RENJA 2020
RENJA 2020
RENCANA
KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KOTA BIMA
1
2020
DAFTAR ISI | |
Halaman | |
Kata Pengantar ....................................................................................... | i |
Daftar Isi ................................................................................................. | ii |
BAB I PENDAHULUAN ................................................................ | 1 |
1.1. Latar Belakang ............................................................. | 1 |
1.2. Landasan Hukum ......................................................... | 1 |
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................... | 3 |
1.4. Sistimatika Penulisan.................................................... | 3 |
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN | |
CAPAIAN RENSTRA.........................................…………… | 5 |
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian | |
Renstra......................................................................... | 6 |
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................... | 16 |
2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | |
SKPD............................................................................ | 17 |
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......... | 19 |
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .... | 19 |
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.............. | 20 |
3.3 Program dan Kegiatan .................................................. | 24 |
BAB IV PENUTUP ........................................................................... | 31 |
1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kota Bima merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Program Nasional berdasarkan RKP tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yaitu : Urusan Wajib
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah YANG TERKAIT KEWENAGAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN SEKTOR / SKPD (apabila ada)
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020
1.3.2. Tujuan Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kota Bima.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Disnaker Kota BimaTahun 2020
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasTenaga Kerja Kota Bima
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
3.3. Program dan Kegiatan
3.4. Matriks Renja 2020 BAB IV. PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA
TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.
Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2020, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya dan Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Rerencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Lalu 2017 | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2018 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Pada Yang di Evaluasi (2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab | KET | ||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 8+9+10+11 | 13= 12/7*100% | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5 x 100% | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | DINAS TENAGA KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI | Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi | 100% | 768.401 | 100% | 611.936.000 | 20 % | 124.467.710 | 37 % | 227.522.031 | 16,4 % | 100.190.669 | 22,4 % | 137.304.318 | 96 % | 589.484.728 | 9.633 | 96,33 | 96,00 | 000.000.000 | 96,00 | 00000,77 | DINAS TENAGA KERJA | ||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Keluar selama setahun | 1.200 | Lembar | 21.400 | 980 | Surat Keluar dan Masuk | 20.050.000 | 231 | Surat Keluar dan Masuk | 4.950.000 | 231 | Surat Keluar dan Masuk | 3.300.000 | 244 | Surat Keluar dan Masuk | 5.200.000 | 216 | Surat Keluar dan Masuk | 6.600.000 | 922 | Surat Keluar dan Masuk | 20.050.000 | 94,08 | 100,00 | 922 | 20.050.000 | 77 | 93691,59 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | 3 | Jasa | 25.000 | 3 | Jasa | 19.200.000 | 3 | Jasa | 2.555.710 | 3 | Jasa | 4.014.031 | 3 | Jasa | 3.563.169 | 3 | Jasa | 5.029.318 | 3 | Jasa | 15.162.228 | 100,0 | 78,97 | 3 | 15.162.228 | 100,00 | 60648,91 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas | 1 | 1 Mobil Dinas | 25.000 | 1 | Mobil Dinas | 00.000.000 | 1 | Mobil Dinas | 0.000.000 | 1 | Mobil Dinas | 0.000.000 | 1 | Mobil Dinas | 0.000.000 | 1 | Mobil Dinas | 0.000.000 | 1 | Mobil Dinas | 00.000.000 | 100,00 | 100,00 | 1 | 16.600.000 | 100,00 | 66400,00 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan | 5 | Orang | 70.000 | 9 | Orang | 81.960.000 | 9 | Orang | 18.915.000 | 9 | Orang | 14.149.000 | 9 | Orang | 20.025.000 | 9 | Orang | 28.700.000 | 9 | Orang | 81.789.000 | 100,00 | 99,79 | 9 | 81.789.000 | 180,00 | 116841,43 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor | 100 | % | 3.000 | 7 | Orang | 39.000.000 | 7 | Orang | 8.300.000 | 7 | Orang | 5.400.000 | 7 | Orang | 8.800.000 | 7 | Orang | 11.100.000 | 7 | Orang | 33.600.000 | 100,00 | 86,15 | 7 | 33.600.000 | 7,00 | 1120000,00 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .09 | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | 8 | Unit | 3.001 | 4 | Unit | 3.000.000 | - | Unit | - | - | Unit | - | - | Unit | 4 | Unit | 3.000.000 | 4 | Unit | 3.000.000 | 100,00 | 100,00 | 4 | 3.000.000 | 50,00 | 99966,68 | ||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah ATK | 12 | Bulan | 54.000 | 12 | Bulan | 49.579.000 | 3 | Bulan | 6.000.000 | 3 | Bulan | 12.000.000 | 3 | Bulan | 14.000.000 | 3 | Bln | 16.000.000 | 12 | Bulan | 48.000.000 | 100,00 | 96,82 | 12 | 48.000.000 | 100,00 | 88888,89 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan | 45.000 | Lbr | 30.000 | 43.348 | Lbr | 20.007.000 | 21.533 | Lbr | 5.100.000 | 2.019 | Lbr | 5.113.000 | 5.019 | Lbr | 6.872.000 | 2.019 | Lbr | 2.900.500 | 30.590 | Lbr | 19.985.500 | 70,57 | 99,89 | 30.590 | 19.985.500 | 67,98 | 66618,33 | |||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah perlengkapan kantor | 11 | Unit | 272.000 | 12 | Unit Laptop/ Printer | 84.250.000 | Unit Laptop/ Printer | - | 10 | Unit Laptop/ Printer | 80.010.000 | 10 | Unit Laptop/ Printer | - | - | 995.000 | 10 | Unit Laptop/ Printer | 81.005.000 | 83,33 | 96,15 | 10 | 81.005.000 | 90,91 | 29781,25 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jumlah kerjasama dengan media | 6 | Media | 20.000 | 10 | Media Masa | 74.790.000 | 10 | Media Masa | 48.200.000 | 10 | Media Masa | 4.215.000 | 10 | Media Masa | 6.615.000 | 10.480.000 | 10 | Media Masa | 69.510.000 | 100,00 | 92,94 | 10 | 69.510.000 | 166,67 | 347550,00 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .17 | Penyediaan makanan dan minuman | Volume Kegiatan Rapat | 14 | Kali | 30.000 | 12 | Bulan | 4.500.000 | 3 | Bulan | 750.000 | 3 | Bulan | 3.000.000 | 3 | Bulan | 750.000 | - | 9 | Bulan | 4.500.000 | 75,00 | 100,00 | 9 | 4.500.000 | 64,29 | 15000,00 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 30 | Kali | 200.000 | 15 | Kali | 199.000.000 | 3 | Kali | 28.047.000 | 6 | Kali | 95.221.000 | 6 | Kali | 24.715.500 | 48.299.500 | 15 | Kali | 196.283.000 | 100,00 | 98,63 | 15 | 196.283.000 | 50,00 | 98141,50 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .01 | .19 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 2 | Kali | 15.000 | 5 | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | Kali | - | - | #DIV/0! | - | - | - | 0,00 | ||||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 96 | 589.484.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 2.01.1 .1 .02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 301.577 | 100% | 230.845.000 | 2 % | 5.483.000 | 73 % | 167.613.259 | 3,78 % | 8.736.741 | 2,44 % | 5.641.772 | 81 % | 212.169.772 | 8.121 | 91,91 | 81,00 | 000.000.000 | 81,00 | 00000,43 | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .02 | 05 | PengadaanKendaraa n Dinas/ Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas | 2 | Unit | 16.577 | 2 | Unit | 50.000.000 | - | Unit | - | 2 | Unit | 49.900.000 | - | 2 | Unit | 49.900.000 | 100 | 99,80 | 2 | 49.900.000 | 100,00 | 301019,48 | |||||||||||||
2.02 | 2.01.2 | .1 | .02 | 07 | Pengadaan Perlengkpan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 14 | Unit | 70.000 | 10 | Unit (LCD, Brankas dan Filling | 73.150.000 | - | Unit (LCD, Brankas dan | - | 10 | Unit (LCD, Brankas dan | 45.850.000 | - | 3 | Unit (LCD, Brankas dan Filling Kabinet dan Kursi | 22.150.000 | 10 | Unit (LCD, Brankas dan | 68.000.000 | 100 | 92,96 | 13 | 68.000.000 | 92,86 | 97142,86 | ||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .02 | 22 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | Unit | 35.000 | 1 | Unit | 10.145.000 | 1 | Unit | 2.000.000 | 1 | Unit | 3.000.000 | 1 | Unit | 2.600.000 | 1 | Unit | 2.545.000 | 1 | Unit | 10.145.000 | 100 | 100,00 | 1 | 10.145.000 | 100,00 | 28985,71 | ||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Bahan Bakar Minyak yang di gunakan operasional Kendraan Dinas | 3.000 | Liter | 30.000 | 1.200 | Liter | 21.600.000 | 212 | Liter | 3.483.000 | 315 | Liter | 6.213.259 | 350 | Liter | 6.136.741 | 322 | Liter | 5.641.772 | 1.199 | Liter | 21.474.772 | 100 | 99,42 | 1.199 | 21.474.772 | 39,97 | 71582,57 | ||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .02 | 42 | Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Kantor | Jumlah Gedung yang Direhabilitasi | 1 | Unit | 150.000 | 1 | Unit | 75.950.000 | - | Unit | 1 | Unit | 62.650.000 | - | - | - | - | - | - | 1 | Unit | 62.650.000 | 100 | 82,49 | 1 | 62.650.000 | 100,00 | 41766,67 | |||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 91,91 | 212.169.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 2.01.1 .1 .03 | PROGRAM PENINGKATAN | Meningkatnya sarana dan | 100% | 30.600 | 100% | 30.600.000 | - % | - | 100,00 % | 30.600.000 | - % | - | - % | - | 100,00 % | 30.600.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 | 00.000.000 | 100,00 | 000000,00 | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah Kain Tenun yang tersedia | 35 | Orang | 20.400 | 35 | Stel /Org | 20.400.000 | - | Org | 35 | Stel /Org | 20.400.000 | - | - | - | - | - | - | 35 | Stel /Org | 20.400.000 | 100 | 100,00 | 35 | 20.400.000 | 100,00 | 100000,00 | |||||||||
2.02 | 2.01.2 | .1 | .03 | 06 | Pengadaan Pakaian Olahraga | jumlah seragam Olahraga yang tersedia | 35 | Orang | 10.200 | 35 | Stel /Org | 10.200.000 | - | Org | 35 | Stel /Org | 10.200.000 | - | - | - | - | - | - | 35 | Stel /Org | 10.200.000 | 100 | 100,00 | 35 | 10.200.000 | 100,00 | 100000,00 | |||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 100,00 | 30.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 2.01.1 .1 .06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN | Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan Capaian | 100% | 185.656.000 | 100% | 180.750.000 | 16,60 % | 30.000.000 | 18,53 % | 33.500.000,000 | 32,42 % | 58.600.000 | 31 % | 56.500.000 | 99 % | 178.600.000 | 9.881 | 98,81 | 98,00 | 000.000.000 | 98,81 | 96,20 | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen yang harus disediakan | 4 | Dok/ Keg | 50.000 | 1 | Dok/ Keg | 25.000.000 | - | Dok/ Ke | - | Dok/ Ke | - | 2 | Dok/ K | 12.500.000 | 2 | Dok/ Keg | 12.500.000 | 4 | Dok/ Keg | 25.000.000 | 400 | 100 | 4,00 | 00.000.000 | 100 | 50.000 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .06 | .03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen/ Laporan Prognesis Realisasi Anggaran | 1 | Dok | 32.000 | 1 | Dok | 16.000.000 | - | Dok | - | Dok | - | 1 | Dok | 16.600.000 | - | - | - | 1 | Dok | 16.600.000 | 100 | 104 | 1,00 | 00.000.000 | 100 | 51.875 | |||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .06 | .04 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 | Dok | 32.000 | 1 | Dok | 16.000.000 | - | Dok | - | Dok | - | - | 1 | Dok | 16.000.000 | 1 | Dok | 16.000.000 | 100 | 100 | 1,00 | 00.000.000 | 100 | 50.000 | |||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .06 | .05 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DP PA Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan ( RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) | 5 | Dok | 185.500.000 | 5 | Dok | 92.750.000 | 3 | Dok | 30.000.000 | - | Dok | 2.500.000 | 1 | Dok | 29.500.000 | 1 | Dok | 28.000.000 | 5 | Dok | 90.000.000 | 100 | 97,04 | 5 | 90.000.000 | 100,00 | 48,52 | ||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | .06 | .06 | Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD | Jumlah Dokumen/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai ketentuan | 2 | Dok | 42.000 | 2 | Dok | 31.000.000 | - | Dok | - | 2 | Dok | 31.000.000 | - | 2 | Dok | 31.000.000 | 100 | 100,00 | 2 | 31.000.000 | 100,00 | 00.000.000 | |||||||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 99 | 178.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 2.01.1 .1 15 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS | Meningkatanya Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih | 100% | 354.000 | 60 Orang | 221.703.000 | - % | - | 14,89 % | 33.004.000,000 | 42,63 % | 94.509.991 | 40 % | 88.214.009 | 97 % | 215.728.000 | 162 | 97,30 | 97,00 | 000.000.000 | 97,00 | 00000,11 | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 15 | 01 | Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah | Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan | 1 | Dok | 14.000 | 1 | Dok | 23.983.000 | Dok | - | 1 Dok | 23.975.000 | - | 1 | Dok | 23.975.000 | 100 | 100 | 1,00 | 00.000.000 | 100 | 171.250 | |||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 15 | 06 | Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan | 40 | Orang | 170.000 | 40 | Orang | 181.050.000 | Orang | - | 4 Orang | 9.029.000 | 4 Orang | 94.509.991 | 20 | Orang | 76.669.009 | 28 | Orang | 180.208.000 | 70 | 100 | 28,00 | 000.000.000 | 70 | 106.005 | |||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 15 | 10 | Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi | 14 | LPTKS | 170.000 | 14 | LPTKS | 16.670.000 | LPTKS | - | LPTKS | - | - | 14 | LPTKS | 11.545.000 | 14 | LPTKS | 11.545.000 | 100 | 69 | 14,00 | 00.000.000 | 100 | 6.791 | ||||||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 97 | 215.728.