KEPUTUSAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 050/ 07467

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa, dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 827);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

i

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor

96. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);

i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

j. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

k. Peraturan Menteri Dalam Xxxxxx Xxxxxxxx Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah;

o. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

p. Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

q. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;

r. Peraturan Gubernur DIY Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;

s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

t. Peraturan Gubernur No 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

u. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2021

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renja:

: - Mengumpulkan, mengolah,menyusun dan menganalisis data Rencana Kerja 2022

- Membahas dan mencermati perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

- Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renja

Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renja 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga

: Kerja dan Transmigrasi DIY

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2021,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

                    Pada Tanggal : 23 Juli 2021     

Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

XXXX XXXXXXXXX,ST,M.Eng NIP.19740919 199903 1004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Tanggal Tentang

:

:

: Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2022 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DLM TIM	HONORARIUM (Rp.)
1.	Xxxx Xxxxxxxxx,ST,M.Eng	Kepala Dinas	Penanggungjawab	Tanpa honor
2.	Xxxxxxx,SPd,MM	Sekretaris	Ketua	Tanpa honor
3.	Xxx Xxxxxxx Dyah W,SE	Kasubbag Program	Sekretaris	Tanpa honor
4.	Xxxx Xxxxxxxxxx X,X.Xxx,Xxx.Xxx	Kabid P2TKPKKT	Anggota	Tanpa honor
5.	Xxxx Xxxxxx,SH,X.Xx	Xxxxx P2SP	Anggota	Tanpa honor
6.	Xxxxxxxx Xxxxxx,SH,M.Hum	Kabid HI dan JSTK	Anggota	Tanpa honor
7.	Xxxx Xxxxxxxx,X.Xxx	Kabid PK3	Anggota	Tanpa honor
8.	Xxx.Xxxxxx Xxxxxxx,MSi	Kepala BLKPP	Anggota	Tanpa honor
9.	Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx,ST,MM	Kepala Balai K3	Anggota	Tanpa Honor
10.	Xxxxx Xxxxxxxxxxxx,SE,MBA	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor
11.	Xxxxx Xxxxxxx,ST	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor
12.	Xxxxxx Xxxx Xxxxxx,SH	Staf Subbag Program	Anggota	Tanpa Honor

Ditetapkan di Pada Tanggal

: YOGYAKARTA

: 23 Juli 2021

Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

XXXX XXXXXXXXX,ST,M.Eng NIP.197409191999031004

Formulir E.29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Th 2022 Dinas: Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Provinsi : DIY

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsidan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	√
2.	Pengolahan data dan informasi.	√
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerahprovinsi.	√
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra-Perangkat Daerah provinsi.	√
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi.	√
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerahprovinsi.	√
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerahprovinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	√

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4	5	6
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerahprovinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	√
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja,perencanaan dan penganggaran terpadu.	√
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	√
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4	5	6
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	√

Yogyakarta, 23 Juli 2021

KEPALA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Xxxx Xxxxxxxxx,ST,M.Eng NIP. 19740919 199903 1004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berhasil menyusun Renja Tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama periode tahun 2022.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renja Tahun 2022 ini sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 2021

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

XXXX XXXXXXXXX,ST,M.Eng NIP.197409191999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABELError! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR Error! Bookmark not defined.

BAB 1 PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Landasan Hukum 1-5

1.3 Maksud dan Tujuan 1-10

1.4 Sistematika Penulisan 1-10

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-3

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2-3

2.4 Review terhadap KPD 2-9

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3-1

3.3 Program dan Kegiatan 3-1

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4-1

BAB 5 PENUTUP 5-1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik, sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang bersifat berkelanjutan serta semangat untuk menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah juga harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Implikasinya pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga harus diselaraskan dengan skema pembangunan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh semua daerah dan nasional tertuang dalam konsitusi yang merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan yang telah diamanatkan secara lebih tegas dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan telah ditindaklanjuti dengan beberapa aturan-aturan pelaksanaan dan teknis. Khusus untuk DIY, pembangunan juga mengacu pada semangat renaissance dan mengakomodir pelaksanaan urusan keistimewaan dengan membawa filosofi yang mendasari pembangunan DIY yaitu Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. Filosofi itu adalah cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Bawana mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan

mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Tahun 2022 memiliki posisi yang penting yaitu tahun terakhir dalam RPJMD DIY 2017- 2022. Dengan demikian,tahun 2022 mestinya menjadi kesempatan terakhir untuk mngejar target-target pembangunan yang belum tercapai pada periode RPJMD ini. Sementara itu, pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengubah prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pandemi Covid-19 dampaknya cukup terasa bagi perekonomian DIY dan diperkirakan akan menganggu pencapaian target-target pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja harus memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementrian Ketenagakerjaan, RPJM Kemendes PDT dan Transmigrasi, RPJM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen perencanaan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Selain itu undang-undang nomor 25 juga mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk

menyusun dokumen perencanaan, yakni Rencana Strategis (Renstra ) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pada setiap tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Untuk itulah satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana kerja OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang merupakan wujud ‘apa yang akan dikerjakan’ dari ‘apa yang ingin dicapai’ melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY akan menuju Tujuan dan Sasaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pemerintah, maupun yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pada setiap tahun anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan tahun berjalan. Untuk itulah satuan kerja perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Pada tahun 2020 akan dilakukan upaya melalui program kegiatan yang dapat mengatasi bidang ketenagakerjaan khususnya penganggur berpendidikan tinggi dan TPAK perempuan sebagaimana data di bawah ini :

Tabel : Penduduk Usia kerja menurut Kegiatannya Tahun 2018 – 2020 (Sakernas Agustus, BPS)

Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin (Sakernas Agustus 2020, BPS)

Grafik Penganggur Menurut Pendidikan (Sakernas Agustus 2020, BPS)

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran,Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan

25. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69).

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);

32. Peraturan Gubernur DIY no 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);

34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanggal 29 Juni 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja 2022 ini adalah untuk merancang program dan kegiatan tahun 2022 dengan mengacu pada RPJMD DIY,Renstra dan RKPD DIY dan memperhatikan isu-isu pembangunan yang harus diselesaikan pada tahun 2022

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja 2022 adalah untuk:

a) Menyajikan data dan analisis evaluasi hasil pembangunan

b) Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh sektoral untuk mendukung tema pembangunan daerah tahun 2022

c) Menyajikan hasil-hasil proses perencanaan partisipatorif atau bottom up,termasuk telaah atas usulan dari masyarakat yang disampaikan dalam proses musrenbang

d) Menyajikan telaah atas pokok-pokok pikiran DPRD

e) Melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan tingkat nasional (K/L) dan rencana pembangunan di kabupaten/kota

f) Melakukan identifikasi dan rumusan kegiatan lintas sector yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan

g) Merumuskan program,kegiatan dan subkegiatan pembanunan tahun 2022 yang mencakup lokasi,pagu indikatif dan keluaran-keluaran dan hasilnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menurut Xxxaturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) , Renja OPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra OPD dan Memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sistematika penyusunan Renja OPD adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud dan Tujuan

4. Sistematika Penulisan

BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
		1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
		2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
		3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
		4. Review terhadap RKPD
		5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3. Program dan Kegiatan

BAB VI PENUTUP

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Tahun 2017-2022. Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat sasaran strategis dan indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan melakukan pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dapat dilihat dari pencapaian hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu. Berikut ini disajikan Evaluasi hasil Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2020:

2-1

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ME TA INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2019	TAHUN 2020				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Indikator: Jumlah Lulusan Pelatihan Yang Ditempatkan Meta Indikator: Jumlah Lulusan Pelatihan Yang ditempatkan sampai dengan tahun n	Orang	524	106,19	1575	1584	100,57	Sangat Baik	2625
2	Terwujudnya Kesempatan Kerja	Indikator: Jumlah Kesempatan Kerja Meta Indikator: Jumlah Kesempatan Kerja Tahun n	Orang	1.906. 046	105,66	2.061.96 2	2.126.31 6	103,12	Sangat Baik	2.149 .001
3	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembang kan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Indikator: Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial Meta Indikator: Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial sampai dengan tahun n	Kasus	10	110,00	30	43	143,33	Sangat Baik	50

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut

Tabel 2.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	jumlah pelatihan yang ditempatkan sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Xxxxx Xxxxxxx (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	1115	1575	1584	(1584/1575x100%)=100,57%	2625	60,34%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a) Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,57% (terlampaui).

b) Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 106,19%, terdapat penurunan sebesar 5,62 %.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a) Adanya pandemi covid-19 banyak tenaga kerja terdampak membutuhkan pelatihan

b) Mengoptimalkan lulusan pelatihan dan pemagangan tahun sebelumnya untuk ditempatkan. Kegiatan pelatihan selain APBD tetap berjalan

Capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 ini masuk kategori sangat baik yaitu sebesar 100,57%.

