LOGO PEMDA

Shape1

LOGO PEMDA





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN

PEMERINTAH PROVINSI …………..



TENTANG



OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH

DI PROVINSI ……………



NOMOR : KEP- /PJ.08/2021

NOMOR : KEP- /PK.4/2021

NOMOR :



Pada hari ini .... tanggal … bulan … tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

XXXXX XXXXXXXXXXX

:

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

:

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3.

………

:

Gubernur ……, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi …….., yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA,

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);

  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155);

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

  16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Tertulis Kepada Pejabat dan/atau Tenaga Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Memperlihatkan Bukti Tertulis Dari atau Tentang Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 623);

  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);

  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak Atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 619);

  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1679);

  24. Peraturan Daerah Provinsi ……….. Nomor ……. Tahun ……. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi ………. Tahun ….. Nomor ……);

  25. Peraturan Daerah …………. Nomor ….. Tahun …… tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah …….. Tahun ……… Nomor ……..); dan

  26. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-350/PJ/2020, KEP-41/PK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-126/PJ/2019 dan Nomor KEP-17/PK/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.





PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi ………. (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Provinsi ……..

  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  3. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

  4. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer adalah salah satu Direktorat di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan penataan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer.

  5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

  6. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

  7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ……….

  8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang Pendapatan Daerah di Provinsi …...

  9. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  10. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  11. Perpajakan adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

  12. Pertukaran Data dan/atau informasi perpajakan adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang berasal dari data perpajakan yang diadministrasikan SEMUA PIHAK baik elektronik maupun non elektronik, termasuk dari transaction monitoring device dan/atau sumber lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaikan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan dan dalam Perjanjian Kerja Sama.

  13. Pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan adalah rangkaian proses analisis data dan/atau informasi perpajakan untuk keperluan tugas dan fungsi aparatur perpajakan.

  14. Analisis data dan/atau informasi adalah rangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan.

  15. Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

  16. Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pajak sehingga masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

  17. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan pelatihan dan/atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dan mendorong tumbuhnya inisiatif serta kemampuan mengidentifikasi dan memecahkan masalah Perpajakan.

  18. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian mitra secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

  19. Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD, adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pembinaan administrasi perpajakan daerah.

  20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

  21. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

  22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

  23. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

  24. Daftar Sasaran Pengawasan Bersama yang selanjutnya disingkat DSPB adalah daftar yang memuat Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama yang merupakan hasil koordinasi Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah.



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK dalam bentuk kegiatan bersama sebagai bagian dari proses teknis administrasi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

  1. mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. mengoptimalkan penyampaian data IKD;

  3. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;

  4. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

  5. meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang perpajakan; dan

  6. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang perpajakan.



Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

  1. pembangunan data perpajakan yang berkualitas;

  2. pelaksanaan pertukaran data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12;

  3. pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak atas pengusaha (terdaftar dan belum terdaftar) dan Wajib Pajak yang ditetapkan secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;

  4. pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama dalam bidang perpajakan;

  5. pelaksanaan KSWP;

  6. koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;

  7. pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan daerah;

  8. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu;

  9. dukungan pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi …………;

  10. mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi; dan

  11. kegiatan lain yang dipandang perlu dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

  1. Hak PIHAK KESATU dari PIHAK KETIGA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:

    1. memperoleh data dan/atau informasi pajak daerah antara lain:

  1. daftar data PNS Daerah;

  2. data usaha perikanan;

  3. data usaha perkebunan;

  4. data usaha transportasi;

  5. data usaha pemanfaatan sumber daya air;

  6. data usaha penjulan bahan bakar kendaraan bermotor;

  7. data Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan

  8. data dan/atau Informasi Keuangan Daerah,

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    1. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KETIGA;

    2. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi Perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA; dan

    3. memperoleh dukungan dalam kegiatan KSWP.

  1. Kewajiban PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak:

    1. memberikan data dan/atau informasi pajak pusat antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

    1. identitas Wajib Pajak;

    2. dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; dan

    3. omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    1. memberikan dukungan kapasitas dalam pembangunan data perpajakan yang berkualitas;

    2. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;

    3. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara bersama dengan PIHAK KETIGA;

    4. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KETIGA;

    5. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah; dan

    6. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah.

  1. Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non-elektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

  2. Memastikan PIHAK KETIGA untuk menyampaikan kewajiban IKD kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

  1. Hak PIHAK KEDUA:

    1. memperoleh laporan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan

    2. mendapatkan data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dari PIHAK KETIGA.

  2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

    1. menyediakan data dan/atau informasi pendukung dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;

    2. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data dan/atau informasi perpajakan pada PIHAK KETIGA;

    3. melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK dalam penyusunan regulasi pajak daerah;

    4. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terkait pelaksanaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;

    5. memastikan PIHAK KETIGA untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

    6. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah;

    7. memberikan dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah; dan

    8. melakukan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PARA PIHAK.





Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA


  1. Hak PIHAK KETIGA:

    1. memperoleh data dan/atau informasi pajak pusat dari PIHAK KESATU antara lain:

data individual Wajib Pajak tertentu yang menjadi subjek Pengawasan Wajib Pajak Bersama, meliputi:

  1. identitas Wajib Pajak;

  2. dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor; dan

  3. omzet/peredaran usaha SPT Tahunan atas kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya air dan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    1. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pembangunan data perpajakan yang berkualitas;

    2. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penelitian dan analisis data atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;

    3. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pengawasan atas objek/jenis pajak yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara terpadu;

    4. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan

    5. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan pemeriksaan pajak daerah; dan

    6. memperoleh dukungan kapasitas dalam kegiatan penagihan pajak daerah.

  1. Kewajiban PIHAK KETIGA:

    1. memberikan data dan/atau informasi pajak daerah kepada PIHAK KESATU antara lain:

  1. daftar data PNS Daerah;

  2. data usaha perikanan;

  3. data usaha perkebunan;

  4. data usaha transportasi;

  5. data usaha pemanfaatan sumber daya air;

  6. data usaha penjulan bahan bakar kendaraan bermotor;

  7. data Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan

  8. data dan/atau Informasi Keuangan Daerah,

yang telah dilengkapi dengan NPWP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

    1. memberikan dukungan dalam kegiatan Pengawasan Wajib Pajak Bersama melalui penelitian dan analisis terhadap data dan/atau informasi atas objek/jenis pajak yang telah disepakati dengan PIHAK KESATU;

    2. memberikan dukungan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu dengan PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA; dan

    3. memberikan dukungan dalam kegiatan KSWP.

  1. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk data elektronik maupun non-elektronik menggunakan struktur data sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

  2. melaksanakan kewajiban penyampaian data dan/atau IKD serta data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional kepada PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

PELAKSANAAN

  1. PIHAK KESATU menunjuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak …….. untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

  2. PIHAK KETIGA menunjuk Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

  3. PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menyusun Xxx Xxxxx Bersama yang didalamnya mengatur mekanisme teknis dan tahapan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama serta pihak-pihak terkait;

  4. PIHAK KETIGA menyampaikan data dan/atau informasi perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan;

  5. Pengawasan Wajib Pajak Bersama sebagaimana Pasal 3 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Kanwil DJP dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi untuk menentukan Wajib Pajak yang menjadi prioritas Pengawasan Wajib Pajak Bersama;

  2. Hasil koordinasi sebagaimana huruf a di atas berupa DSPB yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai format lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan permintaan tertulis terkait data dan informasi dari atau tentang Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada:

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia

  2. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP

  3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP

  4. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP

  5. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK

sesuai format lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

  1. Permintaan data disampaikan selambatnya-lambatnya tanggal 30 April untuk tahap I dan 30 Oktober untuk tahap II tahun berkenaan;

  2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri DSPB sebagaimana dimaksud huruf b;

  3. Atas data dan informasi yang dipertukarkan, Kanwil DJP dan PIHAK KETIGA melakukan Pengawasan Wajib Pajak Bersama;

  4. Mekanisme umum pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama mengacu pada bagan sebagaimana lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan

  5. Dalam pelaksanaan kerja sama, Kanwil DJP dapat melibatkan Kantor Pelayanan Pajak.

  1. Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  2. Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui koordinasi PARA PIHAK.



Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

  1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

  2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.









Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

  1. Yang dimaksud keadaan kahar (force majeure) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.

  2. Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

    1. peperangan;

    2. xxxx-xxxx;

    3. sabotase;

    4. pemberontakan;

    5. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);

    6. wabah penyakit;

    7. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan

    8. pemogokan umum.

  3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure) tersebut.

  4. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (force majeure) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.



Pasal 13

SANKSI

Apabila PARA PIHAK melanggar kewajiban merahasiakan dan kewajiban menjaga keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PIHAK yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

  1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling sedikit satu kali dalam 12 (dua belas) bulan.

  2. Kanwil DJP melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KESATU dan ditembuskan kepada PIHAK KEDUA.

  3. PIHAK KETIGA melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA.

  4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 15

KORESPONDENSI

  1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.

  2. Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.

  3. PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

  1. PIHAK KESATU

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : ...........

Nomor Telepon : ………..

Email : ………..

  1. PIHAK KEDUA

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Jl. Xx. Xxxxxxx Xxxxx. 1, Gedung Radius Prawiro Lantai 11, Kec. Sawah Besar, Provinsi Jakarta Pusat, Daerah Khusus IbuProvinsi Jakarta

Nomor Telepon : (021) 3511486

Email : xxxx.xxxx@xxxxxxxx.xx.xx

  1. PIHAK KETIGA

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi ..........

Alamat : ……….

Nomor Telepon : ……….

Nomor Fax : ……….

Email : ……….

  1. Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling xxxxxx 00 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

  2. Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.


Pasal 16

PERUBAHAN

  1. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap hak-hak dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.

  2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

  3. Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

  4. Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.



Pasal 17

PENUTUP

  1. PARA PIHAK berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.

  2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada pimpinan PARA PIHAK secara hierarki.

  3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

  4. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.





PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PIHAK KETIGA












XXXXX XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX


………………..

LAMPIRAN I

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2021

NOMOR: KEP- /PK.4/2021

NOMOR:


STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KESATU


I. Data Identitas Wajib Pajak


Elemen Data

Type Data

Length

NPWP

CHARACTER

15

KPP

CHARACTER

3

CAB

CHARACTER

3

NAMA

CHARACTER

60

ALAMAT

CHARACTER

50

KELURAHAN

CHARACTER

50

KECAMATAN

CHARACTER

50

PROVINSI

CHARACTER

50

STS_MODAL

CHARACTER

1

BDN_HUKUM

CHARACTER

2

KLU

CHARACTER

5

TANGGAL DAFTAR

CHARACTER

8



II. Data Dasar Pengenaan Pajak Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Elemen Data

Type Data

Length

NAMA

CHARACTER

38

NPWP

CHARACTER

15

KPP ADM

CHARACTER

3

ID MASA TAHUN PAJAK

CHARACTER

10

ALAMAT WP DI SPT

CHARACTER

255

TANGGAL TANDA TERIMA SPT

DATE

10

DASAR PENGENAAN PAJAK

NUMBER

30



III. Data Omzet/Peredaran Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Elemen Data

Type Data

Length

NAMA

CHARACTER

38

NPWP

CHARACTER

15

KPP ADM

CHARACTER

3

ID MASA TAHUN PAJAK

CHARACTER

10

ALAMAT WP DI SPT

CHARACTER

255

TANGGAL TANDA TERIMA SPT

DATE

10

JUMLAH PEREDARAN USAHA

NUMBER

30





STRUKTUR DATA YANG DISEDIAKAN PIHAK KETIGA


I. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah


Elemen

Type Data

Length

TAHUN_ANGGARAN

CHARACTER

4

NAMA_SATKER

CHARACTER

30

KODE_SATKER

CHARACTER

6

NIP_PEGAWAI

CHARACTER

18

NPWP_PEGAWAI

CHARACTER

15

NAMA_PEGAWAI

CHARACTER

30

ALAMAT_PEGAWAI

CHARACTER

70

TANGGAL_LAHIR

CHARACTER

6

JENIS_KELAMIN

CHARACTER

2

NIK

CHARACTER

16

TELEPON

CHARACTER

12

PENGHASILAN_BRUTO

NUMBER

15

PENGHASILAN_NETO

NUMBER

15

NETO_DISETAHUNKAN

NUMBER

15

PTKP

NUMBER

15

PKP

NUMBER

15

PPh_TERUTANG

NUMBER

15

PPh_DIPOTONG

NUMBER

15

PPh_KB/LB

NUMBER

15

NPWP_BENDAHARA_GAJI

CHARACTER

15

PENGHASILAN_FINAL

NUMBER

15

PPh_FINAL

NUMBER

15



II. Data Usaha Perikanan Budidaya


Elemen

Type Data

Length

NAMA_PERUSH/PERORANGAN

CHARACTER

30

ALAMAT_PERUSH/PERORANGAN

CHARACTER

70

NPWP_PERUSH/PERORANGAN

CHARACTER

15

NAMA_PENANGGUNG_JAWAB

CHARACTER

30

NIK_PENANGGUNG_JAWAB

CHARACTER

16

JENIS_PERIZINAN

CHARACTER

30

NOMOR_IZIN

CHARACTER

30

TANGGAL_IZIN

DATE

8

MASA_BERLAKU

DATE

8

NAMA_KOMODITAS_BUDIDAYA

CHARACTER

70

ALAMAT_KEGIATAN_BUDIDAYA

CHARACTER

70

LUAS_AREAL_BUDIDAYA

NUMBER

10

KOORDINAT_AREAL_BUDIDAYA

CHARACTER

70

VOLUME_PRODUKSI_(TON)

NUMBER

10

NILAI_PRODUKSI

NUMBER

25



III. Data Usaha Perkebunan


          1. Data Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Perkebunan (STD-B / STD-P)


ELEMEN

TIPE DATA

LENGTH

NOMOR

CHARACTER

30

NAMA

CHARACTER

30

NPWP

CHARACTER

15

TEMPAT/TANGGAL_LAHIR

DATE

8

NOMOR_KTP

CHARACTER

16

ALAMAT

XXXXXXXXX

00

LOKASI

CHARACTER

70

LUAS_AREAL (STD-B)

NUMBER

10

JENIS_TANAMAN (STD-B)

CHARACTER

30

PRODUKSI_PER_HA_PER_KEBUN (STD-B)

NUMBER

10

TAHUN_TANAM (STD-B)

DATE

8

KAPASITAS PRODUKSI (STD-P)

NUMBER

10

JENIS_BAHAN_BAKU (STD-P)

CHARACTER

30

SUMBER_BAHAN_BAKU (STD-P)

CHARACTER

30

JENIS PRODUKSI (STD-P)

CHARACTER

30

TUJUAN_PASAR (STD-P)

CHARACTER

30



          1. Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)


Elemen

Tipe Data

Length

NOMOR_IUP

CHARACTER

30

TANGGAL_IUP

DATE

8

NAMA_PERUSAHAAN

CHARACTER

30

NPWP

CHARACTER

15

NOMOR_IZIN_LOKASI

CHARACTER

30

LUAS_AREAL_NETTO

NUMBER

10

LOKASI

CHARACTER

70

JENIS_TANAMAN (IUP-B)

CHARACTER

30

PRODUKSI_DIOLAH_DI (IUP-B)

CHARACTER

70

JENIS_USAHA (IUP-P)

CHARACTER

30

KAPASITAS_INDUSTRI_PENGOLAHAN (IUP & IUP-P)

NUMBER

10

KOMODITAS (IUP)

CHARACTER

30


          1. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP)


ELEMEN

TIPE DATA

LENGTH

NAMA_PERUSAHAAN

CHARACTER

30

NPWP

NUMBER

15

NOMOR LAPORAN

CHARACTER

30

TANGGAL LAPORAN

DATE

8

KEGIATAN_USAHA

CHARACTER

30

JENIS_TANAMAN/BUDIDAYA PERKEBUNAN

NUMBER

10

LUAS_LAHAN

CHARACTER

30

NOMOR_IUP

CHARACTER

30

TANGGAL_IUP

DATE

8

LUAS_LAHAN_IUP

CHARACTER

30

LOKASI_KEGIATAN (DESA,KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)

CHARACTER

70

KAPASITAS_PABRIK

NUMBER

10

NOMOR_SK_HGU

CHARACTER

30

TANGGAL_HGU

DATE

8

LUAS_HGU

NUMBER

10

RENCANA_PEMBUKAAN_LAHAN

NUMBER

10

REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN

NUMBER

10

REALISASI_PEMBUKAAN_LAHAN

NUMBER

10

REALISASI_LUAS_LAHAN_PEMBIBITAN

NUMBER

10

REALISASI_LUAS_LAHAN_AKAN_DITANAMI

NUMBER

10

REALISASI_TOTAL_KEBUTUHAN_KECAMBAH

NUMBER

10

REALISASI_TANAM

NUMBER

10

TANAMAN_BELUM_MENGHASILKAN

NUMBER

10

TANAMAN_MENGHASILKAN

NUMBER

10

JUMLAH_PRODUKSI

NUMBER

10

PRODUKTIVITAS/HA

NUMBER

10

JENIS_PRODUKSI

CHARACTER

30

PRODUKSI_PKS_CPO

NUMBER

10

PRODUKSI_PKS_PKO

NUMBER

10









IV. Data Usaha Transportasi


      1. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi


ELEMEN

TIPE DATA

LENGTH

NAMA_PERUSAHAAN

CHARACTER

30

ALAMAT_PERUSAHAAN

CHARACTER

30

NAMA_PEMILIK/PENANGGUNG_JAWAB

CHARACTER

20

ALAMAT_ PEMILIK/XXXXXXXXXX_XXXXX

XXXXXXXXX

00

NPWP

CHARACTER

15

STATUS_PERUSAHAAN

CHARACTER

15

NOMOR_SIUP

CHARACTER

20

TANGGAL_SIUP

DATE

8

PROVINSI

CHARACTER

20

BULAN_LAPORAN

DATE

10

TAHUN_LAPORAN

DATE

8

NAMA_BARANG

CHARACTER

30

NAMA_KAPAL

CHARACTER

30

JENIS_KEMASAN

CHARACTER

20

IN_KLARING_IMPOR_TONASE

NUMBER

15

IN_KLARING_IMPOR_PIB

CHARACTER

20

IN_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE

NUMBER

15

IN_KLARING_ANTAR_PMB

CHARACTER

20

UNIT_KLARING_EKSPOR_TONASE

NUMBER

15

UNIT_KLARING_EKSPOR_PEB

CHARACTER

20

UNIT_KLARING_ANTAR_PULAU_TONASE

NUMBER

15

UNIT_KLARING_ANTAR_PMB

CHARACTER

20

TANGGAL_LAPORAN

DATE

8

NAMA_PELAPOR

CHARACTER

20

JABATAN_PELAPOR

CHARACTER

20


b. Laporan Pembukaan Cabang


ELEMEN

TIPE DATA

LENGTH

NAMA_PERUSAHAAN

CHARACTER

30

NOMOR_SIUP

CHARACTER

20

TANGGAL_SIUP

DATE

8

NPWP_PERUSAHAAN

CHARACTER

15

NAMA_KEPALA_CABANG

CHARACTER

20

ALAMAT_ KANTOR_CABANG

CHARACTER

30

STATUS_KANTOR

CHARACTER

20

NOMOR_LAPORAN

CHARACTER

20

TANGGAL_LAPORAN

DATE

8

PROVINSI

CHARACTER

20


V. Data Usaha Pelaku Pemanfaatan Sumber Daya Air


Elemen

Type Data

Length

NAMA_USAHA

CHARACTER

30

ALAMAT

XXXXXXXXX

00

NM_PEMILIK

CHARACTER

30

ALAMAT_PEMILIK

CHARACTER

70

NPWP_PEMILIK

CHARACTER

9

KPP_PEMILIK

CHARACTER

3

CAB_PEMILIK

CHARACTER

3

NM_PENGELOLA

CHARACTER

30

ALAMAT_PENGELOLA

CHARACTER

70

NPWP_PENGELOLA

CHARACTER

9

KPP_PENGELOLA

CHARACTER

3

CAB_PENGELOLA

CHARACTER

3

JENIS

CHARACTER

50

JML_OMSET

NUMBER

25

JML_PAJAK

NUMBER

25

NAMA_USAHA

CHARACTER

30

XXXX_XXXXX

CHARACTER

2

TAHUN_PAJAK

CHARACTER

4


VI. Data Usaha Penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Elemen

Type Data

Length

XXXX XXXXX

CHARACTER

2

TAHUN PAJAK

CHARACTER

4

NAMA_PEMUNGUT_PAJAK/PENYEDIA_BAHAN_BAKAR

CHARACTER

30

ALAMAT

XXXXXXXXX

00

ALAMAT_XXXXX/XXXXX

XXXXXXXXX

00

NAMA_OBJEK/USAHA

CHARACTER

30

ALAMAT

XXXXXXXXX

00

NO_TELP/FAX

CHARACTER

12

NPWPD

CHARACTER

20

NPWP

CHARACTER

15

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

NUMBER

15

PAJAK TERUTANG

NUMBER

15

PAJAK YANG TELAH DIBAYAR

NUMBER

15

PAJAK KURANG ATAU LEBIH BAYAR

NUMBER

15

PBB-KB KURANG DIBAYAR DILUNASI TANGGAL

NUMBER

15

JUMLAH PBB-KB KURANG DIBAYAR

NUMBER

15



VII. Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor


Elemen

Type Data

Length

NOMOR POLISI

CHARACTER

10

NAMA PEMILIK

CHARACTER

30

ALAMAT

XXXXXXXXX

00

TAHUN PEMBUATAN

CHARACTER

4

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR (NJKB)

CHARACTER

10

XXXXX XXXXXXXAN

CHARACTER

20

XXXX XXXXXXXAN

CHARACTER

20

TIPE KENDARAAN

CHARACTER

10

XXX XXXXXXXX (CC)

CHARACTER

10

BAHAN BAKAR

CHARACTER

10




LAMPIRAN II

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2021

NOMOR: KEP- /PK.4/2021

NOMOR:


FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (2)

PERIODE ...................... S.D. ..................... (3)



I. Pelaksanaan Pertukaran Data dan Informasi


1.a. Data yang diterima dari Pihak Ketiga


Jenis Data

Dasar Hukum

Pemberian Data

Tanggal Diterima

Kelengkapan Elemen Data (%)

Keterangan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Data Kepemilikan Hotel

PP-31/2012




Data Kepemilikan Restoran

PP-31/2012




Data Usaha Hiburan

PP-31/2012




Data Jasa Pengelolaan Parkir

PKS Nomor …




Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

PP-31/2012




Data Surat Izin Usaha

PP-31/2012




Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PP-31/2012




Data Pegawai Negeri Sipil Daerah

PP-31/2012




Data Surat Ketetapan Pajak Daerah

PKS Nomor …




...






1.b. Data yang diterima dari Pihak Kesatu


No

Nama WP

NPWP

Jenis Data

Dasar Hukum

Pemberian Data

Tanggal Diterima

Keterangan

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.







2.







...
















II. Pelaksanaan Pengawasan Bersama Wajib Pajak


No.

Nama

NPWP

NPWPD

Nomor Dokumen Hasil Analisis

Tindak Lanjut

Nomor Dokumen Tindak Lanjut

Hasil Tindak Lanjut

Ket

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1.









2.









...


















III. Pelaksanaan Asistensi dan Dukungan Kapasitas


No.

Tanggal Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Ket

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

1.





2.





...












IV. Pelaksanaan Kegiatan Lainnya


No.

Tanggal Pelaksanaan

Jenis Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Ket

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

1.





2.





...












.............................., .............................. (35)

......................................... (36)






.......................................... (37)

NIP .................................... (37)





Shape2

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN II







Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.

Angka (4) : Diisi dengan jenis data dan informasi yang disampaikan.

Angka (5) : Diisi dengan PP-31/2012 dalam hal data disampaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi selaku ILAP

Angka (6) : Cukup jelas.

Angka (7) : Dihitung berdasarkan rumus:

Angka (8) : Diisi dengan kendala penerimaan data atau keterangan lainnya.

Angka (9) : Cukup jelas.

Angka (10) : Diisi dengan:

  1. nama WP dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan

  2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.

Angka (11) : Diisi dengan:

  1. nama WP dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan

  2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.

Angka (12) : Diisi dengan jenis data:

  1. identitas pelaku usaha;

  2. dasar pengenaan pajak;

  3. nilai transaksi;

  4. omzet/peredaran usaha; dan

  5. data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.

Angka (13) : Diisi dengan:

  1. nomor Surat Ijin Menteri Keuangan dalam hal data yang diminta adalah data Wajib Pajak; dan

  2. dikosongkan dalam hal data yang diminta adalah data proyeksi tahunan dan realisasi triwulanan penerimaan pajak pusat pada Daerah.

Angka (14) : Cukup jelas.

Angka (15) : Diisi dengan kendala penerimaan data atau keterangan lainnya.

Angka (16) : Cukup jelas.

Angka (17) : Diisi dengan nama Xxxxx Xxxxx yang dilakukan pengawasan bersama.

Angka (18) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan bersama.

Angka (19) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dilakukan pengawasan bersama.

Angka (20) : Diisi dengan nomor dokumen hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.

Angka (21) : Diisi dengan tindak lanjut hasil analisis, antara lain: permintaan keterangan, pemeriksaan, penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.

Angka (22) : Diisi dengan nomor surat sebagai tindak lanjut hasil analisis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada unit masing-masing.

Angka (23) : Diisi dengan hasil tindak lanjut, antara lain: nilai realisasi penerimaan pajak.

Angka (24) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu.

Angka (25) : Cukup jelas.

Angka (26) : Cukup jelas.

Angka (27) : Diisi dengan nama kegiatan:

  1. asistensi dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan sistem teknologi informasi perpajakan;

  2. dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan tentang administrasi perpajakan;

  3. dukungan kapasitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan

  4. koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah.

Angka (28) : Diisi dengan deskripsi kegiatan termasuk nama pemateri, jumlah peserta, isi kegiatan dan lain-lain.

Angka (29) : Diisi dengan kendala pelaksanaan kegiatan atau keterangan lainnya.

Angka (30) : Cukup jelas.

Angka (31) : Cukup jelas.

Angka (32) : Diisi dengan nama kegiatan lainnya yang tidak tercakup pada angka (27).

Angka (33) : Diisi dengan deskripsi kegiatan termasuk nama pemateri, jumlah peserta, isi kegiatan dan lain-lain.

Angka (34) : Diisi dengan kendala pelaksanaan kegiatan atau keterangan lainnya.

Angka (35) : Diisi dengan tempat dan tanggal laporan.

Angka (36) : Diisi dengan:

  1. Kepala Kanwil DJP, dalam hal laporan disusun oleh Kanwil DJP; dan

  2. Kepala Daerah, dalam hal laporan disusun oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi.

Angka (37) : Diisi dengan nama dan NIP penandatangan laporan.






LAMPIRAN III

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2021

NOMOR: KEP- /PK.4/2021

NOMOR:


FORMAT DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA



DAFTAR SASARAN PENGAWASAN BERSAMA

KANWIL DJP ... (1)

DAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (2)

PERIODE ...................... S.D. ..................... (3)



NO.

NAMA

NPWP

NPWPD

HASIL ANALISIS SEMENTARA


KETERANGAN

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.






2.






...














.............................., .............................. (10)


Menyetujui,

a.n. Direktur Jenderal Pajak a.n. Gubernur/Walikota/Bupati

...........................................(11)


......................................... (12) ...........................................(12)






.......................................... (13) ...........................................(13)

NIP .................................... (13) ...........................................(13)






Tembusan:

  1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP

  2. Kepala Kanwil DJP ... (14)



Shape3

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN III







Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.

Angka (2) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan

Perjanjian Kerja Sama.

Angka (3) : Diisi dengan periode waktu pelaporan.

Angka (4) : Cukup jelas.

Angka (5) : Diisi dengan nama Xxxxx Xxxxx yang menjadi subjek pengawasan bersama.

Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menjadi subjek pengawasan

Bersama yang telah dilakukan validasi di Kanwil.

Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang menjadi subjek pengawasan bersama.

Angka (8) : Diisi dengan alasan dilakukan pemilihan Wajib Pajak yang menjadi subjek

pengawasan bersama, contoh: omset yang dilaporkan di DJP lebih besar.

Angka (9) : Diisi keterangan tambahan yang dianggap perlu, misalnya nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama

Angka (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal penyusunan DSPB.

Angka (11) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (12) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat.

Angka (13) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

Angka (14) : Diisi dengan nama Kanwil DJP administrasi dalam hal DSPB juga memuat WP yang tidak terdaftar di Kanwil yang melakukan kerja sama.

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2021

NOMOR: KEP- /PK.4/2021

NOMOR:


FORMAT PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK TERTENTU

YANG MENJADI SUBJEK PENGAWASAN BERSAMA


KOP SURAT

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/PROVINSI ... (1)



Nomor : (2) Tanggal, Bulan, Tahun (3)

Sifat : (4)

Lampiran : (5)

Hal : Permintaan Data Wajib Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan Bersama

DJP – DJPK – Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6)

Yth. Direktur Jenderal Pajak

Jalan Xxxxx Xxxxxxx Kav. 40-42

Jakarta


Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6) nomor ... (7) tanggal ... (8) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6), bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini kami mengajukan permintaan tertulis atas data dan informasi Wajib Pajak sebagai berikut:

No.

Nama

NPWP

KPP Administrasi

Kanwil

Administrasi

Jenis Data

Masa/Tahun Pajak

Tujuan Permintaan

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1.








2.








...








(dapat dibuat lampiran tersendiri).

Data tersebut agar disampaikan kepada .....(17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Menteri Keuangan kami ucapkan terima kasih.

........................................... (18)


.......................................... (19)

NIP .................................... (19)


Tembusan:

        1. Menteri Keuangan Republik Indonesia

  1. Direktur Peraturan Perpajakan I, DJP

  2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, DJP

  3. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP

  4. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, DJPK



Shape4

PETUNJUK PENGISIAN

LAMPIRAN IV






Angka (1) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi yang melakukan

Perjanjian Kerja Sama.

Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.

Angka (3) : Cukup jelas.

Angka (4) : Cukup jelas

Angka (5) : Diisi jumlah lampiran (jika ada).

Angka (6) : Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.

Angka (7) : Diisi dengan nomor Perjanjian Xxxxx Xxxx.

Angka (8) : Diisi dengan tanggal Perjanjian Xxxxx Xxxx.

Angka (9) : Cukup jelas.

Angka (10) : Diisi dengan nama WP yang dimintakan izin tertulis.

Angka (11) : Diisi dengan NPWP yang dimintakan izin tertulis

Angka (12) : Diisi dengan nama KPP Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis

Angka (13) : Diisi dengan nama Kanwil Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis

Angka (14) : Diisi dengan jenis data yang diminta:

Angka (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak.

Angka (16) : Diisi dengan tujuan permintaan.

Angka (17) : Diisi dengan jabatan pejabat yang melakukan pengawasan bersama

Angka (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat

Angka (19) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.





LAMPIRAN V

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi ...

NOMOR: KEP- /PJ.08/2021

NOMOR: KEP- /PK.4/2021

NOMOR:



BAGAN SKEMA PENGAWASAN BERSAMA








PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PIHAK KETIGA












XXXXX XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXX XXXXXXXXX


……………..
















Document Metadata

Filed: August 11th, 2020