Pemerintah definition
Examples of Pemerintah in a sentence
Government Statement (Maklumat Pemerintah ) on 1 October 1945 Decree of the Ampera Cabinet Presidium No.26/U/Kep/l966, 6 September 1966, (Amanat Penderitaan Rakyat – The Message of the People’s Suffering).
Baik Anda maupun subkontraktor Anda melakukan penyelidikan atau menunjuk seorang penyidik untuk melakukan penyelidikan, pihak yang melakukan penyelidikan tersebut harus memiliki kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam Standar Penyelidikan Pemerintah Australia atau yang serupa yang disetujui oleh Direktur DFAT – Seksi Pengawasan Kecurangan Program Bantuan Australia.
Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu ▇▇▇ kepentingan masyarakat.
Prosedur atau Pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Fidusia di Indonesia Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh debitor ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ merupakan perjanjian pokok yang mengacu prinsip-prinsip umum perjanjian, sedangkan pembebanan jaminan fidusia meruapakan perjanjian ikutan atau accesoir, yang mendaftarannya telah diatur dengan UU Nomor 42 Tahun 1999, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.
Isbat nikah massal: a mass retroactive validation of a marriage held under the cooperation of an Islamic court, an Office of Religious Affairs (▇▇▇▇▇▇ Urusan Agama, KUA), and a local government (Pemerintah Daerah, Pemda).
Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, MOU PEMKAB Dengan Kejaksaan Batang (MOU between the Batang District Government and District Prosecution Office): https://jatengprov.go.id/beritadaerah/mou-pemkab-dengan- kejaksaan-batang/, accessed on 30 October 2018.
Penulis penelitian ini mengusulkan ▇▇▇ membahas PT Lingga Jaya Konstruksi untuk mendukung program Pemerintah Batam, yang disadari Batam sebagai area strategis untuk memicu pembangunan ▇▇▇ pertumbuhan ekonomi, dengan ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ tujuan umum untuk melaksanakan beberapa komponen kegiatan pembangunan seperti jasa konstruksi ▇▇▇ pengadaan, perdagangan, industri, transportasi, percetakan, percetakan, bengkel dll.
Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP).
Pemerintah bahkan telah membentuk suatu pengadilan khusus untuk mengadili para pelaku pelanggaran berat HAM dalam berbagai peristiwa tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Manusia (selanjutnya ditulis UU Pengad ▇▇▇▇ ▇▇▇).
Pemerintah menentukan besaran iuran dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.