BENTUK RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

........................ [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi

Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........

pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, xxxxx dan

tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……

tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal

……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang

xxxxxxxxx, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN)/Nota

Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….

(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ....., tanggal:.....,

perihal: .....”], antara:

Nama

NIP

Jabatan

Berkedudukan di

………….. [nama PPK]

………….. [NIP PPK]

PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]

………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan

Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang

……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya disebut “PPK”, dengan:

Nama

Jabatan

Berkedudukan di

Akta Notaris Nomor

Tanggal

Notaris

………….. [nama wakil Penyedia]

………….. [sesuai akta notaris]

………….. [alamat Penyedia]

………….. [sesuai akta notaris]

………….. [tanggal penerbitan akta]

………….. [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ………….. [nama badan usaha] selanjutnya

disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Xxxx Xxxxxxxxxxx

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Xxxaturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat

Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan

Jasa Konsultansi Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana

diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa

Konsultansi Konstruksi”;

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa

Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak

ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk

membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi.............

[diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang

sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

................

dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut

sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam

Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam

huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….

(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya]

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............

atas nama Penyedia : ...............;

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk

masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:

adendum surat perjanjian (apabila ada);

surat perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

surat penawaran;

syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:

a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan

Personel

syarat-syarat umum Kontrak;

Kerangka Acuan Kerja;

Daftar Keluaran dan Harga;

Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility

Study/Pra Feasibility Study, dll); dan

dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat

Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika

terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen

yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Pasal 5

MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

............. [diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli

ini untuk PPK maka rekatkan meterai

Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama

PPK ............. [diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli

ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

NIP. ……………………

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi

........................ [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : ........................ [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi

Lumsum, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ...........

pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, xxxxx dan

tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.……

tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. tanggal

……., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang

xxxxxxxxx, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana

APBN)/Nota

Kesepakatan bersama antara ….. (diisi kepala daerah pemda setempat) dan DPRD ….

(diisi DPRD daerah setempat) (untuk sumber dana APBD) Nomor ....., tanggal:.....,

perihal: .....”], antara:

Nama

NIP

Jabatan

Berkedudukan di

………….. [nama PPK]

………….. [NIP PPK]

PPK ........... [sesuai SK Pengangkatan]

………….. [alamat PPK]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ……. c.q. Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat

Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang ……. [SK pengangkatan PPK] selanjutnya

disebut “PPK”, dengan Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

......................[nama Penyedia 1]

dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas

semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama

Jabatan

Berkedudukan di

: ………….. [nama wakil KSO]

: ………….. [sesuai surat perjanjian KSO]

: ………….. [alamat wakil KSO]

untuk bertindak atas nama ..................... [nama badan usaha KSO] berdasarkan surat

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ................ tanggal ........... selanjutnya

disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar

dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Xxxx Xxxxxxxxxxx

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Xxxaturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen

Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat

Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan

Jasa Konsultansi Konstruksi ............ [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana

diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Jasa

Konsultansi Konstruksi”;

dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan

Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk

membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi .............

[diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang

sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

................

dst.

[Catatan: ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut

sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh

berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam

Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. ……….. (……….. ditulis dalam

huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ……….

(2) Kontrak ini dibiayai dari ……….. [diisi sumber pembiayaannya]

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : .............

atas nama Penyedia : ...............;

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk

masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:

a. adendum surat perjanjian (apabila ada);

surat perjanjian;

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

surat penawaran;

syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:

a) lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan

Personel

syarat-syarat umum Kontrak;

Kerangka Acuan Kerja;

Daftar Keluaran dan Harga;

Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility

Study/Pra Feasibility Study, dll); dan

dokumen lainnya seperti: Rencana Mutu Kontrak, Berita Acara Rapat

Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak;

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika

terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan

dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen

yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Pasal 5

MASA KONTRAK

Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal

penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani

Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam

2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan

hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat

diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

............. [diisi nama KSO]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli

ini untuk PPK maka rekatkan meterai

Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama

PPK ............. [diisi sesuai SK

Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli

ini untuk Penyedia maka rekatkan

meterai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

NIP. ……………………

BAB VIII. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat

Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang

dimaksudkan sebagai berikut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang

selanjutnya disingkat APIP adalah aparat

yang melakukan pengawasan melalui audit,

reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

adalah bagian pekerjaan utama yang

pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia

lain (Subpenyedia) dan disetujui terlebih

dahulu oleh PPK.

Direksi Teknis adalah tim pendukung yang

ditunjuk/ditetapkan oleh PPK yang bertugas

untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Harga Kontrak adalah total harga

pelaksanaan pekerjaan yang tercantum

dalam Kontrak.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya

disingkat HPS adalah perkiraan harga

barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah jadwal

yang menunjukkan kebutuhan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun

secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan

dan dirincikan sampai ke satuan hari kerja.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya

disebut KAK adalah yang disusun oleh PPK

untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa

konsultansi, produk/output serta

input/keahlian yang diperlukan untuk

pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak

ini

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang

terjadi di luar kehendak para pihak dalam

kontrak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak

dapat dipenuhi.

Kerja Sama Operasi yang selanjutnya

disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar

Penyedia yang masing-masing pihak

mempunyai hak, kewajiban dan tanggung

jawab yang jelas berdasarkan perjanjian

tertulis;

Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut

Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang

mengatur hubungan hukum antara PPK

dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa

konsultansi konstruksi atau pekerjaan

konstruksi.

71 Shape2

1.11

1.12

Kontrak Lumsum adalah Kontrak Jasa

Konsultansi dengan Ruang lingkup, waktu

pelaksanaan pekerjaan, dan

produk/keluaran dapat didefinisikan dengan

jelas dengan pembayaran senilai harga yang

dicantumkan dalam Kontrak tanpa

memperhatikan rincian biaya.

Kuasa Pengguna Anggaran pada

pelaksanaan APBN yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang

memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

1.13 Kuasa Pengguna Anggaran pada

pelaksanaan APBD yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

1.14

1.15

1.16

Masa Kontrak adalah jangka waktu

berlakunya Kontrak ini terhitung sejak

tanggal penandatanganan Kontrak sampai

dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang

selanjutnya disingkat PPHP adalah xxx xxxx

bertugas memeriksa administrasi hasil

pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya

disingkat PPK adalah pejabat yang diberi

kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil

keputusan dan/atau melakukan tindakan

yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja negara/anggaran belanja

daerah.

1.17 Pelaku Usaha adalah setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.

1.18

Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat

Daerah.

1.19

Penyedia adalah Pelaku

menyediakan barang/jasa

Kontrak.

Usaha yang

berdasarkan

1.20

Personel Inti adalah orang yang akan

ditempatkan secara penuh sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam

manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan organisasi pelaksanaan yang

diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

1.21

1.22

Personel Pendukung adalah orang yang akan

ditempatkan secara penuh sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam

Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam

manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan organisasi pelaksanaan yang

diajukan untuk melaksanakan pekerjaan,

namun tidak dievaluasi dalam proses

pemilihan.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang

diberikan kepada Peserta

pemilihan/Penyedia berupa larangan

mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah

dalam jangka waktu tertentu.

1.23 Subpenyedia adalah Penyedia yang

mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan

Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk

melaksanakan sebagian pekerjaan

(subkontrak).

1.24

1.25

1.26

1.27

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut

Jaminan adalah jaminan tertulis yang

dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga

keuangan khusus yang menjalankan usaha

di bidang pembiayaan, penjaminan, dan

asuransi untuk mendorong ekspor

Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi

Umum/konsorsium Lembaga

Penjaminan/konsorsium Perusahaan

Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan.

Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya

disingkat SPMK adalah surat yang

diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk

memulai melaksanakan pekerjaan.

Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang

dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh

PPK untuk memulai melaksanakan

pekerjaan.

Tanggal Penyerahan Pekerjaan adalah

tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa

Konsultansi ini oleh Penyedia dan dinyatakan

dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

yang diterbitkan oleh PPK.

2. Penerapan

3. Pemisahan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan

Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini tetapi tidak

dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam

Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku

menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat

dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap

berlaku secara penuh.

4. Bahasa dan Hukum

4.1

Bahasa

Indonesia

Kontrak

harus

dalam

Bahasa

4.2

Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak

asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia

dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi

perselisihan dengan pihak asing digunakan

Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa

Indonesia.

4.3

Hukum yang digunakan adalah hukum yang

berlaku di Indonesia.

5. Korespondensi

6. Wakil Sah Para Pihak

7. Larangan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme

(KKN), Penyalahgunaan

Wewenang serta

Penipuan

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

Semua korespondensi dapat berbentuk surat,

e-mail dan/atau faksimili dengan alamat

tujuan para pihak yang tercantum dalam

SSKK.

Semua pemberitahuan, permohonan, atau

persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus

dibuat secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan

jika telah disampaikan secara langsung

kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK,

atau jika disampaikan melalui surat tercatat

dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang

tercantum dalam SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau

diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap

dokumen yang disyaratkan atau

diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan

Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya

dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat

yang disebutkan dalam SSKK.

Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur

dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan

harus disampaikan kepada masing-masing

pihak.

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa

pemerintah, para pihak dilarang untuk :

a. menawarkan, menerima atau

menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah atau imbalan berupa

apa saja atau melakukan tindakan

lainnya untuk mempengaruhi siapapun

yang diketahui atau patut dapat diduga

berkaitan dengan pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak

sehat; dan/atau

membuat dan/atau menyampaikan

secara tidak benar dokumen dan/atau

keterangan lain yang disyaratkan untuk

penyusunan dan pelaksanaan Kontrak

ini.

Penyedia menjamin bahwa yang

bersangkutan (termasuk semua anggota KSO

apabila berbentuk KSO) dan Subpenyedianya

(jika ada) tidak pernah dan tidak akan

melakukan tindakan yang dilarang di atas.

Penyedia yang menurut penilaian PPK

terbukti melakukan larangan-larangan di

atas dapat dikenakan sanksi-sanksi

administratif oleh PPK sebagai berikut:

pemutusan Kontrak;

sisa uang muka harus dilunasi oleh

Penyedia; dan

pengenaan sanksi daftar hitam.

[catatan: pengenaan sanksi daftar hitam

ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.

PA/KPA menyampaikan dokumen

penetapan sanksi daftar hitam kepada:

1) Penyedia yang dikenakan sanksi

daftar hitam; dan

2) Unit kerja yang melaksanakan

fungsi layanan pengadaan secara

elektronik, untuk ditayangkan

dalam Daftar Hitam Nasional]

7.4

7.5

Pengenaan sanksi administratif di atas

dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA

PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan

dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Pembukuan

9. Perpajakan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan

keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan

dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan

standar akuntansi yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada) dan Personel Inti,

yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar

semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang

dibebankan oleh peraturan perpajakan atas

pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran

perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam

Harga Kontrak.

10. Pengalihan Seluruh

Kontrak

10.1

10.2

Pengalihan seluruh Kontrak hanya

diperbolehkan dalam hal pergantian nama

Penyedia, baik sebagai akibat peleburan

(merger) maupun akibat lainnya.

Jika ketentuan di atas dilanggar maka

Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan

Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam pasal 31.2.

11. Pengabaian

12. Penyedia Mandiri

13. KSO

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap

pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Xxxxx

yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi

pengabaian yang terus-menerus selama Masa

Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap

pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya

dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis

dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang

melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung

jawab penuh terhadap personel dan

Subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang

dilakukan oleh mereka.

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang

disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas

nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban

terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan

Pelaksanaan Pekerjaan

14.1

14.2

PPK mengangkat Direksi Teknis untuk

melakukan pengawasan pelaksanaan

pekerjaan sesuai Kontrak ini.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Direksi

Teknis selalu bertindak profesional. Jika

tercantum dalam SSKK, Direksi Teknis dapat

bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan

Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan

Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan

kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak

sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan/Pemberian

Akses Lokasi Kerja

(apabila diperlukan)

16.1

Sebelum penyerahan/pemberian akses

lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan

bersama.

16.2 PPK berkewajiban untuk

menyerahkan/memberi akses lokasi kerja

sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan

disepakati oleh para pihak dalam rapat

persiapan penandatanganan Kontrak, untuk

melaksanakan pekerjaan tanpa ada

hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK

diterbitkan.

16.3 Hasil peninjauan dan penyerahan

dituangkan dalam berita acara penyerahan

lokasi kerja.

16.4

16.5

Jika dalam peninjauan lapangan bersama

ditemukan hal-hal yang dapat

mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka

perubahan tersebut harus dituangkan dalam

adendum Kontrak.

Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi

kerja sesuai kebutuhan Penyedia (sesuai

pasal 16.2) untuk melaksanakan pekerjaan

dan terbukti merupakan suatu hambatan,

maka kondisi ini ditetapkan sebagai

Peristiwa Kompensasi.

17. Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK)

18. Program Mutu

17.1

17.2

18.1

18.2

PPK menerbitkan SPMK paling lambat 14

(empat belas) hari kerja sejak tanggal

penandatanganan Kontrak atau 14 (empat

belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi

pekerjaan (apabila ada).

Dalam SPMK dicantumkan Tanggal Mulai

Kerja.

Penyedia berkewajiban untuk

mempresentasikan dan menyerahkan

Program Mutu sebagai penjaminan mutu

pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan

pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan

disetujui oleh PPK.

Program Mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;

b. organisasi kerja Penyedia;

c. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

x. xxxxxx penugasan Personel Inti dan

Personel Pendukung;

e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f. prosedur instruksi kerja; dan

g. pelaksana kerja.

18.3 Penyedia wajib menerapkan dan

mengendalikan pelaksanaan Program Mutu

secara konsisten untuk mencapai mutu yang

dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan

ini.

18.4

Program Mutu dapat direvisi sesuai dengan

kondisi pekerjaan

18.5 Penyedia berkewajiban untuk

memutakhirkan Program Mutu jika terjadi

Adendum

Kompensasi.

Kontrak

dan/atau

Peristiwa

18.6 Pemutakhiran Program Mutu harus

menunjukkan perkembangan kemajuan

setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap

penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk

perubahan terhadap urutan pekerjaan.

Pemutakhiran Program Mutu harus

mendapatkan persetujuan PPK.

18.7

Persetujuan PPK terhadap Program Mutu

tidak mengubah kewajiban kontraktual

Penyedia.

19. Rapat Persiapan

Pelaksanaan Kontrak

19.1

19.2

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak

diterbitkannya SPMK dan sebelum

pelaksanaan pekerjaan, PPK, Direksi Teknis,

bersama dengan Penyedia dan pihak lain

yang ditunjuk oleh PPK, harus sudah

menyelenggarakan rapat persiapan

pelaksanaan kontrak

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati

dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak

meliputi:

Program Mutu;

organisasi kerja dan jadwal penugasan;

kesesuaian personel dan

dengan persyaratan Kontrak;

peralatan

d. tata cara

pekerjaan;

pengaturan

pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

jadwal

personel;

mobilisasi

peralatan

dan

rencana pelaksanaan pemeriksaan dan

pembayaran .

hal-hal lain yang dianggap perlu.

19.3

19.4

19.5

19.6

Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak

dituangkan dalam Berita Acara Rapat

Persiapan Pelaksanaan Kontrak dan apabila

mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka

harus dituangkan dalam adendum Kontrak

Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan

Kontrak, PA/KPA telah membentuk Panitia

Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

Personel dan/atau Peralatan yang sesuai

dengan persyaratan Kontrak dapat segera

dimobilisasi.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama

personel, dan/atau Peralatan mengikuti

ketentuan pasal 50

20. Mobilisasi

20.1

20.2

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai

dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh)

hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau

sesuai kebutuhan dan rencana kerja.

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu :

mendatangkan Personel Inti;

mendatangkan Personel Pendukung;

mendatangkan peralatan-peralatan

terkait yang diperlukan dalam

pelaksanaan pekerjaan; dan/atau

d. mempersiapkan fasilitas seperti kantor,

rumah, dan sebagainya.

B.2 Pengendalian Waktu

20.3

20.4

Mobilisasi peralatan dan personel dapat

dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kebutuhan.

Kendala dalam mobilisasi dilaporkan kepada

PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

21. Waktu Penyelesaian

Pekerjaan

22. Peringatan Dini

B.3 Penyelesaian Kontrak

23. Serah Terima Pekerjaan

21.1

21.2

21.3

21.4

22.1

22.2

23.1

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal,

Penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai

Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan Program Mutu, serta menyelesaikan

pekerjaan paling lambat selama Masa

Kontrak yang dinyatakan dalam SSKK.

Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan sesuai Waktu

Penyelesaian Pekerjaan karena di luar

pengendaliannya yang dapat dibuktikan

demikian, dan Penyedia telah melaporkan

kejadian tersebut kepada PPK, dengan

disertai bukti-bukti yang dapat disetujui PPK,

maka PPK dapat memberlakukan peristiwa

kompensasi dan melakukan penjadwalan

kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan

membuat adendum Kontrak.

Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Waktu

Penyelesaian Pekerjaan bukan akibat

Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi

atau karena kesalahan atau kelalaian

Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

Apabila diberlakukan serah terima sebagian

pekerjaan (secara parsial), waktu

penyelesaian pekerjaan dibuat berdasarkan

bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan

SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk

memperingatkan sedini mungkin Direksi

Teknis atas peristiwa atau kondisi tertentu

yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan,

menaikkan Harga Kontrak atau menunda

penyelesaian pekerjaan. Direksi Teknis dapat

memerintahkan Penyedia untuk

menyampaikan secara tertulis perkiraan

dampak peristiwa atau kondisi tersebut di

atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal

Penyerahan Pekerjaan. Pernyataan perkiraan

ini harus sesegera mungkin disampaikan

oleh Penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama

dengan Direksi Teknis untuk mencegah atau

mengurangi dampak peristiwa atau kondisi

tersebut.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus), sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam Kontrak, Penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK untuk serah terima pekerjaan.

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

Pemeriksaan dilakukan oleh Direksi Teknis

terhadap kesesuaian hasil pekerjaan

terhadap Kerangka Acuan Kerja yang

tercantum dalam Kontrak. Apabila

memerlukan keahlian teknis khusus dapat

dibantu oleh Xxx/Tenaga Ahli untuk

membantu tugas Direksi Teknis.

Hasil pemeriksaan dari Direksi Teknis

disampaikan kepada PPK, apabila dalam

pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK

memerintahkan Penyedia untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan pekerjaan.

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan

ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan

Berita Acara Pemeriksaan telah diterbitkan

oleh Direksi Teknis, Penyedia mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

serah terima pekerjaan.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan

telah sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak maka PPK dan

Penyedia menandatangani Berita Acara

Serah Terima Pekerjaan.

Setelah penandatanganan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan, PPK menyerahkan hasil

pekerjaan kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan

pemeriksaan administratif terhadap hasil

pekerjaan yang diserahterimakan.

PPHP melakukan pemeriksaan administratif

proses pengadaan barang/jasa sejak

perencanaan pengadaan sampai dengan

serah terima hasil pekerjaan, meliputi

dokumen program/penganggaran, surat

penetapan PPK, dokumen perencanaan

pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan

pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia,

dokumen Kontrak dan perubahannya serta

pengendaliannya, dan dokumen serah

terima hasil pekerjaan.

Apabila hasil pemeriksaan administrasi

ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,

PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK

untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

kekurangan dokumen administratif.

23.10 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan

dalam Berita Acara.

23.11 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan

perbagian pekerjaan (secara parsial) yang

ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

23.12 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan

serah terima pekerjaan sebagian atau secara

parsial yaitu:

a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung

satu sama lain;

b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak

terkait satu sama lain dalam pencapaian

kinerja pekerjaan;

23.13 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan

secara parsial, maka cara pembayaran,

ketentuan denda dan kewajiban tersebut di

atas disesuaikan

B.4 Adendum

24. Perubahan Kontrak

24.1

Kontrak hanya

Adendum Kontrak.

dapat

diubah

melalui

24.2

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan

apabila disetujui oleh para pihak, yang

diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

perubahan pekerjaan;

perubahan harga Kontrak;

perubahan

Pekerjaan;

Jadwal

Pelaksanaan

perubahan Kontrak yang disebabkan

masalah administrasi.

24.3

Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK

meminta pertimbangan dari Direksi Teknis

dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

25. Perubahan Pekerjaan

25.1

25.2

25.3

25.4

Dalam hal terdapat perbedaan antara

kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan

dengan Kerangka Acuan Kerja yang

ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK

bersama Penyedia dapat melakukan

perubahan pekerjaan, yang meliputi:

a. menambah, mengurangi dan/atau

mengganti Personel Inti yang tercantum

dalam KAK/Kontrak;

b. mengurangi atau menambah jenis

pekerjaan yang tercantum dalam

KAK/Kontrak;

c. perubahan Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan

Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi

lapangan seperti yang dimaksud pada pasal

25.1 namun ada perintah perubahan dari

PPK, PPK bersama Penyedia dapat

menyepakati perubahan pekerjaan yang

meliputi:

a. mengurangi atau menambah jenis

pekerjaan yang tercantum dalam

KAK/Kontrak;

b. perubahan Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan.

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh

PPK secara tertulis kepada Penyedia

kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dan harga dengan tetap mengacu

pada ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak awal.

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam

Berita Acara sebagai dasar penyusunan

adendum Kontrak.

25.5 Dalam hal perubahan pekerjaan

mengakibatkan perubahan personel maka

perubahan tersebut harus mengikuti

ketentuan dalam pasal 50.

25.6 Dalam hal perubahan pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada pasal 25.1 dan

25.2 mengakibatkan penambahan harga

Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan

dengan ketentuan penambahan harga

Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh

perseratus) dari harga yang tercantum

dalam Kontrak awal dan tersedianya

anggaran.

