PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUBAHAN NAMA

Z1’21/PKR-BRIS M1/ANI

PT BANK BRISYARIAH Tbk.

MENJADI

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

Nomor 38.

Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas Januari dua ribu dua puluh satu (14-1-2021), pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit - - - - - -

Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, -

XXXX XXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, Magister - - - - - -

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi - - - - --

Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut - - - -

berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang - - -

namanya akan disebut dalam akhir akta ini. - - - - - -

Xxxx XXXXXXX, lahir di Mojokerto, pada tanggal - - -

10 (sepuluh) September 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Direktur Utama - - - - --

perseroan terbatas terbuka di bawah ini, - - - -

bertempat tinggal di Nusa Loka Blok J-3/8, - - Sektor XIV BSD, Rukun Tetagga 005/Rukun Warga 006, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan - - - -

Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang - - -

Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia, untuk sementara - - - --

berada di Jakarta;

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas) Desember 2020 (dua ribu dua puluh) bertempat di - Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jalan - - - -

Fachrudin Xxxxx 00, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, - - Xxxxxxx Xxxxx, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;

- untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”; - - -

dari PT BANK BRISYARIAH Tbk”, suatu perseroan - - -

terbatas yang didirikan menurut hukum Negara - - - -

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan - - - -

beralamat di Xxxxx Xxxxx Xxxx 0-0, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk - - - - - - - -

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua - - -

puluh dua) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor - -

45, dibuat dihadapan XXXXXXX XXXXX, Sarjana - - - - -

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi - - - - -

Manusia Republik Indonesia melalui Surat - - - - - - -

Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2010

(dua ribu sepuluh) Nomor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AHU-15574.AH.01.01.Tahun 2010; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan - Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum tersebut, - - yang telah mendapatkan (i) Penerimaan - - - - - - - - - -

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat Nomor - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000; dan (ii) Penerimaan - - - - - --

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat Nomor - - - - - - - - - - - -

AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas); -

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang -

saham Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua - ribu dua puluh) Nomor 101, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan - - - - --

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari - - - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - - -

Indonesia sesuai dengan surat tanggal 29 (dua - - -

puluh sembilan) Desember 2020 (dua ribu dua - - - - -

puluh) Nomor AHU-AH.01.00-0000000; - - - - - - - - - - - - - -

- Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris - Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 5 (lima) Nopember 2020 (dua ribu dua - - - -

puluh) Nomor 3, dibuat dihadapan Notaris XXXXXXX XXXXX, Sarjana Hukum tersebut; - - - - - - - - - - - - - - - - --

- untuk selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”. -

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, - - - - - --

Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal - -

15 (lima belas) Desember 2020 (dua ribu dua - - - - -

puluh) Nomor 92;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 - - - -

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun -

2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan - - -

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“POJK”), sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan:

a. Pemberitahuan mengenai rencana akan - - - - - - - - -

diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 26 - - -

(dua puluh enam) Oktober 2020 (dua ribu dua - -

puluh) Nomor S.B.055-PDR/10-2020, perihal: - - -

Penyampaian Agenda/Mata Acara Rapat Umum - - - --

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank - - -

BRIsyariah Tbk.;

b. Pengumuman mengenai pemberitahuan - - - - - - - - - - - -

penyelenggaraan Rapat yang dimuat dalam surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia - - - -

yaitu surat kabar harian Kontan dan diunggah -

dalam situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK - - - -

INDONESIA (”KSEI”), situs web Bursa Efek - - - --

Indonesia (”BEI”), dan situs web Perseroan - - -

pada tanggal 5 (lima) Nopember 2020 (dua ribu dua puluh);

c. Pemanggilan Rapat yang dimuat dalam surat - - -

kabar harian nasional berbahasa Indonesia - - - -

yaitu surat kabar harian Kontan dan diunggah - dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 (dua puluh) - - - -

Nopember 2020 (dua ribu dua puluh); - - - - - - - - - -

d. Pemberitahuan Perubahan Tempat Penyelenggaraan Rapat melalui situs web KSEI, situs web BEI, - dan situs web Perseroan pada tanggal pada - - - -

tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2020 (dua - - -

ribu dua puluh) dan surat kabar harian - - - - - -

nasional berbahasa Indonesia yaitu surat kabar harian Kontan pada tanggal 1 (satu) Desember - 2020 (dua ribu dua puluh). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili oleh pemegang saham sejumlah 8.495.209.972 - - - - --

(delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima - juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham, yang memiliki hak suara yang - - sah atau 85,90% (delapan puluh lima koma sembilan - nol persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh - - - - --

Perseroan yaitu sebanyak 9.889.487.398 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus - sembilan puluh delapan) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.944.743. 699.000,00

(empat triliun sembilan ratus empat puluh empat -

miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam - - -

ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah). - - - - - -

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf (c), (b), dan (e) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41, 42, dan 43 POJK 15, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak - mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai - hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam - - -

Rapat;

- Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan - - - - -

pernyataan kembali atas keputusan dalam Rapat - - -

tersebut yang telah dituangkan ke dalam akta - - - -

tertanggal 16 (enam belas) Desember 2020 (dua - - -

ribu dua puluh) Nomor 104, dibuat dihadapan saya, Notaris;

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana - tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali - - bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil - - - - - - -

keputusan antara lain sebagai berikut: - - - - - - - - - -

Keputusan Mata Acara Pertama - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyetujui penggabungan PT BANK SYARIAH - - - -

MANDIRI ("BSM") dan PT BANK BNI SYARIAH - - - -

("BNIS") dengan Perseroan (dimana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan) serta setiap hal-hal atau tindakan lain yang - - - - -

timbul dari pelaksanaan penggabungan - - - - - --

tersebut.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang - - - -

kepada Direksi Perseroan dengan hak - - - - - - -

substitusi, untuk melakukan setiap dan - - - - -

seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal - yang berkaitan dengan Penggabungan dengan - - memperhatikan anggaran dasar Perseroan - - - - -

("AD") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan - - - - -

setiap tindakan yang telah dan akan - - - - - - -

dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan - - - - --

Komisaris Perseroan tanpa ada yang - - - - - - - -

dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Penggabungan dengan - - - - - --

memperhatikan AD Perseroan dan peraturan - - -

perundang-undangan yang berlaku. - - - - - - - - - - -

Keputusan Mata Acara Kedua - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyetujui Rancangan Penggabungan berikut - -

seluruh perubahan atau tambahannya yang - - - -

telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan

BNIS.

2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan - - - - -

setiap tindakan yang telah dan akan - - - - - - -

dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan - - - - --

Komisaris Perseroan tanpa ada yang - - - - - - - -

dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Penggabungan - - - -

berikut seluruh perubahan atau tambahannya -

dengan memperhatikan AD Perseroan dan - - - - --

peraturan perundang-undangan yang berlaku. - -

Keputusan Mata Acara Ketiga - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyetujui konsep Akta Penggabungan antara - Perseroan dengan BSM dan BNIS, yang dibuat - berdasarkan ketentuan peraturan perundang- - -

undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Perseroan, BSM dan BNIS.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak - substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk - - - - - - - - - - - -

menandatangani Akta Penggabungan berikut - - -

seluruh perubahan atau tambahannya (jika - - -

ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya, termasuk menetapkan waktu pelaksanaan - - - - --

penandatanganan Akta Penggabungan; serta - - -

untuk melaksanakan segala tindakan yang - - - -

diperlukan sehubungan dengan konsep Akta - - -

Penggabungan, termasuk untuk menghadap atau hadir di hadapan Notaris; mengajukan - - - - - --

permohonan persetujuan dan/atau melakukan - -

pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang - - - -

berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK; memperoleh persetujuan dan/atau - - - - - --

diterimanya pemberitahuan, termasuk dari - - -

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham"); menghadap - - - - - - - -

kementerian, badan pemerintahan atau pihak -

lain; memberikan, mendapatkan dan/atau - - - - -

menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi - - - -

paraf pada dan/atau menandatangani dokumen -

apapun, termasuk amandemen, perubahan, - - - - -

variasi dan tambahan apapun atas dokumen- - - -

dokumen tersebut; dan untuk melaksanakan - - -

tindakan lainnya yang mungkin diperlukan - - -

tanpa ada yang dikecualikan. - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyetujui perubahan dan penyesuaian seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar - - Perseroan sesuai dengan usulan perubahan - - - Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun - - - tidak terbatas :

a. Mengubah Nama Perseroan menjadi PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. sehingga merubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar - - - - --

Perseroan;

b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan - - - -

menjadi Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 (delapan puluh miliar) - saham dengan nilai nominal masing- - - - - -

masing saham Rp500,00 (lima ratus - - - - -

Rupiah), sehingga merubah ketentuan - - -

Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar - - - - - - - -

Perseroan;

c. Meningkatkan Modal Disetor dan - - - - - - --

Ditempatkan Perseroan menjadi - - - - - - - -

Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh - - - -

xxxxxxx xxxx ratus lima belas miliar - - enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 00.000.000.000 (empat - - - -

puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus - empat puluh tiga) saham, sehingga - - - - -

merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 - - - - --

Anggaran Dasar Perseroan; - - - - - - - - - - - - -

d. Mengubah dan menyesuaikan kembali - - - - -

seluruh pasal anggaran dasar sesuai - - -

dengan peraturan perundang-undangan - - -

yang berlaku, serta untuk menyatakan - -

kembali seluruh Anggaran Dasar - - - - - - -

Perseroan sesuai dengan usulan - - - - - - -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - - - -

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi - -

Perseroan dengan hak substitusi untuk - - - - - -

menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk - - -

untuk (i) menyatakan satu atau lebih - - - - - --

keputusan yang diputuskan dalam Rapat dalam

satu atau lebih akta Notaris baik secara - - - sekaligus atau terpisah; (ii) menyusun dan - menyatakan kembali seluruh ketentuan - - - - - --

Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris;

(iii) membuat, menyusun, memperbaiki, - - - - - -

mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk - - -

dengan cara menambah dan/atau mengurangi) - -

kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang - - - -

digunakan di dalam akta Notaris yang - - - - - --

bersangkutan, dan menandatangani akta-akta -

tersebut; (iv) mengajukan pemberitahuan - - - -

dan/atau permohonan persetujuan atas - - - - - --

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan - yang dimuat dalam Rapat; dan (v) melakukan - tindakan-tindakan lain yang diperlukan - - - - -

dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan - menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari - - - - - --

keputusan-keputusan yang diambil oleh - - - - - -

Pemegang Saham berdasarkan dan sebagaimana -

yang tercantum dalam Rapat, termasuk - - - - - --

tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada - - -

penerima kuasa dan menyelesaikan segala - - - -

sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau - - seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di - - - - -

hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan - - -

dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, - - -

menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada - -

dan/atau menandatangani dokumen apapun, - - - -

tanpa ada yang dikecualikan. - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyetujui pemberhentian seluruh - - - - - - - - - - -

