Contract

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

LAPORAN TAHUNAN

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

DAFTAR ISI

Xxxxantar	......................................................................................................... ...........	i
Daftar Isi	......................................................................................................... ...........	ii
Bab I	Pendahuluan ..............................................................................................
Bab II	A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ..............................................................	1
	1. Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................................. a. SOP Kepaniteraan ....................................................................... b. SOP Kesekretariatan ................................................................... 2. Sasaran Kinerja Pegawai ................................................................. a. Tenaga Fungsional …………………………………….............. b. Kepaniteraan ............................................................................... x. Xxxxxx Kesekretariatan................................................................	2 2 18 55 55 61 66
	B. Pelayanan Publik Yang Prima .............................................................. 1. Xxxxxx Xxxxxxxx ……………………………………….................. 2. Perkara Prodeo ...............................................................................	74 74 75
Bab III	Pembinaan dan Pengelolaan
	A. Sumber Daya Manusia ......................................................................... - Mutasi ............................................................................................ - Promosi .......................................................................................... - Pensiun ........................................................................................... - Diklat .............................................................................................	76 76 76 76 76
	B. Penyelesaiaan Perkara ..........................................................................	77

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

	C. Pengelolaan Xxxxxx dan Prasarana .......................................................	78
	D. Pengelolaan Keuangan .........................................................................	85
	E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP .....................................	86
	F. Regulasi Tahun 2017 ...........................................................................	88
Bab IV	Pengawasan ............................................................................................... A. Internal .................................................................................................. B. Evaluasi .................................................................................................	91 93 93
Bab V	Penutup A. Kesimpulan ........................................................................................... X. Xxxxx .....................................................................................................	110 110

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia dan ma’unah- Nya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas di Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan lancar, tertib dan penuh tanggung jawab, khususnya kami telah dapat menyajikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017.

Sholawat ma’at-taslim yang sempurna kami sanjungkan ke haribaan baginda Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXX. Beserta seluruh keluarga beliau, zurriyyat beliau, para sohabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

Dengan seizin dan kuasa Allah SWT. Kami Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017 bisa menyelesaikan laporan tahunan untuk memenuhi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor: W23- A/1325.a/OT.01.1/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan.

Akan tetapi kami menyadari bahwa laporan tahunan Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017 yang telah kami susun tentunya masih jauh dari sempurna meskipun kami telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyusun laporan tahunan tersebut dengan sempurna. Untuk itu kami tidak segan-segan untuk memohon maaf dan bersedia menerima koreksi, masukan dan kritik saran yang konstruktif demi kesempurnaan penyusunan laporan tahunan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kami Xxx Xxnyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017 berharap semoga Laporan Tahunan tahun 2017 dapat bermanfaat untuk kemajuan Lembaga Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada khususnya, guna ikut mewujudkan cita-cita menuju Pengadilan Yang Agung di Indonesia. Amin ya Robbal ‘alamin.

Labuan Bajo, 02 Januari 2018

Xxx Xxnyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2017

2017

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004, tanggal 24 Maret 2004 Tentang Pengalihan Organisasi dan Financial Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militerke Mahkamah Agung RI. Khususnya Peradilan Agama dari Departemen Agama dialihkan di bawahnaungan Mahkamah Agung RI (Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama pada Direktorat Peradilan Agama / Mahkamah Syariahdan Peradilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Propinsi dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung R.I.), maka sejak itu Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Repuiblik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 telah disesuaikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas, dilakukan oleh Mahkamah Agungdan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, danPeradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. SedangkandalamPasal 10 ayat (2) Undang-UndangNomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaanKehakimandanUndang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang diubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwaLingkungan Peradilan Agama adalahsuatulembagaperadilan yang sejajardansetara denganperadilanlainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang telahterbentuksecararesmipadatanggal 16 November 2011. Peresmian yang dilakukanolehKetuaMahkamahAgungsaatitubapakHarifin A. Tumpa di Hall Kantor BupatiManggarai Barat

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

jugasecarasimbolismeresmikan 15 Pengadilan Agama danMahkamahSyar’iyahBarulainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. PeresmianPengadilan Agama Labuan Bajo merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentangPembentukanPengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, MahkamahSyar’iyahSimpangTigaRedelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama BatuLicin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, danPengadilan Agama Arso;

Pengadilan Agama Labuan Bajoberkedudukan di Labuan Bajo yang wilayahhukumnyameliputiwilayahKabupatenManggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SebelumberdirinyaPengadilan Agama Labuan Bajowilayah hukum KabupatenManggarai Barat masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng Kabupaten Manggarai. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/11/2017, tanggal 27 November 2017 perihalPenyusunan LaporanTahunan Tahun 2017,

Sebagai langkah dalam menempuh Rencana Kerja ( Renstra ) tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, maka perlu menetapkan suatu kebijakan yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas, namun kebijakan tersebut perlu diadakan suatu penyesuaian dari situasi dan kondisi yang kongkrit, adapun kebijakan untuk tahun pertama dari pembuatan laporan tahun 2017, akan mengacu pada Rencana Kerja tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatanpembinaandanpengawasan para hakim dalammenegakkan hukum dankeadilan, para pejabatfungsional, struktural danpegawaiadministrasidalampelaksanaantugas.

2. Peningkatan penyelesaian administrasi Peradilan terhadap perkara yang diterima dan diputus dengan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan penerapan sistim pola bindalmin (SK. Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1991).

3. Peningkatan penyelesaian/pengelolaan, penataan/penertiban arsip perkara baik sisa tahun sebelumnya maupun tahun yang bersangkutan.

2017

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

4. Peningkatan pelayanan/pengelolaan administrasi kesekretariatan dengan tertib dan baik.

5. Peningkatan kemampuan aparatur sumber daya manusia (SDM) yang propesional.

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

B. Visi dan Misi PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

VISI

TERWUJUDNYAPENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN BERMARTABAT.

MISI

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, TepatWaktu, BiayaRingan, TransparandanAkuntabel;

2. MeningkatkanKwalitasSumberDayaAparaturPeradilandalamRangkaPelayanan Prima KepadaMasyarakat;

3. MelaksanakanPengawasandanPembinaan Internal SecaraBerkesinambungan;

4. MelaksanakanTertibAdministrasidanMenajemenPeradilan Yang Efektifdan Efisien;

5. MengupayakanTersedianyaSaranadanPrasarana Yang Memadai.

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Xxxxxxxx, S.H., M.H.

NIP. 19681231.199303.1.005

Xxxxxxxxx, X.Xx., M.H NIP. 19680505.199803.1.002

SEKRETARIS

PANITERA

X. Xxxx, X.Xx

NIP. 19750818.200502.1.002

WAKIL KETUA

X. Xxxxxx Xxxxx, X.Xx.

NIP. 19731231.199803.1.008

KETUA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO (PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015)

HAKIM

Drs. X. Xxxxxx, X.X.

XXX. 19671207.199403.1.006

Xxxxxx, S.E.I.

NIP. 19790820.200704.2.001

Xxxxxx Xxxxxx, S.HI, M.H.I.

NIP. 19850628.200904.1.003

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

Xxxx Xxxxxxx, X.Xxx

NIP 19840215 200912 1 009

Xxxxxx Xxxxxxx, S.H.I

NIP. 19890409.201212.1.001

H a r i a d i

NIP. 19631231.198603.1.044

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2017

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

KASUB.BAG. KEPEGAWAIAN & ORTALA

KASUB.BAG UMUM & KEUANGAN

KASUB.BAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN

PANITERA PENGGANTI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

3. FUNGSIONAL PRANATA COMPUTER

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

1. FUNGSIONAL ARSIPARIS

Moh. Xxxxx Xxxxxxxx NIP. 19891223.200912.1.002

Jurusita/Jurusita Pengganti

KETERANGAN :

4. FUNGSIONAL BENDAHARA

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, S.H

NIP. 19890501 201403 2 003

Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

KETERANGAN :

Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

1.1. SOP Kepaniteraan

a. SOP Penerimaan Perkara

		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/01/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2017
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP PENERIMAAN PERKARA
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				1. S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengakapan
	SOP Penerimaan Perkara a. SOP Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama b. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan Banding c. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan Kasasi. d. SOP Pendaaftaran Perkara Permohonan PK.			1. Komputer 2. Buku Register perkara 3. Buku Ekspedisi
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

b. SOP Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
			Peralatan	Waktu	Output
1	Menerima, mencatat, dan berkas perkara kepada yang masuk	Petugas Meja I dan Meja II	Buku Jurnal dan Buku Register	1 Jam	Terlaksananya tertib administrasi perkara
2	Menerima, mencatatkan, dan meneliti kelengkapan berkas Perkara	Petugas Meja I dan Meja II	Chek List	5 Menit	Terlaksananya penelitian berkas perkara
3	Menaksir panjar baiaya perkara sesuai ketentuan.	Petugas Meja I	SK Panjar Biaya Perkara, Buku Jurnal Keuangan Perkara	15 Menit	Tertibnya penerimaan biaya perkara.
4	Membuat SKUM biaya perkara rangkap 3 (tiga)	Petugas Meja I	Komputer dan ATK	5 menit	Tertibnya pembukuan biaya perkara.
5	Pembayaran uang panjar biaya pekara melalui Bank yang ditunjuk	Penggugat dan Pemohon.	Slip setoran Bank	2 menit	Tertibnya pembukuan biaya perkara.
6	Penerimaan bukti setoran ke Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.	Petugas Meja I	Slip setoran Bank	-	Tertibnya pembukuan biaya perkara.

	7.	Membubuhkan Cap tanda Lunas dan Pemberian nomor perkara pada SKUM	Petugas Meja I	ATK, Stempel tanda lunas	2 ment	Tertibnya pembukuan biaya perkara.
	8.	Mencatat perkara dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.	Petugas Meja II	Buku Register Induk Perkara	5 menit	Tertibnya pencatatan nomr perkara.
	9.	Memasukkan berkas gugatan/perohonan dalam map berkas perkara dan diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.	Petugas Meja II	Map berkas perkara dan ATK.	2 Menit	Tertibnya administrasi perkara.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

c. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan Banding

NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
			Peralatan	Waktu	Output
1	Pendaftaran Permohonan banding	Petugas Meja I	Register Permohonan Banding	1 hari	Tertibnya pendaftaran perkara Banding
2	Permohonan banding dapat diajukan dalam wkatu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir	Petugas Meja I	Register Permohonan Banding	1 hari	Tertibnya pendaftaran perkara Banding
3	Menentukan besarnya panjar biaya bandng yang dituangkan dalam SKUM	Petugas Meja I	ATK dan Jurnal Keuangan Perkara Banding	15 Menit	Tertibnya adinistrasi biaya perkara
4	Panjar Baiaya Banding dituangkan dalam SKUM.	Petugas Meja I	Komputer dan ATK	5 Menit	Tertibnya adinistrasi biaya perkara
5	Menyetor biaya perkara banding melalui Bank yang ditunjuk.	Pihak yang berpekara	Slip setran Bank	-	Tertibnya penrimaan biaya perkara
6.	Menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM Biaya Banding	Petugas Meja 1	ATK dan stempel tanda lunas	2 ment	Tertibnya penrimaan biaya perkara
7.	Apabila panjar biaya perkara banding telah dibayar lunas, Panitera membuat akta pernyataan banding dan mencatat pemohonan banding tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dan Buku Register Permohonan Banding	Panmud Hukum, wapan, panitera.	Komputer dan ATK.	10 Menit	Tertibnya penrimaan dan pendaftaran perkara banding
8.	Pemberitahuan kepada pihak Terbanding.	JSP	Komputer, ATK dan Relaas Pemberitahuan Banding.	7 hari	Terwujudnya Azas persamaan dalam hukum.

	9.	Pencatatan menerimaan memori banding dan kontra memori banding.	Petugas Meja II	Komputer, ATK dan Buku registe permohonan Banding.	1 jam	Tertibnya administrasi perkara Banding.
	10.	Pemberitahuan kepada para Pihak untuk memeriksa berkas banding	JSP	Komputer, ATK, Relaas Pemberitahuan.	7 hari	Terwujudnya asas Transparansi Hukum.
	11.	Pengiriman berkas perkara banding kepada Tingkat bnding.	JSP atau Petugas bagian Umum.	Buku Ekspedisi Bundel A dan Bundel B.	30 hari	Tertibnya pengiriman berkas banding.
	13	Pengiriman Biaya Banding melalui Kantor Pos atau Bank.	JSP atau Petugas bagian Umum.	Buku Ekspedisi, Bukti/Resi POS.	1 hari	Tertibnya pengiriman baya banding.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

d. SOP Pendaftaran Perkara Permohonan Kasasi

NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
			Peralatan	Waktu	Output
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi.	Petugas Meja I	Komputer, ATK, Buku Register, Kasasi	14 hari	Terpenuhinya jangka waktu permohonan Kasasi
2	Menentukan Panjar biaya kasasi	Petugas Meja I	ATK, Komputer dan SK Panjar Biaya	5 Menit	Terpenuhinya asas biaya kasasi
3	Membuat SKUM Panjar biaya banding	Petugas Meja I	Komputer, ATK	5 Menit	Terpenuhinya asas Transparansi.
4	Menandatngani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM	Petugas Meja I	Komputer, ATK stepe tanda lunas.	5 Menit	Terpenuhinya asas Transparansi.
5	Membukukan Panjar Biaya kasasi dalam buku jurnal Kasasi.	Petugas Meja I	ATK, SKUM dan Buku Jurnal	10 Menit	Terpenuhinya asas Transparansi.
6.	Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi kepada pihak lawan.	JSP	Komputer, ATK Relaas Peberitahuan	7 Hari	Terpenuhinya Asas Kesaamaan di hadapan Hukum
7.	Penerimaan Memori Kasasi	Pamud Hukum / Wapan	Komputer, ATK.	14 hari	Terpenuhinya Asas Kepastian Hukum.
8.	Pencatatan penerimaan memori Kasasi dan Kontra memori Kasasi.	Petugas Meja I	Komputer, ATK, Buku register permohonan kasasi.	10 Menit	Terpenuhinya ketertiban Administrasi dan kepastan hukum.
9.	Membuat dan menanda tangani tanda terma Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi	Panitera	Komputer, ATK.	15 Menit	Terpenuhinya Asas Transparansi
10.	Pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas kasasi kepada para pihak.	JSP	Komputer, ATK	15 Menit	Terpenuhinya Asas Transparansi

	11.	Permohonan Xxxxxx tidak memenuhi persyarat formal dengan Penetapan Ketua PA	Panitera, Ketua	Komputer, ATK	10 Menit	Terpenuhinya Asas Kepastian Hukum
	12.	Pengiriman berkas permohonan Kasasi	JSP atau Petugas Bagian Umum.	Buku Ekspedisi. Bundel A dan Bunde B	60 hari.	Terpenuhinya Asas Keadian dan kepastian Hukum.
	13.	Pengiriman biaya Kasasi	JSP atau Petugas Bagian Umum.	Buku Ekspedisi, Slip setoran bank atau Resi POS.	1 hari	Tertibnya pengiriman baya Kasasi.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

e. SOP Pendaaftaran Perkara Permohonan PK

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Pendaftaran Permohonan peninjauan kembai	Petugas Meja I	Komputer, ATK, Register Permohonan PK	180 hari	Terpenuhinya jangka waktu permohonan Kasasi
	2	Menentukan besarnya panajr biaya PK	Petugas Meja I	ATK, Komputer dan SK Panjar Biaya	5 Menit	Terpenuhinya asas biaya Peninjauan Kembali
	3	Membuat SKUM Panjar biaya Peninjauan Kemabali	Petugas Meja I	Komputer, ATK	5 Menit	Terpenuhinya asas Transparansi.
	4	Pembuatan Akta Permohonan PK	Panmud Hukum, Wapan	Komputer	1 hari	Terpenuhinya asas Transparansi.
	5	Penyampaian peberitahuan permohonan PK kepada Pihak lawan.	JS dan JSP	Komputer, ATK dan Relaas pemberitahuan	14 hari	Terpenuhinya Asas kesmaan di mata hukum
	6.	Pemberitahuan jawaban atas alasan PK	JS dan JSP	Komputer, ATK dan Relaas pemberitahuan	30 hari	Terpenuhinya Asas kesmaan di mata hukum
	7.	Pengiriman berkas permohonan PK di Mahkamah Agung	JS dan JSP atau Petugas Bagian Umum.	Buku Ekspedisi. Bundel A dan Bunde B	30 hari.	Terpenuhinya Asas Keadian dan kepastian Hukum.
	8.	Pengiriman Biaya PK ke Mahkamah Agung	JS dan JSP atau Petugas Bagian Umum.	Buku Ekspedisi, Slip setoran bank atau Resi POS.	1 hari	Tertibnya pengiriman baya PK.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

f. SOP Administrasi Biaya Perkara

2017

		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/02/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2013
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP ADMINISTRASI BIAYA PERKARA
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				1. S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengakapan
	- SOP Administrasi Biaya Perkara
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Melaksanakan	Petugas Meja I	Komputer,ATK,Buku	15 Menit	Tertibnya
		tugas-tugas		Jurnal Keuangan		pembukuan
		administrasi biaya		Perkara		biaya perkara
		perkara
	2	Pengeluaran Hak-	Petugas Meja I	Komputer,ATK,Buku	Setelah	Tertibnya
		hak kepaniteraan		Jurnal Keuangan	diterima	pembukuan
		berupa biaya		Perkara	panjar	biaya perkara
		pencatatan			biaya
	3	Pengeluaran biaya	Petugas Meja I	Komputer,ATK,Buku	setelah	Tertibnya
		materai dan redaksi.		Jurnal Keuangan	perkara	pembukuan
				Perkara	putus	biaya perkara
	4	Pengeluaran uang	Petugas Meja I	Buku Hak-hak	insidentil	Tertibnya
		hak-hak		kepaniteraan lainnya		penerimaan
		kepaniteraan lainnya				hak-hak
						kepaniteraan
						lainnya
	5	Penyetoran uang	Bendahara	Komputer,ATK, SSBP	7 hari	Tertibnya
		hak-hak	Penerima			penyetoran
		kepaniteraan ke kas				PNBP
		negara
	6.	Pengeluaran uang	Petugas Meja I	Komputer, ATK, Relaas	10 Menit	Tertibnya
		bagi		Panggilan		administrasi
		penyelenggaraan				pembukuan
		peradilan.				keuangan
						perkara
	7.	Mencatat	Petugas Meja I	Komputer, ATK, Buku	10 Menit	Tertibnya
		penerimaan dan		kas bantu, Buku jurnal		administrasi
		pengeluaran biaya		keuangan perkara		pembukuan
		perkara.				keuangan
						perkara
	8.	Mencatat	Panitera/Petugas	Buku kas bantu, Buku	1 hari	Tertibnya
		penerimaan dan	yang ditunjuk	jurnal keuangan		administrasi
		pengeluaran biaya				pembukuan
		perkara dalam buku				keuangan
		induk keuangan				perkara
		perkara
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

g. SOP Persiapan Persidangan

	.	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/03/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2017
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				- S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengakapan
	SOP Persiapan Persidangan. a. SOP Penetapan Majelis Hakim b. SOP Penunjukan Panitera Pengganti c. SOP Penunjukan Jurusita/Penitera Sidang d. SOP Penetapan Hari Sidang. e. SOP Pemanggilan Para Pihak.
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

h. SOP Penetapan Xxxxxxx Xxxxx

2017

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Menyelesaikan registrasi perkara dan menyampaikan berkas perkara kepada Wapan melalui Panitera utnuk disampaikan kepada Ketua.	Petugas Meja II	− Berkas Perkara − Buku Ekspedisi	1 hari	Tertibnya adminsitrasi penyampaian berkas perkara.
	2	Menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.	Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior	− Berkas Perkara − Buku Ekspedisi	3 hari
	3	Pencatatan Penetapan Xxxxxxx Xxxxx dicatat dalam buku Register Induk Perkara.	Petugas Meja II	Buku Induk Register Perkara	1 hari	Tertibnya pambagian perkara kepada para hakim
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

i. SOP Penunjukan Panitera Pengganti

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Xxxxxxx Xxxxx dalam persidaangan.	Panitera	Buku Kendali Penunjuka Panitera	1 hari	Tertibnya pembagian tugas panitera dan panitera pengganti.
	2	Membantu Xxxxxxx Xxxxx dalam persidangan.	Panitera/ Panitera Pengganti	Komputer Kertas dan ATK	3 hari	Tertibnya kualitas penyelesaaian perkara.
	3.	Pencatatan Penunjukan Pantera Pengganti dalam Buku Register Induk Perkara.	Petugas Meja II	Buku Register Induk Perkara dan ATK	1 hari	Tertibnya administrasi register perkara
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

