PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI KAROSERI INDONESIA

TENTANG

Nomor: 10

- Pada hari ini, Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2013 -

(dua ribu tiga belas); -------------------------------------------------

- Jam : 10.16 W. I. B (sepuluh lewat enam belas menit Waktu -- Indonesia Barat); ----------------------------------------------------

- Berhadapan dengan saya, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, - Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri 2 (dua) -----

orang saksi akta yang nama-namanya akan disebutkan pada ----

akhir akta ini: --------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXXX, Sarjana Hukum , lahir di Jakarta, pada - tanggal 14 (empat belas) November 1956 (seribu sembilan -----

ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan ---

swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komplek PWI - (Persatuan Wartawan Indonesia) Xxxx Xxxx A10 Nomor 1 , ------

Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor- Induk Kependudukan: 32.03.09.141156.18459, yang berlaku ---

hingga tanggal 14 (empat belas) November 2014 (dua ribu -----

empat belas); ---------------------------------------------------------

- untuk sementara berada di Jaka rta; ------------------------------

- menurut keterangannya berdasarkan Keputusan Dewan --------

Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, tertanggal 20 (dua -------

puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) ------------------------

Nomor: KEP-01 /DP/ ASKARINDO/ X/2012, tentang -------------

Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri --------

Indonesia, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua ---------------

Kompartemen Hukum dari Asosiasi yang akan disebut , dan ---

berdasarkan Surat Tugas yang dibuat di bawah tangan, ---------

tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2013 (dua ribu tiga ---

belas) bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta - akta ini telah mendapatkan tugas dari xxxx XXXXXX -----------

XXXXXXXX XXXXX , lahir di Madiun, pada tanggal 11 -------

(sebelas) Juli 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) ,- Warga Negara Indonesia, Ketua Umum dari Asosiasi yang akan disebut, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan --------

Nanas VI 528 - PCI, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, ----

Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

12.14.14.110746.0001 dan berdasarkan ketentuan-ketentuan ---

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 59 ayat ( 2) --------

Anggaran Dasarnya telah memberikan tugas sesuai dengan -----

kedudukannya seperti tersebut di atas dan karenanya bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota ASOSIASI KAROSERI -- INDONESIA, (selanjutnya cukup disebut ASKARINDO), ------

berkedudukan di Ibukota Negara, yang anggaran dasar berikut- perubahan seluruh anggaran dasarnya berturut-turut dimuat ----

dalam: ----------------------------------------------------------------

a.- akta Pendirian tertanggal 20 (dua puluh) November 2003 ---

(dua ribu tiga) Nomor: 01, dibuat dihadapan XXXXX -------

PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ------------

b.- akta Perubahan tertanggal 18 (delapan belas) November ----

2008 (dua ribu delapan) Nomor: 15, dibuat dihadapan ------

XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Mertoyudan, -

Kabupaten Magelang; -------------------------------------------

- kedua akta tersebut di atas semuanya telah mendapatkan -----

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, tertanggal 05 (lima) Maret 2009 (dua ribu - sembilan) Nomor: AHU-27. AH.01. 06.Tahun 2009. --------------

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -------------------

- bahwa sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional -------

Asosiasi Karoseri Indonesia ke VI tahun 2012, tentang Tata ---

Tertib Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia ------

ke VI Tahun 2012, tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2012 (dua -- ribu dua belas) Nomor: KEP-02/ MUNAS/VI/2012 yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, bertempat di Hotel SANTIKA, Taman ---

Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada hari Sabtu – Minggu ------

tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas), sampai- dengan tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) telah -- diselenggarakan Musyawarah Nasional ASKARINDO VI -------

tahun 2012 dan untuk selanjutnya akan disebut Munas ----------

ASKARINDO VI; ----------------------------------------------------

- bahwa dalam Munas ASKARINDO VI, tersebut telah ---------

dihadiri/diwakili oleh perwakilan dari Perusahaan ---------------

Karoseri/ Anggota Asosiasi Karoseri Indonesia yaitu sebanyak - 69 (enam puluh sembilan) peserta yang mempunyai hak suara - yang sah dalam Musyawarah; --------------------------------------

- bahwa seluruh peserta yang hadir dalam Musyawarah tersebut telah memberi tugas kepada Dewan Pengurus Pusat terpilih ----

untuk memproses dan mengesahkan isi perubahan seluruh ------

anggaran dasar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia –

Republik Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap ---

dalam akta ini; -------------------------------------------------------

- bahwa penghadap menjalani jabatannya seperti tersebut di --- atas, telah setuju dan sepakat untuk menyatakan kembali -------

keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khusus ----

mengenai perubahan seluruh anggaran dasar dalam suatu akta - yang dibuat dihadapan Notaris, guna memperoleh pengesahan – dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------

Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap dalam akta -

ini --------------------------------------------------------------------

- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, -- maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menyatakan bahwa dalam Musyawarah telah mengambil ----

keputusan dengan suara bulat sebagai berikut : ------------------

1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga- Asosiasi Karoseri Indonesia khususnya mengenai Anggaran - Dasar yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini. ---------------

2. Menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipilih -----

untuk menyelaraskan khususnya Anggaran Dasar sesuai -----

dengan Hasil Sidang Komisi A ( Komisi Organisasi). ---------

3. Ketetapan berlaku sejak tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ----

ribu dua belas). ---------------------------------------------------

- Berhubung seluruh acara Musyawarah juga t elah diketahui ---

oleh seluruh yang hadir dan setelah Pimpinan Sidang -----------

mengadakan pembahasan di antara para hadirin, maka MUNAS ASKARINDO VI dengan suara bulat mengambil keputusan : ---

MENYETUJUI untuk menyusun kembali seluruh anggaran -----

dasar ASKARINDO sehingga untuk selanjutnya seluruh -------

ketentuan dalam anggaran dasar berbunyi sebagai berikut: -----

------------------------------ MUKADIMAH ------------------------

- Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam usaha ---

lebih meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, perlu --------

mengambil langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat sehingga dapat mengembangkan dan ----------

mendorong seluas-luasnya keikutsertaan masyarakat -----------

pengusaha dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. --------

- Bahwa berhubung dengan itu, masyarakat pengusaha di ------

bidang industri karoseri pada tanggal 9 (sembilan) Januari -----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , telah sepakat menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama Asosiasi Karoseri Indonesia, disingkat ASKINDO, yang merupakan -----

wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pro fesi ----

pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku ------

ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi ------

dalam rangka keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan -- di bidang ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang -Undang ----

Dasar 1945. ----------------------------------------------------------

- Pada Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia ------

Ke IV di Jakarta pada tanggal 27 ( dua puluh tujuh) Juli 2003 – (dua ribu tiga), singkatan nama ASKINDO diganti dengan -----

ASKARINDO. -------------------------------------------------------

- Bahwa memperhatikan perkembangan organisasi serta dalam - rangka meningkatkan peran serta, fungsi dan tugas pokok ------

organisasi serta profesional kepengurusan ASKARINDO, ------

dengan ini menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan ---------

Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : -----------------------

--------------------------------- BAB I -------------------------------

------------------------ KETENTUAN UMUM ----------------------

--------------------------------- Pasal 1 ------------------------------

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan : ------------

(1) Asosiasi Karoseri Indonesia, disingkat ASKARINDO -------

adalah organisasi persekutuan yang berbentuk Perkumpulan Perusahaan dan merupakan wadah persatuan dan kesatuan - bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang didirikan ------

secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan -----

yang berlaku atas dasar persamaan jenis usahanya, yaitu ---

industri karoseri, industri komponen dan industri komoditi- penunjang karoseri kendaraan bermotor roda empat atau ---

lebih, selanjutnya disebut perusahaan karoseri. --------------

(2) Perusahaan Karoseri adalah setiap Perusahaan Perseroan ---

(P.T.) maupun Comanditer Venoschap (C.V.) yang ----------

menjalankan jenis usaha industri karoseri. -------------------

(3) Perusahaan Komoditi Penunjang Karoseri adalah setiap ----

Perusahaan Perseroan (P.T.) maupun Comanditer -----------

Venoschap (C.V.) yang menjalankan usaha industri ---------

komoditi penunjang karoseri. ----------------------------------

(4) Pemerintah Pusat adalah Kementerian yang memiliki tugas - pokok dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan -----

industri karoseri dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan khususnya terkait dengan ------------

penggunaan produk industri karoseri. -------------------------

(5) Pemerintah Daerah adalah Dinas Provinsi dan ---------------

Kabupaten/ Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi ----

dalam pembinaan dan pengembangan industri karoseri -----

dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang --------

perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ----

terkait dengan penggunaan produk industri karoseri. -------

-------------------------------- BAB II -------------------------------

------- NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN --------

-------------------------- WILAYAH KERJA -----------------------

---------------------------------- Pasal 2 -----------------------------

--------------------------------- N a m a -----------------------------

Organisasi Perkumpulan Perusahaan ini merupakan organisasi - perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ------

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan - diberi nama Asosiasi Karoseri Indonesia, dan selanjutnya ------

dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan ASKARINDO. ----

-------------------------------- Pasal 3 -------------------------------

------------------------------- W a k t u ------------------------------

ASKARINDO didirikan pada tanggal 09 (sembilan) Januari ----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , dan ----------

didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. ------------

--------------------------------- Pasal 4 ------------------------------

--------------------------- Tempat Kedudukan ----------------------

a. ASKARINDO Pusat, berkedudukan di Ibukota Negara ------

Republik Indonesia. ----------------------------------------------

b. ASKARINDO Daerah, berkedudukan di ibukota Provinsi. --

--------------------------------- Pasal 5 ------------------------------

---------------------------- Wilayah Kerja ---------------------------

a. Wilayah Kerja ASKARINDO Pusat meliputi seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia. -------------------------------------

b. Wilayah Kerja ASKARINDO Daerah meliputi wilayah ------

provinsi yang bersangkutan. -------------------------------------

--------------------------------- BAB III -----------------------------

----------------- ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN -------------

--------------------------------- Pasal 6 ------------------------------

---------------------------------- A s a s ------------------------------

ASKARINDO berasaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas.-

-------------------------------- Pasal 7 -------------------------------

------------------------------- Landasan ------------------------------

ASKARINDO berlandaskan : ---------------------------------------

a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar -------

Dagang dan Industri sebagai landasan struktural. -------------

c. Keputusan Musyawarah Nasional ASKARINDO sebagai ----

landasan operasional. --------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 8 ------------------------------

------------------------------- T u j u a n ----------------------------

ASKARINDO bertujuan mewujudkan dunia usaha industri -----

karoseri yang kuat dan berdaya cipta dan ber daya saing tinggi- dalam wadah ASKARINDO yang profesional di seluruh --------

tingkat dengan : ------------------------------------------------------

a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan ----

kepentingan perusahaan industri karoseri dalam rangka ------

mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional - yang sehat dan tertib berdasarkan ketentuan Pasal 33 --------

Undang-Undang Dasar 1945. ------------------------------------

b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang -- kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan ---------

keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi perusahaan industri - karoseri sehingga dapat berperan secara efektif dalam -------

pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam -

percaturan ekonomi global. --------------------------------------

-------------------------------- BAB IV ------------------------------

------------------------ BENTUK DAN SIFAT ---------------------

---------------------------------- Pasal 9 -----------------------------

--------------------------------- B e n t u k --------------------------

ASKARINDO adalah organisasi perusahaan yang merupakan -- wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan-perusahaan ----

karoseri di Indonesia yang didirikan secara sah berdasarkan ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------------

--------------------------------- Pasal 10 -----------------------------

--------------------------------- S i f a t ------------------------------

ASKARINDO bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah, -- bukan organisasi politik dan tidak merupakan bagiannya, dan - dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. ------------------

--------------------------------- BAB V ------------------------------

--------------------- FUNGSI DAN TUGAS POKOK --------------

--------------------------------- Pasal 11 -----------------------------

------------------------------- F u n g s i -----------------------------

ASKARINDO berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi para anggotanya dan wahana ---------

komunikasi, informasi, representasi , konsultasi, fasilitasi dan - advokasi para anggota, antara para anggota dengan pemerintah, dan antara para anggota dengan perusahaan lain tentang hal-hal terkait dengan industri karoseri dalam rangka menciptakan ----

serta memelihara iklim usaha yang sehat, transparan dan -------

profesional guna mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi-

nasional dan global. -------------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 12 -----------------------------

------------------------------ Tugas Pokok ---------------------------

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 -- Anggaran Dasar ini, ASKARINDO mempunyai tugas pokok : -

a. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah - kepada anggota yang berkaitan dengan pembinaan industri -- karoseri dan pasar global industri karoseri. --------------------

b. Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan -------

perkembangan internasional di bidang industri karoseri ------

kepada pemerintah dan anggota. --------------------------------

c. Memfasilitasi penciptaan sinergi aspirasi dan kepentingan - para anggota dalam rangka keikutsertaan dalam ---------------

pembangunan nasional di bidang industri karoseri. -----------

d. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan ----

pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha-

industri karoseri. -------------------------------------------------

e. Mewakili para anggota dalam forum penentuan kebijakan --- pemerintah di bidang industri karoseri. ------------------------

f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan - ------

kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan - pengembangan kemampuan para anggota secara ---------------

xxxxxxxxxxxxx. -----------------------------------------------------

g. Meningkatkan efisiensi dunia usaha industri karoseri dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan - usaha, solusi teknologi, sumberdaya manusia (SDM), --------

manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, --------

xxxxxxxxxx, xxx sebagainya. -------------------------------------

h. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menunjang - dan saling menguntungkan antar anggota termasuk -----------

pengembangan keterkaitan antara bidang industri karoseri -- dan sektor ekonomi lainnya. -------------------------------------

i. Memelihara kerukunan antar anggota disatu pihak serta ------

upaya pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat --------

diantara para anggota dan mewujudkan kerjasama yang sehat dan serasi antar unsur/pelaku ekonomi yang bergabung ------

sebagai anggota serta menciptakan pemerataan kesempatan -

berusaha. ----------------------------------------------------------

j. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar anggota dan --- perusahaan diluar negeri seiring dengan kebutuhan dan ------

kepentingan pengembangan di bidang Industri Karoseri -----

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. ------------------

k. Melakukan pembinaan hubungan kerja yang serasi antara ---

pekerja dan pengusaha dalam lingkup usaha industri ---------

karoseri. ---------------------------------------------------------- -

l. Melakukan upaya penyeimbangan dan pelestarian serta ------

pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ----

yang berkaitan dengan usaha para anggota. ---------------------

---------------------------------- Pasal 13 ----------------------------

Selain melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana -----

di maksud dalam Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar ini, dalam -- rangka membina dan menciptakan iklim usaha yang sehat ------

dan tertib bagi para anggota dan sepanjang tidak bertentangan - dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----------

Organisasi ASKARINDO dapat: -----------------------------------

a. melakukan jasa-jasa, baik dalam bentuk surat keterangan, - penengahan/ mediasi dan rekomendasi mengenai usaha para - anggota termasuk legalisasi surat -surat yang diperlukan ---

bagi kelancaran usaha para anggota. --------------------------

b. mendirikan badan usaha, yayasan, koperasi dan lembaga- --

lembaga. ----------------------------------------------------------

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ---------

xxxxxxxxxx. ------------------------------------------------------

------------------------------- BAB VI -------------------------------

---------------------------- KEKAYAAN ----------------------------

------------------------------- Pasal 14 -------------------------------

----------------------------- Sumber Dana ---------------------------

(1).- ASKARINDO mempunyai kekayaan berupa uang tunai --- yang hingga saat ditandatanganinya akta ini untuk -----------

ASKARINDO PUSAT, berjumlah Rp. satu dan lain seperti ternyata dari

tertanggal nomor:

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------

(2).- Sedangkan untuk membiayai kegiatan organisasi ----------

diperoleh dari : ---------------------------------------------------

a. Uang pangkal dan uang iuran anggota; -------------------

b. Sumbangan anggota; ---------------------------------------

c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; ---------

d. Usaha-usaha lain yang sah. --------------------------------

(1) Ketentuan pelaksanaan ayat (2) Pasal 14 Anggaran Dasar - ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----------------

------------------------------- Pasal 15 ------------------------------

------ Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan ------

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - -----

jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. --------

------------------------------- Pasal 16 -------------------------------

----------------- Tahun Buku dan Laporan Tahunan ---------------

(1) Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan -- Januari sampai dengan Akhir bulan Desember tiap -tiap ---

tahun. -----------------------------------------------------------

(2) Pada akhir Desember dari tiap-tiap Tahun Buku -----------

ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan ---------

selambat-lambatnya dalam tempo 2 ( dua) bulan ------------

sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh ------

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ----------

pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun

buku yang lampau. ---------------------------------------------

(3) Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung -----

jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ----

segera disampaikan oleh :-------------------------------------

- Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; --------

- Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat;-

- untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----

(4) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban ---

tersebut oleh : --------------------------------------------------

- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pem bebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus Pusat; ---------------

- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan ------

pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus --------

Daerah, --------------------------------------------------------

- Atas segala tindakan Dewan Pengurus yang bersangkutan terhadap ASKARINDO sesuai tingkatannya selama tahun

buku yang bersangkutan. ------------------------------------

(5).- Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk --------

mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan ASKARINDO.-

--------------------------- BAB VII -----------------------------

-------------------------- KEANGGOTAAN -------------------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

----------------------------- Keanggotaan ----------------------------

(1) Kelompok Keanggotaan ASKARINDO terdiri dari : -------

1) Anggota Biasa; ---------------------------------------------

2) Anggota Kehormatan; dan ---------------------------------

3) Anggota Luar Biasa; ---------------------------------------

(2) Keanggotaan ASKARINDO dinyatakan sah sebagai --------

anggota bilamana telah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------------

(3) Tata Cara Penerimaan anggota ASKARINDO ditetapkan - dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

--------------------------------- Pasal 18 -----------------------------

----------------------------- Hak Anggota ---------------------------

(1) Anggota Biasa mempunyai : ---------------------------------

a. Hak suara, adalah hak anggota untuk memberikan suara dalam pemilihan, pengambilan keputusan dalam --------