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan -

Pengawas Syariah Perseroan yang berlaku - - - - -

efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan, - -

yang mana acquit et de charge Anggota - - - - - --

Direksi dan Dewan Komisaris yang - - - - - - - - - - -

bersangkutan akan diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang mengesahkan - - - - -

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku - -

2020 (dua ribu dua puluh). - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi, - - - -

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah - - Perseroan sebagai Bank Xxxxx Xxxxgabungan, - - sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Xxxx XXXX - - - - - --

GUNARDI; - - - - - - --

Wakil Direktur Utama 1 : Xxxx XXXXXXX; - - - -

Wakil Direktur Utama 2 : Xxxx XXXXXXXX - - -

XXXXXX XXXXXX; - - -

Direktur Wholesale

Transaction Banking : Xxxx XXXXXX - - - - -

YANDI;

Direktur Retail Banking : Tuan KOKOK ALUN -

XXXXX;

Direktur Sales &

Distribution : Xxxx XXXXX - - - - - -

XXXXXXX;

Direktur Information

Technology :Xxxx XXXXXX - - - - - -

SYAFII;

Direktur Risk Management :Xxxxxx XXXXX - - - - -

WIDYASTUTI; - - - - - -

Direktur Compliance &

Human Capital :Nyonya TRIBUANA - - -

TUNGGADEWI; - - - - - -

Direktur Finance &

Strategy :Xxxx XXX XXXXX - - -

NUGROHO;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap - - - - - - - - - - - - - - - - -

Komisaris Independen :Xxxx XXXXX E. - - - - -

Komisaris

XXXXXXX;

:Xxxx XXXXXXX; - - - - -

Komisaris

:Xxxx XXXXXXX - - - - - -

XXXXXXXX; - - - - - - - -

Komisaris : Xxxx XXXX XXXX - -

SARJITO;

Komisaris : Xxxx XXXXXXX - - - - -

Komisaris Independen : Tuan BANGUN S. - -

XXXXXXXXXX; - - - - - -

Komisaris Independen : Tuan X. ARIEF - - - -

XXXXXX XXXXX; - - - --

Komisaris Independen : Xxxx XXXXXXXXXX -

HIDAYAT;

Komisaris Independen : Xxxx XXX XXXXXXX; DEWAN PENGAWAS SYARIAH - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketua : Xxxx XXXXXXXX - - - -

HIDAYAT;

Anggota : Xxxx XXX XXXXXXX;

Anggota : Xxxx XXXXXXXXX; -

Anggota : Xxxx XXXXX - - - - - -

XXXXXXXXXXX; - - - - --

yang mana pengangkatan Anggota Direksi dan - -

Dewan Komisaris tersebut akan berlaku - - - - - --

efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan - - -

dan setelah mendapat persetujuan/ dinyatakan lulus dalam penilaian Kemampuan dan - - - - - - - -

Kepatutan (fit & proper test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta akan - - - - -

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan - - - - - - -

Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024

(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua : Xxxx XXXXXXX - - - - -

HIDAYAT;

Anggota : Xxxx XXX XXXXXXX;

Anggota : Xxxx XXXXXXXXX; - -

Anggota : Xxxx XXXXX - - - - - --

XXXXXXXXXXX; - - - - --

Yang mana pengangkatan Anggota Dewan - - - - - - -

Pengawas Syariah tersebut akan berlaku - - - - --

efektif pada Tanggal Efektif Penggabungan - - -

dan setelah mendapat rekomendasi dari Dewan - Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan hasil wawancara yang dilakukan - - oleh Otoritas Jasa Keuangan serta akan - - - - --

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan - - - - - - -

Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2024

(dua ribu dua puluh empat), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -

3. Menyetujui dalam hal Direksi dan/atau - - - - - --

Dewan Komisaris Perseroan sebagai Bank Xxxxx Xxxxgabungan kemudian dinyatakan tidak - - - - --

disetujui/dinyatakan tidak lulus dalam - - - - --

penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit & - - - -

proper test) yang dilakukan oleh Otoritas - - -

Jasa Keuangan, maka pengangkatan Anggota - - - -

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan - -

sebagai Bank Xxxxx Xxxxgabungan menjadi - - - - -

batal, dan karenanya Perseroan tidak - - - - - - -

memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang - -

Saham Perseroan untuk membatalkan - - - - - - - - - -

pengangkatan yang telah dilakukan Perseroan -

sebelumnya.

4. Menyetujui dalam hal Dewan Pengawas - - - - - - - -

Xxxxxxx Xxxseroan sebagai Bank Hasil - - - - - - -

Penggabungan kemudian tidak memperoleh - - - - --

rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - - - - -

Majelis Ulama Indonesia atau tidak - - - - - - - - -

mendapatkan persetujuan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, - maka pengangkatan Anggota Dewan Pengawas - - - -

Xxxxxxx Xxxseroan sebagai Bank Hasil - - - - - - -

Penggabungan menjadi batal, dan karenanya - - -

Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk - - - - - - - -

membatalkan pengangkatan yang telah - - - - - - - -

dilakukan Perseroan sebelumnya. - - - - - - - - - - - - -

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada - - - - - - - - - -

Direksi Perseroan dengan hak substitusi - - - -

untuk menyatakan keputusan mata acara ini, - -

termasuk untuk (i) menyatakan satu atau - - - -

lebih keputusan yang diputuskan dalam mata - - acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta - - Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;

(ii) melakukan tindakan-tindakan lain yang - -

diperlukan dan/atau disyaratkan guna - - - - - - -

melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal - - - - -

tersebut di atas serta guna mencapai maksud -

dan tujuan dari keputusan-keputusan yang - - - diambil oleh Pemegang Saham berdasarkan dan - sebagaimana yang tercantum dalam Rapat, - - - -

termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan - -

kepada penerima kuasa dan menyelesaikan - - - -

segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap - atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun - - tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan - - -

dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, - - -

menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada - - -

dan/atau menandatangani dokumen apapun, - - - -

tanpa ada yang dikecualikan. - - - - - - - - - - - - - - -

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut di atas, ketentuan seluruh anggaran dasar, - - - - - -

susunan pemegang saham dan susunan direksi dan - -

dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai - - - - - --

berikut:

- - - - - - - - - - -NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - - - - - - - - - - -

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: - - - - - - - - - - - -

- - - - -“PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.” - - - - --

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta - Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan". - - - - - - - - -

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, - - - - -

kantor perwakilan atau jaringan kantor - - - - -

lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun

di luar wilayah Republik Indonesia yang - - - -

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan -

Dewan Komisaris.

- - - - - - -JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - - - - - - -

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -

tidak terbatas.

- - - - -MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - - - - -

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah - - - - - - - -

menyelenggarakan usaha dalam bidang - - - - - - --

perbankan berdasarkan prinsip Syariah dan - -

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. - -

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan - usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Menghimpun dana dalam bentuk - - - - -

Simpanan berupa Giro, Tabungan, - -

atau bentuk lainnya yang - - - - - - - -

dipersamakan dengan itu - - - - - - - - -

berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad

lain yang tidak bertentangan - - - - -

dengan prinsip Syariah; - - - - - - - - - -

2) Menghimpun dana dalam bentuk - - - - -

investasi berupa Deposito, - - - - - --

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu - - - - - - - - -

berdasarkan Akad mudharabah atau -

Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; - - - - - - - - - -

3) Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang - - tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

4) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad - istishna’, atau Akad lain yang - - -

tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx;

5) Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang - - -

tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx;

6) Menyalurkan Pembiayaan penyewaan -

barang bergerak atau tidak - - - - - --

bergerak kepada Nasabah - - - - - - - - -

berdasarkan Akad ijarah dan/atau -

sewa beli dalam bentuk ijarah - - - -

muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan - - -

Prinsip Syariah;

7) Melakukan pengambilalihan utang - - berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan - - - - -

dengan Prinsip Syariah; - - - - - - - - - -

8) Melakukan usaha kartu debit - - - - - -

dan/atau kartu pembiayaan - - - - - - --

berdasarkan Prinsip Syariah; - - - - - -

9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara

lain:

i. wakalah;

ii. hawalah;

iii. kafalah;

iv. rahn.

10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip - syariah;

11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan - oleh Pemerintah dan/atau Bank - - - -

Indonesia;

12) Menerima pembayaran dari tagihan - atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga - - atau antar pihak ketiga - - - - - - - - -

berdasarkan prinsip Syariah; - - - - - -

13) Memindahkan uang, baik untuk - - - - -

kepentingan sendiri maupun untuk - kepentingan Nasabah berdasarkan - - prinsip syariah;

14) Menempatkan dana pada, meminjam - -

dana dari atau meminjamkan dana - - kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi - - - - -

maupun dengan wesel unjuk, cek - - -

atau sarana lainnya. - - - - - - - - - - - - -

15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga - - berdasarkan prinsip wadi’ah yad - - amanah atau prinsip lain - - - - - - - -

berdasarkan Prinsip Syariah; - - - - - -

16) Melakukan kegiatan penitipan - - - - -

termasuk penatausahaannya untuk - - kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip - - -

syariah;

17) Memberikan fasilitas letter of - - -

credit (L/C) berdasarkan prinsip -

syariah;

18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; - - - - - -

19) Melakukan fungsi sebagai wali - - - -

amanat berdasarkan akad wakalah; - -

20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan - - - -

sepanjang tidak bertentangan - - - - -

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang- - - - - - --

undangan yang berlaku. - - - - - - - - - - -

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung

kegiatan usaha utama adalah sebagai - - -

berikut:

1) Melakukan kegiatan valuta asing - -

berdasarkan Prinsip Syariah; - - - - - -

2) Melakukan kegiatan penyertaan - - - -

modal pada Bank umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan - - kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah;

3) Melakukan kegiatan penyertaan - - - -

modal sementara untuk mengatasi - -

akibat kegagalan Pembiayaan - - - - - -

berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali - - - - -

penyertaannya sesuai dengan - - - - - -

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4) Bertindak sebagai pendiri dan - - - -

pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah; - - - - - - - - - - - - - - -

5) Melakukan kegiatan dalam pasar - - -

modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan - - - - - --

ketentuan peraturan perundang- - - - -

undangan di bidang pasar modal; - - -

6) Menyelenggarakan kegiatan atau - - -

produk bank berdasarkan Prinsip - - Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

7) Menerbitkan, menawarkan dan - - - - - -

memperdagangkan surat berjangka - -

pendek berdasarkan Prinsip - - - - - --

Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar - - - -

uang;

8) Menerbitkan, menawarkan dan - - - - - -

memperdagangkan surat berharga - - -

jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar - - - -

modal;

9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya - - -

berdasarkan Prinsip Syariah dan - - ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar - - - - - --

Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 80.000.000.000 - - -

(delapan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

2. Dari Modal Dasar tersebut telah - - - - - - - - - -

ditempatkan dan disetorkan sejumlah - - - - - - -

Rp20.515.604.471.500,00 (dua puluh triliun -

lima ratus lima belas miliar enam ratus - - - -

empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas - - - - - --

00.000.000.000 (empat puluh satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu - - - - -

sembilan ratus empat puluh tiga) saham, - - - -

masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah), telah disetor penuh - - -

oleh para Pemegang Saham yang rinciannya - -

serta jumlah nilai nominal sahamnya - - - - - - -

disebutkan pada bagian akhir akta ini. - - - - - -

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan - -

dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan - - -

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Syarat -

dan harga tertentu atas saham yang akan - - - -

dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh - - - - - -

Direksi dengan terlebih dahulu mendapat - - - -

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris - -

dan harga tersebut tidak di bawah nilai - - - -

nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 - Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang - - - - - - --

Perseroan Terbatas dan - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa - - Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor - - - - -

penuh.

