PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

Tanggal Efektif : 4 April 2022

Masa Penawaran : Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Sejak Tanggal Efektif Tanggal Launching : 20 Mei 2022

Tanggal Jatuh tempo : 22 Maret 2025

Tanggal Penjualan Kembali : Tanggal-tanggal setelah Lock in Period dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah

tanggal terakhir Lock In Period.

Tanggal Pembayaran Pelunasan : Maksimum T + 7 Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (jika ada) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (jika ada)

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 (selanjutnya disebut “BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39”) bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jangka waktu Investasi : Sampai dengan tanggal dimana Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya yaitu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Launching.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 secara terus-menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya atas Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920 Telepon : (00-00) 000-0000

Faksimili: (00-00) 000-0000 Email : xxxxxxxx@xxxx.xx.xx

xxx.xxxx.xx.xx

BANK KUSTODIAN

PT Bank Danamon Indonesia Tbk Menara Bank Danamon, Lantai 2 Jl. HR. Xxxxxx Xxxx Xxxx. C-10 Jakarta 12920, Indonesia

Telepon (000) 0000 0000

Faksimili (000) 0000 0000

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA.

MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2024.

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukan indikasi hasil investasi dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Faktor-Faktor Risiko Investasi.

	DAFTAR ISI
		Halaman
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN TENTANG REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39	9
BAB III.	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	17
BAB V.	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI	19

POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR 25

BAB VII. PERPAJAKAN 27

BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI 29

YANG UTAMA

BAB IX. ALOKASI BIAYA 32

BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 36

BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 39

BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN) 40

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 41

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT 44

PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BAB XV. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO 48

BAB XVI. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN 49

BAB XVII. PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN 51

BAB XVIII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 52

BAB XIX. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 53

BAB XX. SKEMA PEMBELIAN,PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN, PELUNASAN UNIT PENYERTAAN DAN PELUNASAN LEBIH

AWAL ATAS PERMINTAAN TERTULIS SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 57

BAB XXI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 61

BAB XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 63

PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;

2. kakek dan nenek serta cucu; atau

3. saudara dari orang yang bersangkutan.

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih

anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g.hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.3. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

1.4. Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dari waktu ke waktu. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran dan pada waktu-waktu lainnya yang ditentukan oleh Xxxxxxx Investasi untuk memberikan tambahan informasi material lainnya berkenaan dengan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.5. Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan

Penjaminan Dan Reksa Xxxx Xxxxxx, Reksa Dana Terproteksi hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

f. Efek derivatif; dan/atau

g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.7. Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

1.11. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.12. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.13. Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.14. Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang terdiri atas Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dan/atau Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.15. Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil investasi yang diperoleh dari Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada/tidaknya dan besarnya bagian dari hasil investasi Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.16. Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil investasi yang diperoleh dari portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 selain Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.18. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. Lock In Period adalah periode dimana Pemegang Unit Penyertaan tidak diperkenankan untuk melakukan Penjualan Kembali atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya, yaitu selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Launching.

1.20. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi Kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah indidividual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.21. Masa Penawaran adalah jangka waktu Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

1.22. Xxxxxx Xxxxhitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.23. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24 Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.25 Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.26. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.27. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

1.28. Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan dari Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

1.29. Pelunasan Jatuh Tempo adalah tindakan Manajer Investasi membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Tanggal Jatuh Tempo, dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo.

1.30 Pembelian adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.31. Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.32. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.33. Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

1.35. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Xxxx Xxxxxx, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. Pokok Investasi adalah investasi awal Pemegang Unit Penyertaan atau dana yang diinvestasikan pertama kali oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Masa Penawaran.

1.46. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang yang merupakan kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.47. PROGRAM APU, PPT dan PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.49. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

1.50. Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Xxxx Xxxxxx.

1.51. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal dan Pelunasan Jatuh Tempo Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem

Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan- perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal yang dapat disesuaikan dengan tanggal dimana Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang memiliki jatuh tempo terakhir telah dilunasi seluruhnya yaitu paling lama 5 (lima) tahun dari Tanggal Launching, dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan).

1.53. Tanggal Launching adalah tanggal dimana Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 diterbitkan pertama kali dengan memiliki Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Launching jatuh pada hari terakhir Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

1.54. Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah suatu tanggal sebelum Tanggal Jatuh Tempo dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dalam hal terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

1.55. Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dengan memperhatikan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi pada Bab V, baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, yang dapat disesuaikan dengan tanggal pembagian kupon yang rincian tanggalnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

1.56. Tanggal Pembayaran Pelunasan adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

1.57. Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal-tanggal setelah Lock in Period dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah tanggal terakhir Lock In Period dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan sesuai Prospektus ini. Tanggal Penjualan Kembali jatuh pada Hari Bursa dan Manajer Investasi akan menentukan Tanggal Penjualan Kembali tersebut setelah tanggal Efektif dari OJK diperoleh dan mencantumkannya dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

No.	Tanggal (tentatif) *	Keterangan
1.	21-Mei-23	Exit window ke-1
2.	21-Ags-23	Exit window ke-2
3.	21-Nov-23	Exit window ke-3
4.	21-Feb-24	Exit window ke-4
5.	21-Mei-24	Exit window ke-5
6.	21-Ags-24	Exit window ke-6
7.	21-Nov-24	Exit window ke-7
8.	21-Feb-25	Exit window ke-8

*) Apabila tanggal yang tercantum pada tabel di atas adalah hari libur / hari libur bursa, maka akan

secara otomatis mundur ke hari bursa berikutnya.

1.58. Tanggal Pengumuman NAB adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi memberikan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulannya melalui surat kabar yang berperedaran nasional.

1.59. Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan segala perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

1.60. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN TENTANG REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

2.1. Pembentukan

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana Terproteksi sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 No. 25, tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. 328/PM.21/2022, tanggal 04 April 2022.

2.2. Penawaran Umum

Masa Penawaran direncanakan mulai pada saat tanggal Efektif dari OJK yaitu pada tanggal 04 April 2022 dan berlangsung selama jangka waktu maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak tanggal Efektif dengan ketentuan Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran. Masa Penawaran BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Launching tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Bab II butir 2.2. paragraf 2 di atas.

Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2. paragraf 4 dan 5 di atas, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank/transfer menjadi beban Manajer Investasi.

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus ini.

2.3. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XV.

2.4. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab V dan Bab XVI.

2.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Dalam hal terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

2.6. Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 (jika ada) akan dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan tidak akan mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi.

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Dalam hal pembagian Hasil Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Hasil Investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.9.

2.7. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimilikinya sebelum BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut, namun Pemegang Unit Penyertaan akan kehilangan atau berkurang haknya atas mekanisme proteksi atas Pokok Investasinya apabila melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka 14.8. paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.8. Pelunasan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimilikinya pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan) dan Manajer Investasi wajib melakukan pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal (dalam hal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal) dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan (dalam hal dilakukannya Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan).

Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut di atas secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV angka

14.8. paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal yang dimintakan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Tanggal Pelunasan Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo, Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal diuraikan dalam Bab XV, XVI dan XVII.

2.9. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dan Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

2.10. Pengelola BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 saat ini terdiri dari:

Xxxxx Xxxxxxx, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Xxxxx yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroder Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta. Xxxxx menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-379/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Xxxxxx Xxxxx, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Xxxxxx yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia.Xxxxxx menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP- 58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-313/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

Xxxxxxxx Xxxx Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua poisisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018.Xxxx adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 479/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021.

b. Tim Pengelola Investasi

Xxx pengelola investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 terdiri dari:

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP- 45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-343/PM.21/PJ- WMI/2022 tanggal 1 Juli 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Xxxxx Xxxxxxx. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-507/PM.21/PJ- WMI/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Anggota Tim Pengelola Xxxxxxxxx, Xxxxxx bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Xxxxxxxxx, Xxxxxx bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Xxxxxx mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: Kep-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-350/PM.211/PJ- WMI/2021 tanggal 24 November 2021.

Xxxxxx Xxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Keputusan Dewan Komisioner OJK no: Kep- 88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-87/PM.211/PJ-WMI/2020 tanggal 1 September 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Xxxxx Xxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Xxxxx adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-84/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Februari 2022, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Xxxxx Xxxxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Xxxxxxxxx, Xxxxx memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di XXX Xxx Xxxx sebagai Research Assistant. Xxxxx merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Otoritas Jasa Keuangan No: Kep-56/PM.211/WMI/2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 199/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022.

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA.Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No:KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-397/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

2.11. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tercantum dalam informasi keuangan tambahan yang terdapat pada bagian akhir Bab XII prospektus ini, Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU- 39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Xxxx Xxxxx Anggrowati, S.H., X.Xx., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Xxxxxxx Xxxxxxxxx telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, S.H., X.Xx, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP- 03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx
X. Xxxx Xxxxxx	Xxxxxxxxx Independen

Direksi	Jabatan
Xxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx Utama
Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp 30.91 Triliun dan mengelola 57 produk Reksa Dana.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.

2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.

3. PT. Batavia Prima Investama

4. PT. Batavia Prosperindo Makmur

5. PT. Arto Investama Pramathana

6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

7. PT. Batavia Prosperindo Sekuritas

8. Batavia Prosperindo Pte. Ltd.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Danamon Indonesia Tbk” suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor pusat di Jakarta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kode Saham: BDMN) didirikan pada tahun 1956. Per 30 September 2022, perusahaan mengelola aset konsolidasi sebesar Rp189 triliun dengan anak usahanya, PT Xxxxx Xxxxxxxx Multi Finance Tbk (Adira Finance). Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 7,53% lainnya oleh publik.

Danamon didukung oleh jaringan 879 kantor cabang konvensional, unit Syariah, dan cabang serta jaringan bisnis anak perusahaan, dan jaringan ATM, ATM Bersama, PRIMA, dan ALTO dengan total lebih dari 60.000 unit yang tersebar di 34 provinsi. Selain layanan offline, produk dan layanan Danamon juga dapat diakses secara online melalui D-Bank PRO untuk Nasabah Perorangan dan Danamon Cash Connect untuk Nasabah Bisnis. Selain itu, Xxxxxxx juga menyediakan layanan 24 jam melalui layanan SMS Banking dan layanan call center Hello Danamon.

Sebagai bagian dari MUFG, grup jasa keuangan global terkemuka sekaligus bank terbesar di Jepang, Danamon didukung oleh kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui ajakan “Grow With Us” yang didasari oleh Visi Danamon untuk Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan, Danamon mempertegas komitmen sebagai bank yang selalu siap siaga memberikan solusi untuk segala kebutuhan finansial bagi seluruh nasabah dari berbagai segmen antara lain Konsumer, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Wholesale (Enterprise dan Komersial), baik konvensional maupun syariah, serta pembiayaan otomotif melalui Adira Finance, agar dapat tumbuh menjadi lebih sejahtera.

Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon untuk menyediakan solusi keuangan yang komprehensif untuk membantu nasabah terus tumbuh dan mencapai tujuan finansialnya, sebagai organisasi yang customer-centric sebagai “Bank Pilihan Anda”. Proposisi nilai unik Danamon berfokus pada sales and service excellence, sinergi yang kuat dengan mitra dan pemangku kepentingan, dan didukung oleh teknologi kelas dunia, agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

Dengan total Aset Rp189.212.564.000.000 per 30 September 2022: Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2022:

MUFG Bank, Ltd - secara langsung & tidak langsung (92,47%) Masyarakat (7,53%)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-02/PM/Kstd/2002 tanggal 15 Oktober 2002.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 2002 berupa Fund Administration dan Core Custody, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi/Asset Management, Penyelenggara Modal Ventura, Perusahaan dan Personal. PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah salah satu bank kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif baik konvensional maupun syariah dan Discretionary Fund dengan

Manajer Investasi terkemuka di Indonesia dan ditunjuk sebagai Kustodian untuk Xxxx Xxxxxxx berbentuk Kontrak Investasi Bersama dengan Penyelenggara Modal Ventura terkemuka di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), Danamon Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dan untuk penatausahaan SBI dengan keputusan Bank Indonesia nomor 8/49/DPM/PTPM tanggal 10 Juli 2006.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

a. PT MUFG Bank, Ltd; dan

b. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI,

MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, KRITERIA PEMILIHAN EFEK DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 bertujuan untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

5.2. Kebijakan Investasi

Sesuai dengan tujuan investasinya BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia; dan

b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

dalam mata uang Rupiah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam kebijakan investasi sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a di atas merupakan Efek Bersifat Utang dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi .

Ketentuan mengenai Efek Bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.2. huruf a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis proteksi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama dari Bab V butir 5.2. huruf a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau dalam hal terjadinya penurunan peringkat Efek.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Bab V butir 5.2. huruf a dan b tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, akumulasi Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo pada Tanggal Jatuh Tempo serta Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi sekurang-kurangnya menghasilkan nilai yang sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Jatuh Tempo berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Proteksi

Mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 hanya akan berlaku apabila:

i. tidak ada penerbit Efek Bersifat Utang dalam portofolio yang menjadi basis proteksi gagal dalam membayarkan kewajibannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau

ii. tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang- undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau

iii. tidak terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak; dan/atau

iv. tidak terjadinya risiko-risiko investasi sesuai sebagaimana dimaksud dalam Bab 8.2 huruf a Prospektus ini.

e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan Atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo dan selanjutnya untuk nilai yang akan diproteksi adalah sesuai dengan

jumlah Unit Penyertaan yang masih tersisa pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal.

5.4. Kriteria Pemilihan Efek

Manajer Investasi dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a dan b di atas, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang memiliki imbal hasil yang kompetitif dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh korporasi tersebut sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dan diterbitkan oleh perusahaan yang berkualitas dan terpercaya. Kriteria lainnya pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf a di atas, adalah memiliki jangka waktu yang sesuai dengan jangka waktu BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito sebagaimana ditentukan dalam Bab V butir 5.2 huruf b di atas, maka pemilihannya akan didasarkan pada tingkat suku bunga yang kompetitif serta bank yang berkualitas dan terpercaya.

5.5. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XVII.

5.6. Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan dalam Bab XV.

