TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN (KONTRAK) DALAM PENGADAAN BATTERY ANTARA
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN (KONTRAK) DALAM PENGADAAN BATTERY ANTARA
DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN DENGAN CV. BATU JANJI
OLEH:
XXX XXXXX BR SURBAKTI NPM: 13 840 0171
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
Pada dasarnya semua kontrak yang dilakukan adalah dengan melalui tahapan dari kontrak yang dilakukan oleh sebuah badan usaha. Salah satu jenis kontrak kerja adalah masalah pengadaan barang dengan objek battery yang diusahakan oleh perusahaan sebagai penyedia barang/jasa, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut diikat dengan perjanjian utama yaitu kontrak pengadaan barang/jasa. Maka sangat menarik perhatian untuk diadakan penelitian hukum terhadap para pihak yang melakukan kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut.
Permasalahan dalam penulisan skripsi adalah bagaimana pengaturan hukum kontrak pengadaan barang/jasa berupa battery yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Medan dengan CV. Batu Janji, sehingga dapat memberikan pengetahuan dasar-dasar hukum perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah, bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa, serta bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang dibahas. Metode Penelitian adalah mempergunakan 2 (Dua) metode: Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Dinas Kebersihan Kota Medan dengan mengambil data Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor 09/SP/BATTERY/PPK/DKKM/VII/2016 untuk dianalisis.
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan
yuridis-normatif.
Dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, pihak penyedia jasa tetap bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dalam mensub kontrakkan pekerjaan. Apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa, tidak sesuai dengan perencanaan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi-sanksi yaitu: denda, skorsing, diadakan pembongkaran atau penggantian, memasukkan nama perusahaan kontraktor ke dalam Daftar Hitam Rekanan, dijatuhkan sanksi larangan untuk mengikuti tender berikutnya dan pemutusan kontrak dengan penyedia jasa.
Dalam praktek penyelesaian perselisihan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara musyawarah.
Kata Kunci : Perjanjian Pengadaan
JURIDIS REVIEW TO THE IMPLEMENTATION OF AGREEMENT (CONTRACT) IN THE PROCUREMENT OF BATTERY BETWEEN DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN
WITH CV. BATU JANJI
BY
XXX XXXXX BR SURBAKTI NPM: 13 840 0171
FIELD : CIVIL LAW
Basically all contracts are done by going through the stages of a contract made by a business entity. One type of work contract is the procurement of goods with the object of battery that is cultivated by the company as the provider of goods / services, the implementation of the procurement agreement is bound by the main agreement of the procurement contract goods / services. So it is very interesting to hold legal research on the parties who do the procurement contract of goods and services.
Problems in writing thesis is how the legal arrangement of procurement contracts of goods / services in the form of a battery made by Dinas Kebersihan Kota Medan with CV. Xxxx Xxxxx, so as to provide knowledge of the legal basis of government procurement agreements and other related regulations, and how the parties position in the procurement agreements, as well as how the efforts taken by the parties concerned if problems arise in the implementation of procurement of goods and services. The purpose of this study is to find out the answer of the problems discussed.
The research method is to use 2 (Two) methods: Library research is by doing research on various sources of reading that is books, legal magazines, opinions of scholars, laws and regulations as well as lecture materials. Field Research is by doing spaciousness in this case the author directly do a study on the Dinas Kebersihan Kota Medan by taking data of Agreement (Contract) No. 09 / SP / BATTERY / PPK / DKKM / VII / 2016 to be analyzed.
The approach used in this research is a juridical-normative approach.
In the procurement agreements of goods and services, the service provider remains responsible for any consequences arising in the sub-contracting work. If proven that the service provider's work is not in accordance with the planning or delay in its completion, the service provider will be subject to sanctions: fines, suspensions, dismantling or replacing, entering the contractor's company name into the Partner's Black List, imposing sanctions for Following the next tender and termination of the contract with the service provider.
In the practice of dispute settlement of goods and services procurement agreements conducted by deliberation.
Keywords: Treaty Procurement