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar ----

Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar - Biasa. --------------------------------------------------------

b. Hak dipilih adalah hak anggota dalam Musyawarah ----

Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, ------------

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar ----

Biasa menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan ASKARINDO. ------------------------------

c. Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran dan -----

pendapat dan mengajukan pertanyaan. -------------------

d. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan ----------

informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan -------

organisasi dalam menjalankan usa hanya sejalan dengan

tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi ---------------

ASKARINDO. ----------------------------------------------

(2) Anggota Kehormatan : -----------------------------------------

a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan -- menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan ---

tetapi tidak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki oleh Anggota Biasa. ----------------------------------------

b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran -- dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. --------------

(3) Anggota Luar Biasa : ------------------------------------------

a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan -- menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan ---

tetapi tidak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki oleh Anggota Biasa. ----------------------------------------

b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran -- dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. --------------

c. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan ----------

informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan -------

organisasi dalam menjalankan usahanya seja lan dengan tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi ---------------

ASKARINDO. ----------------------------------------------

-------------------------------- Pasal 19 ------------------------------

-------------------------- Kewajiban Anggota -----------------------

Setiap anggota ASKARINDO berkewajiban : ---------------------

a. mentaati dan melaksanakan semua ketentuan -ketentuan ----

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan -- ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh ---------------

ASKARINDO. ---------------------------------------------------

b. menjaga dan menjunjung tinggi citra dan nama baik --------

organisasi ASKARINDO. ---------------------------------------

c. memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana ditetapkan- organisasi. -------------------------------------------------------

x. xxxxx mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan

e. mengisi formulir keanggotaan yang ditujukan kepada -------

Pengurus. ---------------------------------------------------------

f. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan. –

g. mentaati keputusan-keputusan musyawarah/rapat. -----------

------------------------------- BAB VIII ----------------------------

---------------------- STRUKTUR ORGANISASI, -----------------

----------- KEMITRAAN DAN HUBUNGAN KERJA ---------

--------------------------- Bagian Pertama --------------------------

-------------- Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja ----------

-------------------------------- Pasal 20 ------------------------------

-------------------------- Struktur Organisasi -----------------------

a. Organisasi ASKARINDO, terdiri dari : ------------------------

1) Di tingkat Nasional disebut ASKARINDO Pusat. ---------

2) Di tingkat provinsi disebut ASKARINDO Daerah, diikuti nama provinsi yang bersangkutan. --------------------------

b. Dalam hal di tingkat kabupaten/kota terdapat sekurang- -----

kurangnya 5 (lima) perusahaan karoseri , apabila dipandang - perlu dapat dibentuk ASKARINDO Kabupaten/ Kota . ---------

---------------------------------- Pasal 21 ----------------------------

---------------------------- Hubungan Kerja -------------------------

(1) ASKARINDO Pusat merupakan induk ASKARINDO ------

Daerah dan berada dalam satu garis hubungan jenjang ----

dalam struktur organisasi ASKARINDO. --------------------

(2) ASKARINDO Pusat bertanggung jawab atas penyusunan - dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Gar is Besar- Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputus an -------

Musyawarah Nasional. ----------------------------------------

(3) ASKARINDO Daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Garis Besar - Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan --------

Musyawarah Daerah. ------------------------------------------

(4) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha ------

industri karoseri di wilayah kerjanya, ASKARINDO ------

Daerah menjalankan fungsi sebagai koordinator, ----------

pendorong, dan fasilitator peningkatan kemampuan -------

ASKARINDO Kabupaten/ Kota di wilayah kerja masing - --

masing. ----------------------------------------------------------

----------------------------- Bagian Kedua --------------------------

------------------------------ Xxxxx Xxxxx ----------------------------

-------------------------------- Pasal 22 ------------------------------

(1) Xxxxx Xxxxx XXXXXXXXX, yaitu: ----------------------------

a. ASKARINDO Pusat, terdiri dari: --------------------------

(a) Menteri Perindustrian Repulik Indonesia dan --------

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sebagai -- pelindung. -----------------------------------------------

(b) Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis -------

Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian --------

Republik Indonesia dan Direktur Jenderal -----------

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ------

Republik Indonesia, sebagai Pembina . ----------------

b. ASKARINDO Daerah, terdiri dari: -----------------------

(a) Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi , sebagai ----------

Xxxxxxxxx. -----------------------------------------------

(b) Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas -------

Perhubungan/ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -------

Daerah Provinsi sesuai wilayah kerja Dewan --------

Pengurus Daerah masing-masing, sebagai Pembina.-

(2) Hubungan kerja ASKARINDO dengan Mitra Kerja --------

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran -- Dasar ini, bersifat kemitraan. ---------------------------------

-------------------------------- BAB IX ------------------------------

--------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ---------

---------------------------- Bagian Pertama -------------------------

------------------------------ Musyawarah ---------------------------

-------------------------------- Pasal 23 ------------------------------

Musyawarah/Rapat ASKARINDO terdiri dari : ------------------

a. Musyawarah Nasional. -------------------------------------------

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa . ------------------------------

c. Musyawarah Daerah. ---------------------------------------------

d. Musyawarah Daerah Luar Biasa. --------------------------------

e. Rapat Kerja Nasional. --------------------------------------------

f. Rapat Kerja Daerah. ----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 24 -----------------------------

------------------------ Musyawarah Nasional ----------------------

(1) Musyarawah Nasional, disingkat Munas adalah perangkat- organisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga -----------

perwakilan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi -

dalam Perkumpulan -------------------------------------------

(2) Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling --- lambat 6 ( enam) bulan sesudah masa jabatan ---------------

kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(3) Munas mempunyai wewenang melakukan : -----------------

a. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran ---

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ----------------

mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus -

untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar - dan Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------

b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------

pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan - Pengurus Pusat. ---------------------------------------------

c. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ----

Program Organisasi Tingkat Nasional, dan --------------

d. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan- Dewan Pengurus. -------------------------------------------

(4) Peserta Munas terdiri dari : -----------------------------------

a. Setiap utusan Anggota Biasa. -----------------------------

b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

d. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(5) Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas -- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 25 -----------------------------

------------------ Musyawarah Nasional Luar Biasa ---------------

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub ----

adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran --------

prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan ---

organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ----

berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan ---

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -

dan atau Keputusan-keputusan Munas t idak terlaksana ----

sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub -----

akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 26 ------------------------------

------------------------ Musyawarah Daerah ------------------------

(1) Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat - organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga ---------

perwakilan anggota. -------------------------------------------

(2) Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling - lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan ---------------

kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(3) Musda mempunyai wewenang melakukan : ------------------

a. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di ------

wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota -- Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan --

dalam Munas. -----------------------------------------------

b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------

pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan

Pengurus Daerah. -------------------------------------------

c. Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ----

d. Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. ------

e. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan ---

Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya --

dalam Munas. ----------------------------------------------

f. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ----------------------

(4) Peserta Musda terdiri dari : -----------------------------------

a. Setiap utusan Anggota Biasa. -----------------------------

b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

d. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(5) Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam ---------

Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

--------------------------------- Pasal 27 -----------------------------

------------------ Musyawarah Daerah Luar Biasa -----------------

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub ------

adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Musda untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran ------

prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perben daharaan ---

organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah, dan atau tidak -- berfungsinya Dewan Pengurus Daerah sehingga ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - dan atau Keputusan-keputusan Musda tidak terlaksana ----

sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

--------------------------------- Pasal 28 -----------------------------

---------------------------- Rapat Kerja Nasional -------------------

(1) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat --- kerja antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan --- Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik ------

dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ----

Kerja antar jajaran. --------------------------------------------

(2) Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya ------------------

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(3) Rakernas mempunyai wewenang : ----------------------------

a. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian - tugas setiap jajaran organisasi. ---------------------------

b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi - dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan ---

pelaksanaan program-program kerja antar jajaran, dan-

c. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil -- kerja Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakernas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------

------------------------- Rapat Kerja Daerah ------------------------

(1) Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, -- sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik dalam ------------

perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran.

(2) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya diselenggarakan- 1 (satu) kali dalam setiap periode.----------------------------

(3) Rakerda mempunyai wewenang : -----------------------------

a. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi – dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan ---

pelaksanaan program-program kerja antar jajaran, dan-

b. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai -- hasil kerja Dewan Pengurus Daerah. ---------------------

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam ------

Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------------

---------------------------- Bagian Ketiga ---------------------------

---------------- Mekanisme Pengambilan Keputusan --------------

------------------------------- Pasal 30 -------------------------------

(1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum --------

musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. -------------------------------------------------

(2) Dalam hal tidak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara –

terbanyak. ------------------------------------------------------

(3) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, baik secara -----

serempak atau anggota demi anggota. -----------------------

(4) Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang -- menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ----------

(5) Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai korum dan -- sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota –

yang mempunyai hak suara. -----------------------------------

(6) Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari --------

anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda - selama 1 (satu) jam, dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang -------

berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------

-------------------------------- BAB X -------------------------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

------------------ STRUKTUR KEPENGURUSAN -----------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

Struktur Kepengurusan ASKARINDO terdiri dari : -------------

a. Di tingkat Nasional adalah : -----------------------------------

1) Dewan Pembina;

---------------------------------------------

2) Xxxxx Xxxxxxxx; --------------------------------------------

3) Dewan Pengurus Pusat; -------------------------------------

b. Di tingkat Daerah adalah Dewan Pengurus Daerah. ---------

---------------------------- Bagian Pertama

--------------------------- Dewan Pembina

------------------------

-------------------------

-------------------------------- Pasal 18 ------------------------------

---------------------- Susunan Keanggotaan ------------------------

(1) Dewan Pembina merupakan perangkat organisasi ----------

ASKARINDO Pusat yang menggambarkan representatif ---

dari perusahaan-perusahaan karoseri di seluruh Indonesia.

