LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LAKIP) TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LAKIP Kota Pangkalpinang merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Selain itu, LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

LAKIP ini masih banyak kekurangan dengan ini kami mohon kritik dan saran yang konstruktif untuk membuat LAKIP dikemudian hari menjadi lebih sempurna. Kiranya LAKIP ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Billahi Xxxxxx Xxx Xxxxxxx.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pangkalpinang,

Mie Go, ST, X.Xx NIP.197301072000031005

L A K I P Dinas PUPR Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................………………………………………..….........................................	i
DAFTAR ISI ……...……………………………….........................................……………............................................	iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………..........................................................................	1
I.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.............	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....................................…………............................................	2
I.3 Isu Strategis .............................……………........................................................................	22
1.4 Sistematika Penulisan LAKIP ………………................................................................	22
BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................................................	24
II.1 Uraian Singkat Rencana Strategis............................................................................	24
II.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ......................................	34
II.3 Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan .....................................................	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...........………….……....................................................................	49
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja….................……..……….............................................	49
III.2 Realisasi Anggaran .......…………………………….........................................................	59
BAB IV PENUTUP ………..............................................................................................................................	71
IV.1 Kesimpulan …………..………………………….................................................................	71
IV.2 Saran………….……………………………............................................................................	72

DAFTAR ISI

iii

LAPORAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

L A K I P Dinas PUPR Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran

2017

BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

I.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Pangkalpinang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pangkalpinang melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan segala urusan dan kegiatan dalam hal pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data yang diperlukan, penyusunan rencana dan program untuk penyelenggaraan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

b. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam hal penyelenggaraan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

c. Bimbingan pengawasan dan pengendalian segala usaha dan kegiatan dalam rangka pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pembinaan usaha jasa konstruksi, memberikan bimbingan teknis, mencari dan merumuskan suatu metode guna pemecahan masalah.

d. Memberikan masukan-masukan teknis kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Instansi Teknis lainnya.

e. Administrasi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, umum dan rumah tangga dinas, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan dinas.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui azas desentralisasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

Struktur organisasi Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sehingga setiap SKPD harus menyusun dan mengakomodasi tugas dan fungsi masing- masing.

a. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pemerintahan bidang Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020, tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 20 Maret 2020 kedalam satuan-satuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Bidang Bina Marga

4. Bidang Cipta Karya

5. Bidang Sumber Daya Air

6. Bidang Tata Ruang

7. Bidang Pertanahan

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi :

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung dan lingkungan, jasa konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;

- Pembinaan dan pelaksanaan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;

- Pemberdayaan semua potensi, sumber daya, mitra dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan;

- Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan yang diserahkan Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan Kesekretariatan;

- Pelaksanaan pelayanan administratif kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;

- Pengkoordinasian, pengsinkronisasian dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan tugas-tugas Bidang;

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan tentang pelaksanaan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dan

- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Fungsi :

- Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- Pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, dan pengelolaan perlengkapan dinas;

- Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);

- Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan

- Pelaporan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum dan Kepegawaian.

2.2 Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan Tugas Pokok :

Kepala Sub Bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan serta Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Fungsi :

- Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuanganDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas;

- Pelaporan pelaksanaan administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan Dinas (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja);

- Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas (Laporan Berkala Kinerja);

- Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisa; dan

- Penyiapan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (LAKIP, LKPJ, memori jabatan dan LPPD).

3. Kepala Bidang Bina Marga Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup Bina Marga.

Fungsi :

- Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Xxxx Xxxxx

- Penyusunan petunjuk teknis lingkup Xxxx Xxxxx

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup Bina Marga

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Xxxx Xxxxx

3.1 Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Fungsi :

- pengumpulan data lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan;

- menyusun rencana Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;

- menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;

- melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

- melaksanakan pembinaan, pengawan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;

- melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dinding penahan jalan serta penanggulangan kerusakan akibat bencana alam;

- melaksanakan pembinaan, bantuan teknis, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

- melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.2 Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Fungsi :

- pengumpulan data lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- menyusun rencana Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

- menyusun pedoman teknis pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan kosntruksi pemeliharaan jalan dan jembatan;

- menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;

- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksin pemeliharaan jalan dan jembatan;

- melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan penahan badan jalan;

- menyiapkan kebutuhan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;

- melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan

- pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

3.3 Kepala Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Fungsi :

- penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi Pembina bidang ke Bina Marga-an;

- penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.

- melaksanakan penyusunan program-program, pengolahan, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran data base jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan;

- melaksanakan survey, pendataan, analisa dan evaluasi tentang status, fungsi, peta jalan dan jembatan

- melakukan pengkajian, pemantauan tentang pemanfaatan badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;

- menyiapkan rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; dan

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3 Kepala Bidang Cipta Karya Tugas Pokok :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Cipta Karya kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya

- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan pemukiman dan pemeliharaan perumahan pemukiman

- pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya; dan

- pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

4.1 Kepala Seksi Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan.

Fungsi :

- Pengumpulan data lingkup Pembangunan Gedung dan Penataan Bangunan;

- Melaksanakan pembangunan gedung/bangunan;

- Melaksanakan pemeliharaan gedung/bangunan pemerintaahan;

- Menyusun harga upah bahan dan HSGBN;

- Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta membuat dokumentasi teknis penataan bangunan dan lingkungan didaerah perkotaan;

- Merencanakan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penataan bangunan dan lingkungan sesuai rencana detail tata ruang wilayah;

- Menyebarluaskan dan mengawasi pemantapan spesifikasi standard an pedoman teknis dibidang penataan bangunan dan lingkungan;

- Melaksanakan sistem pengendalian intern;

- Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pembangunan dan Penataan Bangunan.

4.2 Kepala Seksi SPAM Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Cipta Karya lingkup SPAM.

Fungsi :

- Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;

- Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;

- Melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kab/Kota) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;

- Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

4.3 Kepala Seksi Bina Konstruksi Tugas Pokok :

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi, pemantauan dan evaluasi jasa konstruksi.

Fungsi :

- Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama dan badan usaha;

- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

- Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;

- Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;

- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;

- Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi;

- Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;

- Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) kabupaten/kota.

4 Kepala Bidang Sumber Daya Air Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air lingkup penatagunaan air baku.

Fungsi :

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- Menyiapkan rencana penyediaan air baku berdasakan proyeksi kebutuhan air baku tiap Wilayah Sungai;

- Melakukan inventarisasi potensi air baku pada setiap Wilayah Sungai;

- Melakukan analisis bentuk pemanfaatan air baku dengan pompa apung, penyediaan air baku dengan pompa, dll;

- Membuat rencana penyediaan air baku berdasarkan skala prioritas, kebutuhan pada masing-masing Wilayah Sungai;

- Membuat data inventarisasi seluruh daerah penyediaan air baku diwilayah kerja Balai Besar;

- Melakukan monitoring dan pengawasan serta pembinaan terhadap proses pra-kontrak dan kontrak pelaksanaan konstruksi dibawah binaannya;

- Menyiapkan rencana anggaran belanja tahunan Seksi pengendalian pelaksanaan air baku.

5.1 Kepala Seksi Penatagunaan Air Baku Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Penatagunaan Air Baku.

Fungsi :

- Melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- Menyiapkan rencana penyediaan air baku berdasakan proyeksi kebutuhan air baku tiap Wilayah Sungai;

- Melakukan inventarisasi potensi air baku pada setiap Wilayah Sungai;

- Melakukan analisis bentuk pemanfaatan air baku dengan pompa apung, penyediaan air baku dengan pompa, dll;

- Membuat rencana penyediaan air baku berdasarkan skala prioritas, kebutuhan pada masing-masing Wilayah Sungai;

- Membuat data inventarisasi seluruh daerah penyediaan air baku di wilayah kerja Balai Besar;

- Melakukan monitoring dan pengawasan serta pembinaan terhadap proses pra-kontrak dan kontrak pelaksanaan konstruksi dibawah binaannya; dan

- Menyiapkan rencana anggaran belanja tahunan Seksi pengendalian pelaksanaan air baku

5.2 Kepala Seksi Pengembangan SDA

Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengembangan Sumber Daya Air.