26. Perubahan Harga

27. Perubahan Jadwal

Pelaksanaan Pekerjaan

26.1

26.2

26.3

26.4

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

Perubahan harga Kontrak dapat diakibatkan

oleh:

a. perubahan pekerjaan;

b. peristiwa kompensasi.

Setiap perubahan harga yang ditimbulkan

oleh perubahan pekerjaan harus terlebih

dahulu melalui pemeriksaan Direksi Teknis

dan dilengkapi dengan data-data

pendukung yang lengkap.

Perubahan harga diakibatkan

penambahan/pengurangan pada Personel

Inti hanya diberlakukan apabila perubahan

pada personel tersebut diakibatkan oleh

perubahan pekerjaan yang tercantum dalam

Kontrak dan setelah disepakati para Pihak.

Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa

kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa

Kompensasi.

Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

dapat diakibatkan oleh:

a. perubahan pekerjaan;

b. perpanjangan Masa Kontrak;

c. peristiwa kompensasi

Perpanjangan Masa Kontrak dapat diberikan

oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan

wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

perubahan pekerjaan;

peristiwa kompensasi; dan/atau

keadaan kahar.

Masa Kontrak dapat diperpanjang paling

kurang sama dengan waktu terhentinya

Kontrak akibat keadaan kahar atau waktu

yang diperlukan untuk menyelesaikan

pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal

27.1 huruf a dan b.

PPK dapat menyetujui perpanjangan Masa

Kontrak setelah melakukan penelitian

terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh

Penyedia sesuai pertimbangan yang wajar

setelah Penyedia meminta perpanjangan.

Jika Penyedia lalai untuk memberikan

peringatan dini atas keterlambatan atau

tidak dapat bekerja sama untuk mencegah

keterlambatan sesegera mungkin, maka

keterlambatan seperti ini tidak dapat

dijadikan alasan untuk memperpanjang

Masa Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Direksi

Teknis dan Panitia Peneliti Pelaksanaan

Kontrak harus telah menetapkan ada

tidaknya perpanjangan dan untuk berapa

lama.

Persetujuan perubahan Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa

Kontrak dituangkan dalam Adendum

Kontrak.

27.7

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga

penyelesaian pekerjaan akan melampaui

Masa Kontrak maka Penyedia berhak untuk

meminta perpanjangan Masa Kontrak

berdasarkan data penunjang. PPK

berdasarkan pertimbangan Direksi Teknis

memperpanjang Masa Kontrak secara

tertulis. Perpanjangan Masa Kontrak harus

dilakukan melalui Adendum Kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

28. Keadaan Kahar

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6

28.7

Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

bencana alam, bencana non alam, bencana

sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca

ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-

hal merugikan yang disebabkan oleh

perbuatan atau kelalaian para pihak.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PPK atau

Penyedia memberitahukan tentang

terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu

pihak secara tertulis dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak

menyadari atau seharusnya menyadari atas

kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar,

dengan menyertakan bukti serta hasil

identifikasi kewajiban dan kinerja

pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan

terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

a. pernyataan yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan/atau

b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar

yang telah diverifikasi kebenarannya.

PPK meminta Direksi Teknis untuk

melakukan penelitian terhadap

penyampaian pemberitahuan Keadaan

Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud

dalam pasal 28.4.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu

Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

ditentukan dalam Kontrak bukan

merupakan cidera janji atau wanprestasi

apabila telah dilakukan sesuai pada pasal

28.3. Kewajiban yang dimaksud adalah

hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan

terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang

terdampak dan/atau akan terdampak akibat

dari Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar,

pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar

dapat bersifat

sementara hingga

berakhir; atau

Keadaan

Kahar

permanen apabila akibat Keadaan Kahar

tidak memungkinkan

dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

28.8

28.9

Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar

dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan

disertai alasan penghentian pekerjaan.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan,

para pihak dapat melakukan perubahan

Kontrak. Masa Kontrak dapat diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan jangka

waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan

Kahar. Perpanjangan waktu untuk

penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun

Anggaran.

28.10 Selama masa Keadaan Kahar, jika PPK

memerintahkan secara tertulis kepada

Penyedia untuk sedapat mungkin

meneruskan pekerjaan, maka Penyedia

berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan

mendapat penggantian biaya yang wajar

sesuai dengan kondisi yang telah

dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan

Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur

dalam suatu adendum Kontrak.

28.11 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan,

para pihak menyelesaikan hak dan

kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak

untuk menerima pembayaran sesuai dengan

prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang

telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan

bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

29. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi

Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal

28.

30. Pemutusan Kontrak

31. Pemutusan Kontrak oleh

PPK

30.1

30.2

30.3

31.1

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh

PPK atau Penyedia.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari kalender

setelah PPK/Penyedia menyampaikan

pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak

secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak

oleh salah satu pihak maka PPK membayar

kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian

prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh

PPK dikurangi denda yang harus dibayar

Penyedia (apabila ada), serta Penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan

kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak

milik PPK.

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK

dapat melakukan pemutusan Kontrak

apabila:

Penyedia terbukti melakukan KKN,

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses pengadaan yang diputuskan oleh

Instansi yang berwenang;

Pengaduan tentang penyimpangan

prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dinyatakan benar oleh Instansi yang

berwenang;

Penyedia berada dalam keadaan pailit;

Penyedia terbukti dikenakan Sanksi

Daftar Hitam sebelum

penandatanganan Kontrak;

Penyedia gagal memperbaiki kinerja

setelah mendapat Surat Peringatan

berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;

Penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan;

berdasarkan penelitian PPK, Penyedia

tidak akan mampu menyelesaikan

keseluruhan pekerjaan walaupun

diberikan kesempatan sampai dengan

50 (lima puluh) hari kalender sejak

Tanggal Penyerahan Pekerjaan semula

untuk menyelesaikan pekerjaan;

h. setelah diberikan kesempatan

menyelesaikan pekerjaan sampai

dengan 50 (lima puluh) hari kalender

sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan

semula, Penyedia tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia menghentikan pekerjaan

selama 28 (dua puluh delapan) hari

kalender dan penghentian ini tidak

tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan serta tanpa persetujuan

Direksi Teknis; atau

Penyedia mengalihkan seluruh kontrak

bukan dikarenakan pergantian nama

Penyedia.

31.2

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan

pada Masa Kontrak karena kesalahan

Penyedia, maka:

Sisa uang muka harus dilunasi oleh

Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);

Penyedia membayar denda (apabila

ada); dan

Penyedia

Hitam

dikenakan

Sanksi

Daftar

31.3

31.4

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud

pada pasal 31.2 di atas, dicairkan dan

disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak

secara sepihak oleh PPK karena kesalahan

Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat

menunjuk pemenang cadangan berikutnya

pada paket pekerjaan yang sama atau

Penyedia yang mampu dan memenuhi

syarat.

32. Pemutusan Kontrak oleh

Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat

melakukan pemutusan Kontrak apabila:

Setelah mendapatkan persetujuan PPK, Direksi

Teknis memerintahkan Penyedia untuk

menunda pelaksanaan pekerjaan atau

kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut

tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)

hari kalender;

PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan

angsuran sesuai dengan yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SSKK.