2017

j. SOP Penetapan Hari Sidang

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Penetapan Xxxxxxx Xxxxx yang diserahi tugas menangani perkara	Ketua/Wakil Ketua/Hakim Senior	Berkas Perakra dan Ekspedisi	7 hari	Tertibnya pembagian tugas para Hakim
	2.	Penetapan hari persidangan perkara .	Ketua Majelis yang ditunjuk	Instrumen blangko PHS dan Buku Ekspedisi.	30 hari	Terpenuhinya waktu persidangan dengan jarak tempat tinggal para pihak.
	3.	Musyawarah Penetapan hari Sidang.	Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang ditunjuk.	Jadual Persidangan	1 hari	Terpenuhinya jadua persidangan masing- masing anggota.
	4.	Melaporkan hari sidang pertama, sidang peundaaan dan alasan- alasannya kepada Petugas Xxxx XX.	Xxxxxxx Xxxxxxxxx	Instrumen penundaan dan Buku Register Perkara.	1 hari	Tertibnya admnistrasi persidangan.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

k. SOP Pemanggilan Para Pihak

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang.	Jurusita/Jurusta Pengganti kepada para pihak atau kuasanya di tempat tinggalnya.	Instrumen perintah Pemanggilan dan Relaas Panggilan.	3 hari	Tercapainya asas kepatutan.
	2.	Surat panggilan sidang pertama kepada Tergugat dilampiri surat gugatan.	Jurusita/Jurusita Pengganti	Instrumen perintah Pemanggilan dan Xxxxxx Xxxxxxxan.	3 hari	Tercapainya asas kepatutan.
	3.	Panggilan/Pemberitahuan kepada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggal : dalam bidang perkawinan dan Harta Kekayaan.	Jurusita/Jurusita Pengganti	Mass Media/Surat Kabar dan papan pengumuman serta melalui Kantor Bupati/Wali Kota	4 bulan	Tercapainya asas kepatutan dan keadilan	PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 390 HIR / 718 RBg
	4.	Paggilan terhadap Tergugat dan Termohon yang berada di luar negeri.	Jurusita/Jurusita Pengganti dan Sub Bagian Umum	Relas Panggilan dan Kementrian Luar Negeri	6 bulan	Asas kepatutan
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

l. SOP Pelaksanaan Persidangan

2017

		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/04/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2017
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				- S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengkapan
	SOP Pelaksanaan Persidangan. a. SOP Ketentuan Umum Persidangan. b. SOP Berita Acara Sidang. c. SOP Musyawarah Xxxxxxx Xxxxx. d. SOP Putusan Sidang. e. SOP Pemberitahuan Isi Putusan f. SOP Minutasi Berkas Perkara
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

m. SOP Ketentuan Umum Persidangan

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Pemeriksaan perkara	Xxxxxxx Xxxxx	- Berkas Perkara - Relaas Panggilan	6 bulan	Tertibnya Kepastian Hukum.
	2	Mulai Pembukaan persidangan	Majelis Hakim	- Berkas Perkara - Relaas Panggilan	3 hari	Tertibnya Kepastian Hukum.
	3	Tempat persidangan dilaksanakan di dalam ruang sidang/di tempat lain di luar ruang sidang.	Xxxxxxx Xxxxx	- Xxxxxx Perkara - Relaas Panggilan	3 hari	Tertibnya pambagian perkara kepada para hakim
	4	Tanggung jawab jalannya persidangan	Ketua Majelis	- Berkas Perkara - Relaas Panggilan	3 hari	Tertibnya Kepastian Hukum.
	5	Upaya damai	Xxxxxxx Xxxxx	- Berkas Perkara - Relaas Panggilan	40 hari	Tercapainya upaya perdamaian melalui mediasi.
	6	Pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, kecuali dalam hal pembacaan putusan.	Xxxxxxx Xxxxx	- Xxxxxx Perkara - Relaas Panggilan	6 bulan	Tercapainya kepastian hukum
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

n. SOP Berita Acara Sidang

2017

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Tanggung jawab berita acara sidang.	Ketua Majelis dan Panitera Pengganti	Komputer, ATK, Berkas Perkara	7 hari	Tertibnya administrasi persidangan.
	2	Isi berita acara sidang memuat segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan.	Panitera/ Panitera Pengganti dan Ketua Majelis	Komputer, ATK, Berkas Perkara	7 hari	Tertibnya administrasi persidangan.
	3.	Nomor halaman berita acara sidang di buat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang terakhir.	Panitera/Panitera Pengganti	Komputer, ATK, Berkas Perkara	7 hari	Tertibnya administrasi persidangan.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

o. SOP Musyawarah Xxxxxxx Xxxxx

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Rapat musyawarah majelis hakim.	Majelis Hakim	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya kualitas putusan.
	2.	Dalam musyawarah majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota I berturut-turut menyampaikan pendapatnya.	Ketua Majelis	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya kualitas putusan.
	3.	Semua pendapat dalam musyawarah majelis harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya.	Majelis Hakim	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya kualitas putusan.
	4.	Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan/pendapatnya secara tertulis.	Xxxxxxx Xxxxx	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	7 hari	Terpenuhinya kredibilitas Hakim.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

p. SOP Putusan Majelis

2017

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat, apabila terdapat perbedaan pendapat maka suara terbanyak menjadi putusan majelis.	Majelis Hakim	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	30 hari	Tercapainya kualitas putusan yang baik.
	2.	Putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan.	Xxxxxxx Xxxxx	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	30 hari	Terpenuhinya kepastian hukum.
	3.	Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah siap dan segera diserahkan kepada Panitera Pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.	Ketua Majelis, Panitera Pengganti	Berita Acara Sidang dan Berkas Perkara	14 hari	Terpenuhinya tenggang waktu minutasi.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

q. SOP Pemberitahuan Isi Putusan

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Penyampaian pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir.	Xxxx Xxxx/Juru Sita Pengganti	Komputer, ATK, Relaas Pemberitahuan	3 hari	Terpenuhinya asas transparansi.
	2.	Jika Tergugat/Termohon tidak hadir dalam pembacaan putusan sedangkan alamatnya tidak diketahui maka pemberitahuannya melalui Pemerintah Daerah.	Xxxx Xxxx/Juru Sita Pengganti	Komputer, ATK, Relaas Pemberitahuan	3 hari	Terpenuhinya asas transparansi.
	3.	Menyampaikan pemberitahuan putusan kepada KUA.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Komputer, ATK, Relaas Pemberitahuan	7 hari	Terpenuhinya asas kepastian hukum
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

2017

r. SOP Minutasi Berkas Perkara

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1.	Minutasi berkas perkara harus diselesaikan tepat waktu.	Panitera Xxxxganti dan Ketua Majelis	Komputer, ATK, Map berkas perkara	14 hari	Terpenuhinya ketertiban administrasi perkara.
	2.	Berkas perkara yang telah diminutasi dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel.	Meja III	Komputer, ATK, Map berkas perkara	14 hari	Terpenuhinya ketertiban administrasi perkara.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

s. SOP Laporan Bulanan Perkara

		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/05/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2017
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP LAPORAN BULANAN PERKARA
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				- S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengkapan
	SOP Laporan Bulanan Perkara			1. Komputer 2. ATK 3. Registe Induk Perkara 4. Jurnal Keuangan Perkara 5. Buku Induk Keuangan Perkara
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

SOP Laporan Bulanan Perkara

2017

NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
			Peralatan	Waktu	Output
1	Membuat laporan bulanan perkara yang terdiri dari : 1. L1-PA.1 sd L1-PA. 11 2. Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum tahun 2013. 3. Laporan Perkara yang di Mediasi 4. Laporan HHK 5. Laporan HHKL 6. Laporan Penyelesaian Perkara 7. Laporan penerbitan Akta Cerai	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Registe Induk Perkara - Jurnal Keuangan Perkara - Buku Induk Keuangan Perkara	30 hari	Tercapainya tetib laporan bulanan perkara
2	Menghimpun data perkara masuk dan perkara putus	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Registe Induk Perkara - Jurnal Keuangan Perkara - Buku Induk Keuangan Perkara	30 hari	Tercapainya tetib laporan bulanan perkara

	3	Memungut dan menyetor biaya PNBP.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Jurnal Keuangan Perkara - Buku Kas Bantu - Buku Induk Keuangan Perkara	30 hari	Tercapainya tertib administrasi biaya PNBP.
	4.	Mengirim Laporan Bulanan Perkara ke PTA Kupang	Petugas bagian umum	Buku Ekspedisi Pengiriman	1 hari	Tercapainya Tertib pengiriman laporan.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

6. SOP Pengarsipan Berkas Perkara

		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO Jalan Wae Mata Telp. / Fax (0385) 41664 Kode Pos. 86554	Nomor SOP	W23-14/06/HM.01/XII/2012
			Tanggal Pembuatan	02/DESEMBER/2012
			Tanggal Revisi	-
			Tanggal Efektif	02/JANUARI/2017
			Disahkan oleh	X. XXXXXX XXXXX, X.Xx.
	SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA
	Dasar Hukum			Kualifikasi Pelaksanan
				- S-1 Syariah/Hukum
	Keterkaitan:			Peralatan/Perlengkapan
	SOP Pengarsipan Berkas Perkara. f. SOP Tahap Pertama. g. SOP Tahap Kedua. h. SOP Tahap Ketiga.
	Peringatan:			Pencatatan dan Pendataan:
	Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

a. SOP Tahap Pertama

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku			KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Pendataan dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip	7 hari	Tercapainya ketertiban arsip perkara.
	2	Arsip berkas perkara yang masih aktif disusun secara vertikal/horizontal sesuai kondisi lemari arsip.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya ketertiban arsip perkara.
	3	Penataan arsip berkas perkara dimasukkan dalam box dengan diberikan identitas box.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya ketertiban arsip perkara.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

2017

b. SOP Tahap Kedua

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

	NO.	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku				KET
				Peralatan	Waktu	Output
	1	Membuat daftar isi yang ditempel pada box.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	3 hari	Tercapainya ketertiban perkara.	arsip
	2	Arsip disusun menurut jenis perkara.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	7 hari	Tercapainya ketertiban perkara.	arsip
	3.	Menghimpun salinan resmi putusan untuk dijahit sesuai klasifikasinya.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	1 tahun	Tercapainya ketertiban perkara.	arsip
	4	Memasukkan berkas perkara dalam box dan menyimpannya dalam lemari.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	30 hari	Tercapainya ketertiban perkara.	arsip
	5	Membuat daftar isi box dan daftar isi lemari.	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas Perkara	30 hari	Tercapainya ketertiban perkara.	xxxxx
Xxxxxx Xxxx, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

c. SOP Tahap Ketiga

	NO.	Aktivitas			Pelaksana	Mutu Baku			KET
						Peralatan	Waktu	Output
	1.	Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).			Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas	1 tahun	Tercapainya akuasisi arsip perkara.
						Perkara
	2.	Menyimpan perkara yang sejarah.	arsip memiliki	berkas nilai	Meja III/Panmud Hukum/Wapan	- Komputer - ATK - Box Arsip - Berkas	1 tahun	Tercapainya nilai sejarah peradilan.
						Perkara
	3.	Menghapus arsip berkas			Meja III/Panmud	Arsip perkara	1 tahun	Tercapainya
		perkara yang telah memenuhi			Hukum/Wapan			akuasisi arsip
		syarat penghapusan.						perkara.
	4.	Melaporkan penghapusan arsip			Ketua, Panitera,	Berita Acara	1 tahun	Tercapainya
		kepada Mahkamah Agung.			Meja III, Panmud	Penghapusan		akuasisi arsip
					Hukum, Wapan	Arsip		perkara.
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

1.2. SOP Kesekretariatan

a. SOP Kepegawaian

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures(SOP) ORGANISASI
Nomor SOP : W13-A14/			/KP.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman	: 1 dari 1
No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
	Deskripsi : Perencanaan, Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tugas Unit Organisasi
A.	PENYUSUNAN URAIAN TUGAS	1. Form isian Uraian Tugas dibagikan kepada para Pejabat Struktural untuk mengisi uraian tugas bawahannya. 2. Pejabat Struktural mengisi Form Uraian Tugas untuk bawahannya masing-masing dan setelah selesai dikembalikan ke Kasubbag Kepegawaian. 3. Form Uraian Tugas yang telah diisi oleh masing- masing Pejabat Stuktural direkap dan kemudian digabungkan menjadi satu dari masing-masing bagian, kemudian diketik, dicetak, diperbanyak sesuai jumlah bagian dan terakhir dijilid. 4. Uraian Tugas Pegawai telah selesai, siap untuk diarsipkan dan didistribusikan ke masing-masing bagian.	Pejabat Struktural Pejabat Struktural Staf Kepegawaian Staf Kepegawaian	15 meni 8 jam (1 hari) 240 menit 15 menit
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures (SOP) TATA LAKSANA
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017			Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman : 1 dari 1
No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
	Deskripsi : Perencanaan, Pelaksanaan Tugas dan evaluasi Unit Organisasi
A.	PENYUSUNAN URAIAN TUGAS	1. Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan di Unit Kerja 2. Berdasarkan data yang diperoleh disusun perencanaan program kerja 3. Perencanaan Program Kerja yang telah disusun, diketik dan kemudian dicetak. 4. Perencanaan Program Kerja diajukan ke Sekretaris, Panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk diketahui dan ditandatangani. 5. Program Kerja yang terencana telah siap.	Pejabat Struktural Pejabat Struktural Staf Kepegawaian Ketua Pengadilan Agama	15 menit 8 jam (1 hari) 240 menit 60 menit
B.	LAPORAN	1. Draft Susunan Laporan Tahunan diterima dari Mahkamah Agung R.I.	Kasubbag Kepegawaian

		2. Mempersiapkan Bahan untuk penyusunan Laporan Tahunan 3. Menyusun Laporan Tahunan Kasubbag Kepegawaian sesuai dengan Draft dari Mahkamah Agung R.I. 4. Menggabungkan materi Laporan Tahunan dari sub Bagian lain 5. Materi Laporan Tahunan yang telah lengkap dicetak 6. Laporan Tahunan diajukan ke Sekretaris, Panitera dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk diketahui dan ditandatangani. 7. Softcopy Laporan Tahunan siap dikirim via e-mail ke Sekretaris Mahkamah Agung R.I. 8. Laporan Tahunan digandakan dan dijilid 9. Laporan Tahunan dikemas dan siap dikirim dan didistribusikan ke Mahkamah Agung R.I, dan Pengadilan Agama se Nusa Tenggara Timur		120 menit
			Staf Kepegawaian
				240 menit
				30 menit
				60 menit
				60 menit
			Ketua Pengadilan
			Agama
				15 menit
			Staf Kepegawaian
			Staf Kepegawaian
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures (SOP) KEPROTOKOLAN
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017			Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman : 1 dari 1
No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
	Deskripsi : Perencanaan, Pelaksanaan Tugas dan evaluasi Unit Organisasi
A.	UPACARA HARI NASIONAL	1. Membuat SK Panitia / Petugas upacara 2. SK Panitia / Petugas upacara diajukan kepada Sekretaris, Panitera dan Ketua PA untuk diketahui dan ditandatangani. 3. Menyusun jadwal persiapan pelaksanaan upacara 4. Mempersiapkan kelengkapan administrasi upacara 5. Membuat undangan 6. Membuat daftar hadir 7. Pelaksanaan upacara	Kasubbag Kepegawaian Ketua Pengadilan Agama Staf Kepegawian Staf Kepegawian	10 menit 15 menit 10 menit 15 menit 10 menit 10 menit
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

		Standard Operating Procedures (SOP) TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017			Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman : 1 dari 1
No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
	Deskripsi : Perencanaan, Pelaksanaan Tugas dan evaluasi Unit Organisasi
A.	IZIN / DISPENSASI	1. Pegawai yang tidak masuk menyampaikan permohonan ijin ke Atasan langsung 2. Atasan langsung menyampaikan ke Kasubbag Kepegawaian permohonan ijin ybs 3. Kasubbag Kepegawaian memerintahkan staf untuk mencatat permohonan ijin ybs sebagai dasar untuk merekap absensi 4. Permohonan ijin ybs direkap dan disesuaikan dengan laporan absensi pegawai	Kasubbag Kepegawaian Staf Kepegawaian	5 menit 5 menit 5 menit
B.	KETERANGAN a. Karpeg	1. Berkas diterima di bagian Kepegawaian 2. Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk memproses,kemudian memeriksa kelengkapan berkasnya dan ditata sesuai urutannya 3. Bila berkas lengkap, dibuatkan permohonan ke instansi terkait. 4. Memintakan tanda tangan dari pejabat terkait. 5. Setelah di tanda tangani berkas dikirim ke BKN	Kasubbag Kepegawaian Staf Kepegawaian	10 menit 60 menit 10 menit 30 menit 120 menit
	b. Data Pegawai	1. Mempersiapkan Data Pegawai yang akan dimasukkan database kepegawaian 2. Melakukan Update database kepegawaian 3. Membuat / mencetak Statistik data Kepegawaian		3 menit 5 menit
	c. SIKEP	1. Berkas / Data pegawai berupa SK Mutasi atau SK Kenaikan Pangkat atau data pegawai yang lain di terima di bagian Kepegawaian, 2. Melakukan Update database kepegawaian melalui Aplikasi Simpeg/Sikep.	Kasubbag Kepegawaian	20 menit
	d. SPMT, SPMJ	1. Menyiapkan Data pendukung 2. Memproses Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan untuk Hakim Tinggi beserta Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Kupang dan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama se NTT 3. Mengajukan ke Kasubag Kepegawaian, Wasek, Sekretaris, dan diteruskan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk diketahui dan di tandatangan 4. Mendistribusikan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan ke Hakim Tinggi, Pejabat Struktural/Fungsional PTA Kupang dan Mengirimkan ke Pengadilan Agama.	Staf Kepegawaian Staf Kepegawaian Kasubbag Kepegawaian Staf Kepegawaian	30 menit 20 menit 10 menit 20 menit
	e. Ijin Belajar	1. Memeriksa permohonan yang bersangkutan 2. Membuat surat ijin belajar yang bersangkutan 3. Memintakan tanda tangan Pejabat yang berwenang 4. Mengajukan ijin belajar S2, S3 bagi bagian Teknis ke Dirjen Badilag.	Staf Kepegawaian Staf Kepegawaian Ketua Staf Kepegawaian	15 menit 10 menit 60 menit 10 menit
	f. Absensi PA. Labuan Bajo	1. Merekap absensi 2. Merekap absensi untuk uang makan 3. Merekap absensi untuk remunerasi	Staf Kepegawaian Staf Kepegawaian Staf Kepegawaian	30 menit 30 menit 60 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		4. Memintakan tanda tangan Pejabat terkait 5. Menggandakan rekap absensi ke Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris Staf Kepegawaian	60 menit 05 menit
Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures (SOP) PENILAIAN DAN HUKUMAN
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017			Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman : 1 dari 1
No	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket
	Deskripsi : Perencanaan, Pelaksanaan Tugas dan evaluasi Unit Organisasi
A.	PENILAIAN (SKP)	1. Blanko penilaian SKP diajukan ke pejabat yang berwenang melakukan penilaian 2. Pejabat melakukan penilaian untuk bawahannyamasing-masing 3. Nilai yang telah dibuat oleh Pejabat Penilai direkap dan kemudian dibuatkan SKPnya 4. Memintakan tanda tangan dari pegawai yang dinilai, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai masing-masing	Kasubbag Kepegawaian	10 menit 60 menit 10 menit 60 menit
B.	HUKUMAN x. Xxxxxxx tertulis	1. BAP diterima di bagian Kepegawaian 2. Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk membuat konsep SK Hukuman Disiplin berupa Tegoran Tertulis 3. Mengajukan konsep SK Hukuman Disiplin berupa Tegoran Tertulis melalui Kasubbag Kepegawaian keSekretaris kemudian KPA untuk diketahui dan ditandatangani 4. SK Hukuman Disiplin dikirim ke YBS, unit kerja YBS, arsip dan Bawas MA-RI	Kasubbag Kepegawaian Ketua Pengadilan Agama Staf Kepegawaian	15 menit 60 menit 10 menit
	b. Pemberhentian tidak dengan hormat	1. BAP diterima di bagian Kepegawaian 2. Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk membuat konsep SK Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan tidak hormat 3. Mengajukan konsep usul berupa Pemberhentian dengan tidak hormat melalui Kasubbag Kepegawaian ke Wakil Sekretaris kemudian Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani 4. Usul berupa Pemberhentian dengan tidak hormat usulan dan diajukan ke Sekretaris MA.	Kasubag Kepegawaian Staf Kepegawaian Ketua Pengadilan Agama	15 menit 60 menit 10 menit

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua PA Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			MUTASI
Nomor SOP : W13-A14/		/KP.01/I/2017			Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman	: 1 dari 2
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Pengelolaan mutasi pegawai
A.	KEPANGKATAN a. Kenaikan Pangkat	1	Berkas diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	15 menit
		2	Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk memproses sesuai area masing-masing, kemudian oleh staff tersebut diperiksa kelengkapan berkasnya dan ditata sesuai urutannya	Staf Kepegawaian
		3	Bila berkas lengkap, dibuat Nota Usul Kenaikan Pangkat	Staf Kepegawaian	60 menit
		4	Mengajukan Nota usul Kenaikan Pangkat melalui Kasubbag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		5	Nota Usul yang telah siap digabungkan dengan berkas usulan dan dikemas, tenaga non teknis gol IV/a ke atas ke Sekretaris MA, tenaga teknis ke Badilag dan tenaga non teknis III/d ke bawah ke BKN Regional II	Staf Kepegawaian	30 menit
	b. Ujian Dinas	1	Menerima daftar usulan peserta ujian Dinas	Kasubbag kepegawaian
		2	Merekap daftar peserta yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas	Staf Kepegawaian	30 menit
		3	Membuat Surat Permohonan mengikuti Ujian Dinas disertai daftar peserta yang memenuhi syarat ditujukan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I.		30 menit
		4	Surat Permohonan mengikuti Ujian Dinas disertai daftar peserta yang memenuhi syarat diajukan ke Kasubbag Kepegawaian, Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		5	Surat Permohonan mengikuti Ujian Dinas dan daftar peserta yang telah ditandatangani dikemas dan dikirim ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI		30 menit
	c. Ujian Penyesuaian Ijazah	1	Menerima usulan peserta Ujian Penyesuaian Ijazah	Kasubbag kepegawaian
		2	Merekap daftar peserta yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah	Staf Kepegawaian	30 menit
		3	Membuat Surat Permohonan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah disertai daftar peserta yang memenuhi syarat ditujukan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I.		15 menit
		4	Surat Permohonan mengikuti Ujian Penyesuaian	Ketua	30 menit

