DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KABUPATEN SUMENEP 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( L Kj I P ) TAHUN 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA KABUPATEN SUMENEP 2019

LKjIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA – Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................

DAFTAR ISI .................................................................................................................

IKHTISAR EKSEKUTIF ..............................................................................................

Hal

i iii v

I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan .................................................................................................. 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 2

D. Struktur Organisasi ...................................................................................... 3

E. Standar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur ..................................... 4

II. PERENCANAAN KINERJA ................................................... 15

A. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan (Critical Succes Factors / CSF) .......... 15

B. Nilai-nilai Luhur Organisasi 16

C. Pernyataan Visi ........................................................................................... 17

D. Pernyataan Misi 17

X. Xxxxan dan Sasaran .................................................................................... 18

F. Strategi (Cara mencapai sasaran) 21

G. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ............................................................ 24

X. Xxxxxxx Anggaran Tahun 2018 ................................................................. 26

III. AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. 29

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................ 30

a. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan realisasi Kinerja Tahun

2018 ......................................................................................................... 30

b. Perbandingan antara Xxxxxisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 32

c. Perbandingan antara Target Xxxxx Xxxxxxx dengan Realisasi 2018 ........ 33

d. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi Tahun 2018 34

e. Analisis atas Effisiensi Penggunaan Sumber Daya 59

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 62

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................ 84

IV. PENUTUP ........................................................................................................... 89

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sumenep, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, untuk Tahun 2018 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang cukup berhasil.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari hambatan-hambatan

yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing- masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta

dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Darah Kabupaten Sumenep nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep, maka kedudukan dari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

2. Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program dan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

3. Perumusan dan persiapan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta menfasilitasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;

4. Pengoordinasian dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

5. Pelaksanaan evaluasi dan partisipasi program pemberdayaan masyarakat dan desa;

6. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bersama instansi terkait dalam rangka pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Xxxxxx.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi terdiri atas Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep mempunyai, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengembangan Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan

2. Seksi Pengembangan Kapasitas.

d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi; dan

2. Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa.

e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna, membawahi :

1. Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan

2. Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna.

f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :

1. Seksi Perangkat Desa;

2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa; dan

3. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. STANDAR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas : membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. perumusan dan penetapan pedoman, regulasi, standart, prosedur dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi terkait penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Xxxxxx

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas : merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;

Fungsi :

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;

b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan pembinaan ketatalaksanaan;

c. pengolahan, penganalisasn dan pemformulasian rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;

d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan dinas;

e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Membawahi :

1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan kepegawaian;

b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;

c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas;

d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Sub Bagian Program dan Perencanaan Tugas :

a. menyusun dan mengoordinasi program dan rencana kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;

b. melaksanakan penyusunan anggaran;

c. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;

d. melakukan pengelolaan data dan dokumen perencanaan serta pelaporan akuntabilitas kinerja; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Sub Bagian Keuangan Tugas :

a. menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas keuangan;

b. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pengembangan Masyarakat

Tugas : melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

Fungsi:

a. pengembangan masyarakat;

b. pengelolaan dan perumusan kebijakan program di bidang pengembangan masyarakat;

c. penetapan pedoman, regulasi, standart, dan prosedur dalam pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

d. pelaksanaan program dan evaluasi pembinaan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat;

e. penataan dan pemantapan data profil desa dan kelurahan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Tugas:

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pembinaan kelembagaan desa;

b. menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedur penguatan kelembagaan masyarakat

c. menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengontrolan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Pengembangan Kapasitas, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas;

b. menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedur Pengembangan Kapasitasmasyarakat;

c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pelestarian dan pendayagunaan potensi budaya, tradisi dan adat istiadat;

d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat desa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tugas : melaksanakan urusan Pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa serta partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

Fungsi:

a. perumusan kebijakan rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

c. penetapan pedoman, regulasi, standart, dan prosedur pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

d. pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, fasilitasi pembangunan desa, partisipasi dan keswadayaan masyarakat; dan

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tugas:

a. menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

b. menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedurpengembangan usaha ekonomi masyarakat

c. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penguatan lembaga usaha ekonomi masyarakatpedesaan;

d. melaksanakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Fasilitasi dan Partisipasi Masyarakat Desa, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas fasilitasidan partisipasi masyarakat desa;

b. menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedurfasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;

c. melakukan pembinaan dan evaluasi pendampingan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa;

d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi dan partisipasi masyarakat desa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

5. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Tugas : melaksanakan urusan pemasyarakatan dan pengembangan serta penerapan teknologi tepat guna;

Fungsi :

a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemasyarakatan dan pengembangan sertapenerapanteknologi tepat guna;

b. penetapan pedoman, regulasi, standart, dan prosedur dibidang pemasyarakatan dan pengembangan serta penerapan teknologi tepat guna

c. perumusan kebijakan teknis kegiatan dalam rangka pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna;

b. menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedur pemasyarakatan dan Pengembangan teknologi tepat guna;

c. melaksanakan pembinaan dan evaluasi pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna melalui pendampingan, penelitian, pengkajian, inovasi, ujicoba, fasilitasi dan pemetaan teknologi tepat guna serta pemetaan sumber daya alam;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Penerapan Teknologi Tepat Guna, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas penerapan teknologi tepat guna desa dan kelurahan dan menyusun pedoman, regulasi, standart, dan prosedur penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan serta pengembangan energi baru dan terbarukan;

b. melaksanakan pembinaan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan dan pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan energi baru dan terbarukan;

c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi terhadap penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan serta pengembangan energi kelistrikan,dan energi baru dan terbarukan daerah terpencil dan kepulauan

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi tepat guna; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Desa;

Fungsi :

a. penyusunan kebijakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan kekayaan aset desa;

b. penetapan pedoman, standart, regulasi dan prosedur pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan kekayaan aset desa ;

c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa serta administrasi dan kekayaan aset desa;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, administrasi dan kekayaan aset desa serta penggalian potensi pendapatan asli desa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Seksi Perangkat Desa, Tugas:

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas perangkat desa;

b. menyusun pedoman, standart, regulasi dan prosedur di bidang perangkat desa;

c. melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, serta melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengusulan, pencalonan, pemilihan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian aparatur pemerintahan desa;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Administrasi Pemerintahan Desa, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan desa;

b. menyusun pedoman, standart, dan prosedur di bidang administrasi pemerintahan desa;

c. melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola administrasi, data pokok desa dan penataan kewenangan desa;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, Tugas :

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan kekayaan aset desa;

b. menyusun pedoman, standart, dan prosedur di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aset desa;

c. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan desa dan kekayaan aset desa serta kerjasama desa;

d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keuangan dan kekayaan aset desa serta penggalian potensi sumber pendapatan asli desa; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

Peraturan Daerah Kab. Sumenep Nomor : 09 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Sumenep Nomor Nomor : 40 Tahun 2018

Seksi Penerapan TTG

Seksi Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna ( TTG )

Seksi Pengembangan Kapasitas

Seksi Pembinaan Kelembagaan

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Bidang Pengembangan Masyarakat

Seksi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa

Seksi Administrasi Pemerintahan Desa

Seksi Perangkat Desa

Seksi Fasilitasi dan Partisipasi

Masyarakat Desa

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumenep

Sub.Bag Keuangan

Sub.Bag. Program dan Perencanaan

Sub.Bag.

Umum, Kearsipan dan Kepegawaian

FUNGSIONAL UMUM

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

F. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2014-2019, terdapat permasalahan pembangunan dalam urusan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan tersebut antara lain :

a. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan masyarakat yang telah dilatih dan belum terakreditasinya pelatihan pemberdayaan masyarakat;

b. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat dengan program pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan;

c. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Dalam isu-isu strategis Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, juga terdapat permasalahan pembangunan yang terkait dalam urusan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain :

a. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep relatif tinggi/ tren meningkat;

b. Pembangunan infrastruktur yang belum optimal;

c. Tata pemerintahan yang belum efektif;

d. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang kurang optimal;

e. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang belum terpadu ;

Berdasarkan permasalahan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan di lingkup Kabupaten Sumenep tersebut mempunyai implikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tupoksinya, antara lain:

a. Belum optimalnya kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan;

b. Partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan di desa masih rendah;

c. Kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa atas pemanfaatan peralatan TTG dalam rangka pelestarian SDA belum optimal;

d. Kapasitas aparatur pemerintah desa di dalam tata administrasi pemerintahan masih lemah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat serta sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pebangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumenep 2016 -2021, maka prioritas yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa adalah memantapkan pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada TRIDAYA (pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan).

Sehubungan dengan itu, kompetensi dan kemampuan profesionalisme jajaran perlu untuk dibangun, agar mampu mewujudkan aparatur Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa yang menerapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan khususnya di Kabupaten Sumenep.

A. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL SUCCES FACTORS / CSF)

Faktor Penentu Keberhasilan (CSF) berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dan sekaligus merupakan prasyarat untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan :

1. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar waktu maupun antar fungsi

2. Pengembangan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

3. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diukur dengan indikator kinerja.

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan dalam mewujudkan kemandirian Masyarakat dan Desa.

B. NILAI – NILAI LUHUR ORGANISASI

Nilai-nilai luhur organisasi merupakan nilai-nilai yang dijadikan pegangan dan dijiwai oleh setiap anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar dapat berhasil dengan baik. Nilai-nilai luhur yang dipedomani Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah :

1. Musyawarah

2. Keharmonisan

3. Kerjasama

Musyawarah berarti dalam setiap penanganan atas permasalahan dan pengambilan keputusan diusahakan dengan cara musyawarah dan melibatkan setiap elemen dalam organisasi, sehingga bisa dicapai keputusan yang dapat diterima oleh semua golongan.

Keharmonisan berarti dengan menciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati dan koordinasi yang baik di Lingkungan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, diharapkan akan dapat mendorong terciptanya suasana yang harmonis di masyarakat.

Kerjasama berarti dalam melaksanakan setiap program dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, setiap pegawai Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep harus mengutamakan kerjasama yang baik agar tercipta koordinasi intern dan ekstern organisasi, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

C. PERNYATAAN VISI

Memperhatikan visi Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

“(SUPER MANTAP)”

Hal ini sangat sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat.

Kata mandiri disini bermakna suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasar

2. Melakukan usaha produktif

3. Menjangkau dan mengakses sumber daya sosial ekonomi,

4. Menentukan nasib sendiri, tidak tergantung dari pihak lain, dan

5. Terbebas dari mental dan budaya miskin serta mempunyai martabat dan harga diri.

D. PERNYATAAN MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

⮚ Rumusan Misi

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan;

2) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan;

3) Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi;

4) Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;

5) Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan;

6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat;

Dari enam misi tersebut , Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep terdapat pada:

⮚ Misi kedua yaitu : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”

⮚ Misi kelima yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan”.

E. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi, ditetapkan suatu tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dapat mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan dan program dalam rangka merealisasikan misi sebagai berikut :

1. Tujuan Misi 2 :

“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan”

2. Tujuan Misi 5 :

“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Desa”

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.

