RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2022

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	38
2.4. Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegitan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63
4.2. Program dan Kegiatan	64
BAB V PENUTUP	81

4.1. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah 65

Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

61

3.1. Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022 Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

45

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

41

2.4. Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Eksternal

40

2.3. Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Internal

2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber 33

Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Program dan Kegiatan

13

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580). Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan lingkup tugasnya anatara lain :

1) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

2) Penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral;

Dinas

3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang geologi dan dan air tanah;

4) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan mineral;

5) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan;

6) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang energi;

7) Pembinaan terhadap cabang dinas / unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya; dan

8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas

Rencana Kerja (RENJA) PD yang merupakan dokumen perencanaan OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1(satu) tahun dan mempunyai fungsi untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis lima tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA PD. Tahapan penyusunan RENJA telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang mana telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA).

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Xxxxxxxxx Xxxxx PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.

Dinas

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja PD

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dinas

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dinas

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dinas

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 – 2024;

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 580).

Dinas

27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau;

2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;

3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

Dinas

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah; Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah, berisi tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Dinas

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renja dan upaya strategis pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan Pandemi Covid-19 dan refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengelola anggaran belanja langsung setelah refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 00.000.000.000,39 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00.000.000.000,65 atau sebesar 98,18%, dan realisasi fisik sebesar 100,00%. Dengan adanya permasalahan Pandemi Covid-19 dan refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya, sehingga terdapat beberapa kinerja yang tidak sepenuhnya tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

3) Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas darat operasional

2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2) Dukungan Operasional ASN KESDM yang ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau

e. Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan

1) Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau

2) Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau

3) Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau

f. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

1) Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah

2) Identifikasi Cekungan Air Tanah

3) Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral

g. Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

1) Perhitungan Xxxx Xxxx Xxxxx (DBH) Pertambangan Umum

2) Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan

3) Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

4) Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)

5) Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat

6) Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral

7) Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri

h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

1) Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin

2) Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau

3) Penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) di Provinsi Kepulauan Riau

4) Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri

i. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

1) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Sekala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau

2) Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi

3) Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Riau

4) Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi.

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pelaksanaan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat dapat di lihat pada Tabel 2.1 terlampir:

Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Kepmen 050- 3708 Tahun 2020)

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021

Targe t Renja SKPD tahun 2020

Realisasi Renja SKPD Tahun 2020

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(10/9)

12

13=(8+10+12)

14=(13/7*100)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Jasa Tenaga Pengelola Keuangan yang Profesional

Bulan

12

12

0

0

0

0

12

100

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan yang Prima	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
				Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Perkantoran	Kebutuhan Penunjang Untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14					14	14	100
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Bulan	12					12	12	100
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	48					48	48	100
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12					12	12	100
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Bulan	12					12	12	100
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12					12	12	100
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	240					240	240	100
						Pengadaan Meubel	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	Bulan	12					12	12	100
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12					12	12	100
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dapat Beroperasi Dengan Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dapat Berfungsi Dengan Baik	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12					12	12	100
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12					12	12	100
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Petugas dan Penunjang Disiplin Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bulan	12	12	12	12	100	12	12	100
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Orang	440	190	95	95	100	95	285	64,77
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun

						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan			Dok	1	1	0	0	0	0	1	100
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	Jumlah Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	5	3	1	0	0	1	4	80
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Dok	4	2	1	0	0	1	3	75
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Dok	1					1	1	100
				Revisi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah Laporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	1	1	0	0	0	0	1	100
				Program Pengembangan Data/Informasi	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Informasi ESDM yang Update			Bulan	60	24	0	0	0	0	24	40
				Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Data Renja Program Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	5	3	1	1	100	1	5	100
				Rapat Koordinasi Teknis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Kepri	Data Usulan Program Kegiatan Kab/Kota se- Provinsi Kepri			Dok	4	0	0	0	0	0	0	100
				Dukungan Operasional ASN KESDM yang ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Usaha Pertambangan			IUP	112	42	28	17	60,71	28	87	77,68

				Festival Bahari Kepri 2017	Terlaksananya Festival Bahari Kepri 2017			Keg	1	1	0	0	0	0	1	100
				Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
					Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan		Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan	%	100	33,33	75	43,33	57,77	100	100	100,00
					Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	7	6	1	1	100,00	0	7	100,00
						Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan
						Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
				Pembina dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Perusahaan Pengusahaaan Air Tanah yang Taat Aturan			Perusahaan	30	10	8	3	37,5	0	13	43,33
				Penyusunan Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah di Prov. Kepri	Dokumen Kajian Akademis Nilai Perolehan Air Tanah	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah	Dok	3	1	0	0	0	1	2	66,66
				Penyusunan Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah	Dokumen Zona Konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah			Kab/Kota	8	2	0	0	0	0	2	25
				Identifikasi Cekungan Air Tanah	Dokumen Kajian Cekurangan Air Tanah	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen Penetapan Cekungan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Riau	Dok	3	1	1	1	100	1	3	100
				Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Dokumen Informasi Potensi Sumber Daya Mineral	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pengembangan Database Spasial Data Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dok	5	2	0	0	0	1	3	60

				Pembinaan Pemanfaatan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha Pemanfaatan Air Tanah yang Taat Aturan			%	100	20	0	0	0	0	95	95,00
				Inventarisasi Potensi Air Tanah Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen Potensi Air Tanah			Dok	4	1	0	0	0	0	1	25
				Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah		Pengelolaan Mineral dan Batubara
					Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai dengan Aturan		Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP
						Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase rekomendai Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan
				Penyusunan Kajian Potensi Sumber Daya Mineral	Data Potensi Sumber Daya Mineral	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kab/Kota	4	1	1	1	100	1	3	75
				Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara		Pengelolaan Mineral dan Batubara
					Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP		Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	95	90	85	88,33	103,92	95	95	100,00
					Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku		Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10

					Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah		Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50	1,35	1,5	1,25	83,33	1,50	1,50	100
				Monitoring Pelaksanaan Produksi dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peningkatan Pendapatan Daerah			Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0
				Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum	Persentase Kontribusi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Mineral			%	1,50	1,35	1,5	1,25	83,33	0	1,25	83,33
				Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku			%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10
				Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Persentase Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Sektor Pertambangan Mineral			%	95	90	85	88,33	103,92	0	88,33	92,97
				Pendataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)	Data Pertambangan Tanpa Izin			Kab/ Kota	7	3	7	1	14,28	0	4	57,14
				Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral	Blueprint pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sektor pertambangan mineral			Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0
				Pengelolaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat	Pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat yang Baik dan Benar			Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100
				Pengelolaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Pertambangan Mineral	Terlaksananya kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP, serta terlaksananya penilaian reklamasi dan pasca tambang IUP oleh Pemerintah Provinsi Kepri			IUP	8	0	8	8	100	0	8	100
				Penyusunan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kepri	Harga patokan mineral bukan logam dan batubara			Dokumen	1	0	1	1	100	0	1	100

				Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Penyusunan Dokumen Teknis Kegiatan Usaha Pertambangan oleh Pemegang IUP			Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0
				Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral	Peningkatan Pemahaman Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral			Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0
				Bimbingan Teknis Keselamatan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan	Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya K3 dan Perlindungan Lingkungan Pertambangan bagi Pelaku Kegiatan Usaha Pertambangan			Kab/ Kota	7	0	0	0	0	0	0	0
				Bimbingan Teknis Sistem Pembayaran E-PNBP	Pembayaran PNBP secara Online Melalui Aplikasi SIMPONI			Dokumen	7	0	0	0	0	0	0	0
				Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
					Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)		Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,001	0,0008	0,0009	0,00134	148,88	0,001	0,00134	134,00
						Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Cakupan pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi
				Dukungan Pengadaan dan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Kegiatan DAK PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau			Keg	5	2	0	0	0	0	2	40
				Inventarisasi Pemanfaatan Energi	Data Kebutuhan Pemanfaatan Energi Provinsi Kepulauan Riau			Kab/ Kota	7	7	0	0	0	0	7	100
						Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya data, peraturan dan kebijakan daerah terkait Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1	1	0	0	0	0	1	100
				Bimbingan Konservasi Energi	Jumlah Pengguna Energi yang Tersosialisasi			Orang	80	40	0	0	0	0	40	50

				Pengadaan dan Pemasangan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau (DAK)	Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau			Unit	10	10	0	0	0	0	10	100
				Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya yang terpasang	Unit	110	20	0	0	0	9	29	26,36
				Pengadaan dan Pembangunan Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Terbangunnya Energi Skala Kecil di Provinsi Kepri			Kab/ Kota	18	0	0	0	0	0	0	0
				Dukungan DAK Bidang Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan DAK Bidan Energi			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi	Meningkatnya Pemahaman tentang Konservasi Energi			Kab/ Kota	6	3	1	1	100	0	4	66,66
				Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau			Lap	3	2	1	1	100	3	3	100
				Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepri	Data Kebutuhan Energi di Provinsi Kepulauan Riau			Dok	2	1	0	0	0	0	1	50
				Peningkatan Efisiensi Pemakaian dan Pengolahan Energi	Audit Energi pada Gedung Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau			Jmlh Gedung	6	0	0	0	0	0	0	0
						Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	1					1	1	100
				Monitoring dan Inventarisasi Data Potensi Pembangkit Aneka Energi Baru	Database Potensi EBT			Kab/ Kota	3	0	0	0	0	0	0	0
				FS dan DED Potensi Energi Baru Terbarukan	Tersedianya FS dan DED Potensi EBT	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Tersedianya FS/DED Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur EBT di Provinsi	Dok	30	0	0	0	0	1	1	3,33

