RENCANA KERJA
RENCANA KERJA
2023
RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
Jl. Xxxxxxxxxx No.19 Yogyakarta
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2022
KATA PENGANTAR
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja (Renja) DLHK DIY Tahun 2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Renja merupakan bagian dari tahapan penyusunan Renja. Renja DLHK DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan standarisasi penamaan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 β 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja DLHK DIY Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir program, kegiatan, subkegiatan pada periode RKPD DIY Tahun 2023 yang berkaitan dengan bidang urusan lingkungan hidup dan bidang urusan kehutanan.
Renja DLHK DIY ini disusun berdasarkan pada kemampuan dan potensi yang dimiliki DLHK DIY dalam mewujudkan kelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, pada tahun 2023 perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang mengalami kelesuan dampak dari pandemi tersebut.
Kami menyadari, bahwa penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2022 ini kami sampaikan terima kasih.
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,
Xx. Xx. Xxxxxxx Xxxxx Xxx, X.Xx NIP. 196509041992031017
DAFTAR ISI
4. 1.4 Sistematika Penulisan 1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2-1
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2021 2-1
6. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-46
7. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-52
8. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2-56
9. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-92
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1
10. 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3-1
11. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-4
12. 3.3 Program dan Kegiatan 3-5
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1
13. 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 4-1
BAB 5 PENUTUP 5-1
14. 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja OPD 5-1
15. 5.2 Kaidah Pelaksanaan 5-1
16. 5.3 Rencana Tindak Lanjut 5-2
Tabel 2-1 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021 2-1
Tabel 2-2 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021 2-2
Tabel 2-3 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2021 2-6
Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-11
Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah
Tabel 2-6 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan 2-51
Tabel 2-7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2-57
Tabel 2-8 Usulan Program dan Kegiatan yang Masuk melalui Forum OPD DLHK DIY 2-92
Tabel 3-1 Penyandingan tema kebijakan nasional tahun 2023 dengan tema kebijakan
daerah tahun 2023 3-2
Tabel 3-2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 2023 - 2026 3-3
Tabel 3-3 Indikator Kinerja Utama Pemda DIY Tahun 2023 - 2026 3-4
Tabel 3-4 Sasaran Strategis DLHK DIY Tahun 2023 3-4
Tabel 3-5 Indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 3-4
Tabel 3-6 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta 3-1
Tabel 4-1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023 4-1
BAB 1 PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023 β 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 β 2026. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah maka masing
β masing perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan dokumen Renja adalah sebagai berikut:
1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah
5. Perumusan
6. Penetapan
Menindaklanjuti Surat Edaran Pemerintah Daerah DIY Nomor 050/1933 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka disusunlah Rancangan Renja dan Renja DLHK DIY Tahun 2023. Dokumen Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini nantinya disempurnakan menjadi dokumen Renja yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.
Penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 β 2024,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 β 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 TAhun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat DAerah Tahun 2023 - 2026;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Maksud dari penyusunan Renja DLHK DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam RPD DIY Tahun 2023
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPD serta keselarasan program/kegiatan/subkegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya
3. Sebagai pembanding dalam mengukur kinerja instansi
Sedangkan tujuan disusunnya Renja DLHK DIY tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 yang sedang berjalan. Nantinya dokumen Renja DLHK DIY Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan DLHK DIY khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.
Sistematika penulisan Renja DLHK DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari:
1.1. Latar Belakang;
Mengemukakan pengertian ringkas tentang kronologi proses penyusunan Renja DLHK DIY, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
1.2. Landasan Hukum;
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya termasuk yang mengatur tentang struktur organisasi DLHK DIY dan UPT di bawahnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLHK DIY
1.3. Maksud dan Tujuan;
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DLHK DIY
1.4. Sistematika Penulisan
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Bab ini terdiri dari:
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu β isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Diawali dengan penelaahan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang kemudian dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Bab ini terdiri dari:
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
Penelaahan terhadap RPJP, RPJMN, RKP dan disandingkan dengan RPJMD, RKPD ditambah penelaahan Renstra instansi vertikal yang terkait dengan tugas dan fungsi DLHK DIY
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLHK DIY
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY Tahun 2022. Bab ini terdiri dari:
4.1. Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 dan prakiraan maju rencana tahun 2023 Merupakan visualisasi detil dalam bentuk tabel rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
BAB 5 PENUTUP
Berisikan uraian penutup yang terdiri dari:
5.1. Catatan penting dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
5.2. Kaidah Pelaksanaan;
Merupakan kaidah β kaidah yang disusun agar pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja DLHK DIY Tahun 2022 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel
5.3. Rencana Tindak Lanjut
Hal β hal yang perlu menjadi perhatian terkait tindaklanjut dokumen Renja sebagai bahan acuan dalam proses penganggaran
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2021
Pada Tahun Anggaran 2021 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. Rp89.522.403.388,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan menjadi Rp. Rp82.682.830.180,-. Rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2-1 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021
Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan (Rp) | Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4 | PENDAPATAN DAERAH | |||||
4 | 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp.0.000.000.000 | |
4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | Rp.0.000.000.000 |
4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp.2.144.782.100 | Rp.932.844.600 | (Rp.1.211.937.500) |
Jumlah Pendapatan | Rp. 00.000.000.000 | Rp. 00.000.000.000 | Rp.0.000.000.000 | |||
5 | BELANJA DAERAH | |||||
5 | 1 | BELANJA OPERASI | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | (Rp.0.000.000.000) | |
5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | (Rp.0.000.000.000) |
5 | 1 | 02 | Belanja Xxxxxx dan Jasa | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | Rp.0.000.000.000 |
5 | 1 | 05 | Belanja Hibah | Rp.3.392.854.750 | Rp.3.002.878.250 | Rp.389.976.500 |
5 | 2 | BELANJA MODAL | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | (Rp.000.000.000) | |
5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | (Rp.000.000.000) |
5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp.187.700.000 | Rp.187.700.000 | 0 |
5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp.955.375.000 | Rp.615.405.000 | (Rp.339.970.000) |
5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp.136.000.000 | Rp.145.160.000 | (Rp.9.160.000) |
Jumlah Belanja | Rp89.522.403.388 | Rp82.682.830.180 | (Rp.6.839.573.208) | |||
Total Surplus/(Defisit) | Rp.00.000.000.000 | Rp.00.000.000.000 | (Rp8.020.807.558) | |||
2-1
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
Dari total anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 atau sebesar 90,,91 %. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
Tabel 2-2 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2021
Kode | Program Sub Kegiatan | Keuangan | ||
Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | ||
2.11.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 95,43 |
2.11.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 135.593.000 | 131.858.000 | 97,25 |
2.11.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139.098.000 | 138.100.590 | 99,28 |
2.11.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 00.000.000.000 | 36.171.253.060 | 96,09 |
2.11.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 862.118.000 | 819.934.984 | 95,11 |
2.11.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2.090.000 | 2.041.600 | 97,68 |
2.11.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 26.970.000 | 25.486.900 | 94,50 |
2.11.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.254.000 | 30.187.000 | 99,78 |
2.11.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 97.920.000 | 97.763.600 | 99,84 |
2.11.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.673.000 | 19.931.500 | 96,41 |
2.11.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 92.070.000 | 88.090.000 | 95,68 |
2.11.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7.500.000 | 6.540.000 | 87,20 |
2.11.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 171.252.000 | 169.885.284 | 99,20 |
2.11.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 559.735.000 | 483.111.900 | 86,31 |
2.11.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 7.320.000 | 7.315.000 | 99,93 |
2.11.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 669.001.692 | 458.559.212 | 68,54 |
2.11.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 195.440.000 | 195.077.000 | 99,81 |
2.11.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 17.239.000 | 13.013.998 | 75,49 |
Kode | Program Sub Kegiatan | Keuangan | ||
Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | ||
2.11.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 774.138.200 | 653.619.551 | 84,43 |
2.11.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 182.510.000 | 178.507.000 | 97,81 |
2.11.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.158.193.000 | 1.148.791.356 | 99,19 |
2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 411.944.250 | 375.133.750 | 91,06 |
2.11.02.1.02.04 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | 411.944.250 | 375.133.750 | 91,06 |
2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3.228.935.000 | 1.072.962.150 | 33,23 |
2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 151.866.000 | 139.371.000 | 91,77 |
2.11.03.1.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | 2.413.400.000 | 307.890.000 | 12,76 |
2.11.03.1.02.01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | 663.669.000 | 625.701.150 | 94,28 |
2.11.04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 1.737.031.500 | 1.504.721.300 | 86,63 |
2.11.04.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 261.175.000 | 232.575.300 | 89,05 |
2.11.04.1.01.04 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1.475.856.500 | 1.272.146.000 | 86,20 |
2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 196.818.000 | 175.213.500 | 89,02 |
2.11.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 104.288.000 | 99.308.500 | 95,23 |
2.11.06.1.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 65.750.000 | 65.225.000 | 99,20 |
Kode | Program Sub Kegiatan | Keuangan | ||
Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | ||
2.11.06.1.01.04 | Xxxxxxxxxx dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | 26.780.000 | 10.680.000 | 39,88 |
2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 420.279.000 | 387.584.250 | 92,22 |
2.11.09.1.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 420.279.000 | 387.584.250 | 92,22 |
2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 90,81 |
2.11.11.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | 327.253.000 | 286.832.095 | 87,65 |
2.11.11.1.01.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 88,55 |
2.11.11.1.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 6.267.200.000 | 5.935.597.800 | 94,71 |
2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | 3.679.767.000 | 3.361.354.256 | 91,35 |
2.22.08.1.08.02 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | 3.305.141.000 | 3.054.831.028 | 92,43 |
2.22.08.1.09.23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | 374.626.000 | 306.523.228 | 81,82 |
3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 9.688.351.300 | 8.685.374.874 | 89,65 |
3.28.03.1.03.01 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | 779.315.500 | 612.591.500 | 78,61 |
3.28.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | 445.368.000 | 362.900.000 | 81,48 |
3.28.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | 340.451.000 | 304.177.663 | 89,35 |
3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | 560.771.500 | 509.496.500 | 90,86 |
3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | 183.624.000 | 181.851.000 | 99,03 |
3.28.03.1.06.01 | Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati | 4.155.982.500 | 3.996.352.022 | 96,16 |
Kode | Program Sub Kegiatan | Keuangan | ||
Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (%) | ||
3.28.03.1.06.03 | Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya | 2.558.977.550 | 2.092.225.367 | 81,76 |
3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 209.838.000 | 199.918.022 | 95,27 |
3.28.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | 14.410.000 | 14.358.200 | 99,64 |
3.28.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | 6.831.000 | 6.644.600 | 97,27 |
3.28.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | 432.782.250 | 404.860.000 | 93,55 |
3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 367.615.000 | 366.731.700 | 99,76 |
3.28.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 223.017.000 | 222.145.700 | 99,61 |
3.28.04.1.01.06 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi | 144.598.000 | 144.586.000 | 99,99 |
3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 3.204.154.000 | 3.002.692.000 | 93,71 |
3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | 15.710.000 | 14.623.000 | 93,08 |
3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | 3.188.444.000 | 2.988.069.000 | 93,72 |
00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 90,91 | ||
Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 bidang urusan, 10 program dengan 18 indikator kinerja program, 21 kegiatan, 50 subkegiatan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga turut mengampu urusan keistimewaan bidang urusan kebudayaan sebanyak 1 program, 2 kegiatan, 2 subkegiatan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
Tabel 2-3 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2021
No | Program | Indikator Kinerja (Program) | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
1 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam | Batang | 000000 | 000000 | 000,08 |
2 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase kawasan hutan tertata | % | 90,68 | 91,04 | 100,40 |
3 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota | % | 100 | 100 | 100,00 |
4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota | usaha/kegiatan | 75 | 89 | 118,67 |
5 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah sumber pencemar air sungai (point source ) yang ditangani di 10 sungai | usaha/kegiatan | 237 | 246 | 103,80 |
6 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah sumber pencemar air sungai ( non point source ) | Lokasi | 120 | 125 | 104,17 |
7 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Penurunan kerusakan hutan | % | 0,1 | 2,15 | 2.150,00 |
8 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha) | Hektar | 000 | 000 | 000,00 |
9 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional | ton/hari | 720 | 794,09 | 110,29 |
No | Program | Indikator Kinerja (Program) | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
10 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kawasan hutan tertata | % | 90,68 | 91,04 | 100,40 |
11 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat | % | 2 | 4 | 200,00 |
12 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | persentase hutan konservasi terkelola | % | 76,97 | 76,97 | 100,00 |
13 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Rasio pemanfaatan sumber daya hutan | Rasio | 86,65 | 86,68 | 100,03 |
14 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup | Penghargaan | 3 | 10 | 333,33 |
15 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY | % | 52,5 | 45 | 85,71 |
16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | % | 100 | 100 | 100,00 |
17 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | % | 100 | 100 | 100,00 |
18 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | % | 100 | 100 | 100,00 |
19 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Prosentase Peningkatan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan | % | 16,8 | 16,8 | 100,00 |
Dari 18 indikator kinerja program, terdapat 17 indikator yang melampaui target, dan 1 indikator yang belum memenuhi target. Realisasi Indikator Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda
DIY pada tahun 2021 sebesar 45 %1 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 52,5 %. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan para pemilik usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2022, diperoleh faktor β faktor sebagai berikut:
1. Faktor β faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan:
a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular, Dana Alokasi Khusus maupun Dana Keistimewaan;
b. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
c. Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;
d. Adanya dukungan teknologi yang memungkinkan penyelenggaraan program kegiatan dilakukan secara daring
2. Faktor β faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan:
a. Tingginya laju timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat yaitu pada tahun 2021 mencapai 1659,3633 ton/hari melebihi kapasitas daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan
b. Berdasarkan perhitungan kualitas air sungai diketahui bahwa sepuluh sungai yang ada di DIY kondisinya tercemar dengan 3 kategori: Tercemar Ringan-Sedang (Sungai Winongo,Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Konteng); Tercemar Ringan- Berat (Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Bulus); dan Tercemar Sedang-Berat (Sungai Bedog, Oyo, Belik)
c. Tingginya laju pertumbuhan penduduk berdampak pada tingginya permintaan akan lahan untuk kebutuhan tempat tinggal sehingga semakin banyak lahan terbuka (nonbuilt-up area), termasuk lahan pertanian, banyak yang dikonversi untuk dijadikan lahan permukiman
d. Masih belum optimalnya upaya penanganan lahan kritis dan tingginya alih fungsi lahan;
1 Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi sebanyak 36 usaha dan/atau kegiatan sedangkan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 88 usaha dan/atau kegiatan sehingga persentase tingkat ketaatan adalah sebesar 45%
e. Kondisi tegakan hutan di DIY yang merupakan hasil gerakan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001-2003 telah cukup memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi rawan pencurian kayu terlebih di masa Pandemi Covid 19;
f. Eksistensi hutan rakyat yang tergerus oleh maraknya alih fungsi menjadi lahan permukiman.
3. Dalam rangka mengantisipasi faktor β faktor penghambat tersebut hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Seperti yang diamanatkan di dalam Jakstrada DIY dan Jakstrada Kabupaten/Kota bahwa untuk mencapai target pengurangan sampah hingga sebesar 30% pada tahun 2025 maka perlu penerapan yang lebih intensif aktivitas pengurangan dan penanganan sampah sejak dari sumber/hulu. Beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah sejak dari tingkat kalurahan dengan memberdayakan Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis Reuse Reduce Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat. Sementara dari segi penanganan di hilir maka perlu realisasi penerapan teknologi pengolahan sampah modern di TPA Regional.
b. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah peningkatan kualitas air dengan cara mengidentifikasi sumber - sumber pencemar dan melakukan pembinaan terhadap pelaku/usaha kegiatan agar lebih tertib dan disiplin dalam mengelola limbahnya, melakukan kegiatan bersih sungai secara rutin, mengadakan penyedotan jamban secara berkala, pembangunan IPAL Komunal untuk limbah domestik, serta optimalisasi dan perbesaran sistem jaringan IPAL Komunal menuju IPAL Sewon. Sedangkan dari sisi peningkatan kuantitas air sungai dengan menghidupkan kembali mata air yang ada di sekitar sungai. Dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan sehingga meminimalisasi dampaknya terhadap organisme maupun lingkungan.
c. Untuk mengatasi persoalan akibat alih fungsi lahan antara lain dengan koordinasi lintas sektor dengan leading sector dari DPTR DIY untuk melakukan audit tata ruang dengan memantau secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang, melibatkan DPKP DIY dalam penentuan lahan persawahan yang dilindungi yang tercantum dalam RTRW dan RDTR sedangkan DLHK DIY mengeluarkan persetujuan lingkungan untuk pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang mendasarkan pada kesesuaian ruang, serta serta mengurangi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun dengan memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah dan percontohan pertanian modern. Di samping itu sebagai upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau, pembuatan sumur resapan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah.
d. Optimalisasi upaya penanganan degradasi lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan konservasi untuk penanganan lahan kritis dan lahan potensial kritis;
e. Intensifikasi patroli pengamanan hutan di seluruh unit pengelolaan di tingkat tapak dan meningkatkan Kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan hutan dalam pengamanan hutan;
f. Hingga tahun 2021, terdapat 26 orang penyuluh kehutanan yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani hutan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan rakyat
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Ketidaktercapaian program dan kegiatan mempengaruhi ketercapaian sasaran
strategis khususnya sasaran nomor 1 yaitu Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas, dimana untuk tahun 2021 hanya tercapai sebesar 91,51 % dari target sebesar 97,02 %. Sedangkan untuk sasaran nomor 2 yaitu Meningkatnya nilai produksi kehutanan, karena realisasi tahun 2021 masih belum rilis dari BPS DIY sehingga masih menggunakan realisasi tahun lalu sebesar 955,42479 juta rupiah. Untuk target 2021 adalah sebesar 756,975 juta rupiah. Adapun evaluasi pelaksanaan renja DLHK DIY tahun lalu dan capaian renstra DLHK DIY secara terperinci disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2-4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 | Target progra m dan kegiata n (Renja Perang kat Daerah tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |||
Target Renja Perang kat Daerah Tahun 2021 | Realisa si Renja Perang kat Daerah Tahun 2021 | Tingka t Realis asi (%) | Realis asi Capai an Progra m dan Kegiat an s/d tahun Berjal an Tahun 2022 | Tingka t Capai an Realis asi Target Renstr a (%) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Persentase kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari | 72,88 % | n/a | n/a | |||||||
Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 77,15% | n/a | n/a | |||||||
0.00.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 94,24 | 100 | 100 | 94 | ||||
0.00.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | |||||||
0.00.01.1.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 4 | |||||||
0.00.01.1.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | |||||||
0.00.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah | 100 | |||||||
0.00.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | |||||||
0.00.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 |
0.00.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 | |||||||
0.00.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 | |||||||
0.00.01.1.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | |||||||
0.00.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 2 | |||||||
0.00.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | |||||||
0.00.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 |
0.00.01.1.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | |||||||
0.00.01.1.07.08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | |||||||
0.00.01.1.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 | |||||||
0.00.01.1.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | |||||||
0.00.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | |||||||
0.00.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | |||||||
0.00.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 |
0.00.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 | |||||||
0.00.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 181 | |||||||
0.00.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||
0.00.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 11 | |||||||
2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup | 30 % | 10 % | ||||||
2.11.02.1.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH (dokumen) | 2 | |||||||
2.11.02.1.01.01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen) | 2 | |||||||
2.11.02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Terlaksananya Penyusunan laporan validasi KLHS dan dokumen KLHS (dokumen) | 1 |
2.11.02.1.02.01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun (dokumen) | 1 | |||||||
2.11.02.1.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | 0 | |||||||
2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
2.11.03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim (dokumen) | 7 | |||||||
2.11.03.1.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (dokumen) | 4 | |||||||
2.11.03.1.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (dokumen) | 1 | |||||||
2.11.03.1.01.03 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (dokumen) | 2 |
2.11.03.1.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik) | 50 | |||||||
2.11.03.1.02.03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 50 | |||||||
2.11.05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
2.11.05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terlaksananya fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen) | 1 | |||||||
2.11.05.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen) | 1 | |||||||
2.11.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup | 87,5 % | 83,33 % | 83,33 % |
2.11.06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%) | 100 | |||||||
Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan) | 30 | |||||||||
2.11.06.1.01.01 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (dokumen) | 20 | |||||||
2.11.06.1.01.02 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 8 | |||||||
2.11.06.1.01.03 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi (laporan) | 30 | |||||||
2.11.08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup | 21,05 % | 10,53 % | 10,53 % |
2.11.08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat | 40 | |||||||
2.11.08.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan | Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (lembaga) | 40 | |||||||
2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
2.11.09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan) | 3 | |||||||
2.11.09.1.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas) | 35 | |||||||
2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%) | 100 % | 100 % | 100 % | |||||
2.11.10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%) | 100 |
2.11.10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani (dokumen) | 1 | |||||||
2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%) | 92,86 % | 85,71 % | 85,71 % | |||||
2.11.11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%) | 100 | |||||||
2.11.11.1.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan | 3 | |||||||
2.11.11.1.01.02 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional | Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional (ton) | 700 | |||||||
2.11.11.1.01.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit) | 1 | |||||||
2.11.11.1.01.06 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 700 | |||||||
2.11.11.1.01.07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia | 6 | |||||||
Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari | 68,60% | 68,60% | 68,60% |
2.10.11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang | 30 dokumen | 30 dokum en | 30 dokum en | |||||
2.10.11.5.01 | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 27 | |||||||
2.10.11.5.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat | 9 | |||||||
2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan | 7 entitas | 7 entitas | 7 entitas | |||||
2.22.08.5.01 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek) | 82 | |||||||
2.22.08.5.01.03 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | 0 | |||||||
2.22.08.5.08 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100 | |||||||
2.22.08.5.08.06 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan | 2 |
2.22.08.5.09 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 13 | |||||||
2.22.08.5.09.09 | Pengembangan dan Implementasi Nilai- nilai Luhur dalam Masyarakat | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 | |||||||
3.28.03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase kesesuaian pengelolaan hutan | 69.33 % | 65,91 % | 65,91 % | |||||
3.28.03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen) | 2 | |||||||
3.28.03.1.02.01 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 | |||||||
3.28.03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp) | 11019226 825 | n/a | n/a | |||||
3.28.03.1.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 | |||||||
3.28.03.1.03.06 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | 43 | |||||||
3.28.03.1.03.07 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan | 8 |
3.28.03.1.03.08 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | Jenis pemanfaatan | 2 | |||||||
3.28.03.1.03.09 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | Jenis pemanfaatan | 2 | |||||||
3.28.03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha) | 275 | |||||||
3.28.03.1.04.01 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 5 | |||||||
3.28.03.1.04.02 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (ha) | 200 | |||||||
3.28.03.1.04.04 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (ha) | 30 | |||||||
3.28.03.1.04.05 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | 7 | |||||||
3.28.03.1.04.06 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | Jumlah bibit berkualitas yang dihasilkan | 400000 | |||||||
3.28.03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Terlaksananya penataan kawasan hutan (%) | 90,22 | |||||||
Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan (%) | 100 | |||||||||
3.28.03.1.05.01 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 15,581 | |||||||
3.28.03.1.05.02 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan (ha) | 15581 |
3.28.03.1.05.03 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (operasi) | 12 | |||||||
3.28.03.1.05.04 | Xxxxxxxxxx, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 | |||||||
3.28.03.1.05.05 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 1 | |||||||
3.28.03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (unit manajemen) | 13 | |||||||
3.28.03.1.07.01 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah | 13 | |||||||
3.28.03.1.07.02 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | |||||||||
3.28.03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha) | 16 | |||||||
3.28.03.1.09.02 | Sertifikasi Sumber Benih | Jumlah Sertifikat Sumber Benih | 1 | |||||||
3.28.03.1.09.03 | Sertifikasi Mutu Benih | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan | 1 | |||||||
3.28.03.1.09.04 | Sertifikasi Mutu Bibit | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan | 1 |
3.28.03.1.09.05 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | |||||||||
3.28.03.1.09.06 | Pembangunan Sumber Benih | Luas Sumber Benih yang Dibangun | 5 | |||||||
3.28.04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi | 68,53 | 67,81 | 67,81 | |||||
3.28.04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%) | 65 | |||||||
3.28.04.1.01.01 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | Jumlah laporan kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (laporan) | 6 | |||||||
3.28.04.1.01.03 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi | 6 | |||||||
3.28.04.1.01.08 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif | 5 | |||||||
3.28.04.1.03 | Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 3 | |||||||
3.28.04.1.03.01 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst | 1 | |||||||
3.28.04.1.03.02 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst | Luas Kerusakan Karst yang Tertangani | 20 | |||||||
3.28.04.1.03.03 | Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah | 10 |
3.28.04.1.03.04 | Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah | Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani | 21 | |||||||
3.28.04.1.03.05 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (orang) | 180 | |||||||
3.28.04.1.03.06 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola | 10 | |||||||
3.28.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) | 22.17 % | 18,34 % | 18,34 % | |||||
3.28.05.1.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat (kelompok) | 15 | |||||||
3.28.05.1.01.01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas | 57 |
3.28.05.1.01.02 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 35 | |||||||
1.11.1.11.01.00. 01 | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | |||||||
1.11.1.11.01.00. 01.001 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran | Terkelolanya surat masuk | 12 bulan | |||||||
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor | 12 bulan | |||||||||
Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah | 12 bulan | |||||||||
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas : | 178 unit | |||||||||
- Roda 2 (induk : 79 unit, KPH : 74 unit) | ||||||||||
- Roda 3 (3 Unit) | ||||||||||
- Roda 4 (induk 18 unit, KPH 3 unit) | ||||||||||
- Roda 6 (1 unit) | ||||||||||
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas : | ||||||||||
- Roda 2 (induk : 90 unit, KPH : 74 unit) | ||||||||||
- Roda 3 (3 Unit) | ||||||||||
- Roda 4 (induk 18 unit, KPH 4 unit) | ||||||||||
- Roda 6 (1 unit) | ||||||||||
Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik : | 12 bulan | |||||||||
- Induk 7 listrik, 6 telpon, 2 air | ||||||||||
- Tahura 4 listrik, 1 air | ||||||||||
- Xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx, 0 telpon | ||||||||||
-BBH 2 listrik, 2 telpon | ||||||||||
-KPH 33 listrik, 4 telpon, 19 air | ||||||||||
Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor | 106 jenis & 57 jenis | |||||||||
Terlaksananya pengadaan barang cetakan | 31 jenis & 9 jenis | |||||||||
Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 32 jenis & 10 jenis | |||||||||
Terlaksananya penggandaan/foto copy | 100.000 lembar & 20.000 lembar |
Terlaksananya pengiriman surat keluar | 12 bulan | |||||||||
Tersedianya bahan bacaan 2 SKH (Kedaulatan Rakyat dan Kompas) | 12 bulan | |||||||||
Tersedianya peralatan rumah tangga | 46 jenis & 20 jenis | |||||||||
Materai (6000 & 3000) | 2340 lembar & 190 lembar | |||||||||
Kebutuhan untuk penanganan Covid 19 | ||||||||||
Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip | ||||||||||
Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih | ||||||||||
Retribusi/pajak | ||||||||||
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL Kantor | ||||||||||
1. Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor 2 kali, 2. Materai sebanyak 2340 lembar (materai 6000 & 3000) 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran sebanyak 31 buah 4. Terkelolanya surat masuk 1000 surat 5. Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor 12 bulan, 6. Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan, 7. Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas 230 unit 8. Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik 12 bulan, 9. Terlaksananya penataan arsip 12 m2, 10. Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 106 jenis 11. Terlaksananya pengadaan barang cetakan 31 jenis, 12. Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 32 jenis, 13. Terlaksananya penggandaan/fotocopy 100.000 lembar 14. Terlaksananya pengiriman surat keluar 2000 surat 15. Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip 75 box 16. Tersedianya bahan bacaan sejumlah 10 jenis selama 12 bulan 17. Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 46 jenis | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 01.002 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Tersedianya jasa keamanan kantor | 12 bulan | |||||||
Tersedianya jasa Pegawai Kontrak/Non PNS/Honorer/Tidak tetap | 97 orang selama 12 bulan | |||||||||
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan | 12 bulan | |||||||||
Terlaksananya/honor pengelolaan kepegawaian | ||||||||||
Terlaksananya pengelolaan kearsipan | ||||||||||
Terlaksananya/Honor Pengelolaan Barang |
Terlaksananya Biaya Fumigasi | ||||||||||
Terlaksananya/Honor pengelolaan perencanaan program | ||||||||||
Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor | ||||||||||
Tersedianya jasa pengelola arsip/perpustakaan | ||||||||||
Honor pengelola keuangan | ||||||||||
1. Tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan, 2. Terlaksananya pengelolaan keuangan selama 12 bulan, 3. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan, 4. Tersedianya tenaga jasa kearsipan 6 orang, 5.Tersedianya tenaga jasa driver/sopir 8 orang, 6.Tersedianya jasa pegawai kontrak/non PNS/honorer/tidak tetap 12 bulan,7.Terlaksananya pengelolaan barang 12 bulan, 8. Terlaksananya Biaya Fumigasi 84 m3 | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 01.003 | Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi | Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah | 1 tahun (Gol IV 148 kali, gol III 708 kali, gol II 284 kali) | |||||||
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah | 1 tahun (Gol IV 55 kali, gol III 110 kali) | |||||||||
Tersedianya makan dan minum rapat | 1 tahun (4462 os) | |||||||||
1. Tersedianya makan dan minum rapat 12 bulan, 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 02 | PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 100% | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 02.001 | Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor | Pembuatan Portal TAHURA Bunder | 4 unit | |||||||
Pembangunan Pos Jaga TAHURA Bunder | 1 unit | |||||||||
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 92 mΒ² di Depo Arsip DLHK | 92 m2 | |||||||||
Terlaksananya penataan halaman kantor | 204 m2 | |||||||||
Rehabilitasi Kantor BDH (Bagian Daerah Hutan) Kulon Progo - Bantul di Pengasih | 1 unit | |||||||||
Penggantian papan nama gedung | 6 unit | |||||||||
Pembangunan Kantor Balai Laboraturium Lingkungan | ||||||||||
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor | ||||||||||
Terlaksananya rehabilitasi bangunan pendukung | ||||||||||
Rehabilitasi Kantor BDH KP Bantul |
Rehabilitasi Gudang Briket/Daun Pabrik MKP Sendangmole | ||||||||||
Dokumen limgkungan DLHK | ||||||||||
Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir induk dan BP3KP 1 | ||||||||||
DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan | ||||||||||
Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan | ||||||||||
1. Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 1 unit, 2. Terlaksananya Rehabilitasi Kantor RPH Semanu dan RPH Giring 1 paket, 3. Terlaksananya rehabilitasi tempat parkir induk dan BP3KP 1 paket | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 02.002 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | Terlaksananya pengadaan dan perlengkapan gedung kantor | ||||||||
Almari Arsip Besi | 3 buah | |||||||||
AC 2 PK untuk Bidang | 8 unit | |||||||||
Televisi LED Untuk penggantia ruang rapat B | 1 unit | |||||||||
Rak arsip | ||||||||||
Pengadaan Komputer PC | 17 unit | |||||||||
Pengadaan Komputer PC pemetaan | ||||||||||
Pengadaan Laptop/Notebook | 3 unit | |||||||||
Printer Laser Jet Umum | 2 buah | |||||||||
Printer Epson/Cannon | 11 buah | |||||||||
Printer Dot matrik LQ2190 | 2 buah | |||||||||
Printer Dot matrik LQ310 | ||||||||||
Printer IP 110 Print Portable | 2 buah | |||||||||
Printer plotter | 1 buah | |||||||||
Printer PSC | 1 buah | |||||||||
Meja kerja | 4 unit | |||||||||
Kursi kerja | 4 unit | |||||||||
LCD/ viewer | 4 unit | |||||||||
Kamera | 1 buah | |||||||||
Pengadaan washtafel |
Tangga alumunium | ||||||||||
Drone mapping | ||||||||||
Peralatan dan Perlengkapan Wisma Erlangga | ||||||||||
1. Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 15 jenis | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 02.003 | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Air Bersih | 1 tahun | |||||||
Perbaikan Septitank Gedung Eks BP3KP | 2 unit | |||||||||
Biaya pengecatan gedung aula B dan ruang arsip | 725 unit | |||||||||
Pemeliharaan Ruang peralatan kendaraan | 1 unit | |||||||||
Biaya perbaikan pintu ruangan arsip | 2 unit | |||||||||
Pemeliharaan atap dinas induk | 1 unit | |||||||||
Pemasangan pagar pengaman bak pengendap Persemaian Bunder | 1 paket | |||||||||
Tambah Daya Listrik Persemaian Bunder | 1 unit | |||||||||
Canopy tempat parkir | 30 m2 | |||||||||
Pemeliharaan pintu kios di Tahura Bunder, Playen, Gunung Kidul | 8 unit | |||||||||
Pemeliharaan kantor xxxxxxxxxx | 70 m2 | |||||||||
Pembuatan ruang kearsipan | 1 paket | |||||||||
Tempat parkir roda 3 | 8 m2 | |||||||||
Pemeliharaan pos jaga dodokan | 18 m2 | |||||||||
Pemeliharaan mushola | 80 m2 | |||||||||
Pemeliharaan plafon | 15 m2 | |||||||||
Penggantian conblok | 100 m2 | |||||||||
Pemeliharaan Saluran air hujan | 50 m | |||||||||
Pemasangan pagar BRC | 60 m | |||||||||
Biaya pengecatan gedung | 750 m2 | |||||||||
Biaya perbaikan pintu kamar mandi | 2 buah | |||||||||
Biaya perbaikan pintu ruangan | 2 unit | |||||||||
Biaya pemeliharaan eternit | 20 m2 |
Biaya pemeliharaan dinding kaca | 20 m2 | |||||||||
Penggantian kusen dan daun pintu jendela bidang P3KLH | ||||||||||
Pemeliharaan Kamar Mandi Gedung Balai Perbenihan Kehutanan | ||||||||||
Pemeliharaan BDH Panggang dan RPH Kepek | ||||||||||
Pemeliharaan KM/WC bidang P3KLH | ||||||||||
Pemeliharaan KM/WC bidang PPH | ||||||||||
Tambah daya listrik Balai KPH | ||||||||||
Pemeliharaan rutin gedung DLHK | ||||||||||
Terlaksananya pembayaran pengurasan IPAL kantor | 1 kali | |||||||||
Biaya perbaikan pintu kamar mandi | ||||||||||
Pemeliharaan Kantor Tahura | ||||||||||
1. Terpeliharanya gedung kantor 10 unit | ||||||||||
Pemeliharaan ruang bidang P3KLH | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 02.004 | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 1. Perawatan kendaraan dinas operasional 230 unit | ||||||||
Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas -Roda 2 (induk :90 unit, KPH: 74 unit) Roda 3 (3 unit) Roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 4 unit), Roda 6 (1 unit) | ||||||||||
Kendaraan roda 2 (induk:79 unit, KPH:74 unit) | 153 unit | |||||||||
Kendaraan roda 3 | 3 unit | |||||||||
Kendaraan roda 4 (induk : 18 unit, KPH : 3 unit) | 21 unit | |||||||||
Kendaraan roda 6 | 1 unit | |||||||||
1.11.1.11.01.00. 02.005 | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Jaringan Listrik | 1 unit | |||||||
Instalasi telepon & PABX | ||||||||||
Jaringen internet | 3 unit | |||||||||
Pemeliharaan Genset | 4 unit | |||||||||
Pemeliharaan pompa air | 5 unit | |||||||||
Pemeliharaan pesawat telepon/airphone | 15 unit | |||||||||
Pemeliharaan pemotong rumput | 5 unit | |||||||||
Pemeliharaan gergaji mesin | 3 unit |
Pemeliharaan komputer /PC | 65 unit | |||||||||
Pemeliharaan/Perawatan Note Book | 40 unit | |||||||||
Perawatan TV & Monitor | 5 unit | |||||||||
Perawatan mesin ketik | 9 buah | |||||||||
Perawatan Camera | 2 buah | |||||||||
Pemeliharaan LCD | 5 buah | |||||||||
Perawatan Faximile | 2 buah | |||||||||
Pemeliharaan elektronik Eks. Hut. | 3 unit | |||||||||
Pemeliharaan dan perbaikan fax eks BSPMBPTKP | 1 unit | |||||||||
Pemeliharaan Printer | 3 unit | |||||||||
Perawatan TV LCD | 2 unit | |||||||||
Pemeliharaan AC | ||||||||||
Perbaikan AC Dinas Eks. Hut | 2 unit | |||||||||
Pemeliharaan CCTV | 1 unit | |||||||||
Perawatan sound System dan Wireles Eks. LH | 5 unit | |||||||||
Meja-Kursi Tamu | 1 unit | |||||||||
Filling Kabinet | 2 unit | |||||||||
Almari Sliding Kaca | 1 unit | |||||||||
Meja Kerja | 5 unit | |||||||||
Kursi Kerja | 10 unit | |||||||||
Pengisian tabung pemadam kebakaran | 31 buah & 6 buah | |||||||||
Pemeliharaan Diesel Air Balai Perbenihan Kehutanan | ||||||||||
Instalasi telepon | 2 unit | |||||||||
Perawatan AC | 81 unit | |||||||||
1. Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 36 jenis | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR |
1.11.1.11.01.00. 03.003 | Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu | Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu :- Penilaian Angka Kredit 2 kali, - Penerbitan Jurnal 1 kali | n/a | |||||||
1.11.1.11.01.00. 04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN | Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | |||||||
1.11.1.11.01.00. 04.003 | Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi | Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah | 1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan DLHK DIY Tahun 2021 | |||||||
Tersusunnya dokumen statistik | ||||||||||
Dokumen statistik, materi laporan LKjIP dan LKPJ | 1 dokumen statistik dan 1 materi laporan LKjIP dan LKPJ | |||||||||
Tersusunnya Renja OPD | ||||||||||
Tersusunnya Renja OPD n+1 dan Renja Perubahan n | 1 dokumen Renja OPD 2021 dan 1 dokumen Renja Perubahan OPD 2020 | |||||||||
Tersusunnya RKA Th n+1 dan DPA Th n+1 (2 dokumen) | 2 dokumen RKA Tahun 2021 dan DPA Th 2021 | |||||||||