33. Berakhirnya Kontrak

34. Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan

hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam

Kontrak sudah terpenuhi.

34.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan

pekerjaan sesuai jadwal akibat kesalahan

Penyedia, maka PPK harus memberikan

peringatan

secara

tertulis

dan

dapat

dilakukan pengenaan denda keterlambatan.

34.2 Apabila

PPK

mengakibatkan/akan

mengakibatkan

keterlambatan

pekerjaan

sesuai

jadwal,

maka

Penyedia

wajib

mengingatkan

PPK

ketika

Penyedia

menyadari

atau

seharusnya

menyadari

timbulnya keterlambatan tersebut.

34.3

Jika keterlambatan tersebut semata-mata

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian

PPK,

maka

diberlakukan

peristiwa

Kompensasi.

35. Pemberian Kesempatan

35.1

Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal

menyelesaikan

pekerjaan

sampai

Masa

Kontrak berakhir, namun PPK menilai

bahwa Penyedia mampu menyelesaikan

pekerjaan,

PPK

dapat

memberikan

kesempatan

kepada

Penyedia

untuk

menyelesaikan pekerjaan.

35.2

Pemberian kesempatan kepada Penyedia

untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat

dalam adendum Kontrak yang didalamnya

mengatur:

waktu

pemberian

kesempatan

penyelesaian pekerjaan;

pengenaan sanksi denda keterlambatan

kepada Penyedia; dan

sumber

xxxx

untuk

membiayai

penyelesaian sisa pekerjaan yang akan

dilanjutkan

Tahun

Anggaran

Berikutnya

dari

DIPA/DPA

Tahun

Anggaran

pemberian

Berikutnya,

kesempatan

apabila

melampaui

Tahun Anggaran.

35.3

35.4

Pemberian kesempatan kepada Penyedia

menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50

(lima puluh) hari kalender, sejak Tanggal

Penyerahan Pekerjaan semula terlewati.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia

untuk

menyelesaikan

pekerjaan

dapat

melampaui Tahun Anggaran.

36. Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil

Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi

kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian

atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan

sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban

perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali

semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya

dapat dilakukan setelah mempertimbangkan

kepentingan PPK.

HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

37. Hak dan Kewajiban Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban

Penyedia yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi :

menerima pembayaran untuk pelaksanaan

pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan

yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana

dan prasarana dari PPK untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;

melaporkan pelaksanaan

periodik kepada PPK;

pekerjaan

secara

d. melaksanakan, menyelesaikan dan

menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Xxxxxx

Pelaksanaan Pekerjaan dan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam Kontrak;

melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan

secara cermat, akurat dan penuh tanggung

jawab dengan menyediakan tenaga kerja,

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari

lapangan, dan segala pekerjaan yang

diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian

dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam

Kontrak;

memberikan keterangan-keterangan yang

diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan PPK;

mengambil langkah-langkah yang memadai

dalam rangka memberi perlindungan kepada

setiap orang yang berada di tempat kerja

maupun masyarakat dan lingkungan sekitar

yang berhubungan dengan pelaksanaan

pekerjaan;

h. melaksanakan semua perintah Direksi Teknis

yang sesuai dengan kewenangan Direksi Teknis

dalam Kontrak ini;

hak dan kewajiban lain yang timbul akibat

lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

38. Penggunaan Dokumen-

Dokumen Kontrak dan

Informasi

39. Hak Kekayaan

Intelektual

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan

menginformasikan dokumen Kontrak atau

dokumen lainnya yang berhubungan dengan

Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya

KAK dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain

yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin

tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan

atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan

penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan

Intelektual oleh Penyedia.

40. Penanggungan Risiko

40.1

Penyedia berkewajiban untuk melindungi,

membebaskan, dan menanggung tanpa batas

PPK beserta instansinya terhadap semua

bentuk

tuntutan,

tanggung

jawab,

kewajiban, kehilangan, kerugian, denda,

gugatan

atau

tuntutan

hukum,

proses

pemeriksaan

hukum,

dan

biaya

yang

dikenakan terhadap PPK beserta instansinya

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan

tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

berat PPK) sehubungan dengan klaim yang

timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak

Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal

Penyerahan Pekerjaan :

kehilangan atau kerusakan peralatan

dan harta benda Penyedia, Subpenyedia

(jika ada), dan personel;

cidera tubuh,

personel; dan

sakit atau kematian

kehilangan atau kerusakan harta benda,

dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;

53.1

53.2

53.3

Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai

dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan,

semua risiko kehilangan atau kerusakan

hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan

merupakan risiko Penyedia, kecuali

kerugian atau kerusakan tersebut

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian

PPK.

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh

Penyedia tidak membatasi kewajiban

penanggungan dalam pasal ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil

pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan

hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja

sampai dengan Tanggal Penyerahan

Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh

Penyedia atas tanggungannya sendiri jika

kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi

akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

41. Perlindungan Tenaga

Kerja

41.1

41.2

41.3

41.4

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban

atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan

personelnya pada program Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan

memerintahkan personelnya untuk

mematuhi peraturan keselamatan kerja.

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan,

Penyedia beserta personelnya dianggap telah

membaca dan memahami peraturan

keselamatan kerja tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk menyediakan

kepada setiap personelnya (termasuk

personelnya Subpenyedia, jika ada)

perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai

dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia

untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan

hukum yang berlaku, Penyedia wajib

melaporkan kepada PPK mengenai setiap

kecelakaan yang timbul sehubungan dengan

pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24

(dua puluh empat) jam setelah kejadian.

42. Pemeliharaan

Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-

langkah yang memadai untuk melindungi

lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat

kerja dan membatasi gangguan lingkungan

terhadap pihak ketiga dan harta bendanya

sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan

hidup.

43. Asuransi

43.1

43.2

43.3

Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak

SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan

Pekerjaan untuk semua barang yang

mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas

segala risiko terhadap kecelakaan,

kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang

tidak dapat diduga.

Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi

pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di

lokasi kerja.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan

dalam penawaran dan termasuk dalam

harga kontrak.

44. Tindakan Penyedia yang

Mensyaratkan

Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut:

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam

Lampiran SSKK (apabila ada);

menunjuk Personel Inti yang namanya tidak

tercantum dalam Lampiran SSKK;

mengubah atau memutakhirkan Program

Mutu;

tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

45. Laporan Hasil Pekerjaan

45.1

45.2

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama

pelaksanaan kontrak untuk menetapkan

pekerjaan atau kegiatan yang telah

dilaksanakan guna pembayaran hasil

pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan

pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dibuat

laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas

pekerjaan.

45.3

Laporan dan dokumen dibuat

diserahkan sesuai ketentuan dalam KAK

dan

45.4

Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh

Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan

disetujui oleh PPK/ pihak PPK

46. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain,

laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti

lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan

Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.

Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau

penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti

lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada

PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah

salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.

Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan

dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di

kemudian hari diatur dalam SSKK.

47. Penyedia Lain

48. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan

menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan

Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya

yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika

dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal

kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi

finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi

atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban

Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan

Denda dengan memotong angsuran pembayaran

prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda

tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual

Penyedia.

49. Jaminan

49.1

49.2

49.3

Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan

Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau

surety bond. Jaminan bersifat tidak

bersyarat, mudah dicairkan, dan harus

dicairkan oleh penerbit jaminan paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah

surat perintah pencairan dari PPK atau pihak

yang diberi kuasa oleh PPK diterima.

