PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “PT BUKIT ASAM Tbk”

Z6’23/PKR-BA (1) M1/AMM

Nomor 61.

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga (15-6-2023), pukul 18.00 WIB (delapan belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, XXXX XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, - - - Magister Kenotariatan, Notaris di Kota - - - - - - - - -

Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. - - Xxxx XXXXX XXXXXX (dalam Kartu Tanda Penduduk - - -

tertulis Xxxxxxxxxxx XXXXX XXXXXX, Magister Manajemen, Magister Sains), lahir di - - - - - --

Baturaja, pada tanggal 4 (empat) Juli 1964 - (seribu sembilan ratus enam puluh empat), - - Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajasa I Blok I/3, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan - - - -

Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota - - -

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000, Warga Negara - - - - - --

Indonesia.

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertempat di

Sumba Room, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan - - - - -

Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta Pusat, Jakarta, 10710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; - - -

dari "PT BUKIT ASAM Tbk”, suatu Anak Perusahaan -

Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan - - - -

terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan - -

Undang-Undang Negara Republik Indonesia, - - - - - - -

berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara - - -

Enim, Sumatera Selatan dan beralamat di Jalan - - -

Parigi Nomor 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, - - -

Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, - - -

Propinsi Sumatera Selatan yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) - - -

Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -

satu) Nomor 1, dibuat dihadapan XXXXXXX XXX, - - - -

Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan - - - - --

pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia - sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) - Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh - - dua) Nomor Y.A.5/363/4;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 - Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan - - -

Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6

(enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, - - -

dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada - - -

waktu itu Notaris Pengganti dari XXXX XXXXXXX, - -

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah - - - mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan - - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - - -

dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) - - -

Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor - - - - - - - - - -

AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah - -

sebagaimana dimuat dalam: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 - - -

(dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan - - -

XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan - perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - - -

dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 - - -

(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287; - - - -

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya - - -

untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua - - ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan - - -

Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta - - -

tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah - - - - --

mendapatkan (i) pesetujuan perubahan anggaran - - -

dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia - - Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan

(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia - - Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal

30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA - - - - -

XXXXXX, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, - - - - - - -

pengganti dari Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana - - -

Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) - - - - -

persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - - sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima - - belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) - - - -

Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) - -

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima - - belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), - - -

Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -

2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat - - - -

hadapan Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, - - -

tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - - -

dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor - - - - - - - - - - - - - -

AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) - - - - - - -

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -

2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat - - - -

hadapan Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, - - -

tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan - - - - -

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua - ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan - - Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum, tersebut, - yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan - perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - - -

dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -

ribu delapan belas) Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu -

dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, - - - - -

Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -

26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua - - - - -

puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan

(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua - - -

puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.00-0000000;

- akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua - -

puluh satu) Nomor 3, dibuat dihadapan saya, - - - - -

Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan - - - - --

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -

Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- perubahan anggaran dasar terakhir dan susunan - pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 79, dibuat dihadapan saya, - Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan - dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor - - -

AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022 dan (ii) - - - - - - -

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir - - sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) - Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 4, -

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah - - - - --

mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan - -

data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - - -

Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4

(empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) - - -

Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- untuk selanjutnya akan disebut juga - - - - - - - - - -

”Perseroan”;

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, - - - - - --

Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Nomor 60;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan - - -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor - - - - - - - - -

15/POJK.04/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan - - -

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - - - - - --

Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut - - -

POJK Nomor 15/2020), sebelumnya diterangkan - - - - -

sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada - - Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana - Surat Perseroan Nomor:T/065.J/0100/KS.03/IV/2023 tanggal 10

(sepuluh) April 2023 (dua ribu dua puluh - - -

tiga) perihal Pemberitahuan Rencana - - - - - - -

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - -

Tahunan (“RUPST”) PT BUKIT ASAM Tbk - - - - - - -

(“Perseroan”) Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

2. Pengumuman untuk Rapat pada tanggal - - - - - - --

17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua - - puluh tiga) dan ralat nya pada tanggal 28 - - (dua puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) masing-masing telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta situs - web Perseroan, dan situs web KSEI. - - - - - - - - -

3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat - - -

dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta - situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2023 (dua - ribu dua puluh tiga).

- surat yang memuat pemberitahuan tersebut, - - - - -

fotokopi aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Bahwa jumlah seluruh saham yang telah - - - - - - - -

dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah - - - - - - - - - -

00.000.000.000 (sebelas miliar lima ratus dua - - -

puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu - -

dua ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5

(lima) saham Seri A Dwiwarna dan 00.000.000.000 - (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam - - ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat - - puluh lima) saham Seri B, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut - - - - - --

sejumlah 33.449.900 (tiga puluh tiga juta empat - ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) - saham Seri B telah dibeli kembali oleh Perseroan,

sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum - - - - --

kehadiran Rapat dengan memperhatikan recording - -

date per tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2023 - - -

(dua ribu dua puluh tiga), dengan demikian jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam - - -

Rapat adalah sejumlah 00.000.000.000 (sebelas - - -

miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua - ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna dan 00.000.000.000 (sebelas miliar empat ratus - - delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) saham Seri B. - - - - - -

- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diberikan - kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek, PT.DATINDO ENTRYCOM, dapat dilaporkan bahwa: - - - -

Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah - - -

9.672.323.925 (sembilan miliar enam ratus tujuh -

puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu - - -

sembilan ratus dua puluh lima) saham atau 84,20% (delapan puluh empat koma dua puluh persen) - - - - -

termasuk saham Seri A Dwiwarna dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai - - - -

dengan tanggal Rapat ini, setelah dikurangi - - - - -

dengan saham yang telah dibeli kembali. - - - - - - - --

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 POJK 15/2020 - - juncto Pasal 45 huruf a dan Pasal 25 ayat (1) - -

dan ayat (4), Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal -

86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu - - tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana - - - telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun - 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - - - -

Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) - - - - -

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “UUPT”), Rapat tersebut - - - - -

adalah sah susunannya dan berhak mengambil - - - - --

keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal - - -

yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat; - - -

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana - tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan - - - -

antara lain sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan Agenda Kelima Rapat. - - - - - - - - - - - - - - - - --

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - - - - - - --

Perseroan, antara lain: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Dalam rangka penyesuaian/ penambahan - -

hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna - - - -

(yang dapat dikuasakan) di Perseroan - - sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun - - -

2022 (dua ribu dua puluh dua) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun - - -

2022 (dua ribu dua puluh dua); serta - -

b. Penyesuaian terhadap ketentuan - - - - - - --

peraturan di lingkup Badan Usaha Milik Negara;

sesuai dengan usulan dari PT MINERAL - - - - - --

INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) selaku Kuasa - -

pemegang saham seri A Dwiwarna, sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada - - - - - --

pemegang saham Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - - --

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh - - ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan - - dengan ketentuan perubahan sebagaimana - - - - -

dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan - - - - --

tersebut di atas, termasuk pernyataan - - - - --

kembali susunan pemegang saham Perseroan - - -

yaitu sebagai berikut:

a. Negara Republik Indonesia memiliki - - - -

sebanyak 5 (lima) lembar saham Seri A -

Dwiwarna;

b. PT Mineral Industri Indonesia (Persero) memiliki sebanyak 7.595.650.695 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh lima - juta enam ratus lima puluh ribu enam - - ratus sembilan puluh lima) lembar saham Seri B;

c. Perseroan memiliki sebanyak 33.449.900 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) - - -

lembar saham Seri B; dan - - - - - - - - - - - - - -

d. Masyarakat memiliki sebanyak - - - - - - - - -

3.891.558.650 (tiga miliar delapan - - - -

ratus sembilan puluh satu juta lima - - -

ratus lima puluh delapan ribu enam - - - -

ratus lima puluh) lembar saham Seri B. -

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan - keputusan mata acara Rapat ini, termasuk - - -

namun tidak terbatas pada, melakukan - - - - - --

penyempurnaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diperlukan dengan - - - -

berkoordinasi dengan PT MINERAL INDUSTRI - - -

INDONESIA (PERSERO) selaku Kuasa Pemegang - - Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya, untuk - menyusun dan menyatakan kembali seluruh - - - -

perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris serta menyatakan susunan pemegang saham - - - -

terakhir, dan menyampaikan kepada instansi -

yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang - - - -

perlu dan berguna untuk keperluan tersebut - dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan - - - - - --

dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut -

jika hal tersebut dipersyaratkan oleh - - - - --

instansi yang berwenang. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga berdasarkan Keputusan-keputusan - - - - - --

tersebut di atas, maka ketentuan anggaran dasar -

Perseroan menjadi sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - - - - - - - - - - -

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama - - - - - - - - - - - -

"PT BUKIT ASAM Tbk"

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup - disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten - Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan. - - - - -

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang - - - - - -

atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik - - -

Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu -

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris - - - -

untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan -

di Luar Wilayah Republik Indonesia. - - - - - - --

- - - - - - -JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - - - - - - -

Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2 (dua) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh - satu) dan memperoleh status Badan Hukum sejak - - -

tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan - - -

ratus delapan puluh dua) serta didirikan untuk - -

jangka waktu yang tidak terbatas. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - - - - -

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah - - - - -

melakukan usaha di bidang pengembangan - - - - -

bahan-bahan galian, terutama pertambangan - - batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta - - - - -

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang - - dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan - - - - - -

berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar -

keuantungan guna meningkatkan nilai - - - - - - --

Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut - - -

di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, - - - - - - --

eksploitasi, pengolahan, pemurnian, - - -

pengangkutan dan perdagangan bahan- - - - -

bahan galian terutama batu bara antara -

lain:

1) Pertambangan batu bara; - - - - - - - - - - -

2) Penggalian batu hias dan batu - - - -

bahan bangunan;

3) Pertambangan dan penggalian - - - - - -

lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya;

4) Pertambangan Lignit; - - - - - - - - - - - - -

5) Pertambangan Gas Alam; - - - - - - - - - - --

b. Mengusahakan pengolahan lebih lanjut - -

atas hasil produksi bahan-bahan galian

terutama batu bara di atas, antara - - - -

lain:

1) Industri briket batu bara; - - - - - - - -

2) Industri Produk dari batu bara; - - -

3) Industri kimia dasar organik yang - bersumber dari minyak bumi, gas - - alam, dan batu bara; - - - - - - - - - - - - -

c. Memperdagangkan hasil produksi - - - - - - --

sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam - - - - -

maupun di luar negeri antara lain - - - - -

Perdagangan besar bahan dan barang - - - -

kimia dasar.

d. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan - - terminal (pelabuhan dan/atau dermaga) - untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, antara lain:

1) Aktivitas pelayanan kepelabuhan - -

laut;

2) Aktivitas pelayanan kepelabuhan - -

sungai dan danau.

e. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan - -

pembangkit listrik tenaga uap atau - - - -

lainnya baik untuk keperluan sendiri - -

maupun untuk keperluan pihak lain, - - - -

antara lain:

1) Pembangkitan tenaga listrik; - - - - - -

2) Transmisi tenaga listrik; - - - - - - - - -

3) Distribusi tenaga listrik; - - - - - - - -

4) Penjualan tenaga listrik; - - - - - - - - -

5) Pembangkitan, transmisi, - - - - - - - -

distribusi

dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; - - - - - - - - - - - - -

6) Pembangkit, Transmisi, - - - - - - - - - --

dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha; - - - - - - - - - - - - -

7) Pembangkit, Distribusi, dan - - - - --

Penjualan Tenaga Listrik Dalam - - -

Satu Kesatuan Usaha; - - - - - - - - - - - - -

8) Distribusi dan Penjualan Tenaga - --

Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;

x. Xxxberikan jasa-jasa konsultasi dan - - -

rekayasa dalam bidang yang ada - - - - - --

hubungannya dengan pertambangan batu - -

bara beserta hasil-hasil olahannya, - - -

antara lain:

1) Aktivitas konsultasi manajemen - - -

lainnya

2) Aktivitas keinsinyuran - - - - - - - - - -

dan konsultasi teknis yang - - - - - --

berhubungan dengan itu; - - - - - - - - - -

3) Aktivitas konsultasi manajemen - - --

industri.

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana - - - -

dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat - - - -

melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang

dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tidak terbatas untuk: - - - -

a. Optimalisasi dan pemanfaatan daya yang tidak terbatas pada Kegiatan - - - - - - - - -

optimalisasi dan pemanfaatan aset baik

itu tanah, bangunan atau bentuk aset - -

lainnya.

b. Pengelolaan air, pengelolaan air - - - - - -

limbah, pengelolaan dan daur ulang - - - -

sampah, dan aktivitas remediasi yang - -

tidak terbatas pada: - - - - - - - - - - - - - - - --

1) Pengumpulan air limbah berbahaya; --

2) Treatment dan pembuangan air - - - - -

limbah berbahaya;

3) Pengumpulan limbah berbahaya; - - - - -

4) Pengumpulan limbah dan sampah - - - -

tidak berbahaya;

5) Pengelolaan limbah berbahaya dan -- beracun (B3) termasuk pengumpulan, pengangkutan, penimbunan, - - - - - - --

pengolahan, pembuangan, dan - - - - - -

pemanfaatan limbah B3. - - - - - - - - - - -

6) Treatment dan pembuangan limbah - --

berbahaya;

7) Pemulihan material barang bukan - --

logam;

8) Penampungan, penjernihan, dan - - - -

penyaluran air minum; - - - - - - - - - - - -

9) Penampungan dan penyaluran air - - -

baku;

10) Pemulihan barang bukan logam; - - - - -

11) Produksi kompos organik; - - - - - - - - -

12) Aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. - - - - - - -

c. Real estate yang tidak terbatas pada: - -

1) Kawasan Industri - - - - - - - - - - - - - - - --

2) Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa.

d. Informasi dan komunikasi yang tidak - - -

terbatas pada menjalankan Penyiaran - - -

radio oleh swasta.

e. Pengangkutan dan pergudangan yang tidak terbatas pada:

1) Angkutan bermotor untuk barang - - -

khusus;

2) Angkutan laut dalam negeri untuk - -

barang khusus;

3) Angkutan sungai dan danau untuk - --

barang khusus;

4) Aktivitas kebandarudaraan; - - - - - - - -

5) Angkutan jalan rel untuk barang; - --

6) Angkutan penyeberangan lainnya - - --

untuk barang termasuk - - - - - - - - - - -

penyeberangan antarnegara; - - - - - - --

7) Angkutan jalan rel lainnya. - - - - - - --

x. Xxsenian, hiburan dan rekreasi yang - - -

tidak terbatas pada: - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Perpustakaan dan arsip swasta. - - - -

2) Museum yang dikelola swasta. - - - - - -

3) Peninggalan sejarah yang dikelola -

Swasta.

g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan - - - - -

Teknis yang tidak terbatas pada: - - - - - --

1) Aktivitas Kantor Pusat; - - - - - - - - - - -

2) Xxxx Xxxxujian Laboratorium; - - - - - --

3) Xxxx Xxxxxxxxx/Metrologi; - - - - - - - - -

4) Analisis dan uji teknis lainnya. - - -

h. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Sosial, yang tidak terbatas pada: - - - - - - - - - - - - -

1) Aktivitas klinik swasta; - - - - - - - - - - -

2) Aktivitas praktik dokter. - - - - - - - - - -

i. Konstruksi yang tidak terbatas pada - - -

konstruksi jalan rel. - - - - - - - - - - - - - - - --

j. Perdagangan besar bahan dan - - - - - - - - - -

perlengkapan bangunan yang tidak - - - - - -

terbatas pada:

1) Perdagangan besar bahan berbahaya -

(B2);

2) Perdagangan besar bahan berbahaya -

dan beracun (B3);

3) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap). - - -

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar - - - - - - - - -

Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun - - - - - -

Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 - - -

(empat puluh miliar) saham yang terdiri - - - -

dari:

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna, dan - - - -

b. 00.000.000.000 (tiga puluh sembilan - - -

miliar sembilan ratus sembilan puluh - - sembilan juta sembilan ratus sembilan - puluh sembilan ribu sembilan ratus - - - -

sembilan puluh lima) saham Seri B; - - - - -

masing-masing saham dengan nilai - - - - - -

nominal sebesar Rp100,00 (seratus - - - - -

Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah - - - - - - - - - - -

ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak lebih kurang 28,80% (dua puluh - - - -

delapan koma delapan kosong persen) atau - - -

sejumlah 00.000.000.000 (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh - sembilan ribu dua ratus lima puluh) saham, - masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan - - jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar - - - -

Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima juta - sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) - yang terdiri dari:

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna dengan - nilai nominal seluruhnya Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

b. 00.000.000.000 (sebelas miliar lima - - -

3. 100%

ratus dua puluh juta enam ratus lima - - puluh sembilan ribu dua ratus empat - - - puluh lima) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar - - - - - - - - - - -

Rp1.152.065.924.500,00 (satu triliun - -

seratus lima puluh dua miliar enam - - - -

puluh lima juta sembilan ratus dua - - -

puluh empat ribu lima ratus Rupiah). - - -

(seratus persen) dari nilai - - - - - - - - - -

nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima juta - sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) merupakan setoran modal lama, yang telah - - - disetor penuh oleh Pemegang Saham - - - - - - - - -

sebagaimana tersebut pada akhir akta ini, - -

dengan perincian sebagai berikut: - - - - - - - - - -

a. sebesar Rp1.050.000.000.000,00 (satu - -

triliun lima puluh miliar Rupiah), - - - -

sebagaimana ternyata dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11 - - - - - -

(sebelas) Pebruari 2003 (dua ribu tiga) Nomor 12, Tambahan Nomor 1172, yaitu: - - a.1. sebesar Rp610.000.000.000,00 - - - - - -

(enam ratus sepuluh miliar - - - - - -

Rupiah) merupakan setoran modal - - lama, sebagaimana ternyata dari - Berita Negara Republik Indonesia -

tertanggal 24 (dua puluh empat) - - Maret 2000 (dua ribu) Nomor 24, - - Tambahan Nomor 1504; - - - - - - - - - - - - -

a.2. sebesar Rp440.000.000.000,00 - - - - - -

(empat ratus empat puluh miliar - -

Rupiah), yang berasal dari: - - - - - --

i. Kapitalisasi sebagian - - - - - --

Cadangan Umum Perseroan - - - - -

sampai dengan tanggal 30 - - - -

(tiga puluh) Juni 2002 (dua -

ribu dua) sebesar - - - - - - - - - -

Rp368.661.824.310,00 (tiga - -

ratus enam puluh delapan - - - -

miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua - puluh empat ribu tiga ratus - sepuluh Rupiah); - - - - - - - - - - - -

ii. Kapitalxxxxx Xxxx - - - - - - - - - -

tahun berjalan perusahaan - - -

periode 1 (satu) Januari 2002 (dua ribu dua) sampai dengan

30 (tiga puluh) Juni 2002 - - -

(dua ribu dua) sebesar - - - - - -

Rp50.000.000.000,00 (lima - - -

puluh miliar Rupiah); - - - - - - --

iii. Kapitalxxxxx xxxxxx - - - - - -

Pihak Ketiga sebesar - - - - - - --

Rp21.338.175.690,00 (dua - - - -

puluh satu miliar tiga ratus

tiga puluh delapan juta - - - - -

seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh - - -

Rupiah);

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun

2002 (dua ribu dua) tanggal 10 - - - (sepuluh) Oktober 2002 (dua ribu - dua) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PERUSAHAAN - - - - -

PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG - - -

BATUBARA BUKIT ASAM. - - - - - - - - - - - - -

b. sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta - - - -

Rupiah), yang berasal dari setoran - - - -

pelaksanaan Employee Stock Option; - - - - -

c. sebesar Rp86.315.925.000,00 (delapan - - -

puluh enam miliar tiga ratus lima belas

juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang berasal dari setoran - - - - -

pelaksanaan Waran seri 1. - - - - - - - - - - - - -

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan - - - - - --

perundang-undangan yang berlaku termasuk - - -

peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran

atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas - - - -

saham dalam bentuk lain selain uang baik - - -

berupa benda berwujud maupun tidak berwujud

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: - - -

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum - - - - - -

Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai penyetoran tersebut; - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. benda yang dijadikan sebagai setoran - - modal wajib dinilai oleh Penilai yang - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan - - -

(selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan - - -

disingkat OJK) dan tidak dijaminkan - - -

dengan cara apapun juga; - - - - - - - - - - - - - -

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan - - - -

kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal -

25 ayat (1);

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk - - saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau perusahaan publik - yang tercatat di Bursa Efek, maka - - - - -

harganya harus ditetapkan berdasarkan -

nilai pasar wajar; dan - - - - - - - - - - - - - - --

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal -

dari laba ditahan, agio saham, laba - - -

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur - modal sendiri lainnya tersebut sudah - -

dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -

terakhir yang telah diperiksa oleh - - - -

Akuntan yang terdaftar di OJK dengan - -

pendapat wajar tanpa pengecualian. - - - - -

5. Saham yang masih dalam simpanan akan - - - - - --

dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan - modal Perseroan pada waktu dan dengan cara - dan harga serta persyaratan yang ditetapkan

oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan - - - kewenangan penetapan harga kepada Dewan - - - -

Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan - - -

yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan - - Peraturan perundang undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di - - - - - --

Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak -

dengan harga dibawah pari. - - - - - - - - - - - - - - - --

6. Setiap penambahan modal melalui - - - - - - - - - - -

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek - - -

Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang - - -

dapat ditukar dengan saham atau Efek yang - - mengandung hak untuk memperoleh saham dari - Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - - - - --

a. Setiap penambahan modal melalui - - - - - --

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal - - tersebut wajib dilakukan dengan - - - - - --

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih - -

Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) - - - -

kepada pemegang saham yang namanya - - - -

terdaftar dalam daftar pemegang saham - Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek - Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang - - - -

sebanding dengan jumlah saham yang - - - -

telah terdaftar dalam daftar pemegang -

saham Perseroan atas nama pemegang - - - -

saham masing-masing pada tanggal - - - - - -

tersebut, dan Perseroan wajib - - - - - - - -

mengumumkan informasi rencana - - - - - - - -

penambahan modal dengan memberikan - - - -

HMETD kepada pemegang saham dimaksud - -

dengan memperhatikan ketentuan di - - - - -

bidang Pasar Modal.

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal - - - -

pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran - saham:

b.1. ditujukan kepada - - - - - - - - - - - - - - --

pegawai Perseroan; - - - - - - - - - - - - - - -

b.2. ditujukan kepada - - - - - - - - - - - - - - --

pemegang obligasi atau Efek lain -

yang dapat dikonversi menjadi - - - -

saham, yang telah dikeluarkan - - - -

dengan persetujuan RUPS; - - - - - - - - -

b.3. dilakukan dalam rangka - - - - - - - - - -

reorganisasi dan/atau - - - - - - - - - - -

restrukturisasi yang telah - - - - - --

disetujui oleh RUPS; dan/atau - - - - -

b.4. ditujukan khusus - - - - - - - - - - - - - - --

kepada Negara Republik Indonesia -

selaku pemegang saham Seri A - - - - -

Dwiwarna.

c. HMETD dapat dialihkan dan - - - - - - - - - - - -

diperdagangkan dalam jangka waktu - - - - -

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. - - - - - - - -

d. Efek bersifat ekuitas yang akan - - - - - --

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak - -

diambil oleh pemegang HMETD harus - - - - -

dialokasikan kepada semua pemegang - - - -

saham yang memesan tambahan Efek - - - - - -

bersifat ekuitas, dengan ketentuan - - - -

apabila jumlah Efek bersifat ekuitas - -

yang dipesan melebihi jumlah Efek - - - - -

bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak - - - - - -

diambil tersebut wajib dialokasikan - - -

sebanding dengan jumlah HMETD yang - - - -

dilaksanakan oleh masing masing - - - - - --

pemegang saham yang memesan tambahan - -

Efek bersifat ekuitas. - - - - - - - - - - - - - - --

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek - - - -

bersifat ekuitas yang tidak diambil - - - bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka - - dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib - - - - - --

dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama. - - - - - - - - - - -

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam - - -

portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang - - -

mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi - - - - - - - - -

berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu - - yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

g. Penambahan modal disetor menjadi - - - - - -

efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai - - hak-hak yang sama dengan saham yang - - -

mempunyai klasifikasi yang sama yang - -

diterbitkan oleh Perseroan, dengan - - - -

tidak mengurangi kewajiban Perseroan - -

untuk mengurus pemberitahuan kepada - - -

Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi - Manusia (selanjutnya Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat - Menteri di bidang Hukum). - - - - - - - - - - - - -

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya - - - - -

dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka - - perubahan modal dasar harus disetujui oleh -

Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan: - -

a. Penambahan modal dasar yang - - - - - - - - - -

mengakibatkan modal ditempatkan dan - - -

modal disetor menjadi kurang dari 25% -

(dua puluh lima persen) dari modal - - - -

dasar, dapat dilakukan sepanjang: - - - - - -

a.1. telah memperoleh persetujuan - - - - - -

RUPS untuk menambah modal dasar; - -

a.2. telah memperoleh persetujuan - - - - - -

Menteri di bidang Hukum; - - - - - - - - -

a.3. penambahan modal ditempatkan dan - - disetor sehingga menjadi paling - - sedikit 25% (dua puluh lima - - - - - -

persen) wajib dilakukan dalam - - - -

jangka waktu paling lambat 6 - - - - -

(enam) bulan setelah persetujuan -

Menteri di bidang Hukum; - - - - - - - - -

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir -

a.3 di atas tidak terpenuhi - - - - - -

sepenuhnya, maka Perseroan harus - mengubah kembali Anggaran Dasar - - ini, sehingga modal dasar dan - - - -

modal disetor memenuhi ketentuan - Undang Undang Perseroan Terbatas - (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua)

bulan setelah jangka waktu dalam -

butir a.3 di atas tidak terpenuhi.

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam butir a. 1 di atas termasuk juga persetujuan untuk - - mengubah Anggaran Dasar ini - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf -

Pasal 4 ayat (7) huruf b. - - - - - - - -

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam - - - -

rangka penambahan modal dasar menjadi - efektif setelah terjadinya penyetoran - modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham - - lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam - - Anggaran Dasar ini, dengan tidak - - - - - -

mengurangi kewajiban Perseroan untuk - - mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri di bidang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal - - - - -

disetor tersebut.

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila - - - - - - --

peraturan perundang-undangan khususnya - - - - -

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat - - -

dimana saham Perseroan dicatatkan - - - - - - - - -

menentukan-lain.

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini - - harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A - - Dwiwarna dan keputusan RUPS Rapat tersebut -

harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -

Dwiwarna.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham- - - - - - - - -

saham atas nama dan dikeluarkan atas nama - -

pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar - - - - -

Pexxxxxx Xxxxx yang terdiri dari: - - - - - - - - -

a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik - - - - - - --

Indonesia, dan

b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh -

Negara Republik Indonesia dan/atau - - - -

masyarakat.

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud - - - - - - - --

dengan "saham" adalah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan - - - - -

"Pemegang Saham" adalah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, - kecuali apabila secara tegas dinyatakan - - - -

lain.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu - -

badan hukum sebagai pihak yang berwenang - - - menjalankan hak yang diberikan oleh hukum - - atas saham.

4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini - - - -

tidak ditetapkan lain, maka Pemegang - -

Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang - - - -

Saham Seri B mempunyai hak yang sama - -

dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1

(satu) hak suara;

b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa dan hanya dimiliki khusus oleh Negara - - - - -

Republik Indonesia sebagai Pemegang - - -

Saham Seri A Dwiwarna. - - - - - - - - - - - - - - --

c. Hak-hak Pemegang saham seri A Dwiwarna adalah:

c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS - - -

Perseroan termasuk mengenai hal- - -

xxx sebagai berikut: - - - - - - - - - - - - -

c.1.1 persetujuan pengangkatan - - -

dan pemberhentian anggota - - Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

c.1.2 Persetujuan perubahan - - - - - --

Anggaran Dasar ini; - - - - - - - -

c.1.3 Persetujuan perubahan - - - - - -

struktur kepemilikan saham; -

c.1.4 Persetujuan terkait - - - - - - --

penggabungan, peleburan, - -- pemisahan dan pembubaran - -- serta pengambilalihan - - - - -

Perseroan oleh perusahaan - -

lain;

c.2 Hak untuk mengusulkan - - - - - - - - - - - -

calon anggota Direksi dan calon - -

anggota Dewan Komisaris Perseroan;

c.3 Hak untuk mengusulkan mata acara -

RUPS;

c.4 Hak untuk meminta dan mengakses - -

data dan dokumen perusahaan; - - - - - -

c.5 Hak untuk menetapkan pedoman/ - - - -

kebijakan strategis pada Perseroan dalam bidang sebagai berikut: - - - - -

c.5.1 Bidang akuntansi dan - - - - - --

keuangan;

c.5.2 Bidang pengembangan dan - - - -

investasi;

c.5.3 Bidang operasional dan - - - - -

pengendalian mutu; - - - - - - - - -

c.5.4 Bidang pemasaran dan - - - - - --

komersial;

c.5.5 Bidang informasi teknologi; -

c.5.6 Bidang pengadaan - - - - - - - - - -

dan logistik;

c.5.7 Bidang sumber daya manusia; -

c.5.8 Bidang tata kelola, - - - - - - --

manajemen risiko dan - - - - - -

pengawasan internal; - - - - - - -

c.5.9 Bidang hukum, kepatuhan dan penanganan permasalahan - - --

hukum;

c.5.10 Bidang kesehatan, - - - - - - - -

keselamatan kerja, - - - - - - - -

pengelolaan lingkungan - - - -

hidup dan tanggung jawab - --

sosial;

c.5.11 Bidang penelitian dan - - - - -

inovasi terkait teknologi - -

serta Hak Atas Kekayaan - - --

Intelektual (HAKI); - - - - - - -

c.5.12 Bidang pengkajian peraturan perundangan dan kebijakan; - dan/atau

c.5.13 Bidang lainnya. - - - - - - - - - - -

c.6 Hak untuk melakukan - - - - - - - - - - - - -

pemeriksaan/reviu, memberi - - - - - --

masukan, meminta informasi, - - - - - -

memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan - - - - - - - -

pelaksanaan Kontrak Manajemen - - - -

Direksi Perseroan, termasuk - - - - - -

menetapkan indikator kinerja kunci (key performance indicator) yang - dilampirkan di dalamnya, sebagai - syarat pengangkatan Direksi - - - - - -

Perseroan;

c.7 Hak untuk mengusulkan perubahan - - - -

Anggaran Dasar Perseroan; - - - - - - - -

c.8 Hak untuk mengoordinir, - - - - - - - - -

menyelenggarakan dan/atau - - - - - - --

mensinergikan fungsi untuk - - - - - --

Perseroan berdasarkan perjanjian - dengan/kuasa dari Perseroan pada - bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5 Pasal ini; - - - - - - - -

c.9 Hak untuk melakukan sinergi - - - - - -

pengawasan terhadap kegiatan - - - - -

operasional maupun strategis - - - - -

Perseroan;

c.10 Hak melakukan pengendalian atau - - -

pemantauan terhadap pelaksanaan - - kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perseroan; - - - - - - --

c.11 Hak untuk melakukan - - - - - - - - - - - - -

pemeriksaan/reviu, memberi - - - - - --

masukan, meminta informasi, dan - - menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan - - - -

Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris -

Perseroan; dan

c.12 Hak lainnya yang diatur dalam - - - -

Anggaran Dasar ini sebagai hak - - -

dan/atau kewenangan Pemegang Saham

Seri A

Dwiwarna;

dengan mekanisme penggunaan hak - - - - - --

dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan - perundang-undangan.

d. Kecuali hak istimewa sebagaimana - - - - - -

tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal -

ini dan dalam bagian-bagian lain - - - - - -

Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa - - - - -

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna - - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dapat dikuasakan kepada pemegang - - saham Seri B dengan kepemilikan - - - - - --

sebagian besar saham Perseroan - - - - - - --

(selanjutnya disebut Pemegang Saham - - -

Seri B Terbanyak), kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf c.1.4.

5. Jikalau suatu saham pindah tangan - - - - - - - - -

didasarkan suatu sebab menjadi milik dari - -

lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang - - - - -

memiliki bersama sama tersebut diwajibkan - - untuk menunjuk seorang diantara mereka dan - yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai - - wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang -

Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak -

yang diberikan oleh hukum kepada saham - - - - -

tersebut.

6. Dalam hal para pemilik bersama itu - - - - - - - - -

xxxxx untuk memberitahukan secara tertulis - kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil - bersama itu, Perseroan memperlakukan - - - - - --

Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai - - - -

satu-satunya pemegang yang sah atas saham - -

(saham) tersebut.

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum - - - - - - --

harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -

semua keputusan yang diambil dengan sah - - - -

dalam RUPS serta peraturan perundang- - - - - - --

undangan.

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang - - - - - -

tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Xxxxx sebagai berikut: - - - -

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyelesaian dan Penyimpanan, maka - - - -

Perseroan wajib memberikan bukti - - - - - -

pemilikan saham berupa surat saham atau

surat kolektif saham kepada pemegang - -

sahamnya.

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam - Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib - menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian -- dan Penyimpanan sebagai tanda bukti - - - pencatatan dalam buku daftar pemegang - saham Perseroan.

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar - - - - -

Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan - - - -

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku di Bursa - - Efek di tempat dimana saham Perseroan - - - - - -

dicatatkan.

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu - - - - - - - --

surat kolektif saham yang membuktikan - - - - - -

pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih - - - -

saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang - -

Saham.

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus - - -

dicantumkan:

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; - - - - - - --

b. Nomor surat saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Tanggal pengeluaran surat saham; - - - - - -

d. Nilai nominal saham. - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Pada surat kolektif saham sekurang- - - - - - - - -

kurangnya harus dicantumkan: - - - - - - - - - - - - - -

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; - - - - - --

b. Nomor surat kolektif saham; - - - - - - - - - -

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif - - - -

saham;

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;

e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

6. Setiap surat saham, surat kolektif - - - - - - - -

saham, obligasi konversi, waran dan/atau - - -

efek lain yang dapat dikonversikan menjadi - saham harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, - atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak - - -

ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan - - - - - - - -

Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan - Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak - perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka - oleh salah seorang Direktur bersama-sama - - -

dengan salah seorang anggota Dewan - - - - - - - -

Komisaris, tanda tangan tersebut dapat - - - - -

dicetak langsung pada surat saham, surat - - -

kolektif saham, obligasi konversi, waran - - -

atau efek lain yang dapat dikonversikan - - - --

menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan - - - - - -

surat saham, pemilikan saham dapat - - - - - - - -

dibuktikan dengan surat keterangan - - - - - - - -

kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh - - - -

Perseroan.

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif - saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan - - - - - -

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - - - - - - --

a. pihak yang mengajukan permohonan - - - - - --

tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; - - - - - - - - -

b. Perseroan telah menerima surat saham - -

yang rusak;

c. Asli surat saham rusak tersebut wajib - dikembalikan dan dapat ditukar dengan - surat saham baru yang nomornya sama - - -

dengan nomor surat saham aslinya; dan - -

d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham. - - - - - - - - - - - - - -

2. Dalam hal surat saham hilang, - - - - - - - - - - - - -

penggantian surat saham-tersebut dapat - - - - -

dilakukan jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen - - -

pelaporan dari Kepolisian Republik - - - -

Indonesia atas hilangnya surat saham - -

tersebut;

x. Xxxxx yang mengajukan permohonan - - - - - -

penggantian saham memberikan jaminan - -

yang dipandang perlu oleh Direksi - - - - -

Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat - - -

saham yang hilang telah diumumkan di - -

Bursa Efek di tempat dimana saham - - - - -

Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum - - pengeluaran pengganti surat saham. - - - - -

3. Setelah surat saham pengganti tersebut - - - - -

dikeluarkan, maka surat saham yang telah - - -

digantikan tidak berlaku lagi bagi - - - - - - - -

Perseroan.

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti - - - -

surat saham itu ditanggung oleh Pemegang - - -

Saham yang berkepentingan. - - - - - - - - - - - - - - - --

5. Ketentuan ketentuan tersebut di atas - - - - - --

mengenai pengeluaran surat saham pengganti -

juga berlaku untuk pengeluaran surat - - - - - --

kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas..

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan - - - -

Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -

yaitu:

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - -

harus dicatat dalam buku Daftar - - - - - --

Pemegang Saham Perseroan atas nama - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; - -

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada - - -

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - -

yang dicatat dalam rekening Efek pada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - - dicatat atas nama Bank Kustodian atau - Perusahaan Efek dimaksud untuk - - - - - - --

kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - - - - - --

tersebut;

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian - - dari Portofolio Efek Reksa Dana - - - - - --

berbentuk kontrak investasi kolektif - -

dan tidak termasuk dalam Penitipan - - - -

Kolektif Lembaga Penyimpanan dan - - - - - -

Penyelesaian, maka Perseroan akan - - - - -

mencatatkan saham tersebut dalam buku -

Daftar Pemegang Saham Perseroan atas - - nama Bank Kustodian untuk kepentingan - pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif - -

tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga - - - - - - --

Penyimpanan dan Penyelesaian - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana - - -

dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku - - - - -

Daftar Pemegang Saham Perseroan; - - - - - --

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - -

Penyelesaian atau Bank Kustodian - - - - -

untuk Reksa Dana berbentuk kontrak - - - -

investasi kolektif dalam buku Daftar - - Pemegang Saham Perseroan menjadi atas - nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; - - - - - - - - - - - - - - - - -

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - - atau Bank Kustodian kepada Perseroan - - atau Biro Administrasi Efek yang - - - - - -

ditunjuk Perseroan; - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - - wajib menerbitkan konfirmasi kepada - - - pemegang rekening sebagai tanda bukti - pencatatan dalam rekening Efek; - - - - - --

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham - dari jenis dan klasifikasi yang sama - - yang diterbitkan Perseroan adalah - - - - -

sepadan dan dapat dipertukarkan - - - - - -

antara satu dengan yang lain; - - - - - - - -

i. Perseroan wajib menolak pencatatan - - - -

saham ke dalam Penitipan Kolektif - - - - -

apabila surat saham tersebut hilang - - -

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang - saham dan surat saham tersebut benar - - benar hilang atau musnah; - - - - - - - - - - - -

j. Perseroan wajib menolak pencatatan - - - -

saham ke dalam Penitipan Kolektif - - - - -

apabila saham tersebut dijaminkan, - - - -

diletakkan dalam sita berdasarkan - - - - -

penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; - - - - - - - - - - -

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya - - -

tercatat dalam Penitipan Kolektif - - - - -

berhak hadir dan/atau mengeluarkan - - - -

suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah -

saham yang dimilikinya pada rekening - -

tersebut;

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek - - - -

wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang - - -

dimiliki oleh masing-masing - pemegang rekening pada Bank Kustodian dan - - - - - -

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk - - -

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja - - - - -

sebelum Pemanggilan RUPS; - - - - - - - - - - - -

m. Manajer Investasi berhak hadir dan - - - -

mengeluarkan suara dalam RUPS atas - - - -

saham Perseroan yang termasuk dalam - - -

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio - Efek Reksa Dana berbentuk kontrak - - - - -

investasi kolektif dan tidak termasuk - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian dengan - - -

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer - - - - - --

Investasi tersebut paling lambat 1 - - - -

(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -

RUPS;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, - - saham bonus atau Hak lain sehubungan - - dengan pemilikan saham kepada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian atas - - - -

saham dalam Penitipan Kolektif pada - - - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - - dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan - - - - -

dividen, saham bonus atau Hak lain - - - -

kepada Bank Kustodian dan kepada - - - - - -

Perusahaan Efek untuk kepentingan - - - - -

masing-masing pemegang rekening pada - -

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek - - - -

tersebut;

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, - - saham bonus atau Hak lain sehubungan - - dengan pemilikan saham kepada Bank - - - -

Kustodian atas saham dalam Penitipan - Kolektif pada Bank Kustodian yang - - - - -

merupakan bagian dari Portofolio Efek - Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam - - - - -

Penitipan Kolektif pada Lembaga - - - - - --

Penyimpanan dan Penyelesaian; - - - - - - - -

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh - - - - -

dividen, saham bonus atau Hak lainnya - sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian - dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta - jumlah saham Perseroan yang dimiliki - -

oleh masing masing pemegang rekening - -

Efek tersebut kepada Lembaga - - - - - - - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian paling - - -

lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak - -

untuk memperoleh dividen, saham bonus -

atau hak lainnya, untuk selanjutnya - - -

diserahkan kepada Perseroan paling - - - -

lambat 1 (satu) hari kerja setelah - - - -

tanggal yang menjadi dasar penentuan - -

pemegang saham yang berhak untuk - - - - - -

memperoleh dividen, saham bonus atau - -

Hak lainnya tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - --

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif - - - - - -

tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- - - - -DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS - - - - -

Pasal 9

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar - - - - -

Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta - - - -

menyediakannya di tempat kedudukan - - - - - - - -

Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang- - - - - - --

kurangnya dicatat:

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; - -

b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan - -

saham yang dimiliki para Pemegang - - - - -

Saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak - - - gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal - - - - -

perolehan hak gadai atau tanggal - - - - - -

pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -

e. Keterangan penyetoran saham dalam - - - - - -

bentuk lain selain uang; dan - - - - - - - - -

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan - - - - -

mengenai kepemilikan saham dan/atau - - - - - - --

perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya - - - -

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. - - - - - - - - -

4. Pemegang Saham harus memberitahukan - - - - - - -

setiap perpindahan tempat tinggal dengan - - -

surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum - - - -

dilakukan, maka segala pemanggilan dan - - - - -

pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah - sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang - - Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan - - -

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.

6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat - - - - - - --

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -

Kantor Perseroan atau di Kantor Biro - - - - - --

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan - -

pada waktu jam kerja.

7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan - - - - - --

memberi wewenang kepada Biro Administrasi - -

Efek untuk melaksanakan pencatatan saham - - -

dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar - - - - -

Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -

dalam Daftar Pemegang Saham termasuk - - - - - --

pencatatan mengenai suatupenjualan, - - - - - - --

pemindahtanganan, pengagunan, gadai - - - - - - --

ataujaminan fidusia, yang menyangkut saham -

Perseroan atauhak atau kepentingan atas - - - -

saham harus dilakukan sesuaidengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku - - - - - - - - - -

sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

9. Dalam hal terjadi penjualan, - - - - - - - - - - - - - -

pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk - - gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak

yang berkepentingan melaporkan secara - - - - - -

tertulis kepada Direksi atau pihak yang - - - -

ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan - - - -

didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, - - -

sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan - - - -

memperhatikan peraturan perundangan di - - - - -

bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa - - -

Efek di Indonesia di tempat dimana saham - - -

Perseroan dicatatkan.

- - - - - - - - - - -PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari - suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap - sebagai pemilik dari saham tersebut hingga - nama dari pemilik baru tersebut telah - - - - - -

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal - -

tersebut dengan memperhatikan ketentuan - - - -

perundang-undangan dan peraturan di bidang - Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di - - tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. - - -

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran - Dasar ini, pemindahan hak atas saham - - harus dibuktikan dengan suatu dokumen - yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh - - -

atau atas nama Pihak yang menerima - - - -

pemindahan hak atas saham yang - - - - - - --

bersangkutan. Dokumen pemindahan hak - - atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi -

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk

dalam Penitipan Kolektif dilakukan - - - -

dengan pemindahbukuan dari Rekening - - -

Efek satu ke Rekening Efek yang lain - -

pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - -

Penyelesaian, Bank Kustodian dan - - - - - -

Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa - - dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut - - - - - --

dicatatkan, dengan tidak mengurangi - - -

peraturan perundang-undangan dan - - - - - -

ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - - -

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan - - - -

alasan untuk itu, untuk mendaftarkan - - - - - --

pemindahan hak atas saham dalam Daftar - - - - -

Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran - - Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah

satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan - - - oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. - - -

4. Apabila Direksi menolak untuk - - - - - - - - - - - - -

mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan - - - -

penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari - - kalender setelah tanggal permohonan untuk - - pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa - - Efek di tempat dimana saham Perseroan - - - - - -

tersebut dicatatkan.

5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat - - - - -

pada Bursa Efek di tempat dimana saham - - - - -

Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hal atas - - - - - -

suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang - - - - - - - - -

mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti - haknya tersebut, sebagaimana yang - - - - - - - - -

disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar - -

sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila - - Direksi dapat menerima baik atas dasar - - - - -

bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi - - -

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. - - - - - - - -

7. Semua pembatasan, larangan dan - - - - - - - - - - - -

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang - - - -

mengatur hak untuk memindahkan hak atas - - - -

saham dan pendaftaran pemindahan hak atas - -

saham harus tunduk pada peraturan Pasar - - - -

Modal.

8. Pemegang saham yang melakukan permintaan - - - -

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud - - dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a angka iii - - wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) - bulan sejak RUPS jika permintaan - - - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi - atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh - - pengadilan.

9. Xxxxxx dan tata cara pemindahan hak - - - - - - --

atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa - - Efek di tempat dimana saham Perseroan - - - - - -

dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham - - -

Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan

kepada

siapapun juga.

D I R E K S I

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh - - - - - - - --

suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan - - -

dengan kebutuhan Perseroan, sekurang- - - - - - --

kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, - - - - - -

seorang diantaranya diangkat sebagai - - - - - --

Direktur Utama.

2. Persyaratan anggota Direksi wajib - - - - - - - - --

mengikuti ketentuan:

a. UUPT;

b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan peraturan - - perundang-undangan lain yang terkait - - dengan kegiatan usaha Perseroan. - - - - - --

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota - - - - - - -

Direksi adalah orang perseorangan, yang - - - -

memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; - - - - - --

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum - - - - - - - - -

pengangkatan dan selama menjabat: - - - - - -

1) tidak pernah dinyatakan pailit - - - -

2) tidak pernah menjadi anggota - - - - -

Direksi dan/atau anggota Dewan - - -

Komisaris atau anggota Dewan - - - - -

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan - - - - -

dinyatakan pailit; - - - - - - - - - - - - - - -

3) tidak pernah dihukum karena - - - - - -

melakukan tindak pidana yang - - - - -

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor - - - - -

keuangan;

4) tidak pernah menjadi anggota - - - - -

Direksi dan/atau anggota Dewan - - -

Komisaris yang selama menjabat: - - -

a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau - - - -

anggota Dewan Komisaris - - - - -

pernah tidak diterima oleh - -

RUPS atau pernah tidak - - - - - -

memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi - - - - -

dan/atau anggota Dewan - - - - - -

Komisaris kepada RUPS; dan - - -

c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, - - - - - --

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, tidak memenuhi - - - -

kewajiban menyampaikan - - - - - -

laporan tahunan dan/atau - - - -

laporan keuangan kepada OJK. -

d. memiliki komitmen untuk mematuhi - - - - - -

peraturan perundang-undangan, serta - - - tunduk pada ketentuan dalam Kontrak - - - Manajemen yang ditandatangani oleh - - - -

Direksi Perseroan, Dewan Komisaris - - - -

Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; - - dan

f. memenuhi persyaratan lainnya - - - - - - - - -

sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -

pasal ini.

4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana - - - - - - - - -

dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, - -

wajib dimuat dalam surat pernyataan yang - - -

ditandatangani oleh calon anggota Direksi - -

dan surat tersebut disampaikan kepada - - - - - -

Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib -

diteliti dan didokumentasikan oleh - - - - - - - -

Perseroan.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk - melakukan penggantian anggota Direksi yang - tidak memenuhi persyaratan. - - - - - - - - - - - - - - --

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak - - - -

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud - -

pada ayat (2) batal karena hukum sejak - - - - -

anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan - - tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan - - kepada anggota Direksi yang bersangkutan - - - diberitahukan secara tertulis dengan - - - - - --

memperhatikan peraturan perundang-undangan -

yang berlaku.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) - - -

hari kerja terhitung sejak diketahui - - - - - --

pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya atau - - Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang - - - - - - - - -

bersangkutan dalam media pengumuman dengan -

memperhatikan peraturan di bidang Pasar - - - -

Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari - - - -

sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, - - - - - - - - - - - - - - -

memberitahukannya kepada Menteri di bidang -

hukum untuk dicatat sesuai peraturan - - - - - --

perundang-undangan.

8. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk - - dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum - - - -

batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab - - - - - - --

Perseroan.

9. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk - - - - - --

dan atas nama Xxxseroan oleh anggota Direksi

yang tidak memenuhi persyaratan setelah - - - -

batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud - dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah - - dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota - Direksi yang bersangkutan. - - - - - - - - - - - - - - - --

10. Para anggota Direksi diangkat dan - - - - - - - - --

diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS - tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus - disetujui oleh pemegang saham seri A - - - - - --

Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan - - - -

dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini - - - -

berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan - - pemberhentian sementara anggota Direksi. - - - -

11. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan - - - - - -

dan pemberhentian anggota Direksi juga - - - - -

menetapkan saat mulai berlakunya - - - - - - - - - -

pengangkatan dan pemberhentian tersebut. - - -

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka - - - - - -

pengangkatan dan pemberhentian anggota - - - - -

Direksi tersebut mulai berlaku sejak - - - - - --

penutupan RUPS.

12. a. Para anggota Direksi diangkat untuk - - - jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada - - penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan

13. RUPS

syarat tidak boleh melebihi jangka - - - -

waktu 5 (lima) tahun, dengan - - - - - - - - -

memperhatikan peraturan perundang- - - - - -

undangan di bidang Pasar Modal, namun - dengan tidak mengurangi hak dari RUPS - untuk sewaktu-waktu dapat - - - - - - - - - - - -

memberhentikan para anggota Direksi - - -

sebelum masa - jabatannya berakhir. - - - -

Pemberhentian demikian berlaku sejak - -

penutupan RUPS tersebut, kecuali - - - - - -

apabila ditentukan lain oleh RUPS. - - - -

Setelah masa jabatannya berakhir, para - anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. dapat memberhentikan para anggota - - - - -

Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan - - -

alasannya.

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi - - - - - --

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal - - ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara - - -

lain:

a. Tidak/kurang dapat memenuhi - - - - - - - - - -

kewajibannya yang telah disepakati - - - -

dalam kontrak manajemen Direksi - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 - - -

ayat (3) huruf d;

dengan

b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya - - - - -

baik;

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; - - - - - - - - - - -

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya - - - -

xxxxxxxxx sebagai Direksi; - - - - - - - - - - - -

x. Xxnyatakan bersalah dengan putusan - - - -

Pengadilan yang mempunyai kekuatan - - - -

hukum yang tetap;

g. Mengundurkan diri; dan/atau - - - - - - - - - - -

h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan - - - - - -

Perseroan;

15. Keputusan pemberhentian karena alasan - - - - - -

sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini - - -

diambil setelah yang bersangkutan diberi - - -

kesempatan untuk membela diri kecuali ayat -

(14) huruf f dan g.

16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana - - - -

dimaksud pada ayat (14) huruf d dan f pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak - - -

hormat.

17. Antara para anggota Direksi dan antara - - - - -

anggota Direksi dengan anggota Dewan - - - - - --

Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik - menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan

yang timbul karena ikatan perkawinan, - - - - - -

termasuk menantu atau ipar. - - - - - - - - - - - - - -

18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana - - - - - -

dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS - - - -

berwenang memberhentikan salah seorang di - -

antara mereka.

19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji - - - - -

berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh - - -

RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Apabila pada suatu waktu oleh sebab - - - - - - --

apapun terdapat satu jabatan atau lebih - - - -

anggota Direksi lowong: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk - - - - - --

menjalankan pekerjaan anggota Direksi - yang lowong tersebut dengan kekuasaan - dan wewenang yang sama. - - - - - - - - - - - - - -

b. Dengan memperhatikan ketentuan - - - - - - --

peraturan perundang-undangan dan - - - - - -

kebijakan yang berlaku, RUPS wajib - - - -

diselenggarakan untuk mengisi jabatan -

lowong tersebut apabila menyebabkan - - -

anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur - - -

Utama atau direktur lainnya yang - - - - - -

diwajibkan oleh ketentuan peraturan - - - perundang-undangan dan kebijakan yang - berlaku.

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b - - - - -

diselenggarakan paling lambat 90 - - - - - -

(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud - pada huruf b.

21. Dalam hal jabatan Direksi lowong karena - - - -

terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan - - - - - --

penggantinya, maka anggota Direksi yang - - - -

telah berakhir masa jabatannya tersebut - - - -

dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, dengan - - -

ketentuan anggota Direksi yang telah - - - - - --

berakhir masa jabatannya tersebut baru - - - - -

menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan. - -

22. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab - - -

apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu - - - -

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus - - - - - --

diselenggarakan RUPS untuk mengisi - - - -

lowongan jabatan Direksi tersebut. - - - - -

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS - - - -

belum mengisi jabatan Direksi yang - - - -

lowong sebagaimana dimaksud pada huruf

23. a.

a, maka untuk sementara Perseroan - - - - -

diurus oleh Dewan Komisaris, dengan - - -

kekuasaan dan wewenang yang sama. - - - - - -

Seorang anggota Direksi dapat - - - - - - - - -

mengundurkan diri dari jabatannya - - - - -

sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang - - - - -

mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan - - permohonan pengunduran diri secara - - - -

tertulis mengenai maksudnya tersebut - -

kepada Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS - untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 - (sembilan puluh) hari setelah - - - - - - - -

diterimanya surat pengunduran diri - - - -

tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan -

informasi kepada masyarakat dan - - - - - --

menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: - - - - - - - - - - - - -

i. diterimanya permohonan pengunduran - diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan - - - - - --

ii. hasil penyelenggaraan RUPS - - - - - --

sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.

Sebelum pengunduran diri berlaku - - - - - -

efektif, anggota Direksi yang - - - - - - - -

bersangkutan tetap berkewajiban - - - - - --

menyelesaikan tugas dan tanggung - - - - - -

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -

ini dan peraturan perundang-undangan. - -

e. Terhadap anggota Direksi yang - - - - - - - -

mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan - - - - - - --

pertanggungjawabannya sebagai anggota - Direksi sejak pengangkatan yang hingga tanggal disetujuinya pengunduran - - - - - -

dirinya dalam RUPS.

x. Xxxxxxx yang mengundurkan diri baru - - -

bebas dari tanggung jawab setelah - - - - -

memperoleh pembebasan tanggung jawab - -

dari RUPS Tahunan.

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah - - - -

anggota Direksi menjadi kurang dari 2 -

(dua) orang, maka pengunduran diri - - - -

tersebut sah apabila telah ditetapkan - oleh RUPS dan telah diangkat anggota - - Direksi yang baru, sehingga memenuhi - - persyaratan minimal jumlah anggota - - - -

Direksi.

24. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: - - - -

a. pengunduran dirinya telah efektif, - - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) - -

huruf b;

b. meninggal dunia;

x. xxxx jabatannya berakhir; - - - - - - - - - - - -

d. diberhentikan berdasarkan keputusan - -

RUPS;

e. dinyatakan pailit oleh Xxxxxxxxxx Xxxxx yang telah mempunyai kekuatan hukum - - -

yang tetap atau ditaruh di bawah - - - - - -

pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan - Anggaran Dasar ini dan peraturan - - - - - -

perundang-undangan.

25. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada - - - - - - --

ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak - - - -

terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

26. Bagi anggota Direksi yang berhenti - - - - - - - -

sebelum maupun setelah masa jabatannya - - - - -

berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib - - - - - - --

menyampaikan pertanggungjawaban atas - - - - - --

tindakan-tindakannya yang belum diterima - - -

pertanggungjawabannya oleh RUPS. - - - - - - - - - -

27. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat - - - - - - --

diberhentikan untuk sementara oleh Dewan - - -

Komisaris dengan menyebutkan alasannya - - - - -

apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi - - melakukan tindakan yang merugikan Perseroan

atau melalaikan kewajibannya atau terdapat - alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai - - berikut:

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada - - anggota Direksi yang bersangkutan - - - - -

disertai alasan yang menyebabkan - - - - - -

tindakan tersebut dengan tembusan - - - - -

Direksi;

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud - - - -

dalam huruf a disampaikan dalam waktu -

paling lambat 2 (dua) hari kerja - - - - - -

setelah ditetapkannya pemberhentian - - -

sementara tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Anggota Direksi yang diberhentikan - - - -

sementara tidak berwenang menjalankan - pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan - - - -

tujuan Perseroan serta mewakili - - - - - --

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 - - -

(sembilan puluh) hari setelah - - - - - - - -

pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS - untuk mencabut atau menguatkan - - - - - - --

keputusan pemberhentian sementara - - - - -

tersebut.

e. Dengan lampaunya jangka waktu - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - - - -

dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak -

dapat mengambil keputusan, maka - - - - - --

pemberhentian sementara tersebut - - - - - -

menjadi batal.

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c - - - -

berlaku sejak keputusan pemberhentian - sementara oleh Dewan Komisaris sampai - dengan:

1) terdapat keputusan RUPS yang - - - - -

menguatkan atau membatalkan - - - - - -

pemberhentian sementara pada huruf d; atau

2) lampaunya jangka waktu pada huruf -

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada - -

huruf d, anggota Direksi yang - - - - - - - -

bersangkutan diberi kesempatan untuk - -

membela diri.

h. Pemberhentian sementara tidak dapat - - -

diperpanjang atau ditetapkan kembali - -

dengan alasan yang sama, apabila - - - - - -

pemberhentian sementara dinyatakan - - - -

batal sebagaimana dimaksud pada huruf -

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan - - - - - - --

sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka

anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali - - - - - - - -

sebagaimana mestinya. - - - - - - - - - - - - - - - --

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan - - -

pemberhentian sementara, maka anggota - Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

x. Xxxxxxx anggota Direksi yang - - - - - - - - -

diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil - - - -

secara tertulis, maka anggota Direksi - yang diberhentikan sementara tersebut - dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah - - menerima keputusan RUPS. - - - - - - - - - - - - - -

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -

informasi kepada masyarakat dan - - - - - --

menyampaikan kepada OJK mengenai: - - - - - -

1) keputusan pemberhentian sementara; -

dan

2) hasil penyelenggaraan RUPS untuk - - mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut - sebagaimana tersebut pada huruf d, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak - - - - - - - - - -

terselenggaranya RUPS sampai - - - - -

dengan lampaunya jangka waktu - - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf -

e, paling lambat 2 (dua) hari - - - -

kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

28. Anggota Direksi dilarang memangku - - - - - - - - -

jabatan rangkap sebagaimana tersebut di - - - -

bawah ini, yaitu:

a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;

c. jabatan struktural dan fungsional - - - - -

lainnya pada instansi/lembaga - - - - - - - -

pemerintah pusat dan atau daerah; - - - - -

d. pengurus partai politik, anggota DPR, -

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD - - - - - - - - -

kabupaten/kota dan/atau kepala - - - - - - --

daerah/wakil kepala daerah; - - - - - - - - - -

e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD - - -

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota atau calon kepala daerah/wakil kepala - - - - -

daerah;

f. jabatan lain yang dapat menimbulkan - - -

benturan kepentingan; dan/atau - - - - - - --

g. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. - - - -

29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang - - - - -

tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) - - -

pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

- - - - --TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI - - - - --

Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas - - pengurusan Perseroan untuk kepentingan - - - - -

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan - - Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan - - tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ini, - - serta mewakili Perseroan baik di dalam - - - - -

maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan - - - - - -

sebagaimana diatur dalam peraturan - - - - - - - -

perundang-undangan, Anggaran Dasar ini - - - - -

dan/atau Keputusan RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana - - - - - --

dimaksud pada ayat (1), maka: - - - - - - - - - - - - -

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang - - - -

antara lain:

1) Menetapkan kebijakan yang - - - - - - - -

dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan;

2) Mengatur penyerahan kekuasaan - - - -

Direksi untuk mewakili Perseroan -

didalam dan di luar pengadilan - - -

kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu - - -

termasuk pekerja Perseroan baik - -

sendiri-sendiri maupun bersama- - - -

sama dan/atau badan lain; - - - - - - - -

3) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja - - - -

Perseroan berdasarkan peraturan - -

perundang-undangan yang berlaku; - -

4) Mengangkat dan memberhentikan - - - -

pekerja Perseroan berdasarkan - - - -

peraturan kepegawaian Perseroan - - dan peraturan perundang-undangan - yang berlaku;

5) Mengangkat dan memberhentikan - - - -

Sekretaris Perusahaan dan/atau - - -

Kepala Satuan Pengawas Internal - -

dengan persetujuan Dewan - - - - - - - -

Komisaris;

6) Menghapusbukukan piutang macet - - -

dengan ketentuan sebagaimana - - - - -

diatur dalam Anggaran Dasar ini - - dan yang selanjutnya dilaporkan - - kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam - - - - - -

Laporan Tahunan;

7) Tidak menagih lagi piutang bunga, - denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam

rangka restrukturisasi dan/atau - -

penyelesaian piutang serta - - - - - --

perbuatan perbuatan lain dalam - - -

rangka penyelesaian piutang - - - - - -

Perseroan dengan kewajiban - - - - - --

melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara - - - - -

pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

8) Melakukan segala tindakan dan - - - - -

perbuatan lainnya mengenai - - - - - --

pengurusan maupun pemilikan - - - - - -

kekayaan Perseroan, mengikat - - - - -

Perseroan dengan pihak lain - - - - - -

dan/atau pihak lain dengan - - - - - --

Perseroan, serta mewakili - - - - - - --

perseroan di dalam dan di luar - - -

pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan - - - - - - - - -

pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- - undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;

b. Direksi berkewajiban untuk: - - - - - - - - - -

1) Mengusahakan dan menjamin - - - - - - - -

terlaksananya usaha dan kegiatan - Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya; - -

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana - -

Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan - - - - - --

Perseroan dan rencana kerja - - - - - -

lainnya serta perubahannya untuk - disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan - - - - -

Komisaris berkenaan dengan ayat - -

ini dapat ditetapkan setelah - - - - -

mendapatkan persetujuan Pemegang -

Saham Seri A Dwiwarna atau - - - - - --

kuasanya;

3) Membuat Daftar Pemegang Saham, - - -

Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;

4) Membuat Laporan Tahunan yang - - - -

antara lain berisi Laporan - - - - - --

Keuangan sebagai wujud - - - - - - - - - -

pertanggungjawaban pengurusan - - - -

Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud - - -

dalam Undang-undang tentang - - - - - -

Dokumen Perusahaan; - - - - - - - - - - - - - -

5) Menyusun Laporan Keuangan dalam - -

angka 4 di atas berdasarkan - - - - - -

Standar Akutansi Keuangan untuk - -

diaudit;

setelah ditelaah oleh Dewan - - - - - -

Komisaris dalam jangka waktu - - - - -

paling lambat 5 (lima) bulan - - - - -

setelah tahun buku Perseroan - - - - -

berakhir kepada Pemegang Saham - - -

untuk disetujui dan disahkan dalam RUPS;

7) Memberikan penjelasan kepada RUPS -

mengenai Laporan Tahunan; - - - - - - --

8) Menyampaikan Neraca dan Laporan - - Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri di bidang - - - -

hukum sesuai dengan ketentuan - - - -

peraturan perundang-undangan; - - - - -

9) Menyusun laporan lainnya yang - - - -

diwajibkan oleh ketentuan - - - - - - --

peraturan perundang-undangan, - - - -

termasuk namun tidak terbatas pada laporan triwulanan dan tahunan - - -

terkait pelaksanaan Program - - - - - -

Tanggung Jawab Sosial dan - - - - - - --

Lingkungan;

10) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat - - - -

Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan - - - - -

dokumen keuangan perseroan - - - - - --

sebagaimana dimaksud pada huruf b

butir 4) dan 5) ayat ini, dan - - - -

dokumen perseroan lainnya; - - - - - - --

11) Menyimpan di tempat kedudukan - - - -

perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham, Risalah Rapat - - - -

Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan - - - - -

dokumen keuangan Perseroan serta -

dokumen Perseroan lainnya; - - - - - - --

12) Mengadakan dan memelihara - - - - - - --

pembukuan

dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan;

13) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip - - pengendalian intern, terutama - - - -

fungsi pengurusan, pencatatan, - - -

penyimpanan, dan pengawasan; - - - - -

14) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan - - - - -

ketentuan yang berlaku, serta - - - -

laporan lainnya setiap kali - - - - - -

diminta oleh Dewan Komisaris - - - - -

dan/atau pemegang saham Seri A - - -

Dwiwarna, dengan memperhatikan - - -

peraturan perundang-undangan - - - - -

khususnya peraturan di bidang - - - -

Pasar Modal berlaku; - - - - - - - - - - - -

15) Menyiapkan susunan organisasi - - - -

Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;

16) Memberikan penjelasan tentang - - - -

segala hal yang ditanyakan atau - - yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan/atau - diminta Pemegang Saham Seri A - - - -

Dwiwarna (yang dilakukan melalui - atau dikoordinasikan oleh kuasa - - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna) - - dengan memperhatikan peraturan - - -

perundang undangan khususnya - - - - -

peraturan di bidang Pasar Modal - -

berlaku;

17) Menjalankan kewajiban-kewajiban - - lainnya sesuai dengan ketentuan - - yang diatur dalam Anggaran Dasar - ini dan ditetapkan oleh RUPS; - - - - -

18) Memenuhi dan melaksanakan - - - - - - --

tindakan-tindakan dalam rangka - - -

memenuhi hak-hak pemegang saham - -

seri A Dwiwarna sebagaimana - - - - - -

tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) - -

huruf c Anggaran Dasar ini. - - - - - --

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi - - - - - --

wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian

dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, -

kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. - -

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan - - - - - -

peraturan perundang-undangan serta wajib - - -

melaksanakan prinsip-prinsip - - - - - - - - - - - - - -

profesionalisme, efisiensi, transparansi, - -

kemandirian, akuntabilitas, - - - - - - - - - - - - - - -

pertanggungjawaban serta kewajaran. - - - - - - --

5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan - -

tugas dan tanggung jawab sebagaimana - - - - - --

dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, -

penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, - - -

untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang - - - - - --

berlaku.

6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung - - - -

jawab penuh secara tanggung renteng - - -

atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota - Direksi yang menjalankan tugasnya. - - - - -

b. Anggota Direksi tidak dapat - - - - - - - - - -

dipertanggungjawabkan atas kerugian - - -

Perseroan sebagaimana dimaksud pada - - -

huruf a, apabila dapat membuktikan: - - - -

1. kerugian tersebut bukan karena - - -

kesalahan atau kelalaiannya; - - - - -

itikad

2. telah melakukan pengurusan dengan

baik dan kehati-hatian - - - -

untuk kepentingan dan sesuai - - - - -

dengan maksud dan tujuan - - - - - - - -

Perseroan;

3. tidak mempunyai benturan - - - - - - - -

kepentingan baik langsung maupun -

tidak langsung atas tindakan - - - - -

pengurusan yang mengakibatkan - - - -

kerugian; dan

4 telah mengambil tindakan untuk - - --

mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. - - - - - - - - - - - - - -

7. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah - - ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: - - - - - - - - - -

a) Melepaskan/memindahtangankan - - - - -

dan/atau mengagunkan aset - - - - - - --

Perseroan dengan nilai melebihi - -

jumlah tertentu yang - - - - - - - - - - - -

ditetapkanoleh Dewan Komisaris, - - kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan - peraturan di bidang pasar modal; -

b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam - - - - -

bentuk kerjasama operasi (KSO) - - -

kerjasama usaha (KSU), kerjasama - lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and - -

Operate/BTO), Bangun Guna Milik - - (Build, Operate and Own/BOO) dan - perjanjian - perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang - - - jangka waktunya ataupun nilainya - melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c) Menetapkan dan mengubah logo - - - -

Perseroan;

d) Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; - -

e) Melakukan penyertaan modal, - - - -

melepaskan penyertaan modal - - - - - -

termasuk perubahan stuktur - - - - - --

permodalan dengan nilai tertentu - yang ditetapkan Dewan Komisaris - - pada perseroan lain, anak - - - - - - --

perusahaan, dan perusahaan - - - - - --

patungan yang tidak dalam rangka -

penyelamatan piutang dengan - - - - - -

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

f) Mendirikan anak perusahaan - - - - - -

dan/atau perusahaan patungan - - - - -

dengan nilai tertentu yang - - - - - --

ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

g) Mengusulkan wakil Perseroan untuk

menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak - - - - - - --

perusahaan yang memberikan - - - - - --

kontribusi signifikan kepada - - - - -

Perseroan dan/atau bernilai - - - - - -

strategis yang ditetapkan oleh - - -

Dewan Komisaris.

h) Melakukan penggabungan, - - - - - - - - - -

peleburan, pengambilalihan, - - - - - -

pemisahan, dan pembubarananak - - - -

perusahaan dan perusahaan - - - - - - --

patungandengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;

i) Mengikat Perseroan sebagai - - - - - - -

penjamin (borg atau avalist) - - - - -

dengan nilai tertentu yang - - - - - --

ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.

j) Menerima pinjaman jangka - - - - - - - -

menengah/panjang dan memberikan - - pinjaman jangka menengah/panjang - dengan nilai tertentu yang - - - - - --

ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

k) Memberikan pinjaman jangka - - - - - - - -

pendek/menengah/ panjang yang - - - -

tidak bersifat operasional, - - - - - -

kecuali pinjaman kepada anak - - - - -

perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

l) Menghapuskan dari pembukuan - - - - - -

terhadap piutang macet dan - - - - - --

persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang - - - - - - - -

ditetapkan oleh Dewan Komisaris; - -

m) Melakukan tindakan-tindakan yang - - termasuk dalam Transaksi Material sebagaimana ditetapkan oleh - - - - - -

peraturan perundang-undangan di - - bidang Pasar Modal dengan nilai - - tertentu yang ditetapkan Dewan - - -

Komisaris, kecuali tindakan - - - - - -

tersebut termasuk dalam Transaksi Material yang dikecualikan oleh - - peraturan perundang-undangan di - - bidang Pasar Modal; - - - - - - - - - - - - - -

n) Tindakan-tindakan yang belum - - - - -

ditetapkan dalam RKAP; - - - - - - - - - - -

o) Melepaskan hak atas izin usaha - --

pertambangan operasi produksi atau hak atas izin usaha pertambangan - - dalam bentuk lain yang sah yang - - sudah memasuki tahap operasi - - - - -

produksi.

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus - - - -

berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), -

(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan -

(m) ayat ini dengan batasan dan/atau - - kriteria tertentu, serta huruf (d), (n) dan (o), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A - - - - -

Dwiwarna.

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria - - -

oleh Dewan Komisaris dalam ayat 7(i) - - dan 7(ii) pasal ini dilakukan setelah - mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud - - pada poin (ii) dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak. - - - - - --

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud -

pada huruf (b) ayat ini sepanjang - - - - -

diperlukan dalam rangka pelaksanaan - - -

kegiatan usaha utama yang lazim - - - - - --

dilakukan dalam bidang usaha yang - - - - -

bersangkutan dengan memperhatikan - - - - -

ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memerlukan Dewan Komisaris - - - - - -

dan/atau RUPS.

8. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) - - - -

hari sejak diterimanya permohonan atau - - - - -

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari -

Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan - - keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini.

9. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau - -

b. menjadikan jaminan utang kekayaan - - - - -

Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh - -

persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan - - -

dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik - - yang berkaitan satu samalain maupun tidak, - kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha - - -

Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. - - - - - - - - - -

10. a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya - dapat dilakukan oleh Direksi setelah - mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS - - - untuk :

1) Melakukan tindakan-tindakan yang - - termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh - - - - - -

peraturan perundang-undangan di - - bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali - - - - - --

tindakan tersebut termasuk dalam -

Transaksi Material yang - - - - - - - - -

dikecualikan oleh peraturan - - - - - -

perundang-undangan yang berlaku di

bidang

Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - -

2) Melakukan transaksi yang - - - - - - - -

mengandung benturan kepentingan - -

sebagaimana ditentukan dalam - - - - -

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal. - - - - - - - - - -

3) Melakukan transaksi lain guna - - - -

memenuhi peraturan perundang- - - - - -

undangan yang berlaku di Pasar - - -

Modal.

b. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) - - - hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, - - Dewan Komisaris tidak memberikan - - - - - -

tanggapan tertulis, maka RUPS dapat - - -

memberikan keputusan tanpa adanya - - - - -

tanggapan tertulis dari Dewan - - - - - - - -

Komisaris.

11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada - - ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan - sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum - tersebut beritikad baik. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap - - tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain - - kepada Direksi selain yang diatur dalam - - - -

Anggaran Dasar ini.

13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam - - - -

Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan - - - - -

Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama - - - -

Direksi serta mewakili Perseroan sesuai - - - -

dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan - - - - - -

keputusan Direksi, dengan tetap - - - - - - - - - - -

memperhatikan dan tunduk pada ketentuan - - - -

Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.

15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam - - - - - - --

kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama - - -

berhak dan berwenang bertindak untuk dan - - -

atas nama Direksi serta mewakili Perseroan -

baik di dalam maupun di luar Pengadilan. - - - -

16. Apabila Direktur Utama tidak ada atau - - - - - -

berhalangan karena sebab apapun, hal mana - - tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, - - Direktur Utama menunjuk secara tertulis - - - -

salah satu anggota Direksi yang berwenang - - bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. - - - -

17. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan - - -

penunjukan, maka anggota Direksi yang - - - - - -

terlama dalam jabatan berwenang bertindak - -

untuk dan atas nama Direksi serta - - - - - - - - -

melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama. - - - -

18. Direksi untuk perbuatan tertentu atas - - - - - -

tanggung jawabnya sendiri, berhak pula - - - - -

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya - atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat - - kuasa.

19. Pembagian tugas dan wewenang setiap - - - - - - --

anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas - - dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan - - berdasarkan keputusan Direksi. - - - - - - - - - - -

20. Direksi dalam mengurus Perseroan - - - - - - - - -

melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh - -

RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan - - -

peraturan perundang-undangan dan/atau - - - - - -

Anggaran Dasar ini.

21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili - - - -

Perseroan apabila:

a. Terdapat perkara di Pengadilan antara - Perseroan dengan anggota Direksi yang - bersangkutan; atau

b. Anggota Direksi yang bersangkutan - - - - -

mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan - - - - - - - - - -

22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam ayat (21) yang berhak - - - - - --

mewakili Perseroan adalah: - - - - - - - - - - - - - - - --

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak - - - -

mempunyai benturan kepentingan dengan -

Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh - - - - -

	anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau	- - - - - - - -
x.	Xxxxx lain yang ditunjuk oleh RUPS	- - - -
	dalam hal seluruh anggota Direksi Dewan Komisaris mempunyai benturan	atau - - - -
	kepentingan dengan Perseroan. - - - - - - - - -

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi - - - - -

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -

dalam setiap bulan.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi - - - - -

bersama Dewan Komisaris secara berkala - - - - -

paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat - - - - - - - -

dilakukan setiap waktu apabila: - - - - - - - - - - - -

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

b. atas permintaan tertulis dari seorang -

atau lebih anggota Dewan Komisaris. - - -

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus - - - - - - - - - - -

dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -

mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

5. a.

Pemanggilan Rapat Direksi harus - - - - - --

dilakukan secara tertulis dan - - - - - - - -

disampaikan atau diserahkan langsung - - kepada setiap anggota Direksi dengan - - tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir - - -

atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 - - -

(lima) hari sebelum rapat diadakan, - - -

dengan tidak memperhitungkan tanggal - -

pemanggilan dan tanggal rapat atau - - - -

dalam waktu yang lebih singkat jika - - -

dalam keadaan mendesak. - - - - - - - - - - - - - -

b. Pemanggilan seperti di atas tidak - - - - -

diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau - apabila semua anggota Direksi hadir - - -

dalam rapat.

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada - - - - - --

ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Rapat Direksi dapat - diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik - - - -

Indonesia atau di tempat kegiatan usaha - - - -

Perseroan.

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh - - - - - - - - -

Direktur Utama.

8. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir - - - - - --

10.

11.

atau berhalangan, maka salah seorang - - - - - --

Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan - - - -

penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatansebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi. - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam hal Direktur yang paling lama - - - - - - --

menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -

lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur - - -

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak - - - - - -

sebagai pimpinan Rapat Direksi. - - - - - - - - - - -

Seorang anggota Direksi dapat diwakili - - - - -

dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota - - - - -

Direksi lain berdasarkan surat kuasa. - - - - - -

Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. - - - - - - - - - -

Anggota Direksi yang berhalangan untuk - - - - -

menghadiri suatu Rapat Direksi dapat - - - - - --

mengajukan pendapatnya secara tertulis dan - ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi - lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi - - -

tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang akan - - - - -

dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap - sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah - - dalam Rapat Direksi.

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak - - - - - - --

mengambil keputusan yang mengikat apabila - - dihadiri dan atau diwakili olehlebih dari - - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah - - - - - -

anggota Direksi.

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu - - - - - - - -

usulan, maka dilakukan pemilihan ulang - - - - -

sehingga salah 1 (satu usulan memperoleh - - -

suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -

dari jumlah suara yang dikeluarkan. - - - - - - --

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil - - - - - -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -

keputusan berdasarkan musyawarah untuk - - - - -

mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang sah yang - - - - -

dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. - -

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan - - - - -

tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah - - -

dalam rapat tersebut.

17. Suara blanko (abstain) dianggap - - - - - - - - - - -

menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. - - - - - - - - - - - - - -

18. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - --

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara - - - mengenai hal lain dilakukan secara lisan, - - kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa - - ada keberatan berdasarkan suara terbanyak - - dari yang hadir.

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang - - - ditunjuk oleh Ketua Rapat serta - - - - - --

kemudian ditandatangani oleh seluruh - -

anggota Direksi yang hadir dan - - - - - - --

disampaikan kepada seluruh anggota - - - -

Direksi.

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang - - -

ditunjuk oleh Ketua Rapat serta - - - - - - -

kemudian ditandatangani oleh seluruh - -

anggota Direksi dan anggota Dewan - - - - -

Komisaris yang hadir dan disampaikan - -

kepada seluruh anggota Direksi dan - - - -

anggota Dewan Komisaris. - - - - - - - - - - - - -

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi - - - -

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -

tidak menandatangani hasil rapat - - - - - -

20. a.

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -

huruf b, yang bersangkutan wajib - - - - - -

menyebutkan alasannya secara tertulis - dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. - - - - - - - - - - - - - - - - --

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib - - - - - - - - - - - -

didokumentasikan oleh Perseroan. - - - - - -

Risalah Rapat Direksi merupakan bukti - yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan - yang diambil dalam Rapat yang - - - - - - - --

bersangkutan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan - - semua anggota Direksi memberikan - - - - --

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani - - persetujuan tersebut. - - - - - - - - - - - - - - - --

Keputusan yang diambil dengan cara - - - -

demikian mempunyai kekuatan yang sama - dengan keputusan yang diambil dengan - - sah dalam Rapat Direksi. - - - - - - - - - - - - - -

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat - - - - - -

menghadiri rapat secara fisik, maka anggota

Direksi dapat menghadiri rapat dengan - - - - - -

melalui media telekonferensi, video - - - - - - --

konferensi, atau sarana media elektronik - - -

lainnya sesuai dengan ketentuan yang - - - - - - -

berlaku.

22. Setiap anggota Direksi yang secara - - - - - - --

pribadi dengan cara apapun, baik secara - - - -

langsung maupun secara tidak langsung, - - - - -

mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam - - mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya - harus dinyatakansifat kepentingannya dalam - suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak - - - -

berhak untuk ikut dalam mengambil suara - - - -

mengenai hal yang berhubungan dengan - - - - - - -

transaksi atau kontrak tersebut. - - - - - - - - - - -

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR “PT BUKIT ASAM Tbk”

Document Metadata