Sasaran tersebut merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran yang mendukung pada Misi Kedua adalah “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman /Perumahan secara memadai” sedangkan untuk Misi Kelima adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ketahanan Lingkungan (ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep untuk Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep

⮚ Tujuan

Dengan memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Sumenep, berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep adalah Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman /Perumahan secara memadai

2. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial

⮚ Sasaran

Selanjutnya mengenai gambaran sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan

2. Meningkatnya Kualitas Ekonomi, Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun
				2016	0000	0000	0000	0000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman /Perumahan secara memadai	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/p erumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Rasio Elektrifikasi	54.47%	56.47%	58.47%	60.47%	62.47%
2.	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Meningkat nya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyara kat	1. Jumlah Posyantek yang berfungsi	8 Posyantek	5 Posyantek	5 Posyantek	5 Posyantek	4 Posyantek
			2. Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	24 Lembaga	34 Lembaga	44 Lembaga	54 Lembaga	64 Lembaga
			3. Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	55,63%	46,64%	42.20%	38,40%	34,25%
		2 Meningkat nya tatalaksa na pemerinta han desa yang baik	1. Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0.1 %	0.15 %	0.2%	0.2%	0.2%
			2. % Desa yang tertib Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun
				2016	0000	0000	0000	0000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman /Perumahan secara memadai	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/p erumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Rasio Elektrifikasi	54.47%	56.47%	58.47%	60.47%	62.47%
			3. Jumlah Desa Sejahtera	27 Desa	54 Desa	81 Desa	108 Desa	135 Desa
			4. Jumlah BUMDes	27 BUMDes	54 BUMDes	81 BUMDes	108 BUMDes	135 BUMDes

F. STRATEGI (CARA MENCAPAI SASARAN)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, telah dirumuskan strategi untuk mencapainya selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan menetapkan kebijakan dan program.

Selanjutnya strategi Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan Infrastruktur Kelistrikan kawasan pemukiman/perumahan daratan dan kepulauan

2. Memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang ada serta meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Sedangkan langkah Kebijakan dan Program yang akan di tempuh Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan

1. Pemenuhan Energi Kelistrikan dan Pengembangan Energi Terbarukan Kawasan Permukin/Perumahan Terpencil dan Kepulauan

2. Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui :

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Basic Need Approach).

b. Pengembangan Partisipasi, Keswadayaan & Kamandirian Masyarakat (Self Realiance Approach).

c. Pengorganisasi & Pelembagaan Masyarakat (Community Based Organizations Approach).

d. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Rural Community Approach).

e. Pengelolaan Lintas Sektor dan Program Masyarakat (Cross Sectoral And Programmes Approach).

f. Pengembangan Ekonomi Rakyat (Prosperity Approach).

g. Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat

1. Program dan Kegiatan

Keberhasilan pelaksanaan Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, ditentukan oleh kegiatan nyata yang terprogram secara sistematis dan terpadu. Program adalah kumpulan dari berbagai kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran 2016 sampai dengan tahun 2021 yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep telah merumuskan kebijakan dan programnya sebagai berikut :

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

x. Xxnyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan makanan dan minuman

x. Xxxxx-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

x. Xxnyusunan Penetapan Kinerja

d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e. Penyusunan Rencana Kerja Xxx Xxxxxxan SKPD

5) Program Peningkatan Informasi Pembangunan

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

6) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat

b. Gelar Teknologi Tepat Guna

x. Xxxxx Xxxxx

d. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

e. Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna

f. Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa

g. Pilot Proyek Desa Membangun

h. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

i. Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan

j. Sosialisasi Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

k. Pemetaan dan Inventarisasi Potensi SDA, Peralatan TTG dan Produk Potensi Unggulan Desa Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

x. Xxxberian Penghargaan Bagi Tokoh Berprestasi (Sumenep Award)

7) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Kegiatan :

a. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

b. Mediasi MoU BUMDes dengan BUMN

c. Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES)

8) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan :

a. Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

9) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Kegiatan :

a. Sinkronisasi Dokumen APBDes

b. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APBDes

d. Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

3. PERENCANAAN DAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan dan perjanjian kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. selama kurun waktu 1 (satu) dengan memperhitungkan lingkungan yang selalu berubah dan pengaruhnya terhadap organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2018 ini.

Sasaran Strategis, Xxxxxxxxx Xxxxxxx dan Perjanian Kinerja (Penetapan Kinerja tahun 2018, disajikan pada table berikut ini :

Tabel I: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Perjanian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMENEP

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Rasio Elektrifikasi	58.47%

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	1. Rasio Elektrifikasi	58.47%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyarakat	2. Jumlah Posyantek yang berfungsi	5 Posyantek
		3. Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	187 Lembaga
		4. Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	42,20%
2.	Meningkatnya tata laksana pemerintahan desa yang baik	1. Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	0.20 %
		2. % Desa yang tertib Administrasi	100%
		3. Jumlah Desa Sejahtera	81 Desa
		4. Jumlah BUMDes	81 BUMDes

4. XXXXXXX ANGGARAN TAHUN 2018

Rincian kebijakan belanja untuk APBD Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan prinsip-prinsip umum.

Sumber Dana/Anggaran pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Sumber Dana APBD Kabupaten Sumenep

Alokasi anggaran yang dikelola pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep yang berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

⮚ Belanja Tak Langsung ( Belanja Pegawai )

Anggaran = Rp. 2.725.026.235,00

⮚ Belanja Langsung

Anggaran = Rp. 00.000.000.000,00

⮚ Belanja Bantuan Sosial

Anggaran = Rp. 185.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018

NO.	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	4	5
	BELANJA DAERAH	00.000.000.000,00
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.910.026.253,00
1	Belanja Pegawai	2.725.026.253,00
2	Bantuan Sosial	185.000.000,00
II.	BELANJA LANGSUNG	00.000.000.000,00
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	463.137.400,00
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.140.000,00
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	124.500.000,00
c.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.214.000,00
d.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.450.000,00
e.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	47.900.000,00
x.	Xxnyediaan alat tulis kantor	33.504.400,00
g.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.150.000,00
h.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.175.000,00
i.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	28.800.000,00
x.	Xxnyediaan makanan dan minuman	46.200.000,00
x.	Xxxxx-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	121.109.000,00
x.	Xxxxx-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	22.995.000,00
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	147.823.000,00
a.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.371.000,00
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96.952.000,00
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.500.000,00
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19.550.000,00
a.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4.350.000,00
b.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.300.000,00
x.	Xxnyusunan Penetapan Kinerja	3.300.000,00
d.	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.300.000,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	4	5
e.	Penyusunan Rencana Kerja Xxx Xxxxxxan SKPD	7.300.000,00
4.	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	44.305.000,00
a.	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	44.305.000,00
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	00.000.000.000,00
a.	Gelar Teknologi Tepat Guna	70.000.000,00
x.	Xxxxx Matra	91.793.950,00
c.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	10.000.000,00
d.	Pengembangan Inovasi Teknologi Tepat Guna	35.800.000,00
e.	Fasilitasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa	405.740.500,00
f.	Pilot Proyek Desa Membangun	50.000.000,00
g.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1.167.992.000,00
h.	Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepulauan	00.000.000.000,00
i.	Sosialisasi Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	100.000.000,00
j.	Pemetaan dan Inventarisasi Potensi SDA, Peralatan TTG dan Produk Potensi Unggulan Desa Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi	104.200.000,00
k.	Pemberian Penghargaan Bagi Tokoh Berprestasi (Sumenep Award)	300.000.000,00
6.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	413.282.750,00
a.	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	267.282.750,00
b.	Mediasi MoU BUMDes dengan BUMN	71.000.000,00
c.	Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES)	75.000.000,00
7.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	151.799.000,00
a.	Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	151.799.000,00
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	787.481.000,00
a.	Sinkronisasi Dokumen APBDes	94.000.000,00
b.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	388.481.000,00
c.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan APBDes	105.000.000,00
d.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)	200.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian kegiatan pada pencapaian tujuan.

Tolok ukur atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya melalui pengukuran yang seobyektif mungkin. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, akan tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan sipemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Pengukuran kinerja dipergunakan untuk penilian atas keberhasilan/kegagalan pelaku kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan dana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi.

Oleh karena itu, bahwa setiap pejabat birokrasi publk wajib untuk menyusun akuntabilitas atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibidang pemerintahan dan pembangunan. Pengukuran kinerja ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban kepada publik dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja ini mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordilan sebagai berikut ;

NO.	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1.	Nilai > 75	Baik
2.	Nilai 65 – 75	Sedang
3.	Nilai 55 – 65	Kurang
4.	Nilai < 55	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performance masing-masing bidang yang merupakan entry point untuk pengendalian fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2018. Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan pada lampiran.

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target; lebih besar dari target atau melebihi target; sama dengan realisasi Tahun 2018 atau mencapai target; dan lebih besar dari realisasi Tahun 2018 atau melebihi target. Namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pada Tahun 2018 ini, atau tingkat capaiannya kurang dari target maupun tingkat capaiannya lebih kecil dari realisasi yang telah dicapai Tahun 2018.

Terhadap hal tersebut, kami telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja berikut ini.

a. Perbandingan antara target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018.

Untuk mengetahui presentase pencapaian rencana tingkat capaian setiap indikator sasaran, maka telah dilakukan pengukuran pencapaian sasaran melalui indikator-indikator setiap sasaran (output, outcome). Setiap kelompok indikator tersebut telah dibuat indikator masing-masing. Selanjutnya setiap indikator telah ditetapkan rencana tingkat capaian (target) realisasi dan presentase pencapaian rencana tingkat capaian. Secara garis besar dapat kami jelaskan kinerja rata-rata dari semua sasaran yang terdapat pada setiap program selama tahun 2018.

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2010 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas sebagai berikut :

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”

Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan”.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman

/Perumahan secara memadai”.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2018
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Sarana Kelistrikan Kawasan Permukiman/perumahan Terpencil dan Kepulauan	1 Rasio Elektrifikasi	%	58.47	58,40	99,88

b) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 5 : “Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan “.

Tujuan 1 : “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Desa”.

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2018
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya Kualitas Ekonomi,	1 Jumlah Posyantek yang berfungsi	Posyantek	5	1	20%

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TAHUN 2018
			Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Sosial, dan Pelayanan Dasar Masyarakat	Jumlah LPM (Lembaga 2 Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Lembaga	187	187	100%
		Jumlah KPM (Kader 3 Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	%	42.20	53,29	126,28%
2	Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik	1 Jumlah Desa Sejahtera	Desa	81	-	-
		2 % Desa yang tertib Administrasi	%	100	60	60%
		Persentase Peningkatan 3 Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	%	0,20	0,15	75%
		4 Jumlah BUMDes	Desa	81	82	101,23

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”

Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan”.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman

/Perumahan secara memadai”.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
				Tahun 2017	Tahun 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana dan Prasarana Dasar Masyara kat	1 Rasio Elektrifikasi	58.47	55,49	58,40%

b) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 5 : “Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan “.

Tujuan 1 : “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Desa”.

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
					Tahun 2017	Tahun 2018
-1	-2	-3		-4	-5	-6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Ekonomi, Sarana	1	Jumlah Posyantek yang berfungsi	5 Posyantek	0	1
	dan Prasarana Dasar Masyara kat
		2	Jumlah LPM (Lembaga	187 Lemba- ga	187	187
			Pemberdayaan
			Masyarakat) yang
			aktif
		3	Jumlah KPM (Kader	42.20	53,29	53,29
			Pemberdayaan
			Masyarakat) yang
			aktif
2	Meningkatnya tatalaksana pemerintahan desa yang baik	1	Jumlah Desa Sejahtera	81 Desa	-	-
		2	% Desa yang tertib Administrasi	100 %	60	60
		3	Persentase	0,20 %	0,15	0,15
			Peningkatan Dana
			Keswadayaan
			Masyarakat dalam
			Pembangunan Desa
		4	Jumlah BUMDes	81 Desa	56	82

c. Perbandingan antara Target Akhir Renstra dengan Realisasi Tahun 2018.

a) Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

Misi 2 : “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan”

Tujuan 2 : “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Daratan dan Kepulauan”.

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasana Pemukiman

/Perumahan secara memadai”.

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	1 Rasio Elektrifikasi	%	64,47	58,40	60,70%

b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Misi 5 : “Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan “.

Tujuan 1 : “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat dan Desa”.

Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Ketahanan Lingkungan (Ekologi), Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Sosial”.

No.	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Th. 2018	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	1 Jumlah Desa Sejahtera	Desa	135	-	-
	2 % Desa yang tertib Administrasi	%	100	60	60
	3 Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	%	0,2	0,15	75
	4 Jumlah BUMDes	Desa	135	82	60,74
	5 Jumlah Posyantek yang berfungsi	Posyan- tek	27	1	3,70
	6 Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	Lemba- ga	334	187	55,99
	7 Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif	%	100	53,29	53,29

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Sebagai aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu sebagaimana

dimaklumi bahwa peraturan perundang-undangan seringkali mengalami perubahan yang sangat cepat, yang ada masih belum sepenuhnya dikuasai aparat pelaksana bahkan belum sempat disosialisasikan telah muncul ketentuan lain yang merupakan perubahan dan revisi. Sehingga hal itu berpengaruh sangat signifikan terdapat mekanisme dan alur penyelesaian tugas, belum lagi bayangan kesalahan dari aspek hukum yang akan ditimpakan pada aparat pelaksana.

Proses PAK yang mendekati Akhir anggaran sehingga berpengaruh signifikan terhadap tahapan ketepatan waktu penyelesaian program dan kegiatan.

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka hasilnya harus terukur. Namun yang menjadi persoalan hingga saat ini adalah sinkronisasi terhadap data base, seringkali terjadi perbedaan dan ketidaksamaan data dasar yang dijadikan acuan dalam suatu program/ kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Energi dan Sumber Alam

1) Rasio Elektrifikasi

Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Kelistrikan ini untuk mencapai indikator diperoleh rata-rata pencapaian sebesar 99,88%, pencapaian ini didasarkan pada target lokasi yang dijadikan sasaran kegiatan untuk mendapatkan listrik diantaranya pembangunan Jaringan Listrik, Desa Billapora Barat Kecamatan Ganding, Desa Kangayan Kecamatan Kangayan, Desa Sonok Kecamatan Nonggunong, Desa Bekiyong Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Pordapor Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Lombang Kecamatan Giligenting, Desa Banbaru Kecamatan Giligenting, Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting dan Desa Jate Kecamatan Giligenting, sehingga diperoleh hasil tingkat capaian sasaran adalah baik, bertambahnya desa yang mendapatkan listrik didukung kegiatan antara lain Operasional Pembinaan Kelistrikan Daerah Terpencil dan Kepuluan.

2. Bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Jumlah Desa Sejahtera

Untuk mewujudkan desa sejahtera, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 6 tentang Desa atau sering disebut UU Desa. UU ini memberikan kesempatan bagai desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desa-lah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan untuk lebih maju dan sejahtera.

Program-program desa harus dimusyawarahkan agar sesuai dengan kebutuhkan masyarakat, baik itu dalam peningkatan kwalitas pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar, ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Semuanya itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat rencana kegiatan dan penggunaan atau RKP Desa.

Pelaksanaan Desa Sejahtera di Kabupaten Sumenep meliputi 4 aspek utama diantaranya :

(1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan)

(2) Pemenuhan / pembangunan sarana dan prasarana

(3) Pengembangan potensi ekonomi lokal

(4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Tahun 2018 indikator Desa Sejahtera pada 81 Desa belum terlaksana sejalan dengan perubahan RPJM Kabupaten Sumenep sehingga konsep tersebut belum bisa terlaksana, Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 yaitu 81 Desa, Capaian Kinerjanya tidak dapat terukur.

2) Persentase Desa yang Tertib Administrasi

Indikator kinerja sasaran Desa yang tertib Administrasi difokuskan kepada desa yang menyampaikan Laporan (RPJMDes, RKPDes, APBDes dan LPD).

Pada tahun 2018 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) hanya 60% desa yang melakukan Adminstrasi secara tertib dan Akuntabel. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan desa (Aparatur Desa) masih memiliki keterbatasan SDM.

Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2018 maka capaian kinerjanya adalah 60% atau dengan predikat sedang.

3) Persentase Peningkatan Dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Indikator kinerja sasaran Peningkatan dana Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa difokuskan pada Jumlah Pendapatan Asli Desa.

Pada tahun 2018 dari desa yang ada di kabupaten Sumenep (330 Desa) untuk Pendapatan Asli desa ditargetkan sebesar 0,15% atau rata-rata sebesar Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00 maka jika dibandingkan dengan realisasi sebesar 0.20% capaian kinerjanya adalah 75% atau dengan predikat Baik. Hal ini berdasarkan APBDes yang disampaikan rata-rata desa memiliki PAD sebesar Rp. 1.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000,00.

4) Jumlah BUMDes

Salah satu aspek utama dalam Desa Sejahtera adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan indikator sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu dengan membentuk Badan usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam pengembangan ekonomi lokal di pedesaan.

Pada tahun 2018 Jumlah BUMDes yang terbentuk sebanyak 237 Bumdes akan tetapi yang aktif baru 82 BUMDes. Target yang akan dicapai dalam pembentukan BUMDes dan aktif adalah 81 Desa, dengan realisasi yang dicapai adalah 82 Desa atau Capaian kinerjanya adalah 101,23%. atau dengan predikat Baik

DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)/BUMADES

Periode : Desember 2018

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
1.	KOTA SUMENEP	3	9	2	1	0
1.	KOLOR	1	-	1	-	-	Kurma Ajwa	1. Toko Sembako 2. Mini Cafe 3. Agen BRI Link	28 Juni 2018	4 Tahun 2018
2.	PABIAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARENGAN DAYA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	KACONGAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	PABERASAN	-	1	-	-	-	Ajeng Rara	(1) SP, (2) Kelengkapan Ternak Burung (3) BRILink	-	-
6.	PARSANGA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	BANGKAL	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	KEBUNAN	1	-	1	-	-	Merak	(1) Unit SP, (2) Hippam, (3) Sewa Sound	09 - 04 - 2016	5 Tahun 2016
9.	PAMOLOKAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
10.	PANGARANGAN	1	-	-	1	-	Sehati	(1). SP (2). Sewa Terop/Alat Pesta	23 - 06 - 2017	188/04/435.301.112/ 2017
11.	PANDIAN	-	1	-	-	-
12.	KEBUNAGUNG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	KALIANGET	5	2	4	1	0	Jumlah :
1.	PINGGIRPAPAS	-	1	-	-	-
2.	KARANGANYAR	1	-	1	-	-	Mapan	(1) Jasa, (2) Perdagangan, (3) Bengkel/servis (4) BRILink	23 - 07 - 2015	-
3.	MARENGAN LAOK	1	-	1	-	-	Permata	(1) USP (2) Agen BRILink	15 - 06 - 2015	04 tahun 2015
4.	KARTASADA	1	-	1	-	-	Krisna	(1) USP, (2) Persewaan alat2 pesta	19 - 08 - 2015	04 tahun 2015
5.	KALIMOOK	1	-	-	1	-	Sejahtera	(1) USP, (2) Persewaan, (3) Perdagangan	09-01-2018	04 tahun 2015
6.	KALIANGET BARAT	1	-	1	-	-	Setia Makmur	(1) Ternak Ayam Potong (2) Penguatan Modal Usaha	09 - 10 - 2017	-
7.	KALIANGET TIMUR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	MANDING	4	7	1	3	0	Jumlah :
1.	KASENGAN	1		1	-	-	Kasengan Maju	(1) Ternak sapi (2) Krupuk poli (3) Catering	30 - 07 - 2016	03 Tahun 2016
2.	LALANGON	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	TENONAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	LANJUK	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	GADDING	1		-	1	-	Gadding	-	24 - 06 - 2009	.04 Tahun 2009
6.	GIRING	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	GUNUNG KEMBAR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	JABA’AN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	MANDING LAOK	1	-	-	1	-	Putra Harapan	-	21 - 12 - 2016	08 Tahun 2015
10.	MANDING TIMUR	1	-	-	1	-	Putri Tunggal	-	28 - 12 - 2015	12 Tahun 2015
11.	MANDING DAYA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	TALANGO	2	6	2	0	0	Jumlah :
1.	TALANGO	1		1	-	-	Makmur Jaya	(1) Simpan Pinjam (2) Sablon Kaos (3) Agen LPG 3 Kg	26-12-2017	04 Tahun 2017
2.	PADIKE	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	CABBIYA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	ESSANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	KOMBANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	POTERAN	-	1	-	-	-	Tunas Bangsa	-	-	-
7.	PALASA	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
8.	GAPURANA	1	-	1	-	-	Gapurana Jaya	(1) Vidio shoting (2) Sewa alat-alat pesta	29-12-2017	05 Tahun2015
5.	BLUTO	8	12	7	1	0	Jumlah :
1.	XXXXX XXXXXXX	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	KAPEDI	1	-	1	-	-	Al - Kharomah	(1) Selip Batu	18 - 08 - 2017	01 Tahun 2017
3.	PAKANDANGAN BARAT	1	-	1	-	-	Makmur Bersama	(1) Xxxx xxxx ikan lele	23-08-2017	Nomor 1 Tahun 2017
4.	PAKANDANGAN TENGAH	1	-	1	-	-	Bina Sejahtera	(1) Simpan Pinjam	23-08-2017	Nomor 3 Tahun 2017
5.	PAKANDANGAN SANGRA	1	-	1	-	-	Bungan Indah	(1) Simpan Pinjam	14-12-2017	-
6.	AENG DAKE	1	-	-	1	-	Xxxxxx Xxxx	-	15-09-2018	-
7.	AENG BAJA KENEK	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	BLUTO	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	LOBUK	1	-	1	-	-	Pelangi Nusantara	(1) Mengelola mini cafe (2) Usaha Teri Crispy (3) BRILink	14 - 12 - 2017	04 Tahun 2017
10.	BUMBUNGAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	MASARAN	1	-	1	-	-	Barokah	(1) Penggilingan Jagung (2) Simpan Pinjam (3) BRILink	21/09/2018	Nomor 5 Tahun 2018
12.	PALONGAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13.	AENG BAJA RAJA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	KARANG CAMPAKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15.	SERA BARAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16.	SERA TENGAH	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	SERA TIMUR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18.	GINGGING	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19.	ERRABU	1		1	-	-	Sumber Surya	1. Simpan Pinjam 2.Photocopy 3. BRIlink	02 - 02 - 2016	188/ 01/435.405.019/201 6
20.	GILANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	SARONGGI	14	0	7	7	0	Jumlah :
1.	PAGAR BATU	1	-	1	-	-	Harapan bahari	(1) USP, (2) Penguatan modal, (3) Agen 46	21 - 07 - 2017	11 Tahun 2017
2.	TANJUNG	1	-	1	-	-	Mutiara Tanjung	(1) Xxxxx XXX (2) Agen BRILink	-	02 Tahun 2017
3.	KEBUNDADAP TIMUR	1	-	-	1	-	Pasopati	(1) Unit SP	27 - 05 - 2015	05 Tahun 2015
4.	LANGSAR	1	-	-	1	-	Barokah Jaya	(1) Xxxxx Xxxxxx	26 - 08 - 2017	02 Tahun 2017
5.	KEBUNDADAP BARAT	1	-	1	-	-	Ratu	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	07 - 07 - 2015	3 Tahun 2015
6.	SAROKA	1	-	-	1	-	xxxxx xxxx	Unit SP	14 - 09 - 2017	-
7.	TANAHMERAH	1	-	1	-	-	Rampak Naong	(1) USP, (2) Air Bersih, (3) Lapangan Lomba Burung kicau	30 - 10 - 2017	3 Tahun 2017
8.	NAMBAKOR	1	-	-	1	-	Gajah Mada	(1) USP, (2) Industri Garam, (3) Gabah, (4) Ikan	23 - 08 - 2017	-

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
9.	SARONGGI	1	-	1	-	-	Kermata	(1) USP, (2) Pariwisata, (3) Perdagangan, (4) BRILink (5) Persewaan, (6) Konfeksi	30 - 08 - 2017	03 Tahun 2017
10.	MUANGAN	1	-	1	-	-	Graha Artha Mandiri	(1) USP, (2) Hippam (3) Penggemukan Sapi	20-07-2017	05 Tahun 2017
11.	JULUK	1	-	-	1	-	Anugerah Jaya	1. unit SP	15 - 05 - 2015	02 Tahun 2015
12.	AENGTONGTONG	1	-	-	1	-	Pusaka Agung	(1) USP, (2) Pembiayaan	-	03 Tahun 2017
13.	TALANG	1	-	1	-	-	Naga Merah	(1) USP, (2) Pembiayaan/Pengadaian	21 - 07 - 2015	03 Tahun 2016
14.	KAMBINGAN TIMUR	1	-	-	1	-	Sejuta Dinar		22 - 07 - 2015	03 Tahun 2017
7.	LENTENG	16	4	4	12	0	Jumlah :
1.	MONCEK BARAT	1	-	-	1	-	Baru Muncul	-	21 - 07 - 2015	04 Tahun 2015
2.	MONCEK TENGAH	1	-	1	-	-	Mandiri	(1) Jual Beli Hssil Pertanian (2) BRILink	22 - 07 - 2015	05 Tahun 2015
3.	MONCEK TIMUR	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4.	BANARESEP TIMUR	1	-	1	-	-	Kurnia Bantim	(1) Distriburor LPG	27-10-2017	18 Tahun 2017
5.	TAROGAN	1	-	1	-	-	Bintang Harapan	(1) Distributor LPG	01/09/2018	12 Tahun 2016
6.	KAMBINGAN BARAT	1	-	-	1	-	Mahkota	(1) Toko ATK dan Fotocopy	29-07-2015	02 Tahun 2015
7.	POREH	1	-	-	1	-	-	(1) Pengadaan Bibit Pertanian	-	-
8.	LENTENG TIMUR	-	1	-	-	-		-
9.	LEMBUNG TIMUR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	LENTENG BARAT	1	-	1	-	-	Tarebung	(1) SP	20 - 07 - 2015	03 Tahun 2015
11.	BANARESEP BARAT	1	-	-	1	-	Mawar	-	23 - 07 - 2015	04 Tahun 2015
12.	BILLAPORA REBBA	1	-	-	1	-	Garuda	(1) Distributor Air Kemasan (2) LPG (3) BRILink	25-03-2018	05 Tahun 2018
13.	LEMBUNG BARAT	1	-	-	1	-	Xxxxx Xxxxxx	(1) SP (2) Ternak Puyuh (3) Agen LPG	12 - 04 - 2018	07 Tahun 2018
14.	XXXXX XXXX	1	-	-	1	-	-	(1) Pengepul Kapuk (2) Produksi Kasur Kapuk	-	-
15.	XXXXX XXXX	1	-	-	1	-	As Salam	(1) Toko Sembako	07 - 08 - 2015	02 Tahun 2015
16.	DARAMISTA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	JAMBU	1	-	-	1	-	Jamb	-	09 - 07 - 2015	01 Tahun 2015
18.	CANGKRENG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19.	MEDDELAN	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20.	SENDIR	1	-	-	1	-	Sumber Rejeki	(1) Penggemukan Sapi	01-09-2018	-
8.	GILIGENTING	8	0	6	2	0	Jumlah :
1.	GALIS	1	-	1	-	-	Xxxxx Xxxxxx	(1) USP, (2) Toko Sembako	20 - 03 - 2017	06 Tahun 2017
2.	GEDUGAN	1	-	-	1	-	Mawar Merah	(1) USP	21 - 03 - 2017	03 Tahun 2017
3.	BRINGSANG	1	-	1	-	-	Serunai Jingga	(1) USP, (2) Toko Sembako (3) Agen BRILink	27 - 12 - 2016	03 Tahun 2017

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
4.	AENGANYAR	1	-	1	-	-	Fajar Rembulan	(1) USP, (2) Bank Sampah, (3) Produk Unggulan Desa	10 - 10 - 2016	04 Tahun 2016
5.	LOMBANG	1	-	-	1	-	Cahaya Lombang	(1) USP, (2)Toko Sembako	30 - 11 - 2015	10 Tahun 2015
6.	JATE	1	-	1	-	-	Sejati Sejahtera	(1) USP, (2) Toko Sembako	15 - 03 - 2017	05 Tahun 2017
7.	BANBARU	1	-	1	-	-	SUMBER REJEKI	(1) USP, (2) Toko Sembako	20 - 03 - 2017	04 Tahun 2017
8.	BANMALENG	1	-	1	-	-	Sumber Sejahtera	(1) Toko Sembako/Warung Desa.	13 - 03 - 2017	01 Tahun 2017
9.	GULUK-GULUK	3	9	1	2	0	Jumlah :
1.	BAKEONG	1	-	-	1	-	Bakiong Mandiri	(1) Pengelolaan hasil Pertaninan (2) Usaha Batik Tulis (3) Catering	08-08-2018	-
2.	PAYUDAN DUNDANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	PORDAPOR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	GULUK-GULUK	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	KETAWANG LAOK	1	-	1	-	-	Maju Jaya	(1) Mesin Pemecah Batu (2) Agen BRILink	19 - 08 - 2015	02 Tahun 2015
6.	PANANGGUNGAN	1	-	-	1	-	Putri Kencana	(1) USP (2) Agen BRILink	20 - 08 - 2015	02 Tahun 2015
7.	BRAGUNG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	TAMBUKO	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9.	PAYUDAN NANGGER	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	XXXXXXX XXXXXXX	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	PAYUDAN KARANGSOKON	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12.	BATUAMPAR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	GANDING	12	2	4	8	0	Jumlah :
1.	BATAAL BARAT	1	-	1	-	-	Bataal Barat	(1) Unit SP	15 - 07 - 2017	Nomor 15 Tahun 2015
2.	BATAAL TIMUR	1	-	1	-	-	Sumber Makmur	(1) Jual Beli hasil pertanian (2) Cuci Motor	12-12-2016	Nomor 06 tahun 2017
3.	ROMBIYA BARAT	1	-	1	-	-	Kencana	(1) Persewaan Sound sistem dan alat Pesta (1) BRILink	05 - 06 - 2017	Nomor 01 Tahun 2017
4.	ROMBIYA TIMUR	1	-	-	1	-	Purnama	1. Unit SP 2. Agen BRILink	12 - 12 - 2016	Nomor 11 Tahun 2016
5.	TALAGA	1	-	-	1	-	Berkah	Unit SP	08 - 12 - 2015	Nomor 3 Tahun 2015
6.	BILLAPORA BARAT	1	-	-	1	-	Harapan	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	14 - 03 - 2017	Nomor 3 Tahun 2017
7.	BILLAPORA TIMUR	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.	GANDING	1	-	-	1	-	Wangi	(1) Irigasi Pertanian (2) BRILink	15 - 06 - 2015	Nomor 2 Tahun 2015
9.	GADU TIMUR	1	-	-	1	-	Al-Muslimin	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	11 - 07 - 2017	Nomor 4 Tahun 2017
10.	GADU BARAT	1	-	-	1	-	Berkah	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	08 - 09 - 2016	Nomor 05 Tahun 2016

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
11.	KETAWANG LARANGAN	1	-	1	-	-	Harapan Jaya	(1) Peternakan Sapi (2) Distributor Sembako dan Kebutuhan Pokok (3) Agen BRIlink	14 - 07 - 2016	Nomor 3 Tahun 2016
12.	KETAWANG PAREBAAN	1	-	-	1	-	Setia Jaya	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	07 - 03 - 2016	Nomor 2 Tahun 2016
13.	XXXXXXXX XXXXXXX	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	XXXXXXXX XXXXX	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11.	PRAGAAN	13	1	10	3	0	Jumlah :
1.	KADUARA TIMUR	1	-	1	-	-	Gema Bangsa	(1) 2 Unit Bengkel Sepeda Motor (2) Simpan Pijam (3) Kios Tani (4) Suting Vidio (5) BRILink	30 - 04 - 2017	03 Tahun 2017
2.	SENDANG	1	-	1	-	-	Amanah	(1) Budidaya Udang	05 - 05 - 2017	04 Tahun 2017
3.	ROMBASAN	1	-	1	-	-	Cahaya Lestari	(1) USP, (2) Produksi air minum, (3) Pertanian, (4) Modal Usaha (5) Kerjasama Usaha	09 - 09 - 2015	04 Tahun 2015
4.	SENTOL LAOK	1	-	1	-	-	Sentol Makmur	(1) USP, (2) Produksi air minum kemasan, (3) Hippa Tirta Mandiri	09 - 06 - 2017	04 Tahun 2017
5.	LARANGAN PERRENG	1	-	-	1	-	Mitra Utama	(1) Pangkalan LPG (2) Toko Sembako	04 - 01 - 2017	01 Tahun 2017
6.	SENTOL DAYA	1	-	1	-	-	Permata	(1) USP, (2) Agen BRILink	29 - 05 - 2017	04 Tahun 2017
7.	PAKAMBAN DAYA	1	-	1	-	-	Barokah	(1) USP, , (2) Toko Sembako (3) Pangkalan LPG (4) Agen BRILink	07 - 10 - 2015	04 Tahun 2015
8.	PAKAMBAN LAOK	1	-	1	-	-	Barokah	(1) Jasa Catering, (2) Agen BRILink (3) Perdagangan, (4) Pertanian	07 - 07 - 2017	04 Tahun 207
9.	JADDUNG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	PRAGAAN LAOK	1		1	-	-	Taresnah	(1) USP, (2) Produksi Garam (3) Agen BRILink	12 - 10 - 2015	04 Tahun 2015
11.	PRAGAAN DAYA	1	-	-	1	-	Prada Sejahtera	(1) USP	06 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
12.	PRENDUAN	1	-	1	-	-	Merpati	(1) Produsen Rengginang, (2) Retail Makanan Ringan, (3) Cattering, (4) Penyedian Air bersih, (5) Agen Pembayaran BNI, (6) AMDK, (7) USP, (8) Terminal bongkar pasang	02 - 09 - 2015	03 Tahun 2015
13.	AENG PANAS	1	-	-	1	-	Permata	(1) USP, (2) Toko Pracangan	04 - 05 - 2015	04 Tahun 2015
14.	KARDULUK	1	-	1	-	-	Karya Lestari	(1) USP, (2) Pengadaan air bersih, (3) Perdagangan (sembako) (4) Agen BRILink	16 - 05 - 2015	04 Tahun 2015
12.	AMBUNTEN	15	0	4	11	0	Jumlah :

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
1.	AMBUNTEN BARAT	1	-	-	1	-	Pemuda Harapan	(1) Xxxxx Xxxx Xxxxxx	03 - 09 - 2015	01 Tahun 2015
2.	AMBUNTEN TENGAH	1	-	1	-	-	Xxxxxx Xxxxxx	(1) Xxxxx Xxxx Xxxxxx	21- 08 - 2015	01 Tahun 2015
3.	AMBUNTEN TIMUR	1	-	-	1	-	Putra Bahari	-	09 - 08 - 2015	01 Tahun 2015
4.	TAMBAAGUNG BARAT	1	-	-	1	-	Bunga Desa	(1) Usaha Ayam Potong	03 - 06 - 2015	01 Tahun 2015
5.	TAMBAAGUNG TENGAH	1	-	-	1	-	Mahkota Raja	-	24- 08 - 2015	01 Tahun 2015
6.	TAMBAAGUNG ARES	1	-	-	1	-	Sumber Payung	-	20- 08 - 2015	01 Tahun 2015
7.	SOGIAN	1	-	-	1	-	Sogi Jaya	-	11 - 04 - 2017	04 Tahun 2017
8.	TAMBAAGUNG TIMUR	1	-	1	-	-	Junjung Derajat	(1) Jasa Persewaan Panggung (2) SP (3) Percetakan (4) BRILink	20- 08 - 2015	01 Tahun 2015
9.	BUKABU	1	-	1	-	-	Xxxxxxxx Xxxxxx	(1) Sewa Alat Pertanian/Traktor	20- 08 - 2015	01 Tahun 2015
10.	CAMPOR BARAT	1	-	-	1	-	Al Barokah	(1) Usaha Sellip Padi	10 - 08 - 2017	04 Tahun 2017
11.	KELES	1	-	1	-	-	Serdadu	(1) Simpan Pinjam (2) Agen BRILink	11 - 04 - 2017	04 Tahun 2017
12.	CAMPOR TIMUR	1	-	-	1	-	Melati Indah	-	10 - 08 - 2015	01 Tahun 2015
13.	BELLUK ARES	1	-	-	1	-	Sakinah	(1) Wisata (2) SP	20- 08 - 2015	01 Tahun 2015
14.	BELLUK KENEK	1	-	-	1	-	Berkah Investana	(1) Xxxxx Xxxxxx	24- 08 - 2015	01 Tahun 2015
15.	BELLUK RAJA	1	-	-	1	-	Rizquna	-	26 - 08 - 2017	04 Tahun 2017
13.	PASONGSONGAN	10	0	1	9	0	Jumlah :
1.	MONTORNA	1	-	-	1	-	Montorna Xxxx	Xxxx Persewaan	30 - 03 - 2016	08 Tahun 2016
2.	PRANCAK	1	-	-	1	-	Prancak Makmur	(1) USP, (2) Perdagangan	23 - 03 - 2016	05 Tahun 2016
3.	CAMPAKA	1	-	-	1	-	Bunga Desa	(1) USP, (2) Perdagangan	28 - 03 - 2016	08 Tahun 2016
4.	RAJUN	1	-	-	1	-	Bunga Dahlia	(1) USP, (2) Pertanian	31 - 03 - 2016	05 Tahun 2016
5.	LEBENG TIMUR	1	-	-	1	-	Xxxxxx Xxxxxxxxx	(1) USP, (2) .Pertanian (pembibitan)	30 - 03 - 2016	06 Tahun 2016
6.	LEBENG BARAT	1	-	-	1	-	Konrokon	(1) USP, (2) Perdagangan	25 - 07 - 2016	10 Tahun 2016
7.	SODDARA	1	-	-	1	-	Soddara Permai	(1) USP, (2) Perdagangan	26 - 03 - 2016	11 Tahun 2016
8.	PASONGSONGAN	1	-	-	1	-	Jaya Samudra	(1) USP, (2) Pengolahan Petis 3. Agen BRILink	21 - 03 - 2016	02 Tahun 2016
9.	PADANGDANGAN	1	-	-	1	-	Super Mantap	(1) USP, (2) Peternakan	26 - 03 - 2016	05 Tahun 2016
10.	PANAONGAN	1	-	1	-	-	Benteng Jaya	(1) Toko ATK dan Fotocopy (2) Agen BRILink	19 - 03 - 2016	03 Tahun 2016
14.	DASUK	15	0	0	15	0	Jumlah :
1.	SLOPENG	1	-	-	1	-	Lebah Madu		11-8-2015	Nomor 11 Tahun 2015
2.	SEMAAN	1	-	-	1	-	Maju jaya		11-8-2015	Nomor 11 Tahun 2015
3.	BATUBELLAH BARAT	1	-	-	1	-	Garuda Emas		11-8-2015	Nomor 10 Tahun 2015

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
4.	BATUBELLAH TIMUR	1	-	-	1	-	Mogo Joyo	(1) Bengkel Sepeda Motor (1) Sewa Alat Pesta (3) SP	17 - 03 - 2018	Nomor 10 Tahun 2015
5.	KECER	1	-	-	1	-	Sejahtera		10 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
6.	BATES	1	-	-	1	-	Putra Mahkota		10 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
7.	BRINGIN	1	-	-	1	-	Beringin Anom		13 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
8.	JELBUDAN	1	-	-	1	-	Mega Remmeng		13 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
9.	KERTA BARAT	1	-	-	1	-	Kertajaya Makmur		15 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
10.	KERTA TIMUR	1	-	-	1	-	Kerta Jaya		15 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
11.	NYAPAR	1	-	-	1	-	Nyapar Jaya		15 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
12.	DASUK BARAT	1	-	-	1	-	Sumber Rejeki		12 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
13.	DASUK TIMUR	1	-	-	1	-	Al- Fara	(1) Produksi Petis, Terasi dan Kerupuk Ikan	12 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
14.	DASUK LAOK	1	-	-	1	-	Puta Madura		12 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
15.	MANTAJUN	1	-	-	1	-	Sejahtera		13 - 08 - 2015	Nomor 10 Tahun 2015
15.	RUBARU	11	0	0	11	0	Jumlah :
1.	MANDALA	1	-	-	1	-	Al Mubarokah	(1) Pabrik Tahu dan Tempe	28 - 08 - 2015	04 Tahun 2015
2.	PAKONDANG	1	-	-	1	-	Pojur Jaya	-	04 - 04 - 2017	05 Tahun 2017
3.	MATANAIR	1	-	-	1	-	Makmur Jaya	(1) Penggemukan sapi	25 - 08 - 2015	05 Tahun 2015
4.	TAMBAKSARI	1	-	-	1	-	Mekar Sari	-	24 - 08 - 2015	04 Tahun 2015
5.	BANASARE	1	-	-	1	-	Potre Koning	(1) Usaha Produksi Odheng	25 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
6.	BUNBARAT	1	-	-	1	-	Bunga Arum	(1) Usaha Kripik Nangka	27 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
7.	KARANG NANGKA	1	-	-	1	-	Bunga Seroja	-	26 - 08 - 2015	05 Tahun 2015
8.	BASOKA	1	-	-	1	-	Xxxx Xxxxx	(1) Persewaan Alat-alat Pesta	26 - 08 - 2015	04 Tahun 2015
9.	DUKO	1	-	-	1	-	Air Terjun	-	27 - 08 - 2015	05 Tahun 2015
10.	RUBARU	1	-	-	1	-	Harapan Baru	(1) Penggemukan sapi	17 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
11.	KALEBENGAN	1	-	-	1	-	Berhasil	-	31 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
16.	BATANG-BATANG	16	0	5	11	0	Jumlah :
1.	KOLPO	1	-	-	1	-	Mandiri		21-10-2015	Nomor 01 Tahun 2017
2.	TAMIDUNG	1	-	-	1	-	Tamidung	(1) SP (2) Kios Pertanian (3) Toko ATK	14-09-2016	06 Tahun 2016
3.	BATANG-BATANG LAOK	1	-	-	1	-	Suka Makmur	(1) Unit Pertanian, (2) Unit Pasar Desa, (3) Unit SP	10/09/2015	188/03/Perdes?435. 417.101/2015

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
4.	BATANG-BATANG DAYA	1	-	-	1	-	Amanah	(1) Toko ATK (2) Camilan Produk Lokal	10-09-2015	16 Tahun 2015
5.	TOTOSAN	1	-	1	-	-	Harapan Bersama	(1) USP, (2) Unit Jasa dagang	21/10/2015	4 Tahun 2015
6.	BANUAJU BARAT	1	-	1	-	-	Banyu Urip	(1) Unit Simpan Pinjam (2) Pabrik Tahu (3) Agen BRILink	09/09/2015	47 Tahun 2015
7.	BANUAJU TIMUR	1	-	1	-	-	Kartika Jaya	(1) USP (2) Persewaan Kursi (3) Agen BRILink	10/08/2011	188/02/435.417.107/ 2011
8.	JENANGGER	1	-	-	1	-	Alhidayah	(1) USP, (2) Unit Perdagangan, (3) UK. Mikro	08/09/2015	188/15/KEP/435.417 .108/2015
9.	NYABAKAN TIMUR	1	-	-	1	-	Fajar Harapan	-	-	04 Tahun 2016
10.	NYABAKAN BARAT	1	-	1	-	-	Sumber Rejeki	(1) Unit SP	-	06 Tahun 2015
11.	JANGKONG	1	-	-	1	-	Magiyu	-	-	04 Tahun 2016
12.	LEGUNG BARAT	1	-	-	1	-	Siratul Husna	(1) Unit Perdagangan, (2) Unit Pemasaran, (3) USP	17/09/2015	4 Tahun 2015
13.	LEGUNG TIMUR	1	-	-	1	-	Le'gung Jaya	-	-	01 Tahun 2017
14.	DAPENDA	1	-	1	-	-	Cemara Udang	(1) USP	07 - 07 - 2017	01 Tahun 2017
15.	BILANGAN	1	-	-	1	-	Sumber Makmur	(1) Simpan Pinjam	-	29 Tahun 2016
16.	LOMBANG	1	-	-	1	-	Cemara Udang	-	-	04 Tahun 2016
17.	BATUPUTIH	14	0	1	13	0	Jumlah :
1.	AENGMERAH	1	-	-	1	-	Berkat Sejati	-	10 - 08 - 2015	Perdes No. 03 Tahun 2015
2.	TENGEDAN	1	-	-	1	-	Aroby	-	07 - 08 - 2015	Perdes No. 05 Tahun 2015
3.	JURUAN LAOK	1	-	-	1	-	Berkah	-	26 - 08 - 2015	Perdes 05 Tahun 2015
4.	JURUAN DAYA	1	-	-	1	-	Baday Jaya	-	02 - 09 - 2015	05 Tahun 2015
5.	BADUR	1	-	1	-	-	Cahaya Baru	(1) Pengadaan air bersih	14 - 07 - 2016	Perdes No. 05 Tahun 2016
6.	GEDANG-GEDANG	1	-	-	1	-	Xxxxx Xxxxxxx	-	10 - 08 - 2015	Perdes No. 03 Tahun 2015
7.	BATUPUTIH KENEK	1	-	-	1	-	Antos	(1) Pengadaan air bersih	10 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
8.	BATUPUTIH LAOK	1	-	-	1	-	Berkah	(1) Toko bahan bangunan	26 - 08 - 2015	05 Tahun 2015
9.	BATUPUTIH DAYA	1	-	-	1	-	Baday Jaya	-	02 - 09 - 2015	05 Tahun 2015
10.	BANTELAN	1	-	-	1	-	Moga Berkah	-	02 - 09 - 2015	04 Tahun 2015
11.	LARANGAN BARMA	1	-	-	1	-	Barma Agung	-	11 - 09 - 2015	04 Tahun 2015
12.	LARANGAN KERTA	1	-	-	1	-	Argapuro	-	21 - 05 - 2015	02 Tahun 2015
13.	BULLA’AN	1	-	-	1	-	Mahkota Jaya	-	10 - 08 - 2015	02 Tahun 2015
14.	SERGANG	1	-	-	1	-	Amanah	-	06 - 08 - 2015	04 Tahun 2015
18.	DUNGKEK	11	4	7	3	1	Jumlah :
1.	CANDI	1	-	-	1	-	Candi Putrao	(1) Usaha Perdagangan Aspal	10 - 01 – 2016	Nomor 02 tahun 2016

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
2.	JADUNG	1	-	1	-	-	Al Hikmah	(1) Usaha SP	03/08/2017	Nomor 13 Tahun 2017
3.	ROMBEN BARAT	1	-	1	-	-	Gajah Mada	(1) Persewaan	15 - 12 - 2017	Nomor 5 Tahun2017
4.	XXXXXX XXXX	1	-	1	-	-	Xxxx Xxxxxx	(1) Simpan pinjam (2) Pasar Desa	17 - 02 - 2017	188/06/435.319.105/ 2017
5.	XXXXXX XXXX	-	1	-	-	-	-	-	-
6.	TAMAN SARE	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	BICABBI	1	-	1	-	-	Pangesto	(1) Toko ATK + Fotocopy (2) Agen LPG (3) BRILink	21-12-2017	Nomor 07 Tahun 2017
8.	DUNGKEK	1	-	-	-	1	Anugerah	(1) USP, (2) Desa Wisata, (3) Agen BNI46, (4) Percetakan, (5) Jasa pajak motor & mobil, (6) Potong rambut, (7) Retribusi parkir, (8) BRILink, (9) Produk Desa	11 - 01 - 2016	02 Tahun 2016
9.	BUNPENANG	1	-	-	1	-	Pinang Mas	(1) SP (2) Catering (3) Produk Lokal	22-01-2018	Nomor 1 Tahun 2018
10.	BUNGIN-BUNGIN	1	-	1	-	-	Cahaya Cetir	(1) Perdagangan Pakan Udang	10 - 08 - 2017	07 tahun 2017
11.	LAPA TAMAN	1	-	1	-	-	Xxxx Xxxx	(1) USP, (2) Perdagangan Pakan Udang	27 - 01 - 2016	03 Tahun 2016
12.	LAPA LAOK	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13.	LAPA DAYA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14.	BANCAMARA	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15.	BANRA’AS	1	-	1	-	-	Bersatu	(1) Unit SP	13 - 07 - 2016	04 Tahun 2016
19.	GAPURA	17	0	7	10	0	Jumlah :
1.	GRUJUGAN	1	-	1	-	-	Sangkar Emas	(1) Unit SP	10 - 08 - 2015	03 Tahun 2015
2.	LONGOS	1	-	1	-	-	Merpati	(1) Cuci Mobil (2) Pangkalan LPG	22 - 10 - 2015	02 Tahun 2015
3.	ANDULANG	1	-	-	1	-	Bunga Agung	(1) Simpan Pinjam	07 - 08 - 2016	04 Tahun 2016
4.	GAPURA TIMUR	1	-	1	-	-	Yanfa'u Linnas	(1) Usaha toko 2 unit, (2) BRILink, (3) Jasa air bersih, (4) Permodalan (5) Servis Elektronik	07 - 08 - 2016	04 Tahun 2016
5.	MANDALA	1	-	-	1	-	Maju Bersama	(1) USP, (2) Perdagangan	15 - 06 - 2016	02 Tahun 2016
6.	GERSIK PUTIH	1	-	1	-	-	Adinda	(1) Agen BRILink, (2) Persewaan Alat Pesta (3) Transportasi Laut (4) Simpan Pinjam	15 - 08 - 2015	02 Tahun 2015
7.	GAPURA TENGAH	1	-	1	-	-	Al - Barokah	(1) Home Industri Keripik Singkong, (2) Persewaan Alat Pesta, (3) Las Listrik	09 - 07 - 2016	04 Tahun 2016
8.	GAPURA BARAT	1	-	-	1	-	Garuda	Persewaan	09 - 09 - 2015	02 Tahun 2015
9.	PANAGAN	1	-	1	-	-	Maju Bersama	(1) USP, (2) Pengadaan PUPUK Petani	09 - 09 - 2015	02 Tahun 2015

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
10.	PALO’LO’AN	1	-	-	1	-	Karya Bhakti	(1) Bisnis sosial, (2) Persewaan, (3) Perdagangan, (4) Bisnis Finacial	07 - 10 - 2015	04 Tahun 2015
11.	BANJAR TIMUR	1	-	-	1	-	Duta Warga	(1) USP, (2) Persewaan, (3) Perdagangan, (4).Pertanian	20 - 12 - 2016	4 Tahun 2016
12.	BANJAR BARAT	1	-	-	1	-	Bunga Rampai	Unit SP	07 - 10 - 2015	3 Tahun 2015
13.	BATUDINDING	1	-	-	1	-	Srikandi		08 - 07 - 2016	04 Tahun 2016
14.	BABAN	1	-	-	1	-	Sumber Rejeki	(1) Unit SP (2) Agen BRILink	01 - 09 - 2015	05 Tahun 2015
15.	KARANGBUDI	1	-	-	1	-	Serba Guna	(1) Mini Cafe, (2) • Payment Point Online Bank ( PPOB )	29 - 08 - 2015	03 Tahun 2017
16.	BRAJI	1	-	-	1	-	Lancar Jaya	(1) Unit SP	23 - 10 - 2015	10 Tahun 2015
17.	POJA	1	-	1	-	-	Xxx Xxxxxx	(1) USP, (2) Perdagangan Pupuk, (3) Jasa Catering,	04 - 11 - 2015	04 Tahun 2015
20.	GAYAM	10	0	1	9	0	Jumlah :
1.	PANCOR	1	-	-	1	-	Pelita Harapan	-	-	-
2.	PRAMBANAN	1	-	-	1	-	Sumber Rezeki	-	-	-
3.	GENDANG TIMUR	1	-	-	1	-	Bunga Teratai	Perdagangan	19 - 06 - 2015	3 Tahun 2015
4.	KARANG TENGAH	1	-	-	1	-	Karang Taruna	Perdagangan	04 - 02 - 2016	03 Tahun 2016
5.	JAMBUIR	1	-	-	1	-	Gajah Mada	-	-	-
6.	GAYAM	1	-	1	-	-	Seruni	1. Simpan Pinjam 2. Agen BRILink	09 - 06 - 2015	03 Tahun 2016
7.	KALOAWANG	1	-	-	1	-	Mentari	-	-	-
8.	NYAMPLONG	1	-	-	1	-	Mawar	(1) USP, (2) Persewaan	22 - 06 - 2015	2 Tahun 2015
9.	GENDANG BARAT	1	-	-	1	-	Harapan Jaya	(1) USP, (2) Persewaan	04 - 02 - 2016	04 Tahun 2016
10.	TAREBUNG	1	-	-	1	-	Mercusuar Abadi	Perdagangan	19 - 07 - 2016	03 Tahun 2016
21.	NONGGUNONG	1	7	1	0	0	Jumlah :
1.	NONGGUNONG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	SOMBER	-	1	-	-	-	Sumber Rejeki	(1) Agen BRILink	-	-
3.	TANAH MERAH	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	SOKARAMME TIMUR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	SOKARAMME PASESER	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	TALAGA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	ROSONG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	SONOK	1	-	1	-	-	Tiga saudara	(1) USP, (2) Transportasi, (3) Produksi Kerupuk Ikan (4) Agen BRILink	05 - 02- 2017	Perdes No. 05 Th 2017
22.	RA’AS	3	6	1	2	0	Jumlah :
1.	KETUPAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
2.	JUNGKAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	KROPOH	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	KARANGNANGKA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	ALAS MALANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	POTERAN	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7.	BRAKAS	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8.	TONDUK	-	1	-	-	-	Cindai	1. Agen BRILink	-	-
9.	GUWA-GUWA	1	-	1	-	-	Karaeng Mandiri	1.Kerambah ikan 2.HIPPAM 3. Agen BRILink	31- 01 - 2017	Perdes No. 12 Tahun 2017
23.	MASALEMBU	3	1	2	1	0	Jumlah :
1.	SUKAJERUK	1	-	-	1	-	Lentera Rakyat	1.Unit SP 2.Perdagangan	01- 10 - 2017	01 Tahun 2017
2.	MASALIMA	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	MASAKAMBING	1	-	1	-	-	Al Amien	1. Perdagangan	31 - 12 - 2016	03 Tahun 2017
4.	KRAMIAN	1	-	1	-	-	Cahaya Baru	1. Unit SP	31 - 12 - 2016	03 Tahun 2017
24.	ARJASA	7	12	0	7	0	Jumlah :
1.	PAJANANGGER	1	-	-	1	-	Cinta Rasa	Unit SP	10 - 10 - 2015	02 Tahun 2015
2.	SAWAH SUMUR	1	-	-	1	-	Muslimah	Unit SP	01 - 02 - 2015	01 Tahun 2015
3.	PASERAMAN	-	1	-	-	-
4.	GELAMAN	-	1	-	-	-
5.	BUDDI	-	1	-	-	-
6.	KOLO-KOLO	-	1	-	-	-
7.	ANGKATAN	1	-	-	1	-	Bunga Tanjung	Unit SP		03 Tahun 2015
8.	KALISANGKA	1	-	-	1	-	PKK	Unit SP		01 Tahun 2016
9.	BILIS-BILIS	-	1	-	-	-
10.	LAOK JANG-JANG	1	-	-	1	-	Azzahra	Unit SP		01 Tahun 2016
11.	SUMBERNANGKA	-	1	-	-	-
12.	DUKO	-	1	-	-	-
13.	KALIKATAK	1	-	-	1	-	Xxxxxxxxx Xxxx	Produksi minyak kelapa		01 Tahun 2016
14.	ARJASA	1	-	-	1	-	PKK	Unit SP		02 Tahun 2015
15.	KALINGANYAR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16.	ANGON-ANGON	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17.	SAMBAKATI	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18.	PANDEMAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
19.	PABEAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25.	SAPEKEN	10	1	1	9	0	Jumlah :

No.	Kecamatan / Desa	Terbentuk	Belum terbentuk	Aktif	Tidak aktif	Sehat	Nama BUMDes	Kegitan / Unit Usaha Yang Dikelola	Tgl Pendirian Bumdes	Nomor Peraturan Desa
1	2	3					4	5	6	7
1.	SEPANJANG	1	-	-	1	-	Harapan	-	09 Juli 1905	-
2.	TANJUNG KIAOK	1	-	-	1	-	Tanjung Bahari	-	09 Juli 1905	-
3.	SAKALA	1	-	-	1	-	Batu Makdengkeng	-	09 Juli 1905	-
4.	PAGERUNGAN BESAR	1	-	-	1	-	Pagaringan Jaya	-	09 Juli 1905	-
5.	PAGERUNGAN KECIL	1	-	-	1	-	Paddaleante	-	09 Juli 1905	-
6.	SASEEL	1	-	-	1	-	Kerang Kepiting	-	09 Juli 1905	-
7.	SEPEKEN	1	-	1	-	-	Sapeken Bersatu	UNIT SP	11 - 02 - 2016	140/001/435.427.10 10/2016
8.	SABUNTEN	1	-	-	1	-	Sabuntan Jaya	-	09 Juli 1905	-
9.	PALIAT	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10.	SADULANG	1	-	-	1	-	Karya Persada	-	09 Juli 1905	-
11.	SAUR SAEBUS	1	-	-	1	-	Xxxxx Xxxxxx	-	09 Juli 1905	-
26.	BATUAN	4	3	3	1	0	Jumlah :
1.	PATEAN	1	-	1	-	-	Al-Baroka	(1) Unit SP	28 - 07 - 2015	02 Tahun 2015
2.	BABBALAN	-	1	-	-	-		-
3.	GEDUNGAN	1	-	-	1	-	Sumber Makmur	-	31 - 07 - 2015	03 Tahun 2015
4.	GUNGGUNG	1	-	1	-	-	Putra Agung	(1) USP, (2) Peternakan	10 - 07 - 2015	03 Tahun 2016
5.	BATUAN	1	-	1	-	-	Batu Permata	(1) Unit SP (2) Kredit Barang (3) Agen BRILink	27 - 07 - 2015	07 Tahun 2016
6.	TORBANG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	GALUGUR	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27.	KANGAYAN	2	7	0	2	0	Jumlah :
1.	SAOBI	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	KANGAYAN	-	1	-	-	-	Bersama Kangayan	1. Xxxx XXXXxxx	-	-
3.	TORJEK	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	CANGKRAMAAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	TEMBAYANGAN	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	BATUPUTIH	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7.	DAANDUNG	1	-	-	1	-	Pantura Jaya	(1) USP, (2)Peternakan 3. Agen BRILink	17 - 12 - 2016	nomor 03 tahun 2016
8.	XXXXX XXXX-JANG	1	-	-	1	-	Tarbiyatus Sholah	Unit SP	26 - 12 - 2016	nomor 03 tahun 2016
9.	JUKONG-JUKONG	-	1	-	-	-	-	-	-	-
330 Desa		237	93	82	154	1	Jumlah :

Sumber Data : Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tahun 2018

5) Jumlah Posyantek yang berfungsi

Indikator ini menunjukkan Jumlah Posyantek yang dibentuk dan berfungsi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ditargetkan bahwa pembentukan posyantek dan berfungsinya posyantek sebanyak 5 Kecamatan, pada tahun 2018 Posyantek yang berfungsi terealisasi sebanyak 1 Posyantek 1 Kecamatan sesehingga capaian kinerjanya sebesar 20% dari target yang ingin dicapai. Tidak tercapainya capaian kinerja tersebut dikarenakan minimnya anggaran terhadap Sosialisasi pembentukan Posyanteg serta kurang maksimalnya dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam melakukan rencana tindaklanjut terhadap kegiatan yang dilakukan.

6) Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif

Jumlah desa yang sudah mengikuti sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 248 Desa di 18 Kecamatan wilayah daratan dan untuk kepulauan sebanyak 86 Desa, dari total 248 Desa yang sudah membentuk dan tertuang dalam Peraturan Desa sebanyak 170 Desa untuk wilayah Daratan dan untuk wilayah kepulauan sebanyak 8 Desa, pada tahun 2018 ditargetkan untuk 44 Desa, namun seiiring degan berjalannya sosialisasi yang berhasil pada Tahun 2017, target yang semula hanya untuk 44 Desa dinaikkan menjadi 187 Desa. Dengan Target tersebut terealisasi sebanyak 187 Desa sehingga capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % dari target.

Pada Tahun 2018 LPM yang terbentuk sebanyak 187 Desa, apabila dibandingkan dengan Target akhir Renstra bahwa untuk LPM yang terbentuk 55,99 % dari target yang akan dicapai sebesar 334 Desa.

DATA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Periode Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
1	BATANG BATANG	1. Xxxxxxx	188/02/KEP/435.417.105/2015	15/02/2015
		2. Banuaju Barat	188/03/KEP/435.417.106/2015	09/02/2015
		3. Banuaju Timur	188/01/KEP/435.417.107/2015	23/02/2015
		4. Jenangger	188/02/KEP/435.417.108/2015	27/02/2015
		5. Nyabakan Timur	188/02/KEP/435.417.109/2015	27/02/2015
		6. Nyabakan Barat	188/03/KEP/435.417.110/2015	26/02/2015
		7. Lombang	188/02/KEP/435.417.116/2015	10/02/2015
		8. Bilangan	188/03/KEP/435.417.115/2015	27/02/2015
		9. Dapenda	188/04/KEP/435.417.114/2015	28/02/2015

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		10. Legung Timur	188/03/KEP/435.417.113/2015	18/02/2015
		11. Batang Batang Laok	188/02/KEP/435.417.101/2015	27/02/2015
		12. Batang Batang Daya	188/02/KEP/435.417.102/2015	27/02/2015
		13. Kolpo	188/03/KEP/435.417.103/2015	10/02/2015
		14. Tamidung	188/03/KEP/435.417.104/2015	09/03/2015
		15. Jangkong	188/02/KEP/435.417.111/2015	27/02/2015
		16. Legung Barat	188/02/KEP/435.417.112/2015	23/02/2015
2	BATUPUTIH	1. Batuputih Kenek	188/01/KEP/435.418.101/2015	29/04/2015
		2. Batuputih Laok	188/01/KEP/435.418.102/2015	21/04/2015
		3. Batuputih Daya	188/02/KEP/435.418.103/2015	21/04/2015
		5. Tengedan	188/01/KEP/435.418.105/2015	21/04/2015
		6. Juruan Laok	188/16/KEP/435.418.106/2015	23/04/2015
		8. Badur	188/04/KEP/435.418.107/2015	21/04/2015
		9. Gedang Gedang	188/01/KEP/435.418.109/2015	16/04/2015
		10. Bantelan	188/03/KEP/435.418.110/2015	21/04/2015
		11. Larangan Barma	188/01/KEP/435.418.111/2015	21/04/2015
		12. Larangan Kerta	188/01/KEP/435.418.112/2015	21/04/2015
		13. Bullaan	188/01/KEP/435.418.113/2015	21/04/2015
		14. Sergang	188/01/KEP/435.418.114/2015	03/03/2015
3	GANDING	1. Ganding	188/159/KEP/435.411.101/2015	MEI 2015
		2. Billapora Barat	188/03/KEP/435.411.101/2015	04/05/2015
		3. Ketawang Daleman	188/05/KEP/435.411.113/2015	01/06/2015
		4. Ketawang Larangan	188/03/KEP/435.411.111/2015	01/06/2015
		5. Ketawang Karay	188/03/KEP/435.411.114/2015	09/04/2015
		6. Gadu Timur	188//KEP/435.411.109/2015	02/06/2015
		7. Rombiya Timur	188/02/KEP/435.411.105/2015	18/05/2015
		8. Billapora Timur	188/08/KEP/435.411.108/2015	04/05/2015
		9. Rombiya Barat	188/04/KEP/435.411.104/2015	19/04/2015
		10. Gadu Barat	188/27/KEP/435.411.110/2015
		11. Talaga	188/08/KEP/435.411.106/2015	04/05/2015
		12. Bataal Timur	188/5/KEP/435.411.103/2015	07/05/2015
		13. Bataal Barat	188/24/KEP/435.411.102/2015	23/04/2015
		14. Ketawang Parebaan	188/04/KEP/435.411.112/2015	11/04/2015
4	GULUK GULUK	1. Bragung	188/07/KEP/435.416.107/2015	20/04/2015
		2. Guluk Guluk	188/07/KEP/435.410.101/2015	20/04/2015
		3. Bakeong	188/07/KEP/435.410.102/2015	20/04/2015
		4. Payudan Dundang	188/04/KEP/435.410.103/2015	20/04/2015
		5. Pordapor	188/05/KEP/435.410.104/2015	20/04/2015
		6. Ketawang Laok	188/04/KEP/435.410.105/2015	20/04/2015
		7. Pananggungan	188/06/KEP/435.410.106/2015	20/04/2015
		8. Tambuko	188/07/KEP/435.410.109/2015	20/04/2015
		9. Payudan Nangger	188/07/KEP/435.410.109/2015	20/04/2015
		10. Xxxxxxx Xxxxxxx	188/05/KEP/435.410.110/2015	20/04/2015
		11. Payudan Karangsokon	188/07/KEP/435.410.111/2015	20/04/2015
		12. Batuampar	188/07/KEP/435.410.112/2015	20/04/2015