				Pemeliharaan Aset Energi Baru Terbarukan	Data Pemeliharaan Aset EBT			Dok	3	1	1	1	100	1	3	100
						Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpeliharanya Aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	2					2	2	100
				Pengawasan, Pembinaan, Inventarisasi dan Sinkronisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi	Data Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi			Kab/ Kota	7	7	7	7	100	0	7	100
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kepulauan Riau			Dokumen	1	0	1	0	0	1	1	100
				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
					Rasio Elektrifikasi		Rasio Elektrifikasi	%	93,50	92,59	92,50	93,72	101,32	94,50	94,50	101,07
					Rasio Desa Berlistrik		Rasio Desa Berlistrik	%	100	89,90	97,85	91,35	93,36	100	100	100,00
						Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase ketersediaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
				Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	Unit	135	60	20	4	20	4	68	50,37
				Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Rasio Desa Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Tahun	4	2	0	0	0	1	3	75
				Pembangunan Listrik Pedesaan Di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Energi Listrik di Desa yang Belum Belistrik di Provinsi Kepulauan Riau			Keg	3	1	0	0	0	0	1	25

				Penyediaan Pembangkit Listrik Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyediaan Ketenagalistrikan bagi Desa yang Belum Belistrik di Provinsi Kepulauan Riau			Keg	1	1	1	1	100	1	1	100
				Pengadaan Gardu Distribusi di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedianya Gardu Distribusi di Kabupaten/Kota			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin	Terlaksananya Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	Keg	3	1	1	1	100	1	3	100
				Penyediaan Pembangkit Listrik & Rumah Mesin Pembangkit	Tersedianya Pembangkit Listrik			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Bumi Perkemahan Kab. Bintan Kec. Teluk Bintan)	Tersedianya Jaringan Distribusi Tenaga Listrik			Keg	1	0	0	0	0	0	0	0
				Pemeliharaan PJU di Pulau Dompak	Terpeliharanya PJU di Pulau Dompak			Keg	3	0	0	0	0	0	0	0
				Penyediaan Pembangkit Listrik Generator Set (Genset) di Provinsi Kepulauan Riau	Tersedia Genset di Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Unit	4	1	1	1	100	1	3	75
				Pengadaan dan Pemasangan PJU di Provinsi Kepri	Tersedianya Penerangan Jalan Umum di Provinsi Kepri			Keg	4	2	1	1	100	1	4	100
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan Umum di Provinsi Kepulauan Riau	Unit	175					175	175	100
				Studi Kelayakan Pembangunan Interkoneksi Jaringan Listrik Kabel Laut untuk Kebutuhan Masyarakat Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya DED Kelayakan Pembangunan Interkoneksi Kabel Laut di Pulau-Pulau Kecil			Pulau	1	0	0	0	0	0	0	0

				Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
					Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	70,79	82	82,11	100,13	100	100	100,00
						Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan
						Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan
						Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
						Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
				Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Ketenagalistrikan	Dokumen PERDA Ketenagalistrikan			Izin	1	1	0	0	0	0	1	100
				Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan se-Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang sesuai dengan aturan			%	150	155	43	43	100	0	198	132

						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomend asi	1					1	1	100
						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomend asi	40					40	40	100
				Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang taat aturan			%	100
				Pengawasan Ketenagalistrikan se- Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang taat aturan			Pelaku Usaha	100
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara, dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	1					1	1	100
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Laporan	1					1	1	100
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan	1					1	1	100

Peningkatan Keselamatan Teknis dan Lingkungan Ketenagalistrikan di Provinsi Kepri

Jumlah pelaku usaha yang sudah memenuhi unsur keselamatan instalasi listrik

Dok

175

Penyusunan dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau

Tersedianya data Rasio Elektrifikasi dan Data Pemakaian Listrik per Kapita di Provinsi Kepulauan Riau

Pelaku Usaha

3

Fasilitasi dan Koordinasi Pengusahaan Ketenagalistrikan

Jumlah Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang terkoordinasi

Dok

150

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Dokumen RUKD

Izin

1

Dinas Energi dan Sumber Daya MIneral

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021
									Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pilihan
				Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
				Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan	%	100	33,33	75	43,33	57,77	100	100	100,00
					Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	7	6	1	1	100,00	0	7	100,00
				Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	95	90	85	88,33	103,92	95	95	100,00
					Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	95	90	85	40	47,06	0	40	42,10

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2021
									Target Renja SKPD tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,50	1,35	1,50	1,25	83,33	0	1,25	83,33
				Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,001	0,0008	0,0009	0,00134	148,88	0,001	0,00134	134,00
				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	%	93,50	92,59	92,50	93,72	101,32	94,50	94,50	101,07
					Rasio Desa Berlistrik (%)	%	100	89,90	97,85	91,35	93,36	100	100	100,00
				Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	70,79	82	82,11	100,13	100	100	100,00

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersebut pada table

2.1 diatas, dapat diketahui bahwa:

1. Dari 9 indikator jika dilihat pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat

4 indikator yang realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni:

- Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 43,33% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 75% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 57,77%.

- Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 40% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 95% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 42,10%.

- Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,25% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 1,50% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 83,33%.

- Rasio Desa Berlistrik realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 91,35% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 97,85% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 93,36%.

2. Terdapat 1 indikator yang realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni: Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 1 Kab/Kota dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 1 Kab/Kota sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 100%.

3. Dari 9 indikator jika dilihat pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat

4 indikator yang realisasi indikator kinerja yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yakni:

- Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 88,33% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 85% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 103,92%.

- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,00134% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 0,0009% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 148,88%.

- Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,00134% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 0,0009% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 148,88%.

- Rasio Elektrifikasi (%) realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 93,72% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 92,50% sehingga

diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 101,32%.

- Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 82,11% dengan target kinerja Renstra tahun 2020 yakni 82% sehingga diperoleh tingkat persentase capaian realisasi kinerja program sebesar 100,13%.

Dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi dengan baik. Keterbatasan anggaran dan dinamika perubahan kebijakan dan isu yang terjadi mengakibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan dan mengalami perubahan - perubahan. Dari tabel juga dapat kita lihat bahwa program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan, dikarenakan adanya beberapa kendala atau permasalahan pada tahun 2020 yaitu permasalahan Pandemi Covid-19 dan adanya refocusing/pengurangan pagu anggaran tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, adapun jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

NO	Indikator	Satuan	Realisasi			Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah sesuai Aturan	%	20	23	33,33	20	35	50	75	100	43,33	100
2	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	%	-	3	3	-	3	4	-	-	1	-
3	Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	70	100	90	70	75	80	85	95	88,33	95
4	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	70	85,71	90	70	75	80	85	95	40,00	-
5	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap Pendapatan Daerah	%	1,91	1.28	1,35	1,00	1,20	1,40	1,50	1,50	1,25	-

NO	Indikator	Satuan	Realisasi			Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
6	Rasio Elektrifikasi (%)	%	91,44	91,50	92,59	89,15	90,50	91,50	92,50	93,50	93,72	94,50
7	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik (%)	%	78,61	85,1	89,9	81,50	88,50	95,45	97,85	100	91,35	100
8	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	%	21,58	32,10	70,79	20	45	64	82	100	82,11	100
9	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,0006	0,0007	0,0007	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,001	0,00134	0,00134

Dari Tabel diatas dapat kita lihat keterangan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap Persentase Pelaku Usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan merupakan perbandingan Jumlah Pelaku Usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan dengan jumlah pelaku usaha pemanfaatan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau, evaluasi pelaku usaha yang memanfaatkan sesuai aturan jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin pemanfaatan air tanah dan telah diterbitkan rekomendasinya berjumlah 10 pelaku usaha. Namun, dengan adanya perubahan kewenangan dari pemerintah pusat di mana dalam aturan Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 di mana di Pasal 77 disebutkan, kewenangan Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi sudah tidak berlaku. Akan tetapi para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai aturan tetap menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena di mana di dalam Undang Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 sebagian Pengelolaan Air Tanah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga pada tahun 2020 indikator persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai aturan diukur berdasarkan pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas para pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang sesuai dengan aturan ada sebanyak 3 pelaku usaha yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun. Sampai dengan tahun 2020 jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin pemanfaatan air tanah dan telah diterbitkan rekomendasinya serta dilakukan pembinaan dan pengawasan atas para pelaku usaha yang

memanfaatkan air tanah yang sesuai dengan aturan berjumlah 13 pelaku usaha dengan pesentase 43,33%.

2. Evaluasi terhadap Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah dengan target 1 Kab/Kota dan terealisasi 1 Kab/Kota di tahun 2020. Dari target 7 Kab/Kota telah tercapai dengan rincian sebagai berikut: di tahun 2018 tercapai 3 Kab/Kota, di tahun 2019 tercapai 3 Kab/Kota dan di tahun 2020 tercapai 1 Kab/Kota.

3. Evaluasi persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai SOP dapat digambarkan dengan jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan izin usaha pertambangan. Adapun pada tahun 2020 ditarget 85% dan terealisasi capaian sebesar 88,33% sehingga capaian kinerja sebesar 103,92%.

4. Hasil evaluasi persentase Pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat digambarkan dengan jumlah pemegang IUP yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah pemegang IUP yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2020 dengan target sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 40,00% sehingga capaian kinerja sebesar 47,06%. Dikarenakan keterbatasan tersedianya anggaran merupakan faktor utama penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja, dimana pada Tahun Anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19, khususnya di Provinsi Kepulauan.

5. Evaluasi terhadap persentase Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dapat digambarkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam Provinsi Kepulauan Riau dibanding dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020, dari hasil evaluasi persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah dengan target 1,50% dapat terealisasi capaian sebesar 1,25%.

6. Evaluasi terhadap persentase Rasio Elektrifikasi tahun 2020 dapat digambarkan Jumlah Rumah Tangga yang memakai tenaga listrik (PLN maupun Non PLN) dibanding dengan Jumlah Total Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 92,50% sehingga dapat terealisasi capaian sebesar 93,72%.

7. Evaluasi terhadap Rasio desa/kelurahan berlistrik tahun 2020 dapat digambarkan Jumlah desa/kelurahan yang berlistrik dibagi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 97,85% sehingga dapat terealisasi capaian sebesar 91,35%.

8. Hasil evaluasi terhadap persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan dengan target sebesar 82,00% dapat terealisasi sebesar 82,11% sehingga capaian kinerja sebesar 100,13%.