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam -

bentuk uang, dalam bentuk lain selain uang -

dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran - - - - - -

tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar - - - -

Modal dan perundang-undangan lain yang - - - -

mengatur mengenai penyetoran tersebut. - - - - - -

5. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain - - - -

selain uang baik berupa benda berwujud - - - - -

maupun tidak berwujud wajib memenuhi - - - - - --

ketentuan sebagai berikut : - - - - - - - - - - - - - - --

a. diumumkan kepada publik pada saat - - - - -

pemanggilan RUPS mengenai penyetoran - -

tersebut;

b. dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya - - -

Otoritas Jasa Keuangan disebut ”OJK”) - dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan - - - -

kuorum sebagaimana diatur dalam - - - - - --

Anggaran Dasar ini.

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk - - saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan - - berdasarkan nilai pasar wajar. - - - - - - - -

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal -

dari laba ditahan, agio saham, laba - - -

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham,

laba bersih Perseroan, dan/atau unsur - modal sendiri lainnya tersebut sudah - - dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan - terakhir yang telah diperiksa oleh - - - -

Akuntan yang terdaftar di OJK. - - - - - - - -

6. Perseroan dalam melakukan penambahan modal - - dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “HMETD”) kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi - mengenai rencana penambahan modal dengan - - -

memberikan HMETD kepada pemegang saham - - - - -

paling lambat bersamaan dengan pengumuman - -

RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat - Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip- - prinsip keterbukaan yang paling sedikit - - - -

memuat:

a. jumlah maksimal rencana pengeluaran - - -

saham dengan memberikan HMETD termasuk Efek yang menyertainya; - - - - - - - - - - - - - - -

b. perkiraan periode pelaksanaan - - - - - - - -

penambahan modal apabila sudah dapat - -

ditentukan;

c. analisis mengenai pengaruh penambahan -

modal terhadap kondisi keuangan dan - - -

pemegang saham;

d. perkiraan secara garis besar penggunaan

xxxx; dan

e. informasi mengenai penyetoran saham - - - dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi mengenai hasil penilaian - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e (jika ada). - - - - - - - - - - - - - - -

7. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; - - - - - - - - -

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, dan efek bersifat ekuitas - - - -

lainnya antara lain Efek yang dapat - - - - - - --

dikonversikan menjadi saham atau Efek yang -

memberikan hak untuk memperoleh/membeli - - - -

saham dari Xxxxxxxxx selaku penerbit), - - - - -

dilakukan dengan dengan ketentuan sebagai - -

berikut:

a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan - pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek Bersifat Ekuitas) kepada - pemegang saham yang namanya terdaftar - dalam daftar pemegang saham Perseroan - pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat - - Ekuitas, jumlah yang sebanding dengan - jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas - - nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebelum ditawarkan - - kepada pihak lain;

b. HMETD tersebut dapat dialihkan dan - - - -

diperdagangkan kepada pihak lain, - - - - -

dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal di -

Indonesia.

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan - - - - - --

dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak - -

diambil oleh pemegang HMETD harus - - - - -

dialokasikan kepada semua pemegang - - - -

saham yang memesan tambahan Efek - - - - - -

Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan - - - -

apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas - -

yang dipesan melebihi jumlah Efek - - - - -

Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, maka Efek Bersifat Ekuitas yang tidak - diambil tersebut wajib dialokasikan - - -

sebanding dengan jumlah HMETD yang - - - -

dilaksanakan oleh masing-masing - - - - - --

pemegang saham yang memesan tambahan - -

Efek Bersifat Ekuitas. - - - - - - - - - - - - - - --

d. Dalam hal masih terdapat sisa Efek - - - -

Bersifat Ekuitas yang tidak diambil - - -

bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, maka - - dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib - - - - - --

dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan

harga dan syarat-syarat yang sama. - - - - -

e. pelaksanaan pengeluaran saham dalam - - -

portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang - - -

mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi - - - - - - - - -

berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu - - yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

f. Perseroan wajib mengadakan alokasi - - - -

saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas - - lainnya yang tidak dipesan pada harga - pemesanan yang sama kepada semua - - - - - -

pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau - Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada - - - -

periode pelaksanaan HMETD dimaksud. - - - -

g. Jika Perseroan bermaksud melakukan - - - -

penambahan modal dengan memberikan - - - -

HMETD yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam - penambahan modal dimaksud wajib - - - - - --

terdapat pembeli siaga yang menjamin - - untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham - - - - - --

dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya,

yang tidak dilaksanakan oleh pemegang -

HMETD.

h. Penambahan modal disetor menjadi - - - - - -

efektif setelah terjadinya penyetoran -

dan saham yang diterbitkan mempunyai - -

hak-hak yang sama dengan saham yang - - -

mempunyai klasifikasi yang sama yang - - diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk - - mengurus pemberitahuan kepada Menteri - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - - Indonesia.

i. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, - - -

pengeluaran Efek Bersifat - - - - - - - - - - - -

Ekuitas/penambahan modal tanpa - - - - - - --

memberikan HMETD kepada pemegang saham, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran - saham:

1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau

2) Ditujukan kepada pemegang obligasi - - atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah - - - - - - - - - -

dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau

3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi -

dan/atau restrukturisasi yang telah -

disetujui RUPS; dan/atau - - - - - - - - - - --

4) Dilakukan sesuai dengan peraturan - --

dibidang Pasar Modal yang - - - - - - - - - -

memperbolehkan penambahan modal - - - -

tanpa HMETD.

j. pengeluaran saham/penambahan modal - - - -

dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai - - - -

dengan ketentuan di bidang Pasar - - - - - -

Modal;

8. Penambahan Modal Dasar Perseroan; - - - - - - - - - -

a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan - RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam - - rangka perubahan Modal Dasar harus - - - -

disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak - -

Asasi Manusia Republik Indonesia - - - - - -

dan/atau pihak lain yang berwenang - - - -

untuk itu sesuai dengan peraturan - - - - -

perundang-undangan yang berlaku. - - - - - --

b. Penambahan Modal Dasar yang - - - - - - - - - -

mengakibatkan Modal Ditempatkan dan - - -

Disetor menjadi kurang dari 25% (dua - - puluh lima persen) dari Modal Dasar, - - dapat dilakukan sepanjang: - - - - - - - - - - - -

1) Telah memperoleh persetujuan RUPS - --

untuk menambah Modal Dasar; - - - - - - - - -

2) Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang - -

berwenang untuk itu sesuai dengan - -- peraturan perundang-undangan yang - -- berlaku;

3) Penambahan modal ditempatkan dan - - --

disetor sehingga menjadi paling - - - -

sedikit 25% (dua puluh lima persen) -

dari Modal Dasar wajib dilakukan - - --

dalam jangka waktu paling lambat 6 - -

(enam) bulan setelah persetujuan - - --

Menteri Hukum dan Hak Xxxxx Xxxxxxx -

Republik Indonesia dan/atau - - - - - - - -

penggantinya.

4) Dalam hal penambahan Modal Disetor - - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 - - ayat 8 huruf b butir 3 Anggaran - - - -

Dasar ini tidak terpenuhi - - - - - - - - - -

sepenuhnya, maka Perseroan harus - - --

mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -

sehingga Modal Dasar dan Modal - - - - -

Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 -

ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam - --

jangka waktu 2 (dua) bulan setelah - -

jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 8 - --

huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini - -

tidak terpenuhi;

5) Persetujuan RUPS sebagaimana - - - - - - -

dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf -

b butir 1 Anggaran Dasar ini - - - - - - -

termasuk juga persetujuan untuk - - - -

mengubah anggaran dasar sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 4 ayat 8 huruf - b butir 4 Anggaran Dasar ini. - - - - - - -

c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka - penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal - - -

yang mengakibatkan besarnya modal - - - - -

disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan - - - -

saham lainnya yang diterbitkan oleh - - -

Perseroan, dengan tidak mengurangi - - - -

kewajiban Perseroan untuk mengurus - - - -

persetujuan perubahan Anggaran Dasar - - ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau - - -

penggantinya atas pelaksanaan - - - - - - - -

penambahan modal disetor tersebut pihak lain yang berwenang untuk itu sesuai - - dengan peraturan perundang-undangan - - -

yang berlaku.

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham -

yang telah di bayar penuh dan pembelian - - - -

kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar - - - -

Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham - - -

atas nama, sebagaimana terdaftar dalam - - - - -

Daftar Pemegang Saham Perseroan. - - - - - - - - - - -

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 - - - -

(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 - - (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum - yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang - - - -

Saham Perseroan.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) - -

hak suara.

4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para - - - -

pemilik bersama tersebut harus menunjuk - - - -

secara tertulis seorang di antara mereka - - -

atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang - - - - - - - -

dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan - wakil ini harus dianggap pemegang yang sah - dari saham bersangkutan dan berhak untuk - - -

menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham- - - -

saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini - - - -

belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara - - -

dalam RUPS, dan pembayaran dividen untuk - - -

saham itu ditangguhkan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk - - - - - - - -

kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua - keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang- - - - - - --

undangan yang berlaku.

7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai - - - - - -

pemberian jaminan saham, peraturan - - - - - - - -

perundang-undangan di bidang Pasar Modal, - -

dan UUPT.

8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat - - -

pada Bursa Efek berlaku pula peraturan - - - - -

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana - - - -

saham-saham tersebut dicatatkan. - - - - - - - - - - -

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Bukti Kepemilikan Xxxxx sebagai berikut: - - - - -

a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyelesaian dan Penyimpanan, maka - - - -

Perseroan wajib memberikan bukti - - - - - -

pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang - - sahamnya.

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam - Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib - menerbitkan sertifikat atau konfirmasi

tertulis kepada Lembaga Penyelesaian - -

dan Penyimpanan sebagai tanda bukti - - - pencatatan dalam buku Daftar Pemegang - Saham Perseroan.

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat - - - kolektif saham yang membuktikan pemilikan - - dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang - - - dimiliki oleh satu pemegang saham. - - - - - - - -

3. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar - - - - -

Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan - - - -

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat - - -

dimana saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - -

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus - -

dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - --

b. Nomor surat saham; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Nilai nominal saham; - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Tanggal pengeluaran surat saham. - - - - - --

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:

a. Nama dan alamat pemegang saham; - - - - - - --

b. Nomor surat kolektif saham; - - - - - - - - - - -

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; - - - -

d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif - - - -

saham.