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 2.01.1 .1 16 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Meningkatnya Porsentase Pencari kerja yang | 100% | 144.000 | 100% | 257.520.000 | 4,41 % | 11.355.000 | 7,59 % | 19.545.000 | 72,81 % | 187.495.000 | 11,66 % | 30.032.000 | 12,00 % | 248.427.000 | 1.200 | 96,47 | 12,00 | 000.000.000 | 12,00 | 000000,75 | |||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 16 | 02 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 3 | Keg | 16.000 | 2 | Keg | 65.885.000 | 1 | Keg | 11.355.000 | 1 | Keg | 19.545.000 | - | 1 | Keg | 28.132.000 | 2 | Keg | 59.032.000 | 100 | 90 | 2,00 | 00.000.000 | 67 | 368.950 | ||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 16 | 06 | Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis | Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman | 50 | TKM | 8.000 | 50 | TKM | 174.980.000 | - | TKM | - | TKM | 50 | TKM | 170.980.000 | 50 | TKM | 1.900.000 | 50 | TKM | 172.880.000 | 100 | 99 | 50,00 | 000.000.000 | 000 | 0.000.000 | ||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 16 | 08 | Pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia | Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang | 88 | Orang | 120.000 | 9 | perusahaa | 16.655.000 | - | perusah | - | perusah | 9 Perusa | 16.515.000 | - | - | - | 68 | Orang | 16.515.000 | 756 | 99 | 68,00 | 00.000.000 | 77 | 13.763 | |||||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 96 | 248.427.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan Pengembangan Lembaga | 100% | 307.275 | 100% | 316.646.000 | 15,00 % | 47.495.000 | 13,05 % | 41.324.000 | 34,19 % | 108.269.000 | 34,97 % | 110.731.500 | 28,05 % | 307.819.500 | 2.805 | 97,21 | 28,00 | 000.000.000 | 28,00 | 000000,20 | ||||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | 01 | Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | 33 | Persahaan | 120.514 | 33 | Persaha | 35.700.000 | 11 | Persaha | 8.420.000 | 17 | Persaha | 21.785.000 | - | 5 | Persaha | 5.325.000 | 33 | Prsahaan | 35.530.000 | 100 | 100 | 33,00 | 00.000.000 | 100 | 29.482 | ||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | 02 | Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian | Terlaksanya mediasi perselisihan hubungan industrial | 22 | Kasus | 50.164 | 20 | Kegiatan | 80.330.000 | 8 | Kasus | 39.075.000 | 6 | Kasus | 19.539.000 | 4 Kasus | 15.859.000 | 2 Kasus | 5.331.000 | 20 | Kasus | 79.804.000 | 100 | 99 | 20,00 | 00.000.000 | 91 | 159.086 | ||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | 03 | Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan UMK dan Jaminan Sosial | 254 | Persahaan | 46.841 | 25 | Persaha | 54.116.000 | Persaha | - | Persaha | 15 Perusa | 37.130.000 | 10 Perusa | 13.906.000 | 25 | Perusah | 51.036.000 | 100 | 94 | 25,00 | 00.000.000 | 10 | 108.956 | |||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | 04 | Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan | Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan | 60 | Orang | 49.829 | 60 | Orang | 69.520.000 | Orang | - | Orang | - | 60 Org/ Perus | 68.320.000 | 60 | Org/ Perus | 68.320.000 | 100 | 98 | 60,00 | 00.000.000 | 100 | 137.109 | ||||||||||||||
2.01 | 2.01.1 | .1 | 17 | 05 | Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak dan penetapan UMK | 33 | Persahaan | 39.927 | 30 | Persaha | 76.980.000 | Persaha | - | Persaha | 30 Perusa | 55.280.000 | 17.849.500 | 30 | Persha | 73.129.500 | 100 | 95 | 30,00 | 00.000.000 | 91 | 183.158 | ||||||||||||||
Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 97 | 307.819.500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dari table di atas diuraikan sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dengan total anggaran Rp 20,050,000 Terealisasi Rp 20.050.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 19.200.000 Terealisasi Rp. 15.162.228 dengan persentase 79% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Rp. 16.600.000 Terealisasi Rp. 16.600.000 dengan persentase 100 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan total anggaran Rp. 81.960.000. Terealisasi Rp. 81.789.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan total anggaran Rp. 39.000.000 Terealisasi Rp. dengan persentase 86 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 86 %
6. Kegiatan Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor, dengan total anggaran Rp. 3.000.000 Terealisasi Rp. dengan persentase 3.000.000 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan total anggaran Rp. 49.579.000 Terealisasi Rp. 48.000.000 dengan persentase 97% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100%
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan total anggaran Rp. 20.007.00 Terealisasi Rp. 19.985.500 dengan persentas 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan total anggaran Rp. 84.250.000 Terealisasi Rp. 81.005.000 dengan persentase 96 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 96 %
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan total anggaran Rp. 74.790.000 Terealisasi Rp. 69.510.000 dengan persentase 93% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 93%
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan total anggaran Rp
50.000.000 Terealisasi Rp 49.900.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkpan Gedung Kantor Rp 73.150.000 Terealisasi Rp. 68.000.000dengan persentase 93% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 10.145.000 Terealisasi Rp. 10.145.000 dengan persentase 100 % dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan total anggaran Rp. 21.600.000 Terealisasi Rp. 21.474.772 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Kantor, dengan total anggaran Rp.
75.950.000 Terealisasi Rp. 62.650.000 dengan persentase 82% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan total anggaran Rp
20.400.000 Terealisasi Rp 20.400.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga Rp 10.200.000 Terealisasi Rp. 10.200.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan total anggaran Rp 25.000.000 Terealisasi Rp 25.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan total anggaran Rp
16.000.000 Terealisasi Rp 16.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan total anggaran Rp 92.750.000 Terealisasi Rp 90.000.000 dengan persentase 97% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100
%
4. Kegiatan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD, dengan total anggaran Rp 31.000.000 Terealisasi Rp 31.000.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
E. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1. Kegiatan Penyusunan Data Base tenaga kerja daerah, dengan total anggaran Rp
23.983.000 Terealisasi Rp 23.975.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, dengan total anggaran Rp 181.050.000Terealisasi Rp 180.208.000 dengan persentase 100% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 16.670.000 Terealisasi Rp 11.545.000 dengan persentase 69% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
F. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 65.885.000Terealisasi Rp 59.032.000 dengan persentase 90% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, dengan total anggaran Rp 174.980.000 Terealisasi Rp 172.880.000 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100
%
3. Kegiatan Pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS), dengan total anggaran Rp 16.655.000 Terealisasi Rp 16.515.000 dengan persentase 99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
G. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja, dengan total anggaran Rp 35.700.000 Terealisasi Rp 35.530.000 dengan persentase 99,52% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
2. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan total anggaran Rp 80.330.000 Terealisasi Rp
79.804.500 dengan persentase 99,34% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
3. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan total anggaran Rp 54.116.000
Terealisasi Rp 51.036.000 dengan persentase 94,30% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
4. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan, dengan total anggaran Rp 69.520.000 Terealisasi Rp 68.320.000 dengan persentase 98,27% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %
5. Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan total anggaran Rp 76.980.000 Terealisasi Rp 73129500 dengan persentase 94,99% dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat diselesaikan 100 %.
Dari uraian diatas terlihat bahwa capaian Kinerja semua Kegiatan Rata-rata 100 % Pengukuran Kinerja kegiatan (PKK) diatas menunjukan bahwa sasaran yang diinginkan pada tahun 2018 telah memenuhi target. Sedangkan anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian Kegiatan/ Program/ Sasaran Strategis Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kota Bimat Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.289.501.184.82,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.185.149.260,- atau 97%.
Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan indikator Kinerja Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah target 1 Dokumen , Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina dengan target 14 LPTKI dan Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan 40 Orang dilaksankan sesuai target yang telah ditentukan.
Untuk sasaran strategis Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator Kinerja jasa iklan radio dan cetak iklan target 1 Dokumen , Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Peningkatan Mutu Standar ISO dengan target 1 kegiatan , Jumlah PPTKIS yang dibina dan Jumlah tenaga kerja mandiri TKM dengan target 50 tenaga kerja Mandiri (TKM) dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.
Dalam rangka perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan ditetapkan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan indikator kinerja jumlah perusahaan yang dibina dengan target 12 perusahaan, Jumlah Pekerja Anak yang disurvey target 120 Anak, Jumlah perusahaan yang dibina norma kerja target 15 perusahaan, jumlah peserta sosialisasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan target 60 orang peserta kegiatan target 80 Orang dan indicator kinerja jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan target 60 orang kesemuanya dapat dipenuhi sesuai target. dan tujuan sasaran strategis Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan dengan indikator kinerja jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama target 4 kasus, Tersedianya dokumen penetapan nilai kehidupan layak target 1 dokumen dan Meningkatnya falitas operasional dewan pengupahan
dengan target 11 Orang dapat dipenuhi sesuai target yang di tentukan. Untuk lebih jelastarget dan realisasi atas tujuan sasaran dan indikator kinerja dinas tenaga kerja kota bima pada table berikut :
PENGUKURAN KINERJA | |||||
DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA | |||||
NO | TUJUAN SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
1 | Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina | 14 LPTKI | 14 LPTKI | 100% | ||
Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan | 40 Orang | 40 Orang | 100% | ||
2 | Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | jasa iklan radio dan cetak iklan | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja | 100 Orang | 100 Orang | 100% | ||
Kegiatan Peningkatan Mutu Standar ISO | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100% | ||
Jumlah PPTKIS yang dibina | 9 PPTKI | 9 PPTKI | 100% | ||
Jumlah tenaga kerja mandiri TKM | 50 TKM | 50 TKM | 100% | ||
3 | Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; | jumlah perusahaan yang Di bina | 12 Perusahaan | 12 Perusahaan | 100% |
Jumlah Pepekerja Anak | 120 anak | 120 anak | 100% | ||
jumlah perusahaan yg di periksa K3 | 15 perusahaan | 15 perusahaan | 100% | ||
jumlah peserta sosialisasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja | 60 orang | 60 orang | 100% | ||
jumlah perusahaan peserta sosialisasi BPJS | 80 Orang | 80 Orang | 100% | ||
jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | 60 Orang | 60 Orang | 100% |
4 | Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan | jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | 4 kasus | 5 kasus | 150% |
Tersedianya dokumen penetapan nilai kehidupan layak | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | ||
Meningkatnya falitasi operasional dewan pengupahan | 11 Orang | 11 Orang | 100% |
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dapat diukur melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator- indikator lainnya. serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan, penetapan kinerja pelayanan OPD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Xxxxxxx Xxxxxxx Pelayanan OPD Dinas Tenaga kerja Kota Bima adalah Analisis terhadap Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja serta Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan.
Pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM : besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2018 adalah 40 orang besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja Mandiri (TKM), target tahun 2018 adalah 50 Orang; Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM : besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2018 adalah mencapai 54%. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2018 adalah 100% Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM : besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 adalah mencapai 50%.
2. Terhadap Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan dan besaran pengujian peralatan di perusahaan, indikator SPM bukan sepenuhnya merupakan kewenangan Kota Bima karena sudah dialihkan menjadi kewenangan Provinsi, namun demikian pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tetap dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bima.
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain
1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah penggangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Penganggur atau pencari kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, diantaranya adalah: belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator, dan pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.
Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota BimaTahun 2013- 2018, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :
1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
Cakupan masalah yang luas; 1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif; 2. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bima; 3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan; 4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Permasalahan menurut stakeholders : 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal;
3) Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja; 4) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourching, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur; 6) Tingginya angka kecelakaan kerja; 7) Tingginya pelanggaran norma kerja; 8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting utuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan.Arah kebijakan dan strategi Kementrian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara.
Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN, yaitu:
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Xxxxx Xxxxxx;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel
RPJPD 2015-2005 dan RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB adalah Pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.
Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat di bidang tenaga kerja adalah menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk:
1. Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
3. Meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD NTB Tahun 2013-2018, adalah: Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja dimaknai melalui kebijakan peningkatan BLK, KLK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2020 menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut :.
TUJUAN SKPD | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
1). Meningkatkan kesempatan kerja | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka | Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Persentase angkatan kerja yang terserap pada dunia usaha dan dunia kerja | Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Meningkatny a penyerapan tenaga kerja pada sektor formal | a.Persentase angkatan kerja yang terserap pada sektor formal | Penyusunan data base tenaga kerja daerah | Tersedianya Data Base Ketenagakerjaan yang valid dan informative | Dokumen data base ketenagakerjaan yang by name by adress |
b.Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor formal di LN | Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja | Terlaksananya Pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi | Jumlah Tenaga kerja baru yang memliki keahlian dan keterampilan | ||||||
Pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola LPTKS | Jumlah pengelola LPTKS dibina | |||||||
Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja | Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Informasi ketenagakerjaan yang disampaikan melalui media massa | ||||
Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaa n | Terlaksananya Job Fair | Jumlah kontrak kerja yang disepakati | |||||||
Terlaksananya Sosialisasi AK1 pada Perguruan Tinggi dan SMA/SMK | Jumlah peserta sosialisasi | ||||||||
Terlaksananya kegiatan Peningkatan mutu pelayanan dengan Standar ISO:9001 2015 | Jumlah layanan yang tersertifikasi ISO:9001 Tahun 2015 |
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | Jumlah penerima informasi penempatan tenaga kerja LN | |||||||
Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi usaha mikro | jumlah usaha kecil mikro yang dilatih | |||||||
Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola PPJMI | Jumlah Pengelola PPJMI yang dilatih | |||||||
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja | Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh | Program Perlindung-an pengem-bangan lembaga ketenagaker- jaan | Meningkatnya cakupan perlindungan dan Pengembngan lembaga ketenagakerjaan | a. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 | Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | Terlaksananya monitoring dan evaluasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | Jumlah LPTK yang dimonitoring dan evaluasi | ||
b. Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan | Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian perselisihan HI | Terlaksananya mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | ||||||
c. Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) | Pendampingan dan Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan - - | Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak | Dokumen KHL | ||||||
Penyediaan Fasilitas Dewan Pengupahan daerah | Terfasilitasinya Dewan Pengupahan | ||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja dan K3 | Jumlah perusahaan yang dibina |
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Xxxxx Xxxxx dan K3 | Jumlah perusahaan yang dimonev | ||||||||
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah perusahaan yang dibina | ||||||||
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah perusahaan yang dimonev | ||||||||
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan | Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan | Jumlah peserta Bimtek | |||||||
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Terlaksananya Operasi Justisi Ketenagakerjaan Kota Bima | Jumlah cakupan wilayah operasi |
3.3 Pogram dan Kegiatan
Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis dari pada Visi dan Misi Dinas Tenaga Keraja yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.
Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia. secara rinci masing-masing program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;\
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
b. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
x. xxnyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
f. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
a. Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja
b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
c. Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
d. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
e. Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja
f. Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja
MATRIKS RENJA SKPD DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA TAHUN 2020 | |||||||||||||||||||
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 | |||||||||||||||||||
KOTA BIMA | |||||||||||||||||||
TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome dan Kegiatan Output) | ANGGARAN TAHUN 2020 | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | LOKASI | |||||||||||
Target | Rp (dalam Jutaan) | Sumber Dana | Target | Rp (dalam Jutaan) | |||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||
Meningkatnya akuntabilitas OPD | Meningkatanya Kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD | Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2 | 01 | 2.01.01 | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 982,034 | APBD | 100% | 1,059,028 | Kota Bima | |||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat Masuk dan yg dikirm selama setahun | 1,117 | Surat Masuk/ Keluar | 52,682 | APBD | 1,229 | Surat Masuk/ Keluar | 55,843 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik | 12 | Bln | 36,252 | APBD | 12 | Bln | 38,427 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan Dinas yg layak | 8 | Unit | 23,426 | APBD | 8 | Unit | 24,832 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Pegawaia Yg Memperoleh Jasa administrasi keuangan | 8 | Org | 94,891 | APBD | 8 | Org | 100,585 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah Jasa Kebersihan | 11 | Org | 71,550 | APBD | 11 | Org | 75,843 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 09 | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki | 6 | Unit | 8,904 | APBD | 6 | Unit | 9,438 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah ATK | 12 | Bln | 52,554 | APBD | 12 | Bln | 55,707 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah bahan yg dicetak dan digandakan | 67,063 | Lbr | 31,701 | APBD | 70,416 | Lbr | 33,604 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah perlengapan kantor | 65 | Unit/ Buah | 78,440 | APBD | 68 | Unit/ Buah | 83,146 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | Jumlah kerja sama dengan media | 9 | Media | 69,218 | APBD | 9 | Media | 73,371 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah kegiatan makan dan minum Rapat | 12 | Kali | 10,600 | APBD | 14 | Kali | 11,236 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 25 | Kali | 351,815 | APBD | 26 | Kali | 386,997 | ||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 01 | 19 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah | Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 10 | Kali | 100,000 | APBD | 12 | Kali | 110,000 | ||||||
Meningkatnya sarana dan prasarana | Porsentase Ketersediaan Sarana Prasaran Aparatur Sipil Negara | 2 | 01 | 2.01.01 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 279,285 | APBD | 100% | 59,714 | Kota Bima | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 05 | Pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 2 | Unit | 40,000 | APBD | - | - | - | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 | Unit/ Buah | 85,000 | APBD | - | - | - | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 10 | Pengadaan Mbeleur | Tersedianya Lemari / Kursi dan Meja (Mebeleur) | - | - | - | APBD | - | - | - | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 | Unit | 29,700 | APBD | 1 | Unit | 32,670 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Jumlah Kendaraan Dinas yang dipeliharan | 8 | Unit | 24,585 | APBD | 8 | Unit | 27,044 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 02 | 42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi | 1 | Unit | 100,000 | APBD | - | Unit | ||||||||
Meningkatnya disiplin aparatur | Tingkat Porsentase Disiplin Aparatur Sipil Negara | 2 | 01 | 2.01.01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 100% | 52,000 | 100% | - | Kota Bima | ||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 03 | Pengadaan pakaian Khusus Hari Hari Tertentu | Jumlah Pegawai yang memperoleh Bantuan Kain Keki | APBD | ||||||||||||||
- Pakaian Keki | 20 | Org | 14,000 | APBD | - | - | - | |||||||||||||
- Pakain Hitam Putih | 14 | Org | 7,000 | APBD | - | - | - | |||||||||||||
- Pakaian Tenun Ikat | 34 | Org | 14,000 | APBD | - | - | - | |||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 03 | Pengadaan pakaian Olahraga | Jumlah Pegawai yang memperoleh Baju Olahraga | 34 | Org | 17,000 | APBD | - | - | - | ||||||||
Meningkatnya Kualitas Penyajian Laporan Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 2 | 01 | 2.01.01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai LKIP OPD | A | 267,439 | A | 294,183 | Kota Bima | ||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 06 | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja OPD sesuai | 4 | Lap | 93,000 | APBD | 4 | Lap | 102,300 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 06 | 03 | Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran | Jumlah Dokumen / Laporan Prognesis Realisasi Anggaran | 1 | Lap | 31,130 | APBD | 1 | Lap | 34,243 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 06 | 04 | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 | Lap | 24,509 | APBD | 1 | Lap | 26,960 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 06 | 05 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Dokuman | 4 | Dok | 75,900 | APBD | 4 | Dok | 83,490 | |||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 06 | 06 | Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD | Jumlah Dokumen / laporan Akuntabilitas Kinerja instansi dan Laporan Penyelenggaraan | 2 | Dok | 42,900 | APBD | 2 | Dok | 47,190 | |||||||
Meningkatkan Kesempatan Kerja | Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase angkatan kerja yang terserap pada dunia usaha dan dunia kerja | 2 | 01 | 2.01.01 | 15 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | a. persentase angkatan kerja yang terserap pada sektor formal | 40% | 829,700 | APBD | 42% | 911,510 | Kota Bima | ||||||
b. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan pada sektor formal di Luar Negeri | 15% | 17% | ||||||||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 15 | 01 | Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah | Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan | 36,300 | APBD | 39,930 | |||||||||||
- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah | Jumlah Dokumen data base ketenagakerjaan | 1 | Dok | 36,300 | APBD | 1 | Dok | 39,930 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 15 | 06 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Meningkatnya Pelatihan ketrampilan Tenaga Kerja | 775,000 | APBD | 852,500 | |||||||||||
- Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi | 50 | Orang | 775,000 | APBD | 50 | Orang | 785,000 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 15 | 10 | Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja | Terbinanya dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta | 18,400 | APBD | 19,080 | |||||||||||
- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta | Jumlah Lembaga Pelatihan tenaga kerja swasta yg dibina | 12 | Lembg | 18,400 | APBD | 12 | Lembg | 19,080 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 16 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan | 97% | 509,204 | APBD | 100% | 581,836 | Kota Bima | |||||||||
Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan | 95% | |||||||||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 16 | 02 | Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | 227,056 | APBD | 249,762 | |||||||||||
- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja | Informasi ketenagakerjaan yang disampaikan melalui media massa | 40 | informasi | 58,300 | APBD | 45 | Informasi | 64,130 | ||||||||||||
- Pelaksanaan job fair | Jumlah kontrak kerja yang disepakati | 200 | kontrak | 52,136 | APBD | 250 | kontrak | 57,350 | ||||||||||||
- Sosialisasi AK1 pada perguruan tinggi dan SMA/SMK | Jumlah peserta sosialisasi | 760 | peserta | 41,930 | APBD | 800 | peserta | 46,123 | ||||||||||||
- Peningkatan Mutu Pelayanan dengan Standar ISO:9001 2015 | Jumlah layanan yang tersertifikasi ISO:9001 | 5 | layanan | 74,690 | APBD | 5 | Layanan | 82,159 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 16 | 03 | Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | 37,466 | APBD | 41,213 | |||||||||||
- Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri | Jumlah Peserta Kegiata Sosialisasi | 117 | Orang | 37,466 | APBD | 120 | Orang | 41,213 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 16 | 06 | Pemberian Fasilitasi dan mendorong sistim Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat | Terbina dan Terfasilitasinya Tenaga Kerja Mandiri | 194,799 | APBD | 224,018 | |||||||||||
Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) | Jumlah TKM yang Dibina dan terfasilitasi | 50 | Orang | 194,799 | APBD | 60 | Orang | 224,018 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 16 | 08 | Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | Terlaksananya pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS) | 16,655 | APBD | 18,321 | |||||||||||
- Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) | Jumlah perusahaan yang dibina | 10 | Perusaha an | 16,655 | APBD | 12 | Perusaha an | 18,321 | ||||||||||||
Meningkatnya cakupan perlindungan tenaga kerja berdasarkan Norma kerja dan K3 | Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh | 2 | 01 | 2.01.01 | 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | 1).Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 | 15 % | 259,918 | APBD | 15 % | 285,910 | Kota Bima | |||||||
2).Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan | 65 % | 65 % | ||||||||||||||||||
3). Persentase perusahaan yang melaksanakan UMK | 20 % | 20 % | ||||||||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 17 | 01 | Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | Terlaksananya monitoring dan evaluasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja | 8,650 | APBD | 9,515 | |||||||||||
Monitoring dan Evaluasi LPTK | Jumlah LPTK yang dimonev | 12 | LPTK | 8,650 | 12 | LPTK | 9,515 | |||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 17 | 02 | Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial | Terlaksananya mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 80,000 | APBD | 88,000 | |||||||||||
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 12 | Kasus | 80,000 | APBD | 12 | Kasus | 88,000 | ||||||||||||
03 | 01 | 2.01.01 | 17 | 03 | Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan | Terlaksanannya Pendampingan dan Penyelesaian prosedur Pemberian Perelindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 116,356 | APBD | 127,992 | |||||||||||
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Penetapan Kehidupan Layak | Dokumen KHL | 1 | Dok | 22,500 | APBD | 1 | Dok | 24,750 | ||||||||||||
- Fasilitasi Dewan Pengupahan Daerah | Terfasilitasinya Dewan Pengupahan Daerah | 11 | orang | 44,956 | APBD | 11 | orang | 49,452 | ||||||||||||
- Pembinaan dan pengawasan Norma Kerja dan K3 | Jumlah perusahaan yang dibina | 50 | pers | 26,300 | APBD | 50 | pers | 28,930 | ||||||||||||
- Monitoring dan evaluasi Norma Kerja dan K3 | Jumlah perusahaan yang dimonev | 30 | pers | 5,650 | APBD | 30 | pers | 6,215 | ||||||||||||
- Pembinaan dan pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah perusahaan yang dibina | 50 | pers | 11,300 | APBD | 50 | pers | 12,430 | ||||||||||||
- Monitoring dan Evaluasi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Jumlah perusahaan yang dimonev | 30 | pers | 5,650 | APBD | 30 | pers | 6,215 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 17 | 04 | Sosialisasi berbagai Peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan | 30,412 | APBD | 33,453 | ||||||||||||
Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan | Jumlah peserta Bimtek | 50 | Org | 30,412 | APBD | 50 | Org | 33,453 | ||||||||||||
2 | 01 | 2.01.01 | 17 | 05 | Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja | 24,500 | APBD | 26,950 | ||||||||||||
Operasi Justisi Ketenagakerjaan | Jumlah cakupan wilayah operasi | 5 | kec. | 24,500 | APBD | 45 | Perusaha an | 26,950 | ||||||||||||
TOTAL ANGGARAN Jumlah Anggaran (dalam ribuan) (dalam Meliaran | 3,179,579 | 3,192,181 | ||||||||||||||||||
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018-2023, sehingga target indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2020.
Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dibuat sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020. Kami menyadari bahwa Xxxxx ini masih jauh dari kesempurnaan/sesuai yang diharapkan maka saran dan pendapat sangat dibutuhkan, terima kasih.
Kota Bima, April 2019
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
Drs. Xxxxxx, X.Xx
NIP. 19591231 198505 1 010