Fungsi :

- pengumpulan data lingkup Pengembangan SDA;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pengembangan SDA yang meliputi Konservasi SDA pada wilayah sungai dalam satu kota, pendayagunaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kota, pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota, pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota;

- Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan SDA.

5.3 Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Fungsi :

- pengumpulan data lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air ;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi Perumusan bahan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota, perumusan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah

sungai dalam satu kota, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota, pembentukan komisi irigasi kota, penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota,menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota, pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota, pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota, pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota; dan

- pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pemelihara Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

5 Kepala Bidang Tata Ruang Tugas Pokok :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Tata Ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;

- penyusunan petunjuk teknis lingkup Tata Ruang;

- penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan Tata Ruang, Pemetaan,serta Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

- pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Tata Ruang;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang; dan

- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

6.1 Kepala Seksi Perancanaan Tata Ruang Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan Tata Ruang.

Fungsi :

- perumusan rencana program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang;

- pelaksanaan program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang;

- pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi perencanaan tata ruang;

- pengoordinasian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;

- pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;

- koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;

- pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi perencanaan tata ruang; dan

- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup perencanaan tata ruang.

6.2 Kepala Seksi Pemetaan Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemetaan.

Fungsi :

- perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemetaan;

- pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemetaan;

- pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi pemetaan;

- pengoordinasian penyiapan, pembuatan, penyediaan, pemutakhiran, dan penyebarluasan peta administrasi wilayah, peta rencana tata ruang, dan peta-peta tematik lainnya dalam format analog dan digital;

- pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;

- koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;

- pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemetaan; dan

- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pemetaan.

6.3 Kepala Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Fungsi :

- perumusan rencana program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

- pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

- pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data, informasi, dan bahan komunikasi pada seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

- pengoordinasian pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

- pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;

- koordinasi antar seksi dalam mendukung fungsi Bidang Tata Ruang;

- pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan

- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Tata Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

6 Kepala Bidang Pertanahan Tugas Pokok :

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pertanahan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Fungsi :

- penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pertanahan;

- penyusunan petunjuk teknis lingkup Pertanahan;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan Lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanahan; dan

- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pertanahan.

7.1 Kepala Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup pendataan dan penguasaan tanah.

Fungsi :

- pengumpulan data lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;

- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumlingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah yang meliputi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum meliputi penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penyuluhan, pelaksanaan inventarisasi, pembentukan Tim Penilai Tanah, penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah, pelaksanaan musyawarah, penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pemberian ganti kerugian, penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian, pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan meliputi Pembentukan tim pengawasan pengendalian, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee meliputi pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia, pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, pembuatan hasil sidang dalam berita acara, penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia, penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. Penetapan Tanah Ulayat meliputi Pembentukan panitia peneliti, penelitian dan kompilasi hasil penelitian, pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, pengusulan pemetaan dan - pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah

kepada kantor pertanahan kota, penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam, penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

- pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah

7.2 Kepala Seksi Survey dan Pengukuran Tugas Pokok :

melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Survei dan Pengukuran.

Fungsi :

- menerima tugas pengukuran dan pemetaan situasi secara teoristis;

- melakukan orientasi lapangan;

- menyiapkan alat ukur dan alat pemetaan;

- menyiapkan buku ukur, bahan dan alat untuk pembuatan bench xxxx xxxx patok lapangan;

- mengukur kerangka horizontal dan vertical;

- mengukur detail situasi;

- menghitung koordinat dan tinggi patok-patok ukur (Bench Mark) kerangka horisontal dan vertical;

- memetakan Kerangka Horisontal –vertikal sesuai skala Peta;

- menghitung data ukuran situasi;

- menyempurnakan buku ukur (Pembuatan sketsa lapangan);

- menggambar peta situasi, sesuai skala peta ; dan

- menyusun laporan.

7.3 Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Tugas Pokok :

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pertanahan lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah.

Fungsi :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;

- Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;

- Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan sengketa tanah;

- Menyiapkantanda batas tanah dan pengamanan tanah : berupa patok, pemagaran dan bandar atau saluran pembatas tanah;

- Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 56 TAHUN 2016

XXXX XXXXX, ST

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN

SUYANTO,ST

SEKSI PEMELIHAAN JALAN & JEMBATAN

PAIMIN

SEKSI PEMELIHAAN JALAN & JEMBATAN

XXXXXX

XXXXXX DINAS

XXXXXXXX XXXXXXXX, ST

SEKRETARIS

MEIRIYANTI, ST

KAKBEIDPABLIANBAIDMAANGRGA

BINA MARGA

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

KAPALA BIDANG TATA RUANG

KEPALA BIDANG PERTANAHAN

XXXXX XXXXXX XXXXXX, ST

KASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

XXXXX XXXXXXX, ST

KASI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG

XXXX XXXXXXX, X.XX

KASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA

XXXX XXXXXX, X.Xx

KASI SPAM

XXXXXXXXX,X. Kom

KASI PENGEMBANGAN JALAN DAN JEMBATAN

XXXXXXX,X.Md

KASI PENDATAAN DAN PENGUASAAN TANAH

XXXXX XXXXXX,X.H

KASI PEMETAAN

ROFIKA, ST. MM

KASI PENGEMBANGAN SDA

SURYOHADI. JK, ST

KASI BINA KONSTRUKSI

SUYANTO, ST

KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

FANTA XXXXX XXXXXX, ST

KASI SURVEY DAN PENGUKURAN

XXXXXX XXXXXX, SH

KASI PERENCANAAN TATA RUANG

PRIMA CELCAT XXXXX, ST

KASI PENATAGUNAAN AIR BAKU

XXXXXX XXXXXXXXX,S.T

KASI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PENATAAN BANGUNAN

X. XXXXXX, ST

KASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

XXXXX XXXXXX, SE

SUBBAG PEP DAN KEUANGAN

XXXXXXXXXX, X.Xx

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

XXXXXXXX XXXXX, SE

ADINUL AMAL, ST

RM. IKMANTO, ST

PAHALA R. TOBING, ST

XXXX XXXXX, ST

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

I.3. Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang muncul pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 6,84% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 0,07%;

2. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, dimana penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari saat ini baru sebesar 10,41%

3. Belum Optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, dimana penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik saat ini baru sebesar 1,42%

4. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jembatan Kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 28,57 %;

5. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi

6. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir di kota pangkalpinang

7. Masih belum optimalnya penanganan masalah abrasi

8. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

9. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan

10. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang

11. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah di masyarakat karena tampal batas dan tumpang tindih hak kepemilikan;

I.4. Sistematika Penulisan LAKIP

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang data umum organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP serta sistematika penyusunan LAKIP

Bab II. Rencana Strategis

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini serta kaitannya dengan capaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang serta Rencana Kinerja tahun 2020

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Bab ini menguraikan tentang analisis capaian kinerja berisi analisis kinerja setiap sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021. Analisis keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021. Aspek pendukung lainnya, seperti kondisi sumber daya manusia dan asset SKPD serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu.

Bab IV. Penutup

Bab ini menguraikan tentang simpulan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021. Permasalahan dalam mencapai kinerja dan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yan baik,

dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakip e- monitoring evaluasi, dan e-procurement)

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengarah pada pencapaian unsur visi: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur) Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor
No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Misi	Masih belum optimalnya	Belum terbentuknya	Adanya Perda
	Meningkatkan	pembangunan	sinergi lintas sektor	Rencana Tata
	kualitas	infrastruktur yang	dalam pelaksanaan	Ruang Wilayah
	infrastruktur dan	selaras dengan rencana	pemanfaatan ruang	Kota
	pengelolaan	tata ruang wilayah		Pangkalpinang
	lingkungan
	hidup
2	Tujuan	Pengelolaan	Pembagian urusan	Pemerintah
	Peningkatan	infrastruktur yang	yang menyangkut	daerah sudah
	kualitas	berkaitan dengan	infrastruktur	mengeluarkan
	infrastruktur	lingkungan hidup belum	lingkungan hidup	kebijakan sesuai
	dasar ditopang	optimal	belum sesuai	PP 46 Tahun
	dengan			2016 tentang
	pengelolaan			Perlindungan
	lingkungan			dan Pengelolaan
	hidup yang			Lingkungan
	handal			Hidup
3	Sasaran	Masih terdapat ruas jalan	Pesatnya pertumbuhan	Adanya
	Meningkatnya	di Kota Pangkal Pinang	kota dan besarnya	kebijakan
	sarana dan	dalam kondisi rusak,	kebutuhan akses jalan	menyangkut
	prasarana	dimana jalan kota dalam	kota	peningkataan
	infrastruktur	kondisi rusak saat ini		kualitas
	bina marga dan	sebesar 18,03% dan jalan		infratsrukutur
	perhubungan	dalam kondisi rusak		yang tertuang
		berat sebesar 2,81%;		dalam RPJMD
				2018-2023

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan serta meningkatkan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula / Rumus	Satuan	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
1	Meningka tkan kualitas infrastru ktur pembang unan daerah		1. indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktu r daerah		Indeks
		Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter- distribusi	Kapasitas Air Baku		liter/deti k	-	-	-	-	160	240	320
		Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	Sistem Pengelolaan air limbah domestik		Unit	-	-	-	-	3	6	12
		Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Persentase saluran drainase dan gorong- gorong		Persen	-	-	-	-	100	100	100

dalam kondisi baik

Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Persentase kesesuaian pembangun an dengan

RTRW

Persen

100

2.2 Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

• Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

• Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

• Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

• Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;

• Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

• Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

• Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

• Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.2.1 Penetapan Kinerja

Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud maka sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis ini adalah :

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi
Indikator Kinerja	Target
• Kapasitas Air Baku	160 liter / detik

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik
Indikator Kinerja	Target
• Sistem Pengelolaan air limbah domestik	3 unit

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong
Indikator Kinerja	Target
• Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik	100 %

SASARAN STRATEGIS 4
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW
Indikator Kinerja	Target
• Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	100 %

2.3 Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

TABEL ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Unit SKPD penanggung jawab
1	2	3	4	5		6
1	2	3	4	K	Rp	6
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			134.016.124.360
1,03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			106.138.618.360
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100 persen	10.000.000	Dinas PUPR

		perangkat daerah
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKA dan DPA) yang disusun	6 dokumen	5.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	6 dokumen	5.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 persen	5.131.668.683	Dinas PUPR
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	100 persen	5.121.668.683	Dinas PUPR
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 Dokumen	5.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	6 Dokumen	5.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	100 persen	346.344.500	Dinas PUPR
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	5.300.000	Dinas PUPR

1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	3 Jenis	48.500.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu tersedianya logistik kantor	12 bulan	67.544.500	Dinas PUPR
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	25.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	12 Bulan	200.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	5.203.920.300	Dinas PUPR
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 Unit	933.101.800	Dinas PUPR
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan'	3 Unit	2.706.818.500	Dinas PUPR
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	1.564.000.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100 persen	678.228.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	12 bulan	196.688.000	Dinas PUPR

1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa Pelayanan Umum	12 bulan	481.540.000	Dinas PUPR
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	250.382.340	Dinas PUPR
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	250.382.340	Dinas PUPR
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jumlah infrastruktur SDA yang dikembangkan	100 Persen	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	4,0 persen	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya rencana teknis dan dokumen konstruksi drainase utama perkotaan	1 dokumen	1.037.773.000	Dinas PUPR
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya perencanaan pengelolaan SDA di kota pangkalpinang	1 dokumen	114.900.000	Dinas PUPR

1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Tercapainya pembangunan tanggul sungai	3 unit	606.822.000	Dinas PUPR
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Tercapainya Pemeliharaan Sungai Di Kota Pangkalpinang	1 sungai	8.107.487.460	Dinas PUPR
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan Waduk Atau Embung Di Kota Pangkalpinang	1 waduk	2.396.106.300	Dinas PUPR
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	100 Persen	6.155.040.000	Dinas PUPR
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota	Jumlah unit jaringan SPAM yang dikembangkan	4 Unit	6.155.040.000	Dinas PUPR
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen RISPAM Kota yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Dinas PUPR

1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi pengembangan jaringan SPAM kota pangkalpinang yang disusun	1 dokumen	150.000.000	Dinas PUPR
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Unit Jaringan Pipa Distribusi Yang di Pasang	4 Unit	5.905.040.000	Dinas PUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase jumlah infrastruktur persampahan yang dikembangkan	100 persen	485.542.000
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang dilakukan	5 upaya	485.542.000	Dinas PUPR
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya tempat pencucian kendaraan,kolam lindi dan Sumur Bor	3 paket	319.271.000	Dinas PUPR
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan	2 unit	166.271.000	Dinas PUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 persen	1.300.000.000

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dilakukan	1 upaya	1.300.000.000	Dinas PUPR
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang disediakan	2 Unit	1.300.000.000	Dinas PUPR

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	100 persen	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Survey Perencanaan, Pengembangan dan Pembangunan Drainase di Kota Pangkalpinang yang disusun	1 dokumen	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah kecamatan yang dibangun sistem drainase	1 dokumen	177.400.000	Dinas PUPR
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah kecamatan	7 kecamatan	00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah unit sarana sistem drainase perkotaan yang dibangun	7 kecamatan	4.773.685.823	Dinas PUPR

1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah unit sarana sistem drainase perkotaan yang dibangun	20 unit	551.421.000	Dinas PUPR
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan IMB kab/Kota	100 Persen	5.410.909.850	Dinas PUPR
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah upaya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dilakukan	3 Upaya	5.410.909.850	Dinas PUPR
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen Izin ysng dikeluarkan	dokumen	17.086.400	Dinas PUPR
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	1 Dokumen	5.261.386.650	Dinas PUPR
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			132.436.800	Dinas PUPR

1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			2.233.281.950	Dinas PUPR
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			2.233.281.950	Dinas PUPR
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kebijakan sistem penataan bangunan dan lingkungan	1 dokumen	387.738.350	Dinas PUPR
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan	1,0 dokumen	1.845.543.600	Dinas PUPR
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			00.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen yang disusun	dokumen	650.000.000	Dinas PUPR
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	6,0 KM	9.594.396.000	Dinas PUPR
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi	4,8 KM	00.000.000.000	Dinas PUPR

1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang di lakukan pemeliharaan	3,0 KM	8.584.093.954	Dinas PUPR
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah unit jembatan yang dibangin	1 unit	7.313.270.000	Dinas PUPR
1.03.10.2.01.12	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan	unit	50.000.000	Dinas PUPR
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		11.198.700	Dinas PUPR
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			11.198.700	Dinas PUPR
1.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			11.198.700	Dinas PUPR
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	4000 Orang	846.570.500
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan dan Jumlah Peserta Kegiatan	1 & dokumen 3000 & orang	493.370.000	Dinas PUPR

1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 dokumen	210.350.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi	3000 orang	283.020.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 & dokumen 1000 & orang	175.340.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 dokumen	115.250.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peserta	1000 orang	60.090.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Aplikasi Yang Dihasilkan	1 & 1 dokumen & aplikasi	84.361.500	Dinas PUPR
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 dokumen	61.349.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan	1 aplikasi	23.012.500	Dinas PUPR
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	2 dokumen	93.499.000	Dinas PUPR

1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 dokumen	25.099.000	Dinas PUPR
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	1 dokumen	68.400.000	Dinas PUPR
2.1	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN			00.000.000.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100% persen	111.175.000	Dinas PUPR
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan dalam daerah kabupaten / kota	3 kasus	111.175.000	Dinas PUPR
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah data konflik tanah antara Pemerintah Kota dengan masyarakat.	3 data	111.175.000	Dinas PUPR
1.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100% persen	00.000.000.000	Dinas PUPR
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh	terwujudnya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	3 lahan	00.000.000.000	Dinas PUPR
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan tanah dan asset yang diamankan	3 lahan	00.000.000.000	Dinas PUPR

2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang ditertibkan	100 persen	830.955.500	Dinas PUPR
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas	2 obyek	830.955.500	Dinas PUPR
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 perda	48.450.000	Dinas PUPR
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah obyek-obyek yang akan dilaksanakan konsolidasi tanah.	2 objek	782.505.500	Dinas PUPR
JUMLAH ANGGARAN SELURUH PROGRAM				134.016.124.360

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LAKIP) TAHUN 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PANGKALPINANG

2022

L A K I P Dinas PUPR Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2021, diawali dengan penyesuaian dan penajaman Renstra Pemerintah Kota Pangkalpinang periode 2018-2023 utamanya tentang rumusan tujuan, sasaran dan kebijakan.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap cara pencapaian sasaran yang didukung pencapaian indikator setingkat outcome, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administratif telah dapat dilaksanakan dengan baik. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari semua kegiatan yang ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik dan tidak ada keluhan dari masyarakat akibat dampak pembangunan.

b. Indikator yang dominan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam tahun 2021 adalah indikator output atau keluaran.

c. Dalam anggaran tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, bimbingan dan pengawasan, pemeliharaan, masukan teknis dan urusan segala usaha dan kegiatan teknis dan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah pusat, pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang dibidang pekerjaan umum sangat disadari masih diperlukan diperlukan perbaikan perbaikan diberbagai bidang untuk dapat memepertahankan bahkan

meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa program-program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan di bidang infrastuktur ke PU-an. Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum ini tidak terdapat kendala apapun sehingga proses pelaksanaan fisik dan keuangannya mencapai 100% sesuai dengan target rencana kegiatan.

d. Dalam melaksanakan Urusan Pilihan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melaksanakan beberapa program-program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan di bidang Pertanahan.

IV.2 SARAN

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai sasaran tujuan, misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Pangkalpinang diharapkan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya sehingga dapat terumuskan dengan baik di dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang tahun 2018 - 2023.

Agar dapat memepertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dalam bentuk :

a. Diperlukan dukungan dari pihak legistlatif agar program dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah.

b. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sangat diperlukan kerena koordinasi tersebut secara langsung maupun

tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan tepat waktu dan kualitas yang baik pula.

c. Koordinasi teknis dengan masyarakat setempat dalam hal pemeliharaan dengan menjaga agar aset-aset pemerintah kota yang ada pada wilayahnya dapat tetap memberikan pelayanan sesuai dengan fungsinya secara lebih baik.

d. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan.

e. Perlu adanya peningkatan dalam sistem pengumpulan data dan tata cara penilaian sehingga outcome dari kegiatan atau program yang dilaksanakan dapat terlihat dan tergambarkan dalam setiap laporan hasil kegiatan atau program dapat akhirnya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban kinerja dinas.

Document Metadata

Table of Contents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

Document Metadata