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif - saham dan/atau obligasi konversi dan/atau - - waran dan/atau efek lainnya yang dapat - - - - -

dikonversi menjadi saham harus dicetak dan - diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari - - Direktur Utama bersama-sama dengan seorang - anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh - Rapat Dewan Komisaris atau apabila Direktur Utama berhalangan hal mana tidak perlu - - - - -

dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah - - seorang Direktur bersama-sama dengan salah - seorang anggota Dewan Komisaris, dan - - - - - --

tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif - - -

saham dan/atau obligasi konversi dan/atau - -

waran dan/atau efek lainnya yang dapat - - - - -

dikonversi menjadi saham, dengan - - - - - - - - - -

mengindahkan peraturan perundang-undangan - -

yang berlaku di bidang Pasar Modal. - - - - - - - -

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan - - - -

dengan surat keterangan kepemilikan saham - -

yang dikeluarkan oleh Perseroan. - - - - - - - - - - -

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan - - - - - -

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian - - -

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - -

tertulis penggantian saham adalah - - - - -

pemilik surat saham tersebut; - - - - - - - - -

b. Perseroan telah menerima surat saham - -

yang rusak tersebut; dan - - - - - - - - - - - - - -

c. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya - sama dengan nomor surat saham yang - - - -

asli.

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian - -

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: - -

a. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - -

penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen - - -

pelaporan dari Kepolisian Republik - - - -

Indonesia atas hilangnya surat saham - -

tersebut;

c. Pihak yang mengajukan permohonan - - - - - -

penggantian saham memberikan jaminan - -

yang dipandang perlu oleh Direksi - - - - -

Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat - - -

saham yang hilang telah diumumkan di - -

Bursa Efek di mana saham Perseroan - - - -

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum - - -

pengeluaran pengganti surat saham. - - - - -

3. Setelah pengganti surat saham tersebut - - - - -

dikeluarkan, maka asli surat saham tidak - - -

berlaku lagi terhadap Perseroan. - - - - - - - - - - -

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti - - - -

surat saham itu ditanggung oleh Pemegang - - -

Saham yang berkepentingan. - - - - - - - - - - - - - - - --

5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga - -

berlaku untuk pengeluaran surat kolektif - - -

saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. -

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham yang berada dalam Penitipan - - - - - - - - -

Kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut: -

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - -

harus dicatat dalam buku Daftar - - - - - --

Pemegang Saham Perseroan atas nama - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - -

untuk kepentingan pemegang rekening - - -

pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - -

Penyelesaian.

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada - - - Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - - yang dicatat dalam rekening Efek pada - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - -

dicatat atas nama Bank Kustodian atau -

Perusahaan Efek dimaksud untuk - - - - - - --

kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - - - - - --

tersebut;

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian - - dari Portofolio Efek Reksa Dana - - - - - --

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif - -

dan tidak termasuk dalam Penitipan - - - -

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaian, maka Perseroan akan - - - - -

mencatatkan saham tersebut dalam buku - Daftar Pemegang Saham Perseroan atas - - nama Bank Kustodian untuk kepentingan - pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif - - tersebut;

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga - - - - - - --

Penyimpanan dan Penyelesaian - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf a di - atas atau Bank Kustodian sebagaimana - - dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku - - - - -

Daftar

Pemegang Saham Perseroan; - - - - - --

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - -

Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang - - -

Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian - - dimaksud;

f. Permohonan mutasi disampaikan oleh - - - -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian - - atau Bank Kustodian kepada Perseroan - - atau Biro Administrasi Efek yang - - - - - -

ditunjuk Perseroan;

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek - - -

wajib menerbitkan konfirmasi kepada - - -

pemegang rekening sebagai tanda bukti -

pencatatan dalam rekening Efek; - - - - - - --

h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham - dari jenis dan klasifikasi yang sama - - yang diterbitkan Perseroan adalah - - - - -

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; - - - - - - - - - - - - - - --

i. Perseroan wajib menolak pencatatan - - - -

saham ke dalam Penitipan Kolektif - - - - -

apabila surat saham tersebut hilang - - -

atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang -

saham dan surat saham tersebut benar- - -

benar hilang atau musnah; - - - - - - - - - - - - -

j. Perseroan wajib menolak pencatatan - - - -

saham ke dalam Penitipan Kolektif - - - - -

apabila saham tersebut dijaminkan, - - - -

diletakkan dalam sita berdasarkan - - - - -

penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; - - - - - - - - - - -

k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya - - -

tercatat dalam Penitipan Kolektif - - - - -

berhak hadir dan/atau mengeluarkan - - - -

suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah - saham yang dimilikinya pada rekening - - tersebut.

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek - - - -

wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang - - -

dimiliki oleh masing-masing pemegang - -

rekening pada Bank Kustodian dan - - - - -

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk - - -

selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja - - - - -

sebelum Panggilan RUPS; - - - - - - - - - - - - - - -

m. Manajer Investasi berhak hadir dan - - - -

mengeluarkan suara dalam RUPS atas - - - -

saham Perseroan yang termasuk dalam - - -

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio - Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak - - - - -

Investasi Kolektif dan tidak termasuk - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian dengan - - -

ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer - - - - - --

Investasi tersebut kepada Perseroan - - -

paling lambat 1 (satu) hari kerja - - - - -

sebelum panggilan RUPS; - - - - - - - - - - - - - - -

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, - -

saham bonus atau hak-hak lain - - - - - - - -

sehubungan dengan pemilikan saham - - - - -

kepada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - --

Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian dan seterusnya Lembaga - - -

Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut - menyerahkan dividen, saham bonus atau - hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk - - - - - - - - -

kepentingan masing-masing pemegang - - - -

rekening pada Bank Kustodian dan - - - - - -

Perusahaan Efek tersebut; - - - - - - - - - - - - -

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, - -

saham bonus atau hak-hak lain - - - - - - - -

sehubungan dengan pemilikan saham - - - - -

kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio -

Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak - - - - -

Investasi Kolektif dan tidak termasuk - dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian; dan - - - - - -

p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh - - - - -

dividen, saham bonus atau hak-hak - - - - -

lainnya sehubungan dengan pemilikan - - -

saham dalam Penitipan Kolektif - - - - - - --

ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -

bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan - - -

Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham - - - -

Perseroan yang dimiliki oleh masing- - - -

masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - --

Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang - Saham yang berhak untuk memperoleh - - - -

dividen, saham bonus atau hak-hak - - - - -

lainnya, untuk selanjutnya diserahkan - kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang - - -

berhak untuk memperoleh dividen, saham

bonus atau hak-hak lainnya tersebut. - - -

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk

pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di - - - -

wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - -

- - - - -DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS - - - - -

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, - - - - -

menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang - - -

Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang- - - - - - --

kurangnya dicatat:

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; - - -

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan - - -

saham yang dimiliki para Pemegang - - - - -

Saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak - - -

gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal - - - - -

perolehan hak gadai tersebut atau - - - - -

tanggal pendaftaran jaminan fidusia - - -

tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam - - - - -

bentuk lain selain uang; - - - - - - - - - - - - - -

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu

oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan - - - - -

mengenai kepemilikan saham anggota Direksi -

dan Dewan Komisaris beserta keluarganya - - - -

dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. - - - - - - - -

4. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan - - -

memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

5. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -

Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus - - -

Perseroan, harus memberitahukan setiap - - - - -

perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan - - surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum - - - -

dilakukan, maka semua surat-surat, - - - - - - - -

pemanggilan dan pemberitahuan kepada - - - - - --

Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan -

pada alamat Pemegang Saham yang terakhir - - -

dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. - - - - - - --

6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham - - dan Daftar Khusus di kantor Perseroan atau - di Kantor Biro Administrasi Efek yang - - - - - -

ditunjuk Perseroan. Setiap Pemegang Saham - - atau wakilnya yang sah dapat meminta agar - - Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus - - - -

diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang - ditunjuk Perseroan.

7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan - - - - -

berhak untuk melakukan semua hak yang - - - - - -

diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - - dengan memperhatikan ketentuan dalam - - - - - --

Anggaran Dasar ini.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang -

untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak - - -

dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 - - - -

(satu) orang tidak diperkenankan. Dengan - - -

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak - - - - - --

memperlakukan pemegang saham yang namanya - -

terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham - - - - - -

Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. - - - - - - - - - - -

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap - - -

pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar - - -

Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, - - - - - - --

pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak- - -

hak atau kepentingan-kepentingan atas saham- saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa

Efek di tempat dimana saham Perseroan - - - - - -

dicatatkan.

10. Dalam hal terjadi penjualan, - - - - - - - - - - - - - -

pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk - - gadai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie berkenaan dengan

hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang berkepentingan melaporkan secara - - - - - -

tertulis kepada Direksi atau pihak yang - - - -

ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan - - - -

didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, - - -

sesuai Anggaran Dasar ini dengan - - - - - - - - - -

memperhatikan peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan yang - dicatatkan.

11. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- - - - - - - - - - -PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam - - - - - - - -

peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan - - -

Anggaran Dasar Perseroan ini, - - - - - - - -

pemindahan hak atas saham harus - - - - - --

dibuktikan dengan suatu dokumen yang - -

ditandatangani oleh atau atas nama - - - -

Pihak yang memindahkan hak dan oleh - - -

atau atas nama Pihak yang menerima - - - -

pemindahan hak atas saham yang - - - - - - --

bersangkutan. Dokumen pemindahan hak - - atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh - - - - - - --

Direksi.

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan - - - -

dengan pemindahbukuan dari rekening - - -

Efek satu ke rekening Efek yang lain - -

pada Lembaga Penyimpanan dan - - - - - - - - -

Penyelesaian, Bank Kustodian dan - - - - - -

Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa - - dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus - - -

memenuhi peraturan-peraturan yang - - - - -

berlaku pada Bursa Efek di tempat di - - mana saham-saham tersebut dicatatkan, - dengan tidak mengurangi peraturan - - - - -

perundang-undangan yang berlaku dan - - -

ketentuan yang berlaku di tempat di - - -

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang - - - - - --

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan - - - -

dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai - dengan peraturan perundang-undangan yang - - - berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak - - yang berwenang jika disyaratkan, tidak - - - - -

berlaku terhadap Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - --

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri - -

dan dengan memberikan alasan untuk itu, - - - -

dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham - apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini - tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -

pemindahan hak atas saham, maka Direksi - - - -

wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan - - kepada pihak yang akan memindahkan haknya - - selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari - - - -

kalender setelah tanggal permohonan untuk - - pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan - yang berlaku di bidang Pasar Modal dan - - - - -

peraturan Bursa Efek di tempat di mana - - - - -

saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. - -

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari - suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap - sebagai pemilik dari saham tersebut hingga - nama dari pemilik baru tersebut telah - - - - - -

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal - -

tersebut dengan memperhatikan ketentuan - - - -

perundang-undangan yang berlaku dan - - - - - - --

ketentuan di bidang Pasar Modal serta - - - - - -

peraturan Bursa Efek di tempat di mana - - - - -

saham-saham Perseroan dicatatkan. - - - - - - - - - -

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan - - kepemilikan suatu saham beralih karena - - - - -

hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya - tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai Pemegang - - Saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat - - - - - -

menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan - - -

dalam Anggaran Dasar ini. - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 - - -

ayat 4 huruf a wajib tidak mengalihkan - - - - -

kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu - - - -

paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS - - -

jika permintaan penyelenggaraan RUPS - - - - - --

dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris -

atau ditetapkan oleh xxxxxxxxxx. - - - - - - - - - - -

8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas - - -

saham yang diperdagangkan di Pasar Modal - - -

wajib memenuhi peraturan perundang-undangan

di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa - - Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

- - - - - - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas:

a. RUPS Tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini; dan - - - - - --

b. RUPS Luar Biasa selanjutnya dalam - - - - -

Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar - - Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu- waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar - - ini.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti

keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar -

Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan - - - - -

lain.

3. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan - - RUPS Luar Biasa atau atas permintaan Dewan - Komisaris Perseroan atau atas permintaan - - -

pemegang saham dengan memperhatikan - - - - - - --

ketentuan dalam ayat 4 pasal ini. - - - - - - - - -

- Permintaan RUPS oleh pemegang saham - - - - - -

diajukan kepada Direksi dan ditembuskan - - -

kepada Dewan Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.

- Permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris - - - - -

diajukan kepada Direksi dengan surat - - - - - --

tercatat disertai alasannya. - - - - - - - - - - - - - - -

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham :

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan - - -

atas permintaan:

1) Seorang atau lebih pemegang saham - --

yang baik sendiri atau bersama-sama -

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) - - --

atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan - - --

dengan hak suara yang sah, dengan - --

memenuhi ketentuan Anggaran Dasar - --

ini dan peraturan perundang- - - - - - - - -

undangan;

2) Dewan Komisaris.

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada - - -

huruf a angka 1 ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi - - dengan surat tercatat disertai - - - - - - - -

alasannya.

Permintaan penyelenggaraan RUPS pada - - -

huruf a angka 2 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai - - - - - - - -

alasannya.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada - - -

huruf a harus :

1) Dilakukan dengan itikad baik; - - - - - - -

2) Mempertimbangkan kepentingan - - - - - - -

Perseroan;

3) Merupakan permintaan yang - - - - - - - - - -

membutuhkan keputusan RUPS; - - - - - - - - -

4) Disertai dengan alasan dan bahan - - --

terkait hal yang harus diputuskan - --

dalam RUPS; dan

5) Tidak bertentangan dengan peraturan -

perundang-undangan dan anggaran - - - -

dasar Perseroan.

d. Usulan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus merupakan - - permintaan yang membutuhkan keputusan - - RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c di - - atas;

e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari - - - - -

terhitung sejak tanggal permintaan - - - - -

penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - - - --

dimaksud pada huruf a diterima Direksi -

dan menyampaikan pemberitahuan mata - - - -

acara rapat dan surat tercatat - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud pada huruf b ke OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja - - - - - -

sebelum pengumuman RUPS; - - - - - - - - - - - - - - -

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan - - - - - -

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud - - -

pada huruf e, pemegang saham dapat - - - - -

mengajukan kembali permintaan - - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS pada huruf a kepada Dewan Komisaris;

g. Dewan Komisaris wajib melakukan - - - - - - --

pengumuman RUPS kepada pemegang saham - -

dalam jangka waktu paling lambat 15 - - - -

(lima belas) hari terhitung sejak - - - - - -

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f diterima Dewan Komisaris - - dan menyampaikan pemberitahuan mata - - - -

acara rapat ke OJK paling lambat 5 - - - - -

(lima) hari kerja sebelum pengumuman - - -

RUPS;

h. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris -

tidak melakukan pengumuman RUPS atas - - -

usulan pemegang saham sebagaimana - - - - - -

dimaksud pada huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan - g, sebagaimana peraturan OJK mengenai - - Rencana dan Penyelenggaraan RUPS - - - - - --

Perusahaan Terbuka, Direksi atau Dewan -

Komisaris Wajib mengumumkan : - - - - - - - - - -

1) Terdapat permintaan penyelenggaraan -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam - - - -

huruf a yang tidak diselenggarakan; -

dan

2) Alasan tidak diselenggarakannya - - - -

RUPS.

i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada - - -

huruf h dilakukan dalam jangka waktu - - -

paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan - RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada - - -

huruf e, huruf g dan huruf h paling - - - -

kurang melalui:

1) situs web penyedia e-RUPS; - - - - - - - - -

2) situs web bursa efek; dan - - - - - - - - - -

3) situs web Perseroan; - - - - - - - - - - - - - -

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - - -

asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem -

e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan - - sendiri, maka pengumuman butir 1 di atas tidak diperlukan lagi. - - - - - - - - - - - - - - - --

k. Dalam hal pengumuman pada huruf j angka

3 menggunakan bahasa selain Bahasa - - - - -

Indonesia, maka pengumuman tersebut - - - -

wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang - - - - - - --

menggunakan Bahasa Indonesia. - - - - - - - - - -

l. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada huruf k maka - informasi yang digunakan sebagai acuan - adalah informasi dalam Bahasa - - - - - - - - -

Indonesia.

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak - - - - - - --

melakukan pengumuman RUPS sebagaimana - - dimaksud dalam huruf g, pemegang saham - sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat mengajukan permintaan - - - - - - - - - - -

diselenggarakannya RUPS kepada ketua - - -

pengadilan negeri yang daerah hukumnya -

meliputi tempat kedudukan Perseroan - - - -

untuk menetapkan pemberian izin - - - - - - --

diselenggarakannya RUPS. - - - - - - - - - - - - - - -

n. Pemegang saham yang telah memperoleh - - -

penetapan pengadilan untuk - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan RUPS sebagaimana - - - - - -

dimaksud pada huruf m wajib: - - - - - - - - - - -

1) Melakukan pengumuman, pemanggilan - --

akan diselenggarakan RUPS, - - - - - - - - -

pengumuman, ringkasan risalah RUPS, -

atas RUPS yang diselenggarakan - - - - -

sesuai dengan peraturan Otoritas - - --

Jasa Keuangan.

2) Melakukan pemberitahuan akan - - - - - - -

diselenggarakan RUPS dan - - - - - - - - - - -

menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS - --

atas RUPS yang diselenggarakan - - - - -

kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa - - - - -

Keuangan.

3) Melampirkan dokumen yang memuat nama

pemegang saham serta jumlah - - - - - - - -

kepemilikan sahamnya pada perseroan -

yang telah memperoleh penetapan - - - -

pengadilan untuk menyelenggarakan - --

RUPS dan penetapan pengadilan dalam -

pemberitahuan pada angka 2 kepada - --

Otoritas Jasa Keuangan terkait akan -

diselenggarakan RUPS tersebut. - - - - - -

o. Pemegang saham sebagaimana dimaksud - - - -

dalam huruf a angka 1 wajib tidak - - - - - -

mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam -

jangka waktu paling sedikit 6 (enam) - - -

bulan sejak RUPS jika permintaan - - - - - --

penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh - - - - -

Direksi atau Dewan Komisaris atau - - - - - -

ditetapkan oleh xxxxxxxxxx. - - - - - - - - - - - -

5. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 - - -

Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan e- RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS - - atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang- - - -

undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

6. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang - - - - - - - -

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham - - - - - - - -

Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat - - oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan.

- - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - - - - - - -

Pasal 12

1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan - - - - - - - -

setiap tahun dalam jangka waktu paling - - - - -

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku - - -

berakhir.

2. Dalam RUPS Tahunan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan - - --

sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 - - - - -

Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan - - --

persetujuan RUPS Tahunan; - - - - - - - - - - - - - -

b. Direksi menyampaikan usulan penggunaan - -

Laba Perseroan apabila Perseroan - - - - - - -

mempunyai saldo laba positif untuk - - - - -

mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan; - - --

c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan - - - --

Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, - - --

untuk memberikan jasa audit atas - - - - - - -

informasi keuangan historis tahunan - - - --

dengan mempertimbangkan usulan Dewan - - --

Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat - - -

memutuskan penunjukan akuntan publik, - - -

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan - - --

tersebut kepada Dewan Komisaris, - - - - - - -

disertai penjelasan mengenai: - - - - - - - - - - -

1) alasan pendelegasian kewenangan; dan -

2) kriteria atau batasan akuntan publik

yang dapat ditunjuk. - - - - - - - - - - - - - - -

d. Dilakukan penetapan remunerasi Dewan - - --

Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas - - -

Syariah;

e. Selain mata acara sebagaimana dimaksud - - pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ayat ini, RUPS Tahunan dapat - - - - - - - - -

memutuskan hal-hal lain yang diajukan - - -

secara sebagaimana mestinya dalam rapat -

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. - -

3. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS - - - - - -

Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan - - pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris - - -

atas pengurusan dan pengawasan yang telah - -

dijalankan selama tahun buku yang lalu, - - - -

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam - - - laporan tahunan dimaksud kecuali perbuatan - penggelapan, penipuan dan tindakan pidana - - lainnya.

- - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA - - - - - -

Pasal 13

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu - - - - -

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan - - - - - - - -

Perseroan.

- - - - - -TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, - - - - - --

- - - - -PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN - - - - -

- - - - - - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 14

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik - - -

Indonesia.

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: - - - -

a. tempat kedudukan Perseroan; - - - - - - - - - - -

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan - - -

usaha utamanya;

c. ibukota provinsi dimana tempat - - - - - - --

kedudukan atau tempat kegiatan usaha - -

utama Perseroan; atau - - - - - - - - - - - - - - - --

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek - -

dimana saham Perseroan dicatatkan. - - - - -

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: - - - - - - - - - - - - -

a. Perseroan wajib terlebih dahulu - - - - - --

menyampaikan pemberitahuan mata acara - rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, - - dengan tidak memperhitungkan tanggal - - pengumuman RUPS;

b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -

pada huruf a ayat ini wajib di - - - - - - --

ungkapkan secara jelas dan rinci; - - - - - -

c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada - - OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis - - - - - - - -

mutandis berlaku untuk pemberitahuan - - - - - --

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham - - -

yang telah memperoleh penetapan pengadilan -

negeri untuk menyelenggarakan RUPS - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 -

huruf n.