(2) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ----

ayat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, sebanyak 3 (tiga) -- orang dari masing-masing Dewan Pengurus Daerah di -----

lingkungan ASKARINDO dan berstatus sebagai pemilik -- (pemegang saham) perusahaan karoseri yang berdomisili - di wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah. ------------------

(3) Unsur representatif dari perusahaan -perusahaan karoseri - sebagai Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud - pada ayat (2) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam - Musyawarah Daerah yang diselengga rakan oleh masing- --

masing Dewan Pengurus Daerah untuk keperluan ----------

dimaksud. -------------------------------------------------------

(4) Hasil Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada --- ayat (3) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan ----------

pengangkatannya dalam Munas untuk jangka waktu 5 -----

(lima) tahun. ----------------------------------------------------

(5) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada -------

ayat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam ---

Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(6) Anggota Dewan Pembina tidak dapat merangkap sebagai-- anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengurus Pusat maupun anggota Dewan Pengurus Daerah.-------------------

--------------------------------- Pasal 19 -----------------------------

---------------------------- W e w e n a n g -------------------------

Dewan Pembina mempunyai wewenang : --------------------------

a. Pengesahan atas perubahan dan penyempurnaan Anggaran -- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah ---

Nasional yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. -

b. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat ------------------------------------------

c. Penetapan Kebijakan Umum ASKARINDO berdasarkan ----

Anggaran Dasar. -------------------------------------------------

d. Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan sebagai pelaksanaan Program Organisasi yang ditetapkan --

oleh Musyawarah Nasional. ------------------------------------

e. Penetapan keputusan tentang penggabungan atau ------------

pembubaran organisasi ASKARINDO melalui ---------------

Musyawarah Nasional yang diselenggarakan secara khusus

untuk keperluan dimaksud. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 20 ------------------------------

-------------------------------- R a p a t ------------------------------

(1) Dewan Pembina mengadakan rapat sekurang -kurangnya --- sekali dalam 1 (satu) tahun, yang disebut Rapat Tahunan -

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pembina sebagaimana ------

dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran Dasar ini, -----

Dewan Pembina melakukan evaluasi kinerja: ---------------

a. Xxxxx Xxxxxxxx; ------------------------------------------

b. Dewan Pengurus Pusat; ------------------------------------

dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok --------------

ASKARINDO tahun sebelumnya sebagai dasar -------------

pertimbangan perkiraan perkembangan ASKARINDO -----

untuk tahun yang akan datang. -------------------------------

( 3 ) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Tahunan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 ---

Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran -- Rumah Tangga. - -------------------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 21 -----------------------------

--------------------- Berakhirnya keanggotaan ---------------------

Keanggotaan Dewan Pembina berakhir karena: ------------------

a. Masa Jabatan telah berakhir; ------------------------------------

b. Mengundurkan diri; ----------------------------------------------

c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) ----

pada perusahaan karoseri; ---------------------------------------

d. Dinyatakan tidak cakap dan tidak mampu menjalankan tugas organisasi; ---------------------------------------------------------

e. Melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ---------

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ---------------

f. Diberhentikan oleh Rapat Dewan Pembina; --------------------

g. Meninggal Dunia; -------------------------------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

--------------------------- Xxxxx Xxxxawas -------------------------

--------------------------------- Pasal 22 -----------------------------

------------------------ Susunan Keanggotaan ----------------------

(1) Dewan Pengawas merupakan perangkat organisasi ---------

ASKARINDO Pusat yang menggambarkan representatif -- dari perusahaan-perusahaan karoseri di seluruh Indonesia dan Mitra Kerja Perusahaan Karoseri. -----------------------

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ---

ayat (1) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, terdiri dari : --------

a. 1 (satu) orang dari masing-masing Dewan Pengurus ---

Daerah yang berstatus sebagai pemilik (pemegang -----

saham) perusahaan karoseri yang berdomisili di --------

wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah; dan -------------

b. 2 (dua) orang tenaga profesional dan/atau Mitra Kerja- perusahaan Karoseri dan bersedia bekerja penuh waktu.

(3) Unsur representatif dari perusahaan-perusahaan karoseri - sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam-- Musyawarah Daerah yang diselenggarakan untuk ----------

keperluan dimaksud. -------------------------------------------

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----

Pasal 22 Anggaran Dasar ini bertugas melakukan ----------

pengawasan dan memberi nasehat kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan -- Program Kerja Tahunan yang telah disetujui dan disahkan

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----

Pasal 22 Anggaran Dasar ini, diangkat oleh Dewan --------

Pembina dalam Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu

5 (lima) tahun. -------------------------------------------------

(6) Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam -----

Rapat Xxxxx Xxxxawas. ---------------------------------------

(7) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai - anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengurus Pusat - maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. ------------------

---------------------------------- Pasal 23 ----------------------------

-------------------------- Tugas xxx Xxxxxxxx --------------------

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 - Anggaran Dasar ini, wajib dengan itikat baik dan penuh -- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----

kepentingan ASKARINDO. -----------------------------------

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 - Anggaran Dasar ini, berwenang: -----------------------------

a. memasuki halaman, bangunan atau tempat lain yang ---

dipergunakan sebagai Kantor Dewan Pengurus Pusat -- dan Dewan Pengurus Daerah; -----------------------------

b. melakukan pemeriksaan dokumen dan pembukuan serta mencocokannya dengan uang kas atau laporan ----------

keuangan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus-

Daerah; ------------------------------------------------------

c. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -----

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah; --

d. memberikan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat -- dan Dewan Pengurus Daerah; -----------------------------

(3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 - Anggaran Dasar ini, dapat memberhentikan untuk ---------

sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan -------

Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah apabila- Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan-- Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau -------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana - dimaksud pada ayat (3) Pasal 23 Anggaran Dasar ini, -----

Xxxxx Xxxxawas wajib: ---------------------------------------

a. memberitahukan secara tertulis perihal pemberhentian - sementara serta alasan-alasannya kepada anggota ------

Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus ------

Daerah yang telah melakukan pelanggaran ket entuan -- sebagaimana dimaksud pada ayat (3); --------------------

b. melaporkan secara tertulis tindakan pemberhentian ----

sementara kepada Dewan Pembina selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a; --------

c. mengambil alih tugas Dewan Pengurus Pusat dan/atau - Dewan Pengurus Daerah yang telah diberhentikan -----

sementara sampai dengan waktu pemberhentian --------

sementara dimaksud berakhir; ----------------------------

--------------------------------- Pasal 24 -----------------------------

(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya ------

laporan tertulis tindakan pemberhentian dari Dewan -------

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)- huruf b, Dewan Pembina wajib memanggil anggota -------

Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah - yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----------

pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----

Dewan Pembina melalui keputusan Rapat Dewan Pembina wajib : -----------------------------------------------------------

a. mencabut keputusan Dewan Pengawas yang -------------

memberhentikan sementara Dewan Pengurus; atau -----

b. memberhentikan anggota Dewan Pengurus yang --------

xxxxxxxxxxxx. -----------------------------------------------

(3) Dalam hal Dewan Pembina tidak melaksanakan ketentuan - sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 24 Anggaran -- Dasar ini, pemberhentian sementara sebagaimana ----------

dimaksud dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini, batal demi- hukum dan anggota Dewan Pengurus Pusat dan/atau -------

Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan menjabat -----

kembali pada jabatan semula. ---------------------------------

-------------------------------- Pasal 25 ------------------------------

----------------------- Berakhirnya keanggotaan -------------------

Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena: -----------------

a. Masa Jabatan telah berakhir; -----------------------------------

b. Mengundurkan diri; ---------------------------------------------

c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) ---

pada perusahaan karoseri; --------------------------------------

d. Dinyatakan tidak cakap dan tidak mampu menjalankan -----

tugas organisasi oleh Dewan Pembina ; ------------------------

e. Diberhentikan oleh Dewan Pembina dengan alasan: ---------

1) Telah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan -- peraturan perundang-undangan; ----------------------------

2) Melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ----

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ---------

f. Meninggal Dunia; -----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 26 -----------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya -- sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Tahunan --

Xxxxx Xxxxxxxx. ----------------------------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengawas sebagaimana ------

dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Anggaran Dasar ini, -----

Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Dewan ------

Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam --------

melaksanakan fungsi dan tugas pokok ASKARINDO ------

tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi ------

perkiraan perkembangan ASKARINDO untuk tahun yan g - akan datang. ----------------------------------------------------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan ---

Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------

----------------------------- Bagian Ketiga --------------------------

------------------------ Dewan Pengurus Pusat ---------------------

-------------------------------- Pasal 27 ------------------------------

----------------------- Susunan Keanggotaan -----------------------

(1) Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat adalah para tenaga – profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan -------

mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah ---

dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan -----

tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam -

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -------

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----------------

(2) Dewan Pengurus Pusat bertugas melaksanakan Program ---

Kerja ASKARINDO Pusat yang telah disahkan oleh -------

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(3) Dewan Pengurus Pusat diangkat berdasarkan keputusan --- Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lim a) tahun.

-------------------------------- Pasal 28 ------------------------------

(1) Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, maka – dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus --------------

menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk mengisi -- kekosongan itu. -------------------------------------------------

(2) Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, - maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus -------

menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk -----------

mengangkat Dewan Pengurus Pusat yang baru dan untuk -- sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan --------

Xxxxxxxx. -------------------------------------------------------

(3) Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus Pusat, -- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) – hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pembina wajib menyampaikan ----

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi ------

xxxxxxx. ----------------------------------------------------------

(4) Anggota Dewan Pengurus Pusat tidak dapat merangkap --- sebagai anggota Dewan Pembina, anggota Dewan ----------

Pengawas maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. ------

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------

------------------------- Tugas dan Wewenang ---------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat menjalankan tugas -tugas harian -- pelaksanaan Program Kerja Tahunan sesuai dengan --------

Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan ------

Pembina; --------------------------------------------------------

(2) Membentuk ASKARINDO Daerah dan mengangkat Dewan Pengurus Daerah sesuai rekomendasi Musyawarah Daerah -

xxxx xxxxxxxxxxxx. --------------------------------------------

(3) Memberhentikan Dewan Pengurus Daerah sewaktu-waktu dan mengangkat penggantinya.--------------------------------

(4) Dewan Pengurus Pusat berkewajiban : -----------------------

a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran -----

Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan -----------

pengesahan Dewan Pembina; ------------------------------

b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang --------

dinyatakan oleh Xxxxx Xxxxxxxx; -----------------------

c. Dengan i tikad baik dan penuh tanggung jawab ----------

menjalankan tugas-tugasnya dengan mengindahkan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

(5) Dewan Pengurus Pusat berhak mewakili ASKARINDO ----

Pusat di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal - dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan- -----------

pembatasan untuk : --------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----------

ASKARINDO Pusat (tidak termasuk mengambil uang - ASKARINDO Pusat di Bank). ----------------------------

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam-

maupun di luar negeri. -------------------------------------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. ---

d. membeli atau dengan cara lain ----------------------------

mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --------

ASKARINDO Pusat ----------------------------------------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---

ASKARINDO Pusat serta mengagunkan/membebani -- kekayaan ASKARINDO Pusat. ----------------------------

- harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua ----------

DewanPembina, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan -------

Pembina. ----------------------------------------------------------

------------------------------- Pasal 30 ------------------------------

Dewan Pengurus Pusat tidak berwenang mewakili --------------

ASKARINDO Pusat dalam hal : -----------------------------------

x. mengikat ASKARINDO Pusat sebagai penjamin utang; ----

dan/atau ----------------------------------------------------------

b. membebani kekayaan ASKARINDO Pusat untuk ------------

kepentingan pihak lain. -----------------------------------------

-------------------------------- Pasal 31 ------------------------------

(1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berwenang ----------

bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat ----

serta mewakili ASKARINDO Pusat. -------------------------

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil ------

Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi -------

Dewan Pengurus Pusat.-----------------------------------------

(3) Bendahara dibantu 2 (dua) orang Wakil Bendahara --------

bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus Pusat. -----

(4) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ----

Pengurus Pusat ditetapkan oleh Dewan Pembina xxx xxxx --

Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(5) Dewan Pengurus Pusat untuk perbuatan tertentu berhak --- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---------

kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 32 -----------------------------

-------------------------------- R a p a t ------------------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat sekurang- -------

kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rap at

Tahunan Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada --------

ayat (1) Pasal 32 Anggaran Dasar ini, Dewan Pengurus ---

Pusat memberikan Laporan mengenai pelaksanaan ---------

Program Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas pokok ASKARINDO Pusat t ahun yang lampau sebagai ----

dasar pertimbangan bagi perkiraan perkembangan ---------

ASKARINDO Pusat untuk tahun yang akan datang. --------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan -- Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

--------------------------- Bagian Keempat --------------------------

----------------------- Dewan Pengurus Daerah --------------------

-------------------------------- Pasal 33 ------------------------------

-------------------------- Susunan Keanggotaan ---------------------

(1) Keanggotaan Dewan Pengurus Daerah adalah para tenaga- profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan -------

mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah -- dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan -----

tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -

jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal --------

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----------------

(2) Dewan Pengurus Daerah bertugas melaksanakan program- kerja ASKARINDO Daerah yang telah disahkan oleh -----

Dewan Pengurus Pusat.----------------------------------------

(3) Dewan Pengurus Daerah diangkat berdasarkan Keputusan- Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk jangka waktu 5(lima) - tahun. -----------------------------------------------------------

(4) Dewan Pengurus Daerah tidak dapat merangkap sebagai -- anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengawas -------

maupun anggota dewan Pengurus Pusat. ---------------------

------------------------------- Pasal 34 ------------------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat dapat memberhentikan Dewan -----

Pengurus Daerah sewaktu-waktu serta mengangkat --------

penggantinya. ---------------------------------------------------

(2) Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong, maka - dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) h ari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus Pusat harus ------

menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ----

mengisi kekosongan itu. --------------------------------------

(3) Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 ( tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus Pusat harus menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ----

mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru dan untuk sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan --------

Pengurus Pusat. ------------------------------------------------

------------------------------- Pasal 35 -------------------------------

------------------------ Tugas dan Wewenang ----------------------

(1) Dewan Pengurus Daerah menjalankan tugas -tugas harian – pelaksanaan Program Kerja Tahunan sesuai dengan --------

Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan ------

Pengurus Pusat -------------------------------------------------

(2) Dewan Pengurus Daerah berkewajiban : ---------------------

a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran -----

Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan -----------

pengesahan Dewan Pengurus Pusat; ----------------------

b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang --------

dinyatakan oleh Xxxxx Xxxxxxxx; -----------------------

c. dengan itikad baik dan penuh tanggun g jawab ----------

menjalankan tugas-tugasnya dengan mengindahkan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

(3) Dewan Pengurus Daerah berhak mewakili ASKARINDO -- Daerah di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan- -----------

pembatasan untuk : --------------------------------------------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----------

ASKARINDO Daerah (tidak termasuk mengambil uang ASKARINDO Daerah di Bank); --------------------------

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha bai k di dalam-

maupun di luar negeri; -------------------------------------

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; --

d. Membeli atau dengan cara lain ----------------------------

mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --------

ASKARINDO Daerah; -------------------------------------

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --- ASKARINDO Daerah serta mengagunkan/membebani – kekayaan ASKARINDO Daerah; --------------------------

- harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum -----

Dewan Pengurus Pusat, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan - Pengurus Pusat. ----------------------------------------------------

-------------------------------- Pasal 36 -----------------------------

Dewan Pengurus Daerah tidak berwenang mewakili -------------

ASKARINDO Daerah dalam hal : ---------------------------------

x. mengikat ASKARINDO Daerah sebagai penjamin utang; --

dan/atau ----------------------------------------------------------

b. membebani kekayaan ASKARINDO Daerah untuk ----------

kepentingan pihak lain. -----------------------------------------

-------------------------------- Pasal 37 -----------------------------

(1) Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan -- Pengurus Daerah serta mewakili ASKARINDO Daerah . --

(2) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Dewan -------

Pengurus Daerah, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -- Sekretaris berlaku juga baginya . -----------------------------

(3) Bendahara bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus Daerah, dalam hal hanya ada seorang Bendahara , maka ---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --------

Bendahara berlaku juga baginya . -----------------------------

(4) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ----

Pengurus Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat – melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat. -----------------------

(5) Dewan Pengurus Daerah untuk perbuatan tertentu berhak - mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---------

kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 38 -----------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

(1) Dewan Pengurus Daerah mengadakan rapat sekurang- -----

kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Tahunan Dewan Pengurus Daerah. ---------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengurus Daerah ------------

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 38 Anggaran -- Dasar ini, Dewan Pengurus Daerah memberikan laporan -- tahunan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas pokok ---

ASKARINDO Daerah tahun yang lampau sebagai dasar ---

pertimbangan bagi perkiraan perkembangan ASKARINDO

Daerah untuk tahun yang akan datang. ----------------------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan -- Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

-------------------------------- BAB X ------------------------------

--------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ---------

---------------------------- Bagian Pertama -------------------------

------------------------------ Musyawarah ---------------------------

-------------------------------- Pasal 42 ------------------------------

Musyawarah/Rapat ASKARINDO terdiri dari : ------------------

g. Musyawarah Nasional. -------------------------------------------

h. Musyawarah Nasional Luar Biasa. ------------------------------

i. Musyawarah Daerah. ---------------------------------------------

j. Musyawarah Daerah Luar Biasa. --------------------------------

k. Rapat Kerja Nasional. --------------------------------------------

l. Rapat Kerja Daerah. ----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 43 -----------------------------

------------------------ Musyawarah Nasional ----------------------

(2) Musyarawah Nasional, disingkat Munas adalah perangkat- organisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga -----------

perwakilan anggota. -------------------------------------------

(2) Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling --- lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan ---------------

kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(3) Munas mempunyai wewenang melakukan : -----------------

e. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran ---

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ----------------

mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus - untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar - dan Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------

f. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------

pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan - Pengurus Pusat. ---------------------------------------------

g. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ----

Program Organisasi Tingkat Nasional , dan --------------

h. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan- Dewan Pengurus. -------------------------------------------

(6) Peserta Munas terdiri dari : -----------------------------------

e. Setiap utusan Anggota Biasa. -----------------------------

f. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(7) Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas -- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 44 -----------------------------

------------------ Musyawarah Nasional Luar Biasa ---------------

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub ----

adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran --------

prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan ---

organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ----

berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan ---

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga - dan atau Keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana ----

sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub -----

akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 45 ------------------------------

------------------------ Musyawarah Daerah ------------------------

(6) Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat - organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga ---------

perwakilan anggota. -------------------------------------------

(7) Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling - lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan ---------------

kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(8) Musda mempunyai wewenang melakukan : ------------------

g. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di ------

wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota -- Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan --

dalam Munas. -----------------------------------------------

h. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------

pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan

Pengurus Daerah. -------------------------------------------

i. Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ----

j. Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. ------

k. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan ---

Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya --

dalam Munas. ----------------------------------------------

l. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ----------------------

(9) Peserta Musda terdiri dari : -----------------------------------

e. Setiap utusan Anggota Biasa. -----------------------------

f. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(10) Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam ---------

Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

--------------------------------- Pasal 46 -----------------------------

------------------ Musyawarah Daerah Luar Biasa -----------------

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub ------

adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Musda untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran ------

prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan ---

sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

--------------------------------- Pasal 47 -----------------------------

---------------------------- Rapat Kerja Nasional -------------------

(5) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat --- kerja antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan --- Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik ------

dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ----

Kerja antar jajaran. --------------------------------------------

(6) Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya ------------------

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(7) Rakernas mempunyai wewenang : ----------------------------

d. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian - tugas setiap jajaran organisasi. ---------------------------

e. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi - dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan ---

pelaksanaan program-program kerja antar jajaran, dan-

f. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil -- kerja Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(8) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakernas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 48 ------------------------------

------------------------- Rapat Kerja Daerah ------------------------

(4) Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, --

sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik dalam ------------

perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran.

(5) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya diselenggarkan 1 (satu) kali dalam setiap periode.------------------------------

(6) Rakerda mempunyai wewenang : -----------------------------

c. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi – dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan ---

pelaksanaan program-program kerja antar jajaran, dan-

d. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai -- hasil kerja Dewan Pengurus Daerah. ---------------------

(7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam - Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 49 ------------------------------

-------------------------- Rapat Pengurus ---------------------------

(1) Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus -----

Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah wajib ------------------

menyelenggarakan Rapat Pleno sesuai kebutuhan. ---------

(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

---------------------------- Bagian Ketiga ---------------------------

---------------- Mekanisme Pengambilan Keputusan --------------

------------------------------- Pasal 50 -------------------------------

(7) Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum --------

musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. -------------------------------------------------

(8) Dalam hal tidak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara –

terbanyak. ------------------------------------------------------

(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, baik secara -----

serempak atau anggota demi anggota. -----------------------

(10) Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang -- menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ----------

(11) Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai korum d an -- sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari anggota –

yang mempunyai hak suara. -----------------------------------

(12) Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari --------

anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda - selama 1 (satu) jam, dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang -------

berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------

-------------------------------- BAB XI ------------------------------

-- MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN -

--------------- PERGANTIAN ANTAR WAKTU ------------------

---------------------------- Bagian Kesatu

----------------------------- Masa Jabatan

---------------------------

------------------------------- Pasal 51 -------------------------------

(1) Jabatan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan ----

Pengurus Daerah hanya 2 (dua) kali, baik berturut -turut --

maupun tidak berturut-turut. ----------------------------------

(2) Dalam kondisi tertentu, jabatan Ketua Dewan Pembina --- dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) periode masa -----

jabatan apabila disetujui oleh Munas. -----------------------

(3) Masa jabatan kepengurusan baru, hasil Munaslub atau ----

Musdalub adalah masa jabatan tersisa dari masa -----------

kepengurusan yang digantikannya. ---------------------------

(4) Masa jabatan tersisa lebih dari 2 (dua) tahun dianggap ----

sebagai masa jabatan dalam 1 (satu) periode ---------------

kepengurusan. --------------------------------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

---------------------- Pendelegasian Wewenang --------------------

-------------------------------- Pasal 52 -----------------------------

Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus -----

Daerah berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab – sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu ------

tertentu, maka Wakil Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua -----

Dewan Pengawas, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat - atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh - Ketua/ Ketua Umum yang bersangkutan menjalankan tugas -----

kepengurusan untuk dan atas nama Ketua/ Ket ua Umum untuk -

jangka waktu tersebut. ----------------------------------------------

---------------------------- Bagian Kedua ---------------------------

----------------------- Pergantian Antar Waktu ---------------------

-------------------------------- Pasal 53 ------------------------------

(1) Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas , - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan ---

Pengurus Daerah berhalangan tetap dan atau karena -------

sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau -----------

menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan ---------

kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan -------

Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan ---

Pengurus Pusat, atau Ketua Dewan Pengurus Daerah ------

digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan --------

Pembina, Wakil Ketua Dewan Pengawas , Wakil Ketua ----

Umum Dewan Pengurus Pusat, atau Wakil Ketua Dewan --

Pengurus Daerah, yang masing-masing ditetapkan oleh --- dan dalam Rapat Dewan masing-masing yang diagendakan

untuk keperluan itu. -------------------------------------------

(2) Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam -----

keanggotaan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan -- Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah maka -------

pergantiannya dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat -----

Dewan masing-masing, yang mengagendakan hal tersebut - dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----

(3) sejak terjadinya lowongan jabatan itu. ----------------------

(4) Tindakan yang dilakukan oleh Dewan sebagaimana -------

dimaksud dalam ayat (2) Pasal 53 Anggaran Dasar ini ----

harus dipertanggung-jawabkan kepada Munas dan Musda -

masing-masing. ------------------------------------------------

(5) Jika masa jabatan pengganti Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat --- dan Ketua Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar ini lebih dari separuh -- masa jabatan atau periode, masa jabatan Ketua atau -------

Ketua Umum Dewan pengganti tersebut dianggap satu ----

periode. ---------------------------------------------------------

(6) Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang tidak lagi berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) wajib --- melepaskan jabatannya sebagai Anggota Dewan, dan ------

selanjutnya akan digantikan yang lain mengikuti ----------

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ----

Pasal 53 Anggaran Dasar ini. ---------------------------------

--------------------------------- BAB XII ----------------------------

------------------------ PERBENDAHARAAN ----------------------

-------------------------------- Pasal 54 ------------------------------

----------------------------- Sumber Dana ---------------------------

(2) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh - dari : ------------------------------------------------------------

e. Uang pangkal dan uang iuran anggota; -------------------

f. Sumbangan anggota; ---------------------------------------

g. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; ---------

h. Usaha-usaha lain yang sah. --------------------------------

(3) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar - ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----------------

------------------------------- Pasal 55 ------------------------------

------ Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan ------

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - -----

jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. --------

------------------------------- Pasal 56 -------------------------------

----------------- Tahun Buku dan Laporan Tahunan ---------------

(4) Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan -- Januari sampai dengan Akhir bulan Desember tiap -tiap ---

tahun. -----------------------------------------------------------

(5) Pada akhir Desember dari tiap-tiap Tahun Buku -----------

ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan ---------

selambat-lambatnya dalam tempo 2 ( dua) bulan ------------

sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh ------

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ----------

pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun

buku yang lampau. ---------------------------------------------

(6) Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung -----

jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ----

segera disampaikan oleh :-------------------------------------

- Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; --------

- Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat;-

- untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----

(7) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban ---

tersebut oleh : --------------------------------------------------

- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Penguru s Pusat; ---------------

- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan ------

pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus --------

Daerah, --------------------------------------------------------

- Atas segala tindakan Dewan Pengurus yang bersangkutan terhadap ASKARINDO sesuai tingkatannya selama tahun

buku yang bersangkutan. ------------------------------------

------------------------------- BAB XIII -----------------------------

---------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ------------

---------------- PEMBUBABARAN ORGANISASI ----------------

-------------------------------- Pasal 57 ------------------------------

---------------------- Perubahan Anggaran Dasar ------------------

Penyempurnaan atau Perubahan Anggaran Dasar diusulkan dan

disahkan berdasarkan Munas. --------------------------------------

--------------------------------- Pasal 58 -----------------------------

------------------------ Pembubaran Organisasi --------------------

(1) Pembubaran organisasi harus melalui Munas yang ---------

diadakan khusus dengan ¾ (tiga per empat) jumlah peserta Munas yang hadir dan Mitra ASKARINDO. ----------------

(2) Apabila Organisasi dibubarkan, maka Munas ini sekaligus menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai likuidasi. -----

(3) Mekanisme Pembubaran Organisasi ASKARINDO diatur - dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

------------------------------- BAB XIV -----------------------------

------------------ ANGGARAN RUMAH TANGGA ---------------

-------------------------------- Pasal 59 ------------------------------

(1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran ----

Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan -----

tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan - --

ketentuan Anggaran Dasar ini dan disahkan oleh Munas. -

------------------------------- BAB XV ------------------------------

----------------------- PERATURAN KHUSUS ---------------------

-------------------------------- Pasal 60 ------------------------------

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam ---------

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan - dalam Peraturan tersendiri oleh Dewan Pembina yang -----

isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar -- dan Anggaran Rumah Tangga. --------------------------------

(2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan ---

penafsiran yang berbeda, maka menurut urutan berturut - - turut yang berlaku untuk menjadi dasar penafsiran yaitu : -

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar --

Dagang dan Industri; ---------------------------------------

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; --------

c. Keputusan Munas/Munaslub; ------------------------------

d. Keputusan Rakernas; ---------------------------------------

e. Keputusan Dewan Pembina; -------------------------------

f. Keputusan Dewan Pengawas; -----------------------------

g. Keputusan Dewan Pengurus Pusat; -----------------------

h. Keputusan Musda/Musdalub; ------------------------------

i. Keputusan Rakerda; ---------------------------------------

j. Keputusan Dewan Pengurus Daerah. ---------------------

------------------------------ BAB XVI ------------------------------

---------------------- ATURAN PERALIHAN ----------------------

-------------------------------- Pasal 61 ------------------------------

(1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan -------------

penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang diputuskan ----

dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia - Ke V tanggal 01 (satu) September 2007 (dua ribu tujuh) -- dan 02 (dua) September 2007 (dua ribu tujuh) di Jakarta -- sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal 18 (delapan belas) November 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15 yang- dibuat dihadapan Notaris XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Man usia -- Republik Indonesia dalam Keputusannya --------------------

Nomor : AHU-27. AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 05 (lima) Maret 2009 (dua ribu sembilan). -----------------------------

(2) Seluruh anggota ASKARINDO sepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan mulai tanggal ------------

diputuskan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Kar oseri Indonesia Ke VI yaitu tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ---

ribu dua belas). ------------------------------------------------

(3) Selanjutnya menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat -- yang terpilih dalam Munas ASKARINDO Ke VI untuk ----

memproses pengesahan perubahan Anggaran Dasar ini ----

kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik - Indonesia. -------------------------------------------------------

----------------------------- BAB XVII ------------------------------

--------------------- PERATURAN PENUTUP ---------------------

------------------------------- Pasal 62 -------------------------------

(1) Anggaran Dasar ini diusulkan dalam Munas ASKARINDO Ke VI. dan di sahkan oleh Dewan Pembina tanggal 01 ----

(satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas). ------------------------

(2) Sejak diberlakukan Anggaran Dasar ini sebagaimana ------

dimaksud Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka ----

Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum ------

Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. --------

(3) Agar setiap Anggota ASKARINDO dapat mengetahuinya, - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri Indonesia -------

diperintahkan untuk mengumumkan dan atau ---------------

menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kep ada setiap -------

Anggota dan khalayak lainnya. -------------------------------

- Guna melaksanakan hasil keputusan Mu nas VI ASKARINDO, tertanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) --------------

Nomor: KEP-06 /MUNAS/VI/2012 tentang Pengangkatan -------

Dewan Pembina ASKARINDO, maka telah diangkat: -----------

- DEWAN PEMBINA ASKARINDO untuk periode tahun ------

2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 201 7 (dua ribu- tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: --------------------

- Ketua : --------------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXXX XXXX , lahir di Magelang, ---

pada tanggal 05 (lima) Maret 1952 (seribu sembilan -----

ratus lima puluh dua, Warga Negara Indonesia, -----------

wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Magelang, Xxxxx – Xxxxxx Xxxxxx 0 , Xxxxx Xxxxxxxx 003, Rukun -----------

Warga 008, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan- Magelang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan : 0000000000000000 , yang - berlaku hingga tanggal 05 (lima) Maret 2016 (dua ribu –

enam belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX , lahir di Jakarta Utara,- pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1948 (seribu – sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -- Surabaya, Darmo Harapan Regency RC -3, Rukun --------

Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000; ------------------------------------------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX , lahir di ----

Sukabumi, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara ---------

Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta ------

Selatan, Jalan Kebon Nanas III, Rukun Tetangga 004, ---

Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan- Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000, yang - berlaku hingga tanggal 13 (tiga belas) Mei 2016 (dua ---

ribu enam belas); ---------------------------------------------

- Sekretaris : ---------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX XXXXXXX , lahir di Jakarta, pada ------

tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1952 (seribu --------

sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -----------

Indonesia, pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota --- Bogor, Xxxxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukasari, Kecamatan ------

Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan: 32.7102.230852.0003, -----

yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 2016 (dua ribu enam belas); ---------------------------------

- Wakil Sekretaris : -------------------------------------------------

- Xxxx XXXX XXXXXXX, Sarjana Hukum , lahir di ----

Surabaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1971 ----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara - Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota --------

Surabaya, Villa Valensia CA 2 Nomor 1 , Rukun ----------

Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Lontar, -----

Kecamatan Xxxxx Xxxxx, pemegang Kartu Tanda ---------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2015 (dua ribu lima belas); ---------------

- Wakil Sekretaris : -------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXX XXXXX , lahir di Padang -----------

Sidempuan, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1964 - (seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga --------

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok L-8/06, - Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 001, Kelurahan ------

Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas); ---------------

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di

Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat) Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota – Tangerang Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun ---------

Warga 006, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 3674051812540001, yang berlaku hingga tanggal 18 (delapan belas) Desember 2017 (dua ribu -----

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Xxxxx Xxxxxxxxx : ------------------------------------------------

- Tuan Xxxxxxxx XXXX XXXXXXXX XXXXX , lahir di - Lasem, pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -- Semarang, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, Xxxxx ---

Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

33.7407.170348.001; -----------------------------------------

- Xxxxx Xxxxxxxxx : ------------------------------------------------

- Tuan I XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Sarjana -----

Hukum, lahir di Bali, pada tanggal 09 (sembilan) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---

Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, Rukun Tetangga 005, Kelurahan -------

Kali Balau Kencana, Kecamatan Sukabumi, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----

0000000000000000; ------------------------------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXX , lahir di Medan, pada tanggal 04 -- (empat) September 1985 (seribu sembilan ratus delapan- puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---------

bertempat tinggal di Kota Medan, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00 Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxan Medan ------

Perjuangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---

Induk Kependudukan: 1271180409850005, yang berlaku- hingga tanggal 04 (empat) September 2014 (dua ribu ----

empat belas); --------------------------------------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXX , lahir di Magelang, - pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1952 (seribu -------

sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara -----------

Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta -----

Selatan, Jalan Raya Cilandak KKO/112 , Rukun -----------

Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Ragunan, -- Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda --------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas); --------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXXXX , lahir di Bogor, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1959 (seribu sembilan ratus – lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----------

pedagang, bertempat tinggal di Kota Bogor, Xxxxx Xxxx – Xxxxxxx Xxxxx 0 , Xxxxx Xxxxxxxx 007, Rukun ----------

Warga 004 , Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota - Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - Induk Kependudukan: 32.7102.270359.0002; -------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX , lahir di Magelang, pada tanggal 02 -- (dua) Juli 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh ------

sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ---------

bertempat tinggal di Kota Magelang, Xxxxx Xxxxxxxx 000 , Xxxxx Xxxxxxxx 002, Rukun Warga 004, Kelurahan ------

Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 3371010207490004; -----------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXXX XXXXXX , lahir di Malang, -- pada tanggal 14 (empat belas) Juni 1944 (seribu ---------

sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara -------

Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota --------

Malang, Jalan Wilis Indah D/6 -9, Rukun Tetangga 007, - Rukun Warga 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan -- Klojen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk - Kependudukan: 3573021406440002; -----------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Xxxxxxxx xxxxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX , ----

lahir di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota -- Surabaya, Karang Empat Timur 1/30 , Rukun --------------

Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Ploso, ------

Kecamatan Tambak Sari, pemegang Kartu Tanda ---------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 17 -----

(tujuh belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) ; -------

- Hasil keputusan Musyawarah Nasional VI ASKARINDO, -----

tertanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) --------------

Nomor: KEP-07 /MUNAS/VI/2012 tentang Susunan Dewan -----

Pengawas ASKARINDO, maka telah diangkat: -------------------

- DEWAN PENGAWAS ASKARINDO untuk periode ----------

tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: ---------

- Ketua : --------------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXX XXXXXXX , lahir di Jakarta, pada - tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1959 (seribu ---------

sembilan ratus lima puluh sembilan) , Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Sunter Nirwana Asri THP III Blok C/18 , Rukun -- Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Papanggo, - Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda -------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 2015 (dua ribu lima belas); -----------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Xxxx XXX XXXXX XXXXXXXX , lahir di Surabaya, ---

pada tanggal 07 (tujuh) September 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----

karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx 00 , Rukun Tetangga 002,- Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara, --------

Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000, yang - berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) September 2017 (dua – ribu tujuh belas); ---------------------------------------------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx , lahir di ----------

Samarinda, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1976 -- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota --------

Surabaya, Dharmahusada Indah 2/ L-160 Surabaya, -------

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan dan- Kecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 , yang-- berlaku hingga tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2014 ----

(dua ribu empat belas); --------------------------------------

- Sekretaris : ---------------------------------------------------------

- Xxxx Xxxx XXXXX XXXXX , lahir di Batang, pada ----

tanggal 05 (lima) Oktober 1973 (seribu sembilan ratus -- tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, - bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Sengon, Rukun - Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Sengon, ----

Kecamatan Subah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 , yang-- berlaku hingga tanggal 05 (lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Sekretaris : -------------------------------------------------

- Xxxx XXXX XXXXXXX XXXXXXX , lahir di ----------

Semarang, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1965 ------

(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara- Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --------

Kabupaten Bekasi, Kampung Mariuk, Rukun --------------

Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gandamekar Kecamatan Cikarang Barat, pemegang Kartu Tanda ------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 08 -----

(delapan) Oktober 2014 (dua ribu empat belas); ----------

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Nyonya XXXX XXXXXXXXXXX X , lahir di Gresik, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1967 (seribu sembilan -- ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------

karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten --------

Purwakarta, Perumahan BIP NB II Nomor 10, Rukun ----

Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Wanakerta,- Kecamatan Bungursari, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 , yang - berlaku hingga tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 ----

(dua ribu tujuh belas); ---------------------------------------

- Xxxxx Xxxxxxxxx : ------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXX , lahir di Bogor, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 1953 (seribu sembilan ratus lima ------

puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -------

bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Senam ------------

Nomor 23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan dan Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------

32.7106.310353.0001, yang berlaku hingga tanggal 31 -- (tiga puluh satu) Maret 2014 (dua ribu empat belas); ----

- Hasil keputusan Dewan Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, tertanggal 20 (dua puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) -- Nomor: KEP-01 /DP/ ASKARINDO/ X/2012 tentang --------------

Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO, maka -----

telah diangkat: -------------------------------------------------------

- DEWAN PENGURUS PUSAT ASKARINDO untuk periode –

tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: ---------

- Ketua Umum : ------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX XXXXXXXX DHEWO tersebut diatas;

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Xxxx Xxxx XXXXXXX XXXXXXX, Sarjana Ekonomi , - lahir di Surabaya, pada tanggal 09 (sembilan) Juli 1957 - (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) , Warga Negara - Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, xxxxx Xxxxxxxxx XX Xxxxx 00 , Rukun -------------

Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan dan ---------

Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000 , yang - berlaku hingga tanggal 09 (sembilan) Juli 2017 (dua ribu

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXXX , lahir di Rembang, pada ------

tanggal 01 (satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus ---

lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, karyawan ----

swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Selo -------

Mas VI/248 , Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, ---

Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 3374020101530005, yang berlaku hingga tanggal 01 (satu) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas); ---

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan XXXXX XXXXXXXXX , lahir di Jakarta Barat, ---

pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1979 (seribu sembilan ratus- tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ---------

karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, -- Darmo Harapan Regency RC3 , Rukun Tetangga 008, ----

Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan - Sukomanunggal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------

Nomor Induk Kependudukan: 0000000000000000, yang - berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) Mei 2017 (dua ribu ---

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX XXXXXX , ------

lahir di Kudus, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) --------

Februari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), - Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ---

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Cireundeu ------

Permai Kaveling 80, Rukun Tetangga 009 , Rukun --------

Warga 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat -----

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -- Kependudukan: 3674052702610001 yang berlaku hingga tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2017 (dua ribu ----

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Xxxx XXXXX XXXXXXX XXXXXX, lahir di -----------

Klungkung, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1962 – (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara – Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta ------

Timur, Pulo Gebang Permai Blok I. 8/10 , Rukun ----------

Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pulo --------

Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 14 -----

(empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Xxxx XXXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 06 ------

(enam) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -----

lima), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -------

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalangandhi ------------

Nomor 168 A Medan, Kelurahan Sei Rengas II, ----------

Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda ----------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 06 -----

(enam) Mei 2015 (dua ribu lima belas); --------------------

- Xxxxxxxxxx Xxxxxxx : -----------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX , lahir di -------

Yogyakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1956 -----

(seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara- Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), -------

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Griya Lestari Blok C.3/1 , Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, ----

Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 20 (dua puluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas); ------------------

- Wakil Sekretaris Jendral I : -------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di ------

Pematang Siantar, pada tanggal 16 (enam belas) Juni ----

1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga ----

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx XX/00 , Xxxxx ----------

Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sepanjang - Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 16 -----

(enam belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas); ------------

- Wakil Sekretaris Xxxxxxx XX : ------------------------------------

- Tuan Xxxxxxxx XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX ------

XXXX, lahir di Kediri, pada tanggal 05 (lima) Oktober -- 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Cimanggu City Blok A-10 Nomor 4 , - Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan ------

Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 05 -----

(lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------------

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Xxxx XXXXXXXXXX XXXXXXXXX , lahir di --------

Semarang, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1962 - (seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga Negara - Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Taman Pulo Indah Blok P.I/27 , Rukun Tetangga 002, ----

Rukun Warga 018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan - Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk - Kependudukan: 3175061801620007, yang berlaku hingga tanggal 18 (delapan belas) Januari 2016 (dua ribu enam -

belas); ---------------------------------------------------------

- Xxxxx Xxxxxxxxx I : ----------------------------------------------

- Xxxxxx XXXXXX XXXXXXXX XXX , lahir di ---------

Pontianak, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) ---------

November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ------

empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ------

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Poris Indah --------

Blok G.17 A/1 , Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001,- Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, -------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2014 (dua ---

ribu empat belas); --------------------------------------------

- Xxxxx Xxxxxxxxx XX : ---------------------------------------------

- Xxxx XXXX XXXXXXXXX XXXXXX, Bachelor of ---

Engineering , lahir di Magelang, pada tanggal 23 (dua -- puluh tiga) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan ---

puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, --------

bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Perumahan -- Valencia H-20 , Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan dan Kecamatan Mertoyudan, pemegang Kartu- Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------

0000000000000000 yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas); -------------

- Ketua Kompartemen Tehnik : -----------------------------------

- Tuan Xxxxxxxx Xxxx XXXXXXXX, Sarjana Ekonomi , - lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 (lima) Oktober -----

1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 000 , Xxxxx ------------

Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon ------

Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 05 -----

(lima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------------

- Ketua Kompartemen Hukum : -----------------------------------

- Xxxx XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, tersebut diatas

- Ketua Kompartemen Niaga : -------------------------------------

- Xxxx XXXXXXX XXXXXXX , lahir di Solo, pada ------

tanggal 09 (sembilan) September 1948 (seribu sembilan - ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---

pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan ----

Kudin Nomor 66 , Rukun Tetangga 004, Rukun -----------

Warga 003, Kelurahan dan Kecamatan Makasar, ----------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 3175080909480003; -----------------------

- Ketua Kompartemen Organisasi dan Sosial Masyarakat : --

- Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX , lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga -----

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Xxxxx Xxxxx XXX Xxxx XX Xxxxx 00 , Xxxxx Xxxxxxxx 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatibening,- Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda --------

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

0000000000000000, yang berlaku hingga tanggal 24 -----

(dua puluh empat ) Agustus 2014 ( dua ribu empat belas);

- Pengangkatan seluruh anggota Dewan Pembina, Dewan -------

Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO tersebut – telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---------

- SELANJUTNYA Ketua Dewan Pengurus Pusat memberi tugas dan wewenang kepada Ketua Kompartemen Hukum -------------

ASKARINDO: -------------------------------------------------------

I. – membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar ---------------

ASKARINDO yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk ----

diantaranya menandatangani akta Pernyataan Keputusan --- Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia dan -----

memberitahukan akta ini kepada Instansi Yang Berwenang; II.-. mewakili seluruh anggota Karoseri, menyampaikan --------

pemberitahuan adanya perubahan seluruh anggaran dasar -- ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. --------

III.- melakukan semua tindakan yang diperlukan dan dianggap - baik oleh Ketua Kompartemen Hukum ASKARINDO, tidak- ada yang dikecualikan. -----------------------------------------

- Penghadap menjamin bahwa seluruh hasil Musyawarah -------

Nasional Ke VI Asosiasi Karoseri Indonesia tahun 2012 --------

berikut Surat-surat tentang Pengangkatan anggota Dewan ------

Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang ---

diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu -satunya dokumen- yang sah dan menjamin tidak ada dokumen lain yang dianggap- juga sebagai dokumen yang sah, tidak pernah dipalsukan dan -- tidak pernah dibuat duplikatnya. -----------------------------------

- Sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan ------

dengan tegas membebaskan notaris pembuat akta ini dari ------

segala tuntutan berupa apapun mengenai hal -hal tersebut. ------

- Xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx. ----------------------------------

------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Timur -- pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kep ala akta ini ---

dengan dihadiri oleh : -----------------------------------------------

1. Xxxxxx XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di Solo, ----

pada tanggal 08(delapan) November 1961 (seribu sembilan - ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kudin ----

Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----------

Kelurahan dan Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : ----------------------

3175084811610003; ---------------------------------------------

- yang identitas dan wewenangnya di terangkan kepada -----

xxxx, Xxxxxxx; -----------------------------------------------------

2. Nona XXX XXXXX XXXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal- 16 (enam belas) September 1984 (seribu sembilan ratus -----

delapan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di ---

Jakarta Timur, di Cibubur, Rukun Tetangga 002, Rukun ----

Warga 003, Kelurahan Cibubur, Kec amatan Ciracas, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --------------

Kependudukan: 3175095609840007; ---------------------------

kedua-duanya xxxx xxxxx sebagai saksi. ---------------------------

- Segera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada ----------

penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh - penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ------------------------

- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuran. -------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI KAROSERI INDONESIA

Document Metadata