5.7. Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

5.8. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat;

c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat;

d. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

e. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat;

f. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;

g. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

h. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

i. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;

j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

l. terlibat dalam transaksi marjin;

m. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada saat terjadinya pinjaman;

n. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;

q. membeli Efek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx; dan/atau

2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

r. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian efek dengan xxxxx menjual kembali.

Larangan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks, dalam melakukan pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, Manajer Investasi wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Bersifat Utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.

b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

x. Xxbijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara.

d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan huruf a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan Penjualan Kembali dari pemegang unit penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek.

e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (underlying) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Bersifat Utang tetap menjadi basis nilai proteksi.

x. Xxxxxxx Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.9. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor

IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Xxxxx Xxxx, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) Harga perdagangan sebelumnya;

2) Harga perbandingan Efek sejenis;dan/atau

3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) Kecenderungan harga Efek tersebut;

3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) Perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh XXX sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian

Perlakuan PPh

Dasar Hukum

a. Pembagian Uang Tunai (dividen)

b. Bunga Obligasi

c. Capital Gain / Diskonto Obligasi

d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

e. Capital Gain Saham di Bursa

f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya

g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan

Bukan Objek Pajak*

PPh Final**

PPh Final (20%)

PPh Final (0,1%) PPh Tarif Umum

Bukan Objek PPh

Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan) dan peraturan pelaksananya PP No 9 Tahun 2021

Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021

Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018

Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Pasal 4 (1) UU PPh.

Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:

• Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh

Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

• Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Adalah penting bagi pemodal dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

1. Proteksi Atas Modal

Tujuan investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah memberikan Pemegang Unit Penyertaan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada saat Tanggal Jatuh Tempo. Reksa Dana ini juga memberikan kesempatan untuk memperoleh potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang masuk dalam kategori layak investasi dalam mata uang Rupiah dan instrumen pasar uang dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengelolaan Investasi yang Profesional

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

8.2. Risiko Investasi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dapat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain:

a. Risiko yang mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang pasar uang, pasar modal dan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga Efek Bersifat Utang.

2. Risiko Wanprestasi Penerbit Efek Dan Pihak-Pihak Terkait

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang untuk proteksi modal. Para Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memperhatikan bahwa kemungkinan akan menderita kerugian modal jika Efek Bersifat Utang tersebut default, adanya keterlambatan pembayaran bunga atau jika adanya restrukturisasi kembali Surat Utangnya.

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko kredit dari pihak-pihak terkait. Pada umumnya Reksa Dana menanggung risiko default dari pihak-pihak yang terkait dengan transaksi penjualan yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang.

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa atau Force Majeure, dimana bank dan penerbit surat berharga dimana BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berinvestasi atau pihak–pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dapat wanprestasi (default). Hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Efek Bersifat Utang yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam melakukan pelunasan pokok dan/atau bunga Efek Bersifat Utang. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Xxxxx Xxxx

Dalam hal terjadi pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XIX butir 19.1. huruf b dan/atau c dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

5. Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadinya perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 secara signifikan dan/atau adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal, maka Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

6. Risiko Industri Yang Mencerminkan Sebagian Besar Portofolio Efek Yang Menjadi Basis Proteksi

Risiko industri yang dihadapi oleh perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah persaingan usaha dalam industri tersebut, apabila perusahaan penerbit Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tersebut gagal menghadapi tingkat persaingan usaha yang semakin ketat maka dapat menurunkan pendapatan penerbit Efek Bersifat Utang dan dapat menyebabkan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya mengalami penurunan peringkat atau bahkan terancam mengalami gagal bayar. Apabila hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih serta mekanisme proteksi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

x. Xxxxxx yang tidak mempengaruhi Mekanisme Proteksi

1) Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang;

- Perubahan harga dari Efek Bersifat Utang yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang; dan/atau

- Setiap penurunan peringkat Efek.

2) Risiko Likuiditas

Jika Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan uang tunai tersebut dengan segera, sehingga Manajer Investasi harus segera menjual Efek dalam Portofolio Investasi. Apabila kondisi Pasar Modal kurang baik maka harga Efek tersebut dapat mengalami penurunan yang selanjutnya berdampak pada Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menerima pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang mereka miliki pada Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal terjadi keadaan force majeure, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 terkoreksi secara material, hal mana akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dan mengakibatkan penundaan terhadap pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

3) Risiko Tingkat Suku Bunga

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

Mengingat BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tidak melakukan investasi pada Efek selain dalam denominasi Rupiah, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.

b. Biaya administrasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.

d. Biaya jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sesuai dengan Bab II butir 2.2., hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

a. Imbalan jasa Xxxxxxx Investasi sesuai dengan butir 9.5.

b. Imbalan jasa Bank Xxxxxxxan sesuai dengan butir 9.5.

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).

f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.

x. Xxxxx asuransi (jika ada).

i. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas (jika ada).

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimilikinya. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

c. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan, pembayaran pembagian Hasil Investasi (jika ada) serta pengembalian sisa dana Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran pelunasan Unit Penyertaan.

d. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

e. Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak(jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi (jika ada).

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Bab IX butir 9.5. tentang Alokasi Biaya.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya setelah BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya

Biaya

Keterangan

Dibebankan ke BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39:

• Jasa Manajer Investasi

• Jasa Bank Kustodian

Maks. 5%

Maks. 0,15%

per tahun selama periode investasi:

- yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA

39 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan; atau

- untuk tahun pertama dihitung dari Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching dan dibayar di muka pada awal tahun pertama setelah Tanggal Launching dan untuk tahun- tahun berikutnya diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan. Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atau pembubaran atas BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, maka Manajer Investasi bersedia

mengembalikan sejumlah tertentu dari Imbalan jasa Manajer Investasi yang telah diambil di muka, yaitu sebesar jumlah akumulasi Imbalan Jasa Manajer Investasi dari tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atau tanggal Efektif pembubaran sampai akhir periode Imbalan Jasa Manajer Investasi diambil di muka. Jumlah yang dikembalikan tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada Pemegang Unit Penyertaan.

per tahun selama periode investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan

• Biaya Pembelian

• Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,5%

dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan.

dari jumlah nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Biaya Pembelian dan Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer

• Semua biaya bank

• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas

• Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi

• Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Jika ada Jika ada

Tidak ada

Jika ada

Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan (jika ada).

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan, Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dan Pelunasan Jatuh Tempo, Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah berakhirnya Masa Penawaran dimana Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (in complete application) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, atau apabila terdapat Pelunasan Unit Penyertaan adalah sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan dan Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Hak Proteksi Atas Pokok Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.3. Prospektus ini.

10.4. Hak Memperoleh Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, apabila terdapat sebagian Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

10.5. Hak Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo yaitu dimana seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis proteksi dalam portofolio investasi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah jatuh tempo dan dilunasi, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan akan melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya

bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo.

10.6. Hak Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab XVI, akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

10.7. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana antara lain:

(i) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:

- apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau pelunasan)) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana; atau

- apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau pelunasan)) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:

(a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;

(b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;

(d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Pelunasan)) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;

Laporan Reksa Dana tersebut di atas akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

(ii) Laporan Reksa Dana paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal

31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Reksa Dana melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Reksa Dana secara tercetak, Laporan Reksa Dana akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

10.8. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan melalui surat kabar yang berperedaran nasional atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

10.9. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan tahunan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus ini.

10.10. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dibubarkan dan dilikuidasi.

10.11. Hak Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang Dimilikinya pada setiap Tanggal Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang dimilikinya sebelum BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 jatuh tempo pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

BAB XI

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari segi hukum akan disajikan pada halaman berikutnya.

No. Referensi: 0268/AM-3715222/MS-AR-sk/III/2022 15 Maret 2022

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 00 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. 21 Jakarta 12920

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

Dengan hormat,

Saya, X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, yang memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. STTD.KH- 34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 039/DIR-BPAM/PD/III/2022 tanggal 1 Maret 2022, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA

PROTEKSI MAXIMA 39, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 No. 25 tanggal 14 Maret 2022,

dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak”), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut “Bank Kustodian”), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran.

Prosperity Tower Level 6 District 8, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

x0000 00000 000 (Hunting)

x0000 00000 000

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 Tanggal 15 Maret 2022

yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0267/AM-3715222/MS-AR- sk/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Xxxx Xxxbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:

a. Akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

c. Maksud dan Tujuan;

d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39;

x. Xxxx-Xxxx Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;

g. Dokumen Operasional; dan

h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta Yang Dianggap Material.

2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:

a. Akta pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;

b. Susunan modal dan pemegang saham;

x. Xxxxxan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;

e. Dokumen operasional;

f. Laporan tahunan dan bulanan Bank Kustodian;

g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

x. Xxxxx kuasa dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Direksi Bank Kustodian.

3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, meliputi:

a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39;

b. Penawaran umum;

c. Penjualan Kembali Unit Penyertaan;

d. Mekanisme Proteksi Pokok Investasi;

e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

x. Xxxxxxxxxan;

g. Pembubaran; dan

h. Penyelesaian perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;

4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

8. kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan

9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.

2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 jis. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19439 tanggal 18 Juli 2011, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 5 November 2012, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-45330 tanggal 20 Desember 2012, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, yang telah diterima

dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10- 03421 tanggal 6 Februari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- 00466.40.21.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, keenamnya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., X.Xx., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 21 Juli 2016 dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Menajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yuke Xxxxxxx, S.H., X.Xx, notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah melaksanakan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxx, S.H., S.E., X.Xx., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 jis. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal

12 Desember 2012, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-00524 tanggal 4 Januari 2013, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, keduanya dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.19.2014 tanggal 11 April 2014 2014, akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 34 tanggal 24 Juli 2018, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 26 Juli 2018 dan akta Jual Beli Saham No. 19 tanggal 29 September 2020 dan akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 29 September 2020, keduanya dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 18 tanggal 29 September 2020, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 1 Oktober 2020, akta Jual Beli Saham No. 08 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 09 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 14 Juli 2021, akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 14 Juli 2021, dan akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 14 Juli 202, yang kelimanya dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 07 tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Yoke Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 26 Juli 2021, susunan modal dan pemegang saham BATAVIA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
Keterangan	Jumlah Saham	Rupiah
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	00.000.000.000	100
Pemegang Saham: 1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	81.216	00.000.000.000	83.33
2. Ny. Xxxxx Xxxxxxx L	9.026	4.513.000.000	9.26
3. Xx. Xxxxxx Xxxxx	4.749	2.374.500.000	4.87
4. Xx. Xxxxxxxx Xxxx Mulyanto	990	495.000.000	1.02
5. Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Handaya	1.484	742.000.000	1.52
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.

Nama

Jabatan

Akta Pengangkatan

Keterangan

No.

Tanggal

Dibuat di

hadapan

Xxxxx Xxxxxxx X.

Xxxxxxxx Utama

12 Februari

2020

Xxxx Xxxxxxx,

S.H., X.Xx.,

notaris di Kota Tangerang Selatan.

Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian

2.	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxxxx	08	12 Februari 2020	Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03- 0084682 tanggal 13 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0030187.AH.01. 11. Tahun 2020 tanggal 13 Februari 2020.
3.	Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxx	08	12 Februari 2020	Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang Selatan.
4.	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx	08	12 Februari 2020	Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang Selatan.
5.	Xxx Xxxxxxx	Xxxxxxxx	15	25 November 2021	Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.03- 0478137 tanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0208615.AH.01. 11. Tahun 2021 tanggal 26 November 2021.
6.	Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx	08	12 Februari 2020	Xxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Tangerang Selatan.	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

X. Xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx Independen

12 Februari

2020

Xxxx Xxxxxxx,

S.H., X.Xx.,

notaris di Kota Tangerang Selatan.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

No. AHU- AH.01.03- 0084682

tanggal 13

Februari 2020

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0030187.AH.01.

11. Tahun 2020 tanggal 13

Februari 2020.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx	Xxxxx
2.	Xxxxx Xxxxxx	Anggota
3.	Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx	Anggota
4.	Xxxxx Xxxxxxx	Anggota
5.	Xxxxx Xxxxxxxxx	Anggota
6.	Xxxxx Xxxxxxxxxx	Anggota
7.	Xxxxxx Xxxxxx	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang- perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 belum pernah dinyatakan pailit dan

masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah menyatakan bahwa anggota Direksi dari Manajer Investasi pada tanggal diterbitkannya pendapat dari Segi Hukum ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan efek lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah menyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan umum.

11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi yang dimuat dalam website Manajer Investasi adalah benar sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.

12. Rencana pembentukan REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.

13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

14. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

15. Anggaran Dasar Bank Kustodian sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. 40 Tanggal 10 Desember 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 18 Desember 2020.

16. Bank Kustodian telah menyatakan bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas Bank Kustodian; tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang; dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

17. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2020 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian.

18. Manajer Investasi dan Bank Xxxxxxxan telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.

19. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

20. REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Dalam Kontrak dimuat ketentuan bahwa Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali, yaitu tanggal-tanggal setelah Lock In Period dan suatu tanggal setiap 3 (tiga) bulan setelah tanggal terakhir Lock In Period. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 3 butir d Undang-Undang Pasar Modal, karena ketentuan tersebut di atas merupakan pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal, maka ketentuan dimaksud memerlukan persetujuan OJK.

22. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

23. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

24. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.

25. REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

26. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

27. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ARDIANTO & MASNIARI

X. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan akan disajikan kemudian apabila telah tersedia.

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

Untuk Tahun yang Berakhir

31 Desember 2023

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Manajer Investasi (PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen) Surat Pernyataan Bank Kustodian (PT Bank Danamon Indonesia Tbk)

Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

Catatan ASET	2023	2022
Portofolio Efek Efek Bersifat Utang 2,3,14	00.000.000.000	00.000.000.000
Instrumen Pasar Uang	4.900.000.000	1.000.000.000
Kas dan Setara Kas 2,4,00	000.000.000	000.000.000
Piutang Bunga 2,5,00	000.000.000	000.000.000
TOTAL ASET	00.000.000.000	00.000.000.000
LIABILITAS
Xxxxx Xxxxxx 2,6,00	00.000.000	00.000.000
Utang Pajak 12	-	120.000
TOTAL LIABILITAS	29.221.187	13.103.910
NILAI ASET BERSIH
Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 7	73.551.738.289	00.000.000.000
TOTAL NILAI ASET BERSIH	00.000.000.000	00.000.000.000
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH) 8	75.114.500,0000	90.298.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	979,1949	1.010,3555

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Catatan 2023 2022

PENDAPATAN Pendapatan Investasi Pendapatan Bunga	2d, 9	4.865.197.336	3.101.846.064
Keuntungan (Kerugian) yang Telah Direalisasi	2d, 9	(185.409.091)	-
Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	2d, 9	(3.159.934.189)	1.963.929.415
Pendapatan Lainnya 1.182.656 5.226.085
TOTAL PENDAPATAN		1.521.036.712	5.071.001.564
BEBAN Beban Investasi Beban Pengelolaan Investasi	2d, 13, 10	-	1.300.291.200
Beban Kustodian	2d, 13, 00	00.000.000	00.000.000
Xxxxx Xxxx-Lain	00	000.000.000	000.000.000
Beban Keuangan	11	236.531 1.045.217
TOTAL BEBAN		597.544.080 1.816.770.480
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		923.492.632 3.254.231.084
Beban Pajak Penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	13b	- - 923.492.632 3.254.231.084
Penghasilan Komprehensif Lain Yang Tidak Akan Direalisasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi Yang Akan Direalisasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi		- - - -
Pajak Penghasilan Terkait Penghasilan

Komprehensif Lain - -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK - -

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 923.492.632 3.254.231.084

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

(dinyatakan dalam Rupiah)

Penghasilan komprehensif lain

Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan

Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih

Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke

Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke L/R

Total

Total nilai aset bersih

L/R

Saldo per 1 Januari 2022 - - - - - -

Penghasilan komprehensif tahun berjalan - 3.254.231.084 - - - 3.254.231.084

Transaksi dengan pemegang unit penyertaan

Distribusi kepada pemegang unit penyertaan - - - - - -

Penjualan unit penyertaan	00.000.000.000	- - - -				00.000.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.319.149.515)	- - - -				(2.319.149.515)
Penghasilan komprehensif lain	-	- - - -				-
Saldo per 31 Desember 2022	87.978.850.485	3.254.231.084 - - -				00.000.000.000
Saldo 1 Januari 2023	00.000.000.000	3.254.231.084	- - -			00.000.000.000
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	923.492.632	- - -			923.492.632
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	(3.553.778.387)	- - - (3.553.778.387)
Penjualan unit penyertaan	-	-	- - - -
Pembelian kembali unit penyertaan	(00.000.000.000)	-	- - - (00.000.000.000)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	- -
Saldo per 31 Desember 2023	72.927.792.960	623.945.329	-	-	- 00.000.000.000

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruha

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2023	2022
Penerimaan dari Efek Utang	4.697.921.668	2.919.192.499
Penerimaan dari Instrumen Pasar Uang	180.684.706	21.799.489
Penerimaan dari Jasa Giro	1.182.656	5.226.085
Pembayaran Beban	(3.422.912.464)	(1.490.232.140)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(503.857.619)	(313.434.430)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	953.018.947	1.142.551.503
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penjualan dari (Pembelian Portofolio) Efek Bersifat Utang	00.000.000.000	00.000.000.000
Pencairan dari (Penempatan pada) Deposito	(3.900.000.000)	(113.181.200.000)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	00.000.000.000	(00.000.000.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penjualan Unit Penyertaan	-	00.000.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(00.000.000.000)	-
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(3.553.778.387)	(2.319.149.515)
Arus kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(00.000.000.000)	00.000.000.000
XXXXXXXX (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(378.173.685)	540.201.988
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	540.201.988	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	162.028.303	540.201.988

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

a. Pendirian Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39

Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39 yang selanjutnya disebut “Reksa Dana” adalah Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-262/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 mengenai Peraturan No. IV.C.4 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Xxxxx Xxxx dengan Penjaminan dan Xxxxx Xxxx Xxxxxx. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 tanggal 08 Januari 2018 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana dibuat berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 25 tanggal 14 Maret 2022 dibuat di hadapan Notaris Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., di Jakarta.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Xxxxx Xxxx adalah untuk memberikan pemegang unit penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen- instrumen investasi sesuai dengan kebijakan investasi Xxxxx Xxxx.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Xxxxx Xxxx melakukan investasi pada:

a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari nilai aset bersih pada instrument pasar uang dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Xxxxx Xxxx berkedudukan di Gedung Chase Plaza, Lantai 00 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. 21 Jakarta, 12920.

b. Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana

Xxxxx Xxxx telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No S-328/PM.21/2022 tanggal 4 April 2022 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana

ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) selama masa penawaran.

x. Xxxxxxx Investasi, Bank Kustodian, dan Manajemen Kunci

Reksa Dana dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Xxxx Xxxxxxxxx selaku Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi yang terdiri dari:

1) Komite Investasi

Ketua : Xxxxx Xxxxxxx

Anggota : Xxxxxx Xxxxx

Anggota : Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx

2) Tim Pengelola Investasi

Ketua : Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxx

Anggota : Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Anggota : Xxxxxx Xxxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxxxx

Anggota : Xxxxx Xxxxxxxxxx

d. Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2024 dan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Reksa Dana yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam rangka menyusun laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

a. Pernyataan Kepatuhan terhadap SAK

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan adalah biaya historis (historical cost) dan penyusunan laporan keuangan yaitu menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan beberapa akun

tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan dan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), kecuali bila dinyatakan secara khusus.

Standar dan interpretasi standar akuntansi yang telah dikeluarkan dan wajib diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2023, antara lain:

PSAK 1 : “Penyajian Laporan Keuangan”

PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” PSAK 46 : "Pajak Penghasilan”

PSAK 60 : "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" PSAK 71 : "Instrumen Keuangan"

Sejumlah standar baru lainnya juga berlaku mulai 1 Januari 2023, namun tidak berdampak material pada laporan keuangan Entitas.

c. Sumber Estimasi Ketidakpastian, Asumsi Signifikan, dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Asumsi utama berkaitan dengan masa mendatang serta sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal laporan posisi keuangan, yang memiliki risiko signifikan menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku berikutnya.

Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas

atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Estimasi yang digunakan dalam pembentuk cadangan kecukupan penurunan nilai berdasarkan estimasi arus kas di masa depan, dan beberapa faktor lainnya, seperti berikut:

a) Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi.

b) Nilai waktu atas uang, dan

c) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Harga Kuotasian di pasar aktif menyediakan bukti paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia. Untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, beberapa dapat dipertukarkan di beberapa pasar aktif diantaranya pasar utama untuk aset atau liabilitas jika terdapat pasar utama, pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas dan transaksi untuk aset atau liabilitas pada harga tanggal pengukuran. Jika entitas memiliki posisi atas aset atau liabilitas tunggal, maka nilai wajar aset atau liabilitas diukur dalam level 1 (satu) sebagai produk dari harga kuotasian untuk aset atau liabilitas individual dan kuantitas yang dimiliki entitas.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Entitas menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

d. Kebijakan Akuntansi Tertentu

1) Dasar Perhitungan Nilai Aset Bersih (NAB)

Nilai Aset Bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IV.C.2. beserta peraturan pelaksanaan terkait lainnya serta perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

2) Instrumen Keuangan

Entitas menerapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran, dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai untuk aset keuangan.