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
5	RUBARU	1. Rubaru	188/02/KEP/435.406.101/2015	22/04/2015
		2. Mandala	188/02/KEP/435.406.102/2015	27/04/2015
		3. Pakondang	188/01/KEP/435.406.103/2015	22/04/2015
		4. Matanair	188/02/KEP/435.416.401/2015	18/04/2015
		5. Tambaksari	188/02/KEP/435.416.105/2015	21/04/2015
		6. Banasare	188/02/KEP/435.416.106/2015	23/04/2015
		7. Bunbarat	188/02/KEP/435.416.107/2015	28/04/2015
		8. Karangnangka	188/02/KEP/435.416.108/2015	29/04/2015
		9. Basoka	188/02/KEP/435.416.109/2015	30/04/2015
		10. Duko	188/02/KEP/435.416.110/2015	24/04/2015
		11. Kalebengan	188/02/KEP/435.416.111/2015	20/04/2015
6	BLUTO	1. Sera Barat	188/05/KEP/435.406.115/2015	15/04/2015
		2. Pakandangan Tengah	188/05/KEP/435.406.105/2015	15/04/2015
		3. Kapedi	188/05/KEP/435.406.103/2015	15/04/2015
		4. Cempaka	188/06/KEP/435.406.114/2015	15/04/2015
		5. Errabu	188/03/KEP/435.406.119/2015	15/04/2015
		6. Palongan	188/03/KEP/435.406.112/2015	15/04/2015
		7. Sera Tengah	188/04/KEP/435.406.116/2015	15/04/2015
		8. Ging Ging	188/05/KEP/435.406.118/2015	15/04/2015
		9. Guluk Manjung	188/04/KEP/435.406.102/2015	15/04/2015
		10. Aengbaja Kenek	188/06/KEP/435.406.108/2015	15/04/2015
		11. Masaran	188/04/KEP/435.406.111/2015	15/04/2015
		12. Pakandangan Barat	188/04/KEP/435.406.104/2015	15/04/2015
		13. Aengbaja Raja	188/09/KEP/435.406.113/2015	15/04/2015
		14. Pakandangan Sangra	188/08/KEP/435.406.106/2015	15/04/2015
		15. Sera Timur	188/04/KEP/435.406.117/2015	15/04/2015
		16. Gilang	188/04/KEP/435.406.120/2015	15/04/2015
		17. Lobuk	188/04/KEP/435.406.109/2015	15/04/2015
		18. Bluto	188/10/KEP/435.406.101/2015	15/04/2015
		19. Bluto	188/15/KEP/435.406.110/2015	15/04/2015
		20. Aengdake	188/04/KEP/435.406.107/2015	15/04/2015
7	PASONGSONGAN	1. Montorna	188/03/000.000.000.0000	22/04/2015
		2. Lebeng Timur	188/04/435.414.106/2015	23/04/2015
		3. Xxxxx	188/06/435.414.105/2015	20/04/2015
		4. Prancak	188/04/435.414.103/2015	22/04/2015
		5. Campaka	188/04/435.414.104/2015	20/04/2015
		6. Padangdangan	188/02/435.414.109/2015	21/04/2015
		7. Soddara	188/03/435.414.108/2015	21/04/2015
		8. Lebeng Barat	188/02/435.414.107/2015	22/04/2015
		9. Panaongan	188/04/435.414.110/2015	22/04/2015
		10. Pasongsongan	188/02/435.414.101/2015	22/04/2015
8	GILIGENTING	1. Galis	188/01/KEP/435.409.101/2015
		2. Gedugan	188/03/KEP/435.409.102/2015
		3. Bringsang	188/05/KEP/435.409.103/2015
		4. Aeng Anyar	188/24/KEP/435.409.104/2015

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		5. Lombang	188/04/KEP/435.409.105/2015
		6. Jate	188/46/KEP/435.409.106/2015
		7. Ban Baru	188/03/KEP/435.409.107/2015
		8. Ban Maleng	188/01/KEP/435.409.108/2015
9	PRAGAAN	1. Pragaan Laok	188/05/KEP/435.412.101/2015
		2. Pragaan Daya	188/23/KEP/435.412.102/2015
		3. Kaduara Timur	188/02/KEP/435.412.103/2015
		4. Sendang	188/04/KEP/435.412.104/2015
		5. Rombasa	188/04/KEP/435.412.105/2015
		6. Sentol Laok	188/02/KEP/435.412.106/2015
		7. Larangan Perreng	188/04/KEP/435.412.107/2015
		8. Sentol Daya	188/03/KEP/435.412.108/2015
		9. Pakamban Daya	188/03/KEP/435.412.109/2015
		10. Pakamban Laok	188/06/KEP/435.412.110/2015
		11. Jaddung	188/01/KEP/435.412.111/2015
		12. Prenduan	188/04/KEP/435.412.112/2015
		13. Aeng Panas	188/06/KEP/435.412.113/2015
		14. Karduluk	188/03/KEP/435.412.114/2015
10	MANDING	1. Gunung Gembar	188/04/KEP/435.404.110/2015	12/01/2015
		2. Tenonan	188/05/KEP/435.404.106/2015
		3. Manding Laok	188/09/KEP/435.404.101/2015	12/01/2015
		4. Manding Daya	188/01/KEP/435.404.103/2015	12/01/2015
		5. Kasengan	188/01/KEP/435.404.104/2015	12/01/2015
		6. Ganding	188/02/KEP/435.404.108/2015	12/01/2015
		7. Jabaan	188/05/KEP/435.404.111/2015	12/01/2015
		8. Giring	188/03/KEP/435.404.109/2015
		9. Lanjuk	188/05/KEP/435.404.103/2015	12/01/2015
		10. Manding Timur	188/02/KEP/435.404.102/2015	03/04/2105
		11. Lalangon	188/03/KEP/435.404.105/2015	12/01/2015
11	GAPURA	1. Gersik Putih	188/01/KEP/435.420.108/2015	22/04/2015
		2. Karang Budi	188/07/KEP/435.420.108/2015	27/04/2015
		3. Mandala	188/02/KEP/435.420.107/2015	20/04/2015
		4. Gapura Barat	188/02/KEP/435.420.103/2015	20/04/2015
		5. Banjar Timur	188/02/KEP/435.420.111/2015	28/04/2015
		6. Panagan	188/06/KEP/435.420.109/2015	28/04/2015
		7. Longos	188/02/KEP/435.420.105/2015	28/04/2015
		8. Gapura Tengah	188/03/KEP/435.420.112/2015	06/05/2015
		9. Batudinding	188/42/KEP/435.420.113/2015	28/04/2015
		10. Palokloan	188/03/KEP/435.420.110/2015	05/05/2015
		11. Poja	188/04/KEP/435.420.117/2015
		12. Baban	188/72/KEP/435.420.114/2015	07/05/2015
		13. Gapura Timur	188/03/KEP/435.420.101/2015	12/05/2015
		14. Banjar Barat	188/03/KEP/435.420.112/2015	27/04/2015
		15. Braji	188/04/KEP/435.420.116/2015	15/04/2015
		16. Grujugan	188/03/KEP/435.420.104/2015

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		17. Andulang	188/04/KEP/435.420.106/2015	10/05/2015
12	LENTENG	1. Moncek Tengah
		2. Lembung Barat
		3. Lembung Timur
		4. Moncek Barat
		5. Lenteng Timur
		6. Sendir
		7. Banaresep Timur
		8. Jambu
		9. Meddelan
		10. Billapora Rebba
		11. Ellak Daya
		12. Lenteng Barat
		13. Kambingan Barat
		14. Cangkreng
		15. Daramista
		16. Xxxxx Xxxx
		17. Moncek Timur
		18. Tarogan
		19. Poreh
		20. Banaresep Barat
13	BATUAN	1. Gung-Gung	188/06/435.402.106/2013
		2. Gung-Gung
		3. Patean
		4. Gedungan
		5. Torbang	188/18/VII/435.402.102/2013
		6. Gelugur
		7. Batuan	188/17/KEP/435.402.101/2015
		8. Babbalan
14	DUNGKEK	1. Bungin-Bungin	188/16/KEP/435.419.110/2015	29/04/2015
		2. Xxxxxx Xxxx	188/03/KEP/435.419.105/2015	21/04/2015
		3. Xxxxx Xxxxx	188/05/KEP/435.419.104/2015	20/04/2015
		4. Candi	188/30/KEP/435.419.102/2015	15/04/2015
		5. Bunpenang	188/12/KEP/435.419.109/2015	28/04/2015
		6. Lapa Laok	188/06/KEP/435.419.112/2015	04/05/2015
		7. Romben Guna	188/02/KEP/435.419.106/2015	22/04/2015
		8. Dungkek	188/15/KEP/435.419.101/2015	14/04/2015
		9. Bicabbi	188/02/KEP/435.419.108/2015	27/04/2015
		10. Tamansare	188/21/KEP/435.419.107/2015	23/04/2015
		11. Bancamara	188/03/KEP/435.419.114/2015	06/05/2015
		12. Jadung	188/04/KEP/435.419.103/2015	16/04/2015

Sumber Data : Bidang Pengembangan Masyarakat Tahun 2018

7) Persentase Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif

Sampai dengan Tahun 2018 telah terbentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 5 Orang Perdesa dengan jumlah 890 Kader yang sudah tertuang masing-masing dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Target pada Tahun 2018 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat sebesar 42,20% atau sebanyak 778 Kader, akan tetapi sampai dengan tahun 2018 jumlah kader sebesar 870 Kader atau 53,29 %. Sehingga capaian realisasinya adalah sebesar 126,28 %. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra Realisasi Capaian sampai dengan Tahun 2018 sebesar 53,29%. Keberhasilan ini ditunjang adanya kesadaran dari pemerintah desa khususnya Kepala Desa bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan mitra dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan didesa dan diharapkan untuk tahun yang akan datang akan semakin meningkat.

DATA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD) TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
1.	BATANG BATANG	1. Totosan	188/03/KEP/435.417.105/2015	15 PEBRUARI 2015
		2. Banuaju Barat	188/05/KEP/435.417.106/2015	9 PEBRUARI 2015
		3. Banuaju Timur	188/03/KEP/435.417.107/2015	23 PEBRUARI 2015
		4. Jenangger	188/03/KEP/435.417.108/2015	27 PEBRUARI 2015
		5. Nyabakan Timur	188/03/KEP/435.417.109/2015	27 PEBRUARI 2015
		6. Nyabakan Barat	188/04/KEP/435.417.110/2015	26 PEBRUARI 2015
		7. Lombang	188/03/KEP/435.417.116/2015	10 PEBRUARI 2015
		8. Bilangan	188/03/KEP/435.417.115/2015	27 PEBRUARI 2015
		9. Dapenda	188/05/KEP/435.417.114/2015	28 PEBRUARI 2015
		10. Legung Timur	188/04/KEP/435.417.113/2015	18 PEBRUARI 2015
		11. Batang Batang Laok	188/03/KEP/435.417.101/2015	27 PEBRUARI 2015
		12. Batang Batang Daya	188/03/KEP/435.417.102/2015	27 PEBRUARI 2015
		13. Kolpo	188/03/KEP/435.417.103/2015	10 PEBRUARI 2015
		14. Tamidung	188/04/KEP/435.417.104/2015	9 MARET 2015
		15. Jangkong	188/03/KEP/435.417.111/2015	27 PEBRUARI 2015
		16. Legung Barat	188/03/KEP/435.417.112/2015	23 PEBRUARI 2015
2	BATUPUTIH	1. Batuputih Kenek	188/02/KEP/435.418.101/2015	21 APRIL 2015
		2. Batuputih Laok	188/02/KEP/435.418.102/2015	21 APRIL 2015
		3. Batuputih Daya	188/03/KEP/435.418.103/2015	21 APRIL 2015
		4. Aengmerah	188/02/KEP/435.418.104/2015	21 APRIL 2015
		5. Tengedan	188/02/KEP/435.418.105/2015	21 APRIL 2015
		6. Juruan Laok	188/17/KEP/435.418.106/2015	21 APRIL 2015

NO.	KECAMATAN	DESA	NOMOR SK	TANGGAL
1	2	3	4	5
		7. Juruan Daya	188/05/KEP/435.418.107/2015	21 APRIL 2015
		8. Badur