			Ijazah disertai daftar peserta yang memenuhi syarat diajukan ke Kasubbag Kepegawaian, Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Pengadilan Agama	30 menit	20
		5	Surat Permohonan mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah disertai daftar peserta yang memenuhi syarat dikemas dan siap dikirim ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
	d. DUK	1	Mempersiapkan Data pendukung untuk pembuatan DUK	Staf Kepegawaian	10 menit
		2	Pembuatan DUK sesuai aturan yang berlaku		60 menit
		3	Membuat surat pengantar beserta DUK yang telah dibuat ditujukan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I.		10 menit
		4	Surat pengantar beserta DUK yang telah dibuat diajukan ke Kasubbag Kepegawaian, Sekretaris, dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		5	Surat Pengantar dan DUK yang telah ditandatangani dikemas dan siap dikirim ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I.		10 menit
		6	DUK diarsipkan
	e. KGB	1	Kasubag Kepegawaian menugaskan staf untuk membuat SK KGB
		2	Membuat SK KGB (Kenaikan Gaji Berkala diberi apabila PNS ybs telah memenuhi masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala)	Staf Kepegawaian	15 menit
		3	Mengajukan SK KGB melalui Kasubag Kepegawaian ke Kabag Kepegawaian kemudian Sekretaris dan KPTA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		4	Setelah semua SK KGB ditandatangani, SK tersebut digandakan untuk bagian keuangan, arsip dan yang bersangkutan		15 menit
B	PENYESUAIAN MASA KERJA	1	Menerima berkas usulan Penyesuaian Masa Kerja	Kasubbag Kepegawaian	10 menit
		2	Memeriksa kelengkapan berkas Penyesuaian Masa Kerja	Staf Kepegawaian
		3	Membuat Nota Usul Peninjauan Masa Kerja		10 menit
		4	Membuat Surat Pengantar Pengusulan Peninjauan Masa Kerja		10 menit
		5	Mengajukan surat pengantar usulan dan Nota usul Penyesuaian Masa Kerja melalui Kasubag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		6	Surat Pengantar dan nota usul Penyesuaian Masa Kerja dikemas dan dikirim ke BKN Regional II	Staf Kepegawaian	10 menit
C	IMPASSING	1	Peraturan pemerintah / Presiden RI dan Surat Edaran Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan gaji PNS diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2	Kasubbag Kepegawaian menugaskan staf untuk membuat SK Impassing	Staf Kepegawaian	30 menit
		3	Mengajukan Konsep SK Impassing melalui Kasubbag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		4	Setelah semua SK Impassing ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, SK tersebut digandakan untuk bagian keuangan, arsip dan yang bersangkutan		10 menit
D	ALIH TUGAS a. Mutasi	1	Menerima berkas usulan mutasi	Kasubbag Kepegawaian
		2	Memeriksa kelengkapan berkas usul mutasi	Staf Kepegawaian	10 menit
		4	Usul mutasi diajukan ke Kasubbag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		5	Usul mutasi serta berkasnya dikemas dan siap dikirim		5 menit
	b. Biaya Pindah	1	Berkas diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	10 menit
		2	Diperiksa kelengkapan berkasnya dan ditata sesuai urutannya	Staf Kepegawaian	10 menit
		3	Bila berkas lengkap, dibuat Daftar Nomor Rekening PNS yang akan pindah		20 menit
		4	Mengajukan Daftar Nomor Rekening beserta berkasnya melalui Kasubag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui serta ditandatangani		30 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

		5	Usul Biaya Pindah siap dikirim ke Dirjen badilag MA-RI	Staf Kepegawaian	15 menit	20
E	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL a. Pengusulan	1	Hasil Rapat Baperjakat diterima sub bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2	Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk menyusun daftar usulan mutasi	Staf Kepegawaian	30 menit
		3	Daftar usulan mutasi disampaikan kembali ke tim Baperjakat untuk ditandatangani	TPM	10 menit
		4	Daftar usulan mutasi dan surat pengantar usul mutasi ke Sekretaris MA / Dirjen Badilag diajukan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk diketahui dan ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
		5	Berkas data pendukung untuk usul mutasi dipersiapkan dan digandakan	Staf Kepegawaian	10 menit
		6	Surat pengantar usul mutasi, daftar usul mutasi dan berkas data pendukung dikemas dan siap dikirim Untuk Tenaga Non Teknis eselon IV ke atas ke Sekretaris MA, untuk Tenaga Teknis ke Dirjen Badilag		10 menit
		7	Untuk usul mutasi eselon V yang diproses di PTA, dibuatkan Surat Keputusan	Staf Kepegawaian	15 menit
		8	Surat Keputusan diajukan ke Kasubag Kepegawaian, Sekretaris dan KPA untuk diketahui serta ditandatangani	Ketua Pengadilan Agama	30 menit
	b. Pelantikan	1	Membuat SK Panitia	Bagian Kepegawaian	10 menit
		2	Membuat Proposal dan RAB		15 menit
		3	Membuat Susunan Acara		30 menit
		4	Mempersiapkan kelengkapan administrasi pelantikan		60 menit
		5	Membuat Undangan		10 menit
		6	Menyampaikan Undangan		15 menit
		7	Pelaksanaan Pelantikan
Labuan Bajo, 02 Januari 2017
Ketua PA Labuan Bajo
X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.
NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			KESEJAHTERAAN
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	Deskripsi : Pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai
A.	KESEHATAN (ASKES)	1.	Berkas diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk memeriksa kelengkapan berkasnya dan ditata sesuai urutannya	Staf Kepegawaian	15 menit
		3.	Bila berkas lengkap, dibuatkan permohonan ke instansi terkait.	Staf Kepegawaian	10 menit
		4.	Memintakan tanda tangan dari pejabat terkait.	KPA/ Sekretaris	15 menit
		5.	Setelah di tanda tangani berkas dikemas dan dikirim ke PT. ASKES		10 menit
B.	CUTI	1.	Berkas diterima di bagian Kepegawaian, Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk memproses sesuai keperluan masing- masing.	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Memeriksa cuti YBS yang masih tersisa di data kartu kendali cuti	Staf Kepegawaian	10 menit
		3.	Membuat persetujuan cuti yang bersangkutan	Staf Kepegawaian	5 menit
		4.	Memintakan tanda tangan Pejabat yang berwenang	KPA/ Sekretaris	5 menit
		5.	Setelah ditanda tangani memberikan surat cuti yang kepada bersangkutan		5 menit
		6.	Memasukkan cuti YBS ke Kendali Cuti dan Kartu Cuti		5 menit
		7.	Mengarsipkan
C.	BANTUAN SOSIAL(UCAPAN XXXX XXXXXXXX)	1.	Surat diterima diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Kasubbag Kepegawaian menugaskan staff untuk membuat konsep surat ucapan bela sungkawa	Staf Kepegawaian	10 menit
		3.	Mengajukan konsep surat ucapan bela sungkawa melalui Kasubag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPTA untuk diketahui dan ditandatangani	Staf Kepegawaian	60 menit
		4.	Surat ucapan Belasungkawa siap dikirim ke seluruh PA se-NTT melaui Fax, Email atau diupload di website.	KPA/ Sekretaris	15 menit
D.	PENGHARGAAN	1.	Berkas diterima diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Memeriksa usulan berkas		10 menit
		3.	Membuat usulan penghargaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Staf Kepegawaian	30 menit
		4.	Memintakan tanda tangan pejabat terkait untuk diketahui dan ditandatangani	Staf Kepegawaian	60 menit
		5.	Mengirim berkas usulan	KPA/ Sekretaris	5 menit
E.	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA a. Pensiun	1.	Berkas diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Berkas ditata sesuai urutannya	Staf Kepegawaian	15 menit
		3.	Bila berkas lengkap, dibuat Konsep Nota Usul Permohonan Pensiun	Staf Kepegawaian	10 menit
		4.	Mengajukan Nota Usul Permohonan Pensiun melalui Kasubbag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPA untuk diketahui dan ditandatangani	KPA/ Sekretaris	60 menit
		5.	Nota Usul Permohonan Pensiunyang telah siap digabungkan dengan berkas usulan dan dikemas untuk diusulkan kepada Ketua MA-RI u.p. Dirjen BADILAG bagi PNS	Staf Kepegawaian	30 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		yang menduduki jabatan Tehnis sedangkan bagi Pejabat Struktural Tenaga Non Tehnis eselon II, III, dan IV kepada Ketua MA-RI u.p. Sekretaris MA-RI
	b. Taspen	1.	Berkas diterima di bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
		2.	Berkas ditata sesuai urutannya	Staf Kepegawaian	15 menit
		3.	Bila berkas lengkap, dibuat Konsep Nota Usul Permohonan Pensiun	Staf Kepegawaian	10 menit
		4.	Mengajukan Nota usul Usul Taspen melalui Kasubag Kepegawaian ke Sekretaris dan KPTA untuk diketahui dan ditandatangani	KPA/ Sekretaris	60 menit
		5.	Nota Usul Permohonan Pensiunyang telah siap digabungkan dengan berkas usulan dan dikemas untuk diusulkan kepada Direktur PT Taspen Persero	Staf Kepegawaian	30 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua PA Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA 20 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			DISKUSI HUKUM DAN DIKLAT DI TEMPAT KERJA
Nomor SOP : W13-A14/ /KP.01/I/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Latihan
A.	DISKUSI HUKUM	1.	Membuat SK Panitia Pelaksana	Staf Kepegawaian	15 menit
		2.	Konfirmasi tempat pelaksanaan	Kasubbag Kepagawaian	30 menit
		3.	Menyusun Silabus Diskusi Hukum	Staf Kepegawaian	60 menit
		4.	Menyusun Jadwal Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit
		5.	Menyusun Daftar Peserta Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit
		6.	Membuat Surat Panggilan Peserta	Staf Kepegawaian	15 menit
		7.	Menghubungi Narasumber	KasubbagKepegawa ian	30 menit
		8.	Mengumpulkan Materi Pelatihan	KasubbagKepegawa ian	60 menit
		9.	Menggandakan Materi Pelatihan	Staf Kepegawaian	180 menit
		10.	Menyiapkan ATK dan Perlengkapan Pelatihan	Staf Kepegawaian	60 menit
		11.	Menyiapkan Absensi Peserta dan narasumber Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit
B.	DIKLAT DITEMPAT KERJA	1.	Membuat SK Panitia Pelaksana	Staf Kepegawaian	15 menit
		2.	Konfirmasi tempat pelaksanaan	Kasubbag Kepegawaian	30 menit
		3.	Menyusun Silabus Diskusi Hukum	Staf Kepegawaian	60 menit
		4.	Menyusun Jadwal Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit
		5.	Menyusun Daftar Peserta Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit
		6.	Membuat Surat Panggilan Peserta	Staf Kepegawaian	15 menit
		7.	Menghubungi Narasumber	Kasubbag Kepegawaian	30 menit
		8.	Mengumpulkan Materi Pelatihan	Kasubbag Kepegawaian	60 menit
		9.	Menggandakan Materi Pelatihan	Staf Kepegawaian	180 menit
		10.	Menyiapkan ATK dan Perlengkapan Pelatihan	Staf Kepegawaian	60 menit
		11.	Menyiapkan Absensi Peserta dan narasumber Pelatihan	Staf Kepegawaian	30 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua PA Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

b. SOP Keuangan

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PELAPORAN SAKPA SATKER
Nomor SOP : W13-A14/ /KU.01/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Rekon Internal	1	Menginventarisir SPM belanja modal yang realisasi pada bulan	Petugas SAKPA	30 menit
			pelaporan
		2	Menggandakan SPM tersebut dan memberikan pada petugas	Petugas SAKPA	15 menit
			SIMAK BMN untuk diinput dalam aplikasi SIMAK BMN
		3	Mencetak Laporan Neraca Per Tanggal dari aplikasi SIMAK BMN	Petugas SIMAK BMN	15 menit
			dan memberikan laporan tersebut ke bagian keuangan
		4	Membuat file kirim pada bulan pelaporan dari aplikasi SIMAK BMN	Petugas SIMAK BMN	15 menit
			dan memberikan file tersebut ke bagian keuangan
		5	Membuat Berita Acara Rekon Internal yang disusun oleh Petugas	Petugas SIMAK BMN	30 menit
			SIMAK BMN dan ditandatangani oleh Kasubbag Umum danKeuangan
		6	Mengarsip Berita Acara Rekon Internal di bagian Umum	Petugas SIMAK BMN	10 menit
B	Perekaman	1	Mengumpulkan dokumen sumber berupa SPM dan SP2D yang	Petugas SAIBA	30 menit
	Dokumen		realisasinya terjadi pada bulan pelaporan
	Sumber	2	Melakukan pencatatan SP2D pada aplikasi SPM	Petugas SAIBA	30 menit
		3	Melakukan Load Master pada aplikasi SPM	Petugas SAIBA	15 menit
		4	Melakukan copy data SPM pada bulan pelaporan di Aplikasi SAIBA	Petugas SAIBA	15 menit
		5	Melakukan proses penerimaan aset dari UAKPB pada Aplikasi SAIBA	Petugas SAIBA	15 menit
		6	Mencetak dan memverifikasi Register Transaksi Harian dengan	Petugas SAIBA	30 menit
			dokumen sumber
		7	Melakukan posting data pada bulan pelaporan	Petugas SAIBA	15 menit
		8	Mencetak dan memverifikasi Neraca SIMAK BMN dan Neraca SAKPA	Petugas SAIBA	30 menit
		9	Mencetak laporan realisasi anggaran belanja, laporan realisasi	Petugas SAIBA	15 menit
			pengembalian belanja, laporan realisasi pendapatan negara dan
			hibah pada Aplikasi SAIBA
		10	Membuat file kirim pada bulan pelaporan dari Aplikasi SAIBA untuk	Petugas SAIBA	15 menit
			rekonsiliasi dengan KPPN
C	Rekonsiliasi	1	Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN membawa sotcopy berupa	Petugas SAIBA	1 jam
	dengan KPPN		file kirim dan backup serta hardcopy laporan keuangan satker dari	dan KPPN
			Aplikasi SAIBA dilampiri dengan rekening koran
		2	KPPN mengeluarkan Berita Acara Rekonsiliasi untuk ditandatangani	Petugas KPPN	30 menit
			Kuasa BUN (dari KPPN) dan Kuasa Pengguna Satker (dari satker)
		3	KPPN dan satker masing-masing mengarsip Berita Acara dan Hasil	Petugas SAIBA	15 menit

		Rekonsiliasi yang telah disepakati		dan KPPN
D	Rekonsiliasi	1	Softcopy hasil rekonsiliasi dengan KPPN yang sudah benar direstore	Petugas SAIBA	15 menit
	Tingkat Wilayah		pada komputer satker
		2	Membuat file kirim pada bulan pelaporan dari Aplikasi SAIBA untuk	Petugas SAIBA	15 menit
			tingkat wilayah (UAPPAW/UAPPA E1)
		3	Mengirim softcopy berupa file kirim dan backup serta hardcopy berupa	Petugas SAIBA	30 menit
			Berita Acara dan Hasil Rekonsiliasi, neraca dan laporan realisasi
			anggaran untuk dikirim ke tingkat wilayah

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PELAPORAN LRA MANUAL
Nomor SOP	: W13-A14/	/KU.01/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman	: 1 dari 1

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Manual Pengadilan Agama Labuan Bajo	1	Membuat LRA Manual berdasarkan LRA SAIBA pada bulan pelaporan dengan aplikasi Excel	Kasubbag Umum dan Keuangan	30 menit
		2	Memeriksa, Meneliti, dan menelaah kesesuaian Laporan LRA manual yang di terima dengan LRA di Aplikasi SAIBA;		15 menit
		3	Dimintakan Paraf Kasubbag Bagian Keuangan dan Sekretaris, Tanda tangan KPA sekaligus distempel		15 menit
		4	Mengirim ke tingkat Wilayah selambat- lambatnya tanggal 7 setiap bulannya.		1 jam
		5	Mengarsipkan pada tempat yang telah disediakan		10 menit

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
Standard Operating Procedures
				PELAPORAN PNBP
Nomor SOP : W13-A14/ /KU.01/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
NO	KEGIATAN		URAIAN KEGIATAN	UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Manual	1	Bendahara Penerima setiap bulan membuat Laporan PNBP	Kasubbag Umum dan Keuangan	60 menit
		2	Memeriksa, Meneliti, dan menelaah kesesuaian Laporan PNBP manual yang di terima dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah di Aplikasi SAIBA;		30 menit
		3	Menghimpun dan Merekap Laporan PNBP Manual ke dalam aplikasi excel;		30 menit
		4	Dimintakan Paraf Kasubbag Umum dan Keuangan dan Sekretaris, Tanda Tangan KPA, Sekaligus di stempel.		15 menit
		5	Di kirim ke tingkat wilayah dan pusat selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulannya.		30 menit
				Labuan Bajo, 02 Januari 2015
				Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
				X. XXXXXX XXXXX, S. Ag. NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		LAPORAN TRIWULAN PP 39 TAHUN 2006
Nomor SOP : W13-A14/		/KU.01/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017			Halaman	: 1 dari 2
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Persiapan	1 Penerimaan Surat Laporan Triwulan PP39 dari Wilayah : a. Petugas Surat menerima surat pengiriman Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan dari Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo b. Disposisi surat dari Ketua-Sekretaris- Kasubbag Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan Ketua PA	5 menit 2 jam
B	Pembuatan Form A PP39 PA Labuan Bajo

	(selaku Satker)
C	Pengiriman Laporan Form A PP39 ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang	1.	Penerimaan data keuangan :				(Total 210 menit)
			a.	Petugas Lap. PP39 menerima data DIPA, Petunjuk Operasional Kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran	Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
		2.	Persiapan Instalasi Aplikasi PP39 :
			a.	Petugas menginstall Aplikasi PP39/ Update terbaru dari Bappenas (Triwulan I)	Petugas Lap. PP39/ Tim IT	30 menit
		3.	Pembuatan Form A PP39 Satker PA Labuan Bajo :
			a.	Menginput Data Umum berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo	Petugas Lap. PP39	20 menit
			b.	Menginput Data Keuangan dan Indikator berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Sda	20 menit
			c.	Menginput Target dan Realisasi Kegiatan berdasarkan LRA dan Laporan Fisik LRA Program	Sda	30 menit
			d.	Menginput Kendala dan Tindak Lanjut dari masukan Pejabat terkait.	Sda	10 menit
			e.	Mencetak dan menyimpan Form A PP39	Sda	5 menit
		4.	Pesetujuan dan Tanda Tangan Form A PP39 :
			a.	Petugas Lap. PP39 mengajukan Form A PP39 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Sekretaris untuk diperiksa dan disetujui/ ditandatangani	PPK/ Sekretaris	5 menit
			b.	PPK Menerima, memeriksa serta meneliti Form A Laporan Triwulan PP39	sda	30 menit
			c.	PPK setelah meneliti lalu menela'ah bersama Kasubbag Umum dan Keuangan untuk dilakukan perbaikan Form A PP39	sda	20 menit
			d.	PPK menyerahkan hasil koreksi Form A PP39 ke Petugas Laporan PP39 untuk diperbaiki	Petugas Lap. PP39	5 menit
			e.	Petugas Lap. PP39 menerima dan memperbaiki Form A PP39	sda	20 menit
			f.	Petugas Lap. PP39 mengajukan kembali Form A PP39 perbaikan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Sekretaris untuk diperiksa dan disetujui/ ditandatangani	PPK/ Sekretaris	5 menit
			g.	PPK setelah meneliti kemudian menyetujui/ tanda tangan Form A PP39	sda	5 menit
		1.	Pengiriman Hard Copy, file Back up file kirim Laporan Form A PP39 ke tingkat wilayah oleh petugas / operator		Petugas Lap. PP39	30 menit
		2	Mengarsipkan pada tempat yang disediakan		sda	5 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA 20 PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PELAPORAN TGR
Nomor SOP : W13-A14/ /KU.01/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
N O	KEGIATA N	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIA N	KET
A	Laporan Tuntutan Ganti Rugi ( TGR ) Pengadilan Agama Labuan Bajo	1	Menginventarisasi TGR Pengadilan Agama Labuan Bajo	KasubbagUmu m dan Keuangan	15 menit	Tiap Triwula n
		2	Membuat laporan TGR sesuai dengan form dari MA - RI yaitu:	Kasubbag Umum dan	30 menit
			Nama	Keuangan
			Tahun kejadian
			Uraian Kerugian
			Jumlah Angsuran s/d saat ini
			Sisa Kerugian Negara
			Dan Tanda Tangan pejabat yang berwenang
		3	Dimintakan Paraf Kasubbag Keuangan dan Wakil Sekretaris,	sda	15 menit
			Tanda tangan Sekretaris sekaligus distempel
		4	Mengirim laporan TGR ke wilayah secara triwulan	sda	30 menit
		5	Mengarsipkan pada tempat yang telah disediakan	sda	15 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PEMBAYARAN GAJI
Nomor SOP : W13-A14/ /KU.01/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 2
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Pengelolaan Dokumen	1	Menginventarisir bahan mutasi yang berhubungan dengan perubahan gaji, seperti :	PPABP	1 jam

			KGB, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan dan lain-lain
		2	Apabila ada bahan mutasi tersebut, maka digandakan dua kali dan dilegalisir untuk dilampirkan dalam Daftar Gaji	PPABP, KPA	1,5 jam
		3	Menginput gaji kedalam aplikasi GPP	PPABP	2 jam
		4	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan besaran bruto sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji	Bend. Pengeluaran	15 menit
		5	Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan besaran angka sesuai dengan yang tercantum dalam daftar Gaji	Bend. Pengeluaran	10 menit
		6	Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) gaji	PPABP	10 menit
		7	Proses Penandatanganan Daftar Gaji, SSP, SPP dan BAR Gaji	PPABP, Bend. Peng, PPK dan KPA	10 menit
		8	Diajukan ke Penguji SPP dan Penanda tangan SPM	PPK	5 menit
B	Proses Verifikasi SPP dan Penerbitan SPM	1	Menerima Daftar Gaji dan semua kelengkapannya	PP-SPM	5 menit
		2	Memeriksa satu persatu dokumen yang diajukan dengan kesesuaian pagu anggaran, penggunaan mata anggaran, output yang dihasilkan dan lain sebagainya	PP-SPM	1,5 jam
		3	Apabila ada kelengkapan yang kurang atau kesalahan input atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka berkas dikembalikan	PP-SPM	10 menit
		4	Apabila dokumen sudah lengkap dan benar, maka diterbitkanlah SPM dan ADK-nya	PP-SPM	30 menit
		5	Berkas dan ADK diserahkan kembali untuk diajukan SP2D ke KPPN	PP-SPM	5 menit
C	Proses Pengajuan SP2D	1	Mengantar berkas gaji beserta SPM ke KPPN untuk dimintakan SP2D	PPABP	30 menit
		2	Melakukan rekonsiliasi gaji antara Satker dengan KPPN	PPABP/Bend. Peng dan KPPN	30 menit
		3	Apabila rekonsiliasi sudah tidak ada masalah, maka gaji dapat dimasukkan loket untuk diproses SP2D-nya	KPPN	5 hari kerja sebelum bulan berakhir
D	Pencairan Gaji	1	Mengambil SP2D di KPPN	PPABP	30 menit
		2	Menerbitkan Cheque sesuai nilai netto yang tertera dalam SP2D	KPA dan Bend. Peng	10 menit
		3	Menyampaikan cheque ke bank agar gaji segera bisa ditransfer ke rekning masing- masing pegawai dan meminta bukti transfernya	Bend. Peng.	1 jam
		4	Daftar gaji dimintakan tanda tangan ke para pegawai	Para Pegawai	2 jam

