SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

1 | D o k u m e n P r o b i s S a t p o l k a r 2 0 2 1

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ................................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR................................................................................... iv

KATA PENGANTAR.................................................................................. v

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................. 1

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

......................................................................................... 2

1.3 Isu-isu Strategis ............................................................... 9

1.4 Dukungan SDM, Xxxxxx Xxxxxxxxx dan Anggaran 13

1.5 Sistematika Penulisan 17

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022

......................................................................................... 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 21

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 23

2.3 Perjanjian Kinerja 25

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 30

3.2 Realisasi Anggaran 41

3.3 Inovasi 44

BAB IV PENUTUP 48

4.1 Kesimpulan 48

4.2 Rekomendasi 49

LAMPIRAN ..............................................................................................

Perjanjian Kinerja ....................................................................

RKT..........................................................................................

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1 : Rumusan Permasalahan 11

Tabel 1.4.1.1 : Jumlah Pegawai 13

Tabel 1.4.2.1 : Jumlah Sarana dan Prasarana 14

Tabel 1.4.3.1 : Anggaran 17

Tabel 1.6.1 : TLLHE SAKIP 2022 18

Tabel 2.1.1 : Tujuan Sasaran Perangkat Daerah 23

Tabel 2.2.1 : Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 24

Tabel 2.2.2 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 25

Tabel 2.3.1 : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 26

Tabel 2.3.2 : Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 26

Tabel 3.1.1 : Capaian Kinerja Tahun 2023 31

Tabel 3.1.2 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja 31

Tabel 3.1.3 : Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 33

Tabel 3.1.4 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

....................................................................................... 34

Tabel 3.1.5 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan 36

Tabel 3.1.6 : Analisis atas efisiensipenggunaan sumber daya 38

Tabel 3.1.7 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 39

Tabel 3.2.1 : Realisasi anggaran yang digunakan 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1	: Peta Proses Bisnis Level 0............................................	3
Gambar 1.2.2	: Peta Proses Bisnis Level 1............................................	4
Gambar 1.2.3	: Bagan Organisasi ........................................................	6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memlihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan keteriban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal,Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan dibidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

1) Kedudukan Satpol PP dan Damkar

a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Satpol PP dan Damkar

a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3) Fungsi Satpol PP dan Damkar

a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;

f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Strutur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Ferormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja

sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta proses bisnis bertujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah perangkat daerah, memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan penilaian kinerja.

Adapun mandat kinerja peta proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tergambarkan sebagaimana dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.2.1

Peta Proses Bisnis Level 0 (Peta Proses) ini merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

Gambar 1.2.2

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL MEMILIKI STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI BERIKUT :

4

Peta Proses Bisnis Level 1 (Peta Sub Proses) ini merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

Gambar 1.2.3

BAGAN ORGANISASI

KEPALA SATPOL PP XXX XXXXXX

SEKRETARIAT

UPT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Subbagian	Subbagian
Perencanaan dan	Umum dan
Keuangan	Kepegawaian

Bidang			Bidang				Bidang
Ketenteraman, Ketertiban			Penegakan Peraturan				Kebakaran
Umum dan Perlindungan
Masyarakat			Daerah
Seksi			Seksi				Seksi
Kewaspadaan Dini			Pembinaan dan				Operasional dan Pengendalian Kebakaran
			Penyuluhan
Seksi			Seksi
Perlindungan			Penyidikan dan				Seksi
Masyarakat			Penindakan				Teknik dan Peralatan
Kelompok Jabatan Fungsional			Kelompok Jabatan Fungsional				Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Satpol PP dan Xxxxxx berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;

6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai peraturan perundang- undangan agar kinerja Satpol PP dan Xxxxxx mencapai target yang telah ditetapkan;

7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;

8. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

9. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, administrasi umum,

kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

10. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati yang mempunyai sanksi hukum kepada aparatur, badan hukum atau masyarakat agar tercipta kemanfaatan dan kepastian hukum di Daerah;

11. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kelembagaan Satpol PP dan Damkar, penyiapan anggota, pembinaan mental dan fisik serta diklat peningkatan kemampuan bagi anggota Satpol PP dan Damkar dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

12. Mengarahkan dan mengendalikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat guna terciptanya kelancaran dan ketertiban penyelengaraan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;

13. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pencegahan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana prasarana bidang kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

15. Melaksanakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

16. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

17. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Xxxxxx dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;

18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

19. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

20. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

21. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

1.3. Isu-isu Strategis

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan merupakan salah satu ciri dari system demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik yang semakin cepat, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan professional selaras dengan perubahan yang terjadi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara tujuan pembangunan yang akan dicapai dengan kondisi riil pada saat perencanaan pembangunan dibuat. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, maka diperlukan

perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi obyektif daerah dan kesepakatan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, maka akan diketahui permasalahan utama Kabupaten Kendal. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kendal tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik

2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah

3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Ada 4 (empat) permasalahan dan isu-isu Strategis Daerah. Dalam Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%,

2. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat,

3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020,

4. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Stuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3.1

