PERJANJIAN KERJA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN/KELOMPOK ORANG MISKIN ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI……….. DENGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH ……….. Alamat……………..

PERJANJIAN KERJA

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

BAGI ORANG MISKIN/KELOMPOK ORANG MISKIN

ANTARA

KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROVINSI………..

DENGAN

( NAMA ORGANISASI BANTUAN HUKUM)

Nomor : ……………

Pada hari ini ...............tanggal ............... bulan .................... tahun ..................................... bertempat di ………, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : ....................................................................

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM…

Alamat : ....................................................................

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ....................................................................

Jabatan : Direktur/Ketua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama organisasi : ....................................................................

Alamat : .................................................................... ....................................................................

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat dan menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Kelompok Masyarakat Miskin.

2. PIHAK KEDUA menerima pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 222);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870);

5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013, tentang Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dinyatakan Lulus Dari Verifikasi dan Akreditasinya

6. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: ………………...

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Kelompok Masyarakat Miskin, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;

2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berada pada provinsi……….

3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;

5. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;

8. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;

9. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;

10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum;

12. Organisasi Bantuan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM;

13. Panitia Pengawas Pusat adalah Unit Kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai azas dan tujuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

14. Panitia Pengawas Daerah adalah panitia daerah yang melaksanakan pengawasan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

16. Hari Kalender adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan resmi pemerintah termasuk hari libur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Perjanjian Kerja ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pelaksanaan bantuan hukum yang pendanaannya bersumber dari APBN;

2. Perjanjian Kerja ini bertujuan untuk memberikan kepastian proses penyaluran dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum; dan

3. Perjanjian Kerja ini selanjutnya disebut dengan Kontrak.

BAB III

PEMBERIAN PEKERJAAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perjanjian Kerja ini, maka:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdiri sendiri, saling lepas dan bukan merupakan bagian satu sama lain.

2. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Miskin atau Kelompok Masyarakat Miskin sesuai dengan Perjanjian Kerja ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian kerja dalam bentuk Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan melakukan Pemberian Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin;

2. Pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;

3. PIHAK PERTAMA menyediakan anggaran atas kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan;

4. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi :

1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;

2. Bantuan Hukum Litigasi meliputi Perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;

3. Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi kegiatan :

1. Penyuluhan Hukum;

2. Konsultasi Hukum;

3. Investigasi Kasus baik secara elektronik maupun non elektronik;

4. Penelitian Hukum;

5. Mediasi;

6. Negosiasi;

7. Pemberdayaan Masyarakat;

8. Pendampingan di luar pengadilan;dan

9. Drafting dokumen hukum.

4. Penyampaian laporan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum baik Litigasi dan Non Litigasi kepada PIHAK PERTAMA.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

2. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan, hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini;

3. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran setelah PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya disertai dengan dokumen pendukung, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;

4. PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dokumen hasil kegiatan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan hasil kegiatan tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA;

5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan;

6. PIHAK KEDUA wajib memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin dengan sebaik-baiknya;

7. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan semua pelaksanaan kegiatan bantuan hukum secara lengkap dan baik kepada PIHAK PERTAMA secara periodik dan tahunan;

8. PIHAK KEDUA berhak mengajukan tagihan jasa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dan kelompok masyarakat miskin kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan prestasi pekerjaan;

9. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja ini kepada pihak lain, kecuali apabila terdapat alasan atau pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis menurut ketentuan dalam perjanjian kerja ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA;

10. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mengalihkan pekerjaan yang telah dituangkan dalam perjanjian dengan PIHAK KEDUA bilamana berdasarkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sejak penandatanganan kontrak PIHAK KEDUA belum dapat melaksanakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak;

11. Biaya Materai untuk penandatanganan Kontrak dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI

NILAI KONTRAK

Pasal 6

1. PIHAK PERTAMA menetapkan nilai kontrak sebesar sebagai berikut :

Akreditasi A/B/C

No	BANYAKNYA PERKARA		BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
	LITIGASI	NON LITIGASI
1	.........		5.000.000		Rincian pembayaran sesuai dengan juklak.
2		.............	12.390.000		12.390.000 adalah nilai kumulatif dari kegiatan Non litigasi sesuai biaya besaran yang ditetapkan oleh KepMen KumHAM RI Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
TOTAL KESELURUHAN				.........................

2. Penyaluran dana bantuan hukum litigasi pada setiap tahapan proses beracara, tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

3. Dalam hal perkara litigasi yang ditangani belum inkracht sampai batas akhir kontrak, PIHAK KEDUA tetap mendapatkan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya setelah perkara tersebut inkracht.

4. Rincian besaran biaya kegiatan Non Litigasi :

1. Penyuluhan Hukum sebesar Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per kegiatan;

2. Konsultasi Hukum sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)per paket;

3. Investigasi perkara sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

4. Penelitian Hukum sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;

5. Mediasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;

6. Negosiasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;

7. Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kegiatan;

8. Pendampingan diluar pengadilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;

9. Drafting dokumen hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;

5. Rincian besaran biaya yang dimaksud dalam ayat (4) di atas, per item penggunaannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;

6. Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan oleh PIHAK KEDUA didasarkan pada maksimum rincian jumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 7

1. Persetujuan pembayaran kegiatan oleh PIHAK PERTAMA didahului dengan pemeriksaan dokumen pengajuan tagihan PIHAK KEDUA tentang kelayakan dokumen dan kegiatan yang dilaksanakan, setelah mendapat rekomendasi dari Panitia pengawas Daerah yang ditandatangani oleh Ketua Tim/Sekretaris Tim;

2. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;

3. PARA PIHAK menyepakati bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan disertai dengan dokumen berupa:

1. Surat keputusan pengesahan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

2. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat yang masih berlaku;

3. Fotokopi Nomor Rekening Organisasi Bantuan Hukum;

4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi Bantuan Hukum;

5. Berkas bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan;

6. Dan dokumen lainnya sesuai dengan juklak juknis.

5. Dalam hal Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki Nomor Rekening dan NPWP LKBH sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, maka dapat menyertakan Fotokopi Nomor Rekening dan Fotokopi NPWP Yayasan induk atau Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;

4. Batas waktu pengajuan pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 30 November 2015;

5. Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap (setiap triwulan) berdasarkan hasil pekerjaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah c.q Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN)..................................melalui transfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA (bukti rekening terlampir).

6. Khusus untuk pengajuan pembayaran hasil pekerjaan setelah batas waktu kontrak tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) (ketika perkara litigasi sudah inkracht), dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 dengan tidak melampaui pagu Anggaran Tahun 2016 yang telah ditetapkan;

7. Pembayaran hasil pekerjaan setelah batas waktu kontrak 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi hasil verifikasi nilai tagihan dari Instansi Pengawas yang berwenang.

BAB VIII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

1. PIHAK PERTAMA melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja melalui Panitia Pengawas Daerah;

2. Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, PIHAK PERTAMA dapat menghentikan perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA, baik untuk sementara waktu maupun untuk waktu tertentu sesuai hasil musyawarah Panitia Pengawas Daerah;

3. Pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran hukum diluar kaidah atau ketentuan yang berlaku dan ketertiban sosial.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian Kerja ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemic dan diketahui secara luas;

2. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian Kerja ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure;

3. Hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak dapat digolongkan sebagai Force Majeure;

4. Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, demikian pula sebaliknya.

BAB X

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja ini terhitung sejak 2 Januari 2015 sampai dengan 30 November 2015.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. PARA PIHAK dalam perjanjian Kerja ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia;

2. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja ini sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat serta akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk verifikasi dan akreditasi penyaluran bantuan hukum tahun berikutnya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak;

2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini termasuk tahapan implementasi/transisi akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini;

3. Dalam hal terjadi perubahan peraturan pelaksana terkait bantuan hukum maka perjanjian kerja ini secara langsung mengikuti ketentuan peraturan yang baru sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja ini ditandatangani di…………….., pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Ditetapkan Tanggal : : ....................................... .......................................

PIHAK PERTAMA A/n. Menteri Hukum Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx RI ....................................................................	PIHAK KEDUA ....................................................................
................................................................. ...................................................................	................................................................... ...................................................................

10