6. Pengumuman RUPS:

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman - -

RUPS kepada pemegang saham paling - - - - -

lambat 14 (empat belas) hari kalender - sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud - -

pada huruf a ayat ini paling kurang - - -

memuat :

1) ketentuan pemegang saham yang - - - - -

berhak hadir dalam RUPS; - - - - - - - - -

2) ketentuan pemegang saham yang - - - -

berhak mengusulkan mata acara - - - -

rapat;

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; - - - - -

4) tanggal pemanggilan RUPS; dan - - - - -

5) informasi bahwa Perseroan - - - - - - --

menyelenggarakan RUPS karena - - - --

adanya permintaan dari pemegang - - saham atau Dewan Komisaris, jika - RUPS diselenggarakan atas - - - - - - -

permintaan pemegang saham atau - - -

Dewan Komisaris sebagaimana - - - - --

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 - - -

Anggaran Dasar.

c. Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham - - - - - - - - -

Independen, selain informasi - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat

ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:

i. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum - kehadiran Pemegang Saham - - - - - - - -

Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan

ii. pernyataan tentang kuorum - - - - - - --

keputusan yang disyaratkan. - - - - - --

d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui : - - - - - - - - - -

i. situs web penyedia e-RUPS; - - - - - --

ii. situs web bursa efek; dan - - - - - - --

iii. situs web Perseroan, - - - - - - - - - - - -

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - - -

asing, dengan ketentuan bahasa asing - - yang digunakan paling sedikit bahasa - - Inggris.

e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf d

ayat ini, wajib memuat informasi yang - sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa - - - - - - - - -

Indonesia.

f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa - asing dengan yang diumumkan dengan - - - -

Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud - pada huruf e ayat ini informasi yang - - digunakan sebagai acuan adalah - - - - - - --

informasi dalam Bahasa Indonesia. - - - - - -

g. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan - - -

kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. - - - - - - - - - - - - - - --

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis - - - - - - - -

mutandis berlaku untuk pengumuman - - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham - - -

yang telah memperoleh penetapan pengadilan -

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf n. - - - - -

8. Usulan Mata Acara Rapat RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut: - - - - - - - - - -

a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata -

acara rapat secara tertulis kepada - - - -

Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari - -

kalender sebelum pemanggilan RUPS. - - - - -

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan -

mata acara rapat sebagaimana dimaksud -

pada butir huruf a ayat ini adalah 1 - - (satu) pemegang saham atau lebih yang - mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana - - -

dimaksud pada huruf a ayat ini harus: - -

1) dilakukan dengan itikad baik; - - - - -

2) mempertimbangkan kepentingan - - - - -

Perseroan;

3) merupakan mata acara yang - - - - - - --

membutuhkan keputusan RUPS; - - - - - --

4) menyertakan alasan dan bahan - - - - -

usulan mata acara rapat; dan - - - - - -

5) tidak bertentangan dengan - - - - - - --

peraturan perundang-undangan. - - - - -

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang - saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan mata acara yang - - - -

membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi - - - - - -

persyaratan dalam huruf c di atas. - - - - -

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan - - -

mata acara rapat dari pemegang saham - - sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini sampai dengan huruf d ayat ini - - - -

dalam mata acara rapat yang dimuat - - - -

dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan -

kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan - - tidak memperhitungkan tanggal - - - - - - - -

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan

RUPS.

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -

pada huruf a ayat ini paling kurang - - -

memuat informasi:

1) tanggal penyelenggaraan RUPS; - - - - -

2) waktu penyelenggaraan RUPS; - - - - - --

3) tempat penyelenggaraan RUPS; - - - - - -

4) ketentuan pemegang saham yang - - - -

berhak hadir dalam RUPS; - - - - - - - - -

5) mata acara rapat termasuk - - - - - - --

penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

6) informasi yang menyatakan bahan - - terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS - - - -

sampai dengan RUPS - - - - - - - - - - - - - -

diselenggarakan; dan - - - - - - - - - - - - -

7) informasi bahwa pemegang saham - - -

dapat memberikan kuasa melalui e- -

RUPS.

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang melalui: - - - - - - - - - - - -

1) situs web penyedia e-RUPS; - - - - - --

2) situs web bursa efek; dan - - - - - - --

3) situs web Perseroan dalam Bahasa -

Indonesia dan bahasa asing - - - - - --

- dengan ketentuan bahasa asing yang - -

digunakan paling sedikit bahasa - - - - - --

Inggris;

Dalam hal Perseroan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan - sendiri, maka pengumuman butir 1 di - - -

atas tidak diperlukan lagi. - - - - - - - - - - -

d. Pemanggilan RUPS yang menggunakan - - - - -

bahasa asing sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam - - - - - -

pemanggilan RUPS yang menggunakan - - - - -

Bahasa Indonesia.

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana - - - -

dimaksud pada huruf d ayat ini, - - - - - --

informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa - - - - - - - -

Indonesia.

f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal- hal yang berbenturan kepentingan, - - - - -

dilakukan dengan mengikuti peraturan - -

Pasar Modal.

g. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam - Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus - dilakukan oleh Direksi atau Dewan - - - - -

Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan - - - - - -

memperhatikan peraturan Pasar Modal. - - -

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis - - - - - - - -

mutandis berlaku untuk pemanggilan - - - - - - - -

penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham - - -

yang telah memperoleh penetapan pengadilan -

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4 huruf n. - - - - -

11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan - - - -

ketentuan:

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) - - hari kalender sebelum RUPS kedua - - - - - -

dilangsungkan.

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus - - - -

menyebutkan RUPS pertama telah - - - - - - --

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan - - peraturan perundang-undangan lainnya - - serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka - waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari - - kalender dan paling lambat 21 (dua - - - -

puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan. - - - - - - - - - - - - - - --

d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat -

pemanggilan RUPS mutatis mutandis - - - - -

berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. - -

12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan - - - - - - - - -

dengan ketentuan:

a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK; - - - - - - - -

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada - -

huruf a ayat ini harus disampaikan - - - -

kepada OJK paling lambat 14 (empat - - - -

belas) hari kalender setelah RUPS kedua dilangsungkan dengan memuat paling - - - -

sedikit:

1) Ketentuan korum RUPS sebagaimana -

diatur dalam Anggaran Dasar - - - - - -

Perseroan;

2) Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; - - - - - - - - -

3) Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS - - - - - -

pertama dan kedua; - - - - - - - - - - - - - -

4) Upaya yang telah dilakukan dalam - rangka memenuhi korum RUPS kedua; dan

5) Besaran kuorum RUPS ketika yang - -

diajukan dan alasannya. - - - - - - - - -

c. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh

Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.

13. Xxxxx Xxxx Acara Rapat: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata

acara RUPS bagi pemegang saham yang - - - dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak - - - tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS - sampai dengan tanggal penyelenggaraan - RUPS, kecuali ditentukan lain dalam - - - peraturan perundang-undangan lain. - - - - -

b. Bahan mata acara rapat sebagaimana - - - -

dimaksud pada huruf a ayat ini wajib - -

tersedia sejak tanggal dilakukannya - - -

pemanggilan RUPS sampai dengan - - - - - - --

penyelenggaraan RUPS. - - - - - - - - - - - - - - - --

c. Dalam hal ketentuan peraturan - - - - - - - -

perundang-undangan lain mengatur - - - - - -

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan - - - - - --

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. - - - - - -

d. Bahan mata acara rapat yang tersedia - - sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. - - -

e. Salinan dokumen fisik sebagaimana - - - - -

dimaksud pada huruf d ayat ini - - - - - - --

diberikan secara cuma-cuma di kantor - - Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. - - - - - - - - - - - - - - - - -

f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dapat - - diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. - - - - - - - - - - - -

g. Dalam hal mata acara rapat mengenai - - -

pengangkatan anggota Direksi dan/atau - anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau - - anggota Dewan Komisaris yang akan - - - - -

diangkat wajib tersedia: - - - - - - - - - - - - - -

1) di situs web Perseroan paling - - - -

kurang sejak saat pemanggilan - - - -

sampai dengan penyelenggaraan - - - -

RUPS; atau

2) pada waktu lain selain waktu - - - - -

sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 ayat ini namun paling - - -

lambat pada saat penyelenggaraan -

RUPS, sepanjang diatur dalam - - - - -

peraturan perundang-undangan. - - - - -

14. Ralat Pemanggilan:

a. Perseroan wajib melakukan ralat - - - - - --

pemanggilan RUPS jika terdapat - - - - - - --

perubahan informasi dalam pemanggilan -

RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -

dimaksud dalam ayat 9 huruf b pasal - - -

ini.

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS - - - - - -

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini memuat informasi atas perubahan - - -

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau - penambahan mata acara RUPS, Perseroan - wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan - - - - - - - - -

sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal -

ini.

c. Ketentuan kewajiban melakukan - - - - - - - -

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud pada huruf b ayat ini tidak - - berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal - - - - - --

penyelenggaraan RUPS dan/atau - - - - - - - -

penambahan mata acara RUPS dilakukan - -

bukan karena kesalahan Perseroan. - - - - - -

d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana - - - - - --

dimaksud pada huruf c ayat ini - - - - - - --

disampaikan kepada OJK pada hari yang -

sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -

e. Ketentuan media dan penyampaian bukti - pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud - dalam ayat 9 huruf c dan ayat 9 huruf d pasal ini, mutatis mutandis berlaku - - -

untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan - - -

RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini.

15. Hak Pemegang Saham:

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri - - RUPS

a. Pemegang Saham dapat diwakili oleh - - - -

Pemegang saham lain atau pihak ketiga - dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang - - - - -

berlaku.

b. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak - -

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1

(satu) suara.

c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham - - Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum - pemanggilan RUPS.

d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan - - -

sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 - - - -

huruf a pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam - - - - -

daftar pemegang saham Perseroan 1 - - - - -

(satu) hari kerja sebelum ralat - - - - - --

pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang - - - - - --

saham berhak memperoleh informasi mata acara

rapat dan bahan terkait mata acara rapat - - -

sepanjang tidak bertentangan dengan - - - - - - --

kepentingan Perseroan.

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan - -

mata acara RUPS.

18. Selama Perseroan belum mendapatkan - - - - - - - -

pernyataan efektif dari Otoritas Jasa - - - - - -

Keuangan, RUPS dapat diselenggarakan dan - - -

mengambil keputusan dengan mengesampingkan -

ketentuan pengumuman dan pemanggilan - - - - - --

sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau - diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut - disetujui dengan suara bulat dan Pemegang - - Saham dapat juga mengambil keputusan yang - - sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan - - -

secara tertulis dan semua Pemegang Saham - - -

memberikan persetujuan mengenai usul yang - -

diajukan secara tertulis serta - - - - - - - - - - - -

menandatangani persetujuan tersebut. - - - - - --

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan - - - - - - --

keputusan yang diambil dengan sah dalam - - - -

RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB

- - - - - - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 15

1. Pimpinan RUPS:

a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, apabila Komisaris Utama berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh anggota Dewan - - - - -

Komisaris lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, - - -

maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -

anggota Direksi yang ditunjuk oleh - - - -

Direksi.

c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau - berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk - - -

memimpin RUPS mempunyai benturan - - - - - -

kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin - - oleh anggota Dewan Komisaris lainnya - - yang tidak mempunyai benturan - - - - - - - -

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan - -

Komisaris.

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS - -

dipimpin oleh salah satu anggota - - - - - -

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. - - - -

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi - -

yang ditunjuk oleh Direksi untuk - - - - - -

memimpin RUPS mempunyai benturan - - - - - -

kepentingan atas mata acara yang akan - diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin - - oleh anggota Direksi yang tidak - - - - - --

mempunyai benturan kepentingan. - - - - - - --

g. Dalam hal semua anggota Direksi - - - - - --

mempunyai benturan kepentingan, RUPS - - dipimpin oleh salah seorang pemegang - - saham bukan pengendali yang dipilih - - -

oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS . - - - - - - - - - - - - - - -

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar - - - - -

mereka yang hadir membuktikan - - - - - - - -

wewenangnya untuk hadir dalam RUPS - - - -

tersebut dan/atau meminta agar surat - -

kuasa untuk mewakili pemegang saham - - -

diperlihatkan kepadanya. - - - - - - - - - - - - - -

2. Tata Tertib RUPS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang - - saham yang hadir.

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS - - - - - - - - -

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS - - - - - -

dimulai.

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada - - - -

pemegang saham paling kurang mengenai: -

1) Kondisi umum Perseroan secara - - - -

singkat;

2) Mata acara rapat; - - - - - - - - - - - - - - --

3) Mekanisme pengambilan keputusan - -

terkait mata acara rapat; dan - - - - -

4) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - - - - - - - - - - - - - - -

-KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KOURUM KEPUTUSAN --

- -DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH - -

- - - - - - - - - - -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM - - - - - - - - - - -

Pasal 16

1. Keputusan RUPS:

a. Keputusan RUPS dapat diambil - - - - - - - - -

berdasarkan musyawarah untuk mufakat, -

dan dengan memenuhi ketentuan dalam - - -

Anggaran Dasar ini.

b. Dalam hal keputusan berdasarkan - - - - - --

musyawarah untuk mufakat sebagaimana - - dimaksud pada huruf a tidak tercapai, - keputusan diambil melalui pemungutan - - suara.

c. Pengambilan keputusan melalui - - - - - - - -

pemungutan suara sebagaimana di maksud pada huruf b ayat ini wajib dilakukan - dengan memperhatikan ketentuan kuorum -

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. - - -

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS - -

a. Sepanjang tidak diatur lain dalam - - - - -

Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran - - dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk - mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti - - - - - --

ketentuan:

1) RUPS dapat dilangsungkan jika - - - -

dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu - -

per dua) bagian dari jumlah - - - - - -

seluruh saham dengan hak suara - - -

hadir atau diwakili, kecuali - - - - -

Undang-Undang dan/atau anggaran - - dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. - - - - - - - - -

2) Dalam hal kuorum sebagaimana - - - - -

dimaksud huruf a angka 1) ayat - -

ini tidak tercapai, RUPS kedua - - -

dapat diadakan dengan ketentuan - -

RUPS kedua sah dan berhak - - - - - - --

mengambil keputusan jika dalam - - -

RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara hadir atau

diwakili kecuali anggaran dasar - - Perseroan menentukan jumlah kuorum kehadiran yang lebih besar. - - - - - --

3) Keputusan RUPS sebagaimana - - - - - --

dimaksud huruf a angka 1) dan 2) - ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan - hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah - - -

kuorum keputusan yang lebih besar.

4) Dalam hal kuorum kehadiran pada - - RUPS kedua sebagaimana dimaksud - - huruf a angka 2) ayat ini tidak - - tercapai, RUPS ketiga dapat - - - - - -

diadakan dengan ketentuan RUPS - - -

ketiga sah dan berhak mengambil - -

keputusan jika dihadiri oleh - - - - -

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum - - kehadiran dan kuorum keputusan - - -

yang ditetapkan oleh OJK atas - - - -

permohonan Perseroan. - - - - - - - - - - -

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -

RUPS untuk mata acara perubahan - - - - - --

anggaran dasar, pembelian saham kembali

dan pengurangan modal Perseroan - - - - - --

dilakukan dengan ketentuan sebagai - - - -

berikut:

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Para Pemegang saham Perseroan lainnya dan/atau wakil- -

wakil mereka yang sah, yang - - - - - -

bersama-sama mewakili paling - - - - -

kurang 2/3 (dua per tiga) bagian - dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah. - - - - - - - - - - - - - -

2) Keputusan RUPS sebagaimana - - - - - --

dimaksud huruf b angka 1) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh - - -

Para pemegang saham lainnya - - - - - -

dan/atau wakil-wakil mereka yang - sah, yang bersama-sama mewakili - - lebih dari 2/3 (dua per tiga) - - - -

bagian dari seluruh saham dengan -

hak suara yang hadir dalam RUPS; -

3) Dalam hal kuorum kehadiran - - - - - --

sebagaimana dimaksud huruf b angka

1) ayat ini tidak tercapai, RUPS -

kedua dapat diadakan dengan - - - - - -

ketentuan RUPS kedua sah dan - - - - -

berhak mengambil keputusan jika - -

dalam RUPS kedua dihadiri oleh - - -

Para pemegang saham lainnya - - - - - -

dan/atau wakil-wakil mereka yang -

sah, yang bersama-sama mewakili - - paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham - dengan hak suara yang sah. - - - - - - --

4) Keputusan RUPS kedua adalah sah - - jika disetujui oleh Para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham - - -

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada

- -

RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b angka 3) ayat ini tidak

tercapai, RUPS ketiga dapat - - -

- -

- - -

diadakan dengan ketentuan RUPS - - - ketiga sah dan berhak mengambil - - keputusan jika dihadiri oleh - - - - -

pemegang saham dari saham dengan - hak suara yang sah dalam kuorum - - kehadiran dan kuorum keputusan - - -

yang ditetapkan oleh OJK atas - - - -

permohonan Perseroan. - - - - - - - - - - - -

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -

RUPS untuk mata acara : - - - - - - - - - - - - - - -

i. transaksi material dan/atau - - - - - -

perubahaan kegiatan usaha - - - - - - --

(sebagaimana diatur di dalam - - - - -

peraturan perundang-undangan dan - peraturan yang berlaku dibidang - - Pasar Modal) yang nilainya lebih - dari 50% (lima puluh persen) - - - - -

jumlah kekayaan bersih Perseroan -

dalam 1 (satu) transaksi atau - - - -

lebih baik yang berkaitan satu - - -

sama lain maupun tidak; - - - - - - - - -

ii. mengalihkan kekayaan Perseroan - - -

yang merupakan lebih dari 50% - - - -

(lima puluh persen) jumlah - - - - - --

kekayaan bersih Perseroan dalam 1

(satu) transaksi atau lebih baik -

yang berkaitan satu sama lain - - - -

maupun tidak;

iii. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih - - -

dari 50% (lima puluh persen) - - - - -

jumlah kekayaan bersih Perseroan -

dalam 1 (satu) transaksi atau - - - -

lebih baik yang berkaitan satu - - -

sama lain maupun tidak; - - - - - - - - -

xx. xxxxxxxxxxan, peleburan, - - - - - - - -

xxxxxxxxxxxxxan dan pemisahan - - - -

Perseroan;

v. pengajuan permohonan agar - - - - - - --

Perseroan dinyatakan pailit; - - - - -

vi. pembubaran Perseroan; - - - - - - - - - - - -

dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Para - - - - -

pemegang saham lainnya - - - - - -

dan/atau wakil-wakil mereka - yang sah, yang bersama-sama - mewakili paling kurang 3/4 - - (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah. - - - - - - - - -

2) Keputusan RUPS sebagaimana - -

dimaksud huruf c angka 1) - - -

ayat ini adalah sah jika - - - -

disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan lainnya - - - - -

dan/atau wakil-wakil mereka - yang sah, yang bersama-sama - mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari - - - - - -

seluruh saham dengan hak - - - -

suara yang hadir dalam RUPS. -

3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf c angka 1) - - -

ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan - ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan - - jika RUPS kedua dihadiri oleh Para pemegang saham Perseroan

yang lainnya dan/atau wakil- - wakil mereka yang sah, yang - mewakili paling kurang 2/3 - - (dua per tiga) bagian dari - -

jumlah seluruh saham dengan -

hak suara xxxx xxx. - - - - - - - - -

4) Keputusan RUPS kedua adalah - sah jika disetujui oleh Para pemegang saham Perseroan yang lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang - - - - - --

bersama-sama mewakili lebih -

dari 3/4 (tiga per empat) - - -

bagian dari seluruh saham - - -

dengan hak suara yang hadir -

dalam RUPS Kedua. - - - - - - - - - - -

5) Dalam hal kuorum kehadiran - - pada RUPS kedua sebagaimana - dimaksud huruf c angka 3) - - -

ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan - - jika dihadiri oleh pemegang - saham dari saham dengan hak - suara yang sah dalam kuorum - kehadiran dan kuorum - - - - - - --

keputusan yang ditetapkan - - -

oleh OJK atas permohonan - - - -

Perseroan.

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -

RUPS untuk mata acara menyetujui - - - - - -

transaksi yang mempunyai benturan - - - - -

kepentingan atau mata acara lain yang -

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham - - - -

Independen dilaksanakan dengan - - - - - - --

ketentuan:

1) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh - - saham dengan hak suara yang sah - - yang dimiliki Pemegang Saham - - - - -

Independen;

2) Keputusan yang diambil oleh RUPS - sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 - - - -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - - -

yang sah yang dimiliki oleh - - - - - -

Pemegang Saham Independen; - - - - - --

3) Dalam hal kuorum sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam huruf d angka 1 - - -

ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua. - - - - - - - - -

4) RUPS kedua dapat dilangsungkan - - -

jika RUPS kedua dihadiri lebih - - -

dari 1/2 (satu per dua) bagian - - -

dari jumlah seluruh saham dengan - hak suara yang sah yang dimiliki - Pemegang Saham Independen; - - - - - - --

5) Keputusan yang diambil oleh RUPS -

sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4) ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 - - - -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara - - -

yang sah yang dimiliki oleh - - - - - -

Pemegang Saham Independen yang - - -

hadir dalam RUPS; - - - - - - - - - - - - - - -

6) Dalam hal kuorum kehadiran pada - - RUPS kedua sebagaimana dimaksud - - pada huruf d angka 4) ayat ini - - -

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan - - -

RUPS ketiga sah dan berhak - - - - - --

mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen - - -

dari saham dengan hak suara yang - sah, dalam kuorum kehadiran yang - ditetapkan oleh Otoritas Jasa - - - -

Keuangan atas permohonan - - - - - - - -

Perseroan; dan

7) Keputusan RUPS ketiga adalah sah - jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih - - -

dari 50% (lima puluh persen) saham

yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS - Ketiga.

e. Pemegang saham dari saham dengan hak - - suara yang sah yang hadir dalam RUPS - - namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama - - - dengan suara mayoritas pemegang saham -

yang mengeluarkan suara. - - - - - - - - - - - - - -

f. Dalam pemungutan suara, suara yang - - - -

dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya - - dan pemegang saham tidak berhak - - - - - --

memberikan kuasa kepada lebih dari - - - -

seorang kuasa untuk sebagian dari - - - - -

jumlah saham yang dimilikinya dengan - -

suara yang berbeda.

g. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f ayat ini dikecualikan bagi : - - - - - - - - - -

1) Bank Kustodian atau Perusahaan - - -

Efek yang mewakili nasabah- - - - - - --

nasabahnya pemilik saham Perseroan dalam dana bersama (mutual fund). -

2) Manajer Investasi yang mewakili - -

kepentingan Xxxxx Xxxx yang - - - - - -

dikelolanya.

h. Dalam pemungutan suara, anggota - - - - - --

Direksi, anggota Dewan Komisaris dan - -

karyawan Perseroan yang bersangkutan - -

dilarang bertindak sebagai kuasa dari -

Pemegang Saham.

i. Pemungutan suara dilakukan secara - - - - -

lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS - -

menentukan lain.

j. Pemegang saham baik sendiri maupun - - - -

diwakili berdasarkan kuasa berhak - - - - -

menghadiri RUPS, dengan memperhatikan -

peraturan perundang-undangan yang - - - - -

berlaku.

k. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak - -

kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1

(satu) suara.

3. Risalah RUPS:

a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS. - -

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan - - - - - - - -

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. -

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud huruf

	b ayat ini tidak disyaratkan apabila - -
	risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar OJK.	- - - - - - - - di -
d.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang	- - - -
	hanya dihadiri oleh Pemegang Saham	- - - -
	Independen, risalah RUPS wajib dibuat - dalam bentuk akta berita acara RUPS - - -

yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di OJK.

e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari - - - -

kalender setelah RUPS diselenggarakan. -

f. Dalam hal waktu penyampaian risalah - - -

RUPS sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling - - - - -

lambat pada hari kerja berikutnya. - - - - -

4. Ringkasan Risalah RUPS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Perseroan wajib membuat ringkasan - - - - -

risalah RUPS.

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud huruf a ayat ini wajib memuat informasi paling kurang : - - - - - - - - - - - - -

1) Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat -

pelaksanaan RUPS, waktu - - - - - - - - -

pelaksanaan RUPS, dan mata acara -

RUPS;

2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat - - -

RUPS;

3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara - - -

yang sah;

4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk - - - - - -

mengajukan pertanyaan dan/atau - - -

memberikan pendapat terkait mata -

acara rapat;

5) Jumlah pemegang saham yang - - - - - --

mengajukan pertanyaan dan/atau - - -

memberikan pendapat terkait mata - acara rapat, jika pemegang saham - diberi kesempatan; - - - - - - - - - - - - - - -

6) Mekanisme pengambilan keputusan - -

RUPS;

7) Hasil pemungutan suara yang - - - - - -

meliputi jumlah suara setuju, - - - -

tidak setuju, dan abstain (tidak -

memberikan suara) untuk setiap - - -

mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan - - - - - --

pemungutan suara;

8) Keputusan RUPS; dan - - - - - - - - - - - - - -

9) Pelaksanaan pembayaran dividen - - -

tunai kepada pemegang saham yang - berhak, jika terdapat keputusan - - RUPS terkait dengan pembagian - - - -

dividen tunai.

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana - - - -

dimaksud huruf b ayat ini wajib - - - - - --

diumumkan kepada masyarakat paling - - - -

kurang melalui

1. situs web penyedia e-RUPS; - - - - - - - - -

2. situs web bursa efek; dan - - - - - - - - - -

3. situs web Perusahaan Terbuka, - - - - - --

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa - - -

asing, dengan ketentuan bahasa asing - - yang digunakan paling sedikit bahasa - - Inggris.

d. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan - risalah RUPS yang menggunakan Bahasa - - Indonesia.

e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS - dalam bahasa asing dengan informasi - - -

pada ringkasan risalah RUPS dalam - - - - -

Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud -

huruf d ayat ini, informasi yang - - - - - -

digunakan sebagai acuan adalah Bahasa -

Indonesia.

f. Pengumuman ringkasan risalah RUPS - - - - -

sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat - paling lambat 2 (dua) hari kerja - - - - - -

setelah RUPS diselenggarakan. - - - - - - - - -

g. Ketentuan huruf c, d, e, dan f ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk: - - - - - - --

1) penyampaian kepada OJK atas - - - - - -

risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan - - - - - - - - -

2) pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh - - -

pemegang saham yang telah - - - - - - --

memperoleh penetapan pengadilan - -

untuk menyelenggarakan RUPS - - - - - -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal -

11 ayat 4 huruf n. - - - - - - - - - - - - - - -

PEMBERIAN KUASA

Pasal 17.

1. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa untuk - - - - - - --

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam -

RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan - - - - -

perundang-undangan.

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh - - -

Direksi Perseroan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan. - - - - - - --

2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan

karyawan Perseroan dapat bertindak selaku - - kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka - keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak - - - -

dihitung dalam pemungutan suara. - - - - - - - - - -

3. Pemungutan suara mengenai diri orang - - - - - --

dilakukan dengan surat tertutup yang tidak -

ditandatangani dan mengenai hal lain - - - - - --

dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali - jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada - keberatan dari pemegang saham yang hadir - - -

dalam RUPS tersebut.

4. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS - - - -

secara langsung, wewenang Penerima Kuasa - - -

untuk memberikan suara atas nama pemberi - - -

kuasa dinyatakan batal. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada - - ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan pemegang - - saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal - - Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. - - - - - - --

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara dapat dilakukan oleh pemegang saham paling lambat

1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

6. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa - - - -

secara elektronik meliputi: - - - - - - - - - - - - - - -

a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang - - - - -

saham; atau

b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; -

atau

c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang - - - - -

saham;

7. Pihak Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud - - ayat 6 Pasal ini wajib cakap menurut hukum - dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan, - - -

serta telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS

atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. - - - - - - - - - - - - - - - --

DIREKSI

Pasal 18

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satu diantaranya sebagai - Direktur Utama dan apabila diperlukan - - - - - -

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai - Wakil Direktur Utama, dengan memperhatikan - peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah.

3. Perseroan wajib memiliki 1 (satu) orang - - - -

Direktur Kepatuhan yang dipilih dari salah - seorang anggota direksi yang diangkat oleh - RUPS.

4. Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi -

ketentuan:

a. Undang-Undang tentang Perseroan - - - - - --

Terbatas;

b. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

c. Peraturan perundang-undangan lain yang

5. Yang

berlaku yang terkait dengan kegiatan - -

usaha Perseroan.

dapat diangkat sebagai anggota Direksi

adalah orang perseorangan yang berdomisili - di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada - saat diangkat dan selama menjabat: - - - - - - - - -

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum; - - - - - --

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum - - - - - - - - -

pengangkatan dan selama menjabat : - - - - -

1) tidak pernah dinyatakan pailit; - - -

2) tidak pernah menjadi anggota - - - -

Direksi dan/atau anggota Dewan - - Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan - - - - -

dinyatakan pailit; - - - - - - - - - - - - - - -

3) tidak pernah dihukum karena - - - - - -

melakukan tindak pidana yang - - - - -

merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor - - - - -

keuangan; dan

4) tidak pernah menjadi anggota - - - - -

Direksi dan/atau anggota Dewan - - -

Komisaris yang selama menjabat: - - -

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau - - - -

anggota Dewan Komisaris - - - - -

pernah tidak diterima oleh - -

RUPS atau pernah tidak - - - - - -

memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi - - - - -

dan/atau anggota Dewan - - - - - -

Komisaris kepada RUPS; dan - - -

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, - - - - - --

persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi - - - - -

kewajiban menyampaikan - - - - - -

laporan tahunan dan/atau - - - -

laporan keuangan kepada OJK. -

d. tidak sedang menduduki jabatan yang - - -

berdasarkan peraturan perundang- - - - - - --

undangan dilarang untuk dirangkap - - - - -

dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan - - - - - --

bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi.

e. memiliki komitmen untuk mematuhi - - - - - -

peraturan perundang-undangan; dan - - - - - -

f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. - -

6. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota - - - - - -

Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota - - - - -

Direksi dan disampaikan kepada Perseroan. - - -

7. Surat pernyataan mengenai pemenuhan - - - - - - --

persyaratan menjadi anggota Direksi - - - - - - --

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya - - - - - - --

persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam - - ayat 4 dan 5 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - -

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang - tidak memenuhi persyaratan sebagaimana - - - - -

dimaksud dalam ayat 4 dan 5 pasal ini. - - - - - -

10. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak - - - -

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud - - pada ayat 4 batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris - - - - - --

mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan - - tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan - - kepada anggota Direksi yang bersangkutan - - -

diberitahukan secara tertulis, dengan - - - - - -

memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan -

yang berlaku.

11. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk - dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum - - - -

batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab - - - - - - --

Perseroan.

12. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan - - - atas nama Perseroan oleh anggota Direksi - - - yang tidak memenuhi persyaratan setelah - - - -

batalnya pengangkatan anggota Direksi adalah

tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. - - - - - - - - -

13. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, - dan/atau penggantian anggota Direksi oleh - - Dewan Komisaris kepada RUPS harus - - - - - - - - -

memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

14. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan - - -

pemberhentian anggota Direksi juga - - - - - - - -

menetapkan saat mulai berlakunya - - - - - - - - - -

pengangkatan dan pemberhentian tersebut. - - -

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka - - - - - -

pengangkatan dan pemberhentian anggota - - - - -

Direksi tersebut mulai berlaku sejak - - - - - --

penutupan RUPS.

15. Para Anggota Direksi diangkat dan - - - - - - - - -

diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang - berlaku pada Anggaran Dasar ini. Anggota - - -

Direksi harus mendapatkan persetujuan dari -

otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa - - - - -

Keuangan).

16. Para Anggota Direksi yang telah memenuhi - - -

persyaratan sesuai dengan peraturan - - - - - - --

perundang-undangan yang berlaku diangkat - - - oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau - - - -

ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) - - - -

setelah pengangkatannya, namun demikian - - - -

dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut - -

untuk memberhentikan anggota Direksi - - - - - --

tersebut sewaktu-waktu sebelum masa - - - - - - --

jabatannya berakhir, dengan memperhatikan - -

ketentuan anggaran dasar ini. - - - - - - - - - - - - - -

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh - - RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat - dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. - - - - - - - -

18. Anggota Direksi setelah masa jabatannya - - - -

berakhir dapat diangkat kembali untuk 1 - - - -

(satu) kali masa jabatan sesuai dengan - - - - -

keputusan RUPS.

19. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan - - - - - - - - -

menyebutkan alasannya. - - - - - - - - - - - - - - --

b. Alasan pemberhentian anggota Direksi - -

sebagaimana dimaksud pada huruf a - - - - -

dilakukan apabila berdasarkan - - - - - - - -

kenyataan, anggota Direksi yang - - - - - --

bersangkutan:

1) tidak/kurang dapat memenuhi - - - - - -

kewajibannya yang telah disepakati

Document Metadata

Table of Contents

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUBAHAN NAMA

Document Metadata