BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023
DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................................................ | i |
Daftar Isi .................................................................................................... | ii |
Bab I PENDAHULUAN | |
1.1. Latar Belakang ................................................................ | 1 |
1.2. Dasar Hukum................................................................... | 2 |
1.3. Xxxxxx dan Tujuan ......................................................... | 4 |
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi.......... | 4 |
1.5. Sistematika Penyajian ...................................................... | 10 |
Bab II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ............................................................ | 11 |
2.2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx ............................................................ | 13 |
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA X. Xxxxxan Kinerja Bapenda................................................... | 14 |
B. Realisasi Anggaran ........................................................... | 52 |
Bab IV PENUTUP ............................................................................. | 56 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di tetapkan dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021- 2026) sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengelola objek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah
2. Meningkatkan kemampuan aparatur pemungut pajak daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
3. Memenuhi fasilitas dan meningkatkan pelayanan pemungutan pajak daerah
4. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ektensifikasi pajak daerah
5. Meningkatkan kualitas data base dalam pengelolaan potensi pajak derah
6. Meningkatkan kerjasama pengelolaan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasin Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4.
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
1.3 Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi Kepala Daerah dalam mancapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.
Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
1. Kedudukan dan Tugas Pokok
Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Memperhatikan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 800/8759/OTDA Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Persetujuan Jabatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Provinsi Jambi melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah;
d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pembangunan Pendapatan Daerah; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
ANALISIS
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
PERENCANA AHLI
MUDA
BIDANG PBB-P2 DAN
BPHTB
BIDANG PAJAK DAERAH
BIDANG
PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
BIDANG
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
SUB BIDANG
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
SUB BIDANG
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN DANA TRANSFER
SUB BIDANG
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN PAJAK
ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
SUB BIDANG
PENGKAJIAN POTENSI PENDAPATAN
SUB BIDANG
PENAGIHAN, VERIFIKASI DAN KEBERATAN
SUB BIDANG
PENAGIHAN DAN KEBERATAN
SUB BIDANG
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
ANALISIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
UPT
3. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
a. Sekretariat terdiri atas :
1. Sub bagian Umum Kepegawaian
2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Perencana Ahli Muda
b. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Sub bidang Penagihan, Verifikasi dan Keberatan
c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan
d. Bidang Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas :
1. Sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Dana Transfer
2. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
e. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah terdiri atas :
1. Sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pelayanan Pajak Daerah
2. Sub bidang Pengkajian Potensi Pendapatan
3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
4. Sumber Daya Aparatur
Personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sejumlah 126 orang yang terdiri dari 47 orang PNS, dan 79 orang tenaga kerja kontrak (TKK) yang di distributorkan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :
No | Bidang | PNS | CPNS | TKK/TKS | Jumlah |
1. | Sekretariat | 11 Orang | - | 31 Orang | 42 Orang |
2. | Pajak Daerah | 9 Orang | - | 14 Orang | 23 Orang |
3. | PBB-P2 dan BPHTB | 13 Orang | - | 16 Orang | 29 Orang |
4. | Pengendalian dan | 7 Orang | - | 9 Orang | 16 Orang |
Pelaporan | |||||
5. | Pengembangan | 7 Orang | - | 9 Orang | 16 Orang |
Pendapatan Daerah | |||||
Jumlah | 47 Orang | - | 79 Orang | 126 Orang |
Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, sarana kerja yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah adalah :
URAIAN | BANYAKNYA |
KOMPUTER | |
- Mini Komputer | 1 |
- Komputer Jaringan lainmya | 7 |
- PC Unit | 56 |
- Laptop | 42 |
- Tablet PC | 22 |
- Personal Komputer Lainnya | 38 |
- Harddisk | 1 |
- Peralatan MainFrame Lainnya | 7 |
- Printer (Perslatan Personal Komputer) | 110 |
- Scanner (Paralatan Personal Komputer) | 3 |
- External | 8 |
- Peralatan Personal Kamputer lainnya | 2 |
- Server | 3 |
- Router | 3 |
- Hub | 3 |
- Peralatan Jaringan lainnya | 1 |
PERALATAN OLAH RAGA | |
- Peralatan Olah Raga Lainnya (dst) | 1 |
ALAT ANGKUTAN | |
- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah ) | 6 |
- Pick Up | 1 |
- Sepeda Motor | 31 |
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR |
- Global Positioning System - Alat Pengukur Garis Tengah - Alat ukur lain-lain lainnya | 3 2 2 |
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | |
- Mesin Hitung Liskrik | 1 |
- Mesin Kas Register | 10 |
- Lemari Besi Metal | 85 |
- Rak Besi | 2 |
- Filing Cabinet Basi | 3 |
- Brandkas | 2 |
- Lemari Kaca | 5 |
- CCTV (Camera Control Television System) | 1 |
- Papan Visual/Papan Nama | 23 |
- Alat Penghancur Kertes | 6 |
- Mesin Absensi | 1 |
- Papan Nama Instansi | 1 |
- Papan Pengumuman | 34 |
- Papan Tulis | 1 |
- Teralis | 1 |
- Alat Kantor Lainnya | 1 |
- Xxxx Xxxxx Xxxx | 15 |
- Kursi Besi dan Metal | 280 |
- Meja Rapat | 3 |
- Meja Panjang | 8 |
- Meja ½ Biro | 16 |
- Kursi Fiber Glas/Plastik | 1 |
- Kursi Tamu | 13 |
Meja Komputer | 35 |
Alat Pembersih lainnya | 4 |
Lemari Es | 1 |
AC Split | 48 |
Kipas Angin | 4 |
Televisi | 7 |
Sound System | 3 |
Unit Power Supply | 40 |
Stabilisator | 7 |
Camera film | 2 |
Alat Hiasan | 17 |
Tangga Aluminium | 1 |
Mimbar/Podium | 1 |
Hardy Cam | 1 |
Karpet | 10 |
Alat Rumah Tangga Lain-lain | 2 |
Alat Pemadam Kebakaran lainnya | 1 |
Meja Xxxxx Xxxxxxx Non Struktural | 35 |
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 15 |
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 18 |
Kursi Kerja Pejabat lainnya | 16 |
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 14 |
ALAT STUDIO, KOMUNIKAST DAN PEMANCAR | |
- Uninterruptible Power Supply (UPS) | 2 |
- Digital LED Running Text | 3 |
- Layar Film/Projector | 4 |
- Camera Digital | 3 |
- Mesin Cetak Listrik Sheet | 2 |
- Mesin Cetak Elektronik | 1 |
- Facsimile | 1 |
- Genset | 1 |
5. Anggaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 pada APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :
No | Uraian | Jumlah Anggaran |
1 2 | Pendapatan (PAD) Belanja - Belanja Operasional - Belanja Modal | Rp. 00.000.000.000 Rp. 00.000.000.000 Rp. 00.000.000.000 Rp.000.000.000 |
1.5 Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
B. Realisasi Anggaran
Bab IV Penutup
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yaitu “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” (BERKUALITAS, EKONOMI MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN DAN HARMONIS).
Visi tersebut diimplementasikan kedalam 5 misi, yaitu:
Misi 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahklak.
Misi 2 : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis.
Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
Misi 4 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Misi5 : Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai kekota
Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.
Secara umum tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkontribusi langsung
dalam mendukung pencapaian Misi 3 : Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik.
Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Utama “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”.
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 s/d TAHUN 2026 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
No | Uraian | PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah) | |||||
2021 | 2022 (Base Line) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
PENDAPATAN DAERAH | 1,247,761,849,420.00 | 1,150,000,000,000.00 | 1,199,800,001,000.00 | 1,243,840,001,500.00 | 1,299,812,800,000.00 | 1,364,803,440,500.00 | |
I | Pendapatan Asli Daerah | 120,000,000,000.00 | 96,135,351,000.00 | 101,660,000,000.00 | 111,945,600,000.00 | 123,482,215,500.00 | 136,480,344,500.00 |
1 | Pajak Daerah | 36,596,319,500.00 | 36,304,197,500.00 | 38,122,500,000.00 | 41,979,600,000.00 | 45,688,419,500.00 | 49,815,325,500.00 |
2 | Retribusi Daerah | 3,175,100,000.00 | 2,295,170,000.00 | 3,558,100,000.00 | 5,597,280,000.00 | 7,408,933,000.00 | 9,553,624,500.00 |
3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,238,139,900.00 | 11,226,000,000.00 | 12,707,500,000.00 | 13,993,200,000.00 | 15,435,277,000.00 | 17,060,043,000.00 |
4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 66,990,440,600.00 | 46,309,983,500.00 | 47,271,900,000.00 | 50,375,520,000.00 | 54,949,586,000.00 | 60,051,351,500.00 |
II | Dana Transfer | 1,088,436,649,420.00 | 1,010,039,349,000.00 | 1,052,342,562,500.00 | 1,083,807,091,000.00 | 1,125,838,908,500.00 | 1,175,306,836,500.00 |
1 | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 244,465,259,000.00 | 244,518,751,000.00 | 251,854,313,500.00 | 259,409,943,000.00 | 269,786,341,000.00 | 281,926,726,000.00 |
2 | Dana Alokasi Umum | 495,245,924,000.00 | 479,384,508,000.00 | 488,972,198,500.00 | 503,641,364,500.00 | 518,750,605,500.00 | 534,313,123,500.00 |
3 | Dana Alokasi Khusus | 166,169,575,000.00 | 117,228,229,000.00 | 117,957,501,000.00 | 117,392,291,500.00 | 123,562,447,000.00 | 134,341,003,500.00 |
4 | DID (Dana Insentif Daerah) | 25,251,347,000.00 | 7,575,404,000.00 | 25,251,347,000.00 | 27,776,482,000.00 | 30,554,129,500.00 | 33,609,542,500.00 |
5 | Xxxx Xxxx dan Desa Adat | 109,187,748,000.00 | 109,187,748,000.00 | 113,555,258,000.00 | 118,097,468,500.00 | 122,821,367,000.00 | 127,734,221,500.00 |
6 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya | 46,616,796,420.00 | 52,144,709,000.00 | 54,751,944,500.00 | 57,489,541,500.00 | 60,364,018,500.00 | 63,382,219,500.00 |
7 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintahan Daerah Lainnya | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
No | Uraian | PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN (Rupiah) | |||||
2021 | 2022 (Base Line) | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | ||
III | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 39,325,200,000.00 | 43,825,300,000.00 | 45,797,438,500.00 | 48,087,310,500.00 | 50,491,676,000.00 | 53,016,259,500.00 |
1 | Hibah | 39,325,200,000.00 | 43,825,300,000.00 | 45,797,438,500.00 | 48,087,310,500.00 | 50,491,676,000.00 | 53,016,259,500.00 |
2 | Dana Darurat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Xxxx Xxnyesuaian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Target |
1. | Meningkatnya Penerimaan pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatn Daerah | Persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 8,06% |
2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | - Indeks Kepuasan Masyarakat | 79,00% |
Publik dan Akuntabilitas Kinerja | - Xxxxx Xxxx | 69,00% |
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 yang dijadikan target Tahunan pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 :
Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA |
1. | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 8,06% | 11,35% | 140,82% |
2. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja | - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,00 | 83,73 | 105,99% |
- Xxxxx XXXX | 69,00 | 76,13 | 110,33% |
Pengukuran kinerja terhadap target indikator pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut :
1. SASARAN 1 :
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan Target 8,06%.
Sebagai Dasar untuk mengukur Capaian Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yakni Realisasi dari Target Pendapatan Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat pada APBDP Tahun 2022 yang telah
ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebagai berikut :
Rekapitulasi Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan PAD Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
No | Jenis Penerimaan | Penerimaan Daerah | PAD yang dikelola BAPENDA | ||||
Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % | ||
1. | Pajak Daerah - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir - Pajak Air Bawah Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak PBB P2 - Pajak BPHTB | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,83 | 31.194.696.493,00 | 33.014.821.695,00 | 105,83 |
180.000.000,00 | 000.000.000,00 | 169,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 169,22 | ||
3.787.000.000,00 | 4.711.011.323,00 | 124,40 | 3.787.000.000,00 | 4.711.011.323,00 | 124,40 | ||
5.000.000,00 | 3.844.550,00 | 76,89 | 5.000.000,00 | 3.844.550,00 | 76,89 | ||
500.000.000,00 | 000.000.000,00 | 84,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 84,58 | ||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 122,64 | 13.870.000.000,00 | 17.010.434.126,00 | 122,64 | ||
35.000.000,00 | 00.000.000,00 | 115,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 115,74 | ||
81.900.000,00 | 00.000.000,00 | 25,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 25,97 | ||
295.000.000,00 | 00.000.000,00 | 26,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 26,60 | ||
1.524.390.500,00 | 1.330.895.000,00 | 87,31 | 1.524.390.500,00 | 1.330.895.000,00 | 87,31 | ||
5.500.000.000,00 | 4.610.394.482,00 | 83,83 | 5.500.000.000,00 | 4.610.394.482,00 | 83,83 | ||
5.416.405.993,00 | 4.480.491.795,00 | 82,72 | 5.416.405.993,00 | 4.480.491.795,00 | 82,72 | ||
2. | Retribusi Daerah - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizinan Tertentu | 2.581.266.250,00 | 2.422.698.393,17 | 93,86 | - | - | - |
1.626.266.250,00 | 1.502.403.818,00 | 92,38 | - | - | - | ||
755.000.000,00 | 000.000.000,00 | 109,68 | - | - | - | ||
200.000.000,00 | 00.000.000,17 | 46,10 | - | - | - | ||
3. | Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Bank Jambi (Deviden) - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo | 11.226.000.000,00 | 11.703.638.397,40 | 104,25 | - | - | - |
9.796.000.000,00 | 10.528.936.340,30 | 107,48 | - | - | - | ||
1.430.000.000,00 | 1.174.702.057,10 | 82,15 | - | - | - | ||
4. | Lain-lain Pendapatan Asli | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,81 | 104,00 | 00.000.000,00 - - - - - 26.350.000,00 - - - - - - - | 58.672.782,00 | 222,67 |
Daerah Yang Sah | |||||||
- Hasil Penjualan BMD | 582.000.000,00 | 000.000.000,00 | 164,66 | - | - | ||
Yang Tidak Dipisahkan | |||||||
- Penerimaan Jasa Giro | 500.000.000,00 | 5.928.591.441,71 | 1.185,72 | - | - | ||
- Pendapatan Bunga | 8.000.000.000,00 | 4.877.506.870,45 | 60,97 | - | - | ||
Deposito | |||||||
- Tuntutan Kerugian Barang | - | 39.933.000,00 | - | - | - | ||
Daerah | |||||||
- Pendapatan Denda atas | - | 172.646.598,59 | - | - | - | ||
Keterlambatan | |||||||
Pelaksanaan Pekerjaan | |||||||
- Pendapatan Denda Pajak | 26.350.000,00 | 00.000.000,00 | 222,00 | 00.000.000,00 | 222,67 | ||
- Pendapatan Denda Retribusi | - | - | - | - | - | ||
- Pendapatan Dari Pengembalian - Pendapatan BLUD | 7.001.000.000,00 51.316.014.900,00 | 2.695.481.700,13 58.687.370.216,45 | 38,50 114,36 | - - | - - | ||
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 92,49 | - | - | ||
Nasional (JKN) pada FKTP - Hasil Pengelolaan Dana | 765.674.600,00 | - | - | - | - | ||
Bergulir - Pendapatan Denda Atas | - | - | - | - | - | ||
Pelanggaran Peraturan | |||||||
Daerah | |||||||
- Pendapatan dari Penerimaan Lainnya | - | - | - | - | - | ||
Jumlah PAD | 124.644.311.243,00 | 130.480.014.294,38 | 104,68 | 31.221.046.493,00 | 33.073.494.477,00 | 105,93 |
Untuk Mengukur Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dapat Kita lihat pada Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan Formulasi sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Rp.130.480.014.294,38 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2022 Sebesar RP. 1.150.000.000.000,00 Jadi, Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :
Sedangkan mengukur capaian kinerja dengan perhitungan sebagai berikut :
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 dari Target 8,06% terealisasi 11,35% dengan Capaian Kinerja 140,82%. Yang terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah terealisasi 105,83%, Retribusi Daerah terealisasi 93,86%, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan terealisasi 104,25% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi 104,64% dari masing-masing Target Penerimaan 100%.
2. SASARAN 2 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator :
- Indeks Kepuasan Masayarakat (IKM) dengan target 79,00
Hasil Survei pengukuran IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan 9 unsur penilaian antara lain:
1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk / Hasil Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Perilaku Petugas Pelayanan
8. Maklumat Pelayanan
9. Mekanisme Pengaduan Pelayanan
Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi 83,73 dari target 79,00 dengan capaian kinerja 105,99 %.
- Xxxxx XXXX
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan, Implementasi Pelaporan dan Evaluasi SAKIP Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari target Nilai 69,00 terealisasi 76,13 dengan capaian 110,33%.
• Capaian Kinerja PAD Yang Dikelola Bapenda Tahun 2022
PAD yang dikelola Bapenda pada Tahun 2022 yakni Pajak Daerah yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah (Pendapatan Denda Pajak Daerah) Penerimaan Pendapatan untuk Pajak Daerah dari target sebesar Rp. 00.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00,00 dengan capaian 105,83% dengan rincian sebagai berikut :
1. Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 304.600.667,00 dengan capaian 169,22 %
2. Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 3.787.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.711.011.323,00 dengan capaian 124,40 %
3. Pajak Hiburan dari target sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.844.550,00 dengan capaian 76,89 %
4. Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 422.908.324,00 dengan capaian 84,58 %
5. Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 00.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dengan capaian 122,64 %
6. Pajak Parkir dari target sebesar Rp. 35.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.509.600,00 dengan capaian 115,74 %
7. Pajak Air Bawah Tanah dari target sebesar Rp. 81.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.270.828,00 dengan capaian 25,97 %
8. Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 295.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 78.461.000,00 dengan capaian 26,60 %
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari target sebesar Rp. 1.524.390.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.330.895.000,00 dengan capaian 87,31 %
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.610.394.482,00 dengan capaian 83,83 %
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebesar Rp. 5.416.405.993,00 terealisasi sebesar Rp. 4.480.491.795,00 dengan capaian 82,72%
Sedangkan untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Denda Pajak dari target Rp. 26.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.672.782,00 atau 222,67%.
Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 105,93%, ini disebabkan :
Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya akan terus Kami upayakan dan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :
a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
Capaian Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022
No | Indikator Kinerja | T A H U N | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % | ||
1. | PAJAK DAERAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,31 | 36.121.319.500,00 | 31.752.296.480,00 | 87,90 | 31.194.696.493,00 | 33.014.821.695,00 | 105,83 |
- Pajak Hotel | 499.950.000,00 | 000.000.000,00 | 30,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 154,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 169,22 | |
- Pajak Restoran | 2.565.856.000,00 | 3.001.732.553,00 | 116,99 | 3.620.000.000,00 | 4.131.923.262,00 | 114,14 | 3.787.000.000,00 | 4.711.011.323,00 | 124,40 | |
- Pajak Hiburan | 11.840.000,00 | 2.850.000,00 | 24,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 30,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 76,89 | |
- Pajak Reklame | 351.200.000,00 | 000.000.000,00 | 83,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 81,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 84,58 | |
- Pajak Penerangan Jalan | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 109,94 | 18.125.239.000,00 | 18.078.230.466,00 | 99,74 | 13.870.000.000,00 | 17.010.434.126,00 | 122,64 | |
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 901.140.500,00 | 1.039.999.150,00 | 115,41 | 1.524.390.500,00 | 1.584.866.425,00 | 103,97 | 1.524.390.500,00 | 1.330.895.000,00 | 87,31 | |
- Pajak Air Bawah Tanah | 31.200.000,00 | 00.000.000,00 | 55,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 33,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 25,97 | |
- Pajak Sarang Burung Walet | 195.000.000,00 | 00.000.000,00 | 41,00 | 000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 57,00 | 000.000.000,00 | 00.000.000,00 | 26,60 | |
- Pajak BPHTB | 3.500.000.000,00 | 3.317.048.503,00 | 94,77 | 6.500.000.000,00 | 2.607.409.963,00 | 40,11 | 5.416.405.993,00 | 4.480.491.795,00 | 82,72 | |
- PBB P2 | 4.450.000.000,00 | 4.487.054.306,00 | 100,83 | 5.500.000.000,00 | 4.640.360.253,00 | 84,37 | 5.500.000.000,00 | 4.610.394.482,00 | 83,83 | |
- Pajak Parkir | 20.900.000,00 | 00.000.000,00 | 115,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 146,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 115,74 | |
2. | RETRIBUSI DAERAH | 1.438.384.780,00 | 1.896.201.671,00 | 131,83 | 3.430.808.796,00 | 2.566.363.152,00 | 74,80 | 2.581.266.250,00 | 2.422.698.393,17 | 93,86 |
- Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizinan Tertentu | 402.964.780,00 000.000.000,00 000.000.000,00 | 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 | 147,89 102,12 147,60 | 1.740.708.796,00 000.000.000,00 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 | 70,55 99,15 61,73 | 1.626.266.250,00 000.000.000,00 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000,17 | 92,38 109,68 46,10 | |
3. | HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,85 | 103,73 | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,50 | 80,98 | 11.226.000.000,00 | 00.000.000.000,40 | 104,25 |
- Bank Jambi (Deviden) | 9.120.256.000,00 | 9.602.267.383,48 | 105,29 | 11.732.139.900,00 | 9.638.772.829,50 | 82,16 | 9.796.000.000,00 | 10.528.936.340,30 | 107,48 | |
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo | 1.160.000.000,00 | 1.061.095.262,37 | 91,47 | 1.506.000.000,00 | 1.081.145.146,00 | 71,79 | 1.430.000.000,00 | 1.174.702.057,10 | 82,15 | |
4. | LAIN-LAIN PENDAPATAN | 00.000.000.000,93 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000.000,93 - - 2.000.000,00 - 4.678.516.510,00 10.708.765.500,00 34.000.000.000,00 - - - | 00.000.000.000,35 000.000.000,00 0.000.000.000,00 00.000.000.000,00 0.000.000.000,79 00.000.000,14 0.000.000,00 - 0.000.000.000,00 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 - - - | 115,47 140,31 265,59 113,01 - - 68,63 - 69,53 120,50 103,49 - - - | 00.000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 5.810.000.000,00 11.451.309.000,00 00.000.000.000,00 000.000.000,00 - - | 00.000.000.000,89 000.000.000,00 0.000.000.000,00 00.000.000.000,00 0.000.000,00 000.000.000,26 407.976,00 - 7.854.143.298,30 10.992.857.875,00 00.000.000.000,00 0.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 | 113,61 131,75 296,48 100,41 - - 4,08 - 135,18 96,00 117,46 1,38 - - | 00.000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 8.000.000.000,00 - - 26.350.000,00 - 7.001.000.000,00 11.451.309.000,00 00.000.000.000,00 000.000.000,00 - - | 00.000.000.000,81 000.000.000,00 0.000.000.000,00 0.000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,11 00.000.000,00 - 0.000.000.000,00 00.000.000.000,00 00.000.000.000,45 - - - | 104,64 164,66 1.185,72 60,97 - - 222,67 - 30,47 92.49 114,36 - - - |
ASLI DAERAH YANG SAH | ||||||||||
- Hasil Penjualan Aset Daerah | ||||||||||
Yang Tidak Dipisahkan | ||||||||||
- Penerimaan Jasa Giro | ||||||||||
- Pendapatan Bunga Deposito | ||||||||||
- Tuntutan Kerugian Barang | ||||||||||
Dearah | ||||||||||
- Pendapatan Denda atas | ||||||||||
Keterlambatan Pelaksanaan | ||||||||||
Pekerjaan | ||||||||||
- Pendapatan Denda Pajak | ||||||||||
- Pendapatan Denda Retribusi | ||||||||||
- Pendapatan Dari Pengembalian | ||||||||||
- Dana Kapitasi JKN pada FKTP | ||||||||||
- Pendapatan BLUD | ||||||||||
- Hasil Pengelolaan Dana | ||||||||||
Bergulir | ||||||||||
- Pendapatan Denda Atas | ||||||||||
Pelanggaran Peraturan Daerah | ||||||||||
- Pendapatan dari Penerimaan | ||||||||||
Lainnya | ||||||||||
Jumlah PAD | 103.453.707.669,93 | 115.509.509.302,20 | 111,65 | 120.449.593.706,00 | 121.905.955.657,39 | 101,21 | 124.644.311.243,00 | 130.480.014.294,38 | 104,68 | |
5. | PENDAPATAN TRANSFER | - | - | - | 1.183.204.537.563,00 | 1.375.003.659.861,00 | 116,33 | 1.250.224.459.160,00 | 1.534.305.841.135,00 | 122,72 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | - | - | - | 1.123.019.828.705,00 | 1.306.889.767.885,00 | 116,37 | 1.174.968.061.000,00 | 1.456.342.060.145,00 | 123,95 | |
Dana Perimbangan | 958.727.414.259,00 | 1.059.212.967.160,00 | 110,48 | 988.580.733.705,00 | 1.172.474.050.195,00 | 118,60 | 1.067.821.796.000,00 | 1.349.195.795.145,00 | 126,35 | |
- Bagi Hasil Pajak | 145.504.165.288,00 | 130.522.695.657,00 | 89,70 | 187.099.242.523,00 | 265.377.700.335,00 | 141,83 | 112.471.791.000,00 | 163.397.233.015,00 | 145,28 | |
- Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA | 146.733.013.021,00 | 268.399.109.936,00 | 182,92 | 154.433.877.788,00 | 267.154.306.821,00 | 172,98 | 276.991.957.000,00 | 530.712.404.747,00 | 191,60 | |
- Xxxx Xxxxxxx Umum (DAU) | 490.342.499.000,00 | 487.550.827.000,00 | 99,43 | 479.384.508.000,00 | 479.384.508.000,00 | 100,00 | 479.788.318.000,00 | 477.468.384.732,00 | 99,52 | |
- Xxxx Xxxxxxx Khusus (DAK) | 176.147.736.950,00 | 172.740.334.567,00 | 98,07 | 167.663.105.394,00 | 160.557.535.039,00 | 95,76 | 198.569.730.000,00 | 177.562.788.414,00 | 89.42 | |
Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | - | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 100,00 | 11.445.780.000,00 | 11.445.780.000,00 | 100,00 | |
Xxxx Xxxx | - | - | - | 109.187.748.000,00 | 109.164.370.690,00 | 99,98 | 95.700.485.000,00 | 95.700.485.000,00 | 100,00 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah | - | - | - | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 113,17 | 75.256.398.160,00 | 77.963.780.990,00 | 103,60 | |
-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi | - | - | - | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 115,21 | 61.856.398.160,00 | 64.563.780.990,00 | 104,38 | |
-Bantuan Keuangan dari Provinsi | - | - | - | 8.040.000.000,00 | 8.040.000.000,00 | 100,00 | 13.400.000.000,00 | 13.400.000.000,00 | 100,00 | |
6. | LAIN-LAIN PENDAPATAN | 240.232.744.470,00 50.303.593.050,00 46.616.796.420,00 135.272.355.000,00 8.040.000.000,00 - | 246.645.405.618,11 49.482.290.424,00 53.850.760.594,11 135.272.354.600,00 8.040.000.000,00 - | 102,67 98,37 115,52 100,00 100,00 - | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 - - - - | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 - - - - | 101,39 101,39 - - - - | 942.142.858,00 - - - - 942.142.858,00 | 000.000.000,00 - - - - 196.307.214,00 | 20,84 - - - - 20,84 |
DAERAH YANG SAH | ||||||||||
- Pendapatan Hibah | ||||||||||
-Dana Bagi Hasil Pajak dari | ||||||||||
Provinsi | ||||||||||
-Dana Penyesuaian dan Otonomi | ||||||||||
Khusus | ||||||||||
-Bantuan Keuangan dari Provinsi | ||||||||||
-Pendapatan Dana Kapitasi JKN | ||||||||||
pada FKTP | ||||||||||
Jumlah Penerimaan | 1.302.413.866.398,93 | 1,421,367,882,080.31 | 109,13 | 1.347.137.481.269,00 | 1.540.995.449.264,39 | 114,39 | 1.375.810.913.261,00 | 1.665.016.502.341,07 | 121,02 |
Data Laporan Penerimaan Tahun 2022 Un.Audit BPK RI
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kab.Tanjab Barat Bab III |hal 20
• Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Perimbangan dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022
NO. | JENIS PENERIMAAN | 2022 | ALASAN | ||
TARGET | REALISASI | % | |||
A. | PAJAK DAERAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,83 | |
1. | Pajak Hotel | 180.000.000,00 | 000.000.000,00 | 169,22 | Realisasi Pajak Hotel Naik sebesar 5,25 % disebabkan |
Hotel Melati Satu Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos | 170.000.000,00 00.000.000,00 | 000.000.000,00 00.000.000,00 | 169,43 165,75 | 1. Peningkatan ini disebabkan mulai berjalannya aktifitas masyarakat terutama para pelaku usaha yang bangkit akibat adanya pandemi covid 19 yang lalu, terutama pengguna jasa perhotelan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec. Tungkal Ilir. | |
2. Adanya pertumbuhan dan penambahan usaha Hotel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya di Kec, Tungkal llir | |||||
3. Mulai dibukanya tempat tempat rekreasi, penyeberangan antar daerah angkutan orang dan barang yang mendorong dunia usaha perhotelan yang ada di wilayah Kec. Tungkal ilir semakin bersaing dalam memberikan jasa pelayanan terbaik terhadap pengunjung dan pengunjung Hotel, yang akan menggunakan Jasa perhotelan. | |||||
2. | Pajak Restoran | 3.787.000.000,00 | 4.711.011.323,00 | 124,40 | Terjadi peningkatan/Over target sebesar 19, 58 % |
Rumah Makan Kantin / Warung kopi / Kopi | 2.970.000.000,00 000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 0.000.000.000,00 | 122,61 130,92 | Terjadinya peningkatan disebabkan ada bebarapa perusahaan yang melakukan pembayaran Catering seperti, PT. Patra SS, PT. Indo Ceter, PT. Angsa dan pembayaran pajak Restoran lainnya serta pajak Makan minum oleh Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) | |
3. | Pajak Hiburan | 5.000.000,00 | 3.844.550,00 | 76,89 | Realisasi Pajak Hiburan berkurang 23,11 % disebabkan : |
Permainan Bilyard Pusat Kebugaran (Fitnes Center) | - 4.000.000,00 | - 3.294.550,00 | - 82,36 | Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang dan objek objek penyelenggaraan Hiburan yang dilaksanakan oleh pengusaha hiburan mengalami penurunan omzet, ini diakibatkan ketidak seimbangan biaya operasional dengan biaya yang di dapat dari penyelenggaraan hiburan dimaksud. | |
Penyelenggaraan Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 55,00 | ||
Karaoke | - | - | - | ||
4. | Pajak Reklame | 500.000.000,00 | 000.000.000,00 | 84,58 | Terjadi penurunan sebesar 15,42% disebabkan : |
Reklame Papan/Xxxx Xxxxx/Videotron/Megatron | 460.000.000,00 | 000.000.000,00 | 77,44 | 1. Masih adanya toko yang belum melakukan aktifitas pasca pandemic Covid 19 | |
Reklame Kain/Spanduk | 40.000.000,00 | 00.000.000,00 | 166,69 | 2. Belum Normalnya perekonomian Masyarakat terutama para pedagang manisan. 3. Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdangan maupun tempat usaha tidak terpantau mengingat perpanjangan Izin melalui aplikasi OSS mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) |
5. | Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN Pajak Penerangan Jalan Non PLN | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 - | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 0.000.000.000,00 | 122,64 111,34 - | Realisasi Pajak PPJ mengalami peningkatan sebesar 22,64% adanya peningkatan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Oleh PLN yang mana peningkatan penjualan daya listrik, mengalami kenaikan yang disebabkan penambahan pelanggan baru pengguna Listrik. |
6. | Pajak Parkir | 35.000.000,00 | 00.000.000,00 | 115,74 | Terjadi peningkatan/Over target sebesar 15,74 % disebabkan: terjadinya peningkatan penggunaan parkir di MM, Fresh, Indomart, Alfamart, S-Smart dan Bank-Bank yang ada di wilayah Kab. Tanjab Barat. |
7. | Pajak Air Bawah Tanah | 81.900.000,00 | 00.000.000,00 | 25,97 | Realisasi Pajak Air Bawah Tanah berkurang sebesar 74,03 % disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar penagihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu NPA ( Nilai Perolehan Air ) yang diterbitkan Oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat. Serta menunggu perubahan Peraturan Mentri ESDM yang sampai saat ini belum diterbitkan. |
8. | Pajak Sarang Burung Walet | 295.000.000,00 | 00.000.000,00 | 26,60 | Realisasi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet berkurang sebesar 73,40% disebabkan oleh: 1. Berkurangnya populasi burung walet khususnya diwilayah Kec. Tungkal ilir, Xxxx xxxx, dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet berkurang. 2. Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi/tutup. 3. Banyak pemilik usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah |
9. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.524.390.500,00 | 1.330.895.000,00 | 87,31 | Terjadi Penurunan sebesar 12,69% disebabkan |
Pasir Tanah Liat | 135.000.000,00 1.300.000,00 | - - | - - | Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa Penambangan Tanah Urug, Penambangan Batuan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat Pengenaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Kontraktor, tidak dibenarkan lagi oleh Tim BPK RI perwakilan Provinsi Jambi | |
Kerikil | 170.300.000,00 | - | - | yang menyatakan, yang dikenakan Pajak adalah para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan. | |
Batu Split | 406.000.000,00 | 1.223.235.000,00 | 301,29 | ||
Tanah Urug | 703.000.000,00 | 000.000.000,00 | 15,31 | ||
Tanah Laterik | 108.790.500,00 | - | - | ||
10. | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 5.500.000.000,00 | 4.610.394.482,00 | 83,83 | Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan berkurang sebesar 16,17% disebabkan 1. Adanya data tidak valid |
Perdesaan | 2.500.000.000,00 | 3.730.739.242,00 | 149,23 | 2. Objek Pajak tidak ditemukan | |
Perkotaan | 3.000.000.000,00 | 000.000.000,00 | 29,32 | 3. SPPT Ganda 4. Kesadaran Masyarakat Masih Kurang dalam Pembayaran PBB-P2 | |
5. Pelayanan Mobil keliing ke Kecamatan Belum Maksimal | |||||
11. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 5.416.405.993,00 | 4.480.491.795,00 | 82,72 | Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mengalami Penurunan sebesar 17,28% di sebabkan 1. Tidak adanya proses pembayaran Pajak BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Permohonan Berkas BPHTB dari Masyarakat pada Tahun 2022 tidak Banyak Sehingga target tidak bisa terpenuhi. |
B. | RETRIBUSI DAERAH | 2.581.266.250,00 | 2.422.698.393,17 | 93,86 | |
12. | Retribusi Jasa Umum | 1.626.266.250,00 | 1.502.403.818,00 | 92,38 | |
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit | 896.266.250,00 | 000.000.000,00 | 97,35 | - | |
Umum Daerah | |||||
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 140.000.000,00 | 00.000.000,00 | 30,16 | OPD Dinas Lingkungan Hidup | |
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | 120.000.000,00 | 98,167.000,00 | 81,81 | OPD Dinas Perhubungan | |
Retribusi Pelayanan Pasar | 70.000.000,00 | 00.000.000,00 | 126,05 | OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi | |
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | - | - | - | OPD Dinas Perhubungan | |
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 400.000.000,00 | 000.000.000,00 | 100,33 | OPD Dinas Komimpo | |
13. | Retribusi Jasa Usaha | 755.000.000,00 | 000.000.000,00 | 109,68 | |
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 465.000.000,00 | 000.000.000,00 | 68,52 | - | |
- Retribusi Penyewaan Tanah | 205.000.000,00 | 000.000.000,00 | 75,28 | - | |
- Retribusi Penyewaan Bangunan | 85.000.000,00 | 00.000.000,00 | 60,42 | - | |
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 25.000.000,00 | 8.800.000,00 | 35.20 | - | |
- Retribusi Pemakaian Alat | 150.000.000,00 | 000.000.000,00 | 69,43 | OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
- Retribusi Terminal | 90.000.000,00 | 00.000.000,00 | 104,61 | OPD Dinas Perhubungan | |
- Retribusi Pelayanan Ke Pelabuhan | 180.000.000,00 | 000.000.000,00 | 224,65 | OPD Dinas Perhubungan | |
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 20.000.000,00 | 00.000.000,00 | 54,78 | OPD Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga | |
14. | Retribusi Perizinan Tertentu | 200.000.000,00 | 00.000.000,17 | 46,10 | |
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 200.000.000,00 | 00.000.000,17 | 46,10 | OPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
Retribusi Gangguan / HO | - | - | - | - | |
Retribusi Izin Trayek | - | - | - | - | |
Retribusi Izin Usaha Perikanan | - | - | - | - | |
Retribusi Perpanjangan IMTA | - | - | - | - | |
C. | HASIL PENGELOLA KEKAYAAN DAERAH YANG DI PISAHKAN | 11.226.000.000,00 | 00.000.000.000,40 | 104,25 | |
15. | Bank Jambi ( Deviden) | 9.796.000.000,00 | 10.528.936.340,30 | 107,48 | |
16. | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo | 1.430.000.000,00 | 1.174.702.057,10 | 82,15 | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
D. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,81 | 104,64 | |
17. | Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Di Pisahkan | 582.000.000,00 | 000.000.000,00 | 164,66 | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
18. | Penerimaan Jasa Giro | 500.000.000,00 | 5.928.591.441,71 | 1.185,72 | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
19. | Pendapatan Bunga Deposito | 8.000.000.000,00 | 4.877.506.870,45 | 60,97 | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
20. | Kerugian Barang Daerah | - | 39.933.000,00 | - | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
21. | Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | - | 63.535.239,11 | - | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
22. | Pendapatan Denda Pajak | 26.350.000,00 | 00.000.000,00 | 222,67 | OPD Badan Pendapatan Daerah |
23. | Pendapatan Denda Retribusi | - | - | - | |
24. | Pendapatan Dari Pengembalian | 7.001.000.000,00 | 2.133.458.994,09 | 30,47 | OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah |
25. | Pendapatan BLUD | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,45 | 114.36 | OPD Dinas Kesehatan |
26. | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 92,49 | |
28. | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 765.674.600,00 | - | - | |
29. | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah | - | 58.672.782,00 | - |
Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan dan Penurunan Terhadap Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2022
No. | Jenis Penerimaan | 2022 | Alasan | ||
Target | Realisasi | % | |||
I. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.250.224.459.160,00 | 1.534.250.856.898,00 | 122,72 | |
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT | 1.174.968.061.000,00 | 1.456.287.075.908,00 | 123,94 | ||
Xxxx Xxximbangan | 1.067.821.796.000,00 | 1.349.140.810.908,00 | 126,35 | ||
1. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak a. Perkebunan b. Perhutanan c. Migas d. Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Daerah e. BP PBB f. Non Migas g. Sektor lainnya h. PPh 21 i. PPh 25 & 29 Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) c. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Dana Reboisasi (DR) d. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (LandRent) e. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara (Royalty) f. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan g. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi h. Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi i. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) a. DAK Fisik b. DAK Non Fisik | 389.463.748.000,00 | 694.109.637.762,00 | 178,22 | Terdapatnya surplus Penerimaan dari Xxxx Xxxx Xxxxx (DBH) Pajak dikarenakan dari |
112.471.791.000,00 7.788.357.000,00 5.240.233.000,00 | 163.397.233.015,00 11.232.251.518,00 8.506.072.485,00 | 145,28 144,22 162,32 | penyelesaian Kurang Bayar Tahun 2021 secara keseluruhan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/07/ Tahun 2022 tentang perubahan Rincian Dana Bagi hasil Tahun 2022. | ||
00.000.000.000,00 | 000.000.000.000,00 | 147,41 | |||
3.820.583.000,00 | 4.624.250.166,00 | 121,04 | |||
3.001.940.000,00 | 4.442.587.199,00 | 147,99 | |||
1.403.000,00 | 8.185.764,00 | 583,45 | |||
99.893.000,00 | 000.000.000,00 | 160,87 | |||
5.944.985.000,00 | 6.717.442.939,00 | 112,99 | |||
254.032.000,00 | 000.000.000,00 | 181,62 | |||
276.991.957.000,00 | 530.712.404.747,00 | 191,60 | Terdapatnya surplus Penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak Bumi dan Gas | ||
Bumi dikarenakan penyelesaian Kurang Bayar Tahun 2021 Sebagaimana Tercantum | |||||
- | - | - | dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 218/07/ Tahun 2022 tentang perubahan Rincian Dana Bagi hasil Tahun 2022. | ||
8.882.891.000,00 | 1.332.433.650,00 | 15,00 | |||
- | - | - | |||
19.103.000,00 | 00.000.000,00 | 100,00 | |||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 100,00 | |||
1.958.311.000,00 | 1.958.311.000,00 | 100,00 | |||
105.800.113.000,00 | 181.719.175.919,00 | 171,76 | |||
148.570.923.000,00 | 333.977.493.178,00 | 224,79 | |||
54.728.000,00 | - | - | |||
479.788.318.000,00 | 477.468.384.732,00 | 99,52 | Pelaksanaan Transfer telah sesuai dengan Perpres 98 Tahun 2022 | ||
198.569.730.000,00 | 177.562.788.414,00 | 89.42 | |||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 96,27 | Evaluasi dan pelaporan DAK Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjab Barat. | ||
128.560.868.000,00 | 110.168.068.470,00 | 85,69 | Evaluasi dan pelaporan DAK Non Fisik terdapat di BKAD Kab. Tanjab Barat. |
No. | Jenis Penerimaan | 2022 | Alasan | ||
Target | Realisasi | % | |||
2. 3. | Xxxx Insentif Dearah (DID) Xxxx Xxxx | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 | 100,00 100,00 | |
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAHAN DAERAH | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 103,60 | ||
1. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan e. Bagi Hasil dari Pajak Rokok Bantuan Keuangan dari Provinsi a. Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi untuk Desa dan Kelurahan b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Kabupaten/Kota | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 104,38 | Terdapat Surplus Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dikarenakan |
00.000.000.000,00 0.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 | 94,37 129,07 | Penyelesaian Kurang Salur Dana Bagi hasil Pajak Pokok sesuai SK Gubernur No.487/KEPGUB/BPKPD/2022 dan Pembayaran kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2021 sesuai SK Gubernur | ||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 97,19 | No.275/KEPGUB/BPKPD/2022 | ||
189.050.235,00 | 000.000.000,00 | 62,13 | |||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 109,35 | |||
2. | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 100,00 | ||
00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 100,00 | |||
- | - | - |
Analisis Penyebab Terjadinya Kenaikan/Penurunan Target Terhadap Penerimaan Pendapatan Lain-lain Yang Sah Tahun 2022
No. | Jenis Penerimaan | 2022 | Alasan | ||
Target | Realisasi | % | |||
I. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 942.142.858,00 | 000.000.000,00 | 20,84 | |
1. | Pendapatan Hibah dari Dana Bos | - | - | - | - Baru Kerja Sama pada Bulan Januari 2022 - Belum ada Gambaran Penerimaan dari BPJS - Ada beberapa Klaim yang tidak di terima BPJS dikarenakan Persyaratan yang tidak Lengkap - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) / Dokter Spesialis |
a. BOS SD | - | - | - | ||
b. BOS SMP | - | - | - | ||
c. BOS Afirmasi d. XXX Xxxxxxx | - - | - - | - - | ||
2. | Pendapatan atas Pengembalian Hibah | - | - | - | |
3. | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 942.142.858,00 | 196.307.214,00 | 20,84 |
❖ Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan, dari tabel Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2022 diatas dapat kita lihat bahwa Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Rp.1.540.995.449.264,39,Tahun 2022 Rp. 1.665.016.502.341,07.
Jumlah tersebut merupakan Akumulasi dari jumlah penerimaan pendapatan asli daerah ditambah Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah
Perkembangan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2021-2022 cukup Signifikan, Realisasi PAD Tahun 2021 Sebesar Rp. 121.905.955.657,39, Target Penerimaan Daerah pada Renstra/RPJMD Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.247.761.849.420,00 dan Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Sebesar 9,77% Sedangkan Untuk Tahun 2022 Realisasi Penerimaan Asli Daerah Sebesar Rp. 130.480.014.294,38 dan Target Pendapatan Daerah pada Renstra/RPJMD Rp. 1,150,000,000,000,00 dari Target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% terjadi Peningkatan sebesar 1,58% dari Tahun Sebelumnya.
2. Pendapatan Transfer
Penerimaan Pendapatan Transfer Juga Mengalami Peningkatan dari Tahun 2021, Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021 Sebesar Rp. 1.375.003.659.861,00 dari Target Rp. 1.183.204.537.563,00 atau 116,33%
sedangkan Realisasi Tahun 2022 sebesar 1.534.305.841.135,00 dari Target Rp. 1.250.224.459.160,00 atau 122,72%.
Pendapatan Transfer Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintahan Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 yang Bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP terealisasi sebesar Rp. 196.307.214,00 dari target Rp. 942.142.858,00 atau 20,84%.
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun | Realisasi | Jumlah | Kinerja (%) | |
Pajak Daerah | Lain-lain PAD yang sah | |||
2021 2022 | 31.752.296.480,00 33.014.821.695,00 | 407.976,00 00.000.000,00 | 00.000.000.000,00 00.000.000.000,00 | 2,99 4,16 |
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2021 - 2022 juga mengalami Peningkatan. Tahun 2021 tercapai sebesar 2,99%, sedangkan untuk Tahun 2022 Sebesar 4,16%
5. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kontribusi Penerimaan PAD yang dikelola Bapenda terhadap PAD Tahun 2021-2022.
Tahun | Realisasi Penerimaan Daerah | Realisasi PAD | Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah | Realisasi PAD yang dikelola Dipenda | Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan Daerah | Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD |
(Rp) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | |
2021 | 1.540.995.449.264,39 | 121.905.955.657,39 | 7,91 | 00.000.000.000,00 | 2,06 | 26,79 |
2022 | 1.665.016.502.341,07 | 130.480.014.294,38 | 7,84 | 00.000.000.000,00 | 1,99 | 25,35 |
Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2022 berkisar di atas 7%, sedangkan Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021-2022 hanya berkisar antara 1% - 2%, untuk tahun 2022 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 7,84%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 1,99% dan Kontribusi PAD yang dikelola Bapenda terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 25,35%.
3. Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Rpjmd Menurut Urusan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
Capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2021 sampai dengan 2026, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran PAD | Realisasi Kinerja Sasaran PAD | Capaian Kinerja Sasaran PAD | |||||||||||||||
Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | Meningkatnya | Persentase | ||||||||||||||||||
Penerimaan | Pendapatan Asli | |||||||||||||||||||
Pendapatan Asli | Daerah Terhadap | 7,98% | 8,06% | 8,12% | 8,16% | 8,18% | 8,18% | 9,77 | 11,35 | - | - | - | - | 122,43 | 140,82 | - | - | - | - | |
Daerah terhadap | Pendapatan | |||||||||||||||||||
Pendapatan | Daerah | |||||||||||||||||||
Daerah | ||||||||||||||||||||
- Persentase capaian penerimaan PBB dan BPHTB | ||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60,40 | 83,28 | - | - | - | - | 60,40 | 83,28 | - | - | - | - | |||
- Persentase capaian penerimaan pajak lainnya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101,59 | 117,98 | - | - | - | - | 101,59 | 117,98 | - | - | - | - | ||
- Jumlah pelaporan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
- Jumlah | ||||||||||||||||||||
Sosialisasi dan penyuluhan yang | 3 Kali | 8 Kali | 10 Kali | 10 Kali | 6 Kali | 10 Kali | 3 Kali | 8 Kali | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
dilaksanakan | ||||||||||||||||||||
- Jumlah Analisa dan Pengembangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
Pajak Daerah |
No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja Sasaran PAD | Realisasi Kinerja Sasaran PAD | Capaian Kinerja Sasaran PAD | |||||||||||||||
Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | Tahun I 2021 | Tahun II 2022 | Tahun III 2023 | Tahun IV 2024 | Tahun V 2025 | Tahun VI 2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- Jumlah aplikasi yang dikelola | 5 Aplikasi | 4 Aplikasi | 4 Aplikasi | 4 Aplikasi | 4 Aplikasi | 4 Aplikasi | 5 Aplikasi | 4 Aplikasi | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
2 | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 78,24% | 79,00% | 80,00% | 81,00% | 82,00% | 83,00% | 78,88% | 83,73% | - | - | - | - | 100,82 | 105,99 | - | - | - | - | |
Nilai AKIP | 68,99% | 69,00% | 69,25% | 68,50% | 68,75% | 70,00% | 60,85% | 76,13% | - | - | - | - | 88,20 | 110,33 | - | - | - | - | ||
- Persentase pemenuhan komponen IKM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | ||
- Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti n | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | ||
- Persentase pemenuhan komponen SAKIP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - |
Evaluasi terhadap Capaian RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026
Insikator Kinerja | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Akhir | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |||||||
Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | ||
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 7,98% | 9,77% | 8,06% | 11,35% | 8,12% | 8,16% | 8,18% | 8,18% | 8,18% | BAPENDA | |||||
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah | 6,95% | 7,91% | 7,00% | 7.84% | 7,07% | 7,27% | 7,68% | 8,42% | 8,42% | BAPENDA | |||||
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah | BAPENDA | ||||||||||||||
a. Pajak Daerah | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | BAPENDA | |||||
b. Retribusi Daerah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BAPENDA |
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kab.Tanjab Barat Bab III |hal 32
Sebagaimana tabel diatas dapat kami jabarkan bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja pada Tahun 2022 dari target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% , Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah dari Target 7,00% terealisasi 7,84%, dengan 11 Jenis Pajak Daerah dan 3 Jenis Retribusi Daerah.
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
⮚ Sumber Daya Aparatur
1. Kondisi Umum Pegawai
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 126 Orang, terdiri dari PNS/CPNS sebanyak 47 Orang dan Tenaga Kontrak/Honorer sebanyak 79 Orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada sebagai berikut :
No | Pegawai | Jumlah (orang) | % |
1. | Pegawai Negeri Sipil/CPNS | 47 | 37,00 |
2. | TKS/TKK | 79 | 63,00 |
Jumlah | 126 | 100,00 |
Dari jumlah pegawai tersebut diatas, dapat di klarifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel b di bawah ini:
Tabel a – Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Gol | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
II | 6 | - | - | - | 6 | 5,00 |
III | 37 | - | - | - | 37 | 29,00 |
IV | 4 | - | - | - | 4 | 3,00 |
Tenaga Kontrak | - | - | - | 79 | 79 | 63,00 |
Total | 47 | - | - | 79 | 126 | 100,00 |
Tabel b – Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
Laki-laki | 24 | - | - | 38 | 62 | 49,00 |
Perempuan | 23 | - | - | 41 | 64 | 51,00 |
Total | 47 | - | - | 79 | 126 | 100,00 |
Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:
1) Sekretariat : 42 Orang
2) Bidang PBB-P2 dan BPHTB : 29 Orang
3) Bidang Pajak Daerah : 23 Orang
4) Bidang Pengendalian dan Pelaporan : 16 Orang
5) Bidang Pengembangan dan Pendapatan Daerah : 16 Orang
Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya:
1) Eselon II B (Kepala Badan) : 1 Orang
2) Xxxxxx XXX A (Sekretaris) : 1 Orang
3) Eselon III B (Kepala Bidang) : 3 Orang
4) Eselon IV (Kasubbag/Kasubbid/JFT) : 15 Orang
5) Pelaksana : 106 Orang
Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d)
Tabel c – Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Pendidikan | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
Strata-2 (S2) | 2 | - | - | - | 2 | 1,60 |
Strata-1 (S1) | 29 | - | - | 38 | 67 | 53,20 |
Sarjana Muda/D3 | 4 | - | - | 1 | 5 | 4,00 |
SLTA/SMK | 12 | - | - | 39 | 51 | 40,50 |
SD | - | - | - | 1 | 1 | 0,80 |
Total | 47 | - | - | 79 | 126 | 100,00 |
Tabel d – Jumlah Pegawai berdasarkan Strata Pendidikan
Strata Pendidikan | PNS | CPNS | Kontrak Pemda | Kontrak Dinas | Jumlah | % |
Magister | ||||||
1. Magister Ekonomi | 1 | - | - | - | 1 | 0,77 |
2. Magister Sosial Politik | 1 | - | - | - | 1 | 0,77 |
Sarjana | ||||||
1. Ilmu Sains/Biologi | - | - | - | 1 | 1 | 0,77 |
2. Ilmu Sosial | 1 | - | - | 4 | 5 | 3,85 |
3. Ilmu Hukum | 3 | - | - | 6 | 9 | 6,92 |
4. Ilmu Ekonomi | 16 | - | - | 17 | 33 | 25,38 |
5. Ilmu Pendidikan | - | - | - | 4 | 4 | 3,08 |
6. Ilmu Administrasi Manajemen Publik | 3 | - | - | - | 3 | 2,38 |
7. Ilmu Administrasi Negara | 1 | - | - | - | 1 | 0,77 |
8. Ilmu Administrasi Perpajakan | 2 | - | - | - | 2 | 1,54 |
9. Pertanian | 1 | - | - | - | 1 | 0,77 |
10. Peternakan | - | - | - | - | - | - |
11. Komputer/Informatika | 1 | - | - | 2 | 3 | 2,31 |
12. Ilmu Komunikasi | 1 | - | - | 2 | 3 | 2,31 |
13. Kesehatan | - | - | - | 2 | 2 | 1,54 |
Sarjana Muda | ||||||
1. Manajemen Informatika | 1 | - | - | 1 | 2 | 1,54 |
2. Ekonomi | 3 | - | - | - | 3 | 2,31 |
Menengah Kejuruan | 7 | - | - | 7 | 14 | 10,77 |
Menengah Atas | 5 | - | - | 32 | 37 | 29,37 |
Sekolah Dasar | - | - | - | 1 | 1 | 0,77 |
Total | 47 | - | 79 | 126 | 100 |
Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepegawaian adalah :
1) Membuat daftar nominatif, bazzeting dan daftar urutan kepangkatan pegawai (DUK), LP2P, membuat usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan pensiun, buku induk pegawai.
2) Pengembangan pegawai.
3) Mengelola daftar hadir.
4) Pembinaan pegawai.
5) Koordinasi pembuatan DP3.
6) Kesejahteraan pegawai.
7) Penilaian Angka Kredit jabatan fungsional.
Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana tabel e berikut ini:
Tabel e – Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan
Jabatan/Staf | Jumlah | % |
Spama/Diklat PIM III | 2 | 20 |
Adun/Adumla/Diklat | 8 | 80 |
Total | 10 | 100 |
⮚ Xxxxxx Xxxxxxxxx
Pada saat ini Kantor Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan Rekapitulasi Barang ke Neraca per
31 Desember 2022 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :
Neraca Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Per 31 Desember 2022
Uraian | 2022 |
ASET | 00.000.000.000,50 |
ASET LANCAR | 2.160.851.109,50 |
Piutang Pendapatan | 8.377.272.958,50 |
Piutang Pajak Daerah | 8.377.272.958,50 |
Penyisihan Piutang | (6.575.319.919,00) |
Penyisihan Piutang Pendapatan | (6.575.319.919,00) |
Beban dibayar di muka | 11.750.000,00 |
Beban Jasa dibayar di muka | 11.750.000,00 |
Persediaan | 347.148.070,00 |
Persediaan Bahan Pakai Habis | 117.985.250,00 |
Persediaan Barang Lainnya | 229.162.820,00 |
ASET TETAP | 00.000.000.000,00 |
Peralatan dan Mesin | 00.000.000.000,47 |
Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.549.796.500,00 |
Alat Ukur | 89.100.000,00 |
Alat Kantor | 2.475.056.472,47 |
Alat Rumah Tangga | 1.863.273.873,00 |
Komputer | 3.626.144.306,00 |
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 163.874.500,00 |
Alat Studio | 541.239.000,00 |
Alat Komunikasi | 3.490.000,00 |
Peralatan Pemancar | 295.515.000,00 |
Gedung dan Bangunan | 00.000.000.000,53 |
Bangunan Gedung Tempat Kerja | 00.000.000.000,53 |
Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 716.674.500,00 |
Uraian | 2022 |
Jalan, Irigasi dan Jaringan | 64.760.000,00 |
Bangunan Air (Irigasi) | 64.760.000,00 |
Kontruksi dalam pengerjaan | 8.943.000,00 |
Kontruksi dalam pengerjaan | 8.943.000,00 |
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (00.000.000.000,00) |
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (00.000.000.000,00) |
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (2.717.670.265,00) |
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan | (21.586.662,00) |
ASET LAINNYA | 26.455.000,00 |
Aset Tidak Berwujud | 26.455.000,00 |
Aset Tak Berwujud lainnya | 837.300.000,00 |
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (810.845.000,00) |
Aset lain-lain | 56.525.000,00 |
Akumulasi Penyusutan aset lain-lain | (56.525.000,00) |
JUMLAH ASET | 00.000.000.000,50 |
KEWAJIBAN | 72.562.818,00 |
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 72.562.818,00 |
Pendapatan Diterima Dimuka | 72.562.818,00 |
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya | 72.562.818,00 |
JUMLAH KEWAJIBAN | 72.562.818,00 |
EKUITAS | 00.000.000.000,50 |
EKUITAS | 00.000.000.000,50 |
Ekuitas | 00.000.000.000,50 |
JUMLAH EKUITAS | 00.000.000.000,50 |
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 00.000.000.000,50 |
⮚ Pendanaan
Jumlah belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sebesar Rp. 00.000.000.000 terealisasi Rp. 00.000.000.000 atau 92.72% yang terdiri dari :
1. Belanja Operasional dari anggaran Rp. 00.000.000.000 terealisasi Rp. 00.000.000.000 atau 92.25% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 893.514.468 atau 7,75%.
2. Belanja Modal dari anggaran Rp. 850.281.472 terealisasi Rp. 843.000.000 atau 99.14% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.281.472 atau 0,86%
5. Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pencapaian target pada pernyataan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dengan jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2022
No | Program | Anggaran | Realisasi | ||
Jumlah | Proporsi (%) | Keuangan | |||
Jumlah | % | ||||
PROGRAM PENDUKUNG | |||||
1. | Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 00.000.000.000 | 82,28 | 0.000.000.000 | 92,47 |
PROGRAM UTAMA | |||||
2. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.193.783.610 | 17,72 | 2.059.656.291 | 93,89 |
JUMLAH 2022 | 12.377.200.665 | 100 | 11.476.404.725 | 92,72 |
Dari tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 1 Program Pendukung dan 1 Program Utama. Program Pendukung dengan penyerapan anggaran 92,47% sebagai efisiensi anggaran Program Utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah setelah APBDP Tahun 2022 Penyerapan Anggaran sebesar 92,72% .
Dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan Indikator dan Target Kinerja Kepala Bidang yang dijadikan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang terhadap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PK) Eselon III antara lain:
1. Bidang Pajak Daerah
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:
- Persentase Capaian Penerimaan Pajak Lainnya dengan Target 100% Bidang Pajak Daerah mengelola 9 Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir. Realisasi jumlah penerimaan 9 Pajak Daerah yang dikelola oleh Bidang Pajak Daerah Tahun 2022
sebesar Rp. 00.000.000.000 Dari Target sebesar Rp. 00.000.000.000 (117,98%) .Pajak Daerah yang Realisasinya tidak mencapai 100% antara lain :
• Pajak Hiburan, ini disebabkan Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkurang dan objek-objek penyelenggaraan Hiburan yang dilaksanakan oleh pengusaha hiburan mengalami penurunan omzet, ini diakibatkan ketidakseimbangan biaya operasional dengan biaya yang di dapat dari penyelenggaraan hiburan dimaksud.
• Pajak Reklame disebabkan Masih adanya toko yang belum melakukan aktifitas pasca pandemic Covid 19, Belum Normalnya Perekonomian Masyarakat Terutama para Pedagang Manisan dan Pemantauan terhadap perpanjangan izin perdagangan tempat usaha tidak terpantau mengingat perpanjangan Izin melalui aplikasi OSS ,mengingat yang sebelumnya ketika suatu usaha yang akan melakukan perpanjangan izin, perpanjangan Reklame para pelaku usaha melakukan pembayaran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ).
• Pajak Air Bawah Tanah, ini disebabkan oleh banyaknya pelanggan ABT yang beralih menggunakan PDAM ( sehingga Pelanggan Sumur Bor banyak yang beralih) Dasar penagihan untuk perusahaan Gas dan Minyak menunggu NPA ( Nilai Perolehan Air ) yang diterbitkan Oleh Gubernur dan ditindak lanjuti dengan Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat. Serta menunggu perubahan Peraturan Mentri ESDM yang sampai saat ini belum diterbitkan.
• Pajak Sarang Burung Walet, ini disebabkan berkurangnya populasi burung walet khususnya di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, Xxxx Xxxx dan Betara sehingga dampak hasil Sarang Burung Walet Berkurang, Penangkaran Sarang Burung Walet banyak berubah fungsi/tutup dan Banyak Pemilik Usaha Sarang Burung Walet berada di luar Daerah.
• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ini disebabkan Pengambilan dan Penambangan Sumber Daya Alam berupa Penambangan Tanah
Urug, Penambangan Batuan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat Pengenaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh Kontraktor, tidak dibenarkan lagi oleh Tim BPK RI perwakilan Provinsi Jambi yang menyatakan, yang dikenakan Pajak adalah para penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:
No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
1. | Program | ▪Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persentase | ||||
Pengelolaan | Pendapatan Asli | ||||||
Pendapatan Daerah | Daerah Terhadap | 8.06% | 11,35% | 140,82% | |||
Pendapatan | |||||||
Kegiatan | Jumlah | ||||||
Pengelolaan Pendapatan | Penerimaan Pendapatan Asli | 00.000.000.000 | 000.000.000.000,38 | 135,73% | |||
Daerah | Daerah | ||||||
Persentase | |||||||
realisasi penerimaan 9 | Rp. 00.000.000.000 | 00.000.000.000 | 117,98% | ||||
pajak daerah | |||||||
Jumlah Laporan | |||||||
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib | 11 Laporan | 11 Laporan | 100,00% | |||
Pajak Daerah | |||||||
Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00% | |||
Jumlah Data | |||||||
Penelitian dan | Pelaporan Pajak | ||||||
Verifikasi Data Pelaporan Pajak | Daerah yang telah dilakukan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100,00% | |||
Daerah | Penelitian dan | ||||||
Verifikasi | |||||||
Jumlah Dokumen | |||||||
Penagihan Pajak daerah | Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00% | |||
Daerah |
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100,00% |
2. Bidang PBB-P2 dan BPHTB
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Bidang PBB-P2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Persentase Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 100%. Jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2022 sebesar Rp. 9.090.886.277,00 dari Target sebesar Rp. 00.000.000.000,00.
Penyebab Tidak tercapainya Target Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB antara lain Karena PBB-P2 ada Data yang Tidak Valid, Objek Tidak ditemukan, SPPT Ganda, Kesadaran Masyarakat Masih Kurang dalam Pembayaran PBB-P2 dan Pelayanan Mobil keliing ke Kecamatan Belum Maksimal. Sedangkan untuk Pajak BPHTB Karena Tidak adanya proses pembayaran Pajak BPHTB dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kab. Tanjung Jabung Barat dan Permohonan Berkas BPHTB dari Masyarakat pada Tahun 2022 tidak Banyak Sehingga target tidak bisa terpenuhi.
Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang PBB –P2 dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
1. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | ▪Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan | 8.06% | 11,35% | 140,82 % | |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 00.000.000.000 | 000.000.000.000,38 | 135,73% | |||
Realisasi | |||||||
Penerimaan PBB- | 00.000.000.000 | 0.000.000.000 | 83,28% | ||||
P2 dan BPHTB |
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 11 Laporan | 11 Laporan | 100,00% | |||
Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00% | |||
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100,00% | |||
Penagihan Pajak daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00% | |||
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 100,00% | |||
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya | 2500 OP | 3991 OP | 159,64% | |||
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 40 Layanan | 100 Layanan | 250,00% | |||
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 25 Dokumen | 49 Dokumen | 196,00% |
3. Bidang Pengendalian dan Pelaporan
Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai koordinator di Bidang Pendapatan Daerah setiap awal bulan melakukan rekonsiliasi dengan
16 SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholder lainnya untuk mensinkronkan data penerimaan pada masing- masing pengelola pendapatan, sedangkan untuk pengendalian penerimaan pendapatan daerah, penerimaan dana transfer dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) namun sebagaimana salah satu tugas dan fungsi pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Subbidang Dana Transfer antara lain melakukan penyusunan rencana petunjuk dan pelaksana teknis, monitoring dan evaluasi penerimaan dana transfer,pengumpulan data penyaluran dana transfer yang merupakan penerimaan daerah dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan yaitu Jumlah Laporan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Target 16 Laporan dilaksanakan melalui Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator Kinerja pada Bidang pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:
No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
1. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | ▪Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan | 8.06% | 11,35% | 140,82% | |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 00.000.000.000 | 000.000.000.000,38 | 135,73% |
No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | |||
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 16 Laporan | 16 Laporan | 100% |
4. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, pengkajian dan pengembangan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah di bidang pengembangan pendapatan daerah. Dalam melakukan tugas bidang pengembangan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengelolaan sistem informasi yang berbasis teknologi dan pelayanan pajak daerah, pengkajian potensi pendapatan serta penyuluhan dan promosi pajak daerah dan perkembangan penerimaan daerah, perhitungan potensi pajak daerah, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah serta penyusunan draft regulasi PAD. Pada Tahun 2022 untuk layanan informasi pajak daerah yang muktahir dan akurat terealisasi 100% dengan tersedianya pengelolaan sistem informasi dan pelayanan pajak daerah dengan memakai 6 Aplikasi antara lain : SISMIOP, BPHTB, SIMPEDA, SIMPAREDA, E-PAYMENT dan Web Bapenda.
Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:
No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
1. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | ▪Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan | 8.06% | 11,35% | 140,82% | |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 00.000.000.000 | 000.000.000.000,38 | 135,73% | |||
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00% | |||
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00% | |||
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 3 Unit | 3 Unit | 100,00% | |||
Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 100,00% |
5. Sekretariat
Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung sasaran 2 pada Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Akip.
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:
- Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan target 90%
- Persentase Pemenuhan Komponen IKM dengan target 100%
- Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP dengan target 100%
Program kegiatan yang mendukung Sasaran dan Indikator pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target dan capaian sebagai berikut:
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
I. | Perogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | IKM Nilai SAKIP | 79,00% 69,00% | 83,73% 76,13% | 105,99% 110,33% | ||
Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | 100% | 98,76% | 98,76% | ||||
1. | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5 Dok | 5 Dok | 100% | ||
▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ▪ Jumlah Dokumen Perencanaa n | 4 Dok | 4 Dok | 100% | |||
▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ▪ Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja | 12 Lap | 12 Lap | 100% |
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
2. | Administrasi Keuangan Perangakat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 1 Dok | 92,73 | 92,73% | Jumlah ASN Bapenda Tahun 2022 sebanyak 47 Orang | |
▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 55 Orang | 47 Orang | 85,45% | |||
▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dok | 1 Dok | 100,00% | |||
3. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 Dok | 1 Dok | 100,00% | ||
▪ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% | |||
4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | ||
▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100% | |||
▪ Penyedia Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100,00% | |||
▪ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100,00% | |||
▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan | 12 Dok | 12 Dok | 100,00% | |||
▪ Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | |||
5. | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | ||
▪ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100,00% |
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 34 Unit | 34 Unit | 100,00% | |||
6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | ||
▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | |||
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedikan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | |||
▪ Penyediaam Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | |||
7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Laporan | 99,86 | 99,86% | ||
▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
No. | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya | 41 Unit | 41 Unit | 100% | 1 Unit Mesin Cetak NPWPD dalam keadaan Rusak Berat, Anggaran tersedia tidak mencukupi | ||
▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara | 174 Unit | 173 Unit | 99,43% | |||
▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 3 Unit | 3 Unit | 100% |
B. REALISASI ANGGARAN
Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan target Rp. 00.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000 atau 105,93%, sedangkan jumlah Belanja yang di anggarkan pada APBDP Bapenda Tahun 2022 sebesar Rp. 00.000.000.000 terealisasi Rp. 00.000.000.000 atau 92.72% dengan perincian sebagai berikut :
Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | PENDAPATAN - LRA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,93 |
4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,93 |
4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 105,83 |
4.1.1.06. | Pajak Hotel – LRA | 180.000.000,00 | 304.600.667,00 | 169,22 |
4.1.1.07. | Pajak Restoran – LRA | 3.787.000.000,00 | 4.711.011.323,00 | 124,40 |
4.1.1.08. | Pajak Hiburan – LRA | 5.000.000,00 | 3.844.550,00 | 76,89 |
4.1.1.09. | Pajak Reklame – LRA | 500.000.000,00 | 422.908.324,00 | 84,58 |
4.1.1.10. | Pajak Penerangan Jalan - LRA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,00 | 122,64 |
4.1.1.11. | Pajak Parkir – LRA | 35.000.000,00 | 40.509.600,00 | 115,74 |
4.1.1.12. | Pajak Air Tanah – LRA | 81.900.000,00 | 21.270.828,00 | 25,97 |
4.1.1.13. | Pajak Sarang Burung Walet – LRA | 295.000.000,00 | 78.461.000,00 | 26,60 |
Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.1.1.14. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA | 1.524.390.500,00 | 1.330.895.000,00 | 87,31 |
4.1.1.15. | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA | 5.500.000.000,00 | 4.610.394.482,00 | 83,83 |
4.1.1.16. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA | 5.416.405.993,00 | 4.480.491.795,00 | 82,72 |
4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah – LRA | 26.350.000,00 | 58.672.782,00 | 222,67 |
4.1.4.12 | Pendapatan Denda Pajak – LRA | 26.350.000,00 | 58.672.782,00 | 222,67 |
5. | BELANJA | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,93 | 92,72 |
5.1. | BELANJA OPERASI | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,93 | 92,25 |
5.1.1. | Belanja Pegawai | 7.222.964.935,00 | 6.531.951.768,93 | 90,43 |
5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 3.477.689.811,00 | 3.104.378.965,00 | 89,27 |
5.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.990.000.000,00 | 1.886.335.000,00 | 94,78 |
5.1.1.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 975.407.412,00 | 850.334.494,55 | 87,18 |
5.1.1.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 779.867.412,00 | 690.903.309,38 | 88,59 |
Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.1.2. | Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa | 4.303.954.558,00 | 4.101.452.956,00 | 95,29 |
5.1.2.01 | Belanja Barang | 1.343.851.708,00 | 1.193.158.891,00 | 88,79 |
5.1.2.02 | Belanja Jasa | 1.930.520.000,00 | 1.900.971.893,00 | 98,47 |
5.1.2.03. | Belanja Pemeliharaan | 393.588.000,00 | 382.803.300,00 | 97,20 |
5.1.2.04. | Belanja Perjalanan Dinas | 558.944.850,00 | 547.768.872,00 | 98,00 |
5.1.2.05. | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 77.050.000,00 | 76.750.000,00 | 99,61 |
5.2 | BELANJA MODAL | 850.281.472,00 | 843.000.000,00 | 99.14 |
5.2.2. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 850.281.472,00 | 843.000.000,00 | 99.14 |
5.2.2.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 450.000.000,00 | 449.900.000,00 | 99,98 |
5.2.2.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 212.381.472,00 | 206.210.000,00 | 97,09 |
5.2.2.10. | Belanja Modal Komputer | 187.900.000,00 | 186.890.000,00 | 99,46 |
5.Z | SURPLUS/ (DEFISIT) | 00.000.000.000,00 | 00.000.000.000,07 | 114,6 |
BAB IV PENUTUP
Untuk Penerimaan Daerah Tahun 2022 dari target Rp. 1.375.810.913.261,00 terealisasi sebesar Rp. 1.665.016.502.341,07 atau 121,02%, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target Rp. 124.644.311.243,00 terealisasi sebesar Rp. 130.480.014.294,38 atau 104,68%, sedangkan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 121.905.955.657,39 atau 101,21%,
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bapenda pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Dengan Indikator Kinerja Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2022 Dengan Target 8,06% terealisasi sebesar 11,35% dengan capaian 140,82%
Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar 105,93%, ini disebabkan :
Ada beberapa Jenis Pajak Daerah yang Realisasinya Melampaui Target antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, sedangkan Pajak Daerah yang belum tercapai Targetnya yang dikelola oleh Bapenda akan terus diupayakan dan akan dilaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara Optimal dengan cara :
a. Melakukan Pendataan Terhadap Subjek Dan Objek Pajak Daerah
b. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait
c. Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Penerimaan Daerah
d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Kegiatan Penyuluhan Pajak Pajak Daerah
e. Terus Berupaya Menggali Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPENDA Kab.Tanjab Barat Bab IV |hal 56