PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

Tanggal Efektif Masa Penawaran

Tanggal Penjualan Kembali

Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal Pembayaran Pelunasan

7 April 2020

Maksimum 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak Tanggal Efektif

Disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapa- tan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA XXXX XXXXXXX TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan

pertama kalinya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Maksimum 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi

T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 (selanjutnya disebut ”XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4”) adalah

Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertujuan untuk memberikan proteksi paling kurang 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi melalui mekanisme investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan memberikan Hasil Investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan Efek Syariah secara selektif dan tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal.

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi investasi sebesar minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Avrist Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) selama Masa Penawaran.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Para Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat melakukan penjualan kembali (redemption) atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimilikinya pada setiap Tanggal Penjualan Kembali.

Para Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan namun tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Manajer Investasi : Bank Kustodian :

PT Avrist Asset Management

Gedung WTC 5, Lt.9 (d/h Wisma Metropolitan I) Jl. Jend. Xxxxxxxx Xxxxxxx 00-00, Xxxxxxx 00000 Telepon : (021) 252 1662

Faksimili : (021) 252 2106 Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx

PT Bank Syariah Mandiri Wisma Mandiri II Lantai 10 Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta 10340

Telepon : (00-00) 0000000 / 39839000

Faksimili : (00-00) 00000000

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management.

PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Xxxxxxx masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Avrist Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI ................................................................................................	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.....................	11
BAB III.	MANAJER INVESTASI ..................................................................................................	16
BAB IV.	BANK KUSTODIAN ......................................................................................................	18
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN
	XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN
	KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI ..................................................................	19
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .............................................................	26
BAB VII.	PERPAJAKAN ..............................................................................................................	28
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .............................	30
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA ...........................................................................	33
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ..................................................................	35
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ...................................................................................	37
BAB XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ...................................................................................	41
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ................................	42
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN .................	45
BAB XV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .........................................................	48
BAB XVI.	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO ................................	49
BAB XVII.	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN .............................................................	50
BAB XVIII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .............................................................	52
BAB XIX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ....................................	55
BAB XX.	PENYELESAIAN SENGKETA..........................................................................................	56
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
	PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .............................................................	57

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, imbal hasil, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Mandiri.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”).

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI ATAU DPS MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi atau DPS Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Xxxxxxx Xxxxxxxxx, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 serta informasi material lainnya berkenaan dengan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

1.11. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Terproteksi.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;

b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Sukuk atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;

g. Efek Syariah derivatif; dan/atau

x. Xxxx Syariah lainnya yang ditetapkan oleh XXX.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang- undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian Produk-produk investasi Manajer Investasi melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin hingga Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, selain hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas pokok investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, yang diperoleh dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang ada di dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

1.22. HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI

Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi adalah hasil yang diperoleh dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada tidaknya dan besarnya bagian dari kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi yang akan menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan- ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai

(a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan

selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. X.D.1”).

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

1.27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Avrist Asset Management.

1.28. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran adalah jangka waktu dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimulai sejak Tanggal Efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggalnya secara lebih rinci tercantum pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

1.29. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Xxxxxx Xxxxhitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2., yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”).

1.30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.32. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.33. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.34. PELUNASAN LEBIH AWAL

Pelunasan Lebih Awal adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan (serentak) pada tanggal yang merupakan Hari Bursa dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi. Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melaksanakan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan secara lebih rinci dalam Bab V dan Bab XVII Prospektus ini.

1.35. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG MENGAKIBATKAN TIDAK BERLAKUNYA MEKANISME PROTEKSI

Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan atau atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan.

1.36. PELUNASAN LEBIH AWAL YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI

Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi adalah Pelunasan Lebih Awal yang dilakukan apabila seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:

(i) Proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi sesuai mekanisme proteksi pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi telah tercapai;

(ii) Kondisi likuiditas yang mendukung dapat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi, diantaranya adanya pembeli atas Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi; dan

(iii) Atas persetujuan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi.

1.37. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

1.36. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.38. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Xxxx Xxxxxxx beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POKOK INVESTASI

Pokok Investasi adalah uang yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Masa Penawaran.

