PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Xxxxxxx Xxxxxxx: 0 Xxxxx 0000 Xxxxxxx Mulai Penawaran: 15 Maret 2007

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS adalah Reksa Dana

berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya (“Undang-Undang Pasar Modal”).

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek Bersifat Utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan peraturan terkait lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara terus menerus sampai dengan 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama penawaran umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dikenakan Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) setiap transaksi dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN

PT. BNP Paribas Asset Management Citibank, N.A., Indonesia

Sequis Tower Lantai 00 Xxxxxxxx Xxxxx, 00xx xxxxx, XXXX Xxx 00 Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00,

Kaveling 71, SCBD Xxx 00X Xx. Xxxx. Xxxxxxxx Xxx. 00-00,

Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx 00000

Telephone : (000) 0000 0000 (hunting) Telephone : (000) 0000 0000

Fax : (000) 0000 0000 Fax : (000) 0000 0000

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI TELAH TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2022

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang- Undangan OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundangan- undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang Xx. 0 xxxxx 0000 xxxxxxx Xxxxxxxxx Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	9
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	18
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	19
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	23
BAB VII	PERPAJAKAN	25
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	33
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	40
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	49
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	60
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS	61
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	63
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	65
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BUKTI KEPEMILIKAN

Xxxxx Xxxx berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.

f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;

g. Efek derivatif; dan/atau

h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.6. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.7. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berisikan data dan informasi tentang nama Reksa Dana yang akan dialihkan dan nama Reksa Dana yang akan dibeli yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai

profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau

c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA

DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes”) yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Laporan Bulanan secara individual.

1.14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.15. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Xxxxxx Xxxxhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.16. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.17. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.18. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV Prospektus ini.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. REKSA DANA

Xxxxx Xxxx adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian atau penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Surat atau

Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian;

(ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen

Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada); dan

(iii) Diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan ketentuan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada).

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau

c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes”) yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

1.25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

1.26. FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Formulir Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diisi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.27.POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28.POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29.PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS‌

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS INFRASTRUKTUR PLUS beserta addendumnya, yaitu Akta No. 30 tanggal 20 Februari 2007 jo. Akta Pengubahan I No. 38 tanggal 21 Mei 2007 jo. Akta Pengubahan II No. 13 tanggal 6 Agustus 2007 jo Akta Pengubahan III No. 124 tanggal 29 November 2007, keempatnya dibuat di hadapan notaris Xxxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta, jo. Akta Pengubahan IV dan Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xx.00 tanggal 3 April 2008 yang dibuat di hadapan notaris Xxxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta jo Akta Pengubahan V dan Pernyataan Kembali No. 28 tanggal 28 September 2010 dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., M.Hum., semasa menjabat Notaris di Jakarta, Akta Pengubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Nomor 34 tanggal 28 Maret 2012 dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxx, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, Akta Pengubahan VII Kontrak Investasi Kolektif Nomor 9 tanggal 15 April 2014, Akta addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Nomor 48 tanggal 15 Juni 2017 dibuat di hadapan Xxxx Xxxx Xxxxxx X.X., X.Xx., Notaris di Jakarta, Akta addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Nomor

33 tanggal 2 Agustus 2019 dibuat di hadapan Xxxx Xxxx Xxxxxx X.X., X.Xx., Notaris di Jakarta, Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS No. 149 tanggal 28 Februari 2020 dibuat di hadapan Xxxx Xxxx Xxxxxx X.X., X.Xx., dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS No. 66 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Xxxx Xxxx Xxxxxx X.X., X.Xx., antara PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu PT. BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A. cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1051/BL/2007 tertanggal 8 Maret 2007.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

secara terus menerus sampai dengan jumlah 9.000.000.000 (sembilan miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah setiap Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, telah

ditempatkan dana awal sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT. BNP Paribas Asset Management (dahulu PT. BNP Paribas Investment Partners)	5.000.000	5.000.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS periode 31

Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx.

	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
	2021	2020	2019
Jumlah hasil investasi (%)	(3,06)	(6,77)	(1,06)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(6,15)	(9,74)	(4,21)
Beban Operasi (%)	3,13	3,13	2,96
Perputaran portofolio	1,35 : 1	1,24 : 1	0,75 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	329,30

	REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
	Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021	Periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021	Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021	Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2021
Jumlah hasil investasi (%)	(3,06)	(3,06)	(10,59)	0,95
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(6,15)	(6,15)	(13,43)	(2,27)
Beban Operasi (%)	3,13	3,13	9,18	14,63
Perputaran portofolio	1,35 : 1	1,35 : 1	3,21 : 1	4,00 : 1

Penghasilan kena pajak (%) - - - 46,82

2.5. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, Komisaris PT. BNP

Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Ia adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Xxxxxx. Pada saat ini Ia menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

XXXX-XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, Komisaris PT. BNP

Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Sarjana Ekonomi dan Filsafat dari Ecole Normale Supérieure (LSH) and Sorbonne University, kemudian memperoleh gelar Master Epistemologi dan Ekonomi Filsafat dari Ecole Normale Supérieure (LSH) and Sorbonne University dan meraih gelar Master di bidang Ekonomi Keuangan Internasional dari UPMF (Grenoble, Perancis).

Ia memulai karirnya di dunia keuangan sebagai Associate Analyst/Konsultan Eksternal di French National Science Foundation (CNRS) pada tahun 2001 dan melanjutkan karirnya di Societe Generale di Paris sebagai Senior Emerging Markets Analyst di tahun 2003. Kemudian Ia terjun ke dunia pasar modal di tahun 2007 sebagai Senior Vice President di Trust Company of the West (TCW) di Los Angeles. Di tahun 2011, Ia bergabung dengan Everest Capital di Miami/Singapore sebagai Managing Director, dan di tahun 2013 Ia bekerja di Institute of International Finance (IIF) Singapore sebagai CEO dari IIF Asia Pacific Ltd.

Ia bergabung dengan BNP Paribas Asset Management di London sejak 2016 dan kini menjabat sebagai Head of Emerging Markets (EM) Fixed Income. Ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management pada April 2022.

XXXXX XXXXXXXXXX, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

Ia lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Ia memulai karir di dunia perbankan sebagai Management Development Program Trainee di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

Ia kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. Ia kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

XXXXX XXXXXXX, Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management

Ia memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne, Australia di tahun 2000 dan memperoleh Postgraduate Certificate dalam bidang Business Administration dari The University of Wales & The University of Manchester, UK, Institute for Financial Management di tahun 2001. Sebelumnya Ia memperoleh gelar Xxxxxxx Xxxxxx dari Universitas Indonesia di tahun 1989.

Pada tahun 1991, Xx xxmulai kariernya di PT Bank Xxxxx Xxx sebagai Manager/Treasury Risk Management dan kemudian melanjutkan karirnya di bidang pasar modal dengan bekerja di PT Sigma Batara Securities sebagai Manager/Fixed Income Research di tahun 1995.

Di tahun 1996, Ia bergabung di PT Danareksa Investment Management sebagai Assistant Vice President/Fixed Income Portfolio Manager hingga tahun 2005. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Vice President – Head of Institutional Marketing di Januari 2005 sampai dengan September 2005 dengan fokus utama untuk mengembangkan bisnis dan pengelolaan akun nasabah institusi. Selanjutnya di tahun yang sama, Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, Ia ditunjuk sebagai Group Head of Risk Management PT Danareksa (Persero). Ia kemudian melanjutkan karirnya ke PT Mandiri Manajemen Investasi dengan menjabat sebagai Head of Fixed Income and Money Market pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 hingga tahun 2017, Ia menjabat sebagai Chief Investment Officer pada perusahaan tersebut.

Di tahun 2017 Ia mengembangkan karirnya ke industri asuransi dengan bergabung di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dengan menjabat sebagai Chief Investment Officer

/ Investment Group Head hingga tahun 2020.

Pada April 2020, Ia bergabung dengan PT BNP Paribas Asset Management sebagai Presiden Direktur.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-

87/PM/IP/WMI/1996 pada tanggal 2 Oktober 1996 yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-483/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Xxx Xxngelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

XXXXXXX XXXXXXX, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

Ia memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

Ia memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, Ia bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio Fixed Income. Kemudian di tahun 2003, Ia ditunjuk sebagai Head of Fixed Income Department.