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		REMUNERASI
Nomor SOP		: W13-A14/	/KU.01/2015	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2015				Halaman	: 1 dari 1
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Pengajuan Remunerasi PA Labuan Bajo	1	Meminta Rekap Daftar Hadir dan Rekap Absen Pegawai ke Bagian Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian	5 menit
		2	Membuat Tanda Terima Remunerasi Pegawai berdasarkan Rekap Daftar Hadir dan Rekap Absensi Pegawai	Kasubbag Umum dan Keuangan	30 menit
		3	Membuat Kuitansi Remunerasi berdasarkan jumlah Bruto di Tanda Terima Remunerasi	Kasubbag Umum dan Keuangan	10 menit
		4	Membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Remunerasi.	Kasubbag Umum dan Keuangan	10 menit
		5	Meminta tanda tangan Ketua dan Sekretaris untuk Kuitansi, Tanda Terima dan SPTJM.	Ketua dan Sekretaris	10 menit
		6	Meminta tanda tangan semua Pegawai untuk Tanda Terima Remunerasi.	Para pegawai	2,5 jam
		7	Menyusun Kuitansi,Tanda Terima, Rekap Daftar Hadir, Rekap Absensi, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) serta data dukung lainnya	Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
		8	Mengirimkan data Pengajuan dan Pertanggungjawaban Remunerasi ke PTA Kupang	Kasubbag Umum dan Keuangan	45 menit
B	Pencairan uang Remunerasi PA Labuan Bajo	1	Membuat Daftar Penerimaan Remunerasi Pegawai untuk diberikan ke Bank	Bend. Pengeluaran	15 menit
		2	Menulis Cek sejumlah Netto	Bend.Pengeluaran & KPA	5 menit
		3	Memberikan Daftar Penerimaan Remunerasi kepada Pihak Bank bagian Payroll	Bend. Pengeluaran	5 menit
		4	Memberikan Cek kepada Pihak Bank bagian Teller	Bend. Pengeluaran	2 menit
		5	Menerima bukti pencairan uang Remunerasi dari Teller	Bend. Pengeluaran	5 menit
		6	Mengkonfirmasi ke Pihak Bank kapan uang sudah masuk ke Rekening masing-masing Pegawai	Bend. Pengeluaran	5 menit
		7	Memeriksa keberadaan dan kebenaran uang di Rekening Bank	Bend. Pengeluaran	5 menit
C	Pertanggungjawaban Remunerasi PA Labuan Bajo	1	Meminta Rekening Koran terakhir ke bagian Customer Service di Bank	Bend. Pengeluaran	5 menit
		2	Mengirimkan Rekening Koran ke Tingkat Wilayah	Kasubbag Keuangan	45 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

Labuan Bajo, 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PERENCANAAN ANGGARAN
Nomor SOP		: W13-A14/	/KU.01/2017		Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman	: 1 dari 2
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Inventarisasi Bahan Penyusunan Anggaran dan Pembentukan Tim	1	Menginventarisir kebutuhan-kebutuhan kantor :
		a.	Membuat dan membagikan angket rencana kebutuhan kantor ke semua lini (kelompok hakim, kepaniteraan dan kesekreatriatan)	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 hari kerja
		b.	Pengisian angket yang telah dibagikan	Para pegawai	3 hari kerja
		x.	Xxnarik kembali angket yang telah dibagikan tersebut untuk disusun dalam draft / konsep	Kasubbag Umum dan Keuangan	2 jam
		d.	Menyusun / merekap angket dalam draf/konsep rencana kebutuhan kantor	Kasubbag Umum dan Keuangan	2 jam
		e.	Rekapitulasi rencana kebutuhan kantor diteliti dan kemudian diparaf oleh Sekretaris	Sekretaris	1 jam
		f.	Rekapitulasi rencana kebutuhan kantor ditandatangani oleh Sekretaris dan diajukan dalam rapat Tim Perencanaan untuk dibahas bersama	Sekretaris	30 menit
		2	Membentuk Tim Perencanaan Anggaran dari semua lini (perwakilan dari kelompok hakim, kepaniteraan dan kesekretaiatan)	Ketua PA	30 menit
B	Rapat Pembahasan Anggaran Internal Satker	1	Rapat Pembahasan rencana kebutuhan kantor oleh Xxx Xxrencanaan Anggaran untuk ditetapkan sebagai draf rencana kerja anggaran	Tim Perencanaan Anggaran	1 hari
		2	Tim Perencanaan Anggaran menetapkan rencana kebutuhan kantor sebagai Draf Rencana Kerja Anggaran	Tim Perencanaan Anggaran	15 menit
		3	Draf Rencana Kerja Anggaran diusulkan kepada Ketua PA untuk ditimbang dan selanjutnya disahkan menjadi Rencana Kerja Anggaran	Tim Perencanaan Anggaran	15 menit
		4	Ketua PA setelah menimbang, menambah atau mengurangi kemudian mengesahkan Rencana Xxxxx Xxxxxxan	Ketua PA	1 jam
C	Penyusunan Anggaran dalam Aplikasi RKA-KL	1	Rencana Kerja Anggaran disusun dalam Aplikasi RKA-KL	Kasubbag Perencanan, TI dan Pelaporan	3 jam
		2	Susunan RKA-KL diteliti dan selanjutnya diparaf oleh Sekretaris	Sekretaris	1 jam
		3	Susunan RKA-KL ditandatangani oleh Xxxxxxxxxx selaku Kuasa Pengguna Anggaran	Sekretaris	15 menit
		4	RKA-KL diajukan ke Tingkat Wilayah	Sekretaris	45 menit

D	Pengumpulan Final RKA-KL beserta data Pendukungnya	1	Perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan RKA-KL setelah diperintah oleh PTA	Kasubbag Perencanan, TI dan Pelaporan	1 hari
		2	Menyiapkan TOR, RAB dan data dukung lainnya sesuai dengan anggaran yang dianggarkan	Masing- masing bagian sesuai fungsinya	2 hari
		3	Pengumpulan RKA-KL beserta data pendukungnya ke Tingkat Wilayah	Tim Penelaah PA	1 hari

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Nomor SOP : W13-A14/ /KU.01/2017				Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan : 02 Januari 2017				Halaman : 1 dari 1
NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN		UNIT/ PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET
A	Penerimaan DIPA	1	Menerima undangan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk penerimaan DIPA	KPA	15 menit
		2	Menerima DIPA dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang diserahkan secara simbolis di Kantor Gubernur	KPA	2 jam
		3	Membaca dan Xxxxxxajari DIPA dengan seksama
B	Pembentukan Organisasi	1	Ketua PA berdasarkan mandat dari Ketua PA menunjuk / menguasakan Sekretaris PA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Ketua PA	1 jam
		2	Sekretaris selaku KPA menunjuk / mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat penguji SPP dan Penanda tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pelaksana Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)	KPA	1,5 jam
C	Penyusunan POK dan Spesimen	1	Mengadakan rapat dengan pelaksana / pengelola anggaran dan unit-unit terkait lainnya dan diketahui Ketua PA dengan agenda pelaksanaan anggaran satu tahun berjalan	KPA	3 jam
		2	Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang didalamnya termasuk jadual pelaksanaan anggaran dan rencana penarikan dana	KPA	2 jam
		3	Pejabat / Pengelola Anggaran membuat spesimen tanda tangan untuk disampaikan ke KPPN dan Bank yang ditunjuk	Pengelola Anggaran	30 menit
		4	Spesimen tanda tangan dan stempel Pengelola Anggaran disampaikan ke KPPN dan Bank yang ditunjuk	Pengelola Anggaran	45 menit

c. SOP Umum

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

Labuan Bajo, 02 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

2017

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			ADMINISTRASI PERSURATAN (SURAT MASUK)
Nomor SOP		:	W23-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman :
No .	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaia n
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Administrasi Persuratan untuk Surat Masuk
A.	Penerimaan Surat Masuk	1 .	Petugas menerima surat baik yang berasal dari Pos maupun dikirim langsung melalui kurir, kemudian meneliti kebenaran alamat surat dan mengembalikan surat yang salah alamat	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit	per 1 surat
		2 .	Dalam hal surat masuk yang dikirim melalui kurir, Petugas membuat Tanda Terima Surat sebagai tanda bukti penerimaan surat dan menyerahkan tanda terima tersebut kepada kurir.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan
		3 .	Petugas mensortir surat yang masuk ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan
		4 .	Untuk surat pribadi atau atas nama perseorangan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan, sedangkan untuk surat dinas disampaikan kepada petugas pengolahan surat masuk.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan
B.	Pengolahan Surat Masuk	1 .	Petugas pengolah surat menerima surat masuk dari petugas penerima surat.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	2 menit	per 1 surat
		2 .	Petugas mengklasifikasikan surat berdasarkan jenis surat, yaitu : surat dinas biasa, tertutup, atau rahasia.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	2 menit	Surat
		3 .	Untuk surat dinas tertutup, Petugas menyampaikan langsung kepada pimpinan, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
		4 .	Untuk surat dinas rahasia, Petugas mencatat surat tersebut kedalam lembar disposisi surat rahasia.	Staf KasubbagUmu m dan Keuangan	3 menit	per 1 surat
		5 .	Untuk surat dinas biasa, Petugas membuka surat tersebut, memeriksa kelengkapan surat, memberi nomor urut dengan alat nomerator, dan kemudian mempersiapkan untuk didisposisi.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	3 menit	per 1 surat
C.	Pencatatan Surat Masuk	1 .	Petugas mencatat surat yang telah diberi nomor urut ke dalam lembar disposisi baik dengan cara manual maupun melalui Aplikasi Tata Persuratan sesuai dengan asal surat, tanggal surat, klasifikasi surat, perihal, dan tanggal penerimaan surat.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	3 menit	per 1 surat
		2 .	Dalam hal surat dicatat dengan Aplikasi Tata Persuratan, Petugas mencetak lembar disposisi setelah surat dicatat dan disimpan ke dalam aplikasi.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan
		3 .	Petugas membendel/menggabungkan surat dengan lembar disposisi menjadi satu bendel.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan
		4 .	Petugas mengklasifikasikan surat yang telah dicatat ke dalam 2 (dua) jenis unit, yaitu : surat yang berhubungan dengan kesekretariatan dan surat yang berhubungan dengan kepaniteraan/perkara.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit

		5 .	Petugas membuat/mencetak lembar pengantar surat baik untuk kesekretariatan maupun kepaniteraan sebelum surat didistribusikan.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	2 menit	20
D.	Pendistribusia n Surat Masuk	1 .	Petugas mendistribusikan surat ke unit pengolah yaitu kepada Wakil Sekretaris untuk surat yang berhubungan dengan dengan Kesekretariatan dan Wakil Panitera untuk surat yang berhubungan dengan kepaniteraan/perkara dengan melampirkan lembar pengantar surat.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	10 menit
		2 .	Untuk Surat dinas Rahasia, Petugas menyampaikan langsung kepada pimpinan instansi, dalam hal ini Ketua Pengadilan.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
		3 .	Unit Pengolah (Sekretaris dan Panitera) menerima surat masuk yang telah didisposisi dari Petugas dan memberikan tanda tangan/paraf pada lembar pengantar surat.	Sekretaris / Panitera	2 menit
		4 .	Unit Pengolah (Sekretaris dan Panitera) mengklasifikasikan sifat surat masuk ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : Segera, Penting, dan Biasa.	Sekretaris / Panitera
		5 .	Unit Pengolah (Sekretaris dan Panitera) menindaklanjuti surat masuk sesuai dengan kewenangannya.	Sekretaris / Panitera
E.	Pengarsipan	1 .	Petugas meminta kembali lembar pengantar surat yang telah ditandatangani/diparaf oleh unit pengolah (Sekretaris dan Panitera).	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	2 menit
		2 .	Petugas mengarsipkan lembar pengantar surat yang telah ditandatangani/diparaf sesuai dengan urutan waktu penyampaian surat.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
F.	Pelaporan	1 .	Petugas merekap surat yang masuk berdasarkan klasifikasi surat, baik secara manual maupun melalui Aplikasi Tata Persuratan dalam waktu satu bulan.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	30 menit
		2 .	Petugas melaporkan kepada pimpinan terkait surat yang masuk dalam kurun waktu selama 1 (satu) bulan.	Staf Kasubbag Umum dan Keuangan	10 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Nomor SOP		:	W23-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman :
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Pengelolaan Perpustakaan
A.	Penerimaan Buku / Bahan Pustaka	1.	Petugas menerima buku / bahan pustaka dari pusat (Mahkamah Agung R.I), instansi lain, maupun dari hasil pengadaan.	Petugas Perpustakaan		per paket
		2.	Petugas mendata jumlah dan jenis atau judul buku / bahan pustaka yang diterima sesuai dengan bukti serah terima.	Petugas Perpustakaan	30 menit
		3.	Dalam hal buku / bahan pustaka diterima melalui Pos atau jasa pengiriman, Petugas membuat surat pengantar tanda terima buku / bahan pustaka kepada instansi pengirim mengenai jumlah dan judul atau jenis buku / bahan pustaka yang telah diterima.	Petugas Perpustakaan	10 menit

		4.	Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum meneliti surat pengantar yang telah dibuat mengenai isi dan korespondensinya, kemudian masing-masing memberikan paraf di sisi kiri dan sisi kanan pada nama pimpinan dalam surat.	Sekretaris dan Kasubbag Umum	5 menit
		5.	Pimpinan menandatangani surat pengantar setelah diparaf oleh Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum.	Kepala instansi	3 menit
		6.	Petugas menyerahkan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh pimpinan kepada petugas pengolah surat keluar untuk segera dikirimkan ke alamat instansi pengirim buku . Bahan pustaka.	Petugas Perpustakaan	5 menit
		7.	Petugas mengarsipkan tanda terima buku / bahan pustaka sesuai dengan waktu diterimanya buku / bahan pustaka.	Petugas Perpustakaan	3 menit
B.	Pendataan dan Pengklasifikasian Buku / Bahan Pustaka Baru	1.	Petugas mendata dan mencatat buku / bahan pustaka yang diterima ke dalam Laporan Buku / Bahan Pustaka berdasarkan klasifikasi, Judul atau jenis buku / bahan pustaka, pengarang, penerbit, tahun penerbitan, instansi pengirim, waktu penerimaan buku / bahan pustaka.	Petugas Perpustakaan	3 menit	per buku / bahan pustaka
		2.	Petugas membuat Kode klasifikasi Buku / Bahan Pustaka.	Petugas Perpustakaan	2 menit
		3.	Petugas menempelkan kode klasifikasi tersebut pada buku / bahan pustaka.	Petugas Perpustakaan	1 menit
		4.	Petugas meletakkan buku / bahan pustaka ke dalam rak-rak yang telah ditentukan sesuai dengan klasifikasinya dan menyimpan sebagian buku / bahan pustaka yang sama kedalam lemari sebagai cadangan buku / bahan pustaka.	Petugas Perpustakaan	5 menit
		5.	Petugas memasukkan buku/bahan pustaka yang baru tersebut ke dalam katalog perpustakaan.	Petugas Perpustakaan	3 menit
C.	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	1.	Pegawai yang baru masuk atau yang baru pindah mendaftar menjadi anggota perpustakaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas.	Karyawan	Maksimal 1 hari	Anggota perpustakaan hanya dari pegawai
		2.	Petugas mengajukan formulir pendaftaran anggota kepada penanggung jawab perpustakaan untuk disetujui.	Petugas Perpustakaan
		3.	Setelah permohonan pendaftaran disetujui Penanggung Jawab Perpustakaan, Petugas mencatat data-data anggota baru sesuai dengan data pada formulir, ke dalam buku anggota perpustakaan baik secara manual maupun melalui Aplikasi Perpustakaan.	Petugas Perpustakaan
		4.	Petugas membuat dan mengeluarkan kartu anggota perpustakaan kepada anggota baru.	Petugas Perpustakaan
		5.	Petugas memberikan penjelasan kepada anggota baru mengenai tata tertib peminjaman buku / bahan pustaka di perpustakaan	Petugas Perpustakaan
		6.	Masa berlaku keanggotaan sampai dengan pegawai tersebut pindah tugas / pensiun / meninggal dunia / atas permintaan sendiri.
D.	Peminjaman Buku / Bahan Pustaka	1.	Petugas memeberikan pandangan kepada anggota yang akan meminjam mengenai buku / bahan pustaka dan letaknya.	Petugas Perpustakaan	5 menit
		2.	Petugas memberikan penjelasan kepada anggota yang akan meminjam mengenai kondisi buku / bahan pustaka yang akan dipinjam, batasan jumlah buku / bahan ustaka yang boleh dipinjam dan jangka waktu pengembaliannya.	Petugas Perpustakaan	5 menit
		3.	Petugas mencatat buku / bahan pustaka yang dipinjam, jumlah, jangka waktu pengembalian dan nama anggota peminjam ke dalam Daftar Peminjaman Buku / Bahan Pustaka baik secara manual maupun melalui Aplikasi Perpustakaan.	Petugas Perpustakaan	3 menit
		4.	Petugas mencatat tanggal pengembalian buku ke dalam kartu peminjaman.	Petugas Perpustakaan	2 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

E.	Pengembalian Buku / Bahan Pustaka	1.	Petugas memeriksa jumlah dan kondisi buku / bahan pustaka yang akan dikembalikan.	Petugas Perpustakaan	3 menit
		2.	Petugas mencatat buku yang dikembalikan ke dalam Daftar Peminjaman Buku / Bahan Pustaka baik secara manual maupun melalui Aplikasi Perpustakaan.	Petugas Perpustakaan	3 menit
		3.	Dalam hal buku / bahan pustaka yang dikembalikan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, Anggota yang meminjam tersebut dikenai sanksi keterlambatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
		4.	Dalam hal buku / bahan pustaka yang dikembalikan kondisinya atau jumlahnya tidak sama deengan pada saat meminjam, Anggota yang meminjam tersebut dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
		5.	Petugas mengembalikan buku / bahan pustaka yang telah dipinjam ke dalam rak- rak sesuai dengan klasifikasinya.	Petugas Perpustakaan	5 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

	MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
		Standard Operating Procedures
		PERAWATAN	DAN	PEMELIHARAAN
Nomor SOP	:	W23-A14/	/KS.01/I/2017		Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan	:	02 Januari 2017			Halaman	:
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan			Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
					Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Pemeliharaan Barang Inventaris / Barang Milik Negara
A.	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	1.	Petugas melakukan pemeriksaan kebersihan dan kondisi bangunan di setiap ruangan dan halaman kantor / rumah dinas.		Staf Subbag Umum	5 menit	per ruangan
		2.	Petugas membuat laporan terhadap kondisi yang terjadi di lapangan kepada Kasubbag Umum		Staf Subbag Umum	15 menit
		3.	Kepala Sub Bagian Umum memeriksa dan memberi pengarahan kepada Petugas agar segera ditindaklanjuti apabila adanya kerusakan.		Staf Subbag Umum	10 menit
		4.	Petugas melakukan upaya perbaikan dengan memanggil tenaga yang ahli dibidangnya apabila ada kerusakan		Staf Subbag Umum	Kondisional
		5.	Kasubbag Umum memantau jalannya perbaikan / pemeliharaan.			Kondisional
B.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Empat)	1.	Petugas melakukan pemeriksaan kebersihan dan kondisi kendaraan meliputi oil, accu, tekanan angin dalam ban, dll setiap hari.		Staf Subbag Umum	15 menit	Untuk servis berkala dan pengganti an oli dilakukan tiap 5000 km sekali.
		2.	Petugas melakukan pembersihan kendaraan sebelum dan sesudah pemakaian kendaraan.		Staf Subbag Umum	60 menit
		3.	Petugas membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kasubbag Umum.		Staf Subbag	5 menit

				Umum
		4.	Kasubbag Umum memeriksa dan memberi pengarahan kepada Petugas agar segera ditindaklanjuti apabila adanya kerusakan	Staf Subbag Umum	10 menit
		5.	Petugas melakukan servis secara berkala ke bengkel kendaraan.	Staf Subbag Umum	1 bulan sekali
		6.	Petugas melakukan upaya perbaikan dengan membawa ke bengkel kendaraan apabila terjadi kerusakan.	Staf Subbag Umum	Kondisional
		7.	Kasubbag Umum memantau jalannya perbaikan / pemeliharaan.	Staf Subbag Umum	Kondisional
C.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua)	1.	Petugas melakukan pemeriksaan kebersihan dan kondisi kendaraan meliputi oil, accu, tekanan angin dalam ban, dll setiap hari.	Staf Subbag Umum	5 menit	Untuk servis berkala dan pengganti an oli dilakukan tiap 1000 km sekali.
		2.	Petugas melakukan pembersihan kendaraan sebelum dan sesudah pemakaian kendaraan.	Staf Subbag Umum	30 menit
		3.	Petugas membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kasubbag Umum.	Staf Subbag Umum	5 menit
		4.	Kasubbag Umum memeriksa dan memberi pengarahan kepada Petugas agar segera ditindaklanjuti apabila adanya kerusakan	Staf Subbag Umum	15 menit
		5.	Petugas melakukan servis secara berkala ke bengkel kendaraan.	Staf Subbag Umum	3 bulan sekali
		6.	Petugas melakukan upaya perbaikan dengan membawa ke bengkel kendaraan apabila terjadi kerusakan.	Staf Subbag Umum	Kondisional
		7.	Kasubbag Umum memantau jalannya perbaikan / pemeliharaan.	PTT	Kondisional
D.	Pemeliharaan Alat	1.	Petugas melakukan pemeriksaan Alat Pengolah Data di setiap ruangan	Staf Subbag Umum	5 menit
	Pengolah Data	2.	Petugas membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kasubbag Umum.	Staf Subbag Umum	5 menit
		3.	Kasubbag Umum memeriksa dan memberi pengarahan kepada Petugas agar segera ditindaklanjuti apabila adanya kerusakan	Staf Subbag Umum	10 menit
		4.	Petugas melakukan upaya perbaikan apabila terjadi kerusakan.	Staf Subbag Umum	Kondisional
		5.	Kasubbag Umum memantau jalannya perbaikan / pemeliharaan.	PTT	Kondisional
E.	Pemeliharan AC	1.	Petugas melakukan pemeriksaan AC di setiap ruangan setian hari.	Staf Subbag Umum	5 menit	Pencucian AC dilakukan 3 bulan sekali
		2.	Petugas membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kasubbag Umum.	Staf Subbag Umum	5 menit
		3.	Kasubbag Umum memeriksa dan memberi pengarahan kepada Petugas agar segera ditindaklanjuti apabila adanya kerusakan	Staf Subbag Umum	10 menit
		4.	Petugas melakukan upaya pemeliharaan dengan pencucian AC dan pengisian freon serta dan upaya perbaikan apabila terjadi kerusakan.	Staf Subbag Umum	Kondisional
		5.	Kasubbag Umum memantau jalannya perbaikan / pemeliharaan.	Staf Subbag Umum	Kondisional

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
		PENANGANAN BERKAS PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Nomor SOP		:	W13-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman : 2
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Penanganan Berkas Penghapusan BMN pada Pengadilan Tingkat Pertama
A.	Menerima Surat Usul Panita Penghapusan BMN dari Pengadilan Tingkat Pertama	1.	Petugas memeriksa kelengkapan surat usul Panitia Penghapusan BMN meliputi : nama personil yang akan duduk dalam kepanitiaan, NIP, Jabatan dalam dinas, dan jabatan dalam kepanitiaan.	Staf Subbag Umum	15 menit
		2.	Petugas membuat konsep Surat Keputusan (SK) Pembentukan Panitia Penghapusan BMN dengan personil sebagaimana usulan dari Pengadilan Tingkat Pertama.	Staf Subbag Umum	20 menit
		3.	Sekretaris dan Kasubbag Umum memeriksa dan meneliti konsep SK tersebut meliputi isi dan korespondensi surat, konsideran yang dipakai, dan personil sebagaimana dalam surat usulan, kemudian membubuhkan paraf masing-masing di sisi kanan nama pimpinan dan sisi kanan NIP dalam konsep SK.	Sekretaris dan Kasubbag Umum	30 menit
		4.	Petugas mengajukan konsep SK yang telah mendapat paraf dari Sekretaris dan Kasubbag Umum kepada KPA.	Staf Subbag Umum
		5.	Panitera / Sekretaris mengesahkan konsep SK Panitia Penghapusan BMN tersebut dengan membubuhkan paraf di sisi kiri nama pimpinan dalam konsep SK.	Sekretaris	20 menit
		6.	Petugas mengajukan konsep SK kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk disetujui dan ditandatangani.	Staf Subbag Umum
		7.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding menandatangani SK Panitia Penghapusan BMN yang diajukan Pengadilan Tingkat Pertama	Ketua Pengadilan	10 menit
		8.	Petugas mengirimkan SK Panitia Penghapusan BMN yang telah disetujui dan ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Tingkat Pertama.	Staf Subbag Umum	10 menit
B.	Menerima dan Memeriksa Berkas Usul Penghapusan BMN	1.	Petugas memeriksa dan meneliti berkas usul penghapusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MARI No. 28/BUA/S- Kel/I/2010 dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 butir II.1., butir IV.1.f., dan butir IV.5.	Staf Subbag Umum	20 menit
		2.	Petugas membuat konsep surat rekomendasi permohonan usul penghapusan BMN yang diajukan Pengadilan Tingkat Pertama kepada KPKNL wilayah setempat.	Staf Subbag Umum	15 menit
		3.	Sekretaris dan Kasubbag Umum memeriksa dan meneliti konsep Surat meliputi isi dan korespondensi surat, kemudian membubuhkan paraf masing- masing di sisi kanan nama pimpinan dan sisi kanan NIP dalam konsep surat.	Sekretaris dan Kasubbag Umum	20 menit

2017

		4.	Petugas mengajukan konsep surat yang telah mendapat paraf dari Sekretaris dan Kasubbag Umum kepada KPA.	Staf Subbag Umum
		5.	Panitera / Sekretaris mengesahkan konsep surat Panitia Penghapusan BMN tersebut dengan membubuhkan paraf di sisi kiri nama pimpinan dalam konsep SK.	Sekretaris	10 menit
		6.	Petugas mengajukan konsep surat kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk disetujui dan ditandatangani.	Staf Subbag Umum
		7.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding menandatangani surat Rekomendasi Permohonan Usul Penghapusan BMN yang diajukan Pengadilan Tingkat Pertama kepada KPKNL	Ketua Pengadilan	5 menit
		8.	Petugas mengirimkan surat rekomendasi usul pengapusan BMN tersebut ke KPKNL di wilayah Pengadilan Tingkat Pertama dan ditembuskan ke Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan usul penghapusan BMN.	Staf Subbag Umum	10 menit
C.	Menerima persetujuan Penghapusan dari KPKNL dan megirimkan usul Penghpausan BMN ke Badan Urusan Administrasi MA-RI	1.	Petugas menerima surat persetujuan penghapusan BMN dari KPKNL di wilayah Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan usul pengapusan.	Staf Subbag Umum		Selambat- lambatnya 1 bulan sejak persetujuan dikeluarkan, pengelola barang (BUA) harus mengeluarkan SK. Penghapusan
		2.	Petugas membuat konsep surat pengantar usul penghapusan BMN ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN.	Staf Subbag Umum	15 menit
		3.	Sekretaris dan Kasubbag Umum memeriksa dan meneliti konsep Surat meliputi isi dan korespondensi surat dan kelengkapan berkasnya, kemudian membubuhkan paraf masing-masing di sisi kanan nama pimpinan dan sisi kanan NIP dalam konsep surat.	Sekretaris dan Kasubbag Umum	20 menit
		4.	Petugas mengajukan konsep surat yang telah mendapat paraf dari Sekretaris dan Kasubbag Umum kepada KPA.	Staf Subbag Umum
		5.	Sekretaris mengesahkan konsep surat tersebut dengan membubuhkan paraf di sisi kiri nama pimpinan dalam konsep surat.	Sekretaris	10 menit
		6.	Petugas mengajukan konsep surat kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk disetujui dan ditandatangani.	Staf Subbag Umum
		7.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding menandatangani surat pengantar Usul Penghapusan BMN yang diajukan Pengadilan Tingkat Pertama	Ketua Pengadilan	5 menit
		8.	Petugas mengirimkan surat pengantar usul pengapusan BMN dan berkasnya ke Kepala Badan Urusan Administrasi MA- RI dan ditembuskan ke Kepala Biro Perlengkapan MA-RI dan Pengadilran Tingkat Pertama yang mengajukan usul penghapusan BMN.	Staf Subbag Umum	10 menit
D.	Pemberitahuan agar segera dilakukan Pelelangan BMN yang telah dihapus	1.	Petugas membuat Surat Pemberitahuan ke Pengadilan Tk. Pertama agar segera dilakukan Lelang Penghapusan atas BMN sesuai dengan Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.	Staf Subbag Umum	15 menit	Kuasa Pengguna Barang harus melaksanakan pelelangan selambat- lambatnya 6 bulan sejak SK penghapusan diterbitkan
		2.	Sekretaris dan Kasubbag Umum memeriksa dan meneliti konsep Surat meliputi isi dan korespondensi surat, kemudian membubuhkan paraf masing- masing di sisi kanan nama pimpinan dan sisi kanan NIP dalam konsep surat.	Sekretaris dan Kasubbag Umum	20 menit
		3.	Petugas mengajukan konsep surat yang telah mendapat paraf dari Sekretaris dan	Staf Subbag Umum

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

			Kasubbag Umum kepada Sekretaris.
		4.	Sekretaris mengesahkan konsep surat tersebut dengan membubuhkan paraf di sisi kiri nama pimpinan dalam konsep surat.	Sekretaris	10 menit
		5.	Petugas mengajukan konsep surat kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk ditandatangani.	Staf Subbag Umum
		6.	Ketua Pengadilan Tingkat Banding menandatangani surat pemberitahuan perintah pelaksanaan lelang	Ketua Pengadilan	5 menit
		7.	Petugas mengirimkan surat pemberitahuan perintah pelaksanaan lelang tersebut kepada Pengadilan Tingkat Pertama.	Staf Subbag Umum	10 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
Nomor SOP		:	W13-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman : 2
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Pengelolaan Barang Persediaan
A.	Perencanaan Kebutuhan Barang Persediaan	1.	Kasubbag Umum merencakan kebutuhan barang persediaan (barang habis pakai termasuk ATK) yang dibutuhkan kantor.	Kasubbag Umum dan Keuangan	30 menit	setiap 3 bulan sekali
		2.	Petugas membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembelian barang Persediaan.	Staf	15 menit
		3.	Kasubbag Umum meneliti dan menandatangani RAB.	Kasubbag Umum dan Keuangan	5 menit
		4.	Sekretaris meneliti dan menandatangani persetujuan RAB.	Sekretaris	10 menit
		5.	Petugas melakukan pembelian barang persediaan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui.	Staf	2 jam
B.	Pencatatan Barang	1.	Petugas menerima barang persediaan yang telah dibeli dari rekanan.	Staf	10 menit
	Persediaan Masuk	2.	Petugas mendata barang persediaan yang telah diterima dengan nota pembelian	Staf	60 menit
		3.	Petugas mendata barang persediaan yang telah diterima dengan Rencana Kebutuhan Barang Persediaan dan menyimpan di gudang barang persediaan.	Staf	15 menit
		4.	Petugas mencatat barang persediaan yang diterima dalam Aplikasi Persediaan dengan transaksi pembelian pembelian sesuai dengan bukti pembelian.	Staf	3 menit	per jenis barang
		5.	Petugas mencatat barang persediaan yang diterima secara manual dalam Buku Persediaan sesuai dengan bukti pembelian.	Staf	2 menit	per jenis barang
		6.	Petugas menyimpan bukti-bukti pembelian dengan baik	Staf	5 menit
C.	Pencatatan	1.	Pejabat / Pegawai meminta barang persediaan

	Barang		kepada Petugas
	Persediaan Keluar	2.	Petugas mengecek saldo barang persediaan yang diminta Pejabat /Pegawai.	Staf	2 menit
		3.	Apabila barang persediaan yang diminta masih ada, Petugas menyerahkan barang persediaan yang dimaksud kepada Pejabat / Pegawai.	Staf
		4.	Petugas menulis barang persediaan yang diminta dalam bon pengeluaran barang persediaan dan ditandatangani oleh Pejabat / Pegawai yang meminta.	Staf	2 menit
		5.	Petugas mencatat barang persediaan yang keluar dalam Aplikasi Persediaan dalam transaksi Habis Pakai sesuai dengan barang persediaan yang dikeluarkan dan bon pengeluaran barang persediaan.	Staf	3 menit
		6.	Petugas mencatat barang persediaan yang keluar secara manual dalam Buku Persediaan sesuai dengan barang persediaan yang dikeluarkan dan bon pengeluaran barang persediaan.	Staf	2 menit
D.	Opname Fisik Barang	1.	Petugas mendata jenis barang persediaan yang ada di gudang.	Staf	45 menit	Tiap
	Persediaan	2.	Petugas menghitung jumlah barang persediaan yang ada digudang sesuai dengan jenis barang secara satu persatu.	Staf	maks. 14 hari	Semester
		3.	Petugas mencocokkan hasil penghitungan jumlah barang persediaan di gudang dengan saldo barang pada buku persediaan dan Aplikasi Persediaan sesuai dengan jenis barang.	Staf	60 menit
		4.	Petugas mendata barang-barang persediaan yang rusak dan usang.	Staf	20 menit
		5.	Petugas membuat Berita Acara Hasil Opname Fisik Barang Persediaan yang memuat Jenis barang persediaan, hasil perhitungan jumlah barang persediaan yang ada di gudang dan saldo barang persediaan pada buku persediaan, dan jumlah dan jenis barang yang rusak atau usang.	Staf	30 menit
		6.	Berita Acara Hasil Opname Fisik Barang Persediaan ditandatangani oleh Petugas, Kasubbag Umum, dan Kuasa Pengguna Barang.	Staf, Kasubbag Umum, Sekretaris	5 menit
		7.	Petugas mencatat hasil opname fisik barang persediaan dalam Aplikasi Persediaan dalam transaksi Hasil Opname Xxxxx.	Staf	3 menit	per jenis barang
		8.	Dalam hal barang yang rusak atau usang, Petugas mencatatnya ke dalam transaksi Persediaan Keluar untuk barang usang atau rusak, kemudian dihapus dalam transaksi penghapusan barang usak / usang.	Staf	3 menit	per jenis barang
E.	Pelaporan Barang Persediaan	1.	Petugas menyusun Laporan persediaan dengan mencetaknya pada Aplikasi Persediaan.	Staf	2 menit	tiap bulan, semester, dan tahun
		2.	Petugas membuat Laporan Rincian Persediaan dengan mencetaknya pada Aplikasi Persediaan.	Staf	2 menit
		3.	Petugas membuat Laporan Posisi Persediaan di Neraca dengan mencetaknya pada Aplikasi Persediaan.	Staf	2 menit
		4.	Petugas membuat Laporan Mutasi Persediaan dengan mencetaknya pada Aplikasi Persediaan.	Staf	2 menit
		5.	Petugas menyusun Daftar Transaksi Persediaan dengan mencetaknya pada Aplikasi Persediaan.	Staf	2 menit
		6.	Petugas mengirimkan data hasil transaksi dan laporan barang persediaan yang ada dalam Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN	Staf	2 menit
		7.	Petugas melaporkan hasil pengelolaan barang persediaan kepada Kasubbag Umum sebagai bahan dalam perencanaan kebutuhan barang persediaan selanjutnya.	Staf	20 menit

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
Nomor SOP		:	W13-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman : 2
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Negara
A.	Inventarisasi / Pendataan Fisik BMN	1.	Kuasa Pengguna Barang (KPB) membentuk Tim Inventarisasi / Pendataan Fisik yang terdiri dari Xxxxxxxxxxx, Kasubbag Umum dan Staf Subbag Umum.	Sekretaris	15 menit
		2.	Petugas membuat konsep SK Tim sesuai arahan KPB.	Staf	10 menit
		3.	Sekretaris dan Kasubbag Umum meneliti dan membubuhkan paraf masing-masing di sisi kanan dan kiri nama KPB pada SK Tim.	Sekretaris, Kasubbag Umum	5 menit
		4.	KPB menandatangani SK Tim Pendataan Invenatrisasi / Pendataan Fisik.	Sekretaris	5 menit
		5.	Tim mengumpulkan data, dokumen dan catatan dari seluruh BMN.	Xxx	Xxxx. 1 bulan
		6.	Tim melakukan penghitungan, pendataan, dan penilaian kondisi secara fisik pada barang inventaris.	Tim
		7.	Tim melakukan evaluasi untuk menentukan jumlah barang inventarisasi yang masih baik, rusak ringan, rusak berat, dan tidak ditemukan.	Tim
		8.	Tim membuat Laporan Hasill Inventarisasi BMN yang memuat seluruh hasil inventarisasi / pendataan fisik BMN.	Tim
		9.	Xxx membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi BMN yang ditandatangani oleh seluruh Tim.	Tim
		10.	Tim melaporkan hasil inventarisasi / pendataan fisik kepada KPB.	Tim
B.	Pelaksanaan Hasil Inventarisasi BMN	1.	Petugas mencatat seluruh hasil inventarisasi dari Tim ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN.	Staf	2 jam	per barang
		2.	Dalam hal ada perubahan kondisi pada BMN, Petugas mencatat perubahan kondisi barang tersebut pada Aplikasi SIMAK-BMN, dan mencatatnya juga dalam Daftar barang Ruangan (DBR) atau Daftar Barang Lainnya (DBL), serta membuat Laporan Kondisi Barang yang ditandatangani KPB.	Staf
		3.	Dalam hal ada perubahan data pada BMN berupa tanah, bangunan, atau alat angkutan, Petugas menambahkan perubahan data tersebut pada KIB.	Staf
		4.	Dalam hal ditemukan BMN dalam kondisi rusak berat, Petugas mencatatnya dalam transaksi Penghentian dari Penggunaan pada Aplikasi.	Staf
		5.	Petugas memberi label nomor kode registrasi barang untuk BMN yang belum ada atau hilang labelnya.	Staf	5 menit
		6.	Petugas menempatkan BMN pada ruangan sesuai dengan DBR.	Staf
		7.	Petugas mencetak DBR kemudian menempatkan DBR pada ruangan sesuai dengan DBR setelah ditandatangani oleh Penanggung jawab Ruangan dan KPB.	Staf	5 menit
C.	Penatausahaan Perolehan BMN	1.	Petugas mencatat BMN dalam Aplikasi SIMAK- BMN dalam transaksi perolehan sesuai dengan cara perolehannya.	Staf	5 menit	per transaksi
		2.	Dalam hal BMN diperoleh dari hasil pengadaan, Petugas mencatat dalam transaksi Pembelian atau Penyelesaian Pembangunan dengan dilampiri data pendukung berupa Berita Acara Serah Terima, Dokumen Kontrak, SPM dan SP2D, dan bukti pemilikan BMN.

2017

		3.	Dalam hal BMN diperoleh dari hasil kiriman instansi lain, Petugas mencatat dalam transaksi transfer masuk atau hibah masuk dengan dilampiri data pendukung berupa Berita Acara Serah Terima Barang.			per barang
		4.	Petugas mencatat BMN dalam DBR.	Staf	2 menit
		5.	Petugas memberi label nomor kode registrasi barang.	Staf	5 menit
		6.	Petugas menempatkan BMN pada ruangan sesuai dengan DBR.	Staf
D.	Penatausahaan Perubahan BMN	1.	Petugas mencatat BMN dalam Aplikasi SIMAK- BMN dalam transaksi perubahan sesuai dengan cara perubahannya dengan dilampiri data pendukung berupa SPM dan SP2D, Surat Keputusan, atau data pendukung lainnya.	Staf	5 menit	per transaksi
		2.	Dalam hal perubahan BMN berupa tanah, bangunan, atau alat angkutan, Petugas mencatat perubahannya dalam KIB.
E.	Penatausahaan Penghapusan BMN	1.	Petugas mencatat BMN dalam Aplikasi SIMAK- BMN dalam transaksi pengapusan sesuai dengan cara penghapusannya.	Staf	5 menit	per transaksi
		2.	Dalam hal BMN dihapus dengan cara Penghapusan, Petugas mencatat dalam transaksi Penghapusan dengan dilampiri SK persetujuan Penghapusan BMN.
		3.	Dalam hal BMN dihapus dengan cara diserahkan ke instansi lain, Petugas mencatat dalam transaksi Transfer Keluar atau Hibah Keluar dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Barang.
F.	Pelaporan BMN	1.	Petugas menerima data transaksi dari Aplikasi Persedian dan melakukan posting pembukuan BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN.	Staf	2 menit	per semester
		3.	Petugas memastikan laporan persediaan pada Aplikasi SIMAK-BMN sama dengan Aplikasi Persediaan.	Staf	5 menit
		4.	Petugas mencetak Neraca BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN.	Staf	2 menit	tiap bulan,
		5.	KPB menandatangani Neraca BMN.	Sekretaris	5 menit	semester,
		6.	Petugas mengirimkan data transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAK (Aplikasi pelaporan keuangan).	Staf	3 menit	dan tahun.
		7.	Petugas melakukan rekonsiliasi internal BMN dengan petugas laporan keuangan di subbag keuangan.	Staf	15 menit
		8.	Petugas memastikan data BMN pada Neraca BMN sama dengan di dalam Neraca Keuangan.	Staf
		9.	Petugas membuat Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal BMN yang ditandatangani Petugas BMN dan Petugas SAK serta diketahui KPB.	Staf	30 menit
		10.	Petugas membuat Catatan Ringkas BMN (CRBMN) sesuai dengan format yang telah ditetapkan Menteri Keuangan R.I.	Xxxx	60 menit	persemester dan tahun.
		11.	Petugas mencetak Laporan BMN intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan gabungan pada Aplikasi SIMAK-BMN	Staf	5 menit
		12.	Petugas mengirimkan data transaksi BMN berupa file kirim pada Aplikasi SIMAK-BMN ke KPKNL	Staf	10 menit
		13.	Petugas melakukan rekonsiliasi BMN dengan KPKNL dengan dilampiri neraca, Laporan BMN, Laporan Persediaan, BA. Hasil Rekonsiliasi Internal BMN, dan CRBMN.	Staf	60 menit
		14.	Petugas mengirimkan data transaksi BMN berupa file kirim pada Aplikasi SIMAK-BMN ke UAPPBW	Staf	10 menit
		15.	Petugas melakukan rekonsiliasi BMN dengan UAPPBW dengan dilampiri neraca, Laporan BMN, Laporan Persediaan, BA. Hasil Rekonsiliasi Internal BMN, dan CRBMN.	Staf	60 menit
G.	Pelaporan BMN Pengadilan	1.	Petugas menghimpun Laporan Persediaan, Neraca BMN, dan BA. Rekonsiliasi Internal BMN Pengadilan Tingkat Pertama	Staf	10 menit	per bulan

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

	Tingkat Pertama	2.	Petugas memastikan data BMN dan persediaan pada Neraca BMN dan BA. Rekonsiliasi Internal BMN sama dengan data pada Aplikasi.	Staf	30 menit	per satker
		3.	Petugas membuat konsep surat Edaran laporan BMN kepada Pengadilan Tingkat Pertama	Staf	20 menit	persemester dan tahun.
		4.	Sekretaris dan Kasubbag Umum meneliti dan membubuhkan paraf masing-masing di sisi kanan dan kiri nama pimpinan pada surat.	Sekretaris, Kasubbag Umum	5 menit
		5.	Pimpinan meneliti dan menandatangani surat Edaran.	Sekretaris	5 menit
		6.	Petugas menghimpun Laporan BMN pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan kelengkapan berkas :	Staf
			- Laporan BMN (Intra, Ekstrakomtabel, dan Gabungan)
			- Laporan Persediaan
			- Laporan Kondisi Barang
			- BA. Opname Fisik Barang Persediaan
			- Neraca BMN
			- BA. Hasil Rekonsiliasi Internal BMN
			- BA. Hasil Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL
			- File Kirim ke UAPPBW
			- File backup Aplikasi
			- CRBMN
		7.	Petugas mengirimkan Laporan BMN seluruh Pengadilan Tingkat Pertama beserta kelengkapannya ke UAPPBW dan UAPPBE-1	Staf

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2017

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

		MAHKAMAH XXXXX XXXXXXXX INDONESIA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
			Standard Operating Procedures
			PENGADAAN BARANG DAN JASA
Nomor SOP		:	W13-A14/ /KS.01/I/2017	Revisi Tgl. :
Tgl. Ditetapkan		:	02 Januari 2017	Halaman : 6
No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan		Unit / Pejabat	Waktu	Ket.
				Terkait	Penyelesaian
	Deskripsi : Prosedur Operasi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa
A.	Mengidentifikasi kebutuhan barang / jasa yang diperlukan	1.	Kuasa Pengguna Anggaran bersama pejabat yang terkait mengadakan rapat yang membahas tentang identifikasi kebutuhan barang / jasa yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun anggaran ke depan	KPA, PPK, dan pejabat yang terkait	5 jam
		2.	Dalam hal mengidentifikasi kebutuhan barang / jasa tersebut, harus menelaah terlebih dahulu kelayakan barang/jasa yang telah ada /dimiliki / dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang / jasa dari kegiatan yang sama untuk memperoleh kebutuhan riil	KPA, PPK, dan pejabat yang terkait
		3.	Menyusun hasil identifikasi kebutuhan barang /jasa dalam berita acara hasil rapat.	KPA, PPK, dan pejabat yang terkait	60 menit
		4.	Seluruh peserta rapat menandatangani hasil rapat	KPA, PPK,	15 menit

		identifikasi kebutuhan riil barang /jasa		dan pejabat yang terkait		20
B.	Menyusun dan menetapkan rencana	1.	Pejabat atau staf yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran mencari dan mengumpulkan informasi dan data-data pendukung terkait dengan rencana	Pejabat atau staf yang ditunjuk	5 hari
	penganggaran		kebutuhan barang / jasa yang telah rencanakan
	pengadaan	2.	Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut
	barang / jasa		mencakup biaya barang / jasa, biaya pendukung,
			dan biaya administrasi yang diperlukan sesuai
			dengan peraturan perundang-undangan
		3.	Data pendukung tersebut akan dijadikan acuan /
			pedoman oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam
			menyusun rencana penganggaran pengadaan
			barang/jasa
		4.	Pejabat atau staf yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran menyusun rencana penganggaran pengadaan barang / jasa sesuai denga hasil rapat	Pejabat atau staf yang ditunjuk	2 jam
			identifikasi kebutuhan riil barang/jasa
		5.	Kuasa Pengguna Anggaran meneliti dengan	KPA	60 menit
			seksama rencana penganggaran pengadaan
			barang/jasa yang disusun oleh Pejabat atau staf
			yang telah ditunjuk
		6.	Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan rencana	KPA	15 menit
			penganggaran pengadaan barang/jasa
C.	Menyusun dan	1.	Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan	KPA	2 jam
	menetapkan		menetapkan pemaketan barang/jasa sesuai dengan
	kebijakan		perpres no. 54 tahun 2010
	umum	2.	Kuasa Pengguna menetapkan cara pengadaan	KPA	20 menit
	pengadaan		barang/jasa yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu)
	meliputi		tahun anggaran
	pemaketan
	pekerjaan, cara	3.	Kuasa Pengguna Anggaran membentuk organisasi	KPA	30 menit
	pengadaan, dan		pengadaan barang/jasa yang terdiri dari Pejabat
	pengorganisasian		Pembuat komitmen (PPK), Unit Layanan
	pengadaan		Pengadaan(ULP)/Pejabat Pengadaan,
	barang / jasa		Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Tim
			lainnya yang diperlukan
		4.	Dalam hal nilai pengadaan sampai dengan 100 juta,
			maka ditangani oleh Xxjabat Pengadaan, sedangkan
			selain itu ditangani oleh ULP
D.	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1.	Kuasa Pengguna Anggaran menyusun Kerangka Acuan Kerja yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa meliputi : uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, besar total perkiraan biaya pengadaan	KPA	3 jam
E.	Mengumumkan	1.	Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan	KPA	30 menit
	rencana umum		menetapkan rencana umum pengadaan selama 1
	pengadaan		(tahun) anggaran setelah Rencana Kerja Anggaran
	selama 1 tahun		Kementrian/ Lembaga (RKAKL) disetujui DPR
	anggaran	2.	Staf yang ditunjuk mengumumkan rencana umum	Staf	15 menit
			pengadaan yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna
			Anggaran pada papan pengumuman untuk
			masyarakat umum
		3.	Staf yang ditunjuk mengumumkan rencana umum	Staf	15 menit
			pengadaan yang telah ditetapkan Kuasa Pengguna
			Anggaran pada situs web resmi instansi
F.	Penyerahan Rencana Umum Pengadaan	1.	Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum Pengadaan Kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk segera dilaksanakan proses pengadaan barang / jasa	KPA	60 menit
		2.	PPK dan ULP/ Pejabat Pengadaan menerima rencana umum pengadaan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri atas : Kebijakan umum pengadaan, rencana penganggaran pengadaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Waktu pelaksanaan yang diperlukan, spesifikasi teknis barang, dan besar total perkiraan biaya pengadaan	KPA, PPK, dan Panitia
G.	Pengkajian	1.	PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan	PPK
	Ulang Rencana		Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum
	Umum		Pengadaan
	Pengadaan	2.	PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang	PPK,	4 jam
			pemaketan pekerjaan untuk meneliti dan	Panitia,
			memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan	dan Tim
			KPA telah mendorong persaingan sehat dan	Teknis

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

			efisiensi, serta meningkatkan peran usaha kecil dan penggunaan produksi dalam negeri		30 menit	20
		3.	PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana penganggaran biaya pengadaan untuk memastikan apakah kode akun dalam dokumen anggaran telah sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran, dan perkiraan jumlah anggaran yang tersedia mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengadaan	PPK, Panitia, dan Xxx Xxxxxx
		4.	PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk meneliti dan memastikan kejelasan uraian kgiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis barang/jasa, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.	PPK, Panitia, dan Xxx Xxxxxx
		5.	Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi yang kemudian segala perubahan diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditetapkan kembali	PPK, Panitia, dan Xxx Xxxxxx
X.	Xxnyusunan dan Penetapan Rencana	1.	PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian rencana umum pengadaan	PPK	3 jam
	Pelaksanaan Pengadaan	2.	PPK menyusun Spesifikasi Teknis dan gambar sesuai dengan hasil kajian ulang KAK, termasuk perubahan yang telah disetujui Kuasa Pengguna Anggaran	PPK	2 hari
		3.	PPK menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan	PPK	5 hari
		4.	Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan	PPK	30 menit
		5.	PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/ Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan	PPK	60 menit
I.	Pemilihan Sistem Pengadaan	1.	Setelah menerima Rencana Pelaksanaan Pengadaan dari PPK, ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa	Panitia	2 jam
		2.	Dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dapat dilakukan dengan : -PelelanganUmum -Pelelangan Sederhana -Penunjukan Langsung -Pengdaaan Langsung - Kontes/Sayembara
		3.	Dalam hal pemilihan penyedia jasa konstruksi dapat dilakukan dengan : - Pelelangan Umum - Pelelangan Terbatas - Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung - Pengdaaan Langsung
			Dalam hal pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan : - Seleksi Umum - Seleksi Sederhana - Penunjukan Langsung - Pengadaan Langsung - Sayembara
		5.	Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode pelelangan umum/ Seleksi umum, tetapi untuk pengadaan yang tidak kompleks dan nilainya sampai dengan 200 juta dapat dilakukan dengan pelelangan sederhana/pemilihan langsung / seleksi sederhana
		6.	ULP/Pejabat Pengadaan memilih metode pengadaan dengan penunjukan langsung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Perpres nomor 54 tahun 2010
		7.	Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai pengadaan sampai dengan 100 juta

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

		8.	ULP / Pejabat pengadaan memilih metode pengadaan dengan kontes / sayembara apabila pengadaan barang / jasa tersebut tidak mempunyai harga pasar dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan			20
J.	Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode penilaian kualifikasi pengadaan yang akan dilaksanakan yaitu dengan : - Prakualifikasi; atau - Pascakualifikasi	Panitia	60 menit
		2.	Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan : - Pelelangan Umum yang bersifat kompleks - Pelelangan terbatas - Penunjukan langsung - pengadaan jasa konsultasi
		3.	Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan : - Pelelangan Umum - Pelelangan Sederhana - Pemilihan Langsung
K.	Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Pengadaan	1.	ULP memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen pengadaan, yaitu : - Satu Sampul - Dua Sampul - Dua Tahap	Panitia	60 menit
		2.	Metode penyampaian dokumen pengadaan dengan satu sampul digunakan untuk pengadaan yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas.
		3.	Metode penyampaian dokumen pengadaan dengan dua sampul digunakan untuk pengadaan yang memerlukan penilaian teknis lebih mendalam, sehingga tidak teroengaruh oleh besarnya penawaran
		4.	Metode penyampaian dokumen pengadaan dengan dua tahap digunakan untuk pengadaan yang bersifat kompleks dan tercapainya pemenuhan kinerja dari keseluruhan sistem.
L.	Pemilihan Metode Evaluasi	1.	ULP/Pejabat Pengadaan memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan dari 3 (tida) metode, yaitu : - Evaluasi sistem Gugur - Evaluasi Sistem Nilai - Evaluasi Sistem Penilaian Biaya Seumur Ekonomis	Panitia	60 menit
X.	Xxnyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyusun tahapan dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perpres nomor 54 tahun 2010 yang dimulai dari pengumuman samai dengan penandatanganan kontrak	Panitia	30 menit
		2.	Dalam hal penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pengadaan barang / jasa, ULP/Pejabat Pengadaan harus memberikan waktu yang cukup bagi penyedia barang/jasa dalam menyiapkan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa
N.	Pemilihan Jenis Kontrak	1.	PPK memilih jenis kontrak yang ada sesuai dengan ketentuan dalam perpres nomor 54 tahun 2010	PPK	30 menit
		2.	Jenis kontrak pengadaan barang / jasa meliputi : - Berdasarkan cara pembayaran - berdasarkan tahun pembenanan anggaran - berdasarkan sumber dana - berdasarkan jenis pekerjaan
O.	Penyusunan Dokumen Pengadaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan yang terdiri dari : - Dokumen kualifikasi - Dokumen Pemilihan - Rancangan surat perjanjian - Penyusunan Rancangan SPK	Panitia	3 hari
P.	Mengumumkan pelaksanaan pengadaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan membuat surat pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa	Panitia	5 menit
	barang / jasa	2.	ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui situs web resmi	Panitia	7 hari

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

			instansi dan web LPSE	Panitia	7 hari	20
		3.	ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui papapn pengumuman resmi untuk masyarakat
Q.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan formulir pendaftaran peserta pengadaan yang terdiri atas : Daftar rekanan, Formulir isian data perusahaan, dan Pakta Integritas	Panitia	10 menit
		2.	Peserta melakukan pendaftaran dan menandatangani pakta integritas sebelum mengambil dokumen pengadaan	Penyedia barang/jasa	10 menit
		3.	ULP/Pejabat Pengadaan mencatat data perusahaan untuk keperluan korespondensi	Panitia	5 menit
		4.	ULP/Pejabat Pengadaan memberikan dokumen pengadaan kepada peserta yang mendaftar	Panitia	2 menit
R.	Pemberian Penjelasan Pekerjaan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan tempat dan kebutuhan yang diperlukan dalam acara pemberian penjelasan pekerjaan	Panitia	2 jam
		2.	ULP/Pejabat Pengadaan mengundang KPA, PPK, Xxx Xxxxxx, dan Pejabat terkait	Panitia
		3.	Peserta yang hadir dalam acara pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP/Pejabat Pengadaan	Penyedia barang/jasa	2 menit
		4.	ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan kepada peserta yang hadir terkait pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan	Panitia	2,5 jam
		5.	ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara hasil rapat penjelasan pekerjaan yang ditandatangni oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) orang wakil peserta rapat yang hadir	Panitia dan Peserta Rapat	30 menit
S.	Pemasukan Dokumen	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan daftar rekanan pemasukan penawaran	Panitia	5 menit
	Penawaran	2.	ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan kotak penawaran sebagai tempat untuk memasukkan penawaran	Panitia	5 menit
		3.	Peserta menyampaikan penawaran kepada ULP/ Pejabat Pengadaan sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan	Penyedia barang/jasa
		4.	ULP/Pejabat Pengadaan memasukkan dokumen penawaran tersebut ke dalam kotak penawaran	Panitia	2 menit
		5.	ULP/Pejabat Pengadaan membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran dan tanda terima dokumen penawaran	Panitia	10 menit
		6.	Pada batas akhir waktu pemasukan penawaran, ULP/ Pejabat pengadaan menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat dibawah daftar peserta terakhir yang memasukkan penawaran dan menyegel kotak penawaran	Panitia	5 menit
		7.	Segera setelah batas akhir pemasukkan penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan kepada peserta bahwa waktu pemasukan penawaran telah ditutup dan menolak semua dokumen penawaran yang terlambat.	Panitia	10 menit
T.	Pembukaan penawaran	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyiapkan tempat dan kebutuhan yang diperlukan dalam acara rapat pembukaan penawaran	Panitia	2 jam
		2.	ULP/Pejabat Pengadaan mengundang KPA, PPK, Xxx Xxxxxx, dan Pejabat terkait	Panitia
		3.	ULP/Pejabat Pengadaan membuat daftar hadir peserta rapat pembukaan penawaran	Panitia	5 menit
		4.	Perwakilan peserta yang hadir menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP	Penyedia barang/jasa	2 menit
		5.	Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.	Panitia
		6.	Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka ULP/ Pejabat Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam	Panitia	2 jam
		7.	Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP/Pejabat Pengadaan yang ditunjuk oleh	Xxxxxxx

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

			ULP/pejabat pengadaan			20
		8.	ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan kepada peserta jumlah peserta yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran sebelum kotak penawaran dibuka	Panitia	5 menit
		9.	ULP/Pejabat Pengadaan membuka kotak penawaran dan menghitung jumlah dokumen penawaran yang masuk dihadapan semua peserta	Panitia	15 menit
		10.	ULP/Pejabat Pengadaan membuka sampul dokumen penawaran secara satu persatu dihadapan peserta	Panitia	3 menit/ dokumen
		11.	ULP/Pejabat Pengadaan memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran	Panitia	10 menit/ dokumen
		12.	ULP/Pejabat Pengadaan dan saksi memaraf dokumen penawaran yang bukan miliknya	Xxxxxxx dan Peserta Rapat	2 menit/ dokumen
		13.	Setelah semua dokumen penwaran dibuka dan diperiksa, ULP/Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan dokumen penawaran dan ditanda tangani ULP/ Pejabat Pengadaan dan 2 (dua) saksi	Panitia dan Peserta Rapat	20 menit
U.	Evaluasi Penawaran	1.	ULP/Pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk meliputi : - Evaluasi Administrasi - Evaluasi Teknis - Evaluasi Kewajaran Harga	Panitia	60 menit/ Dokumen
		2.	ULP/Pejabat pengadaan membuat Berita acara Evaluasi Penawaran setelah mengevaluasi semua dokumen penawaran yang masuk	Panitia	30 menit
V.	Evaluasi Kualifikasi	1.	ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap calon pemenang dan pemenang cadangan yang lulus dalam evaluasi penawaran	Panitia	60 menit/ Dokumen
		2.	ULP/Pejabat pengadaan membuat Berita acara Evaluasi Kualifikasi	Panitia	30 menit
W.	Pembuktian Kualifikasi	1.	ULP/Pejabat Pengadaan mengundang peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi untuk menghadiri rapat pembuktian kualifikasi	Panitia
		2.	Peserta yang diundang hadir dan menandatangani daftar hadir peserta	Penyedia barang/jasa	2 menit
		3.	ULP/Pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan verifikasi data kualifikasi yang disampaikan peserta secara satu persatu	Panitia	2 jam/peserta
		4.	ULP/ Pejabat pengadaan membuat berita acara pembuktian kualifikasi yang ditandatangani ULP/Pejabat pengadaan dan peserta yang hadir	Panitia	30 menit
X.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan	1.	ULP/Pejabat Pengadaan mengumpulkan dan menyusun seluruh berkas administrasi pengadaan	Panitia	25 menit
		2.	Dari seluruh berkas administrasi pengadaan tersebut, ULP/ Pejabat pengadaan membuat Berita Acara hasil Pelelangan yang bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang	Panitia	60 menit
Y.	Penetapan Pemenang	1.	ULP /Pejabat Pengadaan membuat penetapan pemenang untuk pengadaan sampai dengan 100 miliar rupiah	Panitia	20 menit
		2.	ULP/pejabat Pengadaan membuat usulan calon pemenang lelang kepada KPA untuk pengadaan diatas 100 miliar rupiah	Panitia	20 menit
		3.	KPA membuat penetapan pemenang lelang untuk pengadaan diatas 100 miliar dengan mempertimbangkan usulan dari ULP/Pejabat Pengadaan	KPA	25 menit
Z.	Pengumuman Pemenang	1.	ULP/ Pejabat pengadaan membuat pengumuman pemenang setelah pemenang lelang ditetapkan	Panitia	10 menit
		2.	ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang melalui situs web resmi intansi	Panitia	5 hari
		3.	ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat	Panitia	5 hari
Aa	Sanggahan dan Sanggahan banding	1.	Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang	Penyedia barang/jasa	5 hari
		2.	ULP/Pejabat pengadaan menjawab sanggahan	Panitia	maks. 5 hari

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

			tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima			20
		3.	Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP/Pejabat pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding yang ditujukan kepada pimpinan instansi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggahan diterima	Penyedia barang/jasa	maks. 5 hari
		4.	Peserta yang mengajukan sanggahan banding harus memberikan jaminan sanggahan banding sebesar 2 % dari HPS yang ditujukan kepada ULP/Pejabat pengadaan	Penyedia barang/jasa
		5.	Pimpinan Instansi memberikan jawaban sanggahan banding selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah sanggahan banding diterima	Pimpinan Instansi	maks. 15 hari
Ab	Penunjukan penyedia barang / jasa	1.	ULP/Pejabat Pengadaan menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/ Jasa	Panitia	30 menit
		2.	PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa	PPK	15 menit
Ac	Penandatanganan Kontrak	1.	PPK menyerahkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa kepada pemenang lelang	PPK	2 hari
		2.	Pemenang lelang membuat surat kesanggupan kerja dan mengurus jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak	Penyedia barang/jasa	3 hari
		3.	PPK mengundang pemenang lelang untuk melakukan perikatan perjanjian	PPK
		4.	PPK menerbitkan Surat perintah Mulai Kerja untuk pemenang lelang agar segera malaksanakan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kontrak/ perjanjian yang telah disepakati.	PPK	maks. 7 hari

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

17

Labuan Bajo, 2 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama La

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

NIP. 19731231 199803 1 008

buan Bajo

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

A. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Tenaga Fungsional

a. Ketua

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	Drs. X. XXXXXXXX, S.H., M.H.	1	Xxxx		X. XXXXXX XXXXX, X. Xx.
2	NIP	19550304.198503.1.007	2	NIP		19731231.199803.1.008
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina Utama, IV/e	3	Pangkat/Gol.Ruang		Pembina, IV/a
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Ketua
5	Unit Kerja	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Mempelajari Berkas Perkara		0,000	150	DOK	100	12	bulan	-
2	Membuat PMH		0,000	150	DOK	100	12	bulan	-
3	Membuat PHS		0,000	45	DOK	100	12	bulan	-
4	Menyidangkan Perkara		0,000	45	DOK	100	12	bulan	-
5	Melakukan Musyawarah Majelis		0,000	45	DOK	100	12	bulan	-
6	Menandatangani Berita Acara Sidang		0,000	45	Kegiatan	100	12	bulan	-
7	Menandatangani Putusan/Penetapan		0,000	45	DOK	100	12	bulan	-
8	Menandatangani Minutasi Berkas Perkara		0,000	45	DOK	100	12	bulan	-
9	Melaksanakan Sidang Keliling Terpadu		0,000	1	Kegiatan	100	12	bulan	-
10	Memimpin Rapat Umum		0,000	10	Kegiatan	100	12	bulan	-
11	Menandatangani Buku register dan Jurnal keuangan Perkara		0,000	20	DOK	100	12	bulan	-
12	Mendisposisi Surat-Surat Masuk		0,000	150	DOK	100	12	bulan	-
13	Memimpin Melakasanakan Eksekusi		0,000	1	Kegiatan	100	12	bulan	-
14	Menandatangani Laporan Perkara		0,000	12	Kegiatan	100	12	bulan	-
15	Membuat Penilaian SKP		0,000	5	DOK	100	12	bulan	-
Total Angka Kredit			0,000

Labuan Bajo, 03 Januari 2017

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Xxx. X. XXXXXXX XXXXXXX, SH., MH. X. XXXXXX XXXXX, X. Xx.

NIP. 195007021976031003 NIP. 197312311998031008

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

b. Wakil Ketua

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama		X. XXXX, X.Xx
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP		19750818 200502 1002
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang		Pembina Tk. I, (III/d)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Wakil Ketua
5	Unit Kerja	PA Labuan Bajo	5	Unit Kerja		PA Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Mempelajari Berkas Perkara		0.000	8	Dokumen	100	4	Bulan
2	Membuat PHS		0.000	8	Berkas	100	4	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara		0.000	14	Berkas	100	4	Bulan	-
4	Mengoreksi berita acara		0.000	14	Berkas	100	4	Bulan	-
5	Menunjuk Hakim Mediator		0.000	2	perkara	100	4	Bulan	-
6	Melakukan mediasi		0.000	2	perkara	100	4	Bulan	-
7	Melakukan Musyawarah Majelis		0.000	8	perkara	100	4	Bulan	-
8	Membuat Konsep Putusan		0.000	8	perkara	100	4	Bulan
9	Menandatangani Putusan		0.000	8	Berkas	100	4	Bulan
10	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi		0.000	8	Dokumen	100	4	Bulan
11	Meminutasi berkas perkara		0.000	8	Laporan	100	4	Bulan
12	Melakukan pengawasan		0.000	1	Laporan	100	4	Bulan
13	Membuat laporan hasil pengawasan		0.000	1	kegiatan	100	4	Bulan	-
14	Membuat Laporan Kegiatan Hakim		0.000	1	perkara	100	4	Bulan	-
15	Melakukan Rapat Baperjakat		0.000	1	kegiatan	100	4	Bulan	-
16	Mengawasi, menilai dan mengevaluasi program kerja tahunan		0.000	1	kegiatan	100	4	Bulan	-
Total Angka Kredit			0.000

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

	Labuan Bajo, 4 September 2017
Pejabat Penilai,	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	X. XXXX, X.Xx
19731231.199803.1.008	19750818 200502 1002

x. Xxxxx

1) SKP Drs. X. Xxxxxx, MH.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama		Drs. X. Xxxxxx, MH.
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP		19671207.199403.1.006
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang		Pembina Tk. I, IV/b
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Xxxxx
5	Unit Kerja	PA Labuan Bajo	5	Unit Kerja		PA Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Mempelajari Berkas Perkara		0.000	70	Dokumen	100	12	Bulan
2	Membuat PHS		0.000	40	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara		0.000	70	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Mengoreksi berita acara		0.000	70	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Menunjuk Hakim Mediator		0.000	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
6	Melakukan mediasi		0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Melakukan Musyawarah Majelis		0.000	70	Kegiatan	100	12	Bulan	-

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

8	Membuat Konsep Putusan	0.000	40	Naskah	100	12	Bulan
9	Menandatangani Putusan	0.000	70	Dokumen	100	12	Bulan
10	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	0.000	40	Berkas	100	12	Bulan
11	Meminutasi berkas perkara	0.000	40	Berkas	100	12	Bulan
12	Melakukan pengawasan	0.000	4	Kegiatan	100	12	Bulan
13	Membuat laporan hasil pengawasan	0.000	4	Laporan	100	12	Bulan	-
14	Membuat instrumen persidangan	0.000	120	Kegiatan	100	12	Bulan	-
15	Melakukan rapat baperjakat	0.000	1	Laporan	100	12	Bulan	-
16	Melakukan sidang keliling	0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
Total Angka Kredit		0.000

Pejabat Penilai,

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

19731231.199803.1.008

Labuan Bajo, 3 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Drs. X. Xxxxxx, MH.

19671207.199403.1.006

2) SKP Xxxxxx, S.EI.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama	HARIFA, SEI.
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP	197908202007042001
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata (III/c)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan	Xxxxx
5	Unit Kerja	PA Labuan Bajo	5	Unit Kerja	PA Labuan Bajo

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET
			KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Mempelajari Berkas Perkara	0.000	20	Dokumen	100	12	Bulan
2	Membuat PHS	0.000	5	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara	0.000	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Mengoreksi berita acara	0.000	40	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Menunjuk Hakim Mediator	0.000	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
6	Melakukan mediasi	0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Melakukan Musyawarah Majelis	0.000	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Membuat Konsep Putusan	0.000	20	Naskah	100	12	Bulan
9	Menandatangani Putusan	0.000	20	Dokumen	100	12	Bulan
10	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi	0.000	5	Berkas	100	12	Bulan
11	Meminutasi berkas perkara	0.000	5	Berkas	100	12	Bulan
12	Melakukan pengawasan	0.000	4	Kegiatan	100	12	Bulan
13	Membuat laporan hasil pengawasan	0.000	4	Laporan	100	12	Bulan	-
14	Membuat instrumen persidangan	0.000	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
15	Melakukan rapat baperjakat	0.000	1	Laporan	100	12	Bulan	-
16	Melakukan sidang keliling	0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
Total Angka Kredit		0.000

LABUAN BAJO, 03 JANUARI 2017

Pejabat Penilai,

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

197312311998031008

Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

HARIFA, SEI.

197908202007042001

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

3) SKP Xxxxxx Xxxxxx, S.HI., M.HI.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama		XXXXXX XXXXXX, S.HI., M.HI.
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP		19850628 200904 1 003
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata (III/c)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Xxxxx
5	Unit Kerja	PA Labuan Bajo	5	Unit Kerja		PA Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Mempelajari Berkas Perkara		0.000	150	Dokumen	100	12	Bulan
2	Membuat PHS		0.000	30	Dokumen	100	12	Bulan	-
3	Menyidangkan Perkara		0.000	150	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Mengoreksi berita acara		0.000	30	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Menunjuk Hakim Mediator		0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Melakukan mediasi		0.000	1	Dokumen	100	12	Bulan	-
7	Melakukan Musyawarah Majelis		0.000	150	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Membuat Konsep Putusan		0.000	30	Kegiatan	100	12	Bulan
9	Menandatangani Putusan		0.000	150	Naskah	100	12	Bulan
10	Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi		0.000	30	Dokumen	100	12	Bulan
11	Meminutasi berkas perkara		0.000	30	Berkas	100	12	Bulan
12	Melakukan pengawasan		0.000	4	Berkas	100	12	Bulan
13	Membuat laporan hasil pengawasan		0.000	4	Kegiatan	100	12	Bulan	-
14	Membuat instrumen persidangan		0.000	90	Laporan	100	12	Bulan	-
15	Melakukan rapat baperjakat		0.000	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
16	Melakukan sidang keliling		0.000	1	Laporan	100	12	Bulan	-
17	Melakukan Kehumasan		0.000	3	Kegiatan
Total Angka Kredit			0.000

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

	Labuan Bajo, 3 Januari 2017
Pejabat Penilai,	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	XXXXXX XXXXXX, S.HI., M.HI.
19731231 199803 1 008	19850628 200904 1 003

a) Kepaniteraan

1) SKP Xxxxxxxxx, X.Xx.,MH.

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama	XXXXXXXXX, X.Xx.,MH
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP	196805051998031002
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, (IV/a)
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan	Panitera / Sekertaris
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Labuan Bajo	5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Menyusun program kerja		0	Dok	100		-
2	Membuat rencana anggaran biaya proses		0	Dok	100		-
3	Menyusun laporan keadaan perkara		0	Lap	100		-
4	Menyusun laporan keuangan perkara		0	Lap	100		-
5	Membuat surat penunjukan panitera pengganti		0	Surat	100		-
6	Membuat surat penunjukan jurusita dan jurusita pengganti		0	Surat	100		-
7	Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan		0	SK	100		-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

8	Membuat laporan pengaduan		0	SK	100		-
9	Menandatangani akta cerai		0	Lap	100		-
10	Menandatangani akta banding		0	Akta	100		-
11	Menandatangani akta kasasi		0	Akta	100		-
12	Menandatangani akta PK		0	Akta	100		-
13	Menandatangani laporan perkara		0	Lap	100		-
14	Membuat berita acara sidann (BAS)		0	Dok	100		-
15	Membuat berita acara sita/eksekusi		0	Dok	100		-
16	Membuat instrumen PGL/PBT/Amar Putusan/Tunda		0	Dok	100		-
17	Membuat penetapan (Sita / Ikrar)		0	Dok	100		-
18	Melakukan pemberkasan perkara / minutasi		0	Berkas	100		-
19	Mengikuti dan mencatat jalannya sidang		0	Dok	100		-
20	Melaksanakan eksekusi		0	Dok	100		-
21	Melakukan rpat koordinasi dan evaluasi		0	Kegiatan	100		-
22	Menyusun laporan tahunan		0	Dok	100		-
23	Menyusun lakip		0	Dok	100		-
24	Menyusun RKAKL

Pejabat Penilai,

X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.

197312311998031008

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXXXXXXXX, X.Xx.,MH 196805051998031002

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

2) SKP Xxxxx Xxxxxxx

XX	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	XXXXXXXXX, S. Ag., MH.	0	Xxxx		XXXXX XXXXXXX, XX.
2	NIP	196805051998031002	2	NIP		196309081992031003
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata, III/c
4	Jabatan	Panitera/sekretaris	4	Jabatan		Wakil Panitera
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Labuan Bajo	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan		0	25	kegiatan	100	12	bulan	-
2	Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan		0	20	kegiatan	100	12	bulan	-
3	Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan dibagian kepaniteraan		0	20	kegiatan	100	12	bulan	-
4	Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggungjawab kegiatan kepaniteraan		0	20	kegiatan	100	12	bulan	-
5	Menggerakanndan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dibidang kepaniteraan		0	10	kegiatan	100	12	bulan	-
6	Memantau pelaksanaan tugas bawahan		0	20	kegiatan	100	12	bulan	-
7	Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang kepaniteraan		0	20	kegiatan	100	12	bulan	-
8	Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan		0	10	kegiatan	100	12	bulan	-
9	Menyusun konsep pembinaan hukum yang berkaitan dengan bidang tugas		0	5	kegiatan	100	12	bulan	-
10	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan		0	10	kegiatan	100	12	bulan	-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pejabat Xxxxxxx,

XXXXXXXXX, S. Ag., MH.

196805051998031002

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXXXX XXXXXXX, SH. 196812311993031005

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

3) SKP Moh. Xxxxx Xxxxxxxx

XX	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	XXXXX XXXXXXX, S.H.	1	Nama		XXX. XXXXX XXXXXXXX
2	NIP	19630908.199203.1.003	2	NIP		19870409.201212.1.001
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda TK I, III/b	3	Pangkat/Gol.Ruang		Pengatur Muda Tk I, II/b
4	Jabatan	Wakil Panitera	4	Jabatan		Jurusita
5	Unit Kerja	Pengadilan Agma Labuan Bajo	5	Unit Kerja		Pengadilan Agma Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Membuat Relaas Panggilan Perkara		0	35	Berkas	100	12	Bulan	-
2	Membuat Xxxxxx Xxxxxxx		0	10	Kegiatan	100	12	Bulan	-
3	Memonitoring Relaas Panggilan Ke Pengadilan Agama Lain		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Menyampaikan pengumuman panggilan, teguran, dan pemberitahuan menurut tata cara berdasarkan ketentuan undang-undang		0	7	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Membantu Panitera/Jurusita melaksanakan penyitaan eksekusi		0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Membantu membuat berita acara penyitaan eksekusi		0	2	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Membantu Panitera Pengganti pada waktu persidangan.		0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Melaksanakan Panggilan Untuk Para Pihak		0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
9	Menyerahkan Xxxxxx Xxxxxxxan kepada Ketua Majelis sehari sebelum sidang		0	25	Kegiatan	100	12	Bulan	-
10	Melaksanakan pemanggilan para pihak yang berperkara tepat waktu		0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pejabat Penilai,

XXXXX XXXXXXX, S.H.

19630908.199203.1.003

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXX. XXXXX XXXXXXXX

19870409.201212.1.001

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

4) SKP Xxxx Xxxxxxx Fitrianingsih, SH.

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	XXXXX XXXXXXX, S.H.	1	Nama		Xxxx Xxxxxxx Fitrianingsih, SH.
2	NIP	19630908.199203.1.003	2	NIP		19890501.201403.2.003
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda TK I, III/b	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata Muda, III/a
4	Jabatan	Wakil Panitera	4	Jabatan		Jurusita Pengganti
5	Unit Kerja	Pengadilan Agma Labuan Bajo	5	Unit Kerja		Pengadilan Agma Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Membantu Panitera Pengganti dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang kepaniteraan		0	30	Kegiatan	100	12	Bulan	-
2	Petugas arsip berkas perkara yang sudah diminutasi		0	17	Kegiatan	100	12	Bulan	-
3	Mengupload putusan		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Membantu panitera dalam pencetakan akta cerai		0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Melaksanakan tugas sebagai jurusita pengganti		0	15	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Membantu mengelola SIPP		0	20	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan		0	15	Kegiatan	100	12	Bulan	-
8	Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan		0	15	Kegiatan	100	12	Bulan	-
									-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Labuan Bajo, 02 Januari 2017

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXXXX XXXXXXX, S.H. XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, SH.

19630908.199203.1.003 19890501.201403.2.003

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

b) Tenaga Kesekretariatan

1) SKP Supriadi, SH.,MH.

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	1	Nama		SUPRIADI, SH., MH.
2	NIP	19731231.199803.1.008	2	NIP		196812311993031005
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina, IV/a	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata, III/c
4	Jabatan	Ketua	4	Jabatan		Sekretaris
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Labuan Bajo	5	Unit Kerja		Pengadilan Agama Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Membuat dan menyiapkan bahan pelaksanaan program dan gangguan		0	3	Kegiatan	100	12	bulan	-
2	Membuat sistem operasional prosedur (SOP) dan jobdiscribtion dibagian kesekretariatan		0	13	Dokumen	100	12	bulan	-
3	Menandatangani surat keputusan (SK)		0	12	Dokumen	100	12	bulan	-
4	Membuat jadwal pelaksanaan anggaran (program kerja)		0	12	Kegiatan	100	12	bulan	-
5	Menetapkan sasaran kegiatan bidang kepegawaian, umum dan keuangan serta perencanaan IT dan Pelaporan		0	12	Kegiatan	100	12	bulan	-
6	Melaksanakan dan monitoring urusan surat menyurat,kearsipan,perlengkapan,keamanan,kepertokoleran dan perpustakaan		0	12	Kegiatan	100	12	bulan	-
7	Menggerakan,mengarahkan,mengevaluasi dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan		0	12	Kegiatan	100	12	bulan	-
8	Menilai prestasi kerja bawahan melalui sasaran kerja pegawai (SKP)		0	1	Kegiatan	100	12	bulan	-
9	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atsan setiap saat diperlukan		0	28	Kegiatan	100	12	bulan	-
10	Memonitoring laporan keuangan,bulanan,triwulan dan semesteran		0	5	Kegiatan	100	12	bulan	-
11	Memonitoring laporan tahunan,LKJIP,SAKIP dan SIMAK-BMN LT.I dan LT.II		0	4	Kegiatan	100	12	bulan	-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

	Labuan Bajo, 03 Januari 2017
Pejabat Penilai,	Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
X. XXXXXX XXXXX, S. Ag.	XXXXXXXX, SH., MH.
197312311998031008	196812311993031005

2) SKP Xxxxxxx

XX	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	SUPRIADI, SH. MH.	1	Nama		HARIADI
2	NIP	19681231,199303,1,005	2	NIP		19631231,198603,1,044
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata, III/c	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata Muda TK I, III/c
4	Jabatan	Sekretaris	4	Jabatan		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
5	Unit Kerja	Pengadilan Agma Labuan Bajo	5	Unit Kerja		Pengadilan Agma Labuan Bajo
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU		BIAYA
1	Membuat Bazetting formasi		0	1	Dok.	100	12	Bulan	-
2	Membuat Menyusun DUK		0	1	Dok.	100	12	Bulan	-
3	Melengkapi File Kepegawaian sesuai Sistem Aplikasi Pegawai (SIMPEG)		0	20	Keg	100	12	Bulan	-
4	Membuat Surat-surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dan Melaksanakan Tugas		0	14	Dok.	100	12	Bulan	-
5	Mengurus Absensi Pegawai dan Melaporkannya setiap bulan		0	12	Keg	100	12	Bulan	-
6	Menghimpun Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian		0	12	Dok.	100	12	Bulan	-
7	Mengatur Pelaksanaan tugas pada bidang Urusan Kepegawaian		0	10	Dok.	100	12	Bulan	-
8	Kesinambungan Pembinaan dan Pengembangan bawahan		0	10	Keg	100	12	Bulan	-

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

9	Menyiapkan bahan konsep perencanaan Kepegawaian		0	12	Keg	100	12	Bulan	-
10	Membuat Surat Perintah Tugas para Pegawai yang melakukan perjalanan dinas		0	18	Keg	100	12	Bulan	-

Pejabat Penilai,

XXXXXXXX, SH. MH.

19681231,199303,1,005

Labuan Bajo, 02 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

HARIADI 19631231,198603,1,044

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

3) SKP Xxxx Xxxxxxx, X.Xxx

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	SUPRIADI, SH., MH.	1	Nama		XXXX XXXXXXX, X.Xxx
2	NIP	19681231 199303 1 005	2	NIP		19840215 200912 1 009
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata, III/c	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata Muda TK I, III/b
4	Jabatan	SEKRETARIS	4	Jabatan		KASUBBAGPERENCANAAN TI DAN PELAPORAN
5	Unit Kerja	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	5	Unit Kerja		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Melakukan penyusunan anggaran bersama dengan KPA menginventarisir segala kebutuhan dalam penganggaran, menghimpun seluruh permintaan masing-masing tupoksi		0	1	Kegiatan	100	12	Bulan	-
2	Data yang telah diperoleh dari masing-masing tupoksi dibawa kedalam forum rapat		0	1	Berkas	100	12	Bulan	-
3	Setelah data tersebut dirapatkan dan dicapai kesepakatan maka hasil rapat tersebut dituangkan kedalam RKKL		0	18	Kegiatan	100	12	Bulan	-
4	Menyiapka/membuat TOR dan RAB		0	7	Kegiatan	100	12	Bulan	-
5	Bekerjasama dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam merencanakan dan menyusun strategi dalam		0	14	Kegiatan	100	12	Bulan	-
6	Menerima dan mengisi email		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
7	Meresume dan menyampaikan data kepada pimpinan		0	12	Dokumen	100	12	Bulan	-
8	Mendesain,Update,Mengontrol Web PA Labuan Bajo		0	12	Kegiatan	100	12	Bulan	-
9	Mendokumentasikan kegiatan PA lAbuan Bajo an mengaupload ke Web Pa Labuan Bajo		0	12	Dokumen	100	12	Bulan	-
10	Mendata dan memonitoring sarana perolehan data dan jaringan mendesain inovasi pelayanan informasi dan mensosialisasikan kepada pegawai		0	2	Dokumen	100	12	Bulan	-

Labuan Bajo, 2 Januari 2017

Pejabat Penilai, Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXXXXXXX, SH., XX. XXXX XXXXXXX, X.Xxx

19681231 199303 1 005 19840215 200912 1 009

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BA

4) SKP Xxxxxx Xxxxxxx, S. HI.

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1	Nama	SUPRIADI, SH., MH.	1	Nama		XXXXXX XXXXXXX, S. HI.
2	NIP	19681231 199303 1 005	2	NIP		19870409 2001212 1 001
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata, III/c	3	Pangkat/Gol.Ruang		Penata Muda, III/b
4	Jabatan	SEKRETARIS	4	Jabatan		KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
5	Unit Kerja	PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO	5	Unit Kerja		PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET
				KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian umum		0	1	Dok	100	12	Bulan	-
2	Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan		0	1	Dok	100	12	Bulan	-
3	Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan		0	20	Keg	100	12	Bulan	-
4	Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan		0	6	Dok	100	12	Bulan	-
5	Menggerakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan		0	12	Keg	100	12	Bulan	-
6	Membuat laporan CALK Semesteran (Semester i & II)		0	12	Dok	100	12	Bulan	-
7	Membuat dan menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan dibidang keuangan		0	12	Dok	100	12	Bulan	-
8	Menyimpan bahan konseb rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang keuangan		0	12	Keg	100	12	Bulan	-
9	Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait		0	12	Keg	100	12	Bulan	-
10	Membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)		0	2	Dok	100	12	Bulan	-

Pejabat Penilai,

XXXXXXXX, SH., MH. 19681231 199303 1 005

Labuan Bajo, 2 Januari 2017 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

XXXXXX XXXXXXX, S. HI 19870409 2001212 1 001

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Xxxxxx Xxxxxxxx/ Pelayanan Terpadu

LAPORAN KEGIATAN SIDANG KELILING / SIDANG TERPADU PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TAHUN 2017

No.	Tempat Pelaksanaan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Perkara Isbath Nikah Yang Di Sidangkan					Jumlah Buku Nikah Yang Dikeluarkan KUA		Ket.
				Kabul	Cabut	Gugur	Tolak	Tidak Diterima	Suami	Istri
1.	Pulau Komodo, Desa Komodo Kab. Mabar	Sidang Mandiri	Tanggal 12-13 April 2017	67	1	16	-	-	-	-
2.	Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang Kab. Mabar	Sidang Mandiri	Tanggal 22-23 Mei 2017	60	6	-	-	-	-	-
3.	Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang Kab. Mabar	Sidang Terpadu	Tanggal 19-20 September 2017	40	-	2	-	-	-	-

Labuan Bajo, 29 Desember 2017 Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxx, X.Xx.,MH. 196805051998031002

2. Perkara Prodeo

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TAHUN 2017

No	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.750.000	-	1.624.000	1.624.000	126.000	4	-

Labuan Bajo, 29 Desember 2017

Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxx, X.Xx.,MH 196805051998031002

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

C. Sumber Daya Manusia

- Mutasi

Selama Tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Labuan Bajo yang telah Mutasi kosong.

Selama Tahun 2017 pegawai Pengadilan Agama Labuan Bajo yang telah Mutasi Masuk sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Tanggal Mutasi	Mutasi ke Satker
1	X. Xxxx, S. Ag. 197508182005021002	Penata Tk. I, (III/d)	04-09- 2017	Pengadilan Agama Labuan Bajo

- Promosi

Selama Tahun 2017 Pengadilan Agama Labuan Bajo telah melakukan promosi jabatan sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Pendidikan	Ket.
1	X. Xxxx, S. Ag. 197508182005021002	Penata Tk. I, (III/d)	S1 Syari’ah	WakilKetua

- Pensiun

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Pendidikan	Tanggal Pensiun	Ket.
-	-	-	-	-	-

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telahmengikutiDiklat)

2017

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Pendidikan	Tanggal Pensiun	Ket.
-	-	-	-	-	-

D. Penyelesaian Perkara

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

Keadaaan Perkara pada Pengadilan Agama Labuan Bajo selama Tahun 2017 adalah sebagaimana diuraikan dalam matrik sebagai berkut :

No	JENIS PERKARA	SISA TH 2016	JUMLAH PERKARA 2017			KET.
			MASUK	PUTUS	SISA
1	Cerai Talak	1	15	11	4
2	Cerai Gugat	2	39	27	12
3	Poligami	-	-	-	-
4	Waris	-	1	1	-
5	Itsbat Nikah	-	201	200	1
6	WaliAdhal	-	1	1	-
7	DispensasiKawin	-	-	-	-
8	Penguasaan Anak/Hadhanah	1	1	1	-
9	PengesahanAnak	-	-	-
7	Eksekusi	-	-	-	-
8	Lain – lain	-	-	-	-
JUMLAH		4	258	241	17

Pengadilan Agama Labuan Bajo telah menerima Anggaran Dipa 04 No: SP DIPA-005.04.2.682282/2017 Tanggal 07 Desember 2016. Anggaran tersebut telah terserap 99,44% dengan volume 4 perkara yakni:

- 1 Perkara Cerai Gugat Perkara Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Lbj

- 1 Perkara Cerai Gugat Perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Lbj

- 1 Perkara Cerai Gugat Perkara Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Lbj

- 1 PerkaraItsbatNikahPerkaraNomor 153/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Anggaran Dipa Perkara Prodeo pada tahun 2017 bertambah dari tahun sebelumnya 2016, akan tetapi permintaan perkara prodeo/masyarakat miskin di Kabupaten Manggarai Barat itu cukup banyak/cukup tinggi. Harapannya untuk Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tahun-tahun berikutnya supaya ditingkatkan anggaran DIPA 04 untuk perkara prodeo.

Selanjutnya untuk perkara sidang keliling dan posbakum diharapkan untuk diadakan Anggaran Dipa pada Pengadilan Agama Labuan Bajo karena banyak masyarakat pencari keadilan di pedalaman-pedalaman dandaerahkepulauanyang merasa sangat berat atau sulit untuk datang ke Kota Labuan Bajo mengingat latar belakang ekonomi masyarakat pedesaan rata-rata menengah kebawah dan ongkos transportasi yang mahal di daerah Labuan Bajo.

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

- Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajopada Tahun 2012 secara bertahap di atas tanah seluas 4.800.M2. telah dibangun sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahap I sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui dana DIPA yang dialokasikan untuk pembangunan gedung dan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo.

- Proyek pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo dibangun diatas tanah hibah dari PEMDA Kabupaten Manggarai Barat seluas 4.800 m2 (empat ribu delapan ratusrupiah) dengan luas bangunan gedung 1.000 m2 (seribu m2) terdiri dari dua lantai yaitu lantai pertama 500 m2danlantai kedua 500 m2yang dikerjakan 3 tahap pelaksanaandengan rincian masing-masing pada tahap pertama dengan kontrak nomor : W23-A14/139/PL.01/VI/2012 tanggal 04Juni 2012, tahap kedua dengan kontrak nomor

: W23-A14/105/PL.01/IV/2013 tanggal 01 April 2013,tahap ketiga dengan kontrak nomor : W23-A14/270/PL.01/VII/2014 tanggal 18Juli 2014, tahap ke empat dengan kontrak nomor W23-A14/396/PL.01/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 dan kontrak nomor W23-A14/399/PL.01/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015

2. Xxxxxx dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Labuan Bajo sampai dengan sekarang terus menerus diupayakan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai dari pengadaan oleh Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur maupun alokasi anggaran yang tersedia dalam DIK maupun DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Sarana dan Prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Station Wagon	1 Unit
2	Sepeda Motor	7 Unit
3	Lemari Penyimpanan	11 Unit
4	Lemari Kayu	8 Unit
5	Bradkas	3 Buah
6	Meja Xxxxx Xxxx	85 Unit
7	Kursi Besi / Metal	15 Unit
8	Kursi Kayu	43 Buah
9	Sice	8 Buah
10	Meja Recepsionist	1 Buah
11	Lambang Garuda Pancasila	1 Buah
12	Palu Sidang	1 Buah
13	Lambang Instansi	1 Buah
14	Gordyn / Kray	20 Buah
15	UPS	2 Buah
16	Camera Digital	1 Buah
17	Telephone	1 Buah
18	Faximile	2 Buah
19	Kursi Zeis	47 Buah
20	Komputer Jaringan Lainnya	1 Buah
00	X.X Xxxx	0 Unit
22	Laptop	13 Unit
23	Komputer Unit Lainnya	1 Unit
24	Printer	14 Unit
25	Scanner	3 Buah
26	Server	1 Unit
27	Router	1 Buah
28	Peralatan Jaringan Lainnya	1 Unit
29	Monografi	14 Buah
30	Buku Lainnya	13 Buah
31	Komputer PC	4 Buah
32	Laptop	1 Buah
33	Printer	4 Buah
34	Anti Virus	1 Buah
35	Vinger Scen/Mesin absensi	1 Buah
36	UPS	2 Buah
37	TV LED	2 Buah
38	Kursi Tunggu Stainless 4 shet	8 Buah
39	Seperangkat Meja dan Kursi Rapat Pimpinan	1 Buah

3. Administrasi Umum

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas mengatur sirkulasi surat masuk sampai dengan pengarsipannya, pengiriman surat – surat keluar, kerumahtanggaan kantor dan perpustakaan, dalam melaksanakan tugasnya ditangani oleh seorang Kepala Sub BagianUmum dan Keuangan yang dibantu oleh beberapa tenaga honorer.

Pada tahun 2017 Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Labuan Bajo telah melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan tugas – tugas Sub Bagian Umum

a. Menerima surat masuk dan mencatat dalam buku agenda surat masuk

b. Memproses surat masuk tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Menerima kembali surat – surat masuk yang telah diproses dan di disposisikan oleh KPA dan WKPA / Panitera /Sekretaris /Kasubbag Umum

d. Mendistribusikan surat – surat tersebut kepada bagian yang ditunjuk sesuai isi disposisi atau sesuai dengan kode surat

e. Menggandakan surat – surat sesuai dengan keperluan

x. Xxxbuat perencanaan sekaligus mengusahakan pengadaan barang – barang inventaris serta alat kerumahtanggaan lainnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.

g. Mengurus dan mengelola barang – barang inventaris kantor dan ruangan

h. Menerima laporan – laporan mengenai barang – barang inventaris dari Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur, baik LMBT dan LTI

i. Mengatur pelayanan tamu yang berkepentingan baik kepada Ketua, Wakil Ketua maupun Panitera, Sekretaris dan Wakil Panitera.

x. Xxngurus dan mengelola perpustakaan kantor dan memberikan pelayanan, peminjaman buku – buku/kitab untuk meningkatkan pengetahuan dan sekaligus menunjang pelaksanaan tugas pada umumnya

x. Xxxxatur tata keprotokoleran dalam melaksanakan upacara hari – hari besar dan pelaksanaan apel pagi lima kali seminggu

l. Menyiapkan/membersihkan sarana ibadah/pertemuan Dharmayukti Karini, dan pertemuan lainnya yang dianggap penting untuk dilaksanakan

m. Menerima buku perpustakaan yang dikirim dari Mahkamah Xxxxx Xxxxxxxx Indonesia danKomisiYudisialselama tahun berjalan

n. Membuat Jadwal kegiatan hari Jum’at yaitu Jum’at bersih dan Senam Kesegaran Jasmani serta jenis olah raga lainnya yang diminati karyawan/karyawati.

2) Surat Masuk

Surat masuk yang diterima selama tahun 2017 (01 Januari s/d 31 Desember 2017) sebanyak 417 buah dengan klasifikasi sebagai berikut :

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

DATA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO TAHUN 2017 DALAM HUBUNGAN DENGAN INSTANSI LAIN

NO.	BULAN	NAMA INSTANSI	JUMLAH SURAT		KETERANGAN
			MASUK	KELUAR
1	JANUARI	KPPN RUTENG	8	10
		DINAS TANAMAN PANGAN MABAR	1	-
		PTWP DAERAH PTA NTT	1	-
		PDAM WAE MBELILING	1	-
		DPC HANURA MABAR	1	-
		POLRES MABAR	1	1
		SEKDA MABAR	1	-
		BPN MABAR	1	-
		DJPBN PROVINSI NTT	2	-
		KEPALA DESA SIRU	-	1
2	FEBRUARI	KPPN RUTENG	4	9
		DJPBN PROVINSI NTT	-	1
		BPN MABAR	-	2
		KEPALA DESA SIRU	-	1
		XXXXXXX XXXXXX	-	1
		KAPOLSEK LEMBOR	-	1
		BUPATI MABAR	3	-
		DINAS PPO MABAR	1	-
		POLRES MABAR	2	-
		IKAHI NTT	1	-
3	XXXXX	XXXXXX MABAR	2	-
		SEKDA MABAR	1	-
		POLRES MABAR	1	-
		KPPN RUTENG	2	1
		GUBERNUR NTT	1	-
		STIH LITIGASI	1	-
		DJPBN PROVINSI NTT	-	2
		KPKNL KUPANG	-	2
		BRI UNIT LABUAN BAJO	-	1
4	APRIL	KPPN RUTENG	1	8
		DJPBN PROVINSI NTT	1	1
		BUPATI MABAR	2	1
		KESBANGPOL MABAR	1	-
		ASDP LABUAN BAJO	1	-
		PEMUDA MUHAMMADIYAH MABAR	1	-
		POLRES MABAR	1	-
5	MEI	KPPN RUTENG	2	4
		DJPBN PROVINSI NTT	1	-
		BUPATI MABAR	4	1
		KUA KEC. KOMODO	-	1
		SEKDA MABAR	2	-
		YAYASAN RASSYIDUSYAKIRIN	1	-
		KEMENAG MABAR	1	-

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

		DPRD MABAR	1	-
		POLRES MABAR	1	-
		PEMUDA MUHAMMADIYAH MABAR	1	-
6	JUNI	KPPN RUTENG	6	8
		DJPBN PROVINSI NTT	-	1
		BUPATI MABAR	2	-
		BKM MASJID AGUNG LABUAN BAJO	1	-
		POLRES MABAR	2	-
		BRI UNIT LABUAN BAJO	-	1
		KUA KEC. KOMODO	-	1
		PTWP DAERAH PTA NTT	-	1
7	XXXX	XXXXXX MABAR	5	-
		PRAMUKA KWARTIR CABANG MABAR	1	-
		KEMENSEKNES RI	1	-
		KEMENAG MABAR	1	-
		PANITIA TENNIS KPTA CUB	1	-
		IKAHI NTT	1	-
		PTWP DAERAH PTA NTT	1	-
		PHBI KEC. LEMBOR	1	-
		KPPN RUTENG	-	7
		DJPBN PROVINSI NTT	-	1
8	XXXXXXX	XXXXXX MABAR	3	-
		SEKDA MABAR	6	-
		TIM PKK MABAR	1	-
		KPPN RUTENG	5	1
		PRAMUKA KWARTIR CABANG MABAR	1	-
		POLRES MABAR	1	-
		XXXX XXXXXX PRODUCTION	1	-
		DJPBN PROVINSI NTT	-	2
9	SEPTEMBER	DJPBN PROVINSI NTT	-	2
		KPPN RUTENG	3	4
		PTWP DAERAH PTA NTT	2	-
		BUPATI MABAR	2	2
		KADIS CAPIL DAN KEPENDUDUKAN	-	1
		KUA KEC. KOMODO	-	1
		KEPALA DESA PASIR PANJANG	-	1
10	OKTOBER	KPPN RUTENG	-	3
		DJPBN PROVINSI NTT	-	2
		BRI UNIT LABUAN BAJO	1	1
		BUPATI MABAR	4	1
		PRAMUKA KWARTIR CABANG MABAR	1	-
		KEMENKEU RI WILAYAH NTT	1	-
		SEKDA MABAR	1	-
11	NOVEMBER	KPPN RUTENG	6	5
		DJPBN PROVINSI NTT	2	3
		KUA KEC. KOMODO	-	1
		KPU MABAR	1	-
		DPRD MABAR	2	-
		BUPATI MABAR	3	-

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

		IKAHI NTT	1	-
		DINAS PARIWISATA MABAR	1	-
		KEMENAG MABAR	1	-
12	DESEMBER	DJPBN PROVINSI NTT	1	2
		KPPN RUTENG	3	5
		IKAHI NTT	1	-
		PTWP DAERAH PTA NTT	1	-
		BUPATI MABAR	2	-
		POLRES MABAR	1	-
		SEKDA MABAR	1	-
		DPRD MABAR	1	-
		KPK RI	-	1
		DEPARTEMEN KEUANGAN RI	-	1
		KEMENAG MABAR	1	-
JUMLAH			143	108

DATA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

PADA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO TAHUN 2017 BERUPA SURAT-SURAT PRIBADI

NO.	BULAN	NAMA PENGIRIM/PENERIMA	JUMLAH SURAT		KETERANGAN
			MASU K	KELUAR
1	JANUARI	XXXXXX Xxxxx X. XXXXX	-	1
		X. XXXXXX XXXXX, SH.	-	2
		Drs. X. XXXXXX, MH.	-	5
		XXXXXX, X.XX.	-	4
		XXXXXX XXXXXX, S.HI.,M.HI.	-	5
2	FEBRUARI	XXXXX XXXXXX Bin XXXXXX	1	-
		3	MARET	-		-	-
4	APRIL			XXX. XXXXX XXXXXXXX	1	-
		5	XXX	XXXXXX GO PANTANG	-	1
6	JUNI			XXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXX	1	-
		XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX	1	-
		7	XXXX	XXXXXX XXX XXX. XXXXXX	-	1
EFENDI	-			1
8	XXXXXXX			XXXXXX	-	1
		XXXXXX XXX XXX. RUSLAN	-	1
		9	SEPTEMBE R	-	-	-
10	OKTOBER			XXXXX XXXXXX XXXXX dkk	-	1

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

11	NOVEMBE R	XXXXX XXXXXX XXXXX dkk	-	1
		XXX. XXXXX XXXXXXXX	1	-
		12	DESEMBER	XXXXXX XXXXXXX, S.HI		1	-
JUMLAH				6	24

DATA SURAT MASUK DARI MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	BULAN	KODE SURAT	JUMLAH SURAT	KETERANGAN
			MASUK
1	JANUARI	HM	1
		KP	1
		PL	1
2	FEBRUARI	HM	2
		KP	1
		OT	1
3	MARET	HM	1
		KU	2
		PL	1
4	APRIL	KU	1
		OT	1
		PL	3
5	MEI	HM	2
		KS	1
		KU	1
6	JUNI	KP	1
		KU	1
7	XXXX	XX	1
		KU	2
		OT	1
8	AGUSTUS	HM	2
		KU	1
		OT	1
9	SEPTEMBER	HM	1
		KP	1
		KU	8
10	OKTOBER	HM	3
		KU	1
		OT	2
11	NOVEMBER	HM	4
		OT	1
12	DESEMBER	HM	4
		KU	1
		OT	3
JUMLAH			59

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

3) Surat Keluar :

Surat yang keluar selama tahun 2017 sebanyak 619 buah yang terdiri dari ( menurut kode indeks ) yang kami gabung didalam Tabel surat masuk dan keluar.

4) Kearsipan

Pengarsipan surat – surat sudah dilaksanakan sesuai ketentuan sistem kearsipan dinamis.

5) Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia maka buku – buku perpustakaan adalah merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada Pengadilan Agama Labuan Bajo terdapat reverensi buku – buku perpustakaan sampai dengan tahun 2016 sebanyak 124 judul buku

F. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

Pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Labuan Bajo bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2015 Nomor : SP DIPA-005.01.2.682281/2017 Tanggal 07 Desember 2016 dengan nilai Rp. 2.442.661.000,- ( dua miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) telah terserap 99.30 % dan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.682282/2017 Tanggal 07 Desember 2016 dengan nilai Rp. 51.750.000,- ( lima Puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terserap 99,76 %

DIPA 01 menurut RKAKL Tahun Anggaran 2017:

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput Komponen/Subkomp/Akun/Detil	Pagu DIPA
1.	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.643.652.000,-
2.	00	Xxxxxxx Xxxxxx	Xx. 633.009.000,-
3.	53	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp. 166.000.000,-
JUMLAH			Rp. 2.442.661.000,-

Dari Jumlah Anggaran tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah terealisasi Anggaran sebagai berikut :

No	Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput Komponen/Subkomp/Akun/Detil	Realisasi
1.	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.637.253.726,-	99.61%
2.	00	Xxxxxxx Xxxxxx	Xx. 622.389.600,-	98.32%
3.	53	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp. 166.000.000,-	100%
JUMLAH			Rp. 2.425.643.326,-	99.30%

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

⮚ Sisa Anggaran DIPA 01 adalah sebesar Rp. 17.017.674,-(tujuh belas juta tjuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).atau 0.70% dari Pagu DIPA Tahun Anggaran 2017.

DIPA 04 :

• Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

RKA-KL	Rp. 51.750.000,-
Realisasi	Rp. 51.624.000,-
Sisa Anggaran	Rp. 126.000,-

G. Dukungan Teknologi Informasi

1. Perangkat Keras

Guna menunjang dalam kinerja Operasional Pengadilan Agama Labuan Bajo, sampai dengan sekarang selalu mengupayakan pengadaan perangkat keras dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Rincian inventaris perangkat keras Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

2017

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	Komputer PC	2 Unit
2	Komputer Server	1 Unit
3	Pesawat Telepon (PABX)	1 Unit
4	Laptop	10 Unit
5	Printer	10 Unit
6	Faksimile	2 Unit
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 Unit
8	Camera Digital	1 Unit
9	Kalkulator	3 Buah
10	Stavolt	1 Buah

2. Perangkat Lunak

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Bagian Kepaniteraan Pangadilan Agama Labuan Bajo telah memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kepaniteraan perkarayaitu dengan memanfaatkan suatu system management perkara (case management)yang dikenal di lingkungan peradilan agama dengan sebutan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Secara global data yang telah terinput di Aplikasi Sipp Pengadilan Agama Labuan Bajo bisa terlihat dari Statistik Perkara Tahun 2016 yang dikutip dari web xxxx://xxxx- xx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx per tanggal 16 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

2017

Uraian dari Garifk Statistik adalah sebagai berikut :

- PenangananPerkara 92,11%

- Tunggakan Perkara sejumlah 21Perkara

- VersiTerakhirTerpasangversi 3.2.0

- SinkronisasiTerakhirTanggal 29 Desember 2017

- SisaTahunLalu sejumlah 5 Perkara

- MasukTahunIniSejumlah 261 Perkara

- MinutasiTahunIniSejumlah 245 Perkara

- Perkarasudahputustapibelumminutasisejumlah 3 Perkara Perbandingan tahun 2016 dengan 2017 adalah sebagai berikut :

PERBANDINGAN TAHUN 2016 DAN 2017

Tahun 2016 Tahun 2017

000 000 000 228 241 241

241

241 258 237 241

236

237

236 236 236 227 227

227 225

236 230 239 226

4035 4035 40 35

Catatan: Terdapat perbedaan data dalam Sipp Web Mahkamah Agung dan SIPP Pengadilan Agama Labuan Bajo

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

F. REGULASI TAHUN 2017

Dalam melaksanakan tugas-tugas Peradilan baik yang berhubungan dengan tugas pokok maupun yang berkaitan dengan tugas penunjang, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah ikut berperan aktif menerapkan program reformasi birokrasi sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berupaya melakukan reformasi pada delapan area, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan pada tingkat satuan kerja serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

3. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari satuan kerja. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masing- masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan dan manajemen

pemerintah, adannya efesiensi proses manajemen dan meningkatnya kinerja aparatur.

5. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Sudah menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi. Program ini diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

6. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada Pengadilan Agama Labuan Bajo. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing- masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

7. Penguatan akuntabilitas kinerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instasi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

Untuk mewujudkan perubahan-perubahan pada delapan area sebagaimana tersebut diatas, di Pengadilan Agama Labuan Bajo telah berupaya maksimal mengambil langkah- langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat rancangan dan matrik program kerja Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2017 dan garis panduan dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan Anggaran yang ada didalam DIPA.

2. Membenahi sistem manajemen penanganan perkara baik yang berhubungan dengan Personil petugas ataupun yang berhubungan dengan Instrumennya dalam rangka percepatan dan Efisiensi permasalahan dan penyelesaian perkara.

3. Menegakkan Disiplin Pegawai yang baku atau yang telah ada sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku selama ini. Hal ini diharapkan lahirnya suatu kesadaran dalam setiap pribadi Pegawai itu sendiri untuk dapat melaksanakan tugas- tugas yang telah dipercayakan kepada masing- masingnya. Disiplin ini meliputi disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin ilmu (penambahan wawasan) atau hal-hal lain yang menunjang dari tugas-tugas di Kantor. Dengan lahirnya Keputusan

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK./V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan Disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai. peningkatan Disiplin Pegawai lebih dioptimalkan.

4. Membuat rincian Job Description mulai dari Pimpinan sampai tenaga Honorer melalui penerbitan Surat Keputusan dari Pimpinan Pengadilan atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk seluruh Pegawai. Hal ini diharapkan bahwa seluruh Pegawai memiliki pedoman dan mengetahui apa yang menjadi tugas pokoknya dalam melaksanakan pekerjaan sehari- hari.

5. Menanamkan rasa kebersamaan dan keharmonisan antara Pegawai melalui sarana olah raga, Senam dan gotong royong atau sarana lain seperti Sholat berjamaah. Dengan program ini diharapkan setiap Pegawai dapat bekerja sama dan saling melengkapi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada mereka.

6. Memotivasi para Pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta wawasan, dibidang tehnis atau pengetahuan lainnya. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan melalui acara diskusi atau pertemuan-pertemuan yang telah diprogramkan. Disamping itu dengan memberikan dorongan agar dapat melanjutkan kuliah.

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

BAB IV PENGAWASAN

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis — monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

1. DEFINISI

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Labuan Bajo secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan

2017

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

2. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN

2.1. Maksud Pengawasan

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

2017