Berdasarkan dokumen Renstra TA 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020

ditargetkan mencapai 1575 orang dengan realisasi hingga 2020 sebanyak 1584 orang. Apabila capaian 2020 dibandingkan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 60,34%.

Dibandingkan capaian tahun 2019 sebanyak 1115 orang,maka tahun 2020 ini mengalami kenaikan sebanyak 469 orang.

Hambatan yang dihadapi untuk mewujudkan indikator ini adalah rendahnya minat lulusan pelatihan bekerja keluar DIY baik dalam negeri maupun luar negeri.

Solusi yang bisa dilakukan dengan pemberian motivasi untuk menumbuhkan minat bekerja keluar DIY pada saat proses pelatihan.

2.1.2 Sasaran Terwujudnya Kesempatan Kerja

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya kesempatan kerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: Jumlah kesempatan kerja. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya kesempatan kerja	Jumlah kesempatan kerja	jumlah kesempatan kerja yang tercipta sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran terwujudnya kesempatan kerja dengan indikator jumlah kesempatan kerja pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Xxxxx Xxxxxxx (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah	105,66	2.061.962	2.126.316	103,12%	2.149.001	98,94
	Kesempatan				(2.126.316/0.000.000x000%)
	Kerja

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Terwujudnya kesempatan kerja adalah sebagai berikut:

a. Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 103,12% (terlampaui).

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 105,66%, terdapat penurunan sebesar 2,54 %.

c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. Masih banyak perusahaan yang melakukan operasional di masa pandemi covid-19 meskipun dengan system pengurangan jam kerja

b. Kebijakan pemulihan ekonomi dengan sasaran tenaga kerja terdampak covid-19

c. Banyak tenaga kerja terdampak covid berminat mengikuti pelatihan kewirausahaan. Program pemulihan ekonomi melalui anggaran BTT di arahkan untuk pembentukan wirausaha baru sehingga pekerja terdampak dapat beralih bekerja di sektor informal.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya kesempatan kerja yaitu Jumlah Kesempatan Kerja pada tahun 2020 ini sebesar 103,12% sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik.

Indikator ini apabila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan capaian. Pada tahun 2018 capaian realisasi sebesar 105,66% sedangkan pada tahun 2020 ini capaiannya 103,12%.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah Kesempatan kerja ini adalah masih banyaknya Angkatan Kerja berpendidikan rendah (SLTP kebawah) dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuainya kompetensi pencari kerja dengan dunia industri.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas Angkatan Kerja melalui pelatihan,pemagangan dan uji kompetensi.

2.1.3 Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja diukur dengan satu indikator. Indikator tersebut yaitu indikator: jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

	NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
	1	2	3	4
		terwujudnya hubungan industrial yang kondusif	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan	Jumlah kasus yang diselesaikan diluar

2-5

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja	hubungan industrial	pengadilan hubungan industrial sampai dengan tahun n

Kinerja sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Capaian 2019	2020			Target Xxxxx Xxxxxxx (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah kasus	22	30	43	143,33	50	86,00
	yang				(43/30)x
	diselesaikan				100%
	diluar
	pengadilan
	hubungan
	industrial

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah sebagai berikut:

a. Tercapai dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 143,33% (terlampaui).

b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 110%, terdapat peningkatansebesar 23,33 %.

c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Prosentase peningkatan capaian tersebut didukung dari :

a. Pandemi covid-19 banyak kasus ketenagakerjaan yang didaftarkan ke Disnakertrans. Peningkatan kasus ketenagakerjaan yang marak diselesaikan secara luring dan daring sehingga mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang masuk.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja

yaitu Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ini sebesar 143,33% sehingga masuk kategori hijau tua atau sangat baik. Berdasarkan dokumen Renstra TA 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30 kasus dan bisa terealisasi sebesar 43 kasus.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial ini adalah belum optimalnya peran Lembaga Kerja Sama Bipartit (Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh) sehingga banyak kasus tidak bias dicapai kesepakatan ditingkat Bipartit dan salah satu atau kedua pihak yang bersengketa mencatatkan/mengadukan kasusnya ke dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk dilakukan upaya mediasi.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan hubungan industrial ke perusahaan serta peningkatan kapasitas perangkat LKS Biparit serta optimalisasi Tim Deteksi Dini dalam melakukan pendampingan ke perusahaan- perusahaan sehingga Hubungan Industrial dapat dijalankan dengan baik.

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY tahun 2020 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.Meningkatnya	1.1 Program Pembinaan	1.112.282.000	208.880.500	(903.401.500)
Daya Saing	Pelatihan Standarisasi dan
Tenaga	Pemagangan
Kerja	1.1.1 Sertifikasi Uji	530.195.000	115.595.000	(414.600.000)
	Kompetensi Tenaga Kerja
	1.1.2 Pemagangan Tenaga	540.524.000	71.324.000	(469.200.000)
	Kerja
	1.1.3 Pelatihan dan	41.563.000	21.961.500	(19.801.500)
	Standarisasi Lembaga
	Pelatihan
	1.2 Program Peningkatan	6.539.762.000	114.268.000	(6.425.000.494.000)
	Kualitas dan Produktivitas
	Tenaga Kerja
	1.2.1 Pelatihan Ketrampilan	5.389.673.000	19.156.000	(5.370.517.000,00)
	Pencari Kerja
	1.2.2 Pelatihan Tenaga Kerja	1.014.204.000	37.507.000	(976.697.000,00)
	Profesional

	Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		1.2.3 Pengukuran	135.885.000	57.605.000	(78.280.000,00)
		Produktivitas Kerja dan
		Pemasaran Lulusan
		Pelatihan
	2.Terwujudnya	Program	2.772.618.000	1.750.808.000	(1.021.810.000)
	Kesempatan	Penempatan,Perluasan
	Kerja	Kesempatan Kerja dan
		Transmigrasi
		Penempatan Tenaga kerja	228.850.000	145.870.000	(82.980.000,00)
		Penyediaan Informasi Pasar	302.220.000	19.540.000	(282.680.000,00)
		Kerja dan Penyelenggaraan
		Bursa Kerja
		Pembentukan Kesempatan	508.880.000	1.504.930.000	996.050.000,00
		Kerja
		Pembentukan Usaha	405.080.000	0	(405.080.000,00)
		Mandiri bagi Tenaga Kerja
		Khusus
		Pemantauan Lembaga	57.920.000	17.410.000	(40.510.000,00)
		Penempatan
		Penyelenggaraan	845.565.000	11.000.000	(834.565.000,00)
		Transmigrasi
		Perlindungan dan	424.103.000	52.058.000	(372.045.000,00)
		Penempatan Pekerja Migran
		Indonesia
	3.Terwujudnya	Program Pembinaan	815.636.000	321.611.000	(494.025.000)
	Hubungan	Hubungan Industrial dan
	Industrial Yang	Jaminan Sosial
	Kondusif	Pengupahan dan	377.000.000	199.460.000	(177.540.000,00)
	Untuk	Kesejahteraan Pekerja
		Penanganan Permaalahan	438.636.000	122.151.000	(316.485.000,00)
	Mengembangkan	dan Pemantauan Hubungan
	Usaha dan	Industrial
	Meningkatkan	Program Pengawasan dan	540.600.000	335.833.000	(204.767.000)
	Kesejahteraan	Perlindungan
	pekerja	Ketenagakerjaan
		Pengawasan Norma	360.600.000	184.738.000	(175.862.000,00)
		Keselamatan dan Kesehatan
		Kerja
		Pengawasan Norma Kerja	180.000.000	151.095.000	(28.905.000,00)
		Program Pengujian	800.831.000	656.778.500	(144.052.500)
		Lingkungan Kerja dan
		Kesehatan Kerja
		Pengujian Lingkungan Kerja	410.200.000	345.810.000	(64.390.000,00)
		Pemeriksaan Kesehatan	390.631.000	310.968.500	(79.662.500,00)

2-8

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Kerja, Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja
	TOTAL ANGGARAN	00.000.000.000	0.000.000.000	0.000.000.000

Tabel 2.9 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	1. Program Administrasi Perkantoran	4.203.924.520	3.847.805.620	(356.118.900)
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.853.206.000	1.809.222.000	(43.984.000,00)
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.589.697.520	1.589.697.520	0,00
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	761.021.000	448.886.100	(312.134.900,00)
2.	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.425.744.000	2.819.517.350	(2.606.226.650)
	1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	2.000.644.000	703.599.000	(1.297.045.000,00)
	1.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.183.149.000	949.504.350	(1.233.644.650,00)
	1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	821.917.000	731.705.000	(90.212.000,00)
3.	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	282.185.000	282.185.000	0
	1.1. Pengembangan I S O	277.185.000	277.185.000	0
	1.2. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka 1.3. Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	5.000.000	5.000.000	0
4.	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KInerja dan Pelaporan Keuangan	554.795.000	284.085.000	(270.710.000)
	4.1. Peyusunan Laporan Kinerja SKPD	15.375.000	15.375.000	0
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	29.640.000	28.400.000	(1.240.000,00)
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	440.780.000	198.460.000	(242.320.000,00)
	4.4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	69.000.000	41.850.000	(27.150.000,00)
	Total Anggaran Pendukung	00.000.000.000	0.000.000.000	(0.000.000.000)

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga Rp 2.963.629.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemberian Bantuan Peralatan Usaha kepada Tenaga Kerja Dampak Covid-19	80,360,000
2	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 3.000 buah	260,100,000
3	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 3.000 buah	149,100,000
4	Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Debarkasi ke DIY	69,000,000
5	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Faceshield APD sebanyak 5.000 buah	375,000,000
6	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan masker kain 2 lapis sebanyak 10.200 buah	106,500,000
7	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Kantong Mayat sebanyak 100 buah	35,500,000
8	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Baju APD sebanyak 3.000 buah	260,100,000
9	Pemberdayaan Lulusan BLKPP untuk Pembuatan Sepatu APD sebanyak 3.000 buah	149,100,000
10	Pemberian Kerja Darurat Istimewa Bagi Komunitas Pasar Tradisional untuk 600 orang	507,600,000
11	Pemberian Kerja Darurat Istimewa bagi Komunitas Pasar Tradisional	514,800,000
12	Persiapan Pembukaan TKM	58,708,500
13	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	24,716,000
14	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	36,507,000
15	Xxxxxx Xxxxxxxxx Pelayanan Terpadu Ketenagakerjaan	141,781,000
16	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	105,648,000
17	Pendampingan Pelaksanaan SOP New Normal bagi Perusahaan	20,350,000
18	Pembinaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Tenaga Kerja Dampak Covid 19	26,825,000

No	Kegiatan	Anggaran
19	Pembekalan Kewirausahaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	41,934,000
	JUMLAH	2,963,629,500

Serta mengelola anggaran dekonsentrasi Rp5.378.469.000,00 ,untuk Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Rp4.313.733.000,00, Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Rp474.198.000,00, Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Rp590.538.000,00.

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

Tabel 2.10 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Catatan:Penyajian pada tabel ini hanya pada level program,untuk level kegiatan ada di lampiran

Sasaran OPD/Program OPD

Indikator Sasaran OPD/Indikator Program OPD

2018

2019

2020

2021

2022

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Perkiraan Realisasi

Perkiraan % Capaian

Target

Sasaran OPD 1: Terwujudnya kesempatan kerja

Jumlah Kesempatan Kerja

1.980.354

2.020.452

2.061.962.

2.104.824

2.149.001

Program Pendukung Sasaran 1:Program sesuai RPJMD: Program Penempatan,Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi:Program Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran

6.058 orang

10.665 orang

10.790 orang

10.915 orang

11.040 orang

Sasaran OPD 2: Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

Jumlah Kasus yang diselesaikan diluar Pengadilan Hubungan Industrial

10 kasus

20 kasus

30 kasus

40 kasus

50 kasus

Program Pendukung Sasaran 2:Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan,Sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi:Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja

60 persen

61 persen

62 persen

63 persen

64 persen

Program Pendukung Sasaran 2: Program Pembinaan Hubungan Industrial,sesuai Permendagri 90

Meningkatnya jumlah perusahaan

1288 perusahaan

1388 perusahaan

1488 perusahaan

1588 perusahaan

1688 perusahaan

2-1

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021

Sasaran OPD/Program OPD

Indikator Sasaran OPD/Indikator Program OPD

2018

2019

2020

2021

2022

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

% Capaian

Target

Perkiraan Realisasi

Perkiraan % Capaian

Target

th 2019 menjadi Program Hubungan Industrial

yang melaksanakan sarana HUbungan Industrial dan Jaminan Sosial

Program Pendukung Sasaran 2: Program Pengujian Lingkungan Kerja,Pemeriksaan Kesehatan Kerja,Pelatihan Hiperkes dan KK,sesuai Permendagri 90 th 2019 menjadi Program Pengawasan Ketenagakerjaan

LMeningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar

353 perusahaan

398 perusahaan

443 perusahaan

488 perusahaan

533 perusahaan

Sasaran OPD 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan

524 orang

1050 orang

1575 orang

2100 orang

2625 orang

Program Pendukung Sasaran 3:Program Pembinaan,Pelatihan,Standarisasi dan Pemagangan,Sesuai Permendari 90 th 2019 menjadi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja yang lulus sertifikasi

350 orang

375 orang

400 orang

425 orang

450 orang

Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terstandarisasi

72 lembaga

77 lembaga

82 lembaga

87 lembaga

90 lembaga

Program Pendukung sasaran 3: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Meningkatnya Jumlah Lulusan Pelatihan Yang terampil

1.9 persen

3.81 persen

5.71 persen

7,61 persen

9.52 persen

2-2

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	Indikator						Realisasi Capaian			Proyeksi
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Kesempatan Kerja	1.980.354	2.020.452	2.061.962	2.104.824	2.149.0 01	106.97	105.66	103,12	100%	100%
2	Jumlah Kasus Yang diselesaikan diluar pengadilan Hubungan Industrial	10	20	30	40	50	100	110	143,33	100%	100%
3	Jumlah Lulusan pelatihan yang ditempatkan	524	1050	1575	2100	2625	102.86	106.19	100,57	100%	100%

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas,khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu factor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakan aktivitas perekonomian.

a. Isu-Isu Strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam ketenagakerjaan adalah semakin tingginya penganggur terbuka dan setengah penganggur. Tambahan kesempatan kerja baru yang tidak sebanyak tambahan angkatan kerja (AK) baru mengakibatkan jumlah penganggur terbuka semakin besar jumlahnya. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Seandainya masalah pengangguran ini berlanjut terus tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian lebih saat ini yaitu besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki pekerjaan. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja. Yang memprihatinkan pula, jumlah pengangguran terdidik dari tahun ke tahun tetap tinggi.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin banyak dan kompleks diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak terkait termasuk pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Ada banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran diantaranya adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, menyusun perangkat peraturan ketenagakerjaan yang memadai dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan pengangguran ini antara lain dengan pelatihan kewirausahaan. Mengurangi pengangguran pada umumnya, dan pengangguran terdidik pada khususnya, mengingatkan kita pada harapan akan tumbuhnya enterpreneurship atau kewirausahaan sebagai langkah untuk pemberdayaan angkatan kerja, menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tekait dalam mengatasi masalah pengangguran ini antara lain Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Pembinaan pelatihan, Standarisasi dan Pemagangan dan Program Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.

B. Isu-Isu Strategis Kondisi Hubungan Industrial

Pemahaman dan pelaksanaan Hubungan Industrial yang mantap dan dinamis dalam rangka mensejahterakan karyawan di perusahaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering kita jumpai adanya masalah-masalah perselisihan ketenagakerjaan di Perusahaan yang berakibat fatal yaitu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Sehubungan dengan itu perlu adanya pembinaan-pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan dan pengusaha serta peningkatan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan baik ditingkat Pemda maupun di tingkat Kabupaten/kota dan pegawai perantara pada tingkat kabupaten/kota. Adapun Program yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terkait permasalahan hubungan Industrial ini adalah melalui Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Program Pengujian Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja.

C.Isu-Isu Strategis Kondisi Ketransmigrasian

Program transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung, merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia yang tinggal di negara kepulauan dengan masyarakat yang heterogen. Tujuan pembangunan transmigrasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui transmigrasi, pemerataan keadilan kemudian kesejahteraan bisa merata. Melalui program transmigrasi pengangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber dan atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan.

Pembangunan pedesaan melalui pembangunan pemukiman transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan wilayah sebagai peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, upaya mentransformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dan daerah melalui pembangunan kawasan transmigrasi sebagai upaya mengintegrasikan dan mempercepat terbentuknya kawasan perkotaan baru.

Permasalahan Ketransmigrasian yang masih sering dijumpai di lapangan antara lain:

a. Lahan yang diberikan kepada transmigran kadang tidak sesuai dengan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yang telah dibuat sehingga menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun sengketa kepemilikan lahan

b. Penyiapan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih (SAB) di daerah tujuan, penyiapan calon transmgran di daerah asal dan terbitnya Surat Pemberitahuan Penempatan (SPP) dari Pemerintah Pusat, tata kala waktunya dalam tahun yang sama sehingga banyak kendala dalam pelaksanaannya

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Penjelasan Bagan:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Keuangan ; dan

3. Subbagian Umum .

c. Bidang Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja , Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi , terdiri atas:

1. Seksi Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ;dan

2. Seksi Transmigrasi

d. Bidang Pembinaan, Pelatihan , Standardisasi, dan Pemagangan, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan ,Pelatihan, dan Standardisasi ; dan

2. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas:

1. Seksi Hubungan Industrial; dan

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Ketja.

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ,Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terdiri atas:

1. Seksi Pengawasan Xxxxx Xxxxx; dan

2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

g. unit pelaksana teknis; dan

h. jabatan fungsional.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 92 Tahun 2018 Tentang Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:

a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas; dan

b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja .

Adapun struktur organisasi pada UPT Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi DIY yaitu:

a. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas terdiri dari:

1. Kepala Balai;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelatihan Kerja;

4. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Produktivitas; dan

5. Jabatan Fungsional

b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri dari:

1. Kepala Balai;

2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelatihan dan Kesehatan Kerja;

4. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Kerja; dan

5. Jabatan Fungsional

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

2.4 Review terhadap RKPD

RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasaan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan bilamana adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2-1 Review Terhadap RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								31,599,909,185
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								28,950,764,685
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								186,081,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	2.Renja 3.Renja Perubahan 4.ROPK	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	76,751,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2-9

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

	dan keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan			1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.DPA Tahun 2023 3.RKA Perubahan Tahun 2022 4.DPPA Tahun 2022 Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	51,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.Konsep/Bahan LKPJ 3.Konsep/Bahan LPPD Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 persen	58,330,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,070,644,460
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan		100%	1 Tahun	100 persen	24,990,884,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	capaian kinerja dan keuangan		pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	1 Tahun	100 persen	44,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (LAporan Keuangan Tahunan)	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	1 dokumen	100 persen	10,579,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Triwulanan	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan		100%	12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	100 persen	24,421,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								30,800,000

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	4 unit	100 persen	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 tahun	100 persen	19,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,682,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan,Mediator,Pengantar Kerja,Instruktur dan Penguji K3)	Dukungan terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 Tahun	100 persen	15,682,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								372,833,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik:1.Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	50 buah 9 jenis	100 persen	22,878,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan	Persentase	2.Perlengkapan arsip	Dukungan		100%	5 jenis	100	52,663,000	PENDAPATAN

Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1.Alat Tulis Kantor	terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			26 jenis	persen		ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	10 jenis	100 persen	9,711,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pengisian Tabung GasLPG 3.Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.BBM Operasional genset 5.Bendera Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	6 tabung 5 tabung 181 liter 3 buah 2 jenis	100 persen	6,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penggandaan 3.Penjilidan Tersesianya Barang Cetakan dan Penggandaan :1.Barang cetakan	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	28656 lembar 60 buah 3 jenis	100 persen	25,382,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Langganan surat kabar	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	2 jenis	100 persen	8,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2.Tersedianya makanan dan minuman rapat 3.Terkelolanya arsip dinas	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	247,964,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								645,376,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset	Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi		100%	1 paket	100 persen	645,376,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,803,340,725
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Surat Keluar 3.Pengiriman Dokumen Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 persen	13,263,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran tagihan rekening listrik 3.Pembayaran tagihan rekening telepon	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan		100%	1 Tahun 1 Tahun	100 persen	566,500,328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	daerah provinsi			1 tahun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran jasa kebersihan 3.Pembayaran Keamanan Kantor 4.Surveilence ISO Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun 18 orang 3 sertifikat 12 bulan	100 persen	1,223,577,397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								826,007,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4 2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 unit 1 unit	100 persen	31,151,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi	1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program		100%	30 unit	100 persen	453,631,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Perkantoran	2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan 3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan 4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi			11 unit 41 unit 1 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.LCD Proyektor 3.Kulkas 4.Alat Audio 5.Kamera 6.Laptop 7.Komputer 8.Printer Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	11 unit 5 unit 30 unit 6 unit 20 unit 35 set 20 unit 15 unit	100 persen	46,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.Pemeliharaan rusunawa ledok code 5.Pemeliharaan perpustakaan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang		100%	5 jenis 1 jenis	100 persen	253,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		.Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	urusan pemerintahan daerah provinsi			2 jenis
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pemeliharaan CCTV 3.Pemeliharaan AC 4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsystem Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Perawatan Pompa air	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	16 unit 42 unit 9 unit 12 kali	100 persen	41,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								200,940,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								200,940,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyusunan dokumen data ketenagakerjaan Penyusunan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja DAerah	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	1 dokumen 1 dokumen	100 persen	200,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								512,314,000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								484,195,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah		450 Orang	30 orang	300 orang	484,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Klaster Kompetensi		Sertifikasi Uji Kompetensi Sosialisasi Magang Jepang Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja	tenaga kerja yang lulus sertifikasi			140 orang 100 orang 210 orang
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja								28,119,000
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimtek Akreditasi LPK	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah lembaga pelatihan kerja yang terstandarisasi		450 Orang	20 lembaga	77 lembaga	28,119,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								914,795,000
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota								509,072,000
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigrasn		11040 orang	1 laporan 100 perusahaan	100 persen	113,863,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan		11040 orang	300 orang	100 persen	60,500,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

	Transmigran	Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja	kerja dan penempatan transmigrasn			100 orang
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Bimtek Petugas Bursa Kerja Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigrasn		11040 orang	30 orang 220 lembaga	100 persen	57,810,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Padat karya infrastruktur melalui BKK Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigrasn		11040 orang	222 lokasi 20 orang	100 persen	276,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								39,411,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pemutakhiran (Updating)Informasi Pasar Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	12 bulan	100 persen	39,411,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi								366,312,000

Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	10 lembaga	100 persen	44,564,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	25 orang	100 persen	321,748,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								592,636,500
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota								94,786,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	200 PUK	100 persen	94,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi								280,065,500
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1688 perusahaan	540 siswa	100 persen	212,900,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Berama Bimtek Teknik Negosiasi Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI	Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Kelurahan		120 orang 120 orang 120 orang 400 perusahaan 5 anjuran 30 orang 7 akt
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Sidang lembaga kerjasama tripartit	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	3 sidang	100 persen	54,271,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Bimtek Struktur Skala Upah	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	30 orang	100 persen	12,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)								217,785,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Koordinasi dewan Pengupahan Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Penetapan Upah Minumum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK) Sosialisasi THR Sosialisasi UMP	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	5 kab kota 5 kab kota 2 SK 3 akt 3 akt	100 persen	104,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	Dukungan terhadap capaian kinerja Jumlah perusahaan yang melaksanakan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		1688 perusahaan	199 orang	100 persen	113,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								428,459,000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								428,459,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA Bimtek Norma Kerja Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak Bimtek P3K Bimtek Petugas Peran Kebakaran Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja Sosialisasi Norma K3 Sosialisasi Norma Kerja	Dukungan terhadap capaian kinerja persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja		533 perusahaan	1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 350 perusahaan 250 perusahaan 6 akt 6 akt	100 persen	428,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								7,675,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								7,675,000,000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								7,675,000,000
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	persentase nilai adat , tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan	Dukungan terhadap capaian program penyelenggaraan keistimewaan		30,86 %	303 desa	100 persen	7,675,000,000	Dana Keistimewaan DIY

		Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa	Yogyakarta urusan kebudayaan			60 lokasi 400 orang 54 perusahaan 24 paket 80 orang 750 orang 60 kali
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								450,599,000

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								450,599,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								450,599,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Penempatan Transmigran	Penyelenggaraan Transmigrasi	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran		11040 orang	30 KK	100 persen	450,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								39,725,508,185

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								15,677,465,805
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								5,419,043,405
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,878,764,432
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non-ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun	100 persen	3,848,224,432	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Tahun	100 persen	30,540,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13,200,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran		100%	1 Tahun	100 persen	13,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								106,087,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	14 Jenis	100 persen	11,522,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK 2. Kertas dan Cover 3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	39 Jenis 3 Jenis 2 Jenis	100 persen	19,617,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		4. Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya				100 buku/eksemplar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	23 Jenis	100 persen	10,823,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor: Tabung Pemadam Kebakaran	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	3 tabung	100 persen	1,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Barang Cetakan 2. Penggandaan 3. Penjilidan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	3 Jenis 48324 lembar 55 buah	100 persen	18,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Langganan surat kabar harian	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	2 jenis	100 persen	5,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya Konsultasi dan Koordinasi 2. Tersedianya Makan Minum Rapat	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 tahun 1 tahun	100 persen	38,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,219,633,273
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1. Pengiriman dokumen 2. Materai 10.000	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	12 Dokumen 132 Buah	100 persen	1,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik: 1. Pembayaran tagihan telepon 2. Pembayaran tagihan air 3. Pembayaran tagihan listrik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	20000 Menit 500 m3 151551 kWh	100 persen	227,998,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran Jasa Keamanan Kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 tahun	100 persen	989,882,323	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		2. Pembayaran Jasa Kebersihan 3. Pembayaran Jasa Retribusi Sampah				1 tahun 1 tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								201,358,700
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Terbayarnya Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	13 Unit 14 Unit	100 persen	122,288,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Pemeliharaan Alat Bermesin 2. Pemeliharaan Alat Tidak Bermesin 3. Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	4 jenis 4 jenis 1 jenis	100 persen	52,685,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Pemeliharaan Gedung	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	1 Paket	100 persen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. Perbaikan AC 2. Perawatan CCTV 3. Perawatan Pompa Air 4. Perawatan Genset	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	6 kali 5 unit 1 unit 1 unit	100 persen	11,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								10,258,422,400
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								10,175,310,400
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi		450 Orang	54 Paket	100 persen	10,175,310,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah								0

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	Dukungan terhadap capaian jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi		450 Orang	450 orang	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi								83,112,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Lulus Sertifikasi	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Dukungan 100% terhadap terwujudnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi		450 Orang	300 orang	100 persen	83,112,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
								15,677,465,805

nit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								3,942,484,065
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3,237,929,965
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,204,127,634
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	2,179,047,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	25,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								9,600,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Administrasi Umum Perangkat Daerah								185,933,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	12 jenis	100 persen	12,455,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1. ATK	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	33 jenis	100 persen	16,796,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	15 jenis	100 persen	6,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Solar Genset 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Pengisian tabung gas Tersediannya bahan logistik kantor: 1. Oli Genset	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 3 kali 12 kali 1 tahun	100 persen	5,602,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Penggandaan 3. Penjilidan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan : 1. Barang cetakan	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	100%	22500 lembar 50 buku 4 jenis	100 persen	12,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan: 1. Surat kabar	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun	100 persen	2,040,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan		100%	1 tahun	100 persen	130,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		2. Tersedianya makanan dan minuman rapat	pemerintah daerah			1 tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								60,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen ijin lingkungan	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 dokumen	100 persen	60,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								446,537,731
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Surat Keluar 3. Pengiriman Dokumen Tersedianya jasa surat menyurat: 1. Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	1,864,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran tagihan rekening listrik 3. Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik: 1. Pembayaran langganan virtual meeting	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 1 tahun 1 tahun	100 persen	121,025,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Pembayaran jasa pengelola limbah 3. Pembayaran jasa kebersihan 4. Pembayaran jasa keamanan 5. Pembayaran jasa pemantauan kualitas air Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor: 1. Pembayaran jasa retribusi sampah	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 tahun 12 bulan 5 orang 1 tahun 1 tahun	100 persen	323,647,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								331,731,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2) 2. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4)	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	8 unit 4 unit	100 persen	163,594,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		3. Terbayarnya pajak kendaraan (STNK) kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6) 4. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 2) 5. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 bensin) 6. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 4 solar) 7. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan (roda 6)				1 unit 8 unit 3 unit 1 unit 1 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Alat laboratorium kesehatan 3. Komputer 4. Spektrofotometer Portabel	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 paket 15 unit 1 unit	100 persen	100,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		5. High Volume Sampler Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1. Alat laboratorium				1 unit 1 paket
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : 1. Perbaikan Atap dan Plafon	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1 paket	100 persen	46,037,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2. Genset 3. IPAL 4. Pemantauan kualitas air IPAL Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya: 1. AC	Dukungan terhadap capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	2 unit 1 unit 2 kali 15 unit	100 persen	21,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								704,554,100
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan								704,554,100
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan Sertifikasi Hiperkes dan KK	Dukungan terhadap capaian kinerja jumlah perusahaan yang memiliki kondisi lingkungan kerja sesuai standar		533 perusahaan	880 orang 140 perusahaan 150 orang	100 persen	704,554,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

		Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja				5 angkatan
								3,942,484,065

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

Tabel 2-2 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
1	Kegiatan:Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi SubKegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasrkan Klaster Kompetensi	DIY	Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit	54 paket
II	Program Penempatan Tenaga Kerja
1	Kegiatan:Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota SubKegiatan: Perluasan Kesempatan Kerja	DIY	Padat Karya Infrastruktur	222 lokasi

2.5 Rumusan Kegiatan Prioritas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				512,314,000
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				484,195,000
	Pemagangan perusahaan bagi pencari kerja	DIY	30 orang
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sertifikasi Uji Kompetensi Sosialisasi Magang Jepang		140 orang 100 orang	484,195,000
	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja		210 orang
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				28,119,000
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Bimtek Akreditasi LPK	DIY	20 lembaga	28,119,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				914,795,000
Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				509,072,000

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2-

39

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

Pelayanan Antar Kerja	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan Sosialisasi bagi perusahaan pengguna TKA dan penyandang disabilitas	DIY	1 laporan 100 perusahaan	113,863,000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja Penyuluhan Penempatan Tenaga Kerja		300 orang 100 orang	60,500,500
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Bimtek Petugas Bursa Kerja Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	DIY	30 orang 220 lembaga	57,810,500
Perluasan Kesempatan Kerja	Padat karya infrastruktur melalui BKK Pembekalan kewirausahaan bagi angkatan kerja khusus	DIY	222 lokasi 20 orang	276,898,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				39,411,000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemutakhiran (Updating)Informasi Pasar Kerja	DIY	12 bulan	39,411,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				366,312,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Pembinaan Pencegahan PMI Unprosedural	DIY	10 lembaga	44,564,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pembekalan Kewirausahaan Purna PMI		25 orang	321,748,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 592,636,500
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota				94,786,000

Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Verifikasi Serikat Pekerja/Buruh	DIY	200 PUK	94,786,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				280,065,500
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Bimtek Pembinaan Hubungan Industrial (HI) Bagi Siswa SMK Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Berama Bimtek Teknik Negosiasi Pemantauan perusahaan yang melaksanakan sarana HI Peningkatan Pelayanan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Syarat Kerja Bagi Pelaku HI	DIY	540 siswa 120 orang 120 orang 120 orang 400 perusahaan 5 anjuran 30 orang 7 akt	212,900,500
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Sidang lembaga kerjasama tripartit	DIY DIY	3 sidang	54,271,000
Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Bimtek Struktur Skala Upah		30 orang	12,894,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				217,785,000
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Koordinasi dewan Pengupahan Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Penetapan Upah Minumum Provinsi dan Kabupaten Kota (UMP dan UMK) Sosialisasi THR	DIY	5 kab kota 5 kab kota 2 SK 3 akt	104,235,000

	Sosialisasi UMP		3 akt
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pembinaan Kesejahteraan pekerja/buruh	DIY	199 orang	113,550,000
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 428,459,000
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				428,459,000
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bimtek HIV/AIDS/NAPZA Bimtek Norma Kerja Bimtek Norma Kerja Perempuan Anak Bimtek P3K Bimtek Petugas Peran Kebakaran Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma kerja Sosialisasi Norma K3 Sosialisasi Norma Kerja	DIY	1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 1 akt 350 perusahaan 250 perusahaan 6 akt 6 akt	428,459,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7,675,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN 7,675,000,000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				7,675,000,000
Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan Padat Karya Pengembangan Potensi Desa Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa Pengembangan potensi seni budaya komunitas pekerja istimewa Penguatan potensi mandiri budaya maritim bagi angkatan kerja lulusan SMK Kelautan	DIY	303 desa 60 lokasi 400 orang 54 perusahaan 24 paket 80 orang	7,675,000,000

	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim Sosialisasi Pembangunan Karakter Angkatan Kerja Istimewa		750 orang 60 kali
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 450,599,000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 450,599,000
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				450,599,000
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Penyelenggaraan Transmigrasi	DIY	30 KK	450,599,000

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

39,725,508,185

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 10,258,422,400
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				10,175,310,400
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Keterampilan Mobile Training Unit	DIY	54 Paket	10,175,310,400
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				0
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Bimbingan Konsultasi Produktivitas Perusahaan	DIY	450 orang	0
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				83,112,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	DIY	300 orang	83,112,000

nit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.9.02.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

15,677,465,805

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 704,554,100
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				704,554,100
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada perusahaan Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan Sertifikasi Hiperkes dan KK Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja	DIY	880 orang 140 perusahaan 150 orang 5 angkatan	704,554,100

3,942,484,065

2.6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi

Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri pemangku kepentingan.

Dalam forum tersebut disepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah dan Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah.

Adapun notulensi hasil forum perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

No.	Nama	Usulan/Masukan	Relevansi sesuai kewenangan	Rancangan Renja 2022	Keterangan
1.	H.R. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx	1.Tanggung jawab pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih rendah.	X
		2 Kerjasama KADIN dengan Disnakertrans terkait Pemagangan dan KVPD	V	Proses Pelaksanaan
				Pendidikan dan
				Pelatihan
				Keterampilan bagi
				Pencari Kerja
				Berdasarkan Klaster
				Kompetensi,indikato
				r Pemagangan
				perusahaan bagi
				pencari kerja,target
				180 orang

		3	Pengembangan SMK sebagai bagian dari perbaikan kemitraan untuk berorientasi pada demand driven serta link and match sesuai kebutuhan dunia usaha dan yang dibutuhkan pekerja	X
2.	Xxxxxxxxxxxx	1	Kegiatan dialog sosial secara berkala (Bipartit & Tripartit)untuk membangun kesadaran,kebers amaan,kesepaha man antara pekerja dan pengusaha	V	Pencegahan
	(DPD				Perselisihan
	APINDO DIY)				Hubungan Industrial,
					Mogok Kerja, dan
					Penutupan
					Perusahaan yang
					Berakibat/Berdampa
					k pada Kepentingan
					di 1 (satu) Daerah
					Provinsi ,indikator
					Sosialisasi Sarana HI
3.	Xxxxx Xxx	1	Program BLT dan BSU masih tetap dilanjutkan dengan ketentuan non diskriminasi (penerima adalah seluruh buruh/pekerja termasuk yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan)	X
	Irawan
	(Dewan
	Buruh Asean)
		2	Mengadakan perumahan rakyat yang terjangakau bagi buruh/pekerja.	V	Pengembangan	Rusunawa Ledok
					Pelaksanaan Jaminan	Code dan Rusun
					Sosial Tenaga Kerja	Gemawang
					dan Fasilitas
					Kesejahteraan
					Pekerja,indikator
					DIsemninasi SJSN dan
					rakor
					jamsostek,indikator
					Pembinaan
					Kesejahteraan
					Pekerja/Buruh
		3	SG dan PAG dapat tersinergi dalam program pengadaan perumahan bagi	X

		Buruh/pekerja
		4	Pengelolaan SG dan PAG sebagai lingkungan ekonomi	X
		5	Mengusulkan program pendapatan diluar upah untuk meningkatkan pendapatan buruh misalnya melalui TKM dengan basis target diperluas yaitu anggota serikat pekerja dan diberikan modal	V	Perluasan	Anggota Serikat
					Kesempatan	Pekerja dapat
					Kerja,indikator	menjadi target
					Pembekalan	sasaran
					Kewirausahaan
					Tenaga Kerja Mandiri
					target 50 orang
		6	Program beasiswa bagi anak pekerja	X
		7	Pelatihan- pelatihan bagi pekerja	V	Pelatihan	Mekanisme
					Ketrampilan	penentuan
					Institusional	peserta
						disepakati secara
						bipartit dan
						diusulkan N-1
		8	Program pemerintah yang membantu meningkatkan kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan	V	Pengembangan
					Pelaksanaan Jaminan
					Sosial Tenaga Kerja
					dan Fasilitas
					Kesejahteraan
					Pekerja,indikator
					DIsemninasi SJSN dan
					rakor jamsostek
		9	Mencabut UU Cipta Kerja dan menghentikan pembahasan RPP	X
		10	Bantuan modal usaha melalui DAIS	X
		11	Pembentukan posko satgas gabungan dalam usaha preventif pencegahan konflik hubungan industrial	V	Pencegahan	Sudah ada Tim
					Perselisihan	lembaga
					Hubungan Industrial,	kerjasama
					Mogok Kerja, dan	tripartit tingkat
					Penutupan	provinsi anggota
					Perusahaan yang	serikat pekerja,
					Berakibat/Berdampa	apindo dan unsur
					k pada Kepentingan	pemerintah yang
					di 1 (satu) Daerah	salah satu

					Provinsi	fungsinya adalah mencegah konflik HI
4	Irul (LSP Xxxx Xxxxxx)	1	Belum ada mapping kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang jelas pada semua sektor usaha.	V		Belum ada kegiatan
		2	Pembekalan pencari kerja tentang persaingan usaha berbasis teknologi	V		Pengembangan Usaha berbasis teknologi menjadi salah satu materi pelajaran yang diberikan kepada peserta pelatihan
		3	Pembangunan karakter tata nilai budaya DIY	V		Melalui Anggaran Dais 2021
		4	Lulusan SMK harus lebih adaptif pada semua sektor/bidang usaha dan dibekali softskill serta kemampuan kewirausahaan	X
		5	Pemerintah yang pro investasi sehingga Disnaker harus lebih intensif melakukan pengawasan ke perusahaan	X		Sesuai kewenangan Pengawasan, tidak ada kewenangan terkait investasi
5	Xxxxx Xxxxxxxxx (Ketua Peradi Yogyakarta)	1	Industri jasa masih cukup dominan di DIY	X
		2	Untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat DIY, Pemerintah Daerah DIY jangan terlalu takut terhadap	X

		pandemi covid-19 dengan penerapan pembatasan sosial. Mohon DIY tetap terbuka untuk kegiatan sosial ekonomi.
		3	DAIS dapat disalurkan untuk pekerja yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan supaya dapat menerima JKP.	V		Tidak sesuai peruntukannya dengan DAIS
		4	Pemerintah Daerah DIY memperhatikan nilai UMK.	V	Penetapan UMK melalui kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMKS)
6	Ima (Yasanti)	1	Usul ada forum/pertemuan berkala yang menjembatani kolaborasi pengusaha dengan sektor informal	V	Belum ada kegiatan
		2	Usul dilakukan pendataan tenaga kerja informal	V	Belum ada kegiatan
		3	DAIS sebagai sarana penunjang bantuan pada pekerja (informal)	V	Belum ada kegiatan Dais dengan sasaran pekerja informal
		4	Dokumen Perda Ketenagakerjaan untuk dapat ditindaklanjuti	V		Tahun 2021 belum ada pembahasan

7	Karel (Yayasan Satunama)	1 Usulan yang duduk dalam tim ULD termasuk para penyandang Disabilitas	V	Pelayanan Antar Kerja,indikator Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan
		2 Penyandang disabilitas terdampak covid membutuhkan pekerjaan di sektor formal	V	Difasilitasi melalui ULD
		3 Program Return To Work bagi penyandang disabiltas baru untuk dapat kembali bekerja	V	Belum ada kegiatan
8	Xxxx Xxx Xxxxxx (Ketua SBSI DIY)	1 Kurangnya tenaga pengawas yang berdampak pada lemahnya pengawasan pemerintah	V	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan,Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan,Indikator Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma keselamatan dan kesehatan kerja
		2 Pemerintah harus selalu update data pekerja terdampak	V		pendataan terakhir September 2020
		3 Kegiatan pelatihan bagi pekerja yang dapat menambah pendapatan pekerja	V		Pelatihan TKM
		4 Perbanyak pelatihan bagi pekerja yang terkontrol, tepat guna sehingga dapat diterapkan dalam pekerjaan	V	Pelatihan Ketrampilan Institusional	Mekanisme penentuan peserta disepakati secara bipartit dan diusulkan N-1

		5 Kegiatan edukasi HI bagi pekerja	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI
		6 Ditemukan keberpihakan Pemerintah terhadap salah satu pihak	X		Tidak relevan dengan forum OPD
		7 Advokasi perselisihan HI harus lebih ditingkatkan	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI
		8 SOP pengawasan terhadap perusahaan "nakal"	V		Tidak relevan dengan forum OPD
		9 DAIS sebagai penunjang sektor formal	V		DAIS 2021 sudah menargetkan pekerja sektor formal
		10 Pemerintah diminta membuka akses sosial, ekonomi sebesar-	X

		besarnya tanpa rasa takut terhadap pandemi covid-19
9	Xxxxxxxx (KSPSI DIY)	1 BLT dan BSU tetap dilanjutkan	X
		2 Dampak PSBB sangat memberatkan pengusaha	X
		3 Subsidi pembayaran BPJS bagi pekerja melalui DAIS	X		Tidak sesuai peruntukannya
		4 Anggaran pada program/kegiatan HI khususnya pengawasan agar lebih ditingkatkan misal kegiatan Deteksi Dini	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI
		5 Serikat Pekerja,bipartit,tr ipartit merupakan sarana Hubungan Industrial yang baik yang harus dilakukan namun kenyataan masih banyak perusahaan menggunakan PP	V	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi ,indikator Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan ,Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama,Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI
10	Xxxxx Xxxx (HILLSI)	1 Kondisi riil LPK di Yogyakarta ada 169 berizin 94 sudah terakreditasi	V		Fasilitasi Akreditasi LPK melalui APBN

		2 Reward pada LSP yang sudah terakreditasi dengan cara : 1. Pemberian paket pelatihan 2. Pembentukan BKK	V	Reward berupa pembentukan BKK melalui bimtek BKK	Pembelian paket pelatihan belum dilaksanakan
		3 Juknis pelatihan selama ini diakhiri dua hal yaitu uji kompetensi dan penempatan.Unt uk UJK masih bisa dilaksanakan akan tetapi untuk penempatan apakah dimungkinkan untuk ditambah opsi berwirausaha	X		Penentuan juknis merupakan kewenangan pusat
		4 Pelaksanaan Rakor HILLSI	V	Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja, indikator Rakor HILLSI (Himpunan Lembaga Pelatihan Kerja Seluruh Indonesia)

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang merupakan prioritas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY antara lain tertuang dalam beberapa program yaitu :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran

:

a. Terlaksanannya pelatihan berbasis kompetensi

b. Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru

c. Terlaksananya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri

d. Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan

e. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan sasaran :

a. Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif

b. Terbangunnya layanan system informasi pasar kerja

3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan sasaran :

a. Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

b. Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan / memperoleh pelatihan ketrampilan

c. Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan

d. Diterapkannya manajemen dan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

e. Menurunnya jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

4. Program Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi dengan sasaran : Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan transmigrasi dalam rangka pembangunan pedesaan di daerah tertinggal.

3-1

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

Tabel Indikator Kinerja Urusan Daerah Disnakertrans DIY

NO	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional 2022	Capaian Daerah 2020	Target Daerah 2021	Target Daerah 2022	Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah	Pagu Sub Kegiatan	Catatan Daerah
1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	42.03				3.32.03.1.01.04- Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732,632,000	C. Catatan Lainnya : DIY merupakan daerah asal/pengirim; dukungan kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran sebanyak 30 KK
2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	53.12				3.32.03.1.01.04- Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	732,632,000	C. Catatan Lainnya : DIY merupakan daerah asal/pengirim; dukungan kegiatan : Pemindahan dan Penempatan Transmigran sebanyak 30 KK
3	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Orang	1.189.550		800	1200	2.07.03.1.01.01-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	590,768,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Peningkatan produktivitas pada tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena dampak covid-19 dan baru dimulai lagi pada tahun 2021 secara bertahan target kegiatan berangsur meningkat. B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Untuk didukung dengan dana APBN C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : target Pelatihan produktivitas kepada 800 orang

3-1

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

									pada tahun 2021 dan 1200 orang pada Tahun 2022
4	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	%	60	14.86	35.92	35.92	2.07.06.1.01.01- Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	710,000,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Kurangnya SDM Pengawas Ketenagakerjaan B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Pendidikan calon pengawas untuk diprioritaskan C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : Pemantauan perusahaan yang melaksanakan norma K3 dan Norma Kerja pada 400 Perusahaan
5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	17.8	110	234	282	2.07.04.1.03.03-Job Fair/Bursa Kerja	333,564,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Terjadi penurunan jumlah kesempatan kerja karena dampak covid-19 B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Dukungan anggaran untuk penempatan dalam negeriC. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 1. Pemagangan Perusahaan Bagi Pencari Kerja (24 orang), 2. Penempatan dari

									pelatihan (60 orang), 3. Upskilling (50 orang), 4. Job Fair/Bursa Kerja (100 orang)
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	19-20	52.18	53.37	54.57	2.07.05.1.02.01- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	285,660,000	A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Belum semua perusahaan mempunyai komitmen untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Untuk dapat diberikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN guna meningkatkan jumlah perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 1. Bimtek Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, 2. Pemantauan Perusahaan yang melaksanakan sarana HI, 3. Peningkatan pemahaman penyelesaian perselisihan HI

7 Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri Orang 12 20 280 300 2.07.03.1.01.01-Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
975,340,000 A. Penjabaran Permasalahan Daerah : Pandemi covid 19 menyebabkan kegiatan Pelatihan dan Pemagangan mengalami kendala, dari sisi anggaran dan pelaksanaannya, sehingga baru pada tahun 2021 secara bertahan target kegiatan berangsur meningkat. B. Masukan terhadap Kegiatan K/L : Pelatihan berbasis kompetensi dapat dikelola secara langsung tanpa melalui UPTP C. Catatan Lainnya : Dukungan kegiatan : 6 paket Pelatihan Institusional, 5 paket Pelatihan Upskilling

RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Th 2022 yaitu:

1. Menurunnya angka pengangguran Adapun Sasaran Renja yaitu :

1. Terwujudnya Kesempatan Kerja

2. Terwujudnya Hubungan Industrial Yang kondusif Untuk Mengembangkan Usaha dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja

3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2022 disusun berdasarkan skala prioritas yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran OPD, dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan maka lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah – daerah kantong kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing maka sasaran kegiatan diperuntukkan bagi masyarakat DIY. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran.

3-1

“DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIY”

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					31,599,909,18 5					35,748,943,07 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					28,950,764,68 5					26,912,954,07 0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					186,081,000					276,637,000
		2.Renja		1 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	3.Renja Perubahan 4.ROPK Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku:1.Renstra	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	76,751,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	125,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja	2.DPA Tahun 2023 3.RKA Perubahan Tahun 2022 4.DPPA Tahun 2022	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	51,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja	100%	61,637,000

Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.2.22.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	dan keuangan	Tersusunnya dokumen penganggaran sesuai dengan kaidah yang berlaku:1. RKA Tahun 2023	pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen				dan keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	2.Konsep/Bahan LKPJ 3.Konsep/Bahan LPPD Tersusunnya laporan evaluasi kinerja:1.Dokumen LKJIP dengan nilai AKIP 85.00	Dukungan terhadap capaian indikator persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	58,330,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	90,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25,070,644,46 0					21,665,469,57 0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 Tahun	24,990,884,460	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	21,586,129,570
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 Tahun	44,760,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	44,340,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan sesuai dengan relaisasi penggunaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi (LAporan Keuangan Tahunan)	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	10,579,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10,579,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan Keuangan Bulanan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Triwulanan	Dukungan terhadap capaian persentase peningkatan pengembangan sistem laporan kinerja dan keuangan	12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	24,421,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan pengembanga n sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	24,421,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30,800,000					31,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarkan PBB Gedung Rusunawa Ledok Code,Rusunawa Gemawang,BIK dan BIP	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	4 unit	11,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	11,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku	Dukungan terhadap capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	19,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	20,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15,682,000					15,682,000

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya penilaian Angka Kredit bagi JFT (Pengawas Ketenagakerjaan,Mediator,Pengan tar Kerja,Instruktur dan Penguji K3)	Dukungan terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	15,682,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	15,682,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					372,833,000					623,197,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penerangan Fasum Rusunawa (Lampu) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik:1.Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	50 buah 9 jenis	22,878,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	62,501,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Perlengkapan arsip Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: 1.Alat Tulis Kantor	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	5 jenis 26 jenis	52,663,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	62,501,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	10 jenis	9,711,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9,711,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pengisian Tabung GasLPG 3.Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	6 tabung 5 tabung	6,195,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6,195,000

		4.BBM Operasional genset 5.Bendera Tersedianya logistik kantor:1.Makan dan Minum Pelayanan Publik		181 liter 3 buah 2 jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Penggandaan 3.Penjilidan Tersesianya Barang Cetakan dan Penggandaan :1.Barang cetakan	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	28656 lembar 60 buah 3 jenis	25,382,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	25,349,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Langganan surat kabar	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	2 jenis	8,040,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 2.Tersedianya makanan dan minuman rapat 3.Terkelolanya arsip dinas	Dukungan terhadap pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun 1 tahun 1 tahun	247,964,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	448,900,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					645,376,000					823,238,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya:1.Genset	Dukungan terhadap capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	1 paket	645,376,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	823,238,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,803,340,725					2,005,092,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Surat Keluar 3.Pengiriman Dokumen Tersedianya Jasa Surat Menyurat: 1.Surat Masuk	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	13,263,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	13,263,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran tagihan rekening listrik 3.Pembayaran tagihan rekening telepon Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik: 1.Pembayaran Langganan virtual meeting	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun 1 Tahun 1 tahun	566,500,328	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	566,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pembayaran jasa kebersihan 3.Pembayaran Keamanan Kantor	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program	1 Tahun 18 orang	1,223,577,397	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1,425,329,000

		4.Surveilence ISO Tersedianya jasa pelayanan umum kantor: 1.Pembayaran jasa retribusi sampah	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	3 sertifikat 12 bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					826,007,500					1,472,638,500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan kepala dinas roda 4 2.Terbayarkannya pajak kendaraan kepala dinas roda 4	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1 unit 1 unit	31,151,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	31,197,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 operasional atau lapangan 2.Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 operasional atau lapangan 3.Terbayarkannya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan 4.Terbayarkannya biaya perizinan (KIR) kendaraan dinas operasional/lapangan	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	30 unit 11 unit 41 unit 1 unit	453,631,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	453,596,500

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.LCD Proyektor 3.Kulkas 4.Alat Audio 5.Kamera 6.Laptop 7.Komputer 8.Printer Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya: 1.Mesin Ketik	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	11 unit 5 unit 30 unit 6 unit 20 unit 35 set 20 unit 15 unit	46,025,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	46,025,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.Pemeliharaan rusunawa ledok code 5.Pemeliharaan perpustakaan .Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya:1.Pemeliharaan gedung disnakertrans	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	5 jenis 1 jenis 2 jenis	253,380,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	900,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.Pemeliharaan CCTV 3.Pemeliharaan AC 4.Pemeliharaan Wireless/Microphone/Soundsyste m	Dukungan terhadap capaian kinerja indikator program penunjang urusan pemerintahan	16 unit 42 unit 9 unit	41,820,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	41,820,000