1.48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

1.49. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.50. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.51. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.52. XXXXX XXXX

Adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. REKSA DANA TERPROTEKSI

Reksa Dana Terproteksi adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Xxxx Xxxxxx.

1.54. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

1.55. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi; dan (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.56. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal dimana Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

1.57. TANGGAL JATUH TEMPO

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara serentak (dalam waktu bersamaan) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo tersebut. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal Jatuh Tempo REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 disesuaikan

dengan tanggal jatuh tempo Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu maksimum 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

1.58. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah tanggal NAB XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diumumkan dan dipublikasikan di harian tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir setiap bulan.

1.59. TANGGAL PENJUALAN KEMBALI

Tanggal Penjualan Kembali adalah tanggal dimana Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu pada tanggal-tanggal yang disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo kupon/imbal hasil Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan pertama kalinya dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi, yang secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Penjualan Kembali. Apabila Tanggal Penjualan Kembali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Penjualan Kembali.

1.60. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 Nopember 1995.

1.61. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.62. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak menerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otortitas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

2.1. PEMBENTUKAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKIF REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 No. 32 tanggal 19 Februari

2020, dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Jakarta Selatan, antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Kustodian.

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 19 Februari 2020.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak- banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

Masa Penawaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah penjualan Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Xxxxxxxan atas perintah/instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

2.4. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 (redemption) dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak pada Tanggal Penjualan Kembali dan/atau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini akan ditolak oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan ini diuraikan dalam Bab XIV.

2.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo ini diuraikan pada Bab XVI Prospektus ini.

2.6. PELUNASAN LEBIH AWAL

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi dan Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Kondisi yang menyebabkan Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan lengkap dalam Bab V dan XVII Prospektus ini.

2.7. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian hasil investasi, penjualan kembali atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi, Tanggal Penjualan Kembali, Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

2.8. PENGELOLA XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Agra Pramudita

Xxxx Xxxxxxxxx, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Commerce (Finance & Investment) dari Macquarie University, Sydney, Australia dan gelar sarjana Teknik dari

Universitas Pelita Harapan. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur PT Avrist Asset Management. Agra memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di lembaga keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Agra menjabat sebagai Head of Investment di PT Avrist Assurance. Agra juga pernah menjabat sebagai Head of Investment dari PT AXA Asset Management Indonesia, Investment Manager di AXA Regional Office Xxxx Xxxx, Head of Investment di PT. AXA Mandiri Financial Services dan Investment Dept Head di PT. AIA Financial. Agra memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-115/PM.211/WMI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Idhamshah

Idhamshah, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Bisnis Administrasi dari St. Louis, Missouri - USA dan gelar Sarjana Administrasi Negara dari STIA LANRI, Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Komisaris di PT Avrist Asset Management. Idhamshah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Idhamshah menjabat sebagai Presiden Direktur dan Komite Investasi PT Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Investasi. Xxxxxxxxx juga pernah berkerja sebagai Presiden Direktur di PT BNI Asset Management, sebagai Direktur PT BNI Securities dan Treasuri Pasar Modal di PT Bank BNI. Idhamshah memperoleh perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-468/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018 dan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-55/PM.212/KPJ-WPEE/2016.

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Riau, Pekanbaru. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management. Jonni memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Xxxxxxxxxx, Xxxxx menjabat sebagai Head of Alternate Distribution dari PT Asuransi Jiwa Manulife. Xxxxx juga pernah berkerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Head Of Wholesale Distributor, sebelumnya bekerja di PT Axa Mandiri Financial Services dengan posisi terakhir sebagai Regional Sales Manager. Xxxxx memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-284/PM.211/WMI/2017 tanggal 28 September 2017.

b. Tim Pengelola Investasi

Xxx Xxngelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Farash menjabat sebagai Head of Investment di PT Asanusa Asset Management. Sebelumnya, Xxxxxx bekerja sebagai Manager Structured Finance di HSBC Amanah Syariah, Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas dan Corporate Finance Analyst di Delta Advisory Indonesia. Farash memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-10/BL/WMI/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-80/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 26 Februari 2019.

