LAMPIRAN IA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- ... /PJ/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : ................................

Lampiran : ................................

Hal : Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

......................................

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .................................................................................................

NPWP : .................................................................................................

Jabatan : .................................................................................................

Alamat : .................................................................................................

Telepon : .................................................................................................

Bertindak sebagai

Wakil Wajib Pajak Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : ............................................................................................

NPWP : ............................................................................................

Alamat : ............................................................................................

dengan ini mengajukan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan :

Skema Non-KIK DIRE Skema KIK DIRE *)

dalam daftar terlampir untuk dilakukan penelitian. Demikian disampaikan.

............., .................20........

Wakil Wajib Pajak/Kuasa, Tanda Tangan

.......................................

Keterangan Pengisian

*) Khusus pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu, dilampiri tambahan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK;

2. keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu;

3. surat pernyataan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu dengan meterai.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

XXXXXX XXXXXXXX

LAMPIRAN IB

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- ... /PJ/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017 TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen : 1

Nama Cluster / Tower : 2

Nama Blok - Nomor Unit : 3

Luas Tanah / Bangunan : 4

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	Validasi KPP
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1
2
dst.

............, ..................20........

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

Nama 15

Petunjuk Pengisian

(1) Diisi dengan nama Perumahan / Apartemen

(2) Diisi dengan nama Cluster / Tower

(3) Diisi dengan nama Xxxx dan nomor unit

(4) Diisi dengan luas tanah / bangunan

(5) Diisi dengan Nama Pembeli.

(6) Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).

(7) Diisi dengan termin pembayaran Pajak Penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis “2”.

(8) Diisi dengan jumlah pembayaran.

(9) Diisi dengan PPh terutang.

(10) Diisi dengan Kode Akun Pajak.

(11) Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

(12) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

(13) Diisi oleh KPP dengan ditulis "sesuai" atau "tidak sesuai".

(14) Diisi tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

(15) Diisi dengan nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

(16) Stempel Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

XXXXXX XXXXXXXX

LAMPIRAN IVA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- ... /PJ/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017 TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ..................

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ....

SURAT KETERANGAN PENELITIAN FORMAL BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN

Nomor 1

TELAH DITELITI

A. Identitas Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : 2

NPWP : 3

Alamat Wajib Pajak : 4

......................................................................................... 4

B. Identitas Objek Pajak

Nama Perumahan / Apartemen : 5

Nama Cluster / Tower : 6

Nama Blok - Nomor Unit : 7

Luas Tanah / Bangunan : 8

C. Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh

Kode Akun Pajak : 9

Kode Jenis Setoran : 10

Masa Pajak : 11

Jumlah Pembayaran : 12

Jumlah SSP : 13

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan Nomor Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.

2. Diisi dengan nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Diisi dengan NPWP pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Diisi dengan alamat pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

5. Diisi nama Perumahan / Apartemen.

6. Diisi nama Cluster / Tower.

7. Diisi nama Blok dan nomor unit.

8. Diisi luas tanah / bangunan.

9. Diisi dengan Kode Akun Setoran.

10. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

11. Diisi dengan masa pajak.

12. Diisi dengan “terlampir".

13. Diisi dengan “terlampir".

14. Diisi dengan Nomor Bukti Penerimaan Surat.

15. Quick Response Code.

16. Diisi dengan tanggal Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan.

17. Paraf petugas peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

18. Tanda tangan pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

19. Nama pejabat peneliti bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan.

20. Stempel Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

XXXXXX XXXXXXXX

Lampiran Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : 1

Tanggal : 12

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen : 21

Nama Cluster / Tower : 22

Nama Blok - Nomor Unit : 23

Luas Tanah / Bangunan : 24

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	Validasi KPP
	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
1
2
dst.

............, ..................20........

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

Nama 19

21. Diisi dengan nama Perumahan / Apartemen.

22. Diisi dengan nama Cluster / Tower.

23. Diisi dengan nama Xxxx dan nomor unit.

24. Diisi luas tanah / bangunan.

25. Diisi dengan nama pihak pembeli.

26. Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).

27. Diisi dengan termin pembayaran pajak penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".

28. Diisi dengan jumlah pembayaran.

29. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

30. Diisi dengan Kode Akun Pajak.

31. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

32. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

33. Diisi oleh KPP dengan ditulis "sesuai" atau "tidak sesuai".

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

XXXXXX XXXXXXXX

LAMPIRAN VA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER- ... /PJ/2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 18/PJ/2017 TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP 1

KANTOR PELAYANAN PAJAK 2

SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENELITIAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK SESUAI

Nomor : 3

Lampiran : 4

Hal : Surat Pemberitahuan Formulir Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai

Yth 5

NPWP .............................

Di ..................................

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ 6 tanggal ............. 7 hal ............ 8, dengan ini disampaikan bahwa permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang Saudara sampaikan, tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut karena masih terdapat kelengkapan dokumen yang tidak dilampirkan dan/atau data yang tidak sesuai, dengan rincian sebagai berikut:

a. kelengkapan dokumen persyaratan

No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Keterangan
No	Uraian Kelengkapan Dokumen	Ada	Tidak Ada
1.	Fotokopi pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh OJK. *)
2.	Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu. *)
3.	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau KIK dalam skema KIK tertentu *)

b. kesesuaian data penelitian formal dalam data terlampir.

Apabila Xxxxxxx telah melengkapi dokumen dan/atau menyesuaikan data tersebut, Xxxxxxx dapat mengajukan kembali permohonan penelitian tersebut.

Demikian disampaikan.

............, ..................20........

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

Nama 10

Petunjuk Pengisian

*) Khusus pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan kepada Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema KIK tertentu.

1. Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

2. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.

3. Diisi dengan nomor surat.

4. Diisi dengan lampiran surat.

5. Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi, NPWP dan alamat.

6. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak

7. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak.

8. Diisi dengan hal surat Wajib Pajak.

9. Tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

10. Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

11. Stempel Kantor Pelayanan Pajak

Lampiran Surat Pemberitahuan Permohonan Penelitian Tidak Lengkap dan/atau Tidak Sesuai Nomor : ...................................

Tanggal : ...................................

Daftar Pembayaran Pajak Penghasilan

Nama Perumahan / Apartemen : 12

Nama Cluster / Tower : 13

Nama Blok - Nomor Unit : 14

Luas Tanah / Bangunan : 15

No	Identitas Pembeli		Pembayaran			Bukti Pembayaran			Validasi KPP
	Nama	NPWP/NIK/ No. Paspor	Termin	Jumlah Pembayaran	PPh Terutang	KAP	KJS	NTPN/Pbk	Validasi KPP
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1
2
dst.

............, ..................20........

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP

Nama 10

12. Diisi dengan nama Perumahan/Apartemen.

13. Diisi dengan nama Cluster/Tower.

14. Diisi dengan nama Xxxx dan nomor unit.

15. Diisi luas tanah/bangunan.

16. Diisi dengan nama pihak pembeli.

17. Diisi dengan NPWP atau NIK atau Nomor Paspor pembeli (pilih salah satu).

18. Diisi dengan termin pembayaran pajak penghasilan. Sebagai contoh pembayaran termin ke-2 (kedua) ditulis "2".

19. Diisi dengan jumlah pembayaran.

20. Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang.

21. Diisi dengan Kode Akun Pajak.

22. Diisi dengan Kode Jenis Setoran.

23. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)/Nomor Bukti Pemindahbukuan (Pbk).

24. Diisi oleh KPP dengan ditulis 'sesuai' atau 'tidak sesuai'.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

XXXXXX XXXXXXXX

Document Metadata

Table of Contents

LAMPIRAN IA

Document Metadata