dana HPAM Premium I

• Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas

• Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas

• Reksa Dana HPAM Ultima Money Market

• Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas

• Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas

• Xxxxx Xxxx Insight Peduli (I-Care)

• Xxxxx Xxxx InsightGrowthBalanced

• Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon

• Reksa Dana MNC Dana Kombinasi

• Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen

• Reksa Dana MNC Xxxx Xxxxxxx

• Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas

• Reksa Dana MNC Pendapatan Tetap V

• Reksa Dana MNC Terproteksi XVIII

• Reksa Dana MNC Terproteksi XIX

• Reksa Dana MNC Terproteksi II

• Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi

• Xxxxx Xxxx Indeks MNC 36

• Reksa Dana ITB Niaga

• Reksa Dana Pacific Balance Syariah

• Reksa Dana Pacific FixedIncome

• Reksa Xxxx Xxxxxxx Dana Prima Saham

• Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Investasi Saham

• Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx

• Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Mandiri Berimbang

• Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Unggulan

• Reksa Xxxx Xxxxxxx Pendapatan Tetap

• Reksa Xxxx Xxxxxxx Dana Likuid

• Reksa Dana RHB FixedIncomeFund 2

• Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 19

• Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 1

• Reksa Dana Terproteksi RHB Capital ProtectedFund 45

• Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital ProtectedFund 25 (SCPF25)

• Xxxxx Xxxx Terproteksi Insight Terproteksi 36

• Reksa Dana Terproteksi RHB Capital ProtectedFund 46

• Xxxxx Xxxx XXXX-Principal Xxxx XxxxxxXxxxxxXxxx

• Reksa Dana Campuran RHB DANA MAXIMA

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas tinggi, BRI memiliki komitmen untuk selalu memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANKKUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, BRI Remittance Co. Ltd. Xxxx Xxxx, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT BRI Multifinance Indonesia, Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Xxxxx Xxxxxxx .

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 90 % dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di I ndonesia dan minimum 10% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Efek Bersifat Utang terdiri dari minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan -perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum serta memenuhi kriteria -kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki peringkat minimal A - (A minus) pada saat pembelian dan

b. Memiliki kemudahan dalam memperdagangkannya.

Instrumen Pasar Uang terdiri dar i minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dalam Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat bank Indonesia, Surat Pengakuan Utang (Promissory Note), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito , dan Surat Berharga Komersial (commercial paper) yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam dan LK.

Manajer Investasi wajib memenuhi kebijakan sebagaimana tersebut diatas selambat -lambatnya 1 (satu) tahun sejak tan ggal diperolehnya pernyataan efektif atas PRINCIPAL ITB-NIAGA dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PRINCIPAL ITB-NIAGA:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan ole h perusahaan yang telah mencatatkan Efek -nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

(v) memiliki efek derivatif:

1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada setiap saat; dan

2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpend apatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

Larangan sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbirkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Inve stasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer I nvestasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;

(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Un it Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

(xii) membeli efek dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau PemegangUnit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki ( short sale);

(xv) terlibat dalam Transaksi Xxx xxx;

(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

(xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;

(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan . Larangan membeli Efek yan g sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia ;

(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak ba gi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi nya;

(xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

1) Efek Beragun Aset tersebut dan PRINCIPAL ITB-NIAGA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

2) Manajer Investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu -waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PRINCIPAL ITB-NIAGA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh Xxxxx Xxxx PRINCIPAL ITB-NIAGA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana PRINCIPAL ITB-NIAGA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya . Manajer Investasi merencanakan membagikan keuntungan tersebut dalam bentuk uang tunai setiap 1 (satu) tahun sekali. Uang tunai tersebut dapat diambil secara langsung dengan cara ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan, dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru atau dihibahkan kepada satu pihak, sesuai dengan pilihan setiap pemodal pada Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PRINCIPAL ITB-NIAGA

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif , memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul

17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efe k yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek ( over the counter );

2) Efek yang tidak aktif di perdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan NilaiPasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya;

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dariperusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, ataugagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimanadimaksud pada angka 2 huruf b butir 7)dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajibmenghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatifdan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;

3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) perkiraan rasio pendapatan harga ( price earning ratio ), dibandingkandengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yangditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamportofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang -undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120(seratus dua puluh ) Hari Bursa secara berturut -turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yangdiperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengandenominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung denganmenggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Ban k Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep -183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di a tas, dengan tetap me merhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian

Perlakuan PPh

Dasar Hukum

a. Pembagian uang tunai (dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital gain/Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

e. Capital Gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan Surat Utang

lainnya

PPh tarif umum

PPh Final*

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%)

PPh tarif umum

Pasal 4 (1) UU PPh

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh

jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor

16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2)

PP No. 100 Tahun 2013

Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh

jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor

16 tahun 2009 d an Pasal I angka (2)

PP No. 100 Tahun 2013

Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001

PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1

PP Nomor 14 tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku , dapat memberikan dampak negatif bagi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB- NIAGA.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar PRINCIPAL ITB-NIAGA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasihat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan PRINCIPAL ITB-NIAGA dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setela h dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut aka n dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola oleh Manajemen Profesional

PRINCIPAL ITB-NIAGA dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

b. Diversifikasi Investasi

Investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA didiversifikasikan dalam port ofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

d. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2. Sedangkan Risiko investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapa t memengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana PRINCIPAL ITB-NIAGA melakukan investasi. Hal ini akan juga me mengaruhi kinerja portofolio investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi ( default ) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (force majeur) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mem engaruhi hasil investasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

c. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx

PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu,PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata u ang asing dapat mem engaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali ( redemption ) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa ( force majeur) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor -faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PRINCIPAL ITB-NIAGA terdapat biaya -biaya yang harus dikeluarkan oleh PRINCIPAL ITB-NIAGA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBANPRINCIPAL ITB-NIAGA

a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 2% (duapersen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

b. Imbalan jasa Bank Kustodian 0,25% (nol koma dua puluh limapersen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB- NIAGA berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

c. Biaya transaksi efek dan registrasi ef ek.

d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan -konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkannya pernyataan efektif PRINCIPAL ITB- NIAGA oleh BAPEPAM-LK.

e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau prospektus (jika ada) setelah PRINCIPAL ITB-NIAGA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.

f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah PRINCIPAL ITB-NIAGA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.

g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) termasuk biaya pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrume n penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang -undangan dan/atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen - dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris.

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi , dan transportasi.

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi , dan iklan dari PRINCIPAL ITB-NIAGA.

d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyert aan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

e. Biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

JENIS

(%)

KETERANGAN

Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan

b. Biaya penjualan kembali (redemption fee )

c. Biaya pengalihan investasi (switching fee)

1,00%

0,00%

0,50%

Untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

Untuk periode kepemilikan lebih dari 6 bulan. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( subscription fee) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB- NIAGA.

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( redemption fee ) yang dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB- NIAGA yang dimilikinya .

c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. ALOKASI BIAYA

JENIS

(%)

KETERANGAN

Dibebankan Kepada PRINCIPAL ITB-NIAGA

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

c. Biaya s-invest

2,00%

Maksimal 0,25%

JIka ada

Per tahun dari Nilai Aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Sesuai tarif yang dikenakan

oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dibebankan kepada pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya pembelian (subscription fee)

1,25%

Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat -syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penye rtaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali .

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

c. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PRINCIPAL ITB-NIAGA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan atau dilikuidasi.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan PRINCIPAL ITB-NIAGA Wajib Dibubarkan

PRINCIPAL ITB-NIAGA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal -hal sebagai berikut:

a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PRINCIPAL ITB-NIAGA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau

b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut - turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

11.2. Proses Pembubaran Dan LikuidasiPRINCIPAL ITB-NIAGA

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atas; dan

iii) membubarkan PRINCIPAL ITB-NIAGA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf a di atasdan menyampaikan laporan hasil pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PRINCIPAL ITB-NIAGA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yan g berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA;

ii) menginstruk sikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Ber sih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh)

Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PRINCIPAL ITB-NIAGA dan mengumumkan kepada para

Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atasserta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB- NIAGA;

ii) menginstruk sikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Pen yertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. huruf c di atas, dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodi an dengan melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran ; dan

b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara

tertulis kepada Bank Xxxxxxxan untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Pen yertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PRINCIPAL ITB- NIAGA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing -masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka :

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut , pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing -masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diam bil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian

kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.4. Dalam hal PRINCIPAL ITB-NIAGA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PRINCIPAL ITB-NIAGA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak -pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan -ketentuan yang ada di dalamnya.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran , dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 .