Pengukuran aset keuangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL), dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI). Klasifikasi aset keuangan tersebut berdasarkan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Aset keuangan dapat diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual (hold to collect) dan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (Solely Payments of Principal and Interest – SPPI). Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal, sedangkan bunga merupakan imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu, dan risiko serta biaya peminjaman standar dan margin laba.

Kategori aset tersebut membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Penilaian persyaratan kontraktual mempertimbangkan:

a) Kejadian kontingensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas

b) Fitur leverage

c) Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas

Aset dapat dijual dari portofolio hold to collect ketika terjadi peningkatan risiko kredit. Penghentian dengan alasan lain diperkenankan dengan frekuensi penjualan yang tidak signifikan.

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset (hold to collect and sell) dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVOCI. Laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan pada pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan pengakuannya.

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya.

Pengukuran Awal Aset Keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71

diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dasar, yaitu: (i) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan,

(ii) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi tersebut terpenuhi: (i) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan penjualan aset keuangan dan, (ii) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset saat pengakuan awal. Bunga terdiri dari imbalan untuk:

a. Nilai waktu atas uang

b. Risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada pokok tertentu

x. Xxxxxx dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, akan tetapi, entitas dapat menerapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen entitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasikan, kecuali:

a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, akan diukur pada nilai wajar.

b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Keuangan

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap

atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, keuntungan dan kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Entitas mengakui kerugian ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko secara signifikan secara sejak pengakuan awal dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

Liabilitas Keuangan

Utang dan pinjaman diukur setelah pengakuan awal dengan metode harga perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif.

c. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara bersamaan.

d. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Dalam mengestimasi kerugian akibat penurunan nilai, Entitas telah menerapkan PSAK 71 dengan menggunakan model Expected Credit Loss (ECL). Model ECL berlaku untuk instrumen keuangan yang tidak diukur dengan FVTPL, yaitu:

• Aset keuangan yang merupakan instrumen utang

• Kontrak jaminan keuangan yang diberikan

• Komitmen pinjaman yang diberikan

Terdapat dua cara pengukuran estimasi menurut model ECL yaitu secara lifetime atau selama 12 bulan. Estimasi kerugian penurunan nilai kumpulan tagihan dihitung menggunakan model ECL 12 bulan. Kondisi yang dihitung menggunakan model ECL 12 bulan yaitu:

(i) Efek investasi utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan

(ii) Instrumen keuangan lain (selain piutang sewa guna usaha) yang risiko kreditnya tidak meningkat signifikan sejak penerbitan awal

Entitas mengukur risiko kredit menggunakan Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD). ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD, dan EAD untuk setiap bulan ke depan dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Ketiga komponen dikalikan dengan kemungkinan eksposur selama 12 bulan.

PD 12 bulan ditentukan dengan mempertimbangkan profil jatuh tempo selama 12 bulan. Profil jatuh tempo didasarkan pada data historis yang diamati dan diasumsikan sama untuk semua aset dalam suatu portofolio dan peringkat kreditnya. EAD 12 bulan ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan.

e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan Aset Keuangan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau mana yang berlaku sebagai

bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat:

(i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

(ii) Entitas mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Entitas mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut dan juga tidak mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Entitas sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Entitas.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara jumlah tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung) dan (b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dan pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda atau bila persyaratan dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

3) Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari efek utang, jasa giro dan instrumen pasar uang.

Beban diakui secara akrual. Besaran beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

4) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42 1996 tanggal 30 April 1996 tentang pajak penghasilan atas usaha Reksa Dana, dan diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa Bunga Obligasi, serta ketentuan pajak yang berlaku.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Perhitungan pajak penghasilan badan Entitas, mengikuti norma perhitungan pajak penghasilan Pasal 29. Berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku pengenaan tarif dibagi dalam 2 jenis berdasarkan jumlah peredaran bruto:

a) Peredaran bruto hingga Rp50.000.000.000

• Peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 maka 50%x22% x Penghasilan Kena pajak

• Peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan 50.000.000.000

maka (50%x22% x Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas) + (22% x Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas)

b) Peredaran bruto di atas Rp50.000.000.000 PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan tidak diakui karena tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset atau liabilitas tangguhan.

5) Transaksi Pihak Berelasi

Entitas melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan pihak-pihak berelasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.04.2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 pada Lampiran A Nomor 17 tentang Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.

a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau

iii. Personel manajemen kunci Entitas pelapor atau entitas induk Entitas pelapor.

b) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lainnya);

ii. Satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii. Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv. Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor. Jika

Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf “a”;

vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin “a.i” memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personel manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada Produk Investasi KIK atau kepada entitas induk dari Produk Investasi KIK.

Jenis transaksi dan saldo atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi, apakah yang dilaksanakan dengan atau tidak dengan syarat atau kondisi normal yang sama dengan pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam laporan keuangan.

6) Xxxxx Xxxxx

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut. Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran. Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

a) Tingkat 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik

b) Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung

c) Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer diantara level hierarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

7) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan rekening giro yang ditempatkan di bank.

3. PORTOFOLIO EFEK

Aset yang mendasari merupakan aset keuangan yang membentuk portofolio investasi berupa efek utang Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39. Berdasarkan kontrak investasi kolektif, Reksa Dana berinvestasi pada efek utang dan instrumen pasar uang.

Saldo portofolio efek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

2023 2022

Portofolio Efek Pihak Ketiga

Efek Bersifat Utang

Obligasi Berkelanjutan V

Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B 5.405.741.495 00.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I

Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022
Kenaikan (penurunan) Penilaian Kembali	00.000.000.000	00.000.000.000
Subtotal	00.000.000.000	00.000.000.000
Instrumen Pasar Uang
PT Bank DKI	4.900.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk	-	1.000.000.000
Subtotal	4.900.000.000	1.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek	00.000.000.000	00.000.000.000

Berikut rincian atas portofolio efek:

a. Efek Bersifat Utang

2023

Persentase

Harga Perolehan

Tingkat Bunga per Tahun

Tanggal Jatuh

(%)

Terhadap Jumlah Portofolio

Jenis Efek Peringkat

Nilai Nominal

Rata-rata

Xxxxx Xxxxx

(%) Tempo

Efek

Obligasi Korporasi

Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022

Jumlah

idAAA

5.500.000.000

5.405.741.495

5,60

22-Mar-25

7,38

idAAA

64.000.000.000

00.000.000.000

5,86

17-Mar-25

85,93

00.000.000.000

93,31

2022

Persentase

Harga Perolehan

Tingkat Bunga per Tahun

Tanggal Jatuh

(%)

Terhadap Jumlah Portofolio

Jenis Efek Peringkat Nilai Nominal

Rata-rata

Xxxxx Xxxxx

(%) Tempo

Efek

Obligasi Korporasi

idAAA

00.000.000.000

5,60

22-Mar-25

11,45

idAAA

77.000.000.000

77.081.200.000

00.000.000.000

5,90

17-Mar-25

87,45

00.000.000.000

98,90

Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022

Jumlah

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek utang sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

b. Instrumen Pasar Uang

PT Bank DKI	4.900.000.000	7,00	22-Mar-24	6,69
Jumlah	4.900.000.000			6,69

Jenis Efek Nilai Nominal Deposito Berjangka

2023

Bunga per

Tahun (%) Jatuh Tempo

Persentase (%)

Terhadap Jumlah Portofolio Efek

Jenis Efek Nilai Nominal Deposito Berjangka

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

2022

Bunga per

Tahun (%) Jatuh Tempo

Persentase (%)

Terhadap Jumlah Portofolio Efek

dan Banten Tbk	1.000.000.000	6,00	20-Jan-23	1,10
Jumlah	1.000.000.000			1,10

Penilaian Kembali merupakan penurunan dan/atau peningkatan efek utang yang disebabkan oleh perubahan nilai pasar. Nilai efek utang menurut nilai pasar per 31 Desember 2023 dan 2022 menurun sebesar Rp16.207.505.670 dan Rp10.371.879.105.

	2023	2022
Nilai Aset Keuangan, 1 Januari	00.000.000.000	00.000.000.000
Penilaian Kembali	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Keuangan	00.000.000.000	00.000.000.000

Tingkat suku bunga rata-rata tahunan obligasi adalah dengan tingkat bunga rata-rata tahunan atas deposito adalah sebesar 6,00-7,00%. Jangka waktu deposito adalah satu bulan serta dapat diperpanjang secara otomatis. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari rate obligasi dan deposito.

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan rekening giro pada PT Bank Danamon Tbk. Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp162.028.303 dan Rp540.201.988.

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang atas bunga obligasi dan deposito per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bunga	2023	2022
Piutang Bunga- Efek Utang	143.127.777	159.407.501
Piutang bunga - Instrumen Pasar Uang	4.317.260	1.446.575
Jumlah Piutang Bunga	147.445.037	160.854.076

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. XXXXX XXXXXX

Akun ini merupakan rincian beban akrual Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 masing- masing dengan rincian sebagai berikut:

2023 2022

Beban Akrual

Beban Jasa Kustodian 4.873.253 6.179.109

Beban Lain-lain

Xxxxx Xxxx S-Invest 231.545 -

Xxxxx Xxxx Audit 10.980.000 - Pajak Final 13.136.390 6.804.801

Jumlah Beban Lain-lain 24.347.935 6.804.801

Jumlah Beban Akrual 29.221.187 12.983.910

Lihat catatan 13, pihak berelasi

7. ASET BERSIH

Aset bersih merupakan akun yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan distribusi kepada pemegang unit penyertaan. Berikut merupakan aset bersih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

	2023	2022
Xxxx Xxxxxx, 1 Januari	00.000.000.000	-
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan		-
Aset Bersih
Laba Bersih	923.492.632	3.254.231.084
Penjualan Unit Penyertaan	-	00.000.000.000
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(3.553.778.387)	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(00.000.000.000)	(0.000.000.000)
Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih	(00.000.000.000)	00.000.000.000
Jumlah Kenaikan Aset Bersih 31 Desember	00.000.000.000	00.000.000.000

8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Akun ini merupakan jumlah unit penyertaan beredar Reksa Dana per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

2023

Pemilik Unit Penerbitan

Jumlah Unit

Penyertaan

Presentasi

Kepemilikan

Pemodal lain 75.114.500 100%

Manajer investasi - 0%

Jumlah 75.114.500 100%

2022

Pemilik Unit Penerbitan

Jumlah Unit

Penyertaan

Presentasi

Kepemilikan

Pemodal lain 90.298.000 100%

Manajer investasi - 0%

Jumlah 90.298.000 100%

9. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
	2023	2022
Pendapatan Investasi
Pendapatan Bunga
Efek Utang	4.681.641.945	3.078.600.000
Instrumen Pasar Uang	183.555.391	23.246.064
Jumlah Pendapatan Bunga	4.865.197.336	3.101.846.064
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi	(185.409.091)	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi	(3.159.934.189)	1.963.929.415
Pendapatan Lainnya
Jasa Giro	1.182.656	5.226.085
Jumlah Pendapatan Investasi	1.521.036.712	5.071.001.564

Keuntungan investasi yang belum direalisasi merupakan revaluation asset atau penilaian kembali atas efek utang yang menggunakan metode Mark to Market (MTM) yaitu penilaian sesuai dengan harga pasar.

10. BEBAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang berasal dari kegiatan investasi Xxxxx Xxxx untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

2023 2022

Beban Investasi Pihak Berelasi

Beban Pengelolaan Investasi - 1.300.291.200

Pihak Ketiga

Beban Kustodian	64.545.790	39.917.750
Beban Lain-lain
Beban S-Invest	2.766.248	-
Beban Audit	19.860.000	-
Beban Pajak Final	510.135.511	475.516.313
Beban Keuangan	236.531	1.045.217
Subtotal Beban Lain-lain	532.998.290	476.561.530
Jumlah Beban Investasi Lihat catatan 13, pihak berelasi	597.544.080	1.816.770.480

11. PAJAK PENGHASILAN

a. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp120.000.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laba (rugi) dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan Sebelum Pajak Penghasilan	923.492.632	3.254.231.084
Ditambah / (Dikurangi) Kerugian Investasi yang Belum Direalisasi	3.159.934.189	(1.963.929.415)
Kerugian Investasi yang Sudah Direalisasi	185.409.091	-
Pendapatan yang Bersifat Final	(4.866.379.992)	(3.107.072.149)
Beban Untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara
Penghasilan/Transaksi yang Tidak Termasuk
Objek Pajak dan/atau yang Telah Dikenakan
Pajak Bersifat Final dan Beban Lain	597.544.080	1.816.770.480
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	(923.492.632)	(3.254.231.084)
Laba (Rugi) Setelah Fiskal	-	-
Beban Pajak Penghasilan
a. Dengan Fasilitas	-	-
b. Tanpa Fasilitas	-	-
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	-	-
Kurang (Lebih) Pajak Penghasilan	-	-

Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan pada pasal 17 ayat (1) poin b manyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

12. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan mendistribusikan keuntungan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan. Xxxxx Xxxx telah melakukan pembagian keuntungan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

2023

Tanggal	Distribusi per unit	Jumlah
24 Maret 2023	10,70	966.312.298
22 Juni 2023	10,17	918.010.357
22 September 2023	9,49	856.696.264
22 Desember 2023	9,00	812.759.468
Jumlah	39,36	3.553.778.387

2022

Tanggal	Distribusi per unit	Jumlah
22 Juni 2022	3,00	000.000.000
22 September 2022	10,00	000.000.000
22 Desember 2022	10,00	000.000.000
Jumlah	25,68	2.319.149.515

13. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Kepemilikan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Jenis Transaksi Lain

Pihak Berelasi

Jenis Transaksi

PT Batavia Prosperindo Aset

Manajemen

Manajer Investasi

Saldo akun pada laporan posisi keuangan dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0.

