PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 September 2023 Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd XXXXXXX XXXXXXX

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2023

KATA PENGANTAR‌

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada perubahan tahun 2023.

DAFTAR ISI‌

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................................I - 1

1.1. Latar Belakang.................................................................................................................I - 1

1.2. Landasan Hukum.............................................................................................................I - 1

1.3. Xxxxxx dan Tujuan .........................................................................................................I - 4

1.4. Sistematika Penulisan......................................................................................................I - 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II..................................................................................................................II - 1

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..........................................................II - 1

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta...............................................II - 1 2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.................................................II - 3

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan........................................................................................II - 62

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.........II - 65

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH...................................................................................III - 1

BAB IV PENUTUP..................................................................................................................... IV - 1

4.1. Catatan Penting............................................................................................................ IV - 1

4.2. Kaidah Pelaksanaan..................................................................................................... IV - 1

4.3. Rencana Tindak Lanjut................................................................................................. IV - 1

DAFTAR TABEL‌

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 I - 22

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta................................................................................................................... II - 65

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...... II - 66 Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Yogyakarta.......... III - 3

DAFTAR GAMBAR‌

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta I - 2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Perumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tahap ini mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan

II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

IV. Penutup

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 35);

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 57).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1) Bagian Tata Pemerintahan;

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;

3) Bagian Hukum.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

1) Bagian Administrasi Pembangunan;

2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama;

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:

1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;

b) Subbagian Protokol; dan

c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:

a) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan

b) Subbagian Administrasi Umum.

3) Bagian Organisasi, terdiri atas subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok Bagian Tata Pemerintahan:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

3) pengoordinasian bahan perumusan dan koordinasi kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

6) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas;

7) penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

8) penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;

9) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi;

10) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil dan monografi kelurahan;

11) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Kemantren dan kelurahan;

12) pengoordinasian kegiatan pembinaan administrasi Kemantren dan kelurahan;

13) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren;

14) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan;

15) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah Kemantren dan/atau kelurahan;

16) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

17) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemilihan dan fasilitasi pelepasan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

18) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan pembentukan kelembagaan kampung;

19) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

20) pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Kemantren dan Kelurahan;

21) penyiapan bahan penetapan kepengurusan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

22) fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

23) penyiapan bahan kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;

24) penyiapan bahan dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Mantri Pamong Praja;

25) monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana kelurahan dan dana keistimewaan pada Kemantren dan kelurahan;

26) penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

27) penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

28) fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;

29) monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;

30) fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;

31) fasilitasi pengusulan izin dan cuti Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk alasan kepentingan pencalonan Walikota, Wakil Walikota, atau anggota legislatif;

32) penyusunan bahan Memori Jabatan Walikota;

33) koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah;

34) fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

35) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;

36) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;

37) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;

38) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;

39) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;

40) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan

41) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

4) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

5) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

7) penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama;

8) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;

9) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

10) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;

11) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

12) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;

13) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

14) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

15) fasilitasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan keagamaan;

16) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

17) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

18) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

19) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

20) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan kampung;

21) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah;

22) penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong;

23) fasilitasi dan koordinasi forum stakeholder dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;

24) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;

25) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;

26) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

27) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;

29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

30) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

31) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan

32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;

6) penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;

7) harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;

8) penyiapan bahan sambutan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah;

9) penyiapan bahan kajian produk hukum Daerah;

10) pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;

11) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;

12) pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13) fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

14) pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;

15) pengoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;

16) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

17) penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;

18) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

19) pelayanan administrasi informasi produk hukum;

20) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;

23) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;

24) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;

25) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

6) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan Badan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum;

7) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

8) pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

9) monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

10) penyiapan bahan dan penyusunan data serta analisa di bidang pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif;

11) pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan data usaha mikro dan ekonomi kreatif;

12) fasilitasi dan koordinasi forum kemitraan ekonomi kreatif;

13) fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian perekonomian;

14) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif;

15) fasilitasi pelaksanaan kerja sama Daerah;

16) pengelolaan data kerja sama Daerah;

17) fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

18) pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah;

19) pengendalian kerja sama Daerah;

20) pemantauan dan evaluasi kerja sama Daerah;

21) penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah;

22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

23) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

24) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

25) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

26) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;

27) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan

28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

5. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;

4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;

5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;

6) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan;

7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sinergitas kebijakan program prioritas pembangunan;

8) penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan;

9) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;

10) pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

11) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

12) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

13) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;

14) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan;

15) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

16) koordinasi dan sinkronisasi evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

17) penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

18) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;

19) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;

20) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa orang perseorangan;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;

23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;

24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;

25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;

6) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

7) fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

8) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

9) fasilitasi pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;

10) fasilitasi penyiapan data dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

11) fasilitasi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;

12) fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

13) fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

14) pengoordinasian pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;

15) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;

16) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

17) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;

18) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

19) fasilitasi pengelolaan informasi kontrak;

20) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;

21) fasilitasi manajemen sumber daya keahlian pengadaan barang/jasa;

22) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

23) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;

24) fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;

25) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

26) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

27) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;

29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

30) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;

6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;

7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;

8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;

9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;

10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;

11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan:

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;

6) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;

7) penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;

8) fasilitasi pelaksanaaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat Daerah;

9) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;

10) pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian pada Sekretariat Daerah;

11) fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;

12) penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;

13) penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;

14) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;

15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;

16) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;

17) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;

18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;

19) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan

20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas pokok Bagian Organisasi:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi;

2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;

6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;

7) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

8) pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;

9) pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur;

10) monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

11) penyiapan bahan dan penyusunan ketatalaksanaan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;

12) monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;

13) fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;

14) pendampingan penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;

15) monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;

16) pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

17) koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;

18) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Perangkat Daerah;

19) penyiapan bahan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;

20) pengoordinasian dan pendampingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;

21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;

22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;

23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;

24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;

25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;

26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan

27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 23 kegiatan, dan 74 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, sub kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dan sub kegiatan pemanfaatan barang milik daerah SKPD;

d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

x. Xxgiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

h. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

i. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;

j. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;

k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah; dan

l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.

2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan:

a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah;

b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;

c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; dan

d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan kegiatan:

a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan kegiatan:

a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan

b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Nama Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%	100%	0,00	- -	0,00	100,00 %	1.840.689.872	100%	719.959.568	80%	541.687.348	80%	75,24%					Bagian Tata Pemerintahan
				Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	390,00 Nilai	0,00	Cepat Berkembang Nilai	0,00	386 (cpt berkembang) Nilai	0,00	386 (cpt berkembang)	0,00	391,76 (cpt bkmbang)	0,00	101,30%	0,00%					Bagian Tata Pemerintahan
		Administrasi Tata Pemerintahan									1.840.689.872		719.959.568		541.687.348		75.24%
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan				0,00		0,00		293.698.000	52%	146.859.000	52%	121.922.000	100%	83,02%
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52%		52%		100%
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0,00		0,00		1.296.037.850	37%	425.816.650	37%	320.629.850	100%	75,30%
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		37%		37%		100%
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				0,00		0,00		250.954.022	60%	147.283.918	60%	99.135.498	100%	67,31%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		60%		60%		100%
Rata-rata capaian kinerja																100%	75,21%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	610.142.213	A Nilai	335.595.948	A Nilai	191.170.206	100%	56,96%					Bagian Tata Pemerintahan
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3.059.000		1.311.000		1.311.000		100%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		50%		50%		100%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0%		0%		0%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.622.000		437.000,00		437.000,00		100%
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100%		100%		100%
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0%		0%		0%
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD				0,00		0,00		874.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0%		0%		0%
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									2.185.000,00		874.000,00		874.000,00		100%
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50%		50%		100%
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0%		0%		0%
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									437.000,00		0,00		0,00		NAN%
		16	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									497.779.213		263.512.948		144.293.155		54.76%
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.000.000	50%	1.000.000	50%	1.000.000	100%	100,00%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		50%		50%		100%
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		45.021.213	70%	31.256.948	70%	21.141.150	100%	67,64%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		70%		70%		100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		5.483.000	100%	5.483.000	100%	4.714.000	100%	85,97%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100%		100%		100%
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		19.363.000	58%	11.113.000	58%	8.379.750	100%	75,40%
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		58%		58%		100%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000	50%	1.500.000	50%	1.410.000	100%	94,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50%		50%		100%
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		422.912.000	51%	213.160.000	51%	107.648.255	100%	50,50%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		51%		51%		100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									28.500.000		28.500.000		26.100.000		91.58%
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		28.500.000	100%	28.500.000	100%	26.100.000	100%	91,58%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		3 unit		100%		100%		100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.740.000		1.140.000		1.100.000		96.49%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		540.000,00	100%	540.000,00	100%	500.000,00	100%	92,59%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100%		100%		100%
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	50%	600.000,00	50%	600.000,00	100%	100%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50%		50%		100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									73.820.000		39.821.000		17.055.051		42.83%
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		62.445.000	52%	32.221.000	52%	15.255.051	100%	47,35%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		5 unit		52%		52%		100%
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		11.375.000	68%	7.600.000	68%	1.800.000	100%	23,68%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		25 unit		68%		68%		100%
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	84,04%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi

No.

Sasaran PD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)

Unit SKPD Penanggung Jawab

Ket

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023

Target Renja SKPD TW II Tahun 2023

Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023

Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

Fisik

Keuangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Total anggaran dari seluruh program

2.450.832.085

1.055.555.516

732.857.554

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)

100,00%

69,43%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)

Sangat Tinggi

Sedang

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

: Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

: Kurang optimalnya serapan pada Belanja Pemeliharaan karena menyesuaikan kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan dan pada belanja perjalanan dinas kunjungan kerja evaluasi perkembangan kelurahan diundur bulan Juli dikarenakan bertepatan dengan pengumpulan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam

: - Menginvetarisasi kegiatan ke depan yang sifatnya mandatori dan pelaporan yang bersifat berjenjang. - Penyiapan bahan-bahan untuk Triwulan beikutnya untuk segera dikoordinasikan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun

:

Nama Unit Kerja: Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	(6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial)+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat)))	86,68 %	0,00		0,00	46,67 %	3.898.144.000	33,34% %	3.250.634.000	33,34 % %	2.757.420.430	100%	84,83%					Retnaningtyas , S.STP.,M.IP
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									3.898.144.000		3.250.634.000		2.757.420.430		84.83%
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				0,00		0,00		2.957.458.000	82,73%	2.446.626.000	82,73%	2.350.188.000	100%	96,06%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0 Dokumen		0 Dokumen		26 Dokumen		82,73%		82,73%		100%
		2	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				0,00		0,00		254.026.000	73,94%	188.283.000	73,94%	19.923.750	100%	10,58%
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		73,94%		73,94%		100%
		3	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				0,00		0,00		686.660.000	89,70%	615.725.000	89,70%	387.308.680	100%	62,90%
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		89,70%		89,70%		100%
Rata-rata capaian kinerja																100%	56,51%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	426.025.950	A Predikat	273.515.200	A Predikat	174.853.620	100%	63,93%					Retnaningtyas , S.STP., M.IP.
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									36.078.000		15.550.000		15.136.000		97.34%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0%		0%		0%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		34.008.000	42,04%	14.308.000	42,04%	14.308.000	100%	100,00%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		36 Dokumen		42,04%		42,04%		100%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	0,00	100%	0,00%
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									39.804.000		16.792.000		15.550.000		92.60%
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		50,00%		50,00%		100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemerikasaan		0		0		0		0,00%		0,00%		0,00%
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		37.320.000	42,75%	15.964.000	42,75%	15.136.000	100%	94,81%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		0		0		0		42,75%		42,75%		100%
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									34.422.000		15.136.000		15.136.000		100%
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100%
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100%		100%		100%
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		32.766.000	42,82%	13.894.000	42,82%	13.894.000	100%	100%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		42,82%		42,82%		100%
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		0		100%		100%		100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									828.000,00		414.000,00		0,00		0%
		16	MonitoringEvaluasida n Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									207.455.950		146.429.200		65.568.320		44.78%
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		690.000,00	100%	690.000,00	100%	345.000,00	100%	50,00%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		100%		100%		100%
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		32.444.050	100%	32.444.050	100%	17.144.600	100%	52,84%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		100%		100%		100%
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		8.394.900	100%	8.394.900	100%	4.197.450	100%	50,00%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100%		100%		100%
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		29.987.000	49,45%	15.008.250	49,45%	10.508.750	100%	70,02%
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		49,45%		49,45%		100%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		960.000,00	49,98%	480.000,00	49,98%	375.000,00	100%	78,13%
				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		0		0		0		49,98%		49,98%		100%
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		134.980.000	65,63%	89.412.000	65,63%	32.997.520	100%	36,91%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		26 Laporan		65,63%		65,63%		100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									55.000.000		55.000.000		48.203.000		87.64%
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		55.000.000	100%	55.000.000	100%	48.203.000	100%	87,64%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		100%		100%		100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.200.000		1.600.000		1.500.000		93.75%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		2.000.000	50,00%	1.000.000	50,00%	1.000.000	100%	100%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,00%		50,00%		100%
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	49,98%	600.000,00	49,98%	500.000,00	100%	83,33%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		49,98%		49,98%		100%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									49.238.000		22.594.000		13.760.300		60.90%
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				0,00		0,00		37.138.000	45,46%	16.894.000	45,46%	12.560.300	100%	74,35%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		45,46%		45,46%		100%
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.100.000	47,10%	5.700.000	47,10%	1.200.000	100%	21,05%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		4 Unit		47,10%		47,10%		100%
Rata-rata capaian kinerja																100%	69,53%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang
Total anggaran dari seluruh program											4.324.169.950		3.524.149.200		2.932.274.050
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																100%	83,21%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																Sangat Tinggi	Tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: 1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan 2. Komunikasi intensif secara kontinue yang mendesak OPD terkait tusi segera disinkronisasikan secara optimal.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja				: 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Update database kebijakan yang kurang optimal 3. Penyesuaian tusi dengan nomenklatur baru yang baru disahkan bulan April dan keluaran masih blm sesuai 4. Teknis input siRup yang mengalami
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan				: 1. Optimalisasi update database kebijakan serta koordinasi dengan OPD terkait 2. Perlu percepatan program kegiatan terutama untuk mencapai target urusan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya 3. Koordinasi dengan Bagian
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun				:

Nama Unit Kerja: Bagian Hukum

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	40% Produk hukum diharmonisasi/produk hukum ditetapkan + 20% Produk hukum ditetapkan/produk hukum yg didokumentasi + 20% Peraturan perundang-undangan yg ditetapkan/Peraturan perundang-undangan yg terinformasikan + 10% Perkara terselesaikan/ Perkara masuk + 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM	99,40 nilai	0,00	0,00 -	0,00	99,10 nilai	1.722.448.474	99.1 nilai	952.778.362	94.5 nilai	738.523.700	4%	77,51%					Bagian HUkum
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									1.722.448.474		952.778.362		738.523.700		77.51%
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				0,00		0,00		732.139.250	69,29%	429.523.250	69,29%	411.689.500	100,00%	95,85%
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		235 Dokumen		0,00%		69,29%		0,00%
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum				0,00		0,00		366.672.000	69,00%	251.219.000	69,00%	113.611.950	100,00%	45,22%
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		0 kasus		0 kasus		5 kasus		69,00%		69,00%		100,00%
		3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				0,00		0,00		623.637.224	47,00%	272.036.112	45,00%	213.222.250	95,74%	78,38%
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		45,00%		0,00%
Rata-rata capaian kinerja																98,58%	73,15%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	1.142.547.918	A Predikat	591.979.665	A Predikat	487.060.013	0,00%	82,28%					Bagian Hukum
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3.840.000		1.656.000		1.380.000		83.33%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.656.000	67,00%	1.104.000	67,00%	1.104.000	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		67,00%		67,00%		100,00%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	50,00%
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									44.028.000		18.712.000		17.776.000		95%
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		42.924.000	49,98%	18.160.000	47,00%	17.500.000	94,04%	96,37%
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		49,98%		47,00%		94,04%
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		0,00%		0,00%
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.380.000		552.000,00		552.000,00		100%
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									552.000,00		276.000,00		0,00		0%
		16	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									939.186.940		489.424.000		404.513.113		82.65%
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		4.275.000	68,00%	2.875.000	68,00%	2.875.000	100,00%	100,00%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		68,00%		68,00%		100,00%
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		58.037.750	60,00%	34.500.000	53,00%	25.374.296	88,33%	73,55%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		60,00%		53,00%		88,33%
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		7.239.940	70,00%	4.999.000	63,00%	3.659.000	90,00%	73,19%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		1 paket		70,00%		63,00%		90,00%
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		17.034.250	59,00%	10.000.000	47,00%	3.144.000	79,66%	31,44%
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		59,00%		47,00%		79,66%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				0,00		0,00		8.600.000	51,00%	4.300.000	45,00%	2.733.450	88,24%	63,57%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		45,00%		88,24%
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		844.000.000	53,00%	432.750.000	53,00%	366.727.367	100,00%	84,74%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		41 Laporan		53,00%		53,00%		100,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									38.300.000		38.300.000		27.900.000		72.85%
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		38.300.000	100,00%	38.300.000	85,00%	27.900.000	85,00%	72,85%
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		85,00%		85,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									48.936.000		13.368.000		12.764.000		95.48%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.336.000	60,00%	1.668.000	60,00%	1.364.000	100,00%	81,77%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		60,00%		60,00%		100,00%
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.200.000	50,46%	600.000,00	50,46%	600.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,46%		50,46%		100,00%
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		44.400.000	49,98%	11.100.000	49,98%	10.800.000	100,00%	97,30%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		49,98%		49,98%		100,00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									66.324.978		29.691.665		22.174.900		74.68%
		27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				0,00		0,00		53.049.978	44,00%	22.966.665	44,00%	19.399.900	100,00%	84,47%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		6 unit		44,00%		44,00%		100,00%
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		13.275.000	51,00%	6.725.000	40,00%	2.775.000	78,43%	41,26%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		49 unit		51,00%		40,00%		78,43%
Rata-rata capaian kinerja																90,18%	72,53%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang
Total anggaran dari seluruh program											2.864.996.392		1.544.758.027		1.225.583.713
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																91,28%	79,34%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																Sangat Tinggi	Tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: 1. Tim kerja yang solid (kompak, kapabel, semangat, dan berdedikasi)l, ingkungan kerja yang nyaman, 2. Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Koordinasi dengan instansi/lembaga/OPD terkait yang berjalan lancar 4. Adanya Fasilitasi pergeseran anggaran
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja				: 1. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness . 2. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				: - Koordinasi atau dikomunikasikan dengan BKPSDM terkait peningkatan kompetensi. - Menyampaikan pelaporan-pelaporan yang menjadi daya dukung pencapaian SAKIP.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya				:

Nama Unit Kerja: Bagian Perekonomian dan Kerjasama

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama yang masih berlaku x 100%	90,00 %	0,00	99,49 %	0,00	87,40 %	868.283.000	87.40%	384.736.000	94.42%	342.200.326	108.03%	88,94%					Kelompok Substansi Kerjasama Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Daerah									868.283.000		384.736.000		342.200.326		88.94%
		1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0,00		0,00		586.568.000	50,00%	284.930.000	48,00%	244.311.000	96,00%	85,74%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama		0 Dokumen		0 Dokumen		42 Dokumen		50,00%		48,00%		96,00%
		2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				0,00		0,00		48.955.000	98,00%	48.150.000	98,00%	46.340.476	100,00%	96,24%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		98,00%		98,00%		100,00%
		3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				0,00		0,00		232.760.000	22,50%	51.656.000	22,50%	51.548.850	100,00%	99,79%
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0 laporan		0 laporan		1 laporan		22,50%		22,50%		100,00%
Rata-rata capaian kinerja																98,67%	93,93%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasakan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	86,54 %	0,00		0,00	80,77 %	955.644.000	80.77%	451.498.000	81.16%	137.503.827	100.48%	30,46%					Kelompok substansi Pembinaan BUMD dan BLUD
				Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	78,57 %	0,00	55,00 %	0,00	57,00 %	0	21.43	0	28.57	0	133,32%	0,00%					Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomia n, UMKM, dan Ekonomi Kreatif
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									955.644.000		451.498.000		137.503.827		30.46%
		1	KoordinasiSinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				0,00		0,00		421.714.000	47,50%	198.160.000	40,00%	51.493.000	84,21%	25,99%
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0 Dokumen		0 Dokumen		24 Dokumen		47,50%		40,00%		84,21%
		2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0,00		0,00		378.480.000	33,00%	116.863.000	30,00%	84.123.827	90,91%	71,98%
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		33,00%		30,00%		90,91%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				0,00		0,00		155.450.000	88,50%	136.475.000	50,00%	1.887.000	56,50%	1,38%
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		88,50%		50,00%		56,50%
Rata-rata capaian kinerja																77,21%	33,12%
Predikat kinerja																Tinggi	Sangat Rendah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A	0,00	A	0,00	A	565.193.100	A	316.744.300	A	293.338.958	100%	92,61%					Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3.013.000		1.426.000		1.029.000		72.16%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		460.000,00	51,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	98,04%	50,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		51,00%		50,00%		98,04%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		460.000,00	52,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	96,15%	50,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		52,00%		50,00%		96,15%
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		552.000,00	67,00%	368.000,00	67,00%	368.000,00	100,00%	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		67,00%		67,00%		100,00%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		460.000,00	51,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	98,04%	50,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		736.000,00	51,00%	368.000,00	50,00%	316.000,00	98,04%	85,87%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.139.000,00		874.000,00		874.000,00		100%
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas				0,00		0,00		552.000,00	68,00%	368.000,00	68,00%	368.000,00	100,00%	100,00%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		68,00%		68,00%		100,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD				0,00		0,00		621.000,00	46,00%	276.000,00	46,00%	276.000,00	100,00%	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		46,00%		46,00%		100,00%
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.380.000		644.000,00		483.000,00		75%
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		47,00%		47,00%		100,00%
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		47,00%		47,00%		100,00%
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		345.000,00	47,00%	161.000,00	45,00%	0,00	95,74%	0,00%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		47,00%		45,00%		95,74%
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		47,00%		47,00%		100,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									345.000,00		161.000,00		161.000,00		100%
		16	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		47,00%		47,00%		100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									283.857.100		154.050.700		135.731.597		88.11%
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.587.000	70,00%	1.099.500	70,00%	1.099.500	100,00%	100,00%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		70,00%		70,00%		100,00%
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		39.912.600	85,00%	26.606.200	70,00%	16.352.350	82,35%	61,46%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		85,00%		70,00%		82,35%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		11.554.000	61,00%	6.999.000	60,00%	5.378.000	98,36%	76,84%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Paket		0 Paket		1 Paket		61,00%		60,00%		98,36%
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		25.611.500	61,00%	15.500.000	60,00%	10.383.000	98,36%	66,99%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		61,00%		60,00%		98,36%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.000.000	50,40%	1.500.000	50,00%	1.150.000	99,21%	76,67%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		0		0		0		50,40%		50,00%		99,21%
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		202.192.000	52,00%	102.346.000	52,00%	101.368.747	100,00%	99,05%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan		52,00%		52,00%		100,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									72.000.000		72.000.000		71.450.000		99.24%
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		72.000.000	100,00%	72.000.000	100,00%	71.450.000	100,00%	99,24%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									138.294.000		57.270.000		55.627.519		97.13%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		46.374.000	42,50%	18.810.000	42,00%	17.834.249	98,82%	94,81%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		42,50%		42,00%		98,82%
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		1.920.000	50,40%	960.000,00	50,00%	893.270,00	99,21%	93,05%
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		50,40%		50,00%		99,21%
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		90.000.000	42,50%	37.500.000	42,00%	36.900.000	98,82%	98,40%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		42,50%		42,00%		98,82%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									64.165.000		30.318.600		27.982.842		92.30%
		27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		52.115.000	49,00%	24.518.600	49,00%	23.374.092	100,00%	95,33%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit		0 Unit		5 Unit		49,00%		49,00%		100,00%
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.050.000	49,00%	5.800.000	49,00%	4.608.750	100,00%	79,46%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		28 Unit		49,00%		49,00%		100,00%
Rata-rata capaian kinerja																98,45%	83,09%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
Total anggaran dari seluruh program											2.389.120.100		1.152.978.300		773.043.111
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																96,41%	67,05%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																Sangat Tinggi	Sedang
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				: 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 3. tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD 4. Adanya desk pemetaan
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja				: 1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 2. Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu 3. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap 4. belum tersedianya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam				: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ x.xx dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun				: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ x.xx dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan

Nama Unit Kerja: Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga n	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	99,29	0,00	99,93 %	0,00	98,52 %	514.630.930	56,87 %	217.708.500	52,84 %	204.693.000	92%	94,02%
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									514.630.930		217.708.500		204.693.000		94.02%
		1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				0,00		0,00		171.421.680	38,63%	57.400.000	38,63%	53.954.000	100,00%	94,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		0,00%		38,63%		0,00%
		2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0,00		0,00		208.101.250	59,43%	106.059.000	56,42%	98.379.000	94,94%	92,76%
				Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		56,42%		0,00%
		3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0,00		0,00		135.108.000	44,61%	54.249.500	44,62%	52.360.000	100,02%	96,52%
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		44,62%		0,00%
Rata-rata capaian kinerja																98,32%	94,42%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	244.030.650	A Predikat	97.239.400	A Predikat	68.895.925	0,00%	70,85%					Ka. Bag. Administrasi Keuangan
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5.643.000		646.000,00		612.000,00		94.74%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen				0,00		0,00		874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Dokumen Perubahan RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga n	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		2.584.000,00	25,00%	646.000,00	25,00%	612.000,00	100,00%	94,74%
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									4.370.000		2.185.000		1.683.000		77.03%
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	95,65%
				Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
				Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				0,00		0,00		2.622.000	50,00%	1.311.000	50,00%	1.265.000	100,00%	96,49%
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023				s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga n	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.748.000		437.000,00		437.000,00		100%
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		0,00		437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									437.000,00		437.000,00		437.000,00		100%
		16	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									142.540.650		51.684.400		36.939.950		71.47%
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket		0 Paket		1 Paket		100,00%		100,00%		100,00%
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		22.378.450	44,95%	8.961.200	44,95%	5.498.000	100,00%	61,35%
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		0,00%		47,26%		0,00%
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		13.088.600	50,00%	6.041.600	50,00%	2.648.000	100,00%	43,83%
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		50,00%		50,00%		100,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga n	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0,00		0,00		24.050.000	55,00%	12.050.000	55,00%	11.910.950	100,00%	98,85%
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		55,00%		55,00%		100,00%
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		1.716.600	67,00%	1.146.600	67,00%	985.000,00	100,00%	85,91%
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		67,00%		67,00%		100,00%
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		80.407.000	29,00%	22.585.000	29,00%	14.998.000	100,00%	66,41%
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		29,00%		29,00%		100,00%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									900.000,00		900.000,00		895.000,00		99.44%
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	895.000,00	100,00%	99,44%
				Belanja Peralatan PC		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									32.572.000		13.755.000		13.735.000		99.85%
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		31.372.000	42,10%	13.155.000	42,10%	13.135.000	100,00%	99,85%
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		42,10%		42,10%		100,00%
		25	Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya				0,00		0,00		1.200.000	49,80%	600.000,00	49,90%	600.000,00	100,20%	100,00%
				Belanja Tagihan Telpon		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,80%		49,90%		100,20%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									55.820.000		27.195.000		14.156.975		52.06%
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		50.570.000	50,00%	24.595.000	50,00%	11.656.975	100,00%	47,40%
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		6 Unit		50,00%		50,00%		100,00%
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		5.250.000	55,00%	2.600.000	55,00%	2.500.000	100,00%	96,15%
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		10 Unit		55,00%		55,00%		100,00%
Rata-rata capaian kinerja																100,01%	81,53%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi
Total anggaran dari seluruh program											758.661.580		314.947.900		273.588.925
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																99,76%	86,87%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																Sangat Tinggi	Tinggi

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus tercapai agar capaian kinerja organisasinya baik 2. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan. 3. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat 2. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik 3. Ada kebijakan untuk belanja modal di wilayah tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah non
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Agar dilakukan koordinasi secara instensif dengan BPBJ terkait pengadaan vendor untuk pekerjaan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksaan belanja hibah di wilayah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak

Nama Unit Kerja: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
								2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023		2022		s/d Tahun 2022 (%)
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi SIRUP dibagi Total Jumlah Paket Pengadaan) x 100%	87,00 %	0,00		0,00	85,50 %	600.663.320	40% %	256.629.000	31.51% %	248.321.595	78,78%	96,76%					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									600.663.320		256.629.000		248.321.595		96.76%
		1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		191.323.000	50,00%	94.723.000	50,00%	94.107.930	100,00%	99,35%
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%
		2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				0,00		0,00		226.448.000	49,98%	87.186.000	49,98%	87.002.415	100,00%	99,79%
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		49,98%		0,00%
		3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0,00		0,00		182.892.320	40,85%	74.720.000	40,85%	67.211.250	100,00%	89,95%
				Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		0 Orang		0 Orang		50 Orang		40,85%		40,85%		100,00%
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	96,36%
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A	0,00	A	0,00	A	1.116.977.374	A	864.597.050	A	198.316.642	100%	22,94%					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6.040.000		994.000,00		763.300,00		76.79%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	17,00%	154.000,00	17,00%	142.800,00	100,00%	92,73%
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		17,00%		17,00%		100,00%

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.350.000	50,00%	675.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	68,15%
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		882.000,00	20,00%	165.000,00	20,00%	160.500,00	100,00%	97,27%
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		20,00%		20,00%		100,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									53.878.000		22.235.000		21.236.476		95.51%
		7