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM -LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembe lian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB- NIAGA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran telah diterima (in good funds) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diprosesdengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembe lian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran yang diterima ( in good funds) oleh Bank Kustodian selambat - lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan harga Unit

Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

12.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagai berikut:

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Rekening : REKSADANA PRINCIPAL ITB-NIAGA Nomor : 206.01.001859.30.1

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds and complete application ).

Di samping Surat Konfirmasi Kepem ilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Ag en Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

13.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang

dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut tanpa tambahan pendapatan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya -biaya yang berkaitan dengan pemindahbukuan atau transfer, jika ada, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan di terima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, oleh Xxxxxxx Investasi.

13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa

tersebut . Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat -lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat -lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PRINCIPAL ITB-NIAGA pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentu kan berdasarkan urutan permohonan ( first in first served ) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Xxxxxxx Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

13.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA (redemption fee ) sebesar maksimum 1% untuk periode kepemilikan kurang dari atau sama dengan 6 bulan dan 0% untuk periode kepemi likan lebih dari 6 bulan. Uraian lengkap menegenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus PRINCIPAL ITB-NIAGA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari dalam Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, kecuali Reksa Dana Pasar Uang.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Xxxxxxxx Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ITB-NIAGA, prospektus, dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHANINVESTASI

Pengalihan investasi dari PRINCIPAL ITB-NIAGA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Xxxx investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Xxxxxxx Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Xxxxx Xxxx yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi .

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan PRINCIPAL ITB-NIAGA.

14.5. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik ( in complete application ).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PRINCIPAL ITB-NIAGA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer In vestasi (in complete application ).

BAB XV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)PRINCIPAL ITB-NIAGA

Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Bank Kustodian

Manajer Investasi

Surat Konfirmasi

Nasabah

Formulir Instruksi

Uang

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Surat Konfirmasi

Formulir

Instruksi

Nasabah

Manajer Investasi

Bank Kustodian

Uang

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Nasabah

Bank Kustodian

Pelunasan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana) Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Formulir

Instruksi

Nasabah

Manajer Investasi

Bank Kustodian

Surat Konfirmasi

Uang

Formulir

Informasi

Manajer Investasi

Uang & Surat Konfirmasi

Instruksi

Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana) Pelunasan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)

Uang

Surat Konfirmasi

Formulir

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Informasi

Instruksi

Bank Kustodian

Nasabah

Manajer Investasi

Formulir

Informasi

Nasabah

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Manajer Investasi

Instruksi

Bank Kustodian

Surat Konfirmasi

Uang & Surat Konfirmasi

Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. di bawah.

16.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 16.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email, atau telepon.

16.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyele saian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVII (Penyelesaian Sengketa).

16.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan -ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PRINCIPAL ITB-NIAGA, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, di mana sekurang -kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat -lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan di mana masing -masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d. Selambat -lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing -masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang d itunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebu t akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih d omisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada M anajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang -undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyert aan PRINCIPAL ITB-NIAGA sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PRINCIPAL ITB-NIAGA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hi bah sebagaimana dimaksud pada angka 18.1. di atas.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

BAB XX

TATA CARA PELAYANANPENGADUAN NASABAH

19.1. Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal , dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL ITB-NIAGA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen -agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PRINCIPAL ITB-NIAGA serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

20.1. Mekanisme penyampaian pengaduan kepada PT Principal Asset Management.

Nasabah atau calon nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada PT Principal Asset Management melalui beberapa cara yang dimiliki oleh PT Principal Asset Management, diantaranya:

a. Lisan

Melalui telp ke 021 -5790 1581.

b. Tertulis

Datang ke kantor PT Principal Asset Management.

Mengunjungi website kami di www. xxxxxxxxx.xx.xx, atau e-mail ke xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx.

Surat resmi ke PT Principal Asset Management.

20.2. Tata cara pengaduan permasalahan.

a. Setiap nasabah atau calon nasabah dari PT Principal Asset Management dapat mengajukan pengaduan secara lisan atau tertulis melalui kantor PT Principal Asset Management.

b. Pengaduan nasabah atau calon nasabah akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh PT Principal Asset Management.