Saldo akun pada laporan laba (rugi) dan pendapatan komprehensif lain dengan pihak berelasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023 2022

Total (%) Total (%)

Beban Investasi

Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen - 0,00% 1.300.291.200 71,57%

Total - 0,00% 1.300.291.200 71,57%

*) Persentase terhadap total beban

Jumlah fee yang diterima Manajer Investasi atas jasa pengelolaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp1.300.291.200 dengan persentase fee masing-masing sebesar 0% dan 71,57%. Selanjutnya yang masih menjadi beban akrual pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp0.

14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tercatat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

2023

Aset Keuangan	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Portofolio Efek
Efek Utang	00.000.000.000	00.000.000.000
Instrumen Pasar Uang	4.900.000.000	4.900.000.000
Jumlah Aset Keuangan	00.000.000.000	00.000.000.000

2022

Aset Keuangan	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Portofolio Efek Efek Ekuitas	00.000.000.000	00.000.000.000
Instrumen Pasar Uang	1.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah Aset Keuangan	00.000.000.000	00.000.000.000
	2023	2022
Nilai tercatat	00.000.000.000	00.000.000.000
	2023	2022
Pengukuran nilai wajar menggunakan:
Tingkat 1	73.271.486.135	00.000.000.000
Tingkat 2	-	-
Tingkat 3	-	-
Jumlah	00.000.000.000	00.000.000.000

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai manajer investasi telah menerapkan pembatasan investasi Reksa Dana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana. Investasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum wajib sesuai dengan ketentuan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-697/PM.21/2018 tertanggal 4 Juli 2018. Reksa Dana memberikan proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Akhir Investasi, namun terdapat risiko investasi yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku dan risiko yang tidak mempengaruhi proteksi atas Pokok Investasi, yaitu:

a. Risiko Investasi Yang Dapat Mengakibatkan Mekanisme Proteksi Tidak Berlaku

1) Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (force majeure) dimana Negara Republik Indonesia, bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 39 melakukan investasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya, baik wanprestasi pembayaran atau wanprestasi lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau kepailitan terhadap penerbit, maka hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Xxxxx Xxxx.

2) Risiko Pelunasan Awal Unit penyertaan

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

3) Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek Bersifat Utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4) Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 27.1. butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

x. Xxxxxx yang tidak mempengaruhi mekanisme proteksi, sebagai berikut:

1) Risiko Likuiditas

Di samping hal tersebut di atas, dalam kondisi luar biasa (Force Majeure) atau kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada Tanggal Pelunasan Akhir, maka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir, dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK yang berlaku.

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio reksa dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dari Reksa Dana.

3) Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Xxxxx Xxxx melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Xxxxx Xxxx.

4) Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi Reksa Dana, sebagian besar hingga seluruh investasi Reksa Dana adalah dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sehingga risiko investasi Reksa Dana yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.k

16. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Total Hasil Investasi	2,08%	3,60%
Hasil Investasi Setelah Xxxxxxhitungkan Beban Pemasaran	2,08%	1,08%
Biaya Operasi	0,72%	1,63%
Perputaran Portofolio	1: 0,26	1 : 0,95
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 IKHTISAR RASIO KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender:

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 Tahun Kalender Terakhir
		Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	2023	2022	2021
Total Hasil Investasi (%)	-	-	-	-	2,08	0,36	-
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran (%)	-	-	-	-	2,08	1,08	-
Biaya Operasi (%)	-	-	-	-	0,72	1,63	-
Perputaran Portofolio (%)	-	-	-	-	1: 0,26	1 : 0,95	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	-	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti identitas diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti identitas diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan Pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada), dapat menentukan batas minimum Pembelian Unit

Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan selama Masa Penawaran, yang harus dibayar pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (in good fund) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran oleh Bank Kustodian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Launching BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau dana Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian setelah Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

13.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening : REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI

MAXIMA 39

Bank : PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Rekening Nomor : 8000002090

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama

Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), biaya Pembelian dan biaya lain sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.7. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud, dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima (in good fund) dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 setelah Lock in Period BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan pada Tanggal Penjualan Kembali, yang dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan harus telah diterima oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, selambat-lambatnya pada pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi yaitu:

a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39;

b. Dalam Permohonan harus dicantumkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang akan dijual kembali;

c. Tanda tangan pada permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 atau pihak yang menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;

d. Ketentuan Bab XIV butir 14.2 huruf c tersebut di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Unit Penyertaannya atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan meninggal dunia,

dalam hal mana, permohonan Penjualan Kembali dapat ditandatangani oleh ahli waris Pemegang Unit Penyertaan atau pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang sah;

e. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;

f. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan; dan

g. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA

39 ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau sejumlah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilaksanakan oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali.

14.4. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

14.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali.

14.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, permohonan atau formulir tersebut akan ditolak dan tidak dapat diproses oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi.

14.7. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) Hari Bursa telah mencapai 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada akhir Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada XXX dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek diperdagangkan ditutup; dan/atau

(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 di Bursa Efek dihentikan; dan/atau

(iii) Keadaan kahar sesuai Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) sebagaimana yang dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud di atas diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru; dan

b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru;

selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.

14.9 Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

14.10. Saldo Minimum Kepemilikan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) maka Manajer Investasi, dengan persetujuan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 terlebih dahulu dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mencairkan Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada hari dilakukannya pencairan dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut pada rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tidak memberikan tanggapan dan/atau persetujuan atas penutupan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tersebut berhak melakukan segala transaksi terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 sebagaimana mestinya.

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

15.1. Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo.

15.2. Prosedur Pelunasan Unit Penyertaan Pada Tanggal Jatuh Tempo

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis mengenai pelunasan Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 karena pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Jatuh Tempo dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

15.3. Pembayaran Pelunasan Unit Penyertaan

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian sesuai instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

15.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Jatuh Tempo (apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo).

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

16.1. Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal apabila:

1. terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan; dan/atau

2. perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak; dan/atau

3. terdapat perubahan politik dan hukum yang berlaku, perubahan ekonomi yang ekstrim yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 secara signifikan; dan/atau

4. adanya permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pelunasan Lebih Awal.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan akan melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

16.2. Prosedur Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 karena Manajer Investasi wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 tersebut, kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan dimana Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan tertulis kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan.

16.3. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan oleh Bank Xxxxxxxan sesuai instruksi Manajer Investasi akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

16.4. Harga Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

Harga pelunasan setiap Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

BAB XVII

PELUNASAN ATAS SEBAGIAN UNIT PENYERTAAN

17.1. Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

17.2. Prosedur Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan permohonan tertulis atas pelunasan sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 karena pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi berdasarkan Prospektus ini akan membeli kembali sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan. Pada Tanggal Pelunasan Sebagian, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

17.3. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan

Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan akan dilakukan Bank Kustodian sesuai instruksi oleh Xxxxxxx Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

17.4. Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan

Harga Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39 pada Tanggal Pelunasan Sebagian Unit Penyertaan.

Document Metadata

Table of Contents

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 39

Document Metadata