Ika Xxxxxxx Xxxxxx

Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Finance (MFin) dari University of New South Wales, Australia dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berpengalaman selama lebih dari 5 tahun di bidang keuangan dan

pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Ika menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Ika juga pernah bekerja sebagai Investment Analyst di PT BNI Asset Management, Assistant Manager di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan financial analyst di perusahaan private equity PT TAEL Management Indonesia. Ika memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-177/PM.211/WMI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-82/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan saat ini telah lulus level 2 ujian CFA (Chartered Financial Analyst).

Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxx, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas MH Thamrin Telah berkecimpung dalam industri pasar modal Indonesia sejak Oktober 2014 Mengawali karir sebagai Junior Portfolio Analyst pada PT. Indo Premier Investment Management dan bergabung dengan PT Avrist Asset Management sebagai Junior Fund Manager. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- 144/PM.211/WMI/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-66/PM.211/WMI/2017 tanggal 13 Juli 2017.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal.

2.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-223/DSN-MUI/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 serta telah ditunjuk oleh PT Avrist Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 319/AAM/DIR/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, dengan susunan sebagai berikut:

Xxxxx Xxxxxx X.

Xxxxx Xxxxxx Y, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia dan Magister Ekonomi Islam dari Universitas Islam Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Jakarta. Beliau memperoleh lisensi sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam pada 1996. dan Akuntan Terdaftar dari Departemen Keuangan pada tahun 1993. Memiliki pengalaman selama lebih dari 16 tahun pada bidang keuangan syariah dan beliau diangkat menjadi anggota Dewan Syariah Nasional-MUI sejak tahun 2000. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Perbankan Badan Pelaksana Harian DSN- MUI. Beliau menjadi anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah, Asosiasi Akuntan Indonesia sejak tahun 2006 sampai tahun 2014. Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-17/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, memperoleh gelar Sarjana dari Islamic University of Xxxxxx, Kingdom of Saudi Arabia, selanjutnya menyelesaikan program Master Xxxxxxx Xxxxxxxx (Syariah Economic Development) dari National University of Malaysia (UKM), dan sedang menempuh PhD bidang Syariah dan Ekonomi dari Malaya University, Malaysia. Sejak 2004 hingga sekarang masih menjadi pengajar pada STEI Sebi Ciputat, Senior Partner di Sebi Consulting dan Senior Partner di LPPI. Selain itu beliau menjabat sebagai Director pada Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx sejak 2010, sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Avrist Assurance dan Dewan Pengawas Syariah Smart Finance Syariah hingga saat ini. Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan OJK No. Kep-07/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 25 April 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memenuhi Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 3 (tiga) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat tanggal 23-09-2019 (dua puluh tiga September duaribu sembilan belas) No.: U-676/DSN-MUI/IX/2019 Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

a. Xx. X. Xxxxxxxx Xxxxxxx, MBA, MH selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0208818.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas);

b. Xx. X. Xxx Xxxxxxx, MA, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 55 tanggal 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU- AH.01.00-0000000 tanggal 31-10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208818.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 31- 10-2019 (tiga puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas); dan

c. Xxx. Xx. Xxxx Xx’xxxxx, MM, MH, MA, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah, diangkat berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 24 tanggal 13-11-2019 (tiga belas November dua ribu sembilan belas), dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Xxxxx Xxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-48358.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080051.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 21 tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., X.Xx, notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 23 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116937.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 8 Januari 2020, dibuat di hadapan Ny. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU- AH.01.00-0000000 tanggal 8 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0002599.AH.01.11.Tahun 2020. tanggal 8 Januari 2020.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Avrist Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx

Direktur : Xxxx Xxxxxxxxx

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Idhamshah Komisaris : Kan Tak Ho

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi, berdomisili di Jakarta dan memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Kegiatan utama PT Avrist Asset Management adalah pengelolaan reksa dana dan pengelolaan investasi bagi nasabah institusi melalui Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Avrist Asset Management dikelola oleh para tenaga profesional berpengalaman dalam pengelolaan investasi. Xxxxxxx investasi profesional yang ada di PT Avrist Asset Management memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam hal:

• Kondisi pasar modal dan pasar uang di Indonesia

• Karakteristik dan perubahan dari perekonomian Indonesia

• Karateristik investor di Indonesia

• Karakteristik dari para emiten.

Hingga saat ini, PT Avrist Asset Management mengelola 36 (tiga puluh enam) reksa dana dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Avrist Asset Management mencapai Rp 4,49 triliun per tanggal 31 Maret 2020.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bina Asetanusa, PT Bina Xxxx Xxxxxx, PT Avrist Assurance, PT Xxxxxx Xxxxxxx Insurance, dan Meiji Yasuda Life Insurance Company.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2018Bank Syariah Mandiri memiliki 765 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 219.642 jaringan ATM.

Kepemilikan Saham:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. : 597.804.386 lembar saham (99,9999998%) PT Mandiri Sekuritas : 1 lembar saham (0,0000002%).

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Mandiri telah memberikan pelayanan jasa kustodian dimulai pada Maret tahun 2019 berupa Fund Administration dan Core Custody, layanan ini telah diberikan kepada berbagai macam nasabah antara lain Bank, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Broker, Manajer Investasi, Asset Management, Perusahaan dan Personal. PT Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank umum syariah yang memiliki layanan kustodian dengan reputasi baik dan telah ditunjuk sebagai Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif syariah dan Discretionary Fund syariah dengan Manajer Investasi terkemuka di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Syariah Mandiri didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT Avrist Asset Management.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth), PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Mandiri Manajer Investasi.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Proteksi Pokok Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo dengan komposisi portofolio investasi:

a. minimum 70% (tujuh puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi, yang ditawarkan dan diperdagangkan di Indonesia, yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan

b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berupa saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah dan/atau Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2. huruf a di atas merupakan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dalam portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.

Ketentuan mengenai Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) tersebut pada butir 5.2. huruf a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada kas dan/atau setara kas dan/atau deposito Syariah hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, penerimaan pembayaran kupon atau bagi hasil Efek Syariah berpendapatan tetap yang telah jatuh tempo, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berdasarkan Kontrak dan Prospektus.

Kriteria pemilihan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi yang menjadi basis nilai proteksi tersebut dalam Kebijakan Investasi di atas adalah sebagai berikut:

(i) berjatuh tempo tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

(ii) Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment

grade), kecuali untuk Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan

(iii) korporasi tidak memiliki reputasi wanprestasi.

Kriteria pemilihan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dalam Kebijakan Investasi pada butir 5.2. huruf b di atas adalah sebagai berikut:

(i) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan; dan

(ii) korporasi tidak memiliki reputasi wanprestasi.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diinvestasikan pada Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tanpa serta merta melakukan perubahan terhadap Kontrak serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi sebagaimana ditentukan pada butir 5.2 huruf (a) di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali Unit Penyertaan atau jika terjadi penurunan peringkat Efek.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 tersebut di dalam butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang- undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang akan menjadi portofolio investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI

a. Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga. Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi, dimana pada Tanggal Jatuh Tempo, hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

b. Pokok Investasi yang Terproteksi

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan hasil pelunasan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, maka Pokok Investasi yang terproteksi pada Tanggal Jatuh Tempo adalah Pokok Investasi sesuai jumlah Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo.

c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi

Proteksi atas Pokok Investasi berlaku hanya pada Tanggal Jatuh Tempo.

d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi

Mekanisme proteksi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya akan berlaku apabila:

i. Tidak ada penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang merupakan basis nilai proteksi dalam portofolio investasi yang gagal dalam membayar kewajibannya baik pokok Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk maupun imbal hasil hingga Tanggal Jatuh Tempo; dan/atau

ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau

iii. Tidak terjadinya Keadaan Kahar; dan/atau

iv. Tidak terjadinya Risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, butir 8.2. Prospektus ini.

e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan atas Proteksi

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan dapat hilang atau berkurang apabila Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVII.

x. Xxxxxxxan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh Pejabat Pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang- undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan, atau atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi ini diuraikan dalam Bab XVII.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4:

a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek Syariah derivatif:

1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat; dan

2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat;

c. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat;

d. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

e. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

f. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

g. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

h. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;

i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

k. terlibat dalam transaksi marjin;

l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada saat terjadinya pinjaman;

m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :

a. Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak imbal hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

p. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika :

a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau

b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan

q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Xxxxxxx dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian Efek Xxxxxxx dengan janji menjual kembali;

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ditandatangani, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Xxxx Xxxxxxx, investasi dalam Reksa Xxxx Xxxxxxx hanya dapat berupa:

1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;

2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;

3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;

4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;

7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;

8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;

10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau

11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh XXX.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Xxxx Xxxxxx terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk pada saat jatuh tempo sekurang- kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi;

b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih;

x. Xxbijakan investasi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Syariah Negara;

d. Manajer Investasi dilarang mengubah portofolio Efek sebagaimana ketentuan butir a di atas, kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan atau terjadinya penurunan peringkat Efek;

e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (underlying) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk tetap menjadi basis nilai proteksi; dan

x. Xxxxxxx Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang diperoleh XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang telah dibukukan ke dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Waktu pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan Tujuan Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo.

Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi tetapi Tujuan Investasi untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo tetap terpenuhi sepanjang tidak terjadi risiko investasi.

Pembayaran dana pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi

yang diterima Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bersih dari unsur nonhalal.

5.6. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 DARI UNSUR- UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Xxxx Xxxxxxx, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.2. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Xxxx Xxxxxxx sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau

(ii) memerintahkan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 .

5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.3 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1) harga perdagangan sebelumnya;

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;

3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh XXX sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang dimortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).

4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM& LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor

IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh danPasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) Huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Xxxaturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Xxxxxxx Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak dan tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai aktiva bersih secara material lebih rendah daripada Tingkat Proteksi Modal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan secara profesional

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikelola oleh PT Avrist Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman, sehingga pengelolaan investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif dibandingkan dengan produk konvensional.

8.2. XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 memberikan proteksi atas Pokok Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo didasarkan atas pelunasan seluruh investasi pada Efek Syariah Berpendaptan Tetap dan/atau Sukuk, namun demikian bila terjadi faktor-faktor risiko seperti dijelaskan dibawah ini, dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku yaitu:

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Xxxxx Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu dan/atau luar biasa (force majeure), penerbit surat berharga dimana XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh terhadap hasil investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

2. Risiko Perubahan Peraturan

Mekanisme proteksi serta kinerja yang diharapkan dari XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat mengakibatkan tingkat proteksi serta hasil investasi yang diharapkan tidak tercapai.

3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Pasal 53 huruf c dan d serta Pasal 32.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

4. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan keadaan ekonomi dan politik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau surat berharga, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek, surat berharga atau nilai instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut dimana XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 melakukan investasi.

5. Risiko Pelunasan Lebih Awal

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

6. Risiko Pasar akibat penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya sebelum Tanggal Jatuh Tempo, terdapat risiko harga penjualan kembali Unit Penyertaan sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut sesuai dengan nilai pasar yang berlaku pada saat itu.

Di samping risiko yang dapat mengakibatkan mekanisme proteksi atas Pokok Investasi tidak berlaku, risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas

Dalam kondisi luar biasa (Force Majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi yaitu risiko berkurang atau tidak adanya likuiditas dari pihak ketiga pada saat para Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali pada Tanggal Penjualan Kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo, maka penjualan kembali dan pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo dapat dihentikan sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan OJK yang berlaku.

2. Risiko Tingkat Imbal Hasil

Apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi, terutama harga Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Akan tetapi, pada Tanggal Jatuh Tempo kinerja XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan sekurang- kurangnya dapat menutupi Pokok Investasi, kecuali terjadi wanprestasi dari penerbit Efek Syariah Berpendapatant Tetap dan/atau Sukuk di mana XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 melakukan investasi.

3. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, sebagian besar hingga seluruh investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan;

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;

x. Xxxxx pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;

g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK;

x. Xxxxx-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;

x. Xxxxx asuransi (jika ada); dan

k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dibebankan kepada XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);

e. imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah setelah XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dinyatakan efektif oleh OJK; dan

f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada);

b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta hasil pelunasan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4:		per tahun yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikalikan dengan jumlah Unit Penyertaan yang masih terdapat di dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam bulan yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan
a) Imbalan Jasa Manajer Investasi b) Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,25%
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:
a) Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maks 0,5%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
		Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
b) Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Tidak ada
c) Biaya Bank	Jika ada
d) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 Yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Xxxxxxx Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application) (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi; dan (iii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dimiliki, dijual kembali atau dilunasi serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali atau dilunasi.

b. Mendapatkan proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.3. Prospektus ini.

c. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada Tanggal Penjualan Kembali sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV.

d. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

e. Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo Dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak), proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

f. Memperoleh Xxxxxxxan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan Dalam Hal Terjadi Pelunasan Lebih Awal

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat

pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan ekonomi dan keuangan yang ekstrim, yang berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 secara signifikan, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

g. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB).

h. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 )

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

i. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

x. Xxxxxxoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing- masing Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi pajak yang menjadi beban XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 WAJIB DIBUBARKAN

XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Xxxxx, XXXXXX PROTEKSI SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

b. Diperintahkan oleh XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

c. Total Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut- turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;

ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

2. laporan keuangan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 telah memiliki dana kelolaan

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

(iii) menyampaikan laporan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

3 akta pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan

b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

ii) menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3. akta pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4; atau

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 11.5 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. Akta Pembubaran XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

x. Xxxxxxx dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT.

Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran pada Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggarakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) serta uang pembelian diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian (in good fund) setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan pada Masa Penawaran dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Syariah Mandiri

Rekening : REKSA XXXX XXXXXXX TERPROTEKSI XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 Nomor : 7138262857

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dikreditkan ke rekening atas nama XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran.

13.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. tersebut di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi (tanpa bagi hasil) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran (in good fund and in complete application).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan hanya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang dimilikinya dalam XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH

4 dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Tanggal Penjualan Kembali.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Permohonan penjualan kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai Peraturan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Penjualan Kembali. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer (bila ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada suatu Tanggal Penjualan Kembali sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penjualan Kembali sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang diterbitkan pada Tanggal Penjualan Kembali dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bahwa permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat tetap diproses sebagai permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.7. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan,

maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Xxxxxxx Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Xxxxalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau

b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

16.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Pada Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Jatuh Tempo.

16.2. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan pelunasan tersebut sepenuhnya akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Jatuh Tempo.

16.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL JATUH TEMPO

Harga Pelunasan untuk setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Tanggal Jatuh Tempo bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Jatuh Tempo.

16.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Jatuh Tempo.

BAB XVII

PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

17.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Pelunasan Lebih Awal tersebut dapat berbentuk Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi atau Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi.

Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi, proteksi atas Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal Yang Tidak Mempengaruhi Mekanisme Proteksi tetap berlaku.

Dalam hal Pelunasan Lebih Awal merupakan inisiatif dari Manajer Investasi maka Manajer Investasi akan mengirimkan surat pemberitahuan Pelunasan Lebih Awal kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan setelah Manajer Investasi menerima surat permintaan Pelunasan Lebih Awal dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Selanjutnya, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka Pelunasan Lebih Awal.

17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN LEBIH AWAL

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

17.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit

Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan

A. Skema Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

B. Skema Pembelian Unit Penyertaan Dengan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

A. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

B. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan Dengan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

18.3. Skema Pelunasan/Pelunasan Lebih Awal

A. Skema Pelunasan Lebih Awal Atas Inisiasi Manajer Investasi

B. Skema Pelunasan Lebih Awal Atas Permintaan Pemegang Unit Penyertaan

C. Skema Pelunasan Pada Tanggal Jatuh Tempo

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4, dengan cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

x. Xxxxxan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 dapat diperoleh di kantor Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan XXXXXX XXXXXXXX SUKUK BERKAH SYARIAH 4 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Avrist Asset Management

Gedung WTC 5 Lt.9

Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920

Telepon: (021) 252 1662

Faksimili: (021) 252 2106 Email : xx.xxxxx@xxxxxx.xxx Website : xxx.xxxxxx-xx.xxx

BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Mandiri Wisma Mandiri II Lantai 10 Jl. Kebon Sirih No. 83 Jakarta 10340

Telepon : (00-00) 0000000 / 39839000

Faksimili : (00-00) 00000000

Document Metadata

Table of Contents

PROSPEKTUS

Document Metadata