Rumusan Permasalahan : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan public sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan public
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya system manajemen SDM aparatur
		Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya system integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3.	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran
		Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja baik secara kualitas dan kuantitas
		Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi
		Belum optimalnya upaya pencegahan pelanggaran Perda baik yang non yustisi dan Pro yustisi
		Masih terbatasnya tingkat pembinaan linmas
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Melihat dari akar masalah, maka peran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan factor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan mengerucut pada Penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada;

2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;

3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut :

a. Banyaknya pelanggaran Perda/Perkada dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;

b. Belum adanya regenerasi linmas sehingga linmas banyak yang sudah berusia lanjut.

c. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakan Perda di wilayah pedesaan secara keseluruhan;

d. Masih kurangnya jumlah PPNS sehingga mempengaruhi penyelidikan

e. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;

x. Xxxxx kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP;

g. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan kualitas relawan penanaganan kebakaran

x. Xxxxx kurangnya Wilayah manajemen Kebakaran

i. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM Kesekretariatan

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1) Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sebanyak 225 orang, yang terdiri atas 43 Orang PNS dan

182 orang non PNS. Secara lengkap data PNS Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4.1.1

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

NO.	PENGELOMPOKAN		JUMLAH
1	Menurut jenis kelamin
	▪ laki-laki ASN	:	54 orang.
	▪ Perempuan ASN	:	5 orang.
	▪ laki-laki Non ASN	:	151 orang.
	▪ Perempuan Non ASN	:	11 orang.
2	Menurut Pendidikan terakhir
	▪ Pasca Sarjana ( S 2 )	:	3 orang
	▪ Sarjana ( S 1 )	:	22 orang
	▪ Sarjana Muda /D3	:	0 orang.
	▪ S L T A	:	195 orang
	▪ S L T P	:	- orang
	▪ S D	:	1 orang
3	Menurut Pangkat/golongan
	▪ Golongan IV	:	6 Orang
	▪ Golongan III	:	26 orang
	▪ Golongan II	:	7 orang
	▪ Golongan I	:	0 orang
	▪ PPPK	:	20 orang
	▪ Non ASN	:	162 orang
4	Menurut Jabatan
	▪ Xxxxxx XX	:	1 orang
	▪ Eselon III	:	4 orang
	▪ Eselon IV	:	7 orang
	▪ Fungsional	:	18 orang
	▪ S t a f	:	9 orang
	▪ PPPK	:	20 orang
	▪ Non ASN	:	162 orang
5	Menurut Status Kepegawaian
	▪ P N S	:	39 orang
	▪ Calon PNS	:	0 orang
	▪ PPPK	:	20 orang
	▪ Non ASN	:	162 orang

2) Sarana dan Prasarana

Tabel 1.4.2.1

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Cukup
2	Genset	2	Kurang
3	Pompa Sedot	1	Kurang
4	Mobil Station Wagon/Penumpang	4	Cukup
5	Truck + Attachhment	2	Cukup
6	Pick Up	2	Cukup
7	Sepeda Motor	34	Cukup
8	Mobil Pemadam Kebakaran	11	Cukup
9	Sepeda	4	Kurang
10	Tandu Dorong	1	Cukup
11	Gergaji Mesin Pemotong Beton Sthil Ts420	3	Cukup
12	Peralatan Las Karbit	1	Cukup
13	Mesin Potong Besi Cut Off 7	1	Cukup
14	Selang Tabung Double	1	Cukup
15	Tabung LPG	1	Kurang
16	Reguler Gas Lpg	1	Kurang
17	Pemotong Beton Portable	1	Cukup
18	Bender Las Pemotong	1	Cukup
19	Mata Bender Pemotong Las	4	Cukup
20	Grinding Besi / Baja Slim Body	1	Cukup
21	Tabung Oxygen Las	1	Kurang
22	Regulator Oxygen	1	Kurang
23	Mechanik Tool Set	1	Kurang
24	Kabel Besar Dan Stop Kontak	1	Kurang
25	Multipro Chaunsaw	1	Kurang
26	Kereta Dorong	1	Cukup
27	Global Positioning System (Gps)	9	Cukup
28	Chainsaw	3	Cukup
29	Gergaji Mesin Potong Kayu Stihl Ms 382	3	Cukup
30	Lemari Penyimpanan	5	Kurang
31	Mesin Absen (Time Recorder), Baik	1	Kurang
32	Lemari Besi	2	Kurang
33	Rak Besi/Metal	1	Kurang
34	Filling Besi/Metal	15	Kurang
35	Brand Kas	1	Kurang
36	Kardek Besi/Metal	1	Cukup
37	Filling Kabinet 4 Laci	5	Kurang
38	Lemari Kayu	2	Kurang
39	Alat Penghancur Kertas	1	Kurang
40	Mesin Absensi	1	Kurang

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
41	Plang Perda	50	Kurang
42	Rotator Toa	2	Kurang
43	Mesin Pompa Air	1	Kurang
44	Papan /Plang Perda	40	Kurang
45	Meja Rapat	4	Cukup
46	Tempat Tidur Besi/Metal	60	Cukup
47	Meja Resepsion	1	Cukup
00	Xxxx Xxxxx 0/0 Xxxx	00	Xxxxx
49	Kasur	30	Cukup
50	Kursi Rapat	140	Cukup
51	Kursi Tamu	5	Cukup
52	Meja Komputer	1	Kurang
53	Tenda	2	Cukup
54	Kursi Kerja	40	Kurang
55	Loker	6	Kurang
56	Lemari Es	6	Cukup
57	Ac Split	3	Cukup
00	Xx Xxxx	00	Xxxxxx
59	Kompor Gas	6	Cukup
60	Tabung Gas	6	Cukup
61	Televisi	5	Cukup
62	Loudspeaker	1	Kurang
63	Sound System	1	Kurang
64	Megaphone	5	Kurang
65	Ups Cctv	2	Kurang
66	Kamera Drone	1	Cukup
67	Action Cam	5	Cukup
68	Tangga Alumunium	2	Cukup
69	Dispenser	5	Cukup
70	Meja Kursi Tamu	1	Kurang
71	Korden	110	Cukup
72	Cctv	2	Kurang
73	Breathing Apparatus	5	Cukup
74	Masker Fullface	5	Cukup
75	Y Connection	9	Cukup
76	Coupling 1,5"	5	Cukup
77	Coupling 2,5"	5	Cukup
78	Y Conection 1,5"	2	Kurang
79	Pistolgrib 1,5"	1	Kurang
80	Coupling	1	Kurang
81	Selang 1,5"	2	Kurang
82	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Cukup
83	Meja Pejabat Eselon III	4	Cukup
84	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Cukup
85	Meja Pejabat Eselon IV	2	Cukup
86	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Cukup
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Cukup
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Cukup

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang /Mencukupi)
89	Kursi Kerja	40	Cukup
90	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Cukup
91	Lemari Arsip Pintu Geser Kaca	6	Kurang
92	Proyektor + Attachment	2	Kurang
93	Handycam	1	Kurang
94	Camera Electronic	1	Kurang
95	Kamera	1	Kurang
96	Lensa Kamera	1	Kurang
97	Telephone (PABX)	1	Kurang
98	Handy Talky	72	Cukup
99	Ht	15	Cukup
100	Faximile	2	Cukup
101	Unit Transcarver/Transmiter Vhf	1	Cukup
102	Unit Transceiver Vhf Portable	2	Cukup
103	Peralatan Pemancar MF/MW Lain- Lain	1	Cukup
104	Self Supporting Tower	1	Cukup
105	Alat Kesehatan Perawatan Lain- Lain	1	Cukup
106	Alat Kebugaran/Fitness	7	Cukup
107	Alat Gerinda	1	Cukup
108	Personal Komputer	2	Cukup
109	Alat Pemadam Kebakaran	149	Cukup
110	Tali Tambang	1	Kurang
111	Printer	11	Cukup
112	Perlengkapan Huru Hara	10	Cukup
000	X.X Xxxx/ Xxxxxxxx Xx	0	Cukup
114	Komputer Pc All In One	3	Kurang
115	Laptop	26	Kurang
116	Note Book	3	Cukup
117	Cpu	1	Cukup
118	Monitor	2	Cukup
119	Scanner	1	Kurang
120	Server	1	Kurang
121	Pengadaan E-Poskamling	5	Cukup
122	Alat Perlindungan Lain-Lain	9	Cukup
123	Helm Standar	25	Cukup
124	Tripod Vertical Rescue	3	Cukup
125	Peralatan Olah Raga Lainnya. Alat Samapta	6	Cukup
126	Alat bantu / GRAB STICK	6	Kurang
127	HooK STICK	6	Kurang
128	Senter Tembus Asap	6	Kurang
129	Senter LID	18	Kurang

3) Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4.3.1

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
5			BELANJA DAERAH
5	1		BELANJA OPERASI	00.000.000.000	00.000.000.000
5	1	01	Belanja Pegawai	6.958.846.479	5.925.376.866
5	1	02	Belanja Xxxxxx dan Jasa	7.922.880.050	8.817.403.977
5	2		BELANJA MODAL	121.739.800	191.296.136
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.739.800	191.296.136
			Jumlah Belanja	00.000.000.000	00.000.000.000

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, Dukungan SDM Sarana Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi tentang Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran, Innovasi serta Penghargaan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan serta Rekomendasi.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022

Berdasar Surat Bupati Kendal Nomor : 700/237/Insp Tanggal 26 September 2023 Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2022 serta Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Nomor : 700/190/Insp Tanggal 14 September 2023 Perihal : Laporan Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2022. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Saran/Rekomendasi yang harus ditindak lanjuti sebagai mana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6.1

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;	Telah ditindaklanjuti melalui rapat pengendalian operasional kegiatan setiap bulannya, serta rakor evaluasi kinerja triwulan maupun semesteran dokumentasi kegiatan yang terpublikasi sebagaimana link dibawah ini : xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
2.	Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP melalui Bintek, diklat baik	Telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Bimtek bagi Pejabat Struktural serta seluruh penatausahaan keuangan pengampu ketercapaian indicator kinerja, kegiatan telah terpublikasi melalui portal resmi dengan alamat : ✓ xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ ✓ xxx.xx/XxxxxxxXxxxxxXxxxxx0Xxx0000 ✓ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/XxXXX00XXXx/?xxxxxXXXxX0XxxxXxxxXxXXxx

	melalui online/zoom meeting maupun class meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan;
3.	Melaksanakan reviu	Telah dilakukan penyesuaian Pohon Kinerja dan
	dan penyempurnaan	Cascading sebagai link dibawah ini :
	pohon kinerja dan	✓ xxxxx://xxx.xx/XxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx
	cascading kinerja untuk	✓ xxxxx://xxx.xx/XxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx
	menemukan strategi	Namun tetap akan dilakukan reviu dan
	dan alternative solusi	penyempurnaan setiap tahunnya atas pohon
	baru dalam mencapai	kinerja dan cascading kinerja dengan mencermati
	pencapaian tujuan dan	permasalahan dan tujuan/outcome yang akan
	sasaran organisasi serta	dicapai.
	memastikan kualitas
	penjenjangan/cascading
	kinerja dari level
	jabatan tertinggi hingga
	ke terendah dengan
	memperhatikan logical
	framework dan CSF
	sesuai PermenPAN RB
	No. 89 Tahun 2021
	tentang Penjenjangan
	Kinerja Instansi
	Pemerintah, dan
	ketepatan waktu dalam
	publikasi dokumen
	perencanaan kinerja;
4.	Mengevaluasi tindak	Akan melaksanakan evaluasi tindak lanjut
	lanjut Rencana Aksi	Rencana Aksi dari kinerja yang diperjanjikan
	dari kinerja yang	maupun Tindak Lanjut dari Laporan Hasil
	diperjanjikan maupun	Reviu/Evaluasi yang telah dilaksanakan.
	Tindak Lanjut dari

	Laporan Hasil Reviu/Evaluasi yang telah dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
5.	Guna perbaikan kriteria pada komponen pelaporan kinerja perlu meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah melalui pengembangan Inovasi (SPBE) sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun inovasi (non SPBE)	Telah terlaksananya Proyek Perubahan (INOVASI) guna perbaikan kriteria pada komponen pelaporan kinerja diantaranya : ✓ Digitalisasi Pelaporan Hasil Kegiatan (Dilla Porii) Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, xxxx://xxxxxxx.xxx/xx0x0x0x ✓ Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada Melalui Operasi Gabungan Penegakan Hukum Bersama OPD Terkait di Kabupaten Kendal, ✓ Pembentukan Tim Khusus Penanganan Aduan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal (TIMUSMAS).
6.	Memanfaatkan dialog kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan sampai ke level individu untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan.	Telah ditindaklanjuti melalui rapat pengendalian operasional kegiatan rutin setiap bulannya sebagaimana data dukung terlampir xxxxx://xxx.xx/XxxxxxxXxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx0000 serta dalam menginventarisir data laporan didukung dengan beberapa aplikasi diantaranya: ✓ Si – EVA, ✓ Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangda

Visi Bupati dan Wakil Bupati Xxxxxx xxxxxxxx periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

″Xxxxxx Xxxxxx, Unggul, Makmur dan Berkeadilan″

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul,

(3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapain visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. XXXXXX XXXXXX : adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat lndustri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan

2. UNGGUL : adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri4.0

3. MAKMUR : adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

4. BERKEADIIAN : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan;

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi 3, yaitu : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan.

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1

Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	97%	97%	100%	100%	100%	100%

2.2. Xxxxxxxx dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif,

b. Meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui peneggakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM,

c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui penataan desa, peningkatan administrasi desa, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan tahun 2023:

“Competitive Kendal”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Tabel 2.2.1

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	%	100

Tabel 2.2.2

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, 2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui pendekatan non justisi dan pro justisi, 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas linmas di kabupaten Kendal, 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui Diklat, Bintek dan Uji Kompetensi.	1. Pelaksanaan patroli wilayah dan pembentukan kelompok patroli yang menyasar di wilayah kecamatan, 2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui operasi penegakan Perda dan pemberdayaan PPNS, 3. meningkatnya kualitas dan kuantitas linmas dengan pemberdayaan Satlinmas, 4. Peningkatkankualitas dan kompetensi SDM dengan fokus pada sertifikasi kompetensi Satpol dan Penyidik PNS.
2.	Meningkatnya penanganan kebakaran	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada dalam penaggulangan kebakaran, 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.	1. Meningkatkan pelayanan Pencegahan kesiapsiagaan dan penangulangan kebakaran.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil serta pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka dari itu ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	%	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,55

Tabel 2.3.2

Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	%	100 %
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70,55

Ket : Dokumen Perjanjian Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna pencapaian indikator sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dari proses perencanaan, pengendalian kegiatan sampai ke tahapan pelaporan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Kendal menggunakan instrumen-instrumen pendukung yaitu :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrase pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan. Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK)

SIMPOK adalah sebuah sistem informasi berbasis website, yang memudahkan untuk manajemen pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah, dengan tujuan ialah tersedianya informasi pengendalian operasi kegiatan yang cepat, mudah, akurat serta up-to-date. Serta sistem informasi ini sudah terintegrasi dengan SIRUP-LKPP, SIMDA Keuangan atau dengan MONEV. Sistem ini memberikan fitur pemasukan data realisasi keuangan, Laporan Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan yang sudah dilengkapi dengan Peta Spasial (GIS), Laporan POK, dan memberikan fitur eksekutif summary (EIS) dan grafik, serta memberikan fitur pencetakan laporan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Pengendalian yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di SETDA dan SKPD lain, terkait dengan proses pengendalian pembangunan.

3. Si – EVA

Aplikasi ini adalah suatu sistem pelaporan periodik/berkala per triwulan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sasaran eselon 2, kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan RKPD secara umum dan Rencana Kerja /Renja Perangda secara khusus. Seluruh perangda menginput capaian kinerja sasaran, program kegiatan dalam aplikasi untuk dipantau dan dilaporkan kepada bupati sebagai wujud pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.

4. E - SAKIP Kabupaten Kendal

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi eSAKIP ini menampilkan informasi meliputi beberapa evidence / data dukung terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E SAKIP dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangda / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

5. E - SAKIP REVIU (ESR)

E - SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. ESR ini secara umum memiliki tujuan seperti E SAKIP Kendal dimana aplikasi ini dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangda / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2023 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS),

2. Akuntabilitas Keuangan,

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

a. Sangat Baik : > 100%

b. Baik : 85 - 100%

c. Cukup : 65 - 84,99%

d. Kurang : 50 - 64,99%

e. Sangat Kurang : < 50%

Tabel 3.1.1

Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100%	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	%	100	98,83	98,83	100%
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	70,55	73,00	103%	76,55

Tabel 3.1.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100%	Baik	Data Capaian Kinerja Satpolkar Tahun 2023
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	100	98,85	98,85%	Baik	Data Capaian Kinerja Satpolkar Tahun 2023
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	70,55	73,00	106%	Sangat Baik	LHE Inspektorat Daerah Kab. Kendal Nomor : 700/190/Insp Tanggal 14 September 2023

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah yang dievaluasi dapat diuraikan dengan terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada secara rutin dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berdasarkan jenisnya oleh Satpol PP.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran kedua Meningkatnya Penanganan Kebakaran yang dievaluasi dapat diuraikan, Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time) apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan penanganan kebakaran sesuai waktu tanggap 15 menit. Secara umum pelaksanaan atas aduan kebakaran 100% tertangani namun untuk pencapaian waktu tanggap tidak dapat mencapai 100% dikarenakan ada 4 (empat) kejadian terkendala yaitu diantaranya adanya lokasi yang terhalang portal serta, namun untuk kategori berdasarkan persentase pencapaiannya tergolong baik.

Analisis Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran ketiga Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik yang dievaluasi dapat diuraikan, Terpenuhinya capaian kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Sasaran Nilai SAKIP apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh optimalnya pelaporan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyusunan laporan tersebut kemudian pada sub komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan pencapaian sasaran rata-rata telah dilaksanakan dengan optimal serta menindaklanjuti saran rekomendasi guna perbaikan kedepan.

Tabel 3.1.3

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	97	94,94	97,87	97	98,16	101	100	98,83	98,83
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	66,55	69,34	104	68,55	71,70	104	70,55	73,00	103

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada indikator Sasaran Strategis ke 1 Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu tingkat ketercapaian 100% artinya semua Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP seluruhnya telah tertangani atas pelanggarannya,

2) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada Indikator ke 2 Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time) pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 masih mengalami

kenaikan penanganan yaitu meningkat sebesar 0,67% dari tahun 2022 realisasi 98,16% dan Tahun 2023 meningkat ketercapaiannya menjadi 98,83% namun jika dibandingkan capaian kinerjanya mengalami penurunan hal ini disebabkan di tahun 2023 adanya kemarau yang sangat panjang sehingga kejadian kebakaran meningkat 314% dari 109 kejadian menjadi 343 kejadian, terdapat 4 (empat) kasus kebakaran yang tidak tercapai waktu tanggapnya, namun secara keseluruhan laporan atas kejadian kebakaran setiap tahunnya seluruhnya tertangani.

3) Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada Indikator ke 1 Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB capaian pada huruf BB. Begitu juga dengan target realisasi di tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan adanya peningkatan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di setiap tahunnya.

Tabel 3.1.4

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100%	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	98,83%	100%	98,83 %
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	(BB) 73,00	(BB) 76,55	95,36 %

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 100 %.

2) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time) sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 98,83%.

3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2023 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 95,36%.

Tabel 3.1.5

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

No.	Tujuan/Sas aran	Indikator Kinerja	2023			Analisis Keberhasilan/Ke gagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %

1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	Ketercapaian target dengan jumlah 18 perda/perkada telah tertangani dengan keberadaan 8 Orang PPNS disebabkan intensitas kegiata selama tahun 2023 dengan penanganan 71 kasus pelanggaran perda/perkada serta 165 laporan yang telah ditindak secara yustisi maupun non yustisi	Konsistensi pengampu kebijakan secara intensif dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran perda/perkada
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	100	98,83	98,83	Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 343 kasus kebakaran dan 4 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam kebakaran.	Penambahan sektor damkar berikut mobil pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada.
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	70,55	73,00	103	Terdokumentasinya kegiatan yang konsisten guna memudahkan dalam pengukuran serta Analisa kinerja	Konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

Analisis keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang Dievaluasi sampai dengan tahun 2023 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target dengan jumlah 18 perda/perkada telah tertangani dengan keberadaan 8 Orang PPNS disebabkan intensitas kegiatan selama tahun 2023 rutin dari bulan Januari s.d. Desember dengan penanganan 71 kasus pelanggaran perda/perkada

tertangani di sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa serta 165 laporan tertangani di sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang telah ditindak secara yustisi maupun non yustisi. Solusi yang dilakukan Konsistensi pengampu kebijakan secara intensif dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran perda/perkada.

2) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time) sampai dengan tahun 2023 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 343 kasus kebakaran dan 4 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam, Solusi yang dilakukan penambahan sektor damkar berikut mobil operasional pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada.

3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 Analisis Keberhasilan Terdokumentasinya kegiatan yang konsisten guna memudahkan dalam pengukuran serta Analisa kinerja Solusi yang dilakukan Konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

Tabel 3.1.6

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah :

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %

1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	2.901.586.395,-	2.423.177.655,-	83,51	16,49
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	100	98,83	98,83	4.618.609.126,-	4.610.449.426,-	99,82	0,18
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	70,55	73,00	103	7.413.881.458,-	6.728.184.498,-	90,75	9,25

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah adalah sebesar Rp. 2.423.177.655,- atau 83,51% dari total pagu sebesar Rp. 2.901.586.395,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 16,49

% dari Pagu yang ditentukan.

2) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Kebakaran adalah sebesar Rp. 4.610.449.426,- atau 99,82 % dari total pagu sebesar Rp. 4.618.609.126,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 0,18

% dari Pagu yang ditentukan.

3) Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 6.728.184.498,- atau 90,75 % dari total pagu sebesar Rp. 7.413.881.458,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan

sumber daya kurang lebih sebesar 9,25 % dari Pagu yang ditentukan.

Tabel 3.1.7

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunja ng/Tida k Menunja ng
1.	Meningkatnya Kualitas	Prosentase Perda dan	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Persentase Gangguan	100	Menunjang
	Penegakan Peraturan	Perkada yang		Ketertiban Umum	Trantibum yang dapat
	Daerah	ditegakkan			diselesaikan
				Penanganan	Jumlah	104	Menunjang
				Gangguan	pelanggaran
				Ketenteraman dan	dan
				Ketertiban Umum	pengaduan
				dalam 1 (satu) Daerah	trantibum
				Kabupaten/Kota	dalam
					Kab/Kota yang
					ditindaklanjuti
				Penegakan Peraturan Daerah	jumlah perda/perkada	100	Menunjang
				Kabupaten/Kota dan	yang
				Peraturan	ditertibkan
				Bupati/Wali Kota
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Persentase PPNS yang	100	Menunjang
				(PPNS)	dibina
				Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya	Prosentase	98,83	Program Pencegaha,	Persentase	100	Menunjang
	Penanganan	Penangana		Penanggulangan,Peny	pelayanan
	Kebakaran	n		elamatan Kebakaran	penyelamatan
		Kebakaran		Dan Penyelamatan	dan evakuasi
		sesuai Standar		Non Kebakaran	korban kebakaran
		Tingkat
		Waktu
		Tanggap
		(respon
		time)
				Pencegahan, Pengendalian,	Persentase warga negara	100	Menunjang
				Pemadaman,	yang
				Penyelamatan, dan	memperoleh
				Penanganan Bahan	layanan
				Berbahaya dan	penyelamatan
				Beracun Kebakaran	dan evakuasi
				dalam Daerah	korban
				Kabupaten/Kota	kebakara

				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	75	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayak n Manusia/Peny elamatan dan Evakuasi yang diselenggaraka n	100	Menunjang
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali seratus	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai dibagi jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai sesuai ketentuan dikali seratus	100	Menunjang

3.2. Realxxxxx Xxxxxxan

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.901.586.395,-	2.423.177.655,-	83,51
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.020.480.000,-	1942156958,-	96
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	105.250.000,-	102950000,-	98
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	85.360.000,-	78610000,-	92
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.748.306.000,-	1691186958,-	97
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	29.560.000,-	29.560.000,-	100
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	39.900.000,-	39.850.000,-	100
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	0,-	0,-	0
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	12.104.000,-	0,-	0
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	828.748.258,-	428.662.560,-	52
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.450.000,-	31.350.000,-	94
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	795.298.258,-	397.312.560,-	50
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	52.358.137,-	52.358.137,-	100
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	52.358.137,-	52.358.137,-	100
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.618.609.126,-	4.610.449.426,-	99,82
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.971.716.536,-	3.970.876.986,-	100

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.661.460.000,-	3.660.749.600,-	100
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	202.650.000,-	202.520.850,-	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	102.746.536,-	102.746.536,-	100
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	4.860.000,-	4.860.000,-	100
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0,-	0,-	0
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	8.200.000,-	8.119.900,-	99
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	8.200.000,-	8.119.900,-	99
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	604.112.350,-	596.872.300,-	99
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	570.000.000,-	562.760.700,-	99
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	34.112.350,-	34.111.600,-	100
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	34.580.240,-	34.580.240,-	100
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	34.580.240,-	34.580.240,-	100
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.413.881.458,-	6.728.184.498,-	90,75
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.062.894,-	184.801.194,-	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	136.057.894,-	135.053.194,-	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	990.000,-	990.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000,-	1.000.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.015.000,-	45.758.000,-	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.932.932.066,-	5.382.757.865,-	91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.668.576.866,-	5.668.576.866,-	91
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	257.200.000,-	238.870.000,-	93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.200,-	999.000,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.155.000,-	6.154.000,-	100

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.198.210,-	11.198.210,-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,-	0,-	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.198.210,-	11.198.210,-	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (DBHCHT)	0,-	0,-	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.276.288,-	452.903.525,-	84
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.500.000,-	29.125.500,-	99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.999.800,-	59.725.000,-	99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.937.000,-	10.972.000,-	55
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.351.790,-	61.842.000,-	95
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.000.000,-	56.450.200,-	99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.960.000,-	5.635.000,-	81
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.527.698,-	164.793.250,-	71
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	70.000.000,-	64.360.575,-	92
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,-	0,-	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,-	0,-	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	421.051.000,-	381.788.594,-	91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,-	5.775.000,-	96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.053.000,-	206.061.180,-	90
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.998.000,-	57.311.014,-	96
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.000.000,-	112.641.400,-	90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.361.000,-	314.735.110,-	97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	293.951.000,-	293.680.110,-	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.410.000,-	21.055.000,-	72
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,-	0,-	0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 penyerapan anggaran per Sub Kegiatan sangat bervariatif dari yang prosentase serapan keuangan tertinggi yaitu di beberapa Sub Kegiatan dengan serapan 100% dan untuk serapan terendah yaitu di Sub Kegiatan Penyediaan Layanan

dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sebesar 0%.

Secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat efisiensi anggaran diilihat dari sisi penyerapan anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau 92,15 % dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- Sehingga Tahun 2023 terdapat efisiensi Rp. 1.172.265.400,- atau 7,85%.

3.3. Inovasi

Proyek Perubahan (Inovasi) yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023 diantaranya :

1. Digitalisasi Pelaporan Hasil Kegiatan (Dilla Porii) Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal,

Ini merupakan sistem digitalisasi pelaporan hasil kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal agar bisa terarsip dengan benar (data terpelihara dengan baik, teratur, aman dan jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat). Hasil dari sistem digitalisasi pelaporan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Hasil dari sistem digitalisasi pelaporan, juga dapat digunakan sebagai data dukung dalam pembuatan peta rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibum tranmas) yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga hasil dari pemetaan tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil langkah langkah yang tepat untuk mencegah dan meminimalisir adanya gangguan tibum tranmas di Kabupaten Kendal. xxxx://xxxxxxx.xxx/xx0x0x0x

2. Peningkatan Penegakan Perda dan Perkada Melalui Operasi Gabungan Penegakan Hukum Bersama OPD Terkait di Kabupaten Kendal,

Aksi perubahan ini bertujuan untuk peningkatan penegakan Perda danPerkada melalui operasi gabungan penegakan hukum

Bersama lintas sektoral OPD terkait yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahapan yaitu ;

a. Tujuan Jangka Pendek :

Sesuai dengan tujuan rencana kinerja perubahan organisasi, Tujuan Jangka Pendek dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Terbentuknya unit reaksi cepat gabungan lintas OPD untuk penegakan pelanggaran Perda/Perkada ;

✓ Semakin rendahnya masyarakat dan pelaku usaha yang melanggarPerda/Perkada di Wilayah Kabupaten Kendal ;

✓ Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusifitas wilayah pada tahun tahun politik saat ini dengan melaksanakan Operasi Gabungan di 4 Kecamatan.

b. Jangka Menengah :

Sesuai dengan tujuan rencana kinerja perubahan organisasi, Tujuan Jangka Menengah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Meningkatnya kualitas penegakan Perda/Perkada di Kabupaten Kendal secara TEGAS (Tertib, Edukatif, Gesit, Akuntabel dan Santun) dan HUMANIS ;

✓ Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja administratif dan Anggaran penunjang kinerja pelayanan ;

✓ Memberikan efek jera kepada pelanggar Perda untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan dengan melaksanakan Operasi Gabungan di 6 Kecamatan.

c. Tujuan Jangka Panjang :

Sesuai dengan tujuan rencana kinerja perubahan organisasi dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, Tujuan Jangka Panjang dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan

dan pengayoman terhadap masyarakat sehingga Investor bisa berinvestasi di Kabupaten Kendal;

✓ Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja administratif dan Anggaran penunjang kinerja pelayanan;

✓ Operasi Gabungan di 10 Kecamatan.

3. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Aduan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal (TIMUSMAS).

Aksi perubahan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan aduan masyarakat melalui Pembentukan Tim Khusus Penanganan Aduan Masyarakat yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahapan yaitu ;

a. Tujuan Jangka Pendek :

Sesuai dengan tujuan rencana aksi perubahan organisasi, Tujuan Jangka Pendek dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Terbentuknya Xxx Xxxxxx dalam penanganan aduan Masyarakat;

✓ Semakin cepat tertanganinya aduan dari masyarakat lewat aplikasi, media sosial dan aduan langsung berkait dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Wilayah Kabupaten Kendal;

✓ Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusifitas wilayah pada tahun tahun politik saat ini dengan merespon segala bentuk ganguan Transtibum.

b. Tujuan Jangka Menengah :

Sesuai dengan tujuan rencana aksi perubahan organisasi, Tujuan Jangka Menengah dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Meningkatnya kualitas penanganan Aduan Masyarakat di Kabupaten Kendal tentang pelanggaran Transtibum secara TEGAS (Tertib, Edukatif, Gesit, Akuntabel dan Santun) dan HUMANIS ;

✓ Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelayanan publik dan meningkatkan kinerja administratif dan Anggaran penunjang kinerja pelayanan ;

✓ Memberikan efek jera kepada pelanggar Trantibum untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan.

c. Tujuan Jangka Panjang :

Sesuai dengan tujuan rencana aksi perubahan organisasi dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, Tujuan Jangka Panjang dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

✓ Terwujudnya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat sehingga Investor bisa berinvestasi di Kabupaten Kendal;

✓ Mewujudkan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi, pelayanan publik, meningkatkan kinerja administratif dan Anggaran penunjang kinerja pelayanan.

✓ Terciptanya kondisi Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang kondusif.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengupayakan secara maksimal perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memlihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan keteriban umum dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat serta pengembangan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan HAM.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal selama Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB (70,55) capaian pada huruf BB (73,00) atau prosentase sebesar 103%.

2) Capaian kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang Dievaluasi pada capaian kinerja Tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan Tahun 2021, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu tingkat ketercapaian 100% artinya smua Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP seluruhnya telah tertangani atas pelanggarannya,

3) Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time) sampai dengan tahun 2023 Analisis Keberhasilan Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 343 kasus kebakaran dan 4 kasus tidak tercapai respon time dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam, Solusi yang dilakukan Penambahan sector damkar serta mobil operasional pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta sdm yg ada

4) Realisasi efisiensi anggaran diilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2023 terdapat efisiensi anggaran diilihat dari sisi penyerapan anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau 92,15 % dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,- Sehingga Tahun 2023 terdapat efisiensi Rp. 1.172.265.400,- atau 7,85%.

4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah :

1) Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja di setiap bidang agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui rapat pengendalian operasional kegiatan setiap bulannya, serta rakor evaluasi kinerja triwulan maupun semesteran dokumentasi kegiatan yang terpublikasi sebagaimana link berikut xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/

2) Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola SAKIP melalui Bintek, diklat baik melalui online/zoom meeting maupun class meeting untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP yang berkelanjutan, Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Bimtek bagi Pejabat Struktural serta seluruh penatausahaan keuangan pengampu ketercapaian indikator kinerja, kegiatan telah terpublikasi melalui portal resmi dengan alamat : xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ xxx.xx/XxxxxxxXxxxxxXxxxxx0Xxx0000

xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/XxXXX00XXXx/?xxxxxXXXx N3BxdnMydnJmOA==

3) Melaksanakan reviu dan penyempurnaan pohon kinerja dan cascading kinerja untuk menemukan strategi dan alternative solusi baru dalam mencapai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memastikan kualitas penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memperhatikan logical framework dan CSF sesuai PermenPAN RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, dan ketepatan waktu dalam publikasi dokumen perencanaan kinerja, Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian Pohon Kinerja dan Cascading sebagai link berikut xxxxx://xxx.xx/XxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx xxxxx://xxx.xx/XxxxxxxxxXxxxxxxxXxxxxx Namun tetap akan dilakukan reviu dan penyempurnaan setiap tahunnya atas pohon kinerja dan cascading kinerja dengan mencermati permasalahan dan tujuan/outcome yang akan dicapai.

4) Mengevaluasi tindak lanjut Rencana Aksi dari kinerja yang diperjanjikan maupun Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Reviu/Evaluasi yang telah dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan, Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui evaluasi tindak lanjut Rencana Aksi dari kinerja yang diperjanjikan maupun Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Reviu/Evaluasi yang telah dilaksanakan.

5) Guna perbaikan kriteria pada komponen pelaporan kinerja perlu meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah melalui pengembangan Inovasi (SPBE) sistem pemerintahan berbasis elektronik maupun inovasi (non SPBE), Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui adanya Proyek Perubahan (INOVASI) guna perbaikan kriteria pada komponen pelaporan kinerja diantaranya :

✓ Digitalisasi Pelaporan Hasil Kegiatan (Dilla Porii) Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal,