KEJAKSAAN NEGERI BATAM

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM BIDANG PEMBINAAN

PERIODE BULAN JANUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

1. REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER 2021

KODE	KEGIATAN	PAGU		REALISASI		PERSENTASE (%)	SISA ANGGARAN
1090	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	Rp	9,865,266,000	Rp	9,539,065,569	96.69%	Rp	326,200,431
1091	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEJAKSAAN RI	Rp	25,100,000	Rp	25,100,000	100.00%	Rp	-
1102	PROGRAM PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/PENGGALANGAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN HANKAM	Rp	22,940,000	Rp	19,440,000	84.74%	Rp	3,500,000
1103	PENERANGAN DAN PENYULUHAN HUKUM	Rp	29,260,000	Rp	29,260,000	100.00%	Rp	-
1108	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM	Rp	2,008,410,000	Rp	1,977,900,200	98.48%	Rp	30,509,800
1114	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG BERAT DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI	Rp	309,800,000	Rp	304,345,000	98.24%	Rp	5,455,000
1119	PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Rp	7,600,000	Rp	7,600,000	100.00%	Rp	-
JUMLAH		Rp	12,268,376,000	Rp	11,902,710,769	97.02%	Rp	365,665,231

2. PAGU ANGGARAN TA 2022 = Rp. 00.000.000.000,-; TARGET PNBP : Rp. 4.563.450.000,-

PNBP sampai dengan bulan November 2021 sebesar Rp. 5.800.300.239,-

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM BIDANG INTELIJEN

PERIODE BULAN JANUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

KETERANGAN

3 (tiga) Kegiatan Penyelidikan

1. Penyelidikan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Badan Pengusahaan Kota Batam dalam Paket Pekerjaan Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) Versi WEB Tahun Anggaran 2018.

2. Penyelidikan dugaan Tindak Xxxxxx Xxxxxxx dalam perjanjian kontrak antara PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM dengan KOPERASI KARYAWAN PT. PLN BATAM

3. Penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi di Badan Pengusahaan Kota Batam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembersihan Danau Teratai Sekupang Tahun Anggaran 2020

Dilimpahkan ke Bidang Pidsus

Tidak ditemukannya indikasi korupsi (Ditutup)

1 (satu) Kegiatan Penerangan Hukum (Penkum)

Kantor Kejaksaan Negeri Batam dengan tema “Tindak Pidana Korupsi”.

Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

2 (dua) Kegiatan Penyuluhan Hukum (Luhkum)

1. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) SMU N 4 Batam

Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

2. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) SMU N 8 Batam

Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

3 (tiga) Kegiatan Jaksa Menyapa

1. Giat Jaksa Menyapa di PRO 1 RRI Batam

Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

	2. Giat Jaksa Menyapa di PRO 1 RRI Batam	Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
	3. Giat Jaksa Menyapa di PRO 1 RRI Batam	Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
3 (tiga) Kegiatan Podcast	1. Giat Podcast (Youtube) di Kantor Kejaksaan Negeri Batam dengan tema “Seleksi CPNS Kejaksaan RI”.	Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
	2. Giat Podcast (Youtube) di Kantor Kejaksaan Negeri Batam dengan tema “Apa Tugas dan Fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Batam”.	Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
	3. Giat Podcast (Youtube) di Kantor Kejaksaan Negeri Batam dengan tema “Punya Kendaraan Yang hilang di curi? Bisa cek ke PB3R Kejaksaan Negeri Batam”.	Dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

PERIODE BULAN JANUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

PERKARA YANG MASUK TAHUN 2021

- Oharda : 349 Perkara

- Kamnegtibum & Tpul : 214 Perkara

- Narkotika : 75 Perkara

- Terorisme : - Perkara Total : 638 Perkara

PERKARA TAHAP PENUNTUTAN TAHUN 2021

- Oharda : 371 Perkara

- Kamnegtibum & Tpul : 246 Perkara

- Narkotika : 225 Perkara

- Terorisme : - Perkara Total : 842 Perkara

PERKARA YANG SUDAH DIEKSEKUSI 2021

- Oharda : 378 Perkara

- Kamnegtibum & Tpul : 218 Perkara

- Narkotika : 279 Perkara

- Terorisme : - Perkara Total : 875 Perkara

PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN

Bahwa selama tahun 2021 terdapat 6 (enam) perkara yang dituntut mati dan 8 (delapan) perkara dituntut seumur hidup terhadap Tindak Pidana Narkotika.

Dalam tahap pra penuntutan, terdapat 1 (satu) perkara Narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 5 (lima) orang dengan barang bukti berupa Sabu seberat 107 kg disangkakan pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini berkas sedang dilengkapi penyidik (P-19).

Bahwa selama tahun 2021 terdapat 3 (tiga) perkara dengan subyek hukum korporasi yang didakwa dengan Undang-undang Lingkungan Hidup

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

PERIODE BULAN JANUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

DATA CAPAIAN KINERJA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERIODE BULAN JANUARI s/d 15 NOVEMBER 2021

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH LID	JUMLAH DIK	PENUNTUTAN					EKSEKUSI	PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA TAHAP DIK TUT (Rupiah / mata uang lain)
				ASAL KASUS				JUMLAH
				DIK KEJAKSAAN		DIK POLRI / INSTANSI LAIN
				TPK	TPPU	TPK	TPPU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kejaksaan Negeri Batam	3	3	2		1		3	4
JUMLAH		3	3	2		1		3	4

DATA CAPAIAN KINERJA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN, KEPABEANAN, & CUKAI PERIODE BULAN JANUARI s/d 15 NOVEMBER 2021

SATUAN KERJA

TP. PERPAJAKAN & TPPU

PENYELAMATAN KEUANGAN

NEGARA (Rupiah / Mata uang lain)

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA PERPAJAKAN, KEPABEANAN, & CUKAI (Rupiah

/ Mata uang lain)

TP. PERPAJAKAN

TPPU

EKSEKUSI

TP. KEPABEANAN, CUKAI

TPPU

EKSEKUSI

TP. PERPAJAKAN & TPPU

DENDA

UANG PENGGANTI

HASIL LELANG

BIAYA PERKARA

PRATUT

TUT

PRATUT

TUT

Kejaksaan Negeri Batam

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM

BIDANG PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN PERIODE BULAN PEBRUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

Pada Bulan Juli Tahun 2021 Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Batam dilakukan recofussing anggaran kegiatan sebesar Rp. 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 555.779.000,- (lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

BIDANG	SEMULA	RECOFUSSING	MENJADI
PB3R	Rp. 781.779.000,-	Rp. 226.000.000,-	Rp. 555.779.000,-

Adapun Anggaran tersebut diatas masih melekat pada Bidang Pembinaan dan Seksi Tindak Pidana Umum. Pencairan kegiatan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang telah dilakukan terhitung sejak 02-01 s/d 15-12-2021 dapat dipaparkan dalam tabel sebagai berikut :

PERIODE

PENGAJUAN

KETERANGAN

Februari Maret April Xxxx Xxxxxxx

November

Desember

Rp. 169.092.275,-

Rp. 203.706.000,-

Rp. 40.527.000,-

Rp. 48.861.150,-

Rp. 34.633.000,-

Rp. 37.379.000,-

Pemusnahan Mainan Pemusnahan 4 KIA. Pemeliharaan BB BR Pemeliharaan BB BR Pemeliharaan BB BR Pemeliharaan BB BR

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pencapaian kinerja berbasis anggaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah sebesar Rp. 534.198.425,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) atau sekira 96,18 % (sembilan puluh enam koma delapan belas persen).

Walaupun dengan keterbatasan anggaran, namun kegiatan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terus dilaksanakan, seperti :

1. Mengisi buku register barang bukti dan barang rampasan, membuat Laporan Bulanan barang bukti dan barang rampasan ;

2. Melakukan penelitian dan penerimaan Barang Bukti sebanyak 761 (tujuh ratus enam puluh satu) perkara dari Penyidik (Penyerahan Tahap II), kemudian dilakukan perawatan, packing dan barang bukti disimpan pada ruang penyimpanan dengan rincian ;

BULAN	JUMLAH
Januari	67 Perkara
Februari	67 Perkara
Maret	69 Perkara
April	77 Perkara
Mei	41 Perkara
Juni	66 Perkara
TOTAL	387 Perkara

BULAN	JUMLAH
Juli	72 Perkara
Agustus	62 Perkara
September	41 Perkara
Oktober	68 Perkara
November	72 Perkara
Desember	59 Perkara
TOTAL	374 Perkara

3. Melakukan Pengecekan Barang Bukti yang dititipkan ke Penyidik sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dengan rincian sebagai berikut ;

BULAN	JUMLAH
Januari	1 Perkara
Februari	2 Perkara
Maret	2 Perkara
April	4 Perkara
Mei	- Perkara
Juni	4 Perkara
TOTAL	13 Perkara

BULAN	JUMLAH
Juli	4 Perkara
Agustus	3 Perkara
September	5 Perkara
Oktober	3 Perkara
November	3 Perkara
Desember	5 Perkara
TOTAL	23 Perkara

4. Melayani pengembalian Barang Bukti sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) perkara kepada yang berhak dengan Jargon “D’Free Bakti (Drive Thru Gratis Barang Bukti)” berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam ;

BULAN	JUMLAH
Januari	16 Perkara
Februari	30 Perkara
Maret	28 Perkara
April	19 Perkara
Mei	25 Perkara
Juni	15 Perkara
TOTAL	133 Perkara

BULAN	JUMLAH
Juli	35 Perkara
Agustus	32 Perkara
September	38 Perkara
Oktober	25 Perkara
November	31 Perkara
Desember	26 Perkara
TOTAL	187 Perkara

5. Melakukan Pengantaran Barang Bukti 48 (empat puluh delapan) perkara yang dikembalikan kepada yang berhak dengan Jargon “Juragan Barbuk (Jumat Berkah Gratis Antar Barang Bukti)” berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam ;

BULAN	JUMLAH
Januari	4 Perkara
Februari	4 Perkara
Maret	4 Perkara
April	4 Perkara
Mei	4 Perkara
Juni	4 Perkara
TOTAL	24 Perkara

BULAN	JUMLAH
Juli	4 Perkara
Agustus	4 Perkara
September	4 Perkara
Oktober	4 Perkara
November	4 Perkara
Desember	4 Perkara
TOTAL	24 Perkara

6. Melayani Pinjam Pakai Barang Bukti sebanyak 30 (tiga puluh) perkara oleh Pemiliknya dengan Jargon “Pikat Barbuk (Pinjam Pakai Gratis Barang Bukti)” berdasarkan Bab III Ayat 17 pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset ;

BULAN	JUMLAH
Januari	3 Perkara
Februari	1 Perkara
Maret	2 Perkara
April	1 Perkara
Mei	3 Perkara
Juni	2 Perkara
TOTAL	12 Perkara

BULAN	JUMLAH
Juli	5 Perkara
Agustus	3 Perkara
September	2 Perkara
Oktober	3 Perkara
November	4 Perkara
Desember	1 Perkara
TOTAL	18 Perkara

7. Melakukan penyerahan uang rampasan sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada Bidang Pembinaan untuk disetorkan ke Kas Negara ;

8. Melakukan pemusnahan barang rampasan Negara ;

BULAN	JUMLAH
Januari	0 Perkara
Februari	1 Perkara
Maret	1 Perkara
April – Juni	0 Perkara
Juli – Sept	0 Perkara
Okt – Des	0 Perkara
TOTAL	2 Perkara

Pada Tanggal 1 s/d 2 Februari 2021 Bertempat di Desa Air Cargo Batam dilakukan Pemusnahan Barang Rampasan berupa Mainan sejumlah 381.370 pcs Atas Nama Terpidana Sumimi Alias Xxxx Xxxxx Xxxxxxx yang dihadiri oleh Bapak Hari Setiyono,S.H,M.H., Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx,S.H,M.H, selaku Koordinator Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan. Ibu Dwinastiti H, Bc.IP., S.Sos Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,S.H., M.H.,M.M., Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Xxxxx Xxxx Xxxxxxx P., S.H., X.X Xxxxxx hakim yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Batam, Bapak Xx. Xxxxxxx Xxxx,S.E.,X.Xx., Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx,S.H., Selaku Kepala Rupbasan Kelas II Tanjung Pinang, Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Selaku Direktur PT. Desa Air Cargo Batam, dan GM ASDP Cabang Batam yang diwakili oleh Manager Operasional. Xxx Xxxxx rekan wartawan TV One, Metro Tv, Kompas Tv, Media online dan Media cetak.

Pada Tanggal 3 s/d 4 Maret 2021 Bertempat di Perairan Air Raja Galang Batam dilakukan pemusnahan 10 (sepuluh) unit Kapal Ikan Asing yang dihadiri oleh Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx,SH,MH., Selaku Kepala Pusat Pemulihan Asset (PPA) Kejaksaan Agung R.I, Bapak Hari Setiyono,S.H,M.H., Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Antam Novambar Selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Xxxxxxxan sekaligus menjabat Plt.Direktur Jenderal PSDKP, dan

Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,S.H.,M.H.,M.M., Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batam,

9. Menginput data Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam Aplikasi Arssys ;

10. Melakukan Pelelangan Barang Rampasan Negara sebanyak 21 (dua puluh satu) unit Kapal Ikan Asing secara close bidding melalui website xxxxxx.xx.xx KPKNL Batam. Dalam pelaksanaan lelang ini laku/terjual sebanyak 6 (enam) unit dan masih tersisa 15 (lima belas unit) dan pendapatan penjualan hasil lelang yang laku sebesar Rp. 1.011.671.743,- (satu milyar sebelas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) telah disetorkan ke Kas Negara :

11. Menerima Barang Bukti Tilang berupa kendaraan bermotor roda dua dari Polresta Barelang dan mengembalikan kepada yang berhak dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti pembayaran denda tilang dari seksi Pidana Umum, menunjukkan KTP, dan menunjukkan STNK atau BPKB ;

12. Melakukan pemeliharaan barang bukti dan barang rampasan berupa :

JENIS	STATUS	JUMLAH
Mesin Tempel	Rampas Negara	8 Unit
Mesin Tempel	Proses Sidang	7 Unit
Sepeda Motor R2	Rampas Negara	82 Unit
Sepeda Motor R2	Proses Sidang	90 Unit
Sepeda Motor R2	Dikembalikan	141 Unit
Sepeda Motor R2	Temuan	57 Unit
Mobil	Rampas Negara	12 Unit
Mobil	Proses Sidang	8 Unit
Mobil	Dikembalikan	5 Unit
TOTAL	18 Perkara	410 Unit

CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI BATAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PERIODE BULAN JANUARI 2021 s/d DESEMBER 2021

KEGIATAN

KETERANGAN

3 (tiga) Pendampingan Hukum

• Pendampingan hukum kegiatan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada pelaku usaha mikro dan koperasi yang ada di wilayah kota Batam tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;

• Pendampingan hukum kegiatan penagihan atas piutang pajak wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam;

• Pendampingan hukum kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota Batam (pengadaan obat dan vaksin dan pengadaan bahan habis pakai) pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Batam.

1. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan Pemerintah Daerah Kota Batam dan Kepolisian Resor Kota Barelang. Nomor :

04/N.10.11/Gs/11/2018

tanggal 13 November

2018

MoU Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi TIndak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batam.

2. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya. Nomor : B- 002/L.10.11/Gs/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019

MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan melakukan Tindakan Hukum Lain dapat berupa mediasi dan fasilitator dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/asset negara dan menegakkan wibawa pemerintah

3. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Sekupang. Nomor : B- 002/L.10.11/Gs/08/2019 tanggal 08 Agustus 2019

4. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan BPJS Kesehatan Cabang Batam. Nomor : 01/L.10.11/Gs/01/2020 tanggal 07 Januari 2020

5. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan Walikota Batam. Nomor : 02/L.10.11/Gs/01/2020 tanggal 30 Januari 2020

6. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam Batam. Nomor : 06/L.10.11/Gs/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020

7. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan PT. Pegadaian (Persero) Batam. Nomor : 07/L.10.11/Gs/10/2020 tanggal 17 Oktober 2020

8. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Nomor

: 01/L.10.11/Gs/05/2021

tanggal 24 Mei 2021

MoU Bidang Hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.

9. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan Bank BJB Cabang Batam. Nomor :

02/L.10.11/Gs/06/2021

tanggal 15 Juni 2021

10. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Batam. Nomor : 03/L.10.11/Gs/06/2021 tanggal 21 Juni 2021

11. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan Politeknik Negeri Batam. Nomor :

04/L.10.11/Gs/07/2021

tanggal 25 Juli 2021

12. MoU antara Kejaksaan Negeri Batam dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Nomor : 05/L.10.11/Gs/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021

7 (tujuh) Surat Kuasa Khusus (SKK) Litigasi

Gugatan Perdata Suprapto melawan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, gugatan perdata PT. Tanjung Pantun melawan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, gugatan Tata Usaha Negara Efendi melawan Walikota Batam, gugatan perdata Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan (AMPUH) melawan Walikota Batam (Tergugat II), gugatan perdata Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan (AMPUH) melawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Tergugat I), gugatan perdata Ina Ratnika Analia melawan Ketua Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam (Tergugat I) dan gugatan perdata Ina Ratnika Analia melawan Walikota Batam (Tergugat II).

25 (dua puluh lima) Surat Kuasa Khusus (SKK) Non Litigasi

Kegiatan penagihan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nagoya Batam sebanyak 10 badan usaha/perusahaan, kegiatan penagihan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang Batam sebanyak 9 badan usaha/perusahaan dan kegiatan penagihan tunggakan BPJS Kesehatan Cabang Batam sebanyak 6 badan usaha/perusahaan.

12 (dua belas) kegiatan Pelayanan Hukum

PERMASALAHAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa pada tahun ini Kejaksaan Negeri Batam melakukan pendampingan hukum sebanyak 3 (tiga) kegiatan MOU ada 12 (dua belas) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) SKK, 12 (dua belas) kegiatan pelayanan hukum, sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kegiatan. Hal ini berdampak kegiatan yang tidak dicover oleh DIPA oleh karena itu kedepannya agar ada penambahan anggaran untuk kegiatan pendampingan hukum. Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Batam cukup banyak, sedangkan personil jaksa dan tata usaha hanya sedikit sehingga diharapkan kedepannya ada penambahan personil jaksa dan tata usaha agar penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara lebih efektif. Bidang perdata dan tata usaha Negara membutuhkan pelatihan secara rutin dan berkala kepada personil jaksa untuk meningkatkan pengetahuan dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

BATAM, DESEMBER 2021 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATAM

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, S.H., M.H., M.M. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660623 199403 1 001

Document Metadata

Table of Contents

KEJAKSAAN NEGERI BATAM

Document Metadata