9. Evaluasi terhadap persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed) dengan target sebesar 0,0009% dapat terealisasi sebesar 0,00134% sehingga capaian kinerja sebesar 148,89%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

1) Masih diperlukan peningkatan kinerja aparatur dan kualitas sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral dengan peningkatan saran dan prasarana penunjang, pengikutsertaan pendidikan dan pelatihan, penegakkan disiplin, pengefektifan perencanaan serta monitoring dan evaluasi;

2) Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya mineral dan energi yang cukup besar dan beragam tetapi belum dimanfaatkan secara optimal;

3) Data dan informasi geologi belum diterapkan secara optimal untuk pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah;

4) Kondisi geografis yang bersifat kepulauan menyulitkan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi pada masyarakat;

5) Penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat didaerah sulit air belum maksimal dilakukan;

6) Belum adanya penetapan cekungan air tanah di Provinsi Kepulauan Riau;

7) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral;

8) Belum semua pemegang IUP menerapkan pemberdayaan masyarakat;

9) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice);

10) Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di kabupaten/kota;

11) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian;

12) Masih Rendahnya Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik;

13) Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak;

14) Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas;

15) Kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Daerah masih rendah.

Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut baik internal maupun eksternal, harus dipandang sebagai suatu tantangan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan yang paling nyata dihadapi adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

1) Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan teknik pertambangan yang benar dan berwawasan lingkungan;

2) Kurangnya tenaga pengawas teknis di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan yang ada di provinsi terlebih di Kabupaten/Kota;

3) Masih dominannya pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkit Tenaga Listrik;

4) Masih banyak penduduk di daerah terpencil belum menikmati listrik, sehingga rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan relatif masih rendah.

5) Lokasi potensi sumber daya alam pada umumnya terletak di daerah- daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menjangkau lokasi tersebut;

6) Tumpang tindih sektor pertambangan dengan kepentingan sektor lain, kelautan, perhutanan, pertanian, pariwisata dan lain-lain;

7) Isu lingkungan yang semakinn deras digulirkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun non goverment organization.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan.

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan mempergunakan analisa SWOT, yaitu dengan menganalisa kondisi internal maupun eksternal Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan serta faktor yang menjadi peluang dan ancaman yang akan dan terus dihadapi oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan analisis eksternal mencakup faktor Peluang (Opportunity) dan Tantangan/Ancaman (Threaths) pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.3

Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Internal

No	Faktor Internal	S	W
1	Kelembagaan dan Kewenangan	✓
2	Jumlah SDM		✓
3	Kompetensi SDM	✓
4	Sarana dan Prasarana		✓
5	Reputasi PD	✓
6	Pengalaman Kerja	✓

Tabel 2.4

Faktor-Faktor Analisis Lingkungan Eksternal

No	Faktor Internal	O	T
1	Potensi Sumber Daya Alam	✓
2	Kerjasama / Kemitraan	✓
3	Kebijakan Nasional		✓
4	Perkembangan Teknologi		✓
5	Partisipasi Masyarakat	✓
6	Mekanisme Pasar		✓
7	Infrastruktur Energi		✓
8	Isu Lingkungan		✓
9	Kondisi Geografis		✓

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dalam 5 (lima) tahun (2016-2021) mendatang adalah sebagai berikut:

1) Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Riau cukup besar, namun pemanfaatanya masih belum optimal;

2) Rasio elektrifikasi dan efisiensi penggunaan listrik di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal, sementara potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan;

3) Terjadinya kerusakan lahan akibat kegaitan penambangan tanpa izin (PETI);

4) Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan masih terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain;

5) Belum optimalnya informasi hidrogeologi dan sumberdaya air tanah dalam rangka menunjang investasi dan konservasi air tanah, juga belum optimalnya pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air;

6) Belum optimalnya informasi geologi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya geologi dan pengembangan wilayah;

7) Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi dan lingkungan geologi;

8) Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.

Selain dari pada Isu yang berada pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, terdapat juga yang menjadi Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals / SDGs) yang harus menjadi perhatian daerah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1) Target/ Indikator Nasional terhadap Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik darui PLN dan bukan PLN menjadi Indikator daerah yang harus dilaksanakan, indikator ini belum sama sekali mendapatkan data. Untuk tahun 2020 direncanakan data yang menjadi target indikator ini dapat terealisasi, terkait sumber data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat berkoordinasi dengan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

2) Target/ Indikator Nasional terhadap Pengendalian dan Penegakan Hukum bagi penggunaan air tanah juga menjadi salah satu Indikator Daerah yang sudah tercapai;

3) Target/ Indikator Nasional terhadap Rasio Elektrifikasi juga menjadi salah satu Indikator Daerah yang saat ini terus dilaksanakan. Indikator Rasio Elektrifikasi ini dari target akhir pada Renstra diperoleh tingkat kemajuan sebesar 101,32%.

4) Target/ Indikator Nasional terhadap Konsumsi Listrik Perkapita yang menjadi salah satu Indikator Listrik Perkapita pada Daerah juga telah tercapai;

2.4. Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan ESDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra ESDM serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output ESDM tahun 2022. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Tabel 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 31) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAMA SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Pilihan					Urusan Pilihan
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				00.000.000.000	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran				00.000.000.000
	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	100.000.000
	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	4 Dokumen	597.207.240		Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	4 Dokumen	597.207.240
	Prov. Kepri	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 Bulan	66.895.000		Prov. Kepri	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 Bulan	66.895.000
	Prov. Kepri	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	95 Orang	200.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	95 Orang	200.000.000
	Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	00.000.000.000		Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	00.000.000.000
	Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	900.000.000		Prov. Kepri	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	900.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				504.742.000					504.742.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	104.742.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	104.742.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	300.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	300.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.544.600.005	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.544.600.005
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.889.714.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.889.714.765
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	12 Bulan	462.420.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	12 Bulan	462.420.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	4.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD yang tersusun	1 Dokumen	187.965.240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD yang tersusun	1 Dokumen	187.965.240
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				366.895.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				366.895.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86 Stel	66.895.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	86 Stel	66.895.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	95 Orang	200.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	95 Orang	200.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 Orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 Orang	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.320.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.320.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	12 Bulan	250.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	250.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	250.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Rapat	1.500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 Rapat	1.500.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.105.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				102.105.000
Pengadaan Meubel	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	12 Bulan	102.105.000	Pengadaan Meubel	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan Meubel kantor	12 Bulan	102.105.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.688.872.288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.688.872.288

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	40.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.648.872.288	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.648.872.288
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	150.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	150.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	400.000.000
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				2.450.000.000	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian				2.450.000.000
	Prov. Kepri	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2 Kab/Kota	1.650.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2 Kab/Kota	1.650.000.000

	Prov. Kepri	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai engan Aturan	20%	800.000.000		Prov. Kepri	Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai engan Aturan	20%	800.000.000
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1.650.000.000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1.650.000.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	750.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	750.000.000
		Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Keplaan Riau	1 Dokumen	600.000.000			Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Keplaan Riau	1 Dokumen	600.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	2 Kegiatan	300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Prov. Kepri	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	2 Kegiatan	300.000.000
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				800.000.000	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				800.000.000
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Kepri	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	1 Dokumen	300.000.000	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Prov. Kepri	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	1 Dokumen	300.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Kepri	Tertib pemanfaatan air tanah	7 Kab/Kota	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Prov. Kepri	Tertib pemanfaatan air tanah	7 Kab/Kota	500.000.000
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Prov. Kepri	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57%	1.000.000.000	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Prov. Kepri	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57%	1.000.000.000

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1.000.000.000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				1.000.000.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Kepri	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	500.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Prov. Kepri	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Dokumen	500.000.000
		Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	1 Dokumen	500.000.000			Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	1 Dokumen	500.000.000
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Prov. Kepri	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13%	00.000.000.000	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Prov. Kepri	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13%	00.000.000.000
Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				00.000.000.000	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi				00.000.000.000
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi	Prov. Kepri	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	400.000.000	Dukungan Pengadaan dan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terlaksananya Kegiatan DAK PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	400.000.000
Pengembangan Sumber Daya Manusia dala Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Peningkatan Jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	20 Orang	150.000.000	Inventarisasi Pemanfaatan Energi	Prov. Kepri	Data Kebutuhan Pemanfaatan Energi Provinsi Kepulauan Riau	20 Orang	150.000.000
Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk teknologi yang menerapkan konservasi energi	Prov. Kepri	Jumlah peserta sosialisasi dalam penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	20 Perusahaan	200.000.000	Bimbingan Konservasi Energi	Prov. Kepri	Jumlah Pengguna Energi yang Tersosialisasi	20 Perusahaan	200.000.000

Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Prov. Kepri	Terlaksananya pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	227 kWP	55.120.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	227 kWP	55.120.000.000
	Prov. Kepri	Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	96 kWP	5.000.000.000	Pengadaan dan Pembangunan Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terbangunnya Energi Skala Kecil di Provinsi Kepualuan Riau	96 kWP	5.000.000.000
	Prov. Kepri	Tersedianya FS/DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	1 Dokumen	500.000.000	Dukungan DAK Bidang Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Tersedianya Dukungan Pelaksanaan DAK Bidang Energi	1 Dokumen	500.000.000
Bimbingan teknis konservasi energi kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	50 Orang	200.000.000	Pendataan, Pembinaan, Sosialisasi dan Peningkatan Penerapan Konservasi Energi	Prov. Kepri	Meningkatnya Pemahaman tentang Konservasi Energi	50 Orang	200.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan DAK Energi Skala Kecil di Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan	300.000.000
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				00.000.000.000	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan				00.000.000.000
	Prov. Kepri	Rasio Elektrifikasi	95,50%	00.000.000.000		Prov. Kepri	Rasio Elektrifikasi	95,50%	00.000.000.000
	Prov. Kepri	Rasio Desa Berlistrik	98,00%	700.000.000		Prov. Kepri	Rasio Desa Berlistrik	98,00%	700.000.000
	Prov. Kepri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	2.822.682.400		Prov. Kepri	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100%	2.822.682.400

Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				600.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				600.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Rekomendasi	250.000.000	Pemeliharaan Listrik Desa di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	20 Unit	250.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000	Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Riau	Prov. Kepri	Tersedianya Rasio Desa Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau	1 Tahun	350.000.000
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				575.000.000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				575.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	40 Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	40 Rekomendasi	250.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	325.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	325.000.000

Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				575.000.000	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				575.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	1 Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	1 Rekomendasi	250.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	250.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	250.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000
Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				622.682.400	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi				622.682.400

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	1 Laporan	119.850.900	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	1 Laporan	119.850.900
Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	3 Pelaku Usaha	152.831.500	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	3 Pelaku Usaha	152.831.500
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	350.000.000
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				450.000.000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				450.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	20 Jumlah Rekomendasi	250.000.000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	20 Jumlah Rekomendasi	250.000.000

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	200.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Prov. Kepri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	100%	200.000.000
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				32.024.000.000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				32.024.000.000
Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Kepri	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	2795 Rumah	7.426.000.000	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Prov. Kepri	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	2795 Rumah	7.426.000.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	7 Kab/Kota	200.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	7 Kab/Kota	200.000.000
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	7.000.000.000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	10 Unit	7.000.000.000
	Prov. Kepri	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	1874 Unit	00.000.000.000		Prov. Kepri	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau	1874 Unit	00.000.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	10 Unit	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Prov. Kepri	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	10 Unit	500.000.000
				114.593.896.693					114.593.896.693

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang di tahun 2021, Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Hal ini merupakan suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

D i n a s E n e r g i d a n S u m b e r D a y a M i n e r a l P r o v . K e p r i

56

Namun, pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, tidak terdapat adanya usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan pada tahun 2022.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT

DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pokok-pokok Kebijakan Energi Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi, arah kebijakan energi minyak dan batubara, energi terbarukan dan energi terbarukan surya. Sedangkan Pokok

- pokok Kebijakan Energi Nasional yang sesuai dengan tupoksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Arah Kebijakan Energi Minyak dan Gas Bumi

a. Perlu peningkatan kualitas informasi untuk wilayah kerja yang ditawarkan melalui perbaikan ketersediaan data antara lain data geofisika dan geologi.

b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan ESDM di samping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan – permasalahan fiskal, perizinan, tanah, tumpang tindih lahan, lingkungan, permasalahan desentralisasi dan lain-lain.

2. Arah Kebijakan Batubara

a. Mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan melakukan pembatasan ekspor.

b. Mengembangkan infrastruktur, transportasi, stockpiling dan blending.

c. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pada pertambangan batubara antara lain memasukkan biaya lingkungan, good mining practice, pembatasan open surface mining, mengutamakan tambang

dalam, prioritas tata ruang, konservasi lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih.

d. Melakukan regionalisasi batubara termasuk mine mouth power plant.

3. Arah Kebijakan Energi Terbarukan

a. Pengembangan energi terbarukan difokuskan pada, energi biomass,surya (solar)

b. Pengaturan dan pemberlakuan harga khusus untuk energi terbarukan.

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

• Meningkatnya Penegakan Hukum dibidang lingkungan hidup.

• Melaksanakan Pengelolaan SDA seefisien mungkin dan memelihara daya dukungnya dengan konservasi agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

• Melaksanakan Penetapan, pelaksanaan dan pengawasan aturan bagi para industri tambang dalam melakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi kewasan.

• Menyusun Perencanaan pembangunan sektor kelistrikan dan membangun power plant dan gardu – gardu listrik yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pengembangan industri dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam meningkatkan pasokan daya listrik.

• Melaksanakan program –program jangka pendek guna mengatasi kemendesakan kebutuhan sekaligus sebagai pelengkap program – program jangka panjang.

• Meningkatkan ketersediaan sumber daya listrik agar dapat mencukupi kebutuhan Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Perencanaan Startegis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Indikator Konerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi indikator kinerja memalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, untuk indikator hasil, manfaat dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahapan perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat merupakan kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Selanjutnya dapat dilihat sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2022

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
1.	Meningkatnya Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Geologi	Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah sesuai Aturan	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	20	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	20
		Pengembangan Sistem Informasi Geologi	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Kab/Kota	2		Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	2
2	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral	Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengendalian dan Pembinaan Usaha Sumber Daya Mineral	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	28,57	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	28,57
			Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral	%	-		Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral	-
			Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sesuai dengan Kaidah Good Mining Practice	%	-		Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral sesuai dengan Kaidah Good Mining Practice	-
		Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan daerah sektor pertambangan mineral	%	-		Penerimaan daerah sektor pertambangan mineral	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
3	Meningkatnya Pengembangan dan Penyediaan Ketenagalistrikan serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	13	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	13
			Rasio Elektrifikasai	%	95.50	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasai	95.50
			Rasio Desas Berlistrik	%	98.00		Rasio Desas Berlistrik	98.00
4	Meningkatnya Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan	Meningkatkan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan sesuai Standar	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penetapan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Rencana Kerja DESDM tahun 2022 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016-2021. Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu program dan kegiatan :

⮚ Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;

⮚ Program Pengelolaan Mineral dan Batubara;

⮚ Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;

⮚ Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;

Program kegiatan diatas merupakan program yang terkait dengan urusan Energi dan Sumber daya Mineral dan merupakan program kegiatan yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat dan 1 program kegiatan yang bersifat rutin dan menunjang program dan kegiatan yang menjadi urusan pilihan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka menunjang program dan pegiatan Pemerintah Daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2022 dengan pagu Rp. 114.593.896.693,-

(Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

4.2 Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2022 mengacu sepenuhnya pada program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang terangkum dalam suatu program untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rincian cara mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dalam upaya mewujudkan Visi dam Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(3.a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Urusan Pilihan
				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
			I	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian					2.450.000.000				2.350.000.000
					Jumlah Kabupaten/Kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Kab/Kota	Prov. Kepri	2	1.650.000.000	APBD		1	1.550.000.000
					Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai engan Aturan	%	Prov. Kepri	20	800.000.000	APBD		20	800.000.000
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	10	1.650.000.000	APBD		8	1.550.000.000
			1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Naskah Penetapan Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	7	750.000.000	APBD		3	500.000.000
					Dokumen Inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Keplaan Riau	Dokumen	Prov. Kepri	1	600.000.000	APBD		3	750.000.000

			2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terselenggaranya sosialisasi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah	Kegiatan	Prov. Kepri	2	300.000.000	APBD		2	300.000.000
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	800.000.000	APBD		100	800.000.000
			1	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku	Dokumen	Prov. Kepri	1	300.000.000	APBD		1	300.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tertib pemanfaatan air tanah	Kab/Kota	Prov. Kepri	7	500.000.000	APBD		7	500.000.000
			II	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara					1.000.000.000				1.000.000.000
					Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	Prov. Kepri	28,57	1.000.000.000	APBD		28,57	1.000.000.000
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Ketersediaan potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	Prov. Kepri	28,57%	1.000.000.000	APBD		28,57%	1.000.000.000
			1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Data Potensi Sumber Daya Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000

					Data Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk Ijin Pertambangan Rakyat dan SIPB	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
			III	Program Pengelolaan Energi Terbarukan					00.000.000.000				00.000.000.000
					Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	Prov. Kepri	13	00.000.000.000	APBD		14	00.000.000.000
				Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Cakupan pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi	%	Prov. Kepri	3	00.000.000.000	APBD		3	00.000.000.000
			1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	Prov. Kepri	1	400.000.000	APBD		1	400.000.000
			2	Pengembangan Sumber Daya Manusia dala Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Orang	Prov. Kepri	20	150.000.000	APBD		20	150.000.000
			3	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk teknologi yang menerapkan konservasi energi	Jumlah peserta sosialisasi dalam penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	Perusahaan	Prov. Kepri	20	200.000.000	APBD		20	200.000.000
			4	Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Terlaksananya pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	kWP	Prov. Kepri	227	55.120.000.000	APBD		44	9.000.000.000
					Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	kWP	Prov. Kepri	96	5.000.000.000	APBD		96	5.000.000.000

					Tersedianya FS/DED pelaksanaan pembangunan infrastruktur EBT di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	Prov. Kepri	1	500.000.000	APBD		1	500.000.000
			5	Bimbingan teknis konservasi energi kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	Orang	Prov. Kepri	50	200.000.000	APBD		50	200.000.000
			6	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	Laporan	Prov. Kepri	1	300.000.000	APBD		2	300.000.000
			IV	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan					00.000.000.000				00.000.000.000
					Rasio Elektrifikasi	%	Prov. Kepri	95,50	31.324.000.000	APBD		96,00	12.800.000.000
					Rasio Desa Berlistrik	%	Prov. Kepri	98,00	000.000.000	APBD		99,00	000.000.000
					Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	2.822.682.400	APBD		100	3.122.682.400
				Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	50	600.000.000	APBD		50	650.000.000

			1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rekomendasi	Prov. Kepri	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	350.000.000	APBD		100	400.000.000
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase rekomendasi izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan	%	Prov. Kepri	75	575.000.000	APBD		75	650.000.000
			1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendasi	Prov. Kepri	40	250.000.000	APBD		40	250.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	325.000.000	APBD		100	400.000.000

				Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	Prov. Kepri	1	575.000.000	APBD		1	675.000.000
			1	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informasi dari Pemegang Izin	Rekomendasi	Prov. Kepri	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
			2	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen	Persentase Jumlah Badan Usaha yang mendapat Penetapan Tarif Tenaga Listrik dari Gubernur Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	250.000.000	APBD		100	300.000.000
			3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	%	Prov. Kepri	100	75.000.000	APBD		100	125.000.000
				Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	%	Prov. Kepri	30	622.682.400	APBD		30	647.682.400

			1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan Data dan Informasi dari Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Laporan	Prov. Kepri	1	119.850.900	APBD		1	119.850.900
			2	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin yang Mengajukan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik	Pelaku Usaha	Prov. Kepri	3	152.831.500	APBD		3	152.831.500
			3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan