BUPATI ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH

ﻪﭭﺗﻪﻴﭼﺃﻲﺗﺎﻓﻮﺑ

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Xx. X. XXXXXXXXXX, MM

Jabatan : BUPATI ACEH TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Xxxxxxxx, 13 April 2014 BUPATI ACEH TENGAH

D.T.O

Xx. X. XXXXXXXXXX, MM

Jl. Commodore Xxx Xxxxxxx No. 10 Takengon – Provinsi Aceh Kode Pos 24511 Telp. (0643) 21129 – 21279 Fax. (0643) 21170 ­ 23012

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

LAMPIRAN – PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	persen	6.41
		Laju Inflasi	persen	3,3
		Persentase penduduk miskin	persen	13,18
		Angka Pengangguran Terbuka	persen	3
5.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Angka Melek Huruf	persen	93,5
		Angka lama sekolah	tahun	9,8
		APK PAUD	persen	36,01
8.	Peningkatan mutu pendidikan dasar	Angka Partisipasi Sekolah	persen	100
		APK SD	persen	115.09
		APM SD/SDLB/ MI	persen	99
		Angka Kelulusan SD/MI	persen	100
		Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0,005
13.	Peningkatan mutu pendidikan menengah pertama	Angka Partisipasi Sekolah	persen	96
		APK SMP/ SMPLB/MTs	persen	101,6
		APM SMP	persen	90
		Angka Kelulusan SMP/ SMPLB/MTs	persen	99,98
		Angka Putus Sekolah SMP/ SMPLB/MTs	persen	0,01
18.	Peningkatan mutu pendidikan menengah atas	APK SMA/SMK/ MA	persen	98,05
		APM SMA	persen	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Angka Kelulusan SMA/SMK/ MA	persen	99,95
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK/ MA	persen	0,055
22.	Peningkatan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	69,9
		Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	persen	21
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	persen	19
		Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup	persen	13
		Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	persen	0,3
		Rasio Posyandu per 1000 balita	rasio	15,1
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,16
		Cakupan pelayanan anak Balita	persen	95
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6­24 bulan Gakin	persen	100
		Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	persen	100
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	95
		Cakupan peserta KB aktif	persen	95

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		­ AFP lebih besar atau sama dengan 2per 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun	kasus	1
		­ Penemuan penderita pneumonia balita	persen	100
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100
		Cakupan Desa Siaga aktif	persen	80
38.	Meningkatnya aktifitas sosial, budaya dan olah raga masyarakat	Jumlah sarana olahraga	unit	99
		Cakupan organisasi olahraga	klub	31
		Cakupan gelar seni	pergelaran	6
		Cakupan organisasi kesenian	grup	97
		Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	7
		Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	1
44.	Tersedianya infrastruktur dasar yang terintegrasi	Panjang xxxxx xxxxxxx xxxx	xx	000,00
		Panjang jalan kondisi rusak ringan	km	19,99
		Panjang jalan kondisi rusak berat	km	94,85
		Panjang jembatan	meter	1.711
		Jumlah jembatan	unit	93
49.	Peningkatan angkutan umum	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan xxxxx Xxxxxxxxx	xxxx	000
		Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan	unit	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		daerah tertinggal dan terpencil.
		Tersedianya terminal angkutan penumpang.	unit	9
52.	Peningkatan Pengelolaan Perairan	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari	persen	60
		Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih	persen	45
54.	Meningkatnya pengelolaan persampahan, penataan pertamanan dan melestarikan lingkungan hidup.	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai	persen	25
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	persen	80
		Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	persen	45
		Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kab/kota	Dokumen	166
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	6,6
59.	Penataan perumahan layak huni	Persentase perumahan yang belum memenuhi rumah sehat	persen	7
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	rumah	1,231
61.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Prosentase jumlah usaha dan/ atau	persen	40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
		Prosentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	persen	27
		Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	30
64.	Peningkatan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber­KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	persen	14
		Cakupan PUS Peserta KB	persen	93
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	50
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan petugas	persen	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas maupun di Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit	persen	100
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100
		Cakupan penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100
76.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	640

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	652
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	200
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	35
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	100
81.	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	persen	65
		Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan	persen	75
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	persen	70
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	25
		Penanganan daerah rawan pangan	persen	80
86.	Peningkatana penanganan sosial	Cakupan penyaluran beras untuk penduduk miskin	persen	100
		Cakupan KAT yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	persen	30
		Panti sosial yang menyediakan sarana	panti	45

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
		Cakupan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	40
90.	Peningkatan pelayanan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	80
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	90
		Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	persen	45
93.	Penegakan kebijakan daerah	Cakupan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati	persen	25
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	60
95.	Penanganan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	56
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	30
97.	Peningkatan minat investor untuk berinvestasi	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	media	2
		Tersedianya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan: antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan	persen	35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Koperasi (UMKMK) dengan pengusaha.
		Tersedianya promosi peluang penanaman modal.	promosi	2
100.	Peningkatan produktivitas komoditas pertanian	Produksi padi (GKG)	ton	19,548.81
		Produksi Jagung	ton	539.45
		Produksi Ubi Kayu(umbi basah)	ton	2.167.074
		Produksi Ubi Jalar (umbi basah)	ton	20.895.131
		Produksi Sayuran	ton	18313.63
		Produksi Buah­Buahan	ton	4044.81
		Tanaman Rempah/Obat­obatan	ton	20
107.	Peningkatan produktivitas komoditas peternakan	Populasi Kuda	ekor	1.853
		Populasi Kerbau	ekor	15.332
		Populasi Sapi	ekor	8.152
		Populasi Kambing	ekor	17.685
		Populasi Domba	ekor	1.111
		Populasi Ayam Ras	ekor	129.938
		Populasi Ayam Buras	ekor	158.893
		Populasi Itik	ekor	81.534
115.	Peningkatan produktivitas komoditas perikanan	Produksi Ikan	ton	837
116.	Peningkatan pengelolaan perdagangan	Persentase Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	persen	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Cakupan pengawasan BBM dan pupuk bersubsidi	persen	100
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	20
		Cakupan resi gudang bagi petani	persen	20
		Jumlah pasar yang terpelihara dan informasi harga	pasar	12
120.	Peningkatan industri masyarakat	Jenis industri	jenis	41
		Jumlah Tenaga Kerja	orang	3430
122.	Pemanfaatan energi	Cakupan akses masyarakat terhadap sumber daya listrik	persen	89
123.	Pengembangan transmigrasi	Jumlah wilayah pengembangan transmigrasi	lokasi	6
124.	Peningkatan ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6.41
		Laju pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku	Rp (dlm jutaan)	4.769.757,56
		PDRB Perkapita	Rp	12.304.821,07
		Jumlah Koperasi Aktif	persen	60,5
		Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
129.	Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	Jumlah bank	unit	22
130.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Tahun	76,86

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			SATUAN	NILAI
1	2	3	4	5
		Rasio ketergantungan (dependency ratio)	persen	43

PROGRAM ANGGARAN

1 Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	60.000.000
2 Pendidikan Menengah	Rp	4.893.144.000
3 Pendidikan Luar Biasa	Rp	2.000.000
4 Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	383.703.960
5 Pendidikan Pembinaan Dayah	Rp	5.469.800.000
6 Peningkatan Kualitas Dan Pengembangan Dayah	Rp	251.600.000
7 Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	317.910.000
8 Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Rp	1.668.604.000
9 Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	00.000.000.000
10 Pengawasan Obat Dan Makanan	Rp	71.700.000
11 Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	46.000.000
12 Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	147.300.000
13 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	255.175.000
14 Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	154.000.000
15 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp	181.700.000
16 Pengawasan Xxx Xxxxxxxxxxxx Kesehatan Makanan	Rp	26.400.000
17 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Xxx Anak	Rp	49.600.000

18 Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsu	Rp	00.000.000.000
19 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Rp	112.100.000
20 Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Rp	35.500.000
21 Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	Rp	193.400.000
22 Peningkatan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Kebinamargaan	Rp	425.000.000
23 Pembinaan Jasa Kontruksi	Rp	38.350.000
24 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp	392.000.000
25 Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan	Rp	270.000.000
Jaringan Pengairan Lainnya 26 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Rp	34.000.000
27 Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Rp	27.500.000
28 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp	10.000.000
29 Pengembangan Perumahan	Rp	00.000.000.000
30 Lingkungan Sehat Perumahan	Rp	92.800.000
31 Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp	484.200.000
32 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp	10.700.000
33 Perencanaan Tata Ruang	Rp	39.800.000
34 Pemanfaatan Ruang	Rp	98.600.000
35 Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat	Rp	1.113.600.000
Tumbuh 36 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Rp	85.200.000
Daerah 37 Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.312.625.000
38 Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	147.200.000
39 Perencanaan Sosial Dan Budaya	Rp	178.000.000
40 Kerjasama Pembangunan	Rp	521.375.000
41 Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp	146.000.000

42 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Xxx Xxxxxxxxx LLAJ	Rp	109.040.000
43 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp	182.860.000
44 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Rp	19.000.000
45 Pengendalian Xxx Xxxxamanan Lalu Lintas	Rp	41.000.000
46 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	410.300.000
47 Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Rp	34.800.000
Dan Lingkungan Hidup 48 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	597.830.000
49 Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.360.250.000
50 Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp	71.800.000
51 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan	Rp	209.010.000
Tanah 52 Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	337.220.000
53 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Rp	38.050.000
54 Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Rp	133.650.000
55 Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam	Rp	334.200.000
Pembangunan 56 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Rp	365.650.000
57 Keluarga Berencana	Rp	169.300.000
58 Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	118.600.000
59 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	Rp	100.650.000
Yang Mandiri 60 Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok	Rp	11.750.000
Kegiatan Dimasyarakat 61 Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Rp	23.650.000
62 Pengembangan Model Operasional BKB­Posyandu­PADU	Rp	48.290.000
63 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Rp	13.900.000

Dan Keuangan
64 Pemberdayaan Xxxxx Xxxxxx, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan	Rp	688.318.800
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 65 Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	86.900.000
66 Pembinaan Anak Terlantar	Rp	23.400.000
67 Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Rp	96.700.000
68 Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Rp	1.717.300.000
69 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	411.900.000
70 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	294.300.000
71 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	99.800.000
72 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Rp	137.500.000
Menengah 73 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	57.200.000
74 Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Rp	305.900.000
75 Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	275.100.000
76 Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	1.118.875.000
77 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	39.000.000
78 Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	67.300.000
79 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Rp	448.090.000
80 Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp	1.426.000.000
81 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	Rp	37.600.000
82 Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp	20.050.000
83 Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp	112.450.000
84 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan	Rp	18.650.000
Keamanan 85 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp	312.300.000
86 Pendidikan Politik Masyarakat	Rp	62.050.000

87 Peningkatan Keamanan Xxx Xxxxxxxxan Lingkungan	Rp	74.400.000
88 Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp	113.090.000
89 Peningkatan Standar Pelayanan	Rp	98.300.000
90 Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam	Rp	5.403.575.000
91 Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Rp	2.158.100.000
92 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp	4.048.450.000
93 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp	190.000.000
94 Penataan Peraturan Perundang­Undangan	Rp	622.200.000
95 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian	Rp	1.588.800.000
Pelaksanaan Kebijakan KDH 96 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Xxx Xxxxxxxx	Rp	178.050.000
Pengawasan 97 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	251.500.000
98 Pendidikan Kedinasan	Rp	493.400.000
99 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp	2.421.348.000
100 Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	187.540.000
101 Pelayanan Perizinan Publik Pemerintahan	Rp	468.200.000
102 Pelaksanaan Syari'at Islam	Rp	51.500.000
103 Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Rp	892.550.000
104 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp	553.900.000
105 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	489.700.000
106 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp	599.060.000
107 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp	743.725.000
108 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Rp	93.600.000
109 Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	Rp	1.711.300.000
110 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Rp	115.000.000
111 Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	153.000.000

112 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	5.204.793.458
113 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp	786.200.000
114 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Rp	24.000.000
115 Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp	835.422.730
116 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	202.050.000
117 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	5.750.750.000
118 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Rp	443.640.000
119 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Rp	106.800.000
120 Rehabilitasi Hutan Xxx Xxxxx	Rp	1.142.471.400
121 Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp	261.700.000
122 Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Rp	111.000.000
123 Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Erpotensi	Rp	13.600.000
Merusak Lingkungan 124 Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp	28.400.000
125 Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp	175.000.000
126 Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	1.302.750.000
127 Pengembangan Kemitraan	Rp	26.000.000
128 Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	183.600.000
129 Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	31.680.000
130 Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp	69.600.000
131 Perlindungan Konsumen Xxx Xxxxamanan Perdagangan	Rp	132.000.000
132 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pasar	Rp	690.000.000
133 Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Rp	85.000.000
134 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp	221.500.000
135 Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Rp	293.500.000
000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx	Xx	92.800.000

137 Pengembangan Wilayah Transmigrasi Rp 671.525.000

Xxxxxxxx, 13 April 2015 BUPATI ACEH TENGAH

D.T.O.

Xx. X. XXXXXXXXXX, MM