Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum memiliki prinsip yaitu terjaminnya penyelenggaraan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Terkait hal tersebut dalam rangka pemenuhan prinsip negara hukum khususnya mengenai kepastian hukum, diperlukan adanya alat bukti tertulis mengenai peristiwa maupun perbuatan hukum manusia dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat guna menentukan dengan jelas dan pasti tentang dimilikinya hak dan kewajiban oleh seseorang sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, aktifitas manusia baik di bidang ekonomi, bisnis, atau bidang lainnya, dituntut untuk menggunakan perjanjian tertulis / kontrak guna terjaminnya kepastian hukum serta dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian waktu timbul suatu permasalahan/sengketa apabila salah satu atau beberapa pihak melakukan wanprestasi. Perjanjian yang di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan contract dan disebut juga dengan overeenkomst di dalam bahasa Belanda, yaitu merupakan sebuah peristiwa berjanjinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Para pihak yang telah melakukan kesepakatan terhadap suatu hal yang diperjanjikan, secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap pelaksanaannya, sehingga perjanjian yang telah dibuat terbentuk suatu hubungan hukum bagi para pihak, yang disebut dengan perikatan atau verbintenis. Pembuatan perjanjian oleh para pihak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat merupakan salah satu sumber hukum formal, asal kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.1 Berdasarkan BW khususnya Pasal 1313, perjanjian atau persetujuan merupakan suatu bentuk perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx mempunyai pendapat bahwa suatu hal yg berbeda atau tidak samanya kepentingan yg dimiliki oleh para pihak merupakan awal / latar belakang dari adanya kontrak. Negosiasi di antara para pihak adalah langkah awal yang umum dilakukan dalam perumusan hubungan kontraktual. Terciptanya bentuk-bentuk kesepakatan melalui proses tawar - menawarlah sebagai hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, demi saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan).2 Terkait hal tersebut tak dapat dipungkiri bahwa pada era saat ini perk...
Negara Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar didunia sehingga ada banyak biro perjalanan umrah atau travel-travel religi yang tersebar di Indonesia karna memiliki pluang usaha yang sangat berpotensi namun ada 1 Roro Mujiastuti, Penyelesaian Sengketa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, (Skripsi Hukum Universitas Sriwijaya),2020. 7 beberapa masalah yang sering dijumpai dalam perlaksannan perjanjian pelaksanaan ibadah umrah yakni adanya tindakan penipuan atau keterlambatan pemberangkatan dan segala sesuatu yang telah di perjanjikan oleh pihak biro penyelenggara atau pihak travel tidak sesuai dengan yang diperjanjian diawal, semua permasalahan terjadi akibat rasa percaya para calon jamaah yang tinggi terhadap pihak biro penyelenggara serta tidak adanya perjanjian tertulis antara biro perjalanan umrah dengan pihak calon jamaah, mengakibatkan banyaknya kasus penipuan karna tidak adanya perjanjian tertulis antara biro perjalanan umrah dengan pihak jamaah. Baru-baru ini terjadi terjadi kenaikan harga hotel yang signifikan di Madinah dan di Makkah mencapai 300% hal ini terjadi karena dibulan November, Desmber, dan Januari adalah musim liburan sekolah diberbagai dunia sehingga minat orang untuk melaksanakan ibadah Umrah tinggi, terutama dari negara- negara islam, karna keterbatasan kamar maka harga melonjak, dan juga membaiknya kondisi pasca-pandemi, yang mendorong orang pergi umrah, alasan lain yang memicu kenaikan harga hotel karna begitu banyak permintaan. Kondisi tersebut membuat penyelenggara perjalanan ibadah umrah mengalami kesulitan untuk mendapatkan kamar hotel karena sudah penuh dipesan atau full booked, hal ini juga yang membuat para jamaah umrah yang sudah terlanjur tiba di Madinah maupun di Makkah banyak yang mengalami keterlantaran karena kenaikan biaya hotel secara sepihak dan tiba-tiba, hampir semua biro perjalanan Umrah mengalami kesulitan dalam kondisi tersebut begitu juga dengan PT. Fauza Wisata.
Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti halnya notaris dalam perilaku dan pelaksanaan jabatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan undang-undang lainnya. Artinya notaris tidak bisa untuk sehendaknya dalam melayani masyarakat. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahunn 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.2 Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak 2 Pasal 1870, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek. yang terkait dalam perbuatan hukum3 apabila di kemudian hari datang seorang klien di hadapannya. Dalam menuntaskan konflik-perseteruan yang membutuhkan jasa notaris, khususnya dalam menyusun akta notaris, notaris tidak diperkenankan Jika hanya mengandalkan pada contoh-contoh akta sebelumnya tanpa mengetahui apa yang menjadi landasan hukumnya. Notaris sebelum menentukan akta apa yang harus dirancang perlu pertimbangan hukum terlebih dahulu boleh atau tidaknya dibuatkan akta notaris untuk suatu insiden atau maksud serta tujuan dari penghadap. Isi muatan akta notaris harus didasarkan dari unsur-unsur perbuatan hukum yang dimaksudkan para kliennya termasuk syarat- kondisi sahnya serta ketentuan lain seperti asas-asas aturan, teori hukum, logika hukum, doktrin, yurisprudensi, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku, hal tersebut mengingat bahwa notaris wajib mempertanggungjawabkan akta yang akan dibuatnya.4
Examples of Negara Indonesia in a sentence
Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman.
Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT Patria Nusa Xxxxxx dan sebagai Komisaris pada PT Panin Asset Management.
Xxxxx Negara Indonesia, Lulusan Fakultas Ekonomi Tarumanagara Jurusan Manajemen Keuangan.
Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah: - PT BNI Sekuritas - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT BNI Life Insurance - PT BNI Multifinance - BNI Remittance Ltd Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah: - PT BNI Sekuritas - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - PT BNI Life Insurance - PT BNI Multifinance - BNI Remittance Ltd - Bank Mayora - BNI Ventures Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Sekuritas dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Sekuritas, yang mana PT BNI Sekuritas pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kemudian bekerja di PT Bank Negara Indonesia Tbk dan diangkat menjadi Direktur Investasi Dana Pensiun BNI pada tahun 2001-2005 sekaligus menjadi Komisaris Independen PT Agis Tbk sejak tahun 2002-2013.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.
BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965.
Komite Investasi terdiri dari: Warga Negara Indonesia, lulusan Universitas Indonesia dan Master in Public Administration dari University of Southern California, USA pada tahun 1980.
More Definitions of Negara Indonesia
Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga.1 Negara hukum sendiri secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan.2 Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diikuti dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 37 provinsi dengan berbagai perbedaan baik corak kebudayaan, ras, suku, maupun agama yang dianut oleh masyarakatnya.4 Meskipun terdapat perbedaan yang hidup di antara masyarakat namun hal tersebut tidak menghalangi kesatuan bangsa yang
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan dalam alenia keempat Pembukaan UUDNRI tahun 1945 dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUDNRI tahun 1945 seperti paparan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Negara Hukum Indonesia menganut Supremasi Hukum, dalam hal ini Supremasi UUD/Konstitusi. Dalam kaitan dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu artinya kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan hukum yaitu hukum tertinggi dalam negara Indonesia adalah berbentuk UUDNRI tahun 1945. MPR sebagai lembaga negara dalam hal ini juga melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menjaga dan meluhurkan kedudukan UUDNRI tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi dan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia dibentuklah peradilan Mahkamah Konstitusi. Di era sekarang ideology Pancasila disebut atau dimaknai sebagai ideology kerja, yakni kerja dalam artian proses pembangunan nasional harus dilandasi oleh spirit nilai-nilai Pancasila.
Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. yaitu, penyelenggaraannya negara disemua bidangnya haruslah berdasarkan kepada peraturan hukum secara adil serta pasti jadi tidaklah hanya berdasarkan kepada kekuasaannya dipolitik.15 Sudikno menyatakan jika yang dimaksudkan hukum yaitu sekumpulan aturan atapun kaedah dimana memiliki isi dengan sifat umum serta normativ, umum sebab berlakunya untuk tiap individu serta normativ sebab menentukan apakah yang seharusnya dilaksanakan, apakah yang tidak diperbolehkan 13C.S.T Kansil,2006, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 0, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, hlm. 37.