Tersusunnya RKA-P Th n dan DPPA Th n (2 dokumen | 2 dokumen RPA-P Tahun 2020 dan DPPA Th 2020 | |||||||||
Tersusunnya ROPK tahun n | 1 dokumen ROPK 2020 | |||||||||
Tersusunnya data IKLH | 1 dokumen IKLH | |||||||||
1. Forum Perangkat Daerah 1 kali 2. Tersusunnya dokumen statistik 1 dokumen, 3. Publikasi LH di media publik 3 media, 4. Tersusunnya Renja OPD 2020 1 dokumen, 5. Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020 (2 dokumen), 6. Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019 (2 dokumen) 7. Tersusunnya ROPK 2019 (1 dokumen) | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 04.004 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD | Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 12 dokumen laporan monev | |||||||
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (12 dokumen) |
1.11.1.11.01.00. 04.001 | Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Tersusunnya konsep LKPJ dan LPPD Urusan LHK | 2 laporan LKPJ dan LPPD | |||||||
Tersusunnya LKjIP | 1 laporan LKjIP 2019 | |||||||||
Tersusunnya Laporan Tahunan | ||||||||||
1. Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan), 2. Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan) | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 04.002 | Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | Laporan Keuangan Bulanan | 12 laporan keuangan bulanan | |||||||
Laporan Keuangan Semester | 2 laporan keuangan semester | |||||||||
Laporan Keuangan Tahunan Audited | 1 laporan keuangan audited | |||||||||
Laporan Keuangan Tahunan Gabungan | 1 laporan keuangan tahunan gabungan | |||||||||
1. Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan), 2. Laporan Keuangan Semester (2 laporan), 3. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan), 4. Laporan Keuangan Triwulan (4 laporan) | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 16 | PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota | 100,00% | |||||||
Tingkat Ketaatan Usaha/ Kegiatan dengan Ijin Lingkungan dan/atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY | 48,75% | 52,50% | 45% | |||||||
1.11.1.11.01.00. 16.001 | Pengkajian Lingkungan Hidup | Penilaian /pemeriksaan dokumen lingkungan usaha dan/atau kegiatan | 12 bulan | |||||||
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan, Rencana dan /atau Program Kabupaten/Kota di DIY | 12 bulan | |||||||||
Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/Pemeriksa Dokumen Lingkungan | 5 kab/kota | |||||||||
Dokumen Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) DIY | 1 dokumen | |||||||||
Kajian materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY | ||||||||||
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) DIY | 1 dokumen | |||||||||
1. Terlaksananya Validasi KLHS 5 kab/kota 2. Terlaksananya Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 12 bulan, 3. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/pemeriksa dokumen lingkungan, 4. Terlaksananya Penyusunan IKPLHD 1 dokumen, 5. Terlaksananya Penetapan dan Perhitungan IKLH Tahunan 1 dokumen |
1.11.1.11.01.00. 16.002 | Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu | Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk | 12 bulan | |||||||
Berita Acara Pengawasan dan Pengendalian Ijin Usaha/Kegiatan | ||||||||||
Penyediaan Perlengkapan Pengawasan dan Penegakan Hukum | ||||||||||
Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan | 160 usaha/kegiatan | |||||||||
Penilaian kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan | 20 usaha/kegiatan | |||||||||
1.Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan 40 perusahaan, 2.Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan 15 Kegiatan/usaha,3.Terlaksananya tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 17 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1. Jumlah sumber pencemar air sungai (point source ) yang ditangani di 10 sungai; | 222 usaha/kegiatan | 237 | 246 | |||||
2. Jumlah sumber pencemar air sungai ( non point source ); | 96 lokasi | 120 | 125 | |||||||
3. Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota | 70 usaha/kegiatan | 75 | 89 | |||||||
1.11.1.11.01.00. 17.001 | Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah | 1. Terlaksananya Gerakan Bersih Sungai 65 lokasi, 2. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air 4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah) 100%, 3. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara 1 jenis (udara ambien) 100%,4. Terlaksananya Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 dokumen | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 17.001 | Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Gerakan bersih sungai | 96 lokasi | |||||||
Pemantauan dan evaluasi kualitas air sungai | ||||||||||
Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) | 207 usaha/kegiatan | |||||||||
1.11.1.11.01.00. 17.003 | Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Pembinaan pengelolaan sampah dan limbah B3 Kab/Kota di DIY | 5 kab/kota | |||||||
Gerakan bersih pantai | 2 lokasi | |||||||||
Pembinaan dan workshop pengelola sampah mandiri | ||||||||||
Pemantauan dan evaluasi kualitas air dan udara (air sungai, air laut, air tanah, air limbah dan udara ambien) | 5 dokumen | |||||||||
Inventarisasi Gas Rumah Kaca | 1 dokumen | |||||||||
Pembinaan dan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan LH Kab/KOta di DIY | 5 kab/kota |
Pembinaan, pembentukan dan evaluasi kelompok pengelola sampah | 25 kelompok | |||||||||
Evaluasi pengelolaan sampah mandiri di DIY | 1 laporan | |||||||||
Kajian Evaluasi Pengurangan Sampah dari Pengelolaan Sampah mandiri di DIY | ||||||||||
Kajian Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Rumah Tangga di DIY | ||||||||||
Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3 5 kab/kota, 2. Pengelolaan Sampah 5 kab/kota | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 17.003 | Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan | 1. Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untuk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 17.004 | Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan | 1. Kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan | ||||||||
2. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan | ||||||||||
3. Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan 53 parameter | ||||||||||
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan | ||||||||||
5. Pengadaan peralatan laboratorium lingkungan | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 18 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP | Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup | 3 penghargaan | 3 | 10 | |||||
1.11.1.11.01.00. 18.002 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan DIY (DLHK dan BPIPBPJK) 1 unit | n/a | |||||||
1.11.1.11.01.00. 18.002 | Peningkatan Mutu Laboratorium Lingkungan | Dokumen Kendali Mutu Laboratorium untulk 19 parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi | 1 dokumen | |||||||
1.11.1.11.01.00. 18.003 | Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan | Pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan | 19 parameter | |||||||
Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan | 61 unit | |||||||||
1.11.1.11.01.00. 18.001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup | 5 kab/kota 12 kali @40 orang | |||||||
Penilaian /verifikasi penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura) | ||||||||||
Kampanye penyadaran lingkungan hidup dan kehutanan | 1 kali: 2 hari | |||||||||
Penilaian /verifikasi penghargaan lingkungan hidup (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Proklim) | 5 kab/kota |
1. Terlaksananya pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan LH 4 penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklim, Kalpataru),2. Terselenggaranya kampanye penyadaran LH 3 peringatan, 3. Terselenggaranya pameran dalam dan luar daerah, 4. Terselenggaranya verifikasi 4 jenis penghargaan 5 kab/kota | ||||||||||
1.03.1.11.01.00. 15 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL | Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional | n/a | |||||||
1.03.1.11.01.00. 15.001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional | 1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill (10 ha) 2, Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA (1 unit) 3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA (1,2 km) 4. Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik (5 unit) 5. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang (2 unit) 6. Operasi dan Pemeliharaan TPST (1 unit) 7. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA (35 orang) 8. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA berupa Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan sekitar TPA (2 kali) 9. Pengadaan Perlengkapan K3 (6 jenis) | n/a | |||||||
1.11.1.11.01.00. 20 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional | 660 ton/hari | 720 | 794,09 | |||||
1.11.1.11.01.00. 20.01 | Pengelolaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah | Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan kawasan TPA | 1,2 km | |||||||
Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang | 1 unit | |||||||||
Merti TPA Piyungan | ||||||||||
Monev kinerja pengelolaan sampah dan penerimaan retribusi (2 unit) | 2 dokumen | |||||||||
1.11.1.11.01.00. 20.02 | Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah | Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill | 10 ha | |||||||
Operasi dan Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan Lingkungan TPA | 1 unit | |||||||||
Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal Elektrik | 5 unit | |||||||||
Tersedianya tenaga kerja operasional dan pemeliharaan TPA | 35 orang | |||||||||
Pengadaan Perlengkapan K3 | 6 jenis | |||||||||
Operasi dan Pemeliharaan peralatan TPST | 1 unit | |||||||||
Pemeriksaan kesehatan lingkungan sekitar TPA | 2 lokasi | |||||||||
Hasil Uji Kualitas Air dan Udara | ||||||||||
Kompensasi dampak negatif ke Desa terdampak TPA Piyungan | ||||||||||
Sewa Alat Berat (excavator & buldozer) |
Kompensasi lingkungan sekitar TPA (BKK) | 2 lokasi | |||||||||
Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA dan pengolahan limbah B3 medis | 2 dokumen | |||||||||
Penyusunan Dokumen Amdal pengembangan TPA | ||||||||||
Pengadaan Alat Berat : x. Xxxxxxxx, b. Excavator,c. Kendaraan Tanki BBM | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 19 | PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM | Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha) | 165 ha | 120 | 272 | |||||
Persentase penurunan kerusakan hutan | 0,10% | 0,10% | 2,15% | |||||||
1.11.1.11.01.00. 19.002 | Peningkatan Tutupan Vegetasi | 1. DED Pengembangan Wanadesa Caturharjo 1 dokumen, 2. DED Pengembangan Wanadesa Singosaren, Tamanan, Wirokerten 1 dokumen, 3. Monitoring Wanadesa 4 kab, 4. Pemeliharaan Wanadesa 10 lokasi, 5. Penanaman RTH JJLS - Rest Area 1 paket, 6. Pengembangan Wanadesa Wisata Brosot Galur Kulon Progo 1 lokasi | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 19.003 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/ DAS | 1. Monitoring Telagadesa 2 Kab, 2. Pembangunan Telagadesa 1 lokasi, 3. Pemeliharaan Telagadesa 2 lokasi, 4. Pengelolaan DAS Prioritas 12 bulan | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 19.004 | Konservasi Sumberdaya Hutan | 1. Inventarisasi Jenis dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar 1 dokumen, 2. Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial dan Lahan Pantai 6 ha,3. Pembinaan Masyarakat Sekitar KSA/KPA 30 orang | ||||||||
1.11.1.11.01.00. 19.001 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Dokumen Rencana Teknis Tahunan (RTT) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY | 1 dokumen RTT Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY | |||||||
Data Tutupan Lahan DIY | 1 dokumen | |||||||||
Rekomendasi Pengelolaan DAS DIY | 1 dokumen | |||||||||
Dokumen Rencana Pengelolaan (RP) Rehabilitasi Hutan dan Lahan DIY | 1 dokumen RPRHL DIY 2021 - 2026 | |||||||||
Penanaman Vegetasi | 50 ha | |||||||||
Penanaman vegetasi (Terdiri dari: Hutan Rakyat Seluas 100 ha; Penanaman Bambu Seluas 15 Ha, Pengembangan Tanaman Ekowisata seluas 30 ha dan Penanaman Kawasan Pantai seluas 30 ha) | ||||||||||
Penanaman Bambu | ||||||||||
1.11.1.11.01.00. 19.005 | Pengamanan Hutan | 1. Fasilitasi administrasi penyuluhan kehutanan 12 bulan, 2. Keamanan Hutan Terjamin 12 bulan, 3. Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 50 orang |
1.11.1.11.01.00. 19.005 | Perlindungan dan Pengamanan Hutan | Peningkatan Kapasitas SDM Pengamanan Hutan | 2 angkatan @25 orang | |||||||
Pencegahan, penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan | ||||||||||
- Pemeriksaan Setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan (1 tahun) | ||||||||||
- Identifikasi daerah rawan gangguan keamanan hutan (24 RPH) | ||||||||||
- Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian | ||||||||||
- Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan | ||||||||||
- Patroli Gabungan Pengamanan Hutan | ||||||||||
Pembinaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan | 6 angkatan @30 orang | |||||||||
1.11.1.11.01.00. 19.002 | Konservasi Sumber Daya Alam | Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial (Mangrove) di Srigading, Sanden, Bantul (8.000 batang) | ||||||||
Konservasi Ekosistem Penyu | ||||||||||
Konservasi lahan pantai | ||||||||||
Data keanekaragamanan hayati di hutan lindung RPH Mangunan | 1 dokumen | |||||||||
Konservasi Daerah Tangkapan Air di RPH Menggoran (10 ha) | 20 ha | |||||||||
Pembinaan Masyarakat di sekitar Xxxxxx Xxxxxx | 60 orang (2 angkatan) | |||||||||
Rehabilitasi dan restorasi lahan pantai melalui penanaman seluas 10 ha (4000 btg) di Glagah | 10 ha | |||||||||
Rehabilitasi dan restorasi lahan pantai melalui pemeliharaan tanaman 5 ha (1600 btg + 400 penyulaman) di Pantai Mlarangan Asri, Dukuh II, Desa Pleret, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo | 5 ha | |||||||||
Konservasi Lahan Pantai Melalui Penanaman di Pasir Kadilangu, Temon, Kulon Progo (2000 btg) | ||||||||||
2 | Urusan Pilihan | |||||||||
2.04 | Bidang Urusan Kehutanan | |||||||||
2.04.1.11.01.00. 18 | PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN | Persentase kawasan hutan tertata | 89,40% | 90,68 | 91,04 | |||||
Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat | 2% | 2 | 4 | |||||||
2.04.1.11.01.00. 18.001 | Penataan Hutan | Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak - pihak terkait |
Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan | ||||||||||
Penegasan tanda batas pada daerah rawan | 10 titik | |||||||||
Pengadaan GPS Mapping + antena eksternal | 2 paket | |||||||||
Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan | ||||||||||
Dokumen kajian potensi hutan rakyat | ||||||||||
Pemeliharaan batas kawasan hutan di (RPH) Resort Pengelolaan Hutan Pucang Anom (BDH) Bagian Daerah Hutan Panggang | 23 km | |||||||||
Penyelesaian permasalahan tenurial kawasan hutan di Pansela | 2 lokasi | |||||||||
Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan di Klanyar dan Ngingrong | 2 dokumen | |||||||||
Inventarisasi tanda batas kawasan hutan BDH Kulon Progo- Bantul | ||||||||||
1. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan 2 lokasi, 2. Kajian Potensi Hutan Rakyat 1 dokumen, 3. Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan 20 km,4. Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan 20 km | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 18.002 | Penatausahaan Produksi Hasil Hutan | Pengendalian penatausahaan hasil hutan | 21 unit usaha | |||||||
Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kehutanan: Bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan (30 orang x 4 angkatan), Bimtek sertifikasi legalitas kayu (30 orang x 2 hari x 1 angkatan) | 180 orang | |||||||||
1. Monitoring dan pembinaan produksi hasil hutan 4 BDH, 2. Pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 4 BDH, 3. Pembinaan penatausahaan hasil hutan 20 perusahaan, 4.Pengendalian peredaran hasil hutan 4 BDH, 5. Penyusunan potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di luar kawasan 2 kabupaten | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 18 | PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN | Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat | 2% | |||||||
2.04.1.11.01.00. 18.003 | Pengelolaan Perhutanan Sosial | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) | 42 kelompok HKM dan 3 kelompok HTR | |||||||
Pembinaan Hutan Rakyat (HR) | 20 kelompok HR | |||||||||
Fasilitasi Penyuluh Kehutanan | 60 orang | |||||||||
Xxxxx Xxxx Xxxxxxx | 7 kategori | |||||||||
Pelatihan hutan cadangan pangan | 4 kab |
Peningkatan Kelas KTH | ||||||||||
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat 4 kabupaten | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 19 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG | Rasio pemanfaatan sumber daya hutan | 86,4 | |||||||
2.04.1.11.01.00. 19.001 | Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 1. Penyusunan Dokumen Kendali Petak 1 dokumen, 2. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) 1 dokumen, 3. Penyusunan Rencana Teknis Tahunan 4 dokumen | ||||||||
2.04.1.11.01.00. 19.002 | Perlindungan Hutan | Perlindungan hutan terjamin 12 bulan | ||||||||
Perencanaan dan Reboisasi Sumberdaya Hutan | Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman) | 1 dokumen | ||||||||
Operasional Pencegahan Gangguan Keamanan Hutan dan Laporan Kerusakan | ||||||||||
Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan (pencurian, kebakaran hutan, dan bencana alam) dan laporan kerusakan hutan | 2 dokumen | |||||||||
Penanaman Kayu Putih (80 Ha P0 : 10 Ha Tanaman Baru dan 70 Ha Peremajaan Tanaman, 100 Ha P1, 200 Ha P2) | ||||||||||
Tanaman kayu putih baru (100 ha tanaman baru, 200 ha P1, 65 ha P2) | 411.600 batang | |||||||||
Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung (5 Ha Tanaman Baru,10 Ha P1, 20 Ha P2) | ||||||||||
Rehabilitasi kawasan hutan lindung (10 ha tanaman baru, 20 ha P1, 20 ha P2) | 11.200 batang | |||||||||
Kajian Bisnis Pengelolaan Kayu Putih | ||||||||||
Pembinaan KTH yang Melakukan Kemitraan Dalam Kawasan Hutan | ||||||||||
Sertifikasi operator drone | ||||||||||
Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas dalam kawasan | 1 BDH (Kulon Progo- Bantul) | |||||||||
Pembinaan KTH dalam kawasan hutan | 24 RPH | |||||||||
2.04.1.11.01.00. 19 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG | Rasio pemanfaatan sumber daya hutan | 86,4 | |||||||
2.04.1.11.01.00. 19.002 | Pemanfaatan Sumberdaya Hutan | Produksi Hasil Hutan (minyak kayu putih dan kayu) | Minyak kayu putih 44.285 liter dan kayu 98 m3 |
Pemeliharaan Jalan Produksi | 2.000 m | |||||||||
Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih | 2 unit | |||||||||
2.04.1.11.01.00. 19.003 | Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan | 1. Produksi Hasil Hutan 2 komoditas, 2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung 20 ha, 3. Tanaman Kayu Putih Baru 559.200 batang | ||||||||
2.04.1.11.01.00. 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN | Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam | 330.000 btg | 340000 | 357280 | |||||
2.04.1.11.01.00. 21.001 | Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan | Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 367.280 batang) | ||||||||
Tersedianya bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 411.600 batang, jati 2.000 batang, sengon 5.000 batang, stek jati 2.000 batang, munggur 3.000 batang, nangka 5.000 batang, sirsat 10.000 batang, dan mahoni 4.000 batang) | 442.600 batang | |||||||||
Tersedianya bibit tanaman kehutanan bersertifikat 600.000 batang | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 21.002 | Sertifikasi Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan | Bimbingan Teknis Pengadaan dan/Pengedar Benih/Bibit | 20 org | |||||||
Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan | 4 sumber benih | |||||||||
Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku | 4 kabupaten | |||||||||
Bimbingan Teknis Pegelolaan Sumber Benih | 75 org | |||||||||
Pelatihan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Kehutanan | 15 org | |||||||||
Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai dengan standar | 443.000 batang bibit; 2 sumber benih | |||||||||
Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan | ||||||||||
Pembinaan dan Pengawalan Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Kehutanan | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 20 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI | Persentase hutan konservasi terkelola | 76,62% | 76,97% | 76,97% | |||||
2.04.1.11.01.00. 20.001 | Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder | 1. Pemeliharaan I tanaman bambu 600 batang, 2. Pemeliharaan satwa rusa 6 ekor,3. Penataan batas dalam: 2km | n/a | |||||||
2.04.1.11.01.00. 20.001 | Pengelolaan Tahura Bunder | Pemantauan dan pemeliharaan batas kawasan | 13 km | |||||||
Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman (batang) | 610 batang | |||||||||
Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi | 12 bulan | |||||||||
Pemeliharaan arboretum | 5 ha | |||||||||
Laporan RKL RPL Tahura | 2 dokumen |
Pemantauan dan Pemeliharaan Batas Luar | ||||||||||
2.04.1.11.01.00. 20.002 | Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura | Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: | ||||||||
a. Sosialisasi sekolah | ||||||||||
b. Banner | ||||||||||
Penyebarluasan informasi tentang Tahura Bunder: a. Sosialisasi siswa sekolah, x. Xxxxxxx dan Banner | 1.a.4 kali @100 orang b.1000 lembar dan 15 unit | |||||||||
Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura | 6 kelompok | |||||||||
Pengamanan Kawasan | ||||||||||
Pengamanan Kawasan: a. Papan informasi pengamanan hutan, b. Pembuatan sekat bakar, c. Pelatihan keamanan wisata, d. Pelatihan pengamanan hutan, e. Pelatihan pencegaha kebakaran hutan | 12 bulan: a. 2 unit, b. 20.000 m2, c. 30 org, d. 20 org, e.20 org | |||||||||
Pengamanan Kawasan: a. Pembuatan sekat bakar, b. Pelatihan keamanan wisata, c. Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan, d. Seragam dan Kelengkapan MMP | ||||||||||
Pembersihan Lahan Bawah Tegakan | ||||||||||
Papan nama pohon | 60 unit | |||||||||
Laporan RKL RPL Tahura | ||||||||||
1.Pembinaan masyarakat sekitar Tahura Bunder 4 angkatan @30 orang, 2. Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir) 3 jenis, 3. Promosi dan Publikasi Tahura Bunder 12 bulan | ||||||||||
3 | Urusan Keistimewaan | |||||||||
3.05 | Bidang Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | |||||||||
3.05.16 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN | Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 32,22% | |||||||
3.05.16.015 | Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo | Gerakan Bersih Pantai Selatan Kulon Progo | 2 lokasi | |||||||
3.05.16.021 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunung Kidul | Gerakan Bersih Pantai Selatan Gunung Kidul | 2 lokasi | |||||||
3.03 | Bidang Urusan Kebudayaan |
3.03.25 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI BUDAYA | Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing | 0,1 | |||||||
3.03.25.021 | Kegiatan Pengembangan Wanawisata Budaya Mataram | Pengadaan Alat-Alat/Perlengkapan Budidaya Ulat Sutra dengan Pakan Daun Singkong | 7 jenis | |||||||
Sosialisasi Budidaya Ulat Sutra dengan Pakan Daun Singkong | 90 orang | |||||||||
2.22.08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Meningkatnya budaya tak benda yang dilestarikan | n/a | 20 | 20 | |||||
2.22.08.1.08 | Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing | n/a | |||||||
2.22.08.1.08.02 | Subkegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya | Sumur bor dan instalasi jaringan air | n/a | |||||||
Pengembangan wisata Tahura Bunder | n/a | |||||||||
Pemeliharaan Arboretum | n/a | |||||||||
Kajian Identifikasi Situs di Tahura | n/a | |||||||||
Identifikasi jenis kayu budaya langka untuk konservasi tanaman di DIY | n/a | |||||||||
Pemeliharaan Arboretum | n/a | |||||||||
Pengembangan wisata Tahura Bunder Tahap II | n/a | |||||||||
Instalasi Pengolahan Sampah Wanawisata Budaya Mataram | n/a | |||||||||
2.22.08.1.09 | Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Peningkatan kualitaspelestarian adat, seni, dan budaya | ||||||||
2.22.08.1.09.23 | Subkegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | Penanganan limbah infeksius Covid-19 pada Shelter Isolasi Mandiri | n/a |
RENCANA KERJA TAHUN 2023
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis . Berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2017 β 2022, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Sementara indikator kinerja urusan kehutanan adalah nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasi hingga tahun 2024 berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RENCANA KERJA TAHUN 2023
Tabel 2-5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | Realisasi capaian | Proyeksi | Catatan analisis | |||||
Thn n-2 (2021) | Thn n-1 (2022) | Thn n (2023) | Thn n+1 (2024) | Thn n-2 (2021) | Thn n-1 (2022) | Thn n (2023) | Thn n+1 (2024) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Persentase | - | 1. Nilai IKLH | Indikator | Indikator | n/a | n/a | Indikator Sasaran | Indikator Sasaran | n/a | n/a | Tahun 2023 β 2024 di |
ketercapaian | 2. Ketaatan | Sasaran | Sasaran | Strategis: | Strategis: | luar periode RPJMD | ||||||
sasaran | Penanggung jawab | Strategis: | Strategis: | 91,51 % | 91,51 %**) | 2017 - 2022 | ||||||
pembanguna n bidang lingkungan hidup | usaha | 97,02 % | 100 % | |||||||||
IKK: 1. 64,18 2. 52,5% | IKK: 1. 66,15 2. 56,25% | IKK: 1. Cukup Baik 2. 35% | IKK: 1. Cukup Baik 2. 37,5% | IKK: 1. 60,53 2. 55 % | IKK: 1. 60,53**) 2. 55%**) | n/a | n/a | |||||
2. | Nilai sub sektor | - | 1. Peningkatan akses legal ke masyarakat | Indikator Sasaran | Indikator Sasaran | n/a | n/a | Indikator Sasaran Strategis: | Indikator Sasaran Strategis: | n/a | n/a | |
kehutanan | 2. Persentase | Strategis: | Strategis: | 955,42479 juta | 955,42479 juta | |||||||
dalam PDRB | Kerusakan Hutan | 756,975 juta | 756,975 juta | rupiah*) | rupiah**) | |||||||
DIY | 3. Persentase Luas Lahan Kritis yang | rupiah | rupiah | |||||||||
Direhabilitasi | ||||||||||||
IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a | IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a | IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a | IKK: 1. n/a 2. 0,1% 3. n/a | IKK: 1. 100 % 2. 2,15 % 3. 3,41 % | IKK: 1. 1. 100 %**) 2. 2,15%**) 3. 3,41 %**) | n/a | n/a | |||||
*)angka sementara, hasil proyeksi
**)disamakan dengan angka tahun sebelumnya
2-47
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
2.2.1. Urusan Lingkungan Hidup
Pada tahun 2021, target kinerja OPD urusan lingkungan hidup belum terpenuhi karena hanya mencapai 91,51 % yaitu dari target 97,02 % terealisasi sebesar 94,32 %. Sementara, persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 8,49 %.
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.
Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :
1. Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 10 sungai yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun 10 sungai yang dipantau adalah : Sungai Oyo, X. Xxxxxx, X. Xxxxxxbayan, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx, S. Code, X. Xxxxxxx, X. Xxxxx, X. Xxxxxxx, dan S. Bulus. Kesepuluh sungai tersebut dipantau dalam 3 (tiga) periode yaitu Bulan Xxxx, Xxxxxxx, dan Oktober mewakili 2 musim (musim penghujan dan musim kemarau) dan pancaroba. Parameter kualitas air sungai yang dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2018, terdiri dari: 6 parameter fisik (temperatur, bau, kekeruhan, warna, TDS, TSS); 28 parameter kimia (DO, BOD, COD, TSS, TDS, PO4, dst.); 2 parameter mikrobiologi : Fecal Coli dan Total Coliform. Namun, untuk keperluan perhitungan IKA hanya meliputi 7 (tujuh) parameter, yaitu : TSS, DO, BOD, COD, PO4, Fecal Coli dan Total Coliform.
2. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) utama, yaitu Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Namun dalam perhitungan IKLH ini hanya menggunakan dua parameter2, yaitu NO2 dan SO2. Parameter NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU DIY dihitung dari data hasil pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada 20 titik pantau yang tersebar di Kabupaten/Kota dikolaborasi dengan hasil pengukuran kualitas udara ambien metode passive yang diukur oleh Kabupaten Sleman. Titik pantau metode passive mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Rumus untuk menghitungnya : IKU = 100 β [50/0.9 x (Ieu β 0.1)]
2 sesuai dengan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 10 huruf b
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit dari KLHK RI dan hasil Kajian Feasibility Study Ruang Terbuka Hijau (RTH) di DIY yang disusun oleh BLH DIY tahun 2018. Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas tutupan hutan dan tutupan vegetasi lainnya. Luas tutupan vegetasi non hutan dilakukan konversi performa sesuai dengan kategorisasinya. Luas tutupan lahan non hutan hasil konversi dijumlah dengan luas hutan, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diperoleh angka Tutupan Hutan (TH).
Dalam perhitungan IKTL diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,23% dari luas wilayah administrasinya). Oleh karenanya nilai tutupan tertinggi diberikan kepada Papua dengan nilai 100, sedangkan daerah-daearah yang mempunyai tutupan 30% dari wilayah administrasinya diberi nilai 50%. Maka untuk menghitung IKTL digunakan rumus : IKTL = 100 β ((84,3 β (TH x 100)) x 50/54,3).
2.2.2. Urusan Kehutanan
Ditinjau dari aspek pengelolaannya hutan di DIY dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Hutan Negara dan Hutan Rakyat dengan total luasan 98.396,53 ha. Luasan hutan negara cenderung tetap yaitu seluas 19.133,95 ha yang dikelola oleh (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Yogyakarta seluas 15.817,08 ha, (2) Balai Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder seluas 634,1 ha, serta (3) UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DIY seluas 2.682,77 ha. Jenis vegetasi dominan di wilayah hutan negara adalah jati, kayu putih dan pinus.
Sedangkan luas hutan rakyat di DIY pada tahun 2020 seluas 79.262,58 ha yang tersebar di 4 (empat) kabupaten. Luasan hutan rakyat terbesar berada di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 54.548,904 ha, disusul oleh Kabupaten Kulon Progo dengan luasan 12.338,347 ha, Kabupaten Bantul dengan luas 9.905,811 ha, dan Kabupaten Sleman dengan luasan
2.469,518 ha. Jenis vegetasi hutan rakyat di DIY antara lain jati, sonokeling, mahoni, gliricidea, akasia, dan bambu.
Realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 994,779 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2021 dengan persentase realisasi sebesar 131,41 %. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka capaian sebesar 130,11 %.
Angka realisasi ini berkontribusi sebesar 6,82 % terhadap capaian angka PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Angka realisasi ini juga meningkat sebesar 4,12% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 955,420 juta rupiah. Peningkatan ini juga relevan dengan capaian kinerja usaha kehutanan terhadap perekonomian secara nasional pada tahun 2021 dimana pada kuartal ketiga usaha kehutanan memberikan pertumbuhan sebesar 0,17%, sehingga memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ketiga sebesar 3,51%.
Untuk mendapatkan proyeksi nilai PDRB subsektor kehutanan pada tahun 2021, maka diperlukan data mentah berupa nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data series tersebut diperoleh laju PDRB yang fluktuatif dari tahun ke tahun.
Tabel III.12 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu DIY Tahun 2010 β 2020
No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1. | Kehutana n dan Penebang an Kayu (juta rupiah) | 649,33 78 | 684,6739 | 707,7838 | 750,2077 | 816,3865 | 902,9034 | 955,185 | 1.004,944 9 | 1.020,262 4 | 1.086,9 681 | 955,42 |
2. | Laju PDRB | - | 0,0544186 71 | 0,0337531 49 | 0,0599390 66 | 0,0882139 71 | 0,1059754 17 | 0,0579038 69 | 0,0520945 16 | 0,0152421 29 | 0,0653 80926 | -0,1210 |
3. | Laju PDRB rata-rata : 0,0411 | |||||||||||
Laju PDRB rata β rata menjadi faktor pengali untuk menghitung nilai PDRB Subsektor Kehutanan Tahun 2021 dengan rumus sebagai berikut:
Nilai proyeksi PDRB Tahun n = (Laju PDRB Rata-rata x Nilai PDRB Tahun n-1) + Nilai PDRB Tahun n-1
Nilai proyeksi PDRB Tahun 2021 = (0,0411 x 955.424,28) + 955.424,28
= 994.779,00
Dengan paradigma pemanfaatan hutan berbasis multiusaha kehutanan, maka spektrum usaha kehutanan sangat luas dan dapat beririsan dengan sektor lain sehingga membentuk konfigurasi baru
di bidang pangan, farmasi, energi, dan jasa pariwisata. Karena nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY dalam laporan ini masih berupa hasil proyeksi, maka data gambaran kinerja subsektor kehutanan DIY secara lebih holistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2-6 Komponen Penyumbang PDRB yang berasal dari Urusan Kehutanan
No. | Uraian | Volume | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1. | Produksi kayu bulat (m3) | 154.210,60 | 71.335,54 | 97.986,34 |
a. | Kayu Bulat Hutan Negara | 1.103,90 | 2.249,84 | 2.566,26 |
b. | Kayu Bakar Hutan Negara | 37,38 | 0,00 | 0,00 |
x. | Xxxx Bulat Hutan Rakyat | 153.069,32 | 69.085,70 | 95.420,08 |
2. | Produksi kayu olahan (m3) | 24.090,41 | 26.715,31 | 10.488,1 |
a. | Xxxx Xxxxxxxan/Swan Timber (m3) | 6.171,34 | 3.931,62 | 2.982,38 |
b. | Kayu lapis/plywood (m3) | 1.065,10 | 4.956,46 | 1.812,20 |
c. | Veneer (m3) | 1.065,12 | 1.211,98 | |
d. | Barecore (m3) | 15.788,85 | 16.493,30 | 5.290,19 |
e. | Blockboard (m3) | 0 | 121,95 | 403,33 |
3. | Produksi hasil hutan non kayu | |||
a. | Minyak kayu putih (liter) | 39.323 | 40.353 | 42.317 |
x. | Xxxxx (batang) | 127.330 | 477.493 | 477.493*) |
4. | Jasa Lingkungan (Rp) | 2.454.374.875 | 409.761.125 | 1.043.337.375 |
a. | Pengelolaan Hutan Mangunan | 2.411.134.750 | 403.917.625 | 1.037.791.000 |
b. | Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet | 21.874.375 | 1.580.750 | 580.625 |
c. | Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo | 21.365.750 | 4.262.750 | 4.849.500 |
d. | Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bibal | 116.250 | ||
*) Angka Sementara
Sumber: Data Statistik DLHK DIY, 2021 (diolah)
Angka realisasi produksi kayu bulat tahun 2021 meningkat jika dibandingkan angka produksi tahun 2020, yaitu dari yang sebelumnya sebesar 71.335,54 m3 menjadi 97.986,34 m3 dengan persentase kenaikan sebesar 137,36 %. Kenaikan yang signifikan terjadi dari sektor kayu bulat hutan rakyat yaitu dari 69.085,70 m3 menjadi 95.420,08 m3 dengan proporsi 97,38% dari total kayu bulat yang dihasilkan. Peningkatan ini terjadi karena kebutuhan pasar akan kayu juga meningkat seiring dengan mulai menggeliatnya perekonomian setelah sebelumnya terpuruk karena efek pandemi covid-19. Di sisi lain produksi kayu olahan justru menurun yaitu dari 26.715,31 m3 menjadi 10.488,1 m3. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kayu DIY lebih banyak yang terjual dalam bentuk log dibandingkan olahan.
Produksi kayu bulat di hutan negara juga meningkat namun relatif sedikit dan berasal dari tebangan yang sudah direncanakan maupun tebangan tak tersangka. Tebangan tak tersangka merupakan akibat adanya gangguan hutan yang berupa pencurian dengan barang
bukti yang dapat diselamatkan, kebakaran, bencana alam, serta tegakan tinggal jati, namun potensinya masih relatif kecil.
Sub sektor kehutanan juga berkontribusi terhadap sektor industri olahan yang berasal dari produksi kayu olahan dan dari industri minyak kayu putih. Produksi kayu olahan antara lain berasal dari kayu gergajian, kayu lapis, venner, barecore, dan blockboard. Produksi kayu olahan tahun 2021 mengalami penurunan produksi menjadi sebesar 10.488,1 m3 jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 26.715,31 m3.
Pemanfaatan jasa lingkungan di dalam Kawasan hutan produksi dan hutan lindung berupa wisata alam juga mengalami peningkatan di tahun 2021 setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada 2020 lalu. Hingga akhir Desember 2021 pendapatan yang diperoleh dari jasa lingkungan sebesar Rp.1.043.337.375,- meningkat 254,62% jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 409.761.125,-. Kenaikan jumlah kunjungan ini tidak lepas dari pelonggaran pembatasan sosial di DIY.
Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, hasil hutan non kayu adalah semua material biologi selain kayu yang diambil dari Kawasan hutan. Produksi hasil hutan non kayu yang berhasil terdata adalah produksi bambu dan produksi minyak kayu putih. Untuk nilai produksi bambu tahun 2021 masih menggunakan angka tahun lalu. Sementara untuk data produksi minyak kayu putih hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut.
Tabel III.14 Produksi Minyak Kayu Putih Tahun 2015 - 2021
Tahun | Target Produksi (liter) | Realisasi Produksi (liter) | PAD (Rp) |
2015 | 43.785 | 43.825 | 8.374.957.500 |
2016 | 43.785 | 31.247 | 5.311.990.000 |
2017 | 44.285 | 44.297 | 8.420.859.700 |
2018 | 44.285 | 44.296 | 00.000.000.000 |
2019 | 39.316 | 39.323 | 9.889.734.500 |
2020 | 41.610 | 40.353 | 00.000.000.000 |
2021 | 42.310 | 42.317 | 00.000.000.000 |
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2021
Berdasarkan tabel di atas realisasi produksi minyak kayu putih tahun 2021 meningkat sebanyak 1.964 liter jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, serta melebihi target yang ditentukan untuk tahun 2021 sebesar 42.310 dengan persentase 102,38%.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DLHK DIY adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan
a. Penjabaran (cascading) terkait pelaksanaan beberapa program dan kegiatan belum secara logis menunjukkan keterkaitan sebab-akibat (causality) maupun keterkaitan sinergitas (alignment)
b. Beberapa permasalahan yang dihadapi tidak cukup diatasi dengan penanganan jangka pendek sehingga perlu pemilihan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menyusun program dan kegiatan agar mampu merespon hal tersebut
x. Xxxtambahnya jumlah penduduk permanen dan sementara di DIY yang membutuhkan tempat tinggal mempengaruhi perluasan kebutuhan tempat tinggal. Lahan pertanian dan lahan untuk upaya konservasi semakin berkurang dan digantikan menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan tempat dan aktivitas sosial ekonomi. Beban pencemaran air dan udara semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi. Alih fungsi lahan, peningkatan beban pencemaran berimplikasi negatif terhadap nilai indeks kualitas lingkungan hidup daerah
d. Kerusakan lahan akibat penambangan tanpa ijin terjadi di Kab. Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul dan Bantul. Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan ini sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan dimana masyarakat melakukan demonstrasi penolakan terhadap aktivitas penambangan tanpa ijin tersebut. Adanya kegiatan penambangan tanpa izin menyebabkan pengelolaan tambang tidak sesuai prosedur. Kegiatan tambang yang dilakukan hanya mementingkan aspek keuntungan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Adapun jenis penambangan lainnya dengan status tanpa izin yaitu penambangan tanah urug yang mengakibatkan adanya bekas-bekas galian dan berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor, kerusakan fasilitas umum seperti jalan dan lahan area tambang menjadi rusak
e. Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang masuk kategori taat izin lingkungan
f. Konflik tenurial pada areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di DIY. Terjadinya penggunaan lahan tanpa ijin/penyerobotan lahan dan aksi sabotase terhadap tanda batas kawasan hutan merupakan akibat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang hidupnya bergantung pada hutan. Diperlukan langkah β langkah resolusi yang
strategis namun juga tetap dapat memenuhi prinsip keadilan sosial untuk mencegah konflik ini menjadi berkepanjangan
g. Berdasarkan perhitungan dengan metode indeks pencemaran dan metode storet dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di 10 sungai di DIY berada dalam kondisi tercemar. Parameter bakteri koli tinja (Fecal coliform) dan total koli (Total coliform) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baik dan kesadaran masyarakat masih kurang.
h. Perhitungan nilai PDRB sub sektor kehutanan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat ekstraktif. Padahal, pada kenyataannya DLHK DIY telah berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
i. TPA Regional Piyungan merupakan tempat untuk pengelolaan akhir sampah yang bersumber dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, sudah dinyatakan overload, sehingga diperlukan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai di TPA sebelum ditangani dengan skema KPBU.
2. Hambatan
a. Kerjasama multipihak masih terhambat oleh adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan dan kehutanan semata-mata sebagai tanggung jawab instansi lingkungan hidup dan kehutanan
b. Meskipun pemerintah pusat sudah mencanangkan program Satu Data Indonesia (SDI) sejak tahun 2019, akan tetapi implementasinya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih terhambat oleh belum optimalnya interoperabilitas antar lembaga/organisasi dan belum familiernya investasi pada infrastruktur digital di lembaga pemerintah untuk mendukung pengelolaan data
c. Belum semua kepala daerah (kabupaten/kota) bersedia menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggar hukum lingkungan karena dianggap dapat menghambat investasi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DLHK DIY
a. Tantangan
1) Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak serius terhadap sektor ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta turut pula mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah
2) Dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) maka terdapat beberapa ketentuan baru yang harus diantisipasi misalnya mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme perizinan lingkungan yang disederhanakan
b. Peluang
1) Konsep perhutanan sosial yang semakin diperkuat dengan adanya payung hukum melalui Peraturan Menteri LHK dan menjadi prioritas nasional RPJMN 2015 β 2019
2) DIY merupakan rumah bagi institusi pendidikan tinggi terkemuka dan pusat β pusat penelitian yang dapat diajak bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
3) Pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah meningkatkan peluang keterlibatan masyarakat dari berbagai golongan umur, jenis kelamin, dan kemampuan tubuh untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
4) Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, bertanggung jawab, serta dapat diandalkan (reliable) sesuai dengan prinsip β prinsip good governance
Dengan memperhatikan hal β hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLHK DIY tahun 2022 adalah sebagai berikut :
a. Dengan adanya pandemi yang belum ada tanda β tanda akan mereda, maka penyelenggaraan program dan kegiatan akan dibuat seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
b. Peningkatan kenyamanan bangunan di lingkungan kerja dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja untuk mendukung produktivitas kerja;
x. Xxxxx/penerima manfaat dari program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan akan lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender;
d. Untuk menangani TPA Regional Piyungan yang telah overload, maka prioritas pendanaan pengelolaan sampah di TPA Piyungan untuk tahun 2022 adalah untuk penambahan sarana dan prasarana khususnya alat berat yang digunakan untuk penataan sampah agar operasionalisasi TPA tetap berjalan dan dapat melayani masyarakat sampai proses KPBU terealisasi;
e. Dengan diberlakukannya sistem kodefikasi yang baru maka penyusunan program/kegiatan untuk tahun 2023 berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Secara terperinci review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
1.11.01.00 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 102.841.3 38.579 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 79.961.5 47.149 | |||||||
2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 81.051.44 5.279 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 71.897.5 30.343 | |||||||
2.10 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | 396.000.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | ||||
2.1.11.01.00 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN | Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang | 30 | 396.000.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | ||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.10.1.11.01.00. 11.5.01 | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | 396.000.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | ||||
2.10.1.11.01.00. 11.5.01.01 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | DIY | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat | 9 | 396.000.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
2.11 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 76.880.25 1.279 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | 68.795.8 36.343 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 94,24 | 51.685.80 0.079 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 94,24 | 47.490.3 80.443 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 126.000.0 00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.565.9 00 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DIY | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 4 | 50.000.00 0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | DIY | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen) | 4 | 18.761.4 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | DIY | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 | 4.000.000 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | DIY | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 | 4.000.000 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | DIY | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA- SKPD | 1 | 1.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | DIY | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA- SKPD | 2 | 4.383.20 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | DIY | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD | 1 | 2.000.000 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 | 65.000.00 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DIY | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22 | 23.421.3 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 45.135.16 0.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 42.796.1 32.929 | |||||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DIY | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | 45.000.00 0.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | DIY | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 300 | 42.674.3 92.929 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.02.003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD | DIY | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD | 1 | 104.160.0 00 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD | DIY | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD | 1 | 100.740. 000 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.02.005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | DIY | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | 3.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | DIY | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | 3.000.00 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.02.007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD | DIY | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana | 14 | 28.000.00 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semes teran SKPD | DIY | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana | 14 | 18.000.0 00 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
n/Semesteran SKPD | n/Semesteran SKPD | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 62.400.00 0 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 67.800.0 00 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 01.1.03.006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 62.400.00 0 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 67.800.0 00 | |||
2.11.1.11.01.00. 01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.027.407 .000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 502.006. 500 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor | DIY | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 | 51.721.00 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor | DIY | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 | 52.955.0 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DIY | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 | 150.275.0 00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DIY | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 | 98.471.8 00 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DIY | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 165.627.0 00 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | DIY | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 75.030.3 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DIY | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 101.358.0 00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | DIY | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 60.000.0 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | DIY | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan | 2 | 8.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | DIY | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang Disediakan | 1 | 9.710.40 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.06.009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DIY | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 550.026.0 00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | DIY | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | 205.839. 000 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 877.974.0 00 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 75.459.1 00 | |||||||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DIY | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 301.880.0 00 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DIY | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | 21.210.7 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07.008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | DIY | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 | 50.000.00 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07.009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07.010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 | 501.094.0 00 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 | 54.248.4 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.07.011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 25.000.00 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.631.103 .999 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.850.76 0.974 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 01.1.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 5.500.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 3.680.00 0 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 812.034.2 00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 | 841.334. 200 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 1.813.569 .799 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | DIY | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 | 2.005.74 6.774 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.825.755 .080 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.151.65 5.040 | |||||||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY | 2-65 | ||||||||||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DIY | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 18.450.00 0 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DIY | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 | 18.446.3 00 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DIY | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 181 | 940.106.6 80 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | DIY | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 259 | 614.840. 440 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DIY | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 324 | 291.958.4 00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | DIY | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 372 | 213.368. 300 | |
2.11.1.11.01.00. 01.1.09.009 | Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi | 11 | 575.240.0 00 | Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | DIY | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi | 11 | 305.000. 000 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Ketercapaian sasaran program perencanaan lingkungan hidup (%) | 30% | 340.000.0 00 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Ketercapaian sasaran program perencanaan lingkungan hidup (%) | 30% | 217.268. 400 | |||
2.11.1.11.01.00. 02.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | 265.000.0 00 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | 85.000.0 00 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 02.01.001 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | Kota Yogyakar ta, Gondoku suman, Baciro | Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen) | 2 | 265.000.0 00 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi | Kota Yogyakar ta, Gondoku suman, Baciro | Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun (dokumen) | 1 | 85.000.0 00 | |
2.11.1.11.01.00. 02.1.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | 75.000.00 0 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | 132.268. 400 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 02.1.02.001 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | DIY | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat | 1 | 75.000.00 0 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | DIY | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat | 1 | 30.261.2 00 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
dan Laut yang Disusun | dan Laut yang Disusun | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 02.1.02.002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | DIY | Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJ MD Provinsi yang Disusun | 0 | 0 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | DIY | Jumlah Dokumen KLHSRPJPD/RPJ MD Provinsi yang Disusun | 1 | 102.007. 200 | |
2.11.1.11.01.00. 02.1.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Ketercapaian sasaran program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH (%) | 100 | 4.136.625 .000 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Ketercapaian sasaran program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH (%) | 100 | 1.378.85 6.600 | |||
2.11.1.11.01.00. 03.1.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 3.749.640 .000 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | 1.310.26 6.300 | |||||||
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media | DIY | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut | 4 | 328.360.0 00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media | DIY | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut | 4 | 145.516. 900 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tanah, Air, Udara, dan Laut | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 1 | 125.280.0 00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 2 | 60.000.0 00 | |
2.11.1.11.01.00. 03.1.01.003 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | DIY | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 2 | 3.296.000 .000 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | DIY | Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan | 2 | 1.104.74 9.400 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 03.1.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik) | 50 | 386.985.0 00 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (titik) | 50 | 68.590.3 00 | |||
2.11.1.11.01.00. 03.1.02.003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 50 | 386.985.0 00 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 50 | 68.590.3 00 | |
2.11.1.11.01.00. 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (%) | 100 | 150.390.0 00 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (%) | 100 | 13.258.0 00 | |||
2.11.1.11.01.00. 05.1.01 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen) | 1 | 150.390.0 00 | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 (dokumen) | 1 | 13.258.0 00 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 05.1.01.001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DIY | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik Terintegrasi Secara | 1 | 150.390.0 00 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | DIY | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik Terintegrasi Secara | 1 | 13.258.0 00 | |
2.11.1.11.01.00. 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN | Persentase capaian pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%) | 62,5 | 565.500.0 00 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN | Persentase capaian pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%) | 62,5 | 160.252. 200 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 06.1.01 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%) | 100 | 565.500.0 00 | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Terlaksananya pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan (%) | 100 | 160.252. 200 | |||
Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan) | 30 | Terlaksananya pengawasan usaha/ kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemda DIY (usaha/kegiatan) | 30 | ||||||||
2.11.1.11.01.00. 06.1.01.001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin | DIY | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, | 1 dokumen | 379.500.0 00 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin | DIY | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, | 1 | 85.264.0 00 | |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY | 2-72 | ||||||||||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan | ||||||||
2.11.1.11.01.00. 06.1.01.002 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 2 orang | 84.000.00 0 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD | 35 | 14.425.7 00 | |
2.11.1.11.01.00. 06.1.01.003 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | DIY | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 1 laporan | 102.000.0 00 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | DIY | Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 1 | 60.562.5 00 | |
2.11.1.11.01.00. 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN | Persentase ketercapaian pembinaan kelompok masyarakat (%) | 21,05 | 120.831.0 00 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN | Persentase ketercapaian pembinaan kelompok masyarakat (%) | 21,05 | 114.742. 000 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
HIDUP UNTUK MASYARAKAT | HIDUP UNTUK MASYARAKAT | ||||||||||
2.11.1.11.01.00. 08.1.01 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (kelompok) | 40 | 120.831.0 00 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat (kelompok) | 45 | 114.742. 000 | |||
2.11.1.11.01.00. 08.1.01.001 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan | DIY | Jumlah Lembaga/Kelompo k Masyarakat/Institus i yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | 40 | 120.831.0 00 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan | DIY | Jumlah Lembaga/Kelompo k Masyarakat/Institus i yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH | 45 | 114.742. 000 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Ketercapaian target penghargaan LH tingkat nasional (%) | 100 | 588.993.0 00 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Ketercapaian target penghargaan LH tingkat nasional (%) | 100 | 112.151. 700 | |||
2.11.1.11.01.00. 09.1.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan) | 3 | 588.993.0 00 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Terlaksananya penambahan penghargaan LH tingkat nasional (penghargaan) | 3 | 112.151. 700 | |||
2.11.1.11.01.00. 09.1.01.001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Xxxxxxxx xxx yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas) | 35 | 588.993.0 00 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemb aga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | DIY | Jumlah Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Xxxxxxxx xxx yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (entitas) | 35 | 112.151. 700 | |
2.11.1.11.01.00. 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%) | 100 | 90.000.00 0 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%) | 100 | 27.227.8 00 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.11.1.11.01.00. 10.1.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%) | 100 | 90.000.00 0 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup (%) | 100 | 27.227.8 00 | |||
2.11.1.11.01.00. 10.1.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Dita ngani (dokumen) | 1 | 90.000.00 0 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi | Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Dita ngani (dokumen) | 1 | 27.227.8 00 | |||
2.11.1.11.01.00. 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola (%) | 100 | 19.202.11 2.200 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase sampah yang terkelola (%) | 100 | 19.281.6 99.200 | |||
2.11.1.11.01.00. 11.1.01 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%) | 100 | 19.202.11 2.200 | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%) | 100 | 19.281.6 99.200 | |||
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.001 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | DIY | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional | 3 | 754.675.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
yang Disusun dan Ditetapkan | |||||||||||
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.002 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional | 700 | 7.696.046 .100 | Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional | 700 | 9.175.74 7.000 | |
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit) | 1 | 4.624.422 .300 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (unit) | 1 | 10.000.0 00.000 | |
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.006 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 700 | 60.195.60 0 | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan | 700 | 52.652.2 00 | |
2.11.1.11.01.00. 11.1.01.007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia | 6 | 6.066.773 .200 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | DIY | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia | 6 | 53.300.0 00 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 3.775.194 .000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | 3.101.69 4.000 | |||||||
2.22.1.11.01.00. 08 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan | 7 | 3.775.194 .000 | PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan | 7 | 3.101.69 4.000 | |||
2.22.1.11.01.00. 08.5.01 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek) | 82 | 537.000.0 00 | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman | Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek) | 82 | 98.000.0 00 | |||
2.22.1.11.01.00. 08.5.01.003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | DIY | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | 0 | 537.000.0 00 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman | DIY | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola | 0 | 98.000.0 00 | |
2.22.1.11.01.00. 08.5.08 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100 | 789.444.0 00 | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100 | 614.444. 000 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
2.22.1.11.01.00. 08.5.08.006 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram | DIY | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan | 2 | 789.444.0 00 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram | DIY | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan | 2 | 614.444. 000 | |
2.22.1.11.01.00. 08.5.09 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 13 | 2.448.750 .000 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Jumlah Hasil Fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | 13 | 2.389.25 0.000 | |||
2.22.1.11.01.00. 08.5.09.009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | DIY | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 | 2.448.750 .000 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | DIY | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 | 2.389.25 0.000 | |
3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 21.789.89 3.300 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 8.064.01 6.806 | |||||||
3.28 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 21.789.89 3.300 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN | 8.064.01 6.806 | |||||||
3.28.1.11.01.00. 03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase ketercapaian program pengelolaan hutan ( % ) | 69,33 | 17.554.67 6.000 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | Persentase ketercapaian program pengelolaan hutan ( % ) | 69,33 | 6.697.94 6.506 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.02 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen) | 2 | 1.062.720 .000 | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH (dokumen) | 2 | 122.555. 400 | |||
3.28.1.11.01.00. 03.1.02.001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 | 1.062.720 .000 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun | 2 | 122.555. 400 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp) | 11.981.7 82.825 | 10.779.90 0.000 | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | Terlaksananya produksi hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan (Rp) | 11.981.7 82.825 | 5.313.07 4.620 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi | DIY | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 | 50.000.00 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.006 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | 43 | 98.900.00 0 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan | 43 | 15.434.1 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.007 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan | 8 | 17.000.00 0 | Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung | DIY | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan | 8 | 3.516.70 0 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.008 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | DIY | Jenis Pemanfaatan | 1 | 8.559.000 .000 | Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH | DIY | Jenis Pemanfaatan | 1 | 4.701.41 5.620 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.03.009 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | DIY | Jenis Pemanfaatan | 1 | 2.055.000 .000 | Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan | DIY | Jenis Pemanfaatan | 1 | 592.708. 200 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.04 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha) | 275 | 3.245.470 .000 | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha) | 275 | 463.722. 500 | |||
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | DIY | Jumlah dokumen pelaksanaan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 5 | 565.000.0 00 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | DIY | Jumlah dokumen pelaksanaan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) | 5 | 23.341.2 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | DIY | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | 200 | 524.070.0 00 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara | DIY | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara | 245 | 202.235. 200 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | DIY | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 30 | 463.400.0 00 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara | DIY | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara | 30 | 70.594.0 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.005 | Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan | DIY | Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun | 7 | 138.000.0 00 | n/a | n/a | n | n/a | 0 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.04.006 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | DIY | Jumlah bibit tanaman yang bersertifikat | 400000 | 1.555.000 .000 | Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan | DIY | Jumlah bibit tanaman yang bersertifikat | 350000 | 167.552. 100 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.05 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Terlaksananya penataan kawasan hutan (%) | 90,22 | 1.936.450 .000 | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Terlaksananya penataan kawasan hutan (%) | 90,22 | 641.092. 700 | |||
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.001 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DIY | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 15581 | 989.000.0 00 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan | DIY | Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan | 15581 | 454.263. 100 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.002 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | DIY | Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli | 15581 | 638.200.0 00 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | DIY | Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli | 15581 | 173.923. 200 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.003 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan | DIY | Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (operasi) | 12 | 30.000.00 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | DIY | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,Sinkroni sasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 | 104.250.0 00 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.05.005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DIY | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 1 | 175.000.0 00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pena nggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | DIY | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 1 | 12.906.4 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.07 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 | 13 | 260.000.0 00 | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 | 13 | 78.429.2 86 | |||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
Produksi <6000 m3/Tahun | m3/Tahun (unit manajemen) | Produksi <6000 m3/Tahun | m3/Tahun (unit manajemen) | ||||||||
3.28.1.11.01.00. 03.1.07.001 | Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | DIY | Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah | 13 | 65.000.00 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.07.002 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | DIY | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 1 | 195.000.0 00 | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | DIY | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 1 | 78.429.2 86 | |
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.09 | Perbenihan Tanaman Hutan | Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha) | 16 | 270.136.0 00 | Perbenihan Tanaman Hutan | Terlaksananya penambahan usaha perbenihan terdaftar (usaha) | 16 | 79.072.0 00 | |||
3.28.1.11.01.00. 03.1.09.002 | Sertifikasi Sumber Benih | DIY | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | 1 | 70.150.00 0 | Sertifikasi Sumber Benih | DIY | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan | 1 | 19.497.4 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.09.003 | Sertifikasi Mutu Benih | DIY | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan | 1 | 31.500.00 0 | Sertifikasi Mutu Benih | DIY | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan | 1 | 10.873.8 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.09.004 | Sertifikasi Mutu Bibit | DIY | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan | 1 | 35.000.00 0 | Sertifikasi Mutu Bibit | DIY | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan | 1 | 12.653.4 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.09.005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | DIY | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 1 | 85.000.00 0 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit | DIY | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 1 | 17.637.0 00 | |
3.28.1.11.01.00. 03.1.09.006 | Pembangunan Sumber Benih | DIY | Luas Sumber Benih yang Dibangun | 5 | 48.486.00 0 | Pembangunan Sumber Benih | DIY | Luas Sumber Benih yang Dibangun | 5 | 18.410.4 00 | |
3.28.1.11.01.00. 04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem | 68,53 | 3.915.400 .000 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di TAHURA dan Jumlah Kawasan Bernilai Ekosistem | 68,53 | 402.322. 500 | |||
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY | 2-86 | ||||||||||
No. | Rancangan Awal RKPD | Hasil Analisis Kebutuhan | |||||||||
Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan /Subkegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Kebutuh an Dana | Cat atan Pent ing | |
Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | ||||||||||
3.28.1.11.01.00. 04.1.01 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%) | 65 | 477.400.0 00 | Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi | Terlaksananya Peningkatan Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (%) | 65 | 219.293. 000 | |||
3.28.1.11.01.00. 04.1.01.001 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | DIY | Jumlah laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 1 | 174.900.0 00 | Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | DIY | Jumlah laporan pelaksanaan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA | 1 | 94.058.5 00 | |
3.28.1.11.01.00. 04.1.01.003 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | DIY | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi | 6 | 151.000.0 00 | Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi | DIY | Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi | 6 | 107.686. 900 | |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
2-87