Penerbit jaminan selain Bank Umum harus

telah ditetapkan/mendapat rekomendasi

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penggunaan Jaminan Xxxx Xxxx sebagai

berikut:

paket pekerjaan sampai

Rp1.000.000.000,00 (satu

rupiah) dapat diterbitkan oleh:

dengan

miliar

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Asuransi;

3) Perusahaan Penjaminan;

4) lembaga keuangan khusus yang

menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan

asuransi untuk mendorong ekspor

Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di

bidang lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia; atau

5) Konsorsium Perusahaan Asuransi

Umum/Konsorsium Lembaga

Penjaminan/Konsorsium

Perusahaan Penjaminan yang

mempunyai program asuransi

kerugian (suretyship).

paket pekerjaan sampai

Rp1.000.000.000,00 (satu

rupiah) dapat diterbitkan oleh:

dengan

miliar

1) Bank Umum; atau

2) Konsorsium Perusahaan Asuransi

Umum/Konsorsium Lembaga

Penjaminan/Konsorsium

Perusahaan Penjaminan yang

mempunyai program asuransi

kerugian (suretyship).

49.4

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK

dalam rangka pengambilan uang muka

paling kurang sama dengan besarnya uang

muka.

49.5

49.6

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi

secara proporsional sesuai dengan sisa uang

muka yang diterima.

Masa berlakunya Jaminan Xxxx Xxxx

paling kurang sejak tanggal persetujuan

pemberian uang muka sampai dengan

Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

PERSONEL PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA

50. Persyaratan Personel 50.1 Personel Inti yang diperkerjakan harus

sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman

yang ditawarkan dalam Dokumen

Penawaran dan dibuktikan dalam Rapat

Persiapan Penandatanganan Kontrak serta

dituliskan dalam Lampiran SSKK

50.2

50.3

Penggantian Personel Inti tidak boleh

dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis

PPK.

Penggantian Personel Inti dilakukan oleh

Penyedia dengan mengajukan permohonan

terlebih dahulu kepada PPK dengan

melampirkan riwayat hidup/pengalaman

kerja Personel Inti yang diusulkan beserta

alasan perubahan. Personel Inti pengganti

yang diusulkan wajib memiliki kualifikasi

yang setara atau lebih baik dari Personel Inti

yang digantikan, tanpa biaya tambahan

apapun

50.4

PPK dapat menilai dan

penggantian Personel Inti

kualifikasi yang dibutuhkan.

menyetujui

menurut

50.5

Jika PPK menilai bahwa Personel Inti:

a. tidak mampu atau tidak

melakukan pekerjaan dengan baik;

dapat

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi

tugasnya

50.6

50.7

maka Penyedia berkewajiban untuk

menyediakan pengganti dan dengan biaya

sendiri menjamin Personel Inti tersebut

meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7

(tujuh) hari kalender sejak diminta oleh PPK.

Apabila ada penambahan Personel Inti akibat

perubahan pekerjaan maka penambahan

tersebut harus mendapat persetujuan

terlebih dahulu dari PPK dan dituangkan

dalam Lampiran SSKK.

Penambahan Personel Inti dilakukan oleh

Penyedia dengan mengajukan permohonan

terlebih dahulu kepada PPK dengan

melampirkan riwayat hidup/pengalaman

kerja Personel Inti yang diusulkan beserta

alasan penambahan.

51. Personel Inti

51.1

51.2

Nama Personel Inti, uraian pekerjaan, jadwal

penugasan dan kualifikasi dilampirkan

dalam Lampiran SSKK.

Personel Inti berkewajiban untuk menjaga

kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan

oleh PPK, Personel Inti dapat sewaktu-waktu

disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan

pekerjaan di bawah sumpah.

52. Kerjasama Antara

Penyedia dan

Subpenyedia

52.1 Penyedia hanya boleh melakukan

subkontrak sebagian pekerjaan utama

kepada Penyedia Spesialis.

52.2

52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

52.8

Penyedia tetap bertanggung jawab atas

bagian pekerjaan yang disubkontrakkan

tersebut.

Subpenyedia dilarang mengalihkan atau

mensubkontrakkan pekerjaan.

Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan

Penyedia Usaha Kecil, maka pekerjaan

tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh

Penyedia yang ditunjuk dan dilarang

dialihkan atau disubkontrakkan kepada

pihak lain.

Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan

kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh

melaksanakan sesuai dengan daftar bagian

pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila

ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.

Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang

Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak

boleh diubah kecuali atas persetujuan

tertulis dari PPK dan dituangkan dalam

adendum Kontrak.

Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan

Subpenyedia diawasi oleh Xxxxxxxx

Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara

periodik kepada PPK.

Apabila Penyedia melanggar ketentuan

sebagaimana diatur pada pasal 52.4 atau

52.5 maka akan dikenakan denda senilai

pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

HAK DAN KEWAJIBAN PPK

53. Hak dan Kewajiban PPK Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban

yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam

melaksanakan Kontrak, meliputi :

mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima laporan-laporan secara periodik

mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilaksanakan oleh Penyedia;

menerima hasil pekerjaan sesuai dengan xxxxxx

penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam Kontrak.

membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang

tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan

kepada Penyedia;

memberikan fasilitas berupa sarana dan

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan Kontrak; dan

menilai kinerja Penyedia.

54. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan

prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang

tercantum dalam SSKK untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan ini.

55. Peristiwa Kompensasi

55.1

Peristiwa Kompensasi

kepada Penyedia yaitu:

dapat

diberikan

a. PPK mengubah Jadwal Pelaksanaan

Pekerjaan yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada

Penyedia;

c. PPK tidak memberikan gambar-gambar,

spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi

sesuai jadwal dalam kontrak;

e. PPK memerintahkan penundaan

pelaksanaan pekerjaan;

f. PPK memerintahkan untuk mengatasi

kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya yang disebabkan/tidak

disebabkan oleh PPK;

g. ketentuan lain dalam SSKK.

55.2

55.3

55.4

55.5

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan

pengeluaran tambahan dan/atau

keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka

PPK berkewajiban untuk membayar ganti

rugi dan/atau memberikan perpanjangan

Masa Kontrak.

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi

hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan

data penunjang dan perhitungan

kompensasi yang diajukan oleh Penyedia

kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian

nyata.

Perpanjangan Masa Kontrak hanya dapat

diberikan jika berdasarkan data penunjang

dan perhitungan kompensasi yang diajukan

oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan

perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa

Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi

dan/atau perpanjangan Masa Kontrak jika

Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

peringatan dini dalam mengantisipasi atau

mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

56. Harga Kontrak 56.1 PPK membayar kepada

pelaksanaan pekerjaan

sebesar Harga Kontrak.

Penyedia atas

dalam Kontrak

56.2

56.3

Harga Kontrak telah memperhitungkan

meliputi:

a. beban pajak,

b. keuntungan dan biaya overhead (biaya

umum); dan

c. biaya pelaksanaan pekerjaan.

Untuk Kontrak Lumsum, pembayaran

dilakukan berdasarkan Tahapan

Pembayaran dan Kerangka Acuan Kerja yang

tercantum di dalam Kontrak

57. Pembayaran

57.1

Uang Muka

a. Uang Muka dapat diberikan kepada

Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK

untuk:

1) Mobilisasi; dan/atau

57.2

2) pekerjaan teknis yang diperlukan

untuk persiapan pelaksanaan

pekerjaan

b. untuk usaha kecil, uang muka dapat

diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh

perseratus) dari harga Kontrak;

c. untuk usaha non kecil, uang muka dapat

diberikan paling tinggi 20% (dua puluh

perseratus) dari harga Kontrak;

d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka

dapat diberikan paling tinggi 15% (lima

belas perseratus) dari harga Kontrak;

e. Besaran uang muka ditentukan dalam

SSKK dan dibayar setelah Penyedia

menyerahkan Jaminan Uang Muka paling

sedikit sebesar uang muka yang diterima;

f. Dalam hal diberikan uang muka, maka

Penyedia harus mengajukan permohonan

pengambilan uang muka secara tertulis

kepada PPK disertai dengan rencana

penggunaan uang muka untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;

g. PPK harus mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) untuk permohonan

tersebut pada huruf f, paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang

Muka diterima;

h. Pengembalian uang muka diperhitungkan

berangsur-angsur secara proporsional

pada setiap pembayaran prestasi

pekerjaan dan paling lambat harus lunas

pada saat pekerjaan mencapai prestasi

100 % (seratus perseratus).

Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan

dilakukan berdasarkan Tahapan

Pembayaran, keluaran/output pada KAK dan

dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

Penyedia telah mengajukan tagihan

disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan;

tagihan yang disampaikan Penyedia

dilampiri dengan Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan sesuai dengan

KAK yang telah mendapatkan

persetujuan Direksi Teknis;

pembayaran

rincian biaya;

tidak

memperhatikan

pembayaran dilakukan dengan sistem

termin sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam SSKK.

pembayaran harus memperhitungkan

angsuran uang muka, denda (apabila

ada),dan pajak;

untuk Kontrak yang mempunyai

subkontrak, permintaan pembayaran

harus dilengkapi bukti pembayaran

kepada seluruh Subpenyedia sesuai

dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran

kepada Subpenyedia dilakukan sesuai

prestasi pekerjaan yang selesai

dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa

harus menunggu pembayaran terlebih

dahulu dari PPK.

pembayaran terakhir hanya dilakukan

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus) dan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan ditandatangani oleh

PPK dan Penyedia;

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari

kerja setelah pengajuan permintaan

pembayaran dari Penyedia diterima

harus sudah mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran kepada Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (PPSPM);

57.3

Denda dan Ganti Rugi

denda merupakan sanksi finansial yang

dikenakan kepada Penyedia, antara lain:

denda keterlambatan dalam

penyelesaian pelaksanaan pekerjaan

dan denda terkait pelanggaran

ketentuan subkontrak;

Ganti rugi merupakan sanksi finansial

yang dikenakan kepada PPK maupun

Penyedia karena terjadinya cidera

janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti

rugi adalah sebesar nilai kerugian yang

ditimbulkan.

Besarnya denda keterlambatan yang

dikenakan kepada Penyedia atas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan

adalah:

1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari

harga bagian Kontrak yang

tercantum dalam kontrak; atau

2) 1‰ (satu perseribu) dari harga

Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap

hari keterlambatan.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

besarnya ganti rugi sebagai akibat

peristiwa kompensasi yang dibayar oleh

PPK atas keterlambatan pembayaran

adalah sebesar bunga dari nilai tagihan

yang terlambat dibayar, berdasarkan

tingkat suku bunga yang berlaku pada

saat itu menurut ketetapan Bank

Indonesia;

pembayaran denda dan/atau ganti rugi

diperhitungkan dalam pembayaran

prestasi pekerjaan;

ganti rugi kepada Penyedia dapat

mengubah Harga Kontrak setelah

dituangkan dalam adendum kontrak;

pembayaran ganti rugi dilakukan oleh

PPK, apabila Penyedia telah mengajukan

tagihan disertai perhitungan dan data-

data.

58. Perhitungan Akhir

58.1

58.2

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan

terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) dan berita acara

serah terima pekerjaan telah ditandatangani

oleh kedua belah Pihak.

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan,

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan

kepada Direksi Teknis perhitungan nilai

tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK

berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh

Direksi Teknis, berkewajiban untuk

menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan

angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja terhitung sejak tagihan dan

dokumen penunjang dinyatakan lengkap

dan diterima oleh Direksi Teknis.

59. Penangguhan

Pembayaran

59.1

59.2

59.3

PPK dapat menangguhkan pembayaran

setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia

jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi

kewajiban kontraktualnya, termasuk

penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan.

PPK secara tertulis memberitahukan kepada

Penyedia tentang penangguhan hak

pembayaran, disertai alasan-alasan yang

jelas mengenai penangguhan tersebut.

Penyedia diberi kesempatan untuk

memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

Pembayaran yang ditangguhkan harus

disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau

kelalaian Penyedia.

59.4 Jika dipandang perlu oleh PPK,

penangguhan pembayaran akibat

keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat

dilakukan bersamaan dengan pengenaan

denda kepada Penyedia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

60. Penyelesaian 60.1

Perselisihan/Sengketa

60.2

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya

sungguh-sungguh menyelesaikan secara

damai semua perselisihan yang timbul dari

atau berhubungan dengan Kontrak ini atau

interpretasinya selama atau setelah

pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip

dasar musyawarah untuk mencapai

kemufakatan.

Dalam hal musyawarah para pihak

sebagaimana dimaksud pada pasal 60.1

tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,

maka penyelesaian perselisihan atau

sengketa antara para pihak dalam Kontrak

dapat dilakukan melalui alternatif

penyelesaian sengketa, dewan sengketa

(menggantikan mediasi/konsiliasi),

dan/atau arbitrase.

60.3

Penyelesaian perselisihan/sengketa

dipilih ditetapkan dalam SSKK.

yang

61. Itikad Baik

61.1

61.2

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling

percaya yang disesuaikan dengan hak-hak

yang terdapat dalam Kontrak.

Para pihak setuju untuk melaksanakan

perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan

kepentingan masing-masing pihak. Apabila

selama Kontrak, salah satu pihak merasa

dirugikan, maka diupayakan tindakan yang

terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB IX. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal	Ketentuan	Data
5.1 & 5.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : PPK ............... [diisi nama satuan kerja PPK] Nama : ............... [diisi nama PPK] Alamat : ............... [diisi alamat PPK] Website : ............... [diisi website PPK] E- mail : ............... [diisi eamail PPK] Faksimili : ............... [diisi nomor faksimili PPK] Penyedia : ........................ [diisi nama badan usaha/nama KSO] Nama : ............... [diisi nama yang ttd surat perjanjian] Alamat : ............... [diisi alamat Penyedia] E-mail : ............... [diisi email Penyedia] Faksimili : ............... [diisi nomor faksimili Penyedia]
6	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK: Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah PPK] Berdasarkan Surat Keputusan PPK .…. nomor .…. tanggal ……. [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah PPK] Untuk Penyedia: Nama : .......... [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan …. nomor .…. tanggal ……. [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]
7.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
21.1 & 21.4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Waktu Penyelesaian Kontrak selama 60 (enam puluh ) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. [Apabila diberlakukan serah terima pekerjaan secara parsial ketentuan Waktu Penyelesaian Pekerjaan diganti menjadi] 1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian pekerjaan ….. [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK 2. Waktu Penyelesaian Pekerjaan bagian pekerjaan …………… [diisi bagian pekerjaannya] selama ......... [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK 3. dst


23.11	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian sebagai berikut: 1. ............ 2. ............ 3. Dst [diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian]
32.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
37	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : 1………. 2……….. 3……….. [diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK dan sesuai dengan KAK, apabila ada]
44.d	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: .................... [diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]
46	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: .................... [diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK]
54	Fasilitas	PPK akan memberikan fasilitas berupa : .................... [diisi fasilitas milik PPK yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]
55.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah ..................... [diisi apabila ada peristiwa kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]
57.1.a	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh prosen) dari harga kontrak.
57.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus , dengan ketentuaan tahapan pembayaran sebagai berikut: No Tahapan Besaran % Keterangan pembayaran pembayaran (milestone) dari Harga Kontrak 1 ………… ………… [diisi ………… [diisi dengan dengan satu atau ketentuan gabungan persentase yang keluaran/ dibayarkan subkeluaran maksimal

yang akan senilai

dibayarkan] pekerjaan yang

sudah

diselesaikan]

2 ………… …………

3 dst

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk

mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Sesuai peraturan yang berlaku

2. ……….

3. Dst

[diisi dokumen yang disyaratkan]

57.3.c

Denda akibat

Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk

setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu

perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

60.3

Penyelesaian

Perselisihan/Se

ngketa

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka para pihak sepakat menyelesaikan

perselisihan/sengketa melalui:

Arbitrase menunjuk Layanan Penyelesaian Sengketa

( LPS ) yang diselenggarakan oleh LKPP

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN UTAMA YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

DAFTAR PERALATAN UTAMA (apabila dipersyaratkan)

REKAP PENUGASAN TENAGA AHLI

Full time input

Part time input

No.

Jabatan/Posisi

Personel Inti

Penugasan Personel (dalam bentuk diagram balok)

Orang

Bulan

Bulan Ke-

III

VII

VIII

XII

Nasional

Subtotal

Asing (apabila ada)

Subtotal

Total

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status Kepemilikan	Keterangan
1	………..	………..	………..	………..	………..	………..	………..
2	………..	………..	………..	………..	………..	………..	………..
3	Dst

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan	Nama Subpenyedia	Alamat Subpenyedia	Kualifikasi Subpenyedia	Keterangan
1	………..	………..	………..	………..	………..
2	………..	………..	………..	………..	………..
3	Dst

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Catatan:

1) Kegiatan : Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,

laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat

Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan

kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya

2) Bulan ke: Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.

100

No.	Kegiatan	Bulan ke-						Keterangan
No.	Kegiatan	I	II	III	IV	V	dst.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

No.

Keluaran

DED 1

DED 2

Dokumen Tender

UKL-UPL

Spesifikasi Teknis

Satuan

dokumen

Sub-total

PPN 10%

Total

Total Harga

(Rp)

…

Terbilang:

101 Shape16 Shape17 Shape18 Shape19 Shape20 Shape21 Shape22 Shape23 Shape24 Shape25 Shape26 Shape27 Shape28 Shape29 Shape30 Shape31 Shape32 Shape33

BAB X. BENTUK DOKUMEN LAIN

CONTOH

LAMPIRAN 1 : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat satuan kerja/KPA]

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan

Pekerjaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _

tanggal perihal dengan nilai penawaran

setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja

UKPBJ sebesar Rp ( ) termasuk

PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja UKPBJ

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan

, dan meminta Xxxxxxx untuk menandatangani

Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya

SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan

evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Kegiatan/Satuan Kerja

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

Materai Rp. 6000,00

[nama lengkap ]

[jabatan]

NIP.

102 Shape39 Shape40 Shape41 Shape42 Shape43 Shape44 Shape45 Shape46 Shape47 Shape48 Shape49 Shape50 Shape51 Shape52 Shape53 Shape54 Shape55 Shape56

LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH MULAI KERJA

CONTOH

[kop surat satuan kerja/KPA]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:

Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama Pejabat Pembuat Komitmen]

Jabatan : [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Alamat : [alamat kegiatan/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian

bersama ini memerintahkan:

_ nomor

tanggal

__,

Nama penyedia: [nama penyedia]

Alamat : [alamat penyedia]

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: ;

2. Tanggal mulai kerja: ;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender/bulan/tahun

[pilih salah satu] dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal

5. Hasil Pekerjaan:

6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir,

Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat

dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

Materai Rp. 6000,00

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

[nama penyedia]

[tanda tangan]

Materai Rp. 6000,00

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

Keterangan:

Xxxxx X (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Xxxxx XX disimpan oleh Xxjabat Pembuat

Komitmen.

103 Shape62 Shape63 Shape64 Shape65 Shape66 Shape67 Shape68 Shape69 Shape70 Shape71 Shape72 Shape73 Shape74 Shape75 Shape76 Shape77 Shape78 Shape79 Shape80 Shape81 Shape82 Shape83

LAMPIRAN 3 : JAMINAN UANG MUKA

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

CONTOH

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN UANG MUKA

No. ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini .................................................................. dalam

xxxxxxx selaku .......................................................................................... dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama ............................ [nama bank] berkedudukan di

.................................................................................. [alamat]

untuk selanjutnya disebut : PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ..........................................................[Pejabat Pembuat Komitmen]

Alamat : ........................................................................................

selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp ......................................................................................

(terbilang ..........................................................................................) sebagai jaminan

Uang Muka

apabila:

Nama : .......................................................... [penyedia Jasa Konsultansi]

Alamat : ...........................................................................................................

selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas

waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada

Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang

Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana

ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama …………. (…….…dalam huruf……....) hari

kalender, dari tanggal …………. s.d. …………. untuk pekerjaan

.........................

2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan

melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi

Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan

tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin

dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah

menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat

Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi

akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-

benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk

melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan

kepada pihak lain.

104

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-

masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor

Pengadilan Negeri …………..

Dikeluarkan di : ........................

Pada tanggal

......................

Untuk keyakinan, Penerima

Jaminan disarankan untuk

mencocokkan Jaminan ini ke

Bank ................ [bank]

[Bank]

........................

105

Pemimpin

CONTOH

[Kop Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi, konsorsium perusahaan

asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan]

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : ………………………

Nilai : Rp …………………….

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : ........................................ [nama],

........................................ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut

XXXXXXXX, xxx ........................................ [nama pexxxxxx xxxxxxx],

........................................ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai

PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada

...................................... [nama PPK], ........................................ [alamat] sebagai

Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah

Rp .................................................................. (terbilang ................................. )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk

melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana

TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan

.................. yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan

Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. ...................

tanggal .................................

3. Surat Jaminan ini berlaku selama …….. (............dalam huruf.................) hari

kalender dan efektif mulai dari tanggal ................... sampai dengan tanggal

........................................

4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali

kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut

Dokumen Kontrak.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan

tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima

tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar

Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN

cidera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa

PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda

TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah

diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender

sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN

(..........................................)

Nama Jelas

PENJAMIN

(..........................................)

Nama Jelas

Untuk keyakinan, pemegang

Jaminan disarankan untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini

ke ………[Penerbit Jaminan]

106

Document Metadata

Table of Contents

BENTUK RANCANGAN KONTRAK

Document Metadata