BAB XXI

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

[Terlampir]

Manajer Investasi

PT Principal Asset Management Wisma GKBI Suite 2201A, lantai 22 Jl. Jend. Sudirman No. 28

Jakarta 10210, Indonesia

Telp. : (000) 00000000

Fax : (000) 00000000

E-mail : xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx Website: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx

Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Gedung BRI II

Jl. Jenderal Sudirman Kav.00 -00 Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx

Telp. : 000-0000 000 / 0000 000

Fax : 000-0000 000 / 0000 000

Reksa Dana ITB Niaga

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi Surat Pernyataan Bank Kustodian Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan 1

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2

Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada

Pemegang Unit Penyertaan 3

Laporan Arus Kas 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5-19

REKSA DANA ITB NIAGA LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

Catatan ASET		2018	2017
Aset lancar Portofolio efek Instrumen pasar uang 2b,3,7		7.000.000.000	7.000.000.000
Efek utang (harga perolehan Rp 00.000.000.000 pada tahun 2018 dan Rp 00.000.000.000 pada tahun 2017)	2b,3,7	00.000.000.000		00.000.000.000
Jumlah portofolio efek		00.000.000.000		00.000.000.000
Kas di bank	2b,4,7	495.787.871		1.432.369.296
Piutang bunga	2b,2c,5,7	493.965.862		431.520.361
JUMLAH ASET		00.000.000.000		00.000.000.000
LIABILITAS
Liabilitas lancar
Biaya yang masih harus dibayar	2b,6,7,00	000.000.000		000.000.000
JUMLAH LIABILITAS		162.160.189		133.088.990
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		00.000.000.000		00.000.000.000
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	21.350.135,3538		30.522.517,5742
NILAI ASET BERSIH PER UNIT
PENYERTAAN		2.611,50		2.708,92

REKSA DANA ITB NIAGA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

Catatan

2018

2017

PENDAPATAN

Pendapatan bunga

2c,10

3.961.950.816

4.134.753.256

Jumlah pendapatan

3.961.950.816

4.134.753.256

BEBAN

Jasa pengelolaan

2c,11,14

(1.231.568.220 )

(1.167.551.282 )

Xxxx xxxxxxxan

2c,12

(153.946.027 )

(145.943.910 )

Lain-lain

2c,13

(318.463.380 )

(368.990.034 )

Jumlah beban

(1.703.977.627 )

(1.682.485.226 )

LABA OPERASI

2.257.973.189

2.452.268.030

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI

(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi

2b,2c

(1.777.173.096 )

1.764.530.126

(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum

direalisasi

2b,2c

(2.047.494.191 )

627.604.117

Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah

dan belum direalisasi (3.824.667.287 ) 2.392.134.243

(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

DARI OPERASI SEBELUM

PAJAK PENGHASILAN (1.566.694.098 ) 4.844.402.273

PAJAK PENGHASILAN 2d,8b (61.474.994 ) (77.210.838 )

(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

DARI OPERASI SETELAH

PAJAK PENGHASILAN (1.628.169.092) 4.767.191.435

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - -

(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA

PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (1.628.169.092) 4.767.191.435

REKSA DANA ITB NIAGA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2018 2017

KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG

DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI
Laba operasi	2.257.973.189	2.452.268.030
(Kerugian)/keuntungan investasi yang telah direalisasi	(1.777.173.096 )	1.764.530.126
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(2.047.494.191 )	627.604.117
Pajak penghasilan	(61.474.994 )	(77.210.838 )
Pendapatan komprehensif lain	-	-

Jumlah (penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat

diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan

dari operasi (1.628.169.092 ) 4.767.191.435

TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT

PENYERTAAN Penjualan unit penyertaan	2.400.000.000	00.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(00.000.000.000)	-
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(00.000.000.000 )	00.000.000.000
JUMLAH (PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(00.000.000.000)	00.000.000.000
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	00.000.000.000	00.000.000.000
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
PADA AKHIR TAHUN	00.000.000.000	00.000.000.000

REKSA DANA ITB NIAGA LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2018 2017

Arus kas dari aktivitas operasi

Pembelian efek utang	(208.514.682.910 )	(172.315.394.755 )
Penjualan efek utang	230.714.126.990	142.143.357.900
Penerimaan bunga efek utang	3.271.974.521	3.579.181.492
Penerimaan bunga deposito berjangka	598.990.195	579.200.146
Penerimaan bunga jasa giro	28.540.599	22.255.925
Pembayaran jasa pengelolaan	(1.233.847.193 )	(1.154.858.610 )
Pembayaran jasa kustodian	(154.230.899 )	(144.357.378 )
Pembayaran biaya lain-lain	(286.828.336 )	(369.220.033 )
Pembayaran pajak kini (capital gain)	(61.474.994 )	(77.210.838 )

Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk)

aktivitas operasi 00.000.000.000 (00.000.000.000 )

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Penjualan unit penyertaan	2.400.000.000	00.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(00.000.000.000 )	-
Pembagian pendapatan yang didistribusikan	-	-
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari
aktivitas pendanaan	(00.000.000.000 )	00.000.000.000
Penurunan kas dan setara kas	(936.581.425 )	(265.780.042 )
Kas dan setara kas pada awal tahun	8.432.369.296	8.698.149.338
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.495.787.871	8.432.369.296
Kas dan setara kas terdiri atas: Kas di bank	495.787.871	1.432.369.296
Deposito berjangka	7.000.000.000	7.000.000.000
Jumlah kas dan setara kas	7.495.787.871	8.432.369.296

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana ITB Niaga (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxx Xxxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta, pengganti dari Ny. Xxxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan kontrak investasi kolektif Xxxxx Xxxx, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai 1.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000/unit penyertaan.

Sesuai dengan kontrak investasi kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada efek bersifat utang yang berpendapatan tetap dan instrumen pasar uang, dengan jangkauan alokasi investasi sebagai berikut:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) dalam efek bersifat utang yang terdiri dari obligasi dan surat utang lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan memiliki kemudahan dalam memperdagangkannya; dan

- Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dalam instrumen pasar uang yang terdiri dari surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, surat pengakuan utang (promissory note), deposito berjangka, sertifikat deposito dan surat berharga komersial (commercial paper) yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Xxxxx Xxxx dapat membeli obligasi yang dilengkapi dengan perjanjian kembali obligasi (bonds repurchase agreement).

Xxxxx Xxxx telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 13 Oktober 2003 efektif melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-2478/PM/2003.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing- masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 4 Maret 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Xxxxxxx Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan semua investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah biaya yang masih harus dibayar.

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;

2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan) Pengakuan

Xxxxx Xxxx mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Penghentian Pengakuan

Xxxxx Xxxx menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Xxxxx Xxxx menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan) Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Xxxxxxx pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);

3. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau;

- Level 2 - Input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat di observasi

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Transaksi Dengan Pihak Berelasi

Xxxxx Xxxx merupakan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, diantaranya sebagai berikut :

- Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas”

- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

2018

Tingkat bunga

Persentase (%)

terhadap jumlah

Jenis efek

Instrumen pasar uang Deposito berjangka

(%) per

tahun Nilai nominal Nilai wajar

Jatuh tempo

portofolio efek

PT Bank Panin Dubai Syariah 8,25		3.000.000.000	3.000.000.000	20 Jan 19	5,46
Agroniaga Tbk 7,70		1.000.000.000	1.000.000.000	7 Jan 19	1,82
Syariah 8,25		1.000.000.000	1.000.000.000	2 Feb 19	1,82
Daerah Banten Tbk 9,00		1.000.000.000	1.000.000.000	4 Mar 19	1,82
Daerah Banten Tbk 9,00		1.000.000.000	1.000.000.000	4 Mar 19	1,82
Jumlah instrumen pasar uang		7.000.000.000	7.000.000.000		12,74
Efek utang
Obligasi pemerintah
FR0045	9,75	10.000.000.000	00.000.000.000	15 Mei 37	20,35
FR0063	5,625	10.000.000.000	9.228.440.000	15 Mei 23	16,80
ORI013	6,60	8.000.000.000	7.947.552.640	15 Okt 19	14,47
FR0075	7,50	7.000.000.000	6.432.995.870	15 Mei 38	11,71
FR0070	8,375	5.000.000.000	5.073.146.550	15 Mar 24	9,24
FR0065	6,625	5.000.000.000	4.352.150.000	15 Mei 33	7,92
FR0077	8,125	3.000.000.000	3.046.765.380	15 Mei 24	5,55
FR0034	12,00	000.000.000	000.000.000	15 Jun 21	1,22
Jumlah obligasi pemerintah		00.000.000.000	00.000.000.000		87,26
Jumlah efek utang		00.000.000.000	00.000.000.000		87,26
Jumlah portofolio efek			00.000.000.000		100,00

PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Jabar Banten

PT Bank Pembangunan PT Bank Pembangunan

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan) Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

Tingkat bunga (%) per

2017

Jatuh

Persentase (%)

terhadap jumlah portofolio

Jenis efek Instrumen pasar uang Deposito berjangka

tahun Nilai nominal Nilai wajar

tempo

efek

PT Bank Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Tbk	5,60	3.000.000.000	3.000.000.000	22 Jan 18	3,71
PT BPD Riau	6,00	2.000.000.000	2.000.000.000	28 Jan 18	2,47
PT BPD Riau	6,00	1.000.000.000	1.000.000.000	30 Des 17	1,24
PT BPD Riau	5,00	000.000.000	000.000.000	1 Jan 18	0,62
PT BPD Jabar dan Banten	6,00	000.000.000	000.000.000	18 Mar 18	0,62
Jumlah instrumen pasar uang		7.000.000.000	7.000.000.000		8,66
Efek utang
Obligasi pemerintah
ORI013	6,60	24.500.000.000	00.000.000.000	15 Okt 19	30,64
FR0075	7,50	21.000.000.000	00.000.000.000	15 Mei 38	27,24
FR0063	5,625	11.000.000.000	00.000.000.000	15 Mei 23	13,31
FR0034	12,00	000.000.000	000.000.000	15 Jun 21	0,90
ORI012	9,00	000.000.000	000.000.000	15 Okt 18	0,25
Jumlah obligasi pemerintah		00.000.000.000	00.000.000.000		72,34
Surat berharga syariah negara
SR008	8,30	12.000.000.000	00.000.000.000	10 Mar 19	15,32
PBS012	8,875	2.600.000.000	2.990.394.342	15 Nov 31	3,68
Jumlah surat berharga syariah
negara		00.000.000.000	00.000.000.000		19,00
Jumlah efek utang		00.000.000.000	00.000.000.000		91,34
Jumlah portofolio efek			00.000.000.000		100,00

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro Rupiah pada Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (catatan 7).

Saldo kas di bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar

Rp 495.787.871 dan Rp 1.432.369.296.
5. PIUTANG BUNGA
2018	2017
Efek utang 468.974.370	416.109.354
Deposito berjangka 24.828.493	14.465.753
Jasa giro 162.999	945.254
Jumlah 493.965.862	431.520.361
Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.	bunga karena Manajer
6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2018	2017
Jasa pengelolaan (catatan 11 dan 14) 103.889.018	106.167.991
Jasa kustodian (catatan 12) 12.986.127	13.270.999
Lain-lain 45.285.044	13.650.000
Jumlah 162.160.189	133.088.990
7. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

7. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

2018

Estimasi nilai

Aset keuangan	Nilai tercatat	wajar
Portofolio efek	00.000.000.000	00.000.000.000
Kas di bank	495.787.871	495.787.871
Piutang bunga	493.965.862	493.965.862
Jumlah aset keuangan	00.000.000.000	00.000.000.000
Liabilitas keuangan
Biaya yang masih harus dibayar	162.160.189	162.160.189
Jumlah liabilitas keuangan	162.160.189	162.160.189

2017

Estimasi nilai

Aset keuangan	Nilai tercatat	wajar
Portofolio efek	00.000.000.000	00.000.000.000
Kas di bank	1.432.369.296	1.432.369.296
Piutang bunga	350.250.113	350.250.113
Jumlah aset keuangan	00.000.000.000	00.000.000.000
Liabilitas keuangan
Biaya yang masih harus dibayar	133.088.990	133.088.990
Jumlah liabilitas keuangan	133.088.990	133.088.990

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat di observasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

8. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Xxxxx Xxxx, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak

1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Xxxaturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 telah di revisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara penurunan/(kenaikan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Xxxxx Xxxx untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

2018 2017

(Penurunan)/kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi

sebelum pajak penghasilan (1.566.694.098 ) 4.844.402.273

Beda waktu :

Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi selama

tahun berjalan atas efek utang 2.047.494.191 (627.604.117 )

Jumlah (dipindahkan) 480.800.093 4.216.798.156

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

8. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

2018 2017

Jumlah (pindahan)	480.800.093	4.216.798.156
Beda tetap :
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.703.977.627	1.682.485.226
Pendapatan yang pajaknya bersifat final
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(637.111.279 )	(555.728.016 )
- Bunga efek utang	(3.324.839.537 )	(3.579.025.240 )
- Kerugian/(keuntungan) yang telah direalisasi selama
tahun berjalan atas efek utang	1.777.173.096	(1.764.530.126 )

Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan

kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak - -

Pajak penghasilan - -

Pajak dibayar di muka - -

(Lebih)/kurang bayar pajak - -

b. Beban pajak

2018 2017

Pajak kini (capital gain) 61.474.994 77.210.838

Pajak tangguhan - -

Jumlah 61.474.994 77.210.838

b. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi untuk tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut :

2018 Persentase Unit (%)			2017 Persentase Unit (%)
Pemodal	21.350.135,3538	100,00	00.000.000,0000	000,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	21.350.135,3538 100,00			30.522.517,5742 100,00

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PENDAPATAN BUNGA

	2018	2017
Efek utang	3.324.839.537	3.579.025.240
Deposito berjangka	609.352.935	532.672.200
Jasa giro	27.758.344	23.055.816
Jumlah	3.961.950.816	4.134.753.256

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 2% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari untuk tahun kabisat dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 111.960.747 dan Rp 106.141.026.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari untuk tahun kabisat dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 13.995.093 dan Rp 13.267.628.

13. BEBAN LAIN-LAIN

2018 2017

Pajak final 277.832.316 290.096.865

Jasa profesional 25.300.000 25.300.000

Lain-lain 15.331.064 53.593.169

Jumlah 318.463.380 368.990.034

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP- 04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

14. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

2018

Persentase (%) terhadap jumlah

Jumlah

pembelian/ penjualan portofolio efek

Pembelian Penjualan

00.000.000.000

6,00

2017

Persentase (%) terhadap jumlah

Jumlah

pembelian/ penjualan portofolio efek

Pembelian 00.000.000.000 7,34

Penjualan - -

b. Transaksi Xxxxx Xxxx dengan Xxxxxxx Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

2018 2017

Laporan Posisi Keuangan :

Biaya yang masih harus dibayar 103.889.018 106.167.991

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:

Beban jasa pengelolaan 1.231.568.220 1.167.551.282

15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Xxxxx Xxxx mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

15. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan) Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Xxxxx Xxxx berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga di minimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi berdasarkan durasi portofolio, sesuai dengan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis.

b. Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga Reksa Dana diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan penetapan durasi portofolio maksimum 10 tahun.

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

REKSA DANA ITB NIAGA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Kredit (Lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum 10% atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten, kecuali untuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum rating dari surat utang di ‘A-‘ atas setiap surat utang korporasi yang dibeli oleh portofolio Manajer serta pemantauan rating surat utang secara periodik oleh analis riset.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Manajer Investasi menerapkan kriteria tertentu dalam seleksi awal pemilihan instrumen dari sisi likuiditas. Selain itu, Manajer Investasi juga secara periodik memperhatikan kondisi pasar dalam menentukan alokasi kelas aset, dalam rangka menjaga tingkat likuiditas portofolio.

17. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Xxxxx Xxxx masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

18. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018	2017
Jumlah hasil investasi (%)	(3,60)	9,40
Xxxxx investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(3,60)	9,40
Biaya operasi (%)	2,55	2,62
Perputaran portofolio	3,74	2,68
Penghasilan kena pajak (%)	-	-
Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa	Dana ini adalah semata-mata	untuk membantu

memahami kinerja masa lalu dari Xxxxx Xxxx. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Xxxxx Xxxx akan sama dengan kinerja masa lalu.

Document Metadata

Table of Contents

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANAPRINCIPAL ITB-NIAGA

Document Metadata