Pada tahun 2004, Ia melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio Fixed Income pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai Head of Investment Team.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio Fixed Income, Ia menjabat sebagai Manajer Portofolio Fixed Income di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 0000, xxxxxx xxxxxxxxxxx Ia diangkat menjadi Head of Fixed Income Department dan kemudian Ia melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, Ia diangkat menjadi Head of Fixed Income PT. BNP Paribas Asset Management.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 119/PM/WMI/2002 tertanggal 12 November 2002 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputsan Dewan Komisioner OJK No. KEP-158/PM.211/PJ-WMI/2019 tertanggal 22 April 2019.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim

Pengelola Investasi & Riset

Ia memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

Ia memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian Ia bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst.

Ia mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019, Ia ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya

bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP- 07/BL/WMI/2009 tertanggal 19 Februari 2009 sebagaimana yang telah diperpanjang terakhir kali berdasarkan Surat Keputsan Dewan Komisioner OJK No. KEP-717/PM.211/PJ- WMI/2018 tertanggal 14 Desember 2018.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Xxx Xxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2- 0000.XX.00.00.XX’92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Xxxxxxx Xxxxxxxxx berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2- 2724.HT.01.04-TH’94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxx 0000, Xxxxxxxx No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 0 xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx Xx. 000 xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Xxxxx Xxxxxxxxxx, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C- 16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Xxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 0 xxxxxxx 00 Xxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Xx. 00 xxxxxxx 00 Xxxxxxxx 0000, Xxxxxxxx No.

2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU- 0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.00-0000000, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.00-0000000 tertanggal 5 Februari 2020.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.00-0000000 tanggal 16 Desember 2020.

Susunan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2022 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0004815 tanggal 14 April 2022. Sedangkan susunan anggota Direksi Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34

tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, S.H., X.Xx., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03- 0184658 tanggal 23 Maret 2021. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Xxxxx Xxxxxxx

- Direktur : Xxxx Xxxxxxx

- Direktur : Xxxxxxx Xxxxxxx

Komisaris:

- Komisaris : Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

- Komisaris : Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

- Komisaris Independen : Xxxxx Xxxxxxxxxx

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding, BNP

PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium dan Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BE Holding dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Xxxxxx hingga tahun 1989.

Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Sekuritas Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari otoritas Pasar Modal di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakusisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakusisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank,

N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated andTop Scored Custodian Banks in Domestic, Lead- ing and Cross-Border Non- Affiliated Market (CBNA)“ dari Global Custodian Survey tahun 2010 - 2014. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksa Dana Filantrofi, dan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas atau saham yang terkait dengan tema infrastruktur.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, dengan investasi pokok pada Efek Bersifat Ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek Bersifat Utang termasuk instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi berupaya untuk memaksimalkan penempatan pada efek bersifat ekuitas.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari BAPEPAM & LK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS:

1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya

pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

e. memiliki Efek derivatif:

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat; dan

2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat;

i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;

m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana berbentuk KIK;

n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;

o. terlibat dalam transaksi marjin;

p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada saat terjadinya pinjaman;

q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

t. membeli Efek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau

2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan xxxxx membeli kembali dan pembelian Efek dengan xxxxx menjual kembali.

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek

Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

4) Larangan bagi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Sesuai dengan kebijakan Xxxxxxx Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan dalam bentuk Unit Penyertaan baru.

Pembagian keuntungan baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian keuntungan dalam bentuk tunai dilakukan dengan transfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Biaya transfer bank atau pemindahbukuan yang timbul sehubungan dengan pembagian hasil investasi tersebut di atas (apabila ada) menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA

BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang

digunakan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);

2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;

3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;

4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;

5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;

6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

1. harga perdagangan sebelumnya;

2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau

3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang

menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2. kecenderungan harga Efek tersebut;

3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

5. perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan

7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama

120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut- turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN‌

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. Capital gain/Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. Capital Gain Saham di Bursa f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum PPh Final* PPh Final* PPh Final (20%) PPh Final (0,1%) PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1) Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jis. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 ayat (1) UU PPh

*Sesuai dengan Xxxaturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP Xx. 00 Xxxxx 0000”), xxxx xxxxxxxxxxx berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi akan

melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN‌

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai portofolio yang ditawarkan dengan dana investasi yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana investasi yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Diversifikasi dilakukan baik untuk jenis instrumen maupun jenis dan perusahaan. Hal ini dapat dimungkinkan dengan terkumpulnya dana investasi yang relatif besar dari sekumpulan pemodal dalam suatu wadah Reksa Dana.

c. Pengelolaan secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi yang terdiversifikasi sangat menyita waktu dan konsentrasi untuk secara terus menerus memonitor dan menganalisa informasi yang terus berubah serta membuat suatu keputusan investasi yang tepat (market timing).

Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Melalui Reksa Dana, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

e. Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pada dasarnya investasi dalam Efek membutuhkan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai untuk dapat mengambil keputusan investasi dalam melaksanakan pekerjaan administrasi atas investasi yang dilakukan. Dengan berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Pemegang Unit

Penyertaan dapat memperoleh keringanan atas beban pekerjaan analisa dan administrasi investasi tersebut.

Sedangkan Risiko investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja

perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan- perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melakukan

investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS untuk

menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

5. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS berdasarkan 000 (xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.

d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

f. Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, dan Laporan Bulanan yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK.

h. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya – biaya di atas.

i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

j. Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang

diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).

e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif; dan

f. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua per seratus), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.

b. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihitung untuk setiap transaksi.

c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 2,5% Maksimum 0,25%	per tahun dihitung dari NAB harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maksimum 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Maksimum 1,25%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (switching fee)	Maksimum 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali atau dialihkan. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan yang membeli REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan

mendapatkan bukti penyertaan berupa Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

b. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Hasil investasi tersebut dapat dikonversikan ke dalam bentuk Unit Penyertaan baru atau dibayar secara tunai yang ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir

dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan atau dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

f. Memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI‌

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan dapat dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau

b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS

INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas; dan

iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat

10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang disertai dengan:

a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan

b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS

INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat

2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS

INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional

dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS

INFRASTRUKTUR PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan

b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS;

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

11.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing- masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx 0 (xxxx) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitupendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. BNP Paribas Asset Management dan Citibank, N.A. Indonesia.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN‌

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN‌‌

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan dijual kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Manajer

Investasi akan menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib memastikan bahwa sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus telah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada), dapat disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada). Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS (jika ada) atau mengajukan langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, dan formulir lain yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) yang

diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan (Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan) serta melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen- dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada).

Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi dan ditandatangani serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang pertama kali dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah dan fotokopi bukti identitas diri.

Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika

ada).

Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal, Formulir Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, beserta

bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) untuk

kemudian mendapatkan persetujuan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) yang bersangkutan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika

ada) melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan- perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) akan

memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau

Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati- hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika

ada) melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada)

yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) wajib

memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian- pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara

berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara

berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada), Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.4. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung Biaya Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) untuk REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, yang dihitung dari nilai pembelian per transaksi.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu) Rupiah pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS ditetapkan

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar sampai dengan pukul

13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dianggap

telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara eletronik tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada Hari

Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagai berikut:

Citibank, N.A. Jakarta

Rekening :RD BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS Nomor :0-000000-000

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS pada setiap saat. Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS wajib

disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau Bank

Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan.Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, maka uang pemesanan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Di samping Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara individual.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA‌

PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS,

Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat satu Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Xxxxxxx Investasi.

14.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan

melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP

PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati- hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun melalui media elektronik, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, prospektus, dan formulir penjualan kembali REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS adalah

harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah

dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, diterima secara lengkap dan benar sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah

dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan

Formulir Penjualan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS,

diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir

Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan

oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dianggap

telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada Hari Bursa

berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS di Hari

Bursa sebelumnya ("Indikasi Maksimum Kolektif"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("Alokasi Maksimum Kolektif"). Dalam hal

diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("Metode Alokasi Berurutan").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut (“Metode Alokasi Proporsional”). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada) yang

didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu

Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR

PLUS (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Pernyertaan.

14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan serta menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan kewajiban memberitahukan sebelumnya secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

(a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diperdagangkan ditutup;

(b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dihentikan; atau

(c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf k Undang- undang Pasar Modal.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan).

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

(redemption fee) maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

14.9. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI

Bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS kepada

pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN‌‌

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang

dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx, serta memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

Pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui

media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan- perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS akan

memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dilakukan

melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka Formulir

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui

media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dan/atau

Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati- hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

15.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Pengalihan Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS,

prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS

sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA