DAFTAR ISI

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN. 2

BAB II EVALUASI 9

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 44

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 68

BAB V PENUTUP 74

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanan sebagai pedoman kerja Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang sifatnya lebih fokus dan mendalam.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Strategis (Renstra) memiliki kedudukan penting dalam sinkronisasi antara rencana kerja tahunan BKD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara disusun oleh tim penyusun Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Dokumen ini digunakan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara dan Penjabaran APBD.

Dokumen ini pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis dalam menanggapi isu-isu yang berkembang yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi BKD sebagai salah satu instansi pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ada 6 (enam) poin tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD beserta kerangka anggaran pada tahun anggaran pelaksanaan Renja tersebut.

Dengan demikian, maka Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Daerah dari segi peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang mandiri, berintegritas, profesional serta berdaya saing yang secara implementatif akan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pemerintah daerah. Setelah Prioritas

Pembangunan Daerah dari kegiatan-kegiatan dalam Renja disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dituangkan untuk menjadi satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945

3. Landasan Operasional :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

x. Xxxaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

m. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun pelaksanaan Renja. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah:

1. Mewujudkan kebutuhan atas target perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Utara.

3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan landasan yuridis formil dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PERANGKAT DAERAH.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, yang diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Subbab ini berisi uraian tentang:

a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan terkait isu strategis dalam pelayanan Perangkat Daerah;

b. Kendala yang ditemui dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

x. Xxxxxxnya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/global;

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

e. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Subbab ini berisikan uraian tentang :

a. Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

x. Xxxjelasan evaluasi setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Subbab ini berisi uraian tentang program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan atau stakeholder.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan disinkronisasikan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 Berisikan penjelasan tentang:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

- Sifat program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun upaya yang ditempuh apabila ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BKD POVINSI SULAWESI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dimaksud berupa capaian atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang dapat diukur melalui beberapa parameter atau indikator kinerja dengan menggunakan pembanding antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dan kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018. Dari hasil laporan tersebut dapat menjelaskan bahwa indikator kinerja serta sasaran program dan kegiatan secara umum berhasil dengan uraian sebagai berikut:

a. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini adalah program rutin yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, penyediaan kebutuhan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi barang/jasa, administrasi kepegawaian, penataan kearsipan, hingga pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi. Pada tahun 2018, program ini berjalan sesuai yang direncanakan yaitu mencapai 100% dan diprediksikan untuk Tahun 2019 program ini dapat mencapai target 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan harian maupun dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Adapun uraian program ini antara lain: pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor. Pada akhir tahun 2018 program ini mencapai target 100% sesuai yang direncanakan.

Pada Tahun 2019 ditambahkan kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional sebagai sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan dan diprediksikan untuk Tahun 2019 program ini dapat mencapai target 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin PNS di Lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara dengan menaati ketentuan penggunaan pakaian dinas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya mesin/kartu absensi, pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus pada hari-hari tertentu. Pada tahun 2018, program ini berjalan baik sesuai dengan perencanaan, yaitu dengan tercapainya target 100% dalam pelaksanaannya dan diprediksikan untuk Tahun 2019 program ini dapat mencapai target 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dilingkup BKD Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam suatu dokumen Laporan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja sebagai aktualisasi realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada tahun 2018, realisasi program ini mencapai 100% dan output dari program ini adalah tersedianya laporan-laporan capaian kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP Tahun 2018), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD Tahun 2018), Laporan Evaluasi

Capaian Kinerja BKD Prov. Sulut T.A. 2017, Laporan Prognosis Semester I dan II BKD, dokumen catatan atas laporan keuangan (CaLK), Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Neraca, Laporan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran dan laporan-laporan keuangan bulanan BKD Provinsi Sulawesi Utara. Pada Tahun 2019 diprediksikan realisasi pencapaian program ini adalah 100%.

5. Program Perencanaan SKPD

Program ini merupakan suatu Perencanaan yang menjadi penentuan pilihan berdasarkan pertimbangan fakta yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari perencanaan ini yang menjadi panduan dan patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Program ini lebih diarahkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran BKD Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, program ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Pada Tahun 2018, realisasi program ini mencapai 100% dan diprediksikan akan mencapai 100% pada akhir tahun 2019.

6. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen kepegawaian di Provinsi Sulawesi Utara yang selaras dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Dan ada kegiatan yang ditambahkan dan tidak lagi dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian, konsolidasi Manajemen kepegawaian Se Sulawesi Utara, Diseminasi hasil pembangunan daerah bidang kepegawaian, survey pelayanan kepegawaian dan forum BKD.

Realisasi program ini mencapai 100% Pada Tahun 2019 monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian dan kegiatan tidak dilaksanakan. Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 adalah Survey Pelayanan Kepegawaian dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan kepegawaian dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKD Provinsi Sulawesi Utara. Dan diharapkan program ini pada akhir tahun 2019 mencapai target 100% sesuai yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Program Pengembangan Aparatur

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pengembangan Aparatur Sipil Negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Formal ASN, Assesment Kompetensi Pegawai ASN, Pengembangan Inovasi ASN, Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota, Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu, Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi JFT, realisasi program ini mencapai 100%.

Adapun Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu Pengembangan Inovasi ASN, Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota, Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu dan kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 yaitu Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu, seleksi jabatan pimpinan tinggi, pelantikan dan serahterima, peningkatan kompetensi dan ketrampilan teknis, fungsional dan manajerial kepegawaian ASN dan diprediksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai 100%.

8. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian

Program ini merupakan penjabaran salah satu fungsi pelayanan publik pada BKD Provinsi Sulawesi Utara melalui pemberian kenaikan pangkat, pemindahan dan pensiun PNS. Program ini memuat antara lain pengelolaan kenaikan pangkat, pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembekalan bagi pegawai ASN memasuki purna tugas, pemrosesan pensiun, penilaian kompetensi PNS pindah-masuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pengelolaan cuti, pemindahan dan penempatan pegawai ASN. Realisasi program ini mencapai 100 %. Dan pada tahun 2019 adanya kegiatan yang ditambahkan pemrosesan status pegawai ASN.

Adapun Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 yaitu pemrosesan status pegawai ASN diprediksikan realisasi program ini akan mencapai 100%.

9. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk membangun dan memelihara jaringan informasi kepegawaian yang dijabarkan melalui kegiatan pengembangan sistem informasi ASN terintegrasi, pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, pengelolaan sistem absensi online, pengelolaan arsip manual dan digital kepegawaian, rekonsiliasi data kepegawaian. Pelaksanaan program ini berjalan sesuai rencana sehingga mencapai target yaitu 100%.

Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, diprediksikan pada tahun 2019 program ini akan mencapai 100%.

10. Program Pembinaan Aparatur

Program pembinaan dan pengawasan aparatur merupakan salah satu fungsi BKD sebagai garda terdepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN. Berbagai upaya tersebut teriimplementasikan melalui tindakan preventif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Inspeksi disiplin dan kehadiran pegawai ASN, pelaksanaan apel kerja, penilaian kinerja dan disiplin pegawai ASN dan Pemrosesan kasus pelanggaran disiplin. Program ini berjalan sesuai dengan target yaitu mencapai 100%. Diprediksikan program ini pada tahun 2019 akan mencapai target 100% dalam realisasinya.

11. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur

Program ini adalah gabungan dari beberapa kegiatan dari beberapa program ditahun 2018 yang bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap ketersediaannya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi kebutuhan formasi ASN sesuai hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 adalah kajian kebijakan dan hukum bidang kepegawaian, penyusunan standard penilaian kinerja ASN berbasis jabatan dan IT, penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN Tahunan, penyusunan formasi pegawai ASN, Fasilitasi seleksi penerimaan calon Pegawai ASN, sosialisasi pendidikan/sekolah

kedinasan, fasilitasi penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan, pengembangan manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System), pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Realisasi program ini mencapai 100% dan Pada tahun 2019 kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat beberapa penyesuaian nama kegiatan yaitu Fasilitasi seleksi penerimaan calon Pegawai ASN menjadi Penerimaan Calon Pegawai ASN, fasilitasi penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan berubah nama menjadi pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan utusan Sulawesi Utara , kemudian adanya kegiatan yang ditambahkan yaitu penyusunan pola karir, Diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan, pengembangan manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System) dan pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Diprediksikan realisasi program ini akan pada akhir tahun 2019 mencapai 100% .

12. Program Penyelenggaraan Hari-hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan.

Program ini adalah program untuk tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki komitmen untuk melawan segala bentuk praktik KKN dalam pelaksanaan Tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Program ini dijabarkan dalam suatu kegiatan Lomba Peraturan Baris Berbaris bagi ASN se-Provinsi Sulawesi Utara yang bertujuan untuk membentuk sikap, disiplin, serta kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Abdi Negara. Realisasi program ini mencapai 100% dan Program ini diprediksikan tahun 2019 akan mencapai target 100%.

13. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan Korpri

Program ini adalah program Tahun 2018 yang memiliki tujuan untuk memberikan berbagai fasilitasi dan bantuan bagi seluruh ASN yang adalah anggota Koprs Pegawai Republik Indonesia. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi dan potensi ASN Pemprov. Sulut dalam bidang olahraga dan kesenian yang dimplementasikan dalam berbagai

kegiatan lomba. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini, antara lain: Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI, Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI, Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI, Lomba Seni dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan dan musyawarah KORPRI Provinsi Sulawesi Utara dan Musyawarah Korpri Provinsi Sulawesi Utara. Realisasi program ini mencapai 100% dan diprediksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai 100%.

Kegiatan yang ditambahkan pada tahun 2019 yaitu penyediaan kebutuhan administrasi sekretariat dewan pengurus Korpri dalam rangka dukungan dalam mengelola teknis operasional pengurus Korpri.

b. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dari PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti seleksi ASN berprestasi dengan mengacu dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan, antara lain memiliki dedikasi, disiplin yang tinggi serta berkinerja baik. ASN yang mengikuti seleksi ini merupakan utusan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pemberian penghargaan xxxxx xxxxxxx karya satya merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas totalitas pengabdian PNS sebagai abdi Negara untuk kurun waktu 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun masa tugas.

Secara keseluruhan, Program ini memuat antara lain Seleksi pegawai ASN Teladan, Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS, Fasilitasi pemberian penghargaan Satyalancana Karya. Pada Tahun 2018 realisasi program ini hanya mencapai 66 %. Hal ini Karena tidak dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS. Karena sampai akhir tahun tidak ada PNS Pemprov Sulut yang mendaftar untuk diambil Sumpah/Xxxxx.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini merupakan program teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota pada umumnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Pelatihan Kantor Sendiri, Workshop kepegawaian.

Pada tahun 2018 realiasi program ini hanya mencapai 98 %. Hal ini di pengaruhi oleh karena kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakan 3 kali tetapi hanya diselenggarakan 2 kali hal ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang sehingga kegiatan urung terlaksana.

c. Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pengembangan Aparatur

114 %. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk mengikuti assesment seleksi terbuka JPT dan Pejabat pengawas.

2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 terdapat 13 program yang memenuhi bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, 2 program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan 1 program yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Meskipun begitu, secara keseluruhan menghasilkan implikasi peningkatan baik secara lambat, sedang, maupun cepat terhadap target capaian Program Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 s.d 2021 dan diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2021, semua program dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan.

3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:

1) Mengidentifikasi dan mengurutkan kegiatan yang menjadi prioritas;

2) Perlunya perencanaan program/kegiatan secara matang dan terukur;

3) Perlunya komitmen setiap Pegawai yang terlibat dalam perencanaan program/kegiatan untuk melaksanakannya dengan baik

Tabel 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2019

PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

PD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s.d Tahun 2019
Kode		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021		Target Renja BKD Tahun 2018	Realisasi Renja BKD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Target Renstra (%)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )
	Urusan Wajib
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
	Badan Kepegawaian Daerah
	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	60	12	12	12	100%	12	36	60%

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Kegiatan Penataan Kearsipan	Prosentase ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prosentase ketersediaan kegiatan penunjang kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	160	32	1	1	100%	1	34	21%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua	10	2				1	1	10%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase Ketersediaan peralatan Kantor yang Memadai	800	160	160	160	100%	160	480	60%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	70	0,8	13	13	100%	14	27,8	40%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	1500	300	300	300	100%	300	900	60%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan institusi
Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi	25		5	5	100%	4	9	36%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	350	64	76	76	100%	76	76	22%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	400	70	80	80	100%	76	226	57%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	10		1	1	100%		1	10%
Sosialisasi peraturan Perundang- undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS di lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	25	4	5	7	140%	3	14	56%
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan Bimtek bagi PNS BKD dan PNS BKD yang mengikuti Bimtek	50	6					6	12%
Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi PNS BKD	50	6	10	9	90%	12	25	50%
Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlh ASN yang mengikuti Bimtek	10						3	30%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Workshop Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	10	2	2	1	50%	1	4	40%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat penyelesaian dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	5	1	1	1	100%	3	5	100%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
Penyusunan laporan bulanan PD	Jumlah laporan	50	10	10	12	120%	10	32	64%
Program Penyelenggaraan Hari-hari besar Kenegaraan/ Kedaerahan	Tingkat pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/kedaerahan
Pelaksanaan Lomba PBB	Pelaksanaan Keg Lomba PBB	3000		1	1	100%	6000	6001	200%
Program Perencanaan PD	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD
Penyusunan Rencana Strategis PD	Dokumen Renstra	5	1					1	20%
Penyusunan Rencana Kerja PD	Dokumen Renja	10	2	2	2	100%	2	6	60%
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Dokumen RKA	10	2	2	2	100%	2	6	60%
Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Tingkat Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD
Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Sulut	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	5	2	1	1	100%		4	80%
Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Keg Penyediaan Bahan Untuk Kebutuhan Diseminasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Forum BKD	Jumlah pelaksanaan forum BKD	30		3	3	100%		3	10%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan survey indeks integritas pelayanan kepegawaian	5		1	1			1	20%
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian dan pelaporannya	10	2	1	2	200%		4	40%
Survey Pelayaan Kepegawaian	Jumlah laporan hasil survey	5					1	1	20%
Program Pengembangan Aparatur	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur
Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar	145		29	60	207%	29	89	61%
Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional, dan Pendidikan Kader	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta	5							0%
Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi	10							0%
Fasilitasi Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Utusan Sulawesi Utara	Jumlah calon Praja IPDN yang di fasilitasi oleh Pemprov. Sulut	1175					235	235	20%
Monitoring Terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Jumlah pelaksanaan monitoring	30							0%
Assessment Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	5		1	2	200%	2	4	80%
Pengembangan Inovasi Aparatur Negara	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi aparatur negara	5		3	3	100%	2	4	80%
Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian	20	8	1	1	100%		17	85%
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi	20	12	1	1	100%		21	105%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah JFT yang difasilitasi	20		1	1	100%		8	40%
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan	20		1	1	100%		1	5%
Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan II	Jumlah Peserta Diklat PIM I dan PIM II yang difasilitasi	5							0%
Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian	Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS
Pengelolaan Kenaikan Pangkat	ketersediaan kebutuhan untuk penyelenggaraan Keg pengelolaan kenaikan pangkat PNS	20000	1	4000	4000	100%	4000	8001	40%
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat, pemindahan, dan pensiun	5	1	1	1	100%		2	40%
Pemrosesan Pensiun	Pengelolaan konsep SK Pensiun dan pengusulan pensiun untuk penerbitan keputusan	20	1	1	1	100%		2	10%
Pembekalan bagi ASN memasuki Purna tugas)	Jumlah pembekalan ASN memasuki purna tugas	5		1	1	100%		1	20%
Pemrosesan Status Pegawai ASN	Jumlah kegiatan pemrosesan status ASN	5		1	1	100%		1	20%
Penilaian Kompetensi PNS Pindah - Masuk Pemprov Sulut	ketersediaan kebutuhan untuk penilaian kompetensi PNS pindah masuk Pemprov. Sulut	20		2	2	100%		2	10%
Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan PNS	Jumlah dokumen usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses	2500		600	600	100%	500	1100	44%
Program Pembinaan Aparatur	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS	60	12	12	12	100%	12	36	60%
Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus yang dilakukan PNS setiap tahun	25		1	1	100%	5	6	24%
Inspeksi Disiplin dan Kehadiran PNS	Jumlah pelaksanaan Sidak	120		1	1	100%		1	1%
Pelaksanaan Apel Kerja	Jumlah pelaksanaan seminar dan atau apel kerja	60		1	4	400%	10	14	23%
Keg Pembinaan dan pengembangan karakter dan mental ASN	Jumlah ASN yang terlatih peraturan baris- berbaris	3000	600				10	610	20%
Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur
Fasilitasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI	terlaksananya Fasilitasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI	5		1	1	100%		1	20%
Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI	terlaksananya Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI	60		12	12	100%	12	24	40%
Pelaksanaan lomba olahraga/POR dilingkungan KORPRI	terlaksananya lomba olahraga/POR dilingkungan KORPRI	5							0%
Pelaksanaan lomba seni dan budaya dilingkungan KORPRI	terlaksananya lomba seni dan budaya dilingkungan KORPRI	5		1	1	100%		1	20%
Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI , Lomba seni dan budaya dan Keg keagamaan	terlaksananya Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI , Lomba seni dan budaya dan Keg keagamaan	2		1	1	100%	1	2	100%
Musyawarah KOPRI Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah pelaksanaan musyawarah provinsi	5		1	1	100%		1	20%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian
Seleksi pegawai ASN Teladan	Jumlah Pelaksanaan seleksi ASN Teladan	5	1	1	1	100%		2	40%
Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji PNS	5	1	1		0%	1	2	40%
Fasilitasi pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	10	2	1	1	100%		3	30%
Fasilitasi pengeloalaan Administrasi BPJS, Taspen dan Bapertarum	Pengelolaan administrasi PNS setiap tahun dalam rangka melengkapi persyaratan pengurusan jaminan kesehatan, pensiun, dan tabungan perumahan	60						0	0%
Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian	Tingkat pembangunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian
Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Apl sistem informasi ASN terpadu/terintegrasi	5		1	1	100%	1	2	40%
Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	pembangunan dan pemeliharaan SIMPEG yang terintegrasi	60		12	1	8%		1	2%
Pengelolaan Absensi Online	Jumlah Pengelolaan SMART online	60		1	1	100%		1	2%
Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Jumlah Keg pengelolaan dan penataan arsip manual PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun	5	12	1	1	100%	1	14	280%
Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Jumlah laporan rekonsiliasi	20	4	1	1	100%	4	9	45%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Pembangunan / pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai	pembangunan/pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai	5	1				1	2	40%
Pengelolaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Keg administrasi pengelolaan KPE	5
Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur	Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten
Kajian kebijakan dan hukum bidang kepegawaian	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	25	10	1	1	100%	5	16	64%
Penyusunan Pola Karier Pegawai ASN	Jumlah Dok kebijakan sistem pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi SDM ASN	5					1	1	20%
Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	5		1	1	100%	1	2	40%
Pengembangan materi/soal CAT	Tersedianya Materi/Soal test yang terkini dan berkualitas	5					1	1	20%
Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah Dok formasi yang tersusun	5	1	1	1	100%	1	3	60%
Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah pelaksanaan/fasilitasi Keg seleksi penerimaan Calon ASN di Provinsi Sulawesi Utara	10		1	1	100%	1	2	20%
Sosialisasi pendidikan/sekolah kedinasan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	5		1	1	100%		1	20%
Fasilitasi penerimaan praja/taruna sekolah kedinasan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN	20	1					1	5%
Pelaksanaan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Jumlah pelaksanaan pembekalan: etika, etos kerja, dan profesionalisme bagi P3K, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Kontrak	5		1	1	100%	1	2	40%
Pengembangan manajemen ASN berbasis meritrokasi (merit sistem)	Jumlah dokumen pengembangan ASN berbasis Meritokrasi	5		1	1	100%	1	2	40%

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Tugas dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;

4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengembangan aparatur, mutasi dan status kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan aparatur, serta perencanaan dan pendayagunaan aparatur; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis;

2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;

3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;

4) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

5) Penyelenggaraan urusan bidang pengembangan aparatur

6) Penyelenggaraan urusan bidang mutasi dan status kepegawaian

7) Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dan pendayagunaan aparatur;

8) Penyelenggaraan urusan bidang pembinaan dan kesejahteraan aparatur;

9) Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. Terwujudnya aparatur negara yang memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan;

2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan memuaskan;

3. Terwujudnya pola karier PNS;

4. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian;

5. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan;

6. Terwujudnya kesejahteraan aparatur negara.

Tabel 2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

N0.	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
N0.	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Catatan Analisis
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4	( 6 )	( 7 )	( 8 )		( 10 )		( 11 )	( 12 )	( 14 )
1	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	-	-
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	Prosentase ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12
	Prosentase ketersediaan kegiatan penunjang kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	-	-	32	32	32	32	32	32	32	32
2	Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	-	-	2	2	2		2		2	2
	Prosentase Ketersediaan peralatan Kantor yang Memadai	-	-	95	160	160	160	160		95	95
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	18	14	14	14	24	13	14	14
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	293	300	300	300	293	300	480	480
3	Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan institusi	-	-
	Jumlah mesin absensi	-	-	5	5			5

	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	-	-	70	75	75	70	75	75
	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	-	-	80	75	75	80	75	75
4	Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian	-	-
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	-	-		3	3		3	3
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS di lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	-	-	5	4	4	5	4	4
	Jumlah pelaksanaan Bimtek bagi PNS BKD dan PNS BKD yang mengikuti Bimtek	-	-	10	8	8	10	8	8
	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi PNS BKD	-	-	10	10	10	10	10	10
	Jumlh ASN yang mengikuti Bimtek	-	-	2	2	2	2	2	2
	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	-	-	2	2	2	2	2	2
5	Tingkat penyelesaian dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	-	-
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	3	3	3	3	3	3
	Jumlah laporan keuangan semesteran	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	-	-	3	3	3	3	3	3
	Jumlah laporan bulanan PD	-	-	10	10	10	10	10	10
6	Tingkat pelaksanaan penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/kedaerahan	-	-
	Pelaksanaan Keg Lomba PBB	-	-	600	600	600	600	600	600
7	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	-	-
	Dokumen Renstra	-	-	1	1	1	1	1	1
	Dokumen Renja	-	-	2	2	2	2	2	2
	Dokumen RKA	-	-	2	2	2	2	2	2
8	Tingkat Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	-	-	1	1	1	1	1	1
	Keg Penyediaan Bahan Untuk Kebutuhan Diseminasi	-	-	1	1	1	1	1	1

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

	Jumlah pelaksanaan forum BKD	-	-	3	3	3	3	3	3
	Jumlah pelaksanaan survey indeks integritas pelayanan kepegawaian	-	-	1	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan kepegawaian dan pelaporannya	-	-	2	2	2	2	2	2
9	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	-	-
	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar	-	-	29	29	29	29	29	29
	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta	-	-		1	1		1	1
	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi	-	-		2	2		2	2
	Jumlah calon Praja IPDN yang di fasilitasi oleh Pemprov. Sulut	-	-		235	235		235	235
	Jumlah pelaksanaan monitoring	-	-	1	6	6	1	6	6
	Jumlah ASN yang mengikuti Assesment	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi aparatur negara	-	-		4	4		4	4
	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian	-	-	4	4	4	4	4	4
	Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi	-	-	4	4	4	4	4	4
	Jumlah JFT yang difasilitasi	-	-	4	4	4	4	4	4
	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan	-	-	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Peserta Diklat PIM I dan PIM II yang difasilitasi	-	-	1	1	1	1	1	1
10	Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS	-	-
	ketersediaan kebutuhan untuk penyelenggaraan Keg pengelolaan kenaikan pangkat PNS	-	-	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat, pemindahan, dan pensiun	-	-	1	1	1	1	1	1
	Pengelolaan konsep SK Pensiun dan pengusulan pensiun untuk penerbitan keputusan	-	-	1	4	4	1	4	4
	Jumlah pembekalan ASN memasuki purna tugas	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah kegiatan pemrosesan status ASN	-	-	1	1	1	1	1	1
	ketersediaan kebutuhan untuk penilaian kompetensi PNS pindah masuk Pemprov. Sulut	-	-	2	4	4	2	4	4
	Jumlah dokumen usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses	-	-	500	500	500	500	500	500

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

11	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	-	-
	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS	-	-	12	12	12	12	12	12
	Jumlah penanganan kasus yang dilakukan PNS setiap tahun	-	-	5	5	5	5	5	5
	Jumlah pelaksanaan Sidak	-	-	6	24	24	6	24	24
	Jumlah pelaksanaan seminar dan atau apel kerja	-	-	12	12	12	12	12	12
	Jumlah kegiatan pembangunan e-discipline	-	-		1	1		1	1
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan PPNS	-	-		4	4		4	4
12	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	-	-
	terlaksananya Fasilitasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI	-	-	1	1	1	1	1	1
	terlaksananya Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI	-	-	12	12	12	12	12	12
	terlaksananya lomba olahraga/POR dilingkungan KORPRI	-	-	1	1	1	1	1	1
	terlaksananya lomba seni dan budaya dilingkungan KORPRI	-	-	1	1	1	1	1	1
	terlaksananya Fasilitasi Keikutsertaan pegawai ASN pada PORNAS KORPRI , Lomba seni dan budaya dan Keg keagamaan	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah pelaksanaan musyawarah provinsi	-	-	1	1	1	1	1	1
13	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	-	-
	Jumlah Pelaksanaan seleksi ASN Teladan	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji PNS	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	-	-	2	2	2	2	2	2
	Pengelolaan administrasi PNS setiap tahun dalam rangka melengkapi persyaratan pengurusan jaminan kesehatan, pensiun, dan tabungan perumahan	-	-	10	10	10	10	10	10
	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan karakter anggota KORPRI	-	-		12	12		12	12
	Jumlah kegiatan pembekalan dan pelatihan	-	-		4	4		4	4
14	Tingkat pembangunan dan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian	-	-
	Jumlah Apl sistem informasi ASN terpadu/terintegrasi	-	-	1	1	1	1	1	1
	pembangunan dan pemeliharaan SIMPEG yang terintegrasi	-	-	12	12	12	12	12	12

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

	Jumlah Pengelolaan SMART online	-	-	12	12	12	12	12	12
	Jumlah Keg pengelolaan dan penataan arsip manual PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara setiap tahun	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah laporan rekonsiliasi	-	-	4	4	4	4	4	4
	pembangunan/pengembangan sistem jaringan informasi kinerja pegawai	-	-	1	1	1	1	1	1
	Keg administrasi pengelolaan KPE	-	-
15	Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten	-	-
	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	-	-	5	5	5	5	5	5
	Jumlah Dok kebijakan sistem pengelolaan karier dan pengembangan kompetensi SDM ASN	-	-	1	1	1	1	1	1
	Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	-	-	1	1	1	1	1	1
	Tersedianya Materi/Soal test yang terkini dan berkualitas	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Dok formasi yang tersusun	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah pelaksanaan/fasilitasi Keg seleksi penerimaan Calon ASN di Provinsi Sulawesi Utara	-	-	2	2	2	2	2	2
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	-	-	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN	-	-	4	4	4	4	4	4
	Jumlah pelaksanaan pembekalan: etika, etos kerja, dan profesionalisme bagi P3K, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Kontrak	-	-		1	1		1	1

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi intensitas daerah/masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, dapat menghilangkan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara adalah melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia global maka manajemen kepegawaian terus mengalami perubahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, terdapat 15 (lima belas) Peraturan Pemerintah di bidang kepegawaian yang dinyatakan dicabut, meski aturan-aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini belum ditetapkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemberhentian

/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanan telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagimana telah di

ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Rangkap, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional.

Selain itu, adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara adalah :

1. Pendistribusian PNS yang belum merata sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan Perangkat Daerah;

2. PNS menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip right man on

the right place;

3. Keterlambatan dalam pemasukan data PNS dari Perangkat Daerah atau PNS yang bersangkutan sehingga menghambat proses pemutakhiran data PNS yang berampak terhadap perbedaan data antara Perangkat Daerah dengan database yang ada di SIMPEG BKD Provinsi Sulawesi Utara;

4. Sistem pembinaan, pengawasan dan koordinasi kepegawaian dengan kabupaten/kota belum berjalan optimal;

5. Banyaknya ASN yang belum memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam menaati ketentuan jam kerja sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lambat.

6. Belum tuntasnya penegakkan disiplin dan sanksi bagi PNS yang terkena kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

7. Sistem seleksi PNS pindah-masuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang harus lebih selekitf sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah,

PNS tersebut haruslah memiliki berkualitas, kompetensi, profesional dan berdaya saing;

8. Tidak akuratnya data pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga menghambat dalam pengurusan Kenaikan Pangkat otomatis PNS;

9. Kualitas administrasi kepegawaian belum sesuai SOP;

10. Kebijakan penerimaan CPNS umum;

11. Penerapan disiplin belum mengedepankan system reward and punishment;

12. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang layak dan merata bagi semua PNS;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara, serta diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. RKPD 2020 adalah RKPD ke-4 pada periode RPJMD OD-DK sebagai bagian dari gerobong pencapaian Visi “TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, DAN BERKEPRIBADIAN

DALAM BUDAYA”, serta terus berusaha dalam pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu “SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN, DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK“

Jika disandingkan dengan salah satu dari 7 misi pembangunan Sulawesi Utara yaitu mewujudkan Sulawesi Utara yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik, dan selaras dengan salah satu tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk meningkatkan manajemen pemerintahan sulawesi utara dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya untuk mewujudkan sulawesi utara yang tertib administrasi dan wilayah bebas korupsi serta mewujudkan ASN yang berwibawa dan profesional sesuai prinsip good governance, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Provinsi Sulawesi Utara harus

sejalan dengan rencana dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini program dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 PROVINSI SULAWESI UTARA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Kebutuhan Analisis
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1.601.547.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	1.601.547.500
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	12 Bulan	571.109.590	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	12 Bulan	571.109.590
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	12 Bulan	317.400.000	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	12 Bulan	317.400.000
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	12 Bulan	113.821.095	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	12 Bulan	113.821.095
	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	12 Bulan	56.386.110	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	12 Bulan	56.386.110
	Kegiatan Penataan Kearsipan	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan	12 Bulan	29.700.705	Kegiatan Penataan Kearsipan	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan	12 Bulan	29.700.705
	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	32 Kegiatan	513.130.000	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	32 Kegiatan	513.130.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	2.010.199.999	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	2.010.199.999
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prov. Sulut	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	2 Unit	53.246.463	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prov. Sulut	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	2 Unit	53.246.463
	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase ketersediaan peralatan kantor yang memadai	160 unit	1.354.954.346	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase ketersediaan peralatan kantor yang memadai	160 unit	1.354.954.346
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung Kantor	44.926.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung Kantor	44.926.003
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Prov. Sulut	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	502.285.379	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Prov. Sulut	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	502.285.379
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	300 unit	54.787.808	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan / perlengkapan gedung kantor	Prov. Sulut	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	300 unit	54.787.808
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	184.498.298	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	184.498.298
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Prov. Sulut	Jumlah unit mesin/kartu absensi	5 unit	44.115.162	Pengadaan mesin/kartu absensi	Prov. Sulut	Jumlah unit mesin/kartu absensi	5 unit	44.115.162
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	70 Orang	60.173.750	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	70 Orang	60.173.750
	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang menerima Pakaian Khusus hari tertentu	80 Orang	80.209.386	Pengadaan Pakaian Khusus hari tertentu	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang menerima Pakaian Khusus hari tertentu	80 Orang	80.209.386
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	562.062.500	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	562.062.500
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Sulut/LD	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	2 PNS	156.797.318	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov. Sulut/LD	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	2 PNS	156.797.318
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prov Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi	5 Kegiatan	132.404.484	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prov Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi	5 Kegiatan	132.404.484
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prov. Sulut/LD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	10 PNS	112.737.999	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Prov. Sulut/LD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	10 PNS	112.737.999
	Pelatihan Kantor Sendiri	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pelatihan kepegawaian bagi PNS BKD	10 Kegiatan	109.723.562	Pelatihan Kantor Sendiri	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pelatihan kepegawaian bagi PNS BKD	10 Kegiatan	109.723.562
	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prov. Sulut/LD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 PNS	18.181.627	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prov. Sulut/LD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 PNS	18.181.627
	Workshop Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota	2 Kegiatan	32.217.510	Workshop Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota	2 Kegiatan	32.217.510

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	79.350.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	79.350.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan	3 Laporan	22.223.896	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan	3 Laporan	22.223.896
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prov. Sulut	Jumlah laporan	1 laporan	13.914.936	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Prov. Sulut	Jumlah laporan	1 laporan	13.914.936
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prov. Sulut	Jumlah laporan	3 Laporan	9.224.908	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Prov. Sulut	Jumlah laporan	3 Laporan	9.224.908
Penyusunan Pelaporan Bulanan SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan	10 Laporan	33.986.260	Penyusunan Pelaporan Bulanan SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan	10 Laporan	33.986.260
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	198.375.000	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	198.375.000
Pelaksanaan Lomba PBB (Peraturan Baris Berbaris)	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan Baris Berbaris	600 PNS	198.375.000	Pelaksanaan Lomba PBB (Peraturan Baris Berbaris)	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan Baris Berbaris	600 PNS	198.375.000
Program Perencanaan SKPD		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	92.575.000	Program Perencanaan SKPD		Meningkatnya kinerja pelayanan publik Badan Kepegawaian Daerah; Indeks Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata Minimum B	92.575.000
Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen Rencana Strategis BKD	1 dokumen	23.000.000	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen Rencana Strategis BKD	1 dokumen	23.000.000
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen Rencana Kerja BKD dan Perubahan Rencana Kerja BKD	2 dokumen	46.575.000	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen Rencana Kerja BKD dan Perubahan Rencana Kerja BKD	2 dokumen	46.575.000
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Prov. Sulut	Jumlah dokumen RKA Tahun 2017 dan Perubahan RKA Tahun 2017	2 dokumen	23.000.000	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Prov. Sulut	Jumlah dokumen RKA Tahun 2017 dan Perubahan RKA Tahun 2017	2 dokumen	23.000.000
Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian		Menguatnya persepsi, pemahaman dan pengetahuan Pengelola Kepegawaian Pemprov. Sulut dan Pemkab/Pemkot	Nilai indeks kinerja manajemen meningkat di atas 00	000.000.000	Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian		Menguatnya persepsi, pemahaman dan pengetahuan Pengelola Kepegawaian Pemprov. Sulut dan Pemkab/Pemkot	Nilai indeks kinerja manajemen meningkat di atas 00	000.000.000
Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se Sulawesi Utara	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah kegiatan konsolidasi	1 Kegiatan	144.538.064	Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se Sulawesi Utara	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah kegiatan konsolidasi	1 Kegiatan	144.538.064
Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan diseminasi	1 Kegiatan	59.319.385	Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan diseminasi	1 Kegiatan	59.319.385
Forum BKD	Kab/Kota, PD Se- Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum BKD	6 Kegiatan	101.489.023	Forum BKD	Kab/Kota, PD Se- Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum BKD	6 Kegiatan	101.489.023
Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	Kab/Kota, PD Se- Prov. Sulut	Jumlah laporan hasil survey	1 Kegiatan	91.652.319	Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	Kab/Kota, PD Se- Prov. Sulut	Jumlah laporan hasil survey	1 Kegiatan	91.652.319
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	2 Laporan	65.876.209	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	2 Laporan	65.876.209
Program Pengembangan Aparatur		Meningkatnya kualitas ASN melalui pendidikan formal, kedinasan dan ke-Diklat-an	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	2.563.526.295	Program Pengembangan Aparatur		Meningkatnya kualitas ASN melalui pendidikan formal, kedinasan dan ke-Diklat-an	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	2.563.526.295
Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	LD	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar dan Pendidikan	29 ASN	1.414.500.000	Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	LD	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar dan Pendidikan	29 ASN	1.414.500.000
Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pendidikan Kader	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Diklat dan Pendidikan Kader	1 Kegiatan	18.754.200	Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pendidikan Kader	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Diklat dan Pendidikan Kader	1 Kegiatan	18.754.200
Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	2 Kegiatan	33.592.650	Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	2 Kegiatan	33.592.650
Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan monitoring	6 Kegiatan	41.827.800	Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan monitoring	6 Kegiatan	41.827.800
Assessment Kompetensi Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan assessment	1 kegiatan	310.756.910	Assessment Kompetensi Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan assessment	1 kegiatan	310.756.910
Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian JPT Pratama Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	34.849.715	Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian JPT Pratama Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	34.849.715
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi JPT, Administrator dan Pengawas	4 Kegiatan	539.925.000	Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi JPT, Administrator dan Pengawas	4 Kegiatan	539.925.000
Pengelolaan Pengangkatan dan Perberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan JFT	4 Kegiatan	71.026.070	Pengelolaan Pengangkatan dan Perberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan JFT	4 Kegiatan	71.026.070
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi JFT	4 Kegiatan	28.776.450	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi kompetensi JFT	4 Kegiatan	28.776.450
Pelaksanaan Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Kepemimpinan Diklat II	Prov. Sulut	Jumlah Pegawai ASN yang difasilitasi untuk mengikuti Diklat PIM I dan PIM II	1 Orang	69.517.500	Pelaksanaan Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan Kepemimpinan Diklat II	Prov. Sulut	Jumlah Pegawai ASN yang difasilitasi untuk mengikuti Diklat PIM I dan PIM II	1 Orang	69.517.500

Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	661.249.999	Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	661.249.999
Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah dokumen yang dapat diproses untuk kenaikan pangkat	4000 Dokumen	273.517.435	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah dokumen yang dapat diproses untuk kenaikan pangkat	4000 Dokumen	273.517.435
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1 Kegiatan	48.336.666	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1 Kegiatan	48.336.666
Pemrosesan Pensiun	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen yang dapat diproses untuk pensiun	4 Kegiatan	158.486.738	Pemrosesan Pensiun	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen yang dapat diproses untuk pensiun	4 Kegiatan	158.486.738
Pembekalan bagi Pegawai ASN Memasuki Purna Tugas	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pembekalan bagi PNS memasuki BUP	1 Kegiatan	20.296.527	Pembekalan bagi Pegawai ASN Memasuki Purna Tugas	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pembekalan bagi PNS memasuki BUP	1 Kegiatan	20.296.527
Pemrosesan Status Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemrosesan status Pegawai ASN	1 Kegiatan	6.882.670	Pemrosesan Status Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemrosesan status Pegawai ASN	1 Kegiatan	6.882.670
Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemprov. Sulut	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan penilaian Kompetensi PNS pindah masuk Pemprov Sulut	4 Kegiatan	44.746.941	Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemprov. Sulut	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan penilaian Kompetensi PNS pindah masuk Pemprov Sulut	4 Kegiatan	44.746.941
Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah dokumen usulan cuti dan pindah yang dapat diproses	500 Dokumen	108.983.022	Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah dokumen usulan cuti dan pindah yang dapat diproses	500 Dokumen	108.983.022
Program Pembinaan Aparatur		Terbinanya kinerja, integritas dan disiplin ASN	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	491.520.218	Program Pembinaan Aparatur		Terbinanya kinerja, integritas dan disiplin ASN	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	491.520.218
Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja dan verifikasi kehadiran	12 Bulan	239.105.620	Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan penilaian kinerja dan verifikasi kehadiran	12 Bulan	239.105.620
Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Prov. Sulut	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diproses	5 Kasus	42.005.774	Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Prov. Sulut	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diproses	5 Kasus	42.005.774
Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah kegiatan Sidak	24 Kegiatan	170.602.500	Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah kegiatan Sidak	24 Kegiatan	170.602.500
Pelaksanaan Apel Kerja	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan apel kerja	11 Kegiatan	39.806.324	Pelaksanaan Apel Kerja	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan apel kerja	11 Kegiatan	39.806.324
Disiplin Pegawai Secara Elektronik (e-discipline)	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembangunan e- discipline	1 Kegiatan	100.000.000	Disiplin Pegawai Secara Elektronik (e-discipline)	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembangunan e- discipline	1 Kegiatan	100.000.000
Pelaksanaan Penyidik PNS (PPNS) di seluruh Perangkat Daerah Pemprov.	Prov. Sulut	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan PPNS	4 Kegiatan	100.000.000	Pelaksanaan Penyidik PNS (PPNS) di seluruh Perangkat Daerah Pemprov.	Prov. Sulut	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan PPNS	4 Kegiatan	100.000.000
Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap anggota KORPRI	Nilai indeks kepuasan rata- rata 00	000.000.000	Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap anggota KORPRI	Nilai indeks kepuasan rata- rata 00	000.000.000
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan adminstrasi Sekretariat DP KORPRI Sulut	1 Kegiatan	14.666.808	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Prov. Sulut	Ketersediaan kebutuhan adminstrasi Sekretariat DP KORPRI Sulut	1 Kegiatan	14.666.808
Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum	12 Bulan	31.052.544	Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum	12 Bulan	31.052.544
Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR di lingkungan KORPRI	1 Kegiatan	34.762.873	Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR di lingkungan KORPRI	1 Kegiatan	34.762.873
Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan lomba seni dan budaya di lingkungan KORPRI	1 Kegiatan	9.951.991	Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan lomba seni dan budaya di lingkungan KORPRI	1 Kegiatan	9.951.991
Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	80.000.000	Pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Prov. Sulut/Kab- Kota/LD	Jumlah pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan kegiatan Keagamaan	1 Kegiatan	80.000.000
Pembinaan Mental dan karakter anggota KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan karakter anggota KORPRI	12 kegiatan	400.000.000	Pembinaan Mental dan karakter anggota KORPRI	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan karakter anggota KORPRI	12 kegiatan	400.000.000
Pembekalan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi ASN yang akan Pensiun	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembekalan dan pelatihan	4 Kegiatan	100.000.000	Pembekalan dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi ASN yang akan Pensiun	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pembekalan dan pelatihan	4 Kegiatan	100.000.000
Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata- rata 00	000.000.000	Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata- rata 00	000.000.000
Seleksi Pegawai ASN Teladan	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan seleksi ASN Teladan	1 Kegiatan	264.095.047	Seleksi Pegawai ASN Teladan	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan seleksi ASN Teladan	1 Kegiatan	264.095.047
Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/ Janji PNS	1 Kegiatan	15.845.120	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Prov. Sulut	Jumlah pelaksanaan pengambilan Sumpah/ Janji PNS	1 Kegiatan	15.845.120
Pemrosesan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Xxxxx	Xxxx. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	2 Kegiatan	77.582.708	Pemrosesan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Xxxxx	Xxxx. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	2 Kegiatan	77.582.708
Pemberian penghargaan bagi ASN yang memasuki masa purna bhakti	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberian pernghargaan bagi ASN memasuki masa Purna Bhakti	2 Kegiatan	50.000.000	Pemberian penghargaan bagi ASN yang memasuki masa purna bhakti	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberian pernghargaan bagi ASN memasuki masa Purna Bhakti	2 Kegiatan	50.000.000

Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata- rata 81	1.016.641.509	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata- rata 81	1.016.641.509
Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Prov. Sulut/LD	Jumlah Sistem yang dapat dibangun/dimutakhirka n	1 Aplikasi	291.391.384	Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Prov. Sulut/LD	Jumlah Sistem yang dapat dibangun/dimutakhirka n	1 Aplikasi	291.391.384
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemutakhiran SIMPEG	12 Bulan	388.298.059	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pengembangan dan pemutakhiran SIMPEG	12 Bulan	388.298.059
Pengelolaan Absensi Online	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem absensi online PNS di seluruh SKPD	12 Bulan	47.599.228	Pengelolaan Absensi Online	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem absensi online PNS di seluruh SKPD	12 Bulan	47.599.228
Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan dokumentasi berkas data digital dan manual PNS Pemprov. Sulut tahunan	1 Kegiatan	33.960.998	Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan dokumentasi berkas data digital dan manual PNS Pemprov. Sulut tahunan	1 Kegiatan	33.960.998
Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Prov. Sulut/LD	Jumlah laporan rekonsiliasi	4 Laporan	255.391.840	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Prov. Sulut/LD	Jumlah laporan rekonsiliasi	4 Laporan	255.391.840
Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur		Meningkatnya kualitas pengkajian dan perencanaan pengadaan ASN	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	1.022.742.539	Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur		Meningkatnya kualitas pengkajian dan perencanaan pengadaan ASN	Nilai indeks integritas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat rata-	1.022.742.539
Kajian Kebijakan, Telaahan dan Peraturan Bidang Kepegawaian	Prov Sulut	Jumlah naskah kajian	5 Kajian	49.400.965	Kajian Kebijakan, Telaahan dan Peraturan Bidang Kepegawaian	Prov Sulut	Jumlah naskah kajian	5 Kajian	49.400.965
Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif ASN Pemprov. Sulut	1 Dokumen	88.638.560	Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif ASN Pemprov. Sulut	1 Dokumen	88.638.560
Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen rencana	1 Dokumen	42.670.641	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen rencana	1 Dokumen	42.670.641
Pengembangan Materi/Soal CAT	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan penyediaan materi/soal CAT yang terkini dan berkualitas	1 Kegiatan	46.549.791	Pengembangan Materi/Soal CAT	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan penyediaan materi/soal CAT yang terkini dan berkualitas	1 Kegiatan	46.549.791
Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen formasi Pegawai ASN	1 Dokumen	223.535.973	Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah dokumen formasi Pegawai ASN	1 Dokumen	223.535.973
Penerimaan Calon Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan penerimaan Calon PNS dan Calon P3K/THL	2 Kegiatan	93.584.475	Penerimaan Calon Pegawai ASN	Prov. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan penerimaan Calon PNS dan Calon P3K/THL	2 Kegiatan	93.584.475
Diseminasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan diseminasi pendidikan/ sekolah kedinasan	1 Kegiatan	30.931.366	Diseminasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Prov Sulut & Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan diseminasi pendidikan/ sekolah kedinasan	1 Kegiatan	30.931.366
Pelaksanaan Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan utusan Sulawesi Utara	Prov. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan penerimaan Praja/ Taruna Sekolah Kedinasan	4 Kegiatan	342.334.918	Pelaksanaan Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan utusan Sulawesi Utara	Prov. Sulut/LD	Jumlah pelaksanaan penerimaan Praja/ Taruna Sekolah Kedinasan	4 Kegiatan	342.334.918
Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan orientasi bagi THL/P3K	1 Kegiatan	105.095.850	Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan orientasi bagi THL/P3K	1 Kegiatan	105.095.850

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada sosialisasi kegiatan One Agency One Innovation (Satu Instansi Satu Inovasi) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan, ada satu kegiatan yang diusulkan dan dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan selanjutnya dijabarkan menjadi suatu kegiatan, yaitu kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )

1	Program Pengembangan Aparatur
	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Prov. Sulut	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepegawaian	1

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal itu, diperlukan ASN yang profesional, berintegritas, serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang pegawai ASN haruslah memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada system merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks demikian, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu institusi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan ASN sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan melalui Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang terdapat dalam urusan wajib. Untuk menunjang program tersebut, BKD Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan bagi semua PNS untuk mengembangkan diri dan kompetensi yang dimiliki melalui kegiatan-kegiatan kediklatan baik Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional. Selain kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal berupa pemberian ijin belajar maupun tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit- unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran

yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Untuk itu, disusun visi dan misi BKD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diselaraskan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah :

“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA YANG BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK, SERTA BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA MELALUI PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata yang dijabarkan dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diadopsi dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah penjabaran Misi ke 7 (Tujuh) yaitu:

“MEWUJUDKAN SULAWESI UTARA YANG BERKEPRIBADIAN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.”

Berkaitan dengan hal tersebut, misi ini berupaya untuk memastikan adanya peningkatan pembangunan politik dan pemerintahan yang memiliki integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bertanggungjawab. Selain itu juga, kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing. Adapun, langkah strategis yang dilakukan BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan misi tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.

3. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN.

4. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien.

5. Mewujudkan dan meningkatkan kompetensi dan skill ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Kerja BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, sebagai berikut :

Tujuan :

Mewujudkan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1. Mewujudkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional;

2. Mewujudkan penerimaan penerimaan praja/taruna sekolah kedinasan yang berkualitas;

3. Mewujudkan pengelolaan penempatan dan pemindahan ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisiasi;

4. Terlaksananya sistem pengelolaan penempatan dan pemindahan ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;

5. Mewujudkan pengolahan pemberhentian dan status ASN yang optimal;

6. Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat otomatis secara

paperless;

7. Mewujudkan pelayanan adminsitrasi kepegawaian yang berkualitas melalui SIMPEG online;

8. Mewujudkan pengawasan secara optimal dan komprehensif e- absensi online;

9. Mewujudkan penilaian kinerja ASN yang optimal melalui e- performance;

10. Mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian melalui pembinaan dan penegakkan disiplin ASN;

11. Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal;

12. Mewujudkan peningkatan profesionalisme sumberdaya ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan atai keahlian;

13. Mewujudkan peningkatan etos kerja dan karir ASN melalui pembinaan karier dalam jabatan struktural dan fungsional;

14. Mewujudkan kesejahteraan ASN berdasarkan kinerja, masa kerja dan kompetisi;

15. Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif;

16. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal;

17. Mewujudkan penyediaan layanan informasi yang berkualitas;

18. Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKD Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja juga diharapkan mampu menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu adapaun dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan menyediakan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam lingkup internal dan pelayanan birokrasi serta fungsi koordinasi pada Badan Kepegawaian Daerah, yang terdiri atas:

a. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum;

b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian;

c. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan;

d. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa;

e. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang representatif. Adapun program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor;

d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Xxxxxx;

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan aparatur sipil negara terhadap peraturan yang berlaku. Sasaran kegiatan ini adalah PNS di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam hal disiplin dari segi kehadiran dan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Pengadaan Mesin/kartu absensi;

b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

x. Xxxxadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara yang diimplementasikan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, pelatihan kantor sendiri dan workshop kepegawaian. Adapun output yang diharapkan dapat tercapai adalah tersedianya PNS yang memiliki kompetensi, profesional dan berintegritas. Program ini terdiri dari:

a. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan;

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;

c. Pelatihan Kantor Sendiri;

d. Workshop Kepegawaian.

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada BKD Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan melalui program ini, maka sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BKD Provinsi Sulawesi Utara lebih baik sehingga dapat menunjang pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI. Selain itu, program ini dapat menjadi cermin untuk merefleksikan pencapaian kinerja lewat indikator penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang terdapat dalam DPA Perangkat Daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan yang akan datang. Adapun kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

x. Xxnyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

d. Penyusunan Pelaporan Bulanan SKPD.

6. Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Kedaerahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki komitmen untuk melawan segala bentuk praktik KKN dalam pelaksanaan Tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Program ini dijabarkan dalam suatu kegiatan Lomba Peraturan Baris Berbaris yang bertujuan untuk membentuk sikap, disiplin, serta kebersamaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Abdi Negara.

7. Program Perencanaan SKPD

Perencanaan merupakan penentuan pilihan berdasarkan pertimbangan fakta yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari perencanaan ini yang menjadi panduan dan patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Program ini lebih diarahkan untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan rencana kerja dan anggaran BKD Provinsi Sulawesi Utara dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan tersebut. Oleh karena itu,

program ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004. Adapun program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

8. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Program ini bertujuan mensinergikan persepsi manajemen kepegawaian, pengendalian kinerja pelayanan kepegawaian, dan penyebarluasan hasil-hasil dan pencetusan inovasi-inovasi di bidang kepegawaian. Untuk mencapai tujuan program ini, maka terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan yaitu:

a. Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se-Sulawesi Utara;

b. Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian;

c. Forum BKD;

d. Survey Pelayanan Kepegawaian;

9. Program Pengembangan Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PNS dengan sistem rekrutmen yang sistematis, terstruktur serta adanya upaya pengembangan karier PNS melalui pendidikan dan pelatihan dari pembinaan pola karier PNS yang berbasis kompetensi. Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara;

b. Pengembangan Inovasi Aparatur;

c. Assesment Kompetensi pegawai ASN;

d. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

e. Mutasi Jabatan Administrasi;

x. Xxxxxxxkan dan serah terima jabatan;

g. Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu;

h. Peningkatan Kompetensi kepemimpinan Pegawai ASN;

i. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional, dan Manajerial Pegawai ASN;

10. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayananan administrasi terkait kenaikan pangkat, pemindahan, pensiun dan status PNS. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program ini adalah :

a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat;

b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

c. Pemrosesan Pensiun;

d. Pembekalan Bagi Pegawai ASN memasuki Purna Tugas;

e. Pemrosesan Status Pegawai ASN;

f. Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

g. Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN.

11. Program Pembinaan Aparatur

Program ini merupakan perwujudan dari fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan pola pembinaan ASN yang bersifat pencegahan dan penindakan dengan dititik beratkan pada sistem pencegahan (preventif). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh ASN yang berintegritas, beretika dan profesional dengan mengedepankan pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program ini terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu :

a. Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN;

b. Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin;

c. Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN;

d. Pembinaan dan Pengembangan karakter dan mental ASN;

12. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI

Program ini bertujuan untuk memberikan berbagai fasilitasi dan bantuan bagi seluruh ASN yang adalah anggota Koprs Pegawai Republik Indonesia. Selain itu program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan prestasi dan potensi ASN Pemprov. Sulut dalam bidang olahraga dan

kesenian yang dimplementasikan dalam berbagai kegiatan lomba. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini, antara lain:

a. Pelaksanaan PORSENI, MTQ, Lomba Kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan;

b. Penyediaan Kebutuhan administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

c. Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI;

d. Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR serta Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI.

13. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai

Program ini menjadi salah satu program yang mendukung sasaran strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara yaitu memberikan kemudahan bagi para PNS untuk memperoleh pelayanan jasa jaminan kesehatan, tabungan pensiun/jaminan hari tua, dan tabungan perumahan untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi/teladan sesuai kapasitas, kompetensi, dan kemampuan personal. Adapun kegiatan yang idilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Seleksi pegawai ASN teladan;

b. Pelaksanaan sumpah/janji PNS;

c. Pemrosesan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya.

14. Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk menciptakan sistem data kepegawaian yang mutakhir dengan memanfaatkan perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Melalui penerapan sistem informasi kepegawaian, maka diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem kepegawaian yang berbasis teknologi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan program ini adalah :

a. Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi;

b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

c. Pengelolaan Absensi Online;

d. Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian;

e. Rekonsiliasi Data Kepegawaian;

15. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur

Program ini bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap berbagai kebijakan, telaahan maupun peraturan tentang kepegawaian. Selain itu juga program ini memfasilitasi berbagai penerimaan baik Calon ASN, Praja IPDN, maupun Taruna Sekolah Kedinasan. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Kajian Kebijakan, Telaahan dan Peraturan Bidang Kepegawaian;

b. Penyusunan pola karier pegawai ASN;

x. Xxnyusunan standar penilaian kinerja ASN berbasis Jabatan dan IT;

d. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN Tahunan;

e. Penyusunan formasi pegawai ASN;

x. Xxxxxxxxan calon pegawai ASN;

g. Diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan;

h. Pelaksanaan penerimaan Praja/Taruna sekolah kedinasan utusan Sulawesi Utara;

i. Pelaksanaan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dan Tenaga Kerja Harian Lepas/Tenaga Kontrak.

x. Xxngembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System)

Dari 15 Program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, ada kegitan yang menjadi prioritas, yaitu Kegiatan Inspeksi Disiplin dan Kehadiran PNS. Kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas dalam rangka tercapainya visi Gubernur Sulawesi Utara, diperlukan support dari seluruh PNS dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara sehingga BKD harus memastikan seluruh PNS untuk dapat menaati segala ketentuan yang berlaku dalam hal kedisiplinan dan kehadiran.

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Tabel T.C 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara Urusan Pemerintahan 4,5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Perangkat Daerah 4.5.1 Badan Kepegawaian Daerah Sub Perangkat Daerah 4.5.1.1 Badan Kepegawaian Daerah
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program/Kegiatan	Rencana tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
4.5 4.5.1 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	2.00 kegiatan	972.072.900,00				41.079.438,00
4.5 4.5.1 01.04	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	12.00 bulan	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum			3.400.000,00
4.5 4.5.1 01.05	Kegiatan Penataan Kearsipan	Semua Wilayah Pemda	Ketersediaan kebutuhan untuk kegiatan penataan kearsipan	12.00 bulan	0,00	Dana Alokasi Umum			3.800.000,00
4.5 4.5.1 01.06	Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12.00 kegiatan	222.209.100,00	Dana Alokasi Umum			9.900.000,00
			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	12.00 kegiatan					9.900.000,00
4.5 4.5.1 01.03	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Semua Wilayah Pemda	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	12.00 bulan	115.000.000,00	Dana Alokasi Umum			23.979.438,00
4.5 4.5.1 01.01	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Semua Wilayah Pemda	Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	12.00 bulan	395.863.800,00	Dana Alokasi Umum			60.800.000,00
4.5 4.5.1 01.02	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Semua Wilayah Pemda	Ketersediaan Kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	12.00 bulan	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum			76.000.000,00

4.5 4.5.1 18	Program Pembinaan Aparatur		Prosentase Peningkatan Disiplin ASN	4.00 %	297.250.000,00		563.135.000,00
			Terbinanya kinerja, integritas dan disiplin ASN	0.00 kegiatan
			Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	0.00 %
4.5 4.5.1 18.04	Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah acara apel kerja	10.00 kegiatan	30.750.000,00		18.911.250,00
4.5 4.5.1 18.03	Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan kegiatan inspeksi	0.00 kegiatan	184.500.000,00		27.316.250,00
			Prosentase jumlah ASN yang terjaring Sidak dan tidak hadir pada jam kerja dibandingkan dengan jumlah ASN Pemprov. Sulut	20.00 %			27.316.250,00
4.5 4.5.1 18.05	Pelaksanaan Apel Kerja	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan seminar dan atau apel kerja	0.00 kegiatan	0,00		28.366.875,00
4.5 4.5.1 18.01	Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS	0.00 bulan	41.000.000,00		36.771.875,00
			Jumlah rekomendasi penilaian kinerja dan disiplin Pegawai ASN	456.00 rekomendasi			36.771.875,00
4.5 4.5.1 18.02	Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diproses	5.00 kasus	41.000.000,00		147.087.500,00
4.5 4.5.1 15	Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan manajemen kepegawaian	15.00 kab/kota	284.950.000,00		239.542.500,00
4.5 4.5.1 15.03	Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi	0.00 kegiatan	43.050.000,00	Dana Alokasi Umum	24.000.000,00
			Jumlah Materi	6.00 Materi			24.000.000,00
4.5 4.5.1 15.05	Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pelaksanaan Survey Indeks Integritas Pelayanan Kepegawaian	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	56.000.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020


4.5 4.5.1 15.04	Forum BKD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pelaksanaan Forum BKD	0.00 kegiatan	123.000.000,00	Dana Alokasi Umum	184.000.000,00
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum BKD	4.00 kegiatan			184.000.000,00
4.5 4.5.1 15.08	Survey Pelayanan Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan hasil survey	1.00 laporan	45.100.000,00	Dana Alokasi Umum	239.542.500,00
4.5 4.5.1 15.02	Konsolidasi Manajemen Kepegawaian Se Sulawesi Utara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan	12.00 laporan	73.800.000,00	Dana Alokasi Umum	320.000.000,00
			Jumlah pelaksanaan konsolidasi manajemen kepegawaian se Sulawesi Utara	0.00 kegiatan			320.000.000,00
4.5 4.5.1 15.01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pelaksanaan Monev	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	502.346.250,00
4.5 4.5.1 19	Program Pembinaan, Fasilitasi profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI		Prosentase fasilitasi kelembagaan KORPRI dan Anggota KORPRI	100.00 %	415.125.000,00		304.681.250,00
			Prosentase Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI yang dilaksanakan.	0.00 %
			Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	0.00 %
4.5 4.5.1 19.09	Pelaksanaan PORSENI, MTQ, Lomba Kesenian dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan PORSENI, MTQ, lomba kesenian dan budaya dan kegiatan Keagamaan tingkat nasional	2.00 kegiatan	205.000.000,00		0,00
4.5 4.5.1 19.05	Fasilitasi Keikutsertaan Pegawai ASN pada PORNAS KORPRI, Lomba Seni dan Budaya dan Kegiatan Keagamaan	Belum Ada	Jumlah pelaksanaan fasilitasi untuk mengikuti kegiatan	0.00 kegiatan	0,00		31.518.750,00
4.5 4.5.1 19.01	Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan fasilitasi Sekretariat DP KORPRI Sulut	0.00 kegiatan	0,00		84.050.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 19.04	Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan lomba seni dan budaya di Lingkungan KORPRI	0.00 kegiatan	0,00		189.112.500,00
4.5 4.5.1 19.06	Musyawarah KORPRI Provinsi Sulawesi Utara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan musyawarah provinsi	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 19.07	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DP KORPRI	12.00 laporan	30.750.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 19.02	Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum	0.00 org	153.750.000,00	Dana Alokasi Umum	42.025.000,00
			Jumlah laporan hasil bantuan hukum anggota KORPRI	12.00 laporan			42.025.000,00
4.5 4.5.1 19.03	Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan pelaksanaan Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI	0.00 kegiatan	0,00	Xxxx Xxxxxxx Umum	42.025.000,00
4.5 4.5.1 19.08	Pelaksanaan Lomba Olahraga/POR serta Seni dan Budaya di Lingkungan KORPRI	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan lomba olahraga/POR serta Seni dan Budaya di lingkungan KORPRI	2.00 kegiatan	25.625.000,00	Dana Alokasi Umum	157.593.750,00
4.5 4.5.1 17	Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	0.00 kegiatan	549.400.000,00		10.192.113.125,00
			Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS	0.00 %
			Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.00 kegiatan
4.5 4.5.1 17.04	Pembekalan bagi Pegawai ASN Memasuki Purna Tugas	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembekalan	0.00 kegiatan	26.650.000,00		0,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

			Prosentase Pegawai ASN yang mencapai BUP dibandingkan dengan Pegawai ASN yang mengikuti pembekalan	80.00 %			0,00
4.5 4.5.1 17.03	Pemrosesan Pensiun	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen yang dapat diproses untuk pensiun	400.00 dok	143.500.000,00		70.000.000,00
			Jumlah kegiatan pemrosesan Pensiun	0.00 kegiatan			70.000.000,00
4.5 4.5.1 17.07	Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses	500.00 dok	82.000.000,00		220.631.250,00
4.5 4.5.1 17.01	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen PNS yang dapat diproses untuk kenaikan pangkat	4000.00 dok	215.250.000,00		380.000.000,00
4.5 4.5.1 17.06	Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemprov Sulut	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan penilaian kompetensi PNS pindah-masuk Pemprov. Sulut	0.00 kegiatan	27.675.000,00		560.000.000,00
			Jumlah tahapan penilaian kompetensi	1.00 tahapan			560.000.000,00
4.5 4.5.1 17.02	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan ujian dinas	0.00 kegiatan	35.875.000,00	Dana Alokasi Umum	130.000.000,00
			Prosentase PNS yang mendaftar dibandingkan dengan PNS yang memenuhi syarat mengikuti ujian	90.00 %			130.000.000,00
4.5 4.5.1 17.05	Pemrosesan Status Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah CPNS yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi PNS dibandingkan dengan Jumlah CPNS	96.00 org	18.450.000,00	Dana Alokasi Umum	4.693.000.000,00
			Jumlah kegiatan pemrosesan status ASN	0.00 kegiatan			4.693.000.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 16	Program Pengembangan Aparatur		Jumlah Jabatan Administrasi	1100.00 orang/jabata	9.943.525.000,00	185.960.625,00
			Jumlah jabatan pimpinan tinggi	44.00 orang/jabatan
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu	7600.00 org
			Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten	0.00 %
			Meningkatnya kualitas ASN melalui pendidikan formal, kedinasan dan ke- Diklat-an	0.00 kegiatan
4.5 4.5.1 16.17	Mutasi Jabatan Administrasi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah tahapan mutasi jabatan Administrator dan jabatan Pengawas	4.00 tahapan	110.000.000,00	0,00
4.5 4.5.1 16.10	Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Semua Wilayah Pemda	Jumlah berkas yang diproses	350.00 Berkas	155.000.000,00	0,00
			Jumlah JFT yang difasilitasi	0.00 kegiatan		0,00
4.5 4.5.1 16.14	Pemrosesan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Semua Wilayah Pemda	Prosentase berkas yang diproses dibandingkan berkas yang masukkan	100.00 %	0,00	0,00
4.5 4.5.1 16.18	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah perangkat daerah/ instansi pemerintah	40.00 PD/UPT	60.000.000,00	0,00
4.5 4.5.1 16.03	Seleksi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi	2.00 kegiatan	0,00	0,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020


4.5 4.5.1 16.06	Assessment Kompetensi Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Laporan Assesment	2.00 laporan	150.000.000,00		21.000.000,00
4.5 4.5.1 16.21	Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Diklat Kepemimpinan	9.00 org	540.000.000,00		46.000.000,00
4.5 4.5.1 16.02	Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, Fungsional dan Pendidikan Kader	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan kegiatan seleksi Peserta	1.00 kegiatan	0,00		80.960.625,00
4.5 4.5.1 16.12	Fasilitasi Peserta DIklat Kepemimpinan I dan Diklat Kepemimpinan II	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Peserta Diklat PIM I dan PIM II yang difasilitasi	0.00 org	0,00		170.000.000,00
4.5 4.5.1 16.16	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	5.00 tahapan	350.000.000,00		175.000.000,00
4.5 4.5.1 16.11	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.15	Koordinasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Semua Wilayah Pemda	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKD Prov. Sulut	6.00 rekomendasi	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.19	Pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Semua Wilayah Pemda	-	0.00 %	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.08	Penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan Kegiatan penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Kab dan Kota	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.01	Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Jumlah ASN yang mendapatkan beasiswa Tugas Belajar dan Pendidikan Profesi tugas Belajar	49.00 org	3.915.525.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.05	Monitoring terhadap PNS Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan monitoring	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.09	Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020


4.5 4.5.1 16.13	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, Bidang, dan Sosio- Kultural setiap Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Manajerial, Bidang, dan Sosio-Kultural setiap Jabatan	1.00 dok	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 16.20	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional, dan Manajerial Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pegawai ASN yang ditugaskan dalam Diklat, Bimtek, Workshop, Kursus, Seminar, Penataran, dan Praktek Kerja di kantor Pemerintah dan Swasta, dalam dan luar Negeri	120.00 org	4.513.000.000,00	Dana Alokasi Umum	14.525.000,00
4.5 4.5.1 16.04	fasilitasi Penunjang Pendidikan Bagi Praja IPDN Utusan Sulawesi Utara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah calon Praja IPDN yang di fasilitasi oleh Pemprov. Sulut	235.00 org	0,00	Dana Alokasi Umum	84.000.000,00
4.5 4.5.1 16.07	Pengembangan Inovasi Aparatur Negara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Lomba Inovasi aparatur negara	1.00 kegiatan	150.000.000,00	Dana Alokasi Umum	3.953.588.125,00
4.5 4.5.1 21	Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian		Prosentase Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	100.00 %	502.250.000,00		292.073.750,00
4.5 4.5.1 21.05	Pengelolaan Arsip Manual dan Digital Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan pengelolaan dan penataan arsip manual PNS pemprov. Sulut setiap tahun	0.00 kegiatan	22.550.000,00		0,00
			Prosentase perawatan dan penataan arsip PNS dibandingkan total arsip PNS	3.00 %			0,00
4.5 4.5.1 21.08	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	1.00 Aplikasi	235.750.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 21.01	Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah aplikasi sistem informasi ASN Terintegrasi yang dapat dibangun	0.00 Aplikasi	90.200.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
			Jumlah rancangan blueprint Sistem Informasi ASN Terintegrasi	1.00 dok			0,00
4.5 4.5.1 21.03	Pengembangan Sistem Informasi Kinerja ASN	Semua Wilayah Pemda	-	0.00 %	0,00	Dana Alokasi Umum	44.126.250,00
4.5 4.5.1 21.06	Fasilitasi Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)	Semua Wilayah Pemda	-	0.00 %	0,00	Dana Alokasi Umum	46.227.500,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 21.02	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah aplikasi SIMPEG yang dapat dikembangkan	0.00 tahun anggaran	0,00	Dana Alokasi Umum	75.645.000,00
4.5 4.5.1 21.07	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan rekonsiliasi	4.00 laporan	123.000.000,00	Dana Alokasi Umum	92.455.000,00
4.5 4.5.1 21.04	Pengelolaan Absensi Online	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan pengelolaan sistem absensi online PNS di seluruh SKPD	0.00 kegiatan	30.750.000,00	Dana Alokasi Umum	126.075.000,00
			Jumlah PD dan UPT yang sistem dan infrastruktur absensi online-nya terawat	90.00 PD			126.075.000,00
4.5 4.5.1 20	Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai		Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi kepegawaian	0.00 kegiatan	325.950.000,00		425.503.125,00
			Prosentase Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan penguatan kelembagaan KORPRI yang dilaksanakan	100.00 %
4.5 4.5.1 20.03	Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan satyalancana karya satya	0.00 kegiatan	56.375.000,00		0,00
			Jumlah berkas yang diproses untuk pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya	60.00 Berkas			0,00
4.5 4.5.1 20.01	Seleksi Pegawai ASN Teladan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Seleksi ASN Teladan	0.00 kegiatan	253.175.000,00		0,00
			Jumlah tahapan seleksi ASN Teladan	3.00 tahapan			0,00
4.5 4.5.1 20.02	Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan kegiatan sumpah/janji PNS	0.00 kegiatan	16.400.000,00		0,00
			Prosentase PNS yang mengikuti pengambilan Sumpah/Janji PNS dibandingkan dengan PNS yang memenuhi syarat	90.00 %			0,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 20.04	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi BPJS, Taspen, dan Bapertarum	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan pemrosesan administrasi PNS untuk melengkapi persyaratan pengurusan jaminan kesehatan, pensiun dan perumahan	0.00 bulan	0,00		31.518.750,00
4.5 4.5.1 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Prosentasi peningkatan disiplin ASN	97.00 %	164.800.000,00		0,00
4.5 4.5.1 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Semua Wilayah Pemda	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	76.00 org	60.800.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Semua Wilayah Pemda	Jumlah PNS yang menerima Pakaian Khusus hari tertentu	76.00 org	76.000.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Semua Wilayah Pemda	Jumlah unit mesin/kartu absensi	4.00 unit	28.000.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	2.00 kegiatan	222.150.000,00		996.374.906,00
4.5 4.5.1 05.07	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Semua Wilayah Pemda	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	0.00 org	0,00		14.000.000,00
4.5 4.5.1 05.06	Pelatihan Kantor Sendiri	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi PNS BKD	12.00 kegiatan	84.000.000,00		42.000.000,00
4.5 4.5.1 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan Bimtek bagi PNS BKD dan PNS BKD yang mengikuti Bimtek	0.00 org	40.725.000,00		120.000.000,00
4.5 4.5.1 05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi PNS di lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	3.00 kegiatan	76.425.000,00		205.000.000,00
4.5 4.5.1 05.08	Workshop Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan workshop bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Sulut dan Kab/Kota	0.00 kegiatan	21.000.000,00		215.374.906,00
			Jumlah materi kepegawaian yang dilatih bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota	1.00 kegiatan			215.374.906,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Semua Wilayah Pemda	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	0.00 org	0,00		400.000.000,00
4.5 4.5.1 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentasi pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	100	40.077.500,00		168.940.500,00
4.5 4.5.1 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan	1.00 laporan	3.402.500,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan	3.00 laporan	3.800.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan	3.00 laporan	22.975.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 06.05	Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah laporan	10.00 laporan	9.900.000,00	Dana Alokasi Umum	32.140.500,00
4.5 4.5.1 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah; Nilai LKIP Badan Kepegawaian Daerah rata-rata Minimum B	2.00 kegiatan	1.059.850.000,00		334.098.750,00
4.5 4.5.1 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Semua Wilayah Pemda	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14.00 %	184.100.000,00		16.810.000,00
4.5 4.5.1 02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	1.00 unit	470.000.000,00		26.265.625,00
4.5 4.5.1 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	Semua Wilayah Pemda	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	300.00 %	61.750.000,00		57.784.375,00
4.5 4.5.1 02.07	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	Semua Wilayah Pemda	Prosentase ketersediaan peralatan kantor yang memadai	160.00 %	320.000.000,00		210.125.000,00
4.5 4.5.1 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Semua Wilayah Pemda	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	1.00 %	24.000.000,00		259.504.375,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 07	Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan		Prosentasi penyelenggaraan memeriahkan Proklamasi Kemerdekaan RI dan HUT Prov. Sulut	100	233.700.000,00		1.086.346.250,00
4.5 4.5.1 07.04	Pelaksanaan Lomba PBB (Peraturan Baris Berbaris)	Semua Wilayah Pemda	Jumlah PNS yang mendapatkan pembinaan Baris Berbaris	600.00 org	233.700.000,00		0,00
4.5 4.5.1 22	Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Perencanaan yang disusun	5.00 dok	1.025.000.000,00		514.806.250,00
			Prosentase calon Pegawai PNS dan THL/PPPK yang lulus seleksi daerah	94.00 %
4.5 4.5.1 22.17	Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Kontrak	Semua Wilayah Pemda	Prosentase PPPK/THL yang mengikuti orientasi dibandingkan dengan PPPK/THL yang terdaftar	40.00 %	148.750.000,00		0,00
4.5 4.5.1 22.14	Penerimaan Calon Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah tahapan penerimaan Calon Pegawai ASN yang menjadi kewenangan daerah	4.00 tahapan	123.000.000,00		0,00
4.5 4.5.1 22.03	Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT	Semua Wilayah Pemda	Terbentuknya Standar kualifikasi Penilaian Kinerja ASN Berbasis jabatan dan IT	1.00 dok	61.500.000,00		23.113.750,00
4.5 4.5.1 22.02	Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif ASN Pemprov. Sulut	0.00 kegiatan	24.600.000,00		31.518.750,00
4.5 4.5.1 22.10	Fasilitasi Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan fasilitasi penerimaan paraj/taruna sekolah kedinasan	0.00 tahapan	0,00		63.037.500,00
4.5 4.5.1 22.13	Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN dan Standar Kompetensi Jabatan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan penyediaan informasi pola karir usia produktif dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Pemprov. Sulut	2.00 kegiatan	0,00		68.162.500,00
4.5 4.5.1 22.06	Pemetaan Kompetensi dan Jabatan Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah kegiatan pemetaan	0.00 kegiatan	0,00		241.643.750,00
4.5 4.5.1 22.15	Diseminasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan	15.00 kab/kota	105.000.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

4.5 4.5.1 22.04	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	Semua Wilayah Pemda	Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan	1.00 dok	61.500.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 22.08	Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan/fasilitasi kegiatan seleksi calon ASN di Prov. Sulut	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 22.12	Pelaksanaan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan pembekalan: etika, etos kerja, dan profesionalisme bagi P3K, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Kontrak	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 22.01	Kajian Kebijakan dan Hukum Bidang Kepegawaian	Semua Wilayah Pemda	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	5.00 kajian	47.150.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 22.16	Pelaksanaan Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan utusan Sulawesi Utara	Semua Wilayah Pemda	Jumlah tahapan penerimaan Calon Praja/Taruna Sekolah Kedinasan yang menjadi kewenangan daerah	6.00 tahapan	284.805.000,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 22.11	Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System)	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen pengembangan ASN berbasis Meritokrasi	0.00 dok	102.195.000,00	Dana Alokasi Umum	25.215.000,00
4.5 4.5.1 22.07	Penyusunan Formasi Pegawai ASN	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen formasi yang tersusun	1.00 dok	66.500.000,00	Dana Alokasi Umum	48.328.750,00
4.5 4.5.1 22.09	Sosialisasi Pendidikan/Sekolah Kedinasan	Semua Wilayah Pemda	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0.00 kegiatan	0,00	Dana Alokasi Umum	63.037.500,00
4.5 4.5.1 22.05	Pengembangan Materi/Soal CAT	Semua Wilayah Pemda	Tersedianya Materi/Soal test yang terkini dan berkualitas	0.00 dok	0,00	Dana Alokasi Umum	126.075.000,00
			Jumlah jenis materi soal untuk CAT	3.00 Materi			126.075.000,00
4.5 4.5.1 09	Program Perencanaan SKPD		Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar- besarnya. (Cakupan dokumen perencanaan yang sinkron, konsisten, dan bersinergi terhadap RPJMD dan RKPD)	5.00 kegiatan	112.000.000,00		1.050.625.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

			Tersedianya dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah	5.00 dok
4.5 4.5.1 09.01	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen Revisi Rencana Strategis BKD	1.00 dok	0,00	Dana Alokasi Umum	0,00
4.5 4.5.1 09.02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen Rencana Kerja BKD dan Perubahan Rencana Kerja BKD	2.00 dok	88.000.000,00	Dana Alokasi Umum	126.075.000,00
4.5 4.5.1 09.03	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Semua Wilayah Pemda	Jumlah dokumen RKA BKD dan Perubahan RKA BKD	2.00 dok	24.000.000,00	Dana Alokasi Umum	126.075.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Rekapitulasi Jumlah Pagu
Jumlah Pagu Perangkat Daerah :	00.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung :	7.143.080.475,00
Jumlah Belanja Langsung :	00.000.000.000,00

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA ‌

DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 terdapat 15 Program dan 70 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN 2017 s.d 2021

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran

Program (outcome) dan Keg (output)

Kondisi Indikator Kinerja Pada Awal RENSTRA (2016)

Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Indikator Kinerja Pada Akhir RENSTRA (2021)

PD Pe-

nanggung Jawab

Lokasi

2017

2018

2019

2020

2021

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Meningkatkan

Mewujudkan

Program Pelayanan

kualitas perencanaan dan

kualitas perencanaan

Administrasi Perkantoran

1,211,000,000.00

1,392,650,000.00

1,601,547,500.00

1,841,779,626.00

2,118,046,568.00

BKD

proses pengadaan

Aparatur Sipil Negara yang akuntabel dan berdasarkan peraturan perundang- undangan

pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional

1.1

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Umum

Ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan

administrasi umum

12 Bln

431,840,900.00

12 Bln

496,617,035.00

12 Bln

571,109,590.00

12 Bln

656,776,029.00

12 Bln

755,292,433.00

60 Bln

Prov. Sulut

1.2

Kegiatan Penyediaan

Kebutuhan Administrasi Keuangan

Ketersediaan Kebutuhan

penyelenggaraan administrasi keuangan

12 Bln

240,000,000.00

12 Bln

276,000,000.00

12 Bln

317,400,000.00

12 Bln

365,010,000.00

12 Bln

419,761,500.00

60 Bln

Prov. Sulut

Mewujudkan penerimaan Praja/Taruna

sekolah

1.3

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

Ketersediaan kebutuuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan

barang/jasa

12 Bln

86,065,100.00

12 Bln

98,974,865.00

12 Bln

113,821,095.00

12 Bln

130,894,259.00

12 Bln

150,528,398.00

60 Bln

Prov. Sulut

kedinasan yang

berkualitas

Kegiatan Penyediaan

Ketersediaan kebutuhan

1.4

Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

penyelenggaraan administrasi kepegawaian

12 Bln

42,636,000.00

12 Bln

49,031,400.00

12 Bln

56,386,110.00

12 Bln

64,844,027.00

12 Bln

74,570,630.00

60 Bln

Prov. Sulut

Mewujudkan

Kegiatan Penataan

Ketersediaan kebutuhan

pengelolaan kenaikan

1.5

Kearsipan

untuk Keg penataan kearsipan

12 Bln

22,458,000.00

12 Bln

25,826,700.00

12 Bln

29,700,705.00

12 Bln

34,155,811.00

12 Bln

39,279,182.00

60 Bln

Prov. Sulut

pangkat yang optimal

1.6

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi

32 Keg

388,000,000.00

32 Keg

446,200,000.00

32 Keg

513,130,000.00

32 Keg

590,099,500.00

32 Keg

678,614,425.00

160 Keg

Prov. Sulut dan kab/kota

Meningkatkan

Terlaksananya

Program Peningkatan

pengelolaan kenaikan

pengelolaan penempatan dan

Sarana dan Prasarana Aparatur

1,520,000,000.00

1,748,000,000.00

2,010,199,999.00

2,311,730,000.00

2,658,489,501.00

BKD

pangkat,

pemindahan

penempatan,

Aparatur Sipil

Pengadaan Kendaraan

Jumlah Kendaraan

pemindahan dan

Negara yang

2.1

Dinas/Operasional

Dinas/Operasional Roda

2 unit

40,261,976.00

2 unit

46,301,273.00

2 unit

53,246,463.00

2 unit

61,233,433.00

2 unit

70,418,448.00

10 unit

Prov. Sulut

pemberhentian

sesuai

Empat

serta

kompetensi dan

Pengadaan

Prosentase Ketersediaan

pengembangan

kebutuhan

2.2

Peralatan/Perlengkapan

peralatan Ktr yang

160 Unit

1,024,540,148.00

160 Unit

1,178,221,171.00

160 Unit

1,354,954,346.00

160 Unit

1,558,197,498.00

160 Unit

1,791,927,123.00

800 Unit

Prov. Sulut

karier dan

organisasi

Gedung Kantor

Memadai

jabatan Aparatur Sipil Negara yang tepat dan

2.3

Pemeliharaan

rutin/berkala Gedung Kantor

Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Ged Ktr

5 Ged Ktr

1 Ged Ktr

33,970,513.00

1 Ged Ktr

39,066,089.00

1 Ged Ktr

44,926,003.00

1 Ged Ktr

51,664,903.00

1 Ged Ktr

59,414,639.00

5 Ged Ktr

Prov. Sulut

berkualitas

Mewujudkan

Pemeliharaan

Prosentase pemeliharaan

pengelolaan

2.4

rutin/berkala kendaraan

kendaraan

14 Unit

379,799,909.00

14 Unit

436,769,895.00

14 Unit

502,285,379.00

14 Unit

577,628,186.00

14 Unit

664,272,414.00

70 Unit

Prov. Sulut

pemberhentian

dinas/operasional

dan status

Pemeliharaan

Prosentase pelaksanaan

Aparatur Sipil Negara yang

2.5

rutin/berkala peralatan/perlengkapan

pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

300 Unit

41,427,454.00

300 Unit

47,641,572.00

300 Unit

54,787,808.00

300 Unit

63,005,980.00

300 Unit

72,456,877.00

1500 Unit

Prov. Sulut

optimal

Gedung Kantor

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

139,507,220.00

160,433,303.00

184,498,298.00

212,173,044.00

243,998,999.00

BKD

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Meningkatkan

kecepatan dan

Mewujudkan

pelayanan

3.1

Pengadaan mesin/kartu

absensi

Jumlah mesin absensi

5 Unit

33,357,401.00

5 Unit

38,361,011.00

5 Unit

44,115,162.00

5 Unit

50,732,437.00

5 Unit

58,342,302.00

25 Unit

Prov. Sulut

ketepatan

administrasi

Pengadaan pakaian dinas

Jumlah PNS yang

pelayanan

kepegawaian

3.2

beserta perlengkapannya

menerima pakaian dinas

70 Org

45,500,000.00

70 Org

52,325,000.00

70 Org

60,173,750.00

70 Org

69,199,813.00

70 Org

79,579,784.00

350 Org

Prov. Sulut

kepegawaian

yang berkualitas

dengan

melalui SIMPEG

3.3

Pengadaan pakaian

Jumlah PNS yang

80 Org

60,649,819.00

80 Org

69,747,292.00

80 Org

80,209,386.00

80 Org

92,240,794.00

80 Org

106,076,913.00

400 Org

Prov. Sulut

menggunakan

online

khusus hari-hari tertentu

menerima pakaian dinas

metode

Program Peningkatan

pelayanan yang

Kapasitas Sumberdaya

berbasis

Aparatur

424,786,000.00

488,750,001.00

562,062,500.00

646,371,876.00

743,327,655.00

BKD

teknologi

informasi.

Mewujudkan akurasi kehadiran

Aparatur Sipil Negara melalui e- absensi.

4.1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

2 PNS

118,501,600.00

2 PNS

136,345,494.00

2 PNS

156,797,318.00

2 PNS

180,316,916.00

2 PNS

207,364,453.00

10 PNS

Prov. Sulut dan kab/kota

4.2

Sosialisasi peraturan Perundang-undangan

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi bagi PNS di lingkungan Pemprov.

5 Keg

100,066,400.00

5 Keg

115,134,334.00

5 Keg

132,404,484.00

5 Keg

152,265,156.00

5 Keg

175,104,929.00

25 Keg

Prov. Sulut

Sulut dan Kab/Kota

Mewujudkan pelayanan tata usaha

perkantoran

4.3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah pelaksanaan Bimtek bagi PNS BKD dan PNS BKD yang mengikuti

Bimtek

10 PNS

85,203,200.00

10 PNS

98,033,043.00

10 PNS

112,737,999.00

10 PNS

129,648,699.00

10 PNS

149,096,003.00

50 PNS

Prov. Sulut dan kab/kota

yang optimal melalui e-office

4.4

Pelatihan Kantor Sendiri

Jumlah pelaksanaan

pelatihan bagi PNS BKD

10 Keg

82,925,000.00

10 Keg

95,411,793.00

10 Keg

109,723,562.00

10 Keg

126,182,096.00

10 Keg

145,109,410.00

50 Keg

Prov. Sulut

Mewujudkan

Bimbingan teknis

Jumlh ASN yang

Prov. Sulut

penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang optimal melalui

e-performance

4.5

pengadaan barang/jasa

pemerintah

mengikuti Bimtek

2 PNS

13,741,000.00

2 PNS

15,810,111.00

2 PNS

18,181,627.00

2 PNS

20,908,872.00

2 PNS

24,045,202.00

10 PNS

dan kab/kota

4.6

Workshop Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan

workshop bagi PNS di Lingkungan Pemprov.

2 Keg

24,348,800.00

2 Keg

28,015,226.00

2 Keg

32,217,510.00

2 Keg

37,050,137.00

2 Keg

42,607,658.00

10 Keg

Prov. Sulut

Sulut dan Kab/Kota

Meningkatkan

Mewujudkan

Program Peningkatan

kualitas rumusan

Pengembangan

kebijakan dan

perundang-

Sistem PeLaporan

peraturan

undangan

Capaian Kinerja dan

60,000,000.00

69,000,001.00

79,350,000.00

91,252,500.00

104,940,374.00

BKD

perundang-

kepegawaian

Keuangan

undangan

yang optimal

kepegawaian

serta efektivitas

Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan

pengawasan dan disiplin dan

5.1

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

3 Lap

16,804,458.00

3 Lap

19,325,127.00

3 Lap

22,223,896.00

3 Lap

25,557,480.00

3 Lap

29,391,102.00

15 Lap

Prov. Sulut

kinerja Aparatur

SKPD

Sipil Negara

Mewujudkan

5.2

Penyusunan PeLaporan

Jumlah Laporan

1 Lap

10,521,691.00

1 Lap

12,099,945.00

1 Lap

13,914,936.00

1 Lap

16,002,177.00

1 Lap

18,402,503.00

5 Lap

Prov. Sulut

sitem

Keuangan Semesteran

pengawasan dan

5.3

Penyusunan PeLaporan

Jumlah Laporan

3 Lap

6,975,355.00

3 Lap

8,021,659.00

3 Lap

9,224,908.00

3 Lap

10,608,644.00

3 Lap

12,199,940.00

15 Lap

Prov. Sulut

pengendalian

Keuangan Akhir Tahun

kepegawaian

5.4

Penyusunan PeLaporan

Jumlah Laporan

10 Lap

25,698,496.00

10 Lap

29,553,270.00

10 Lap

33,986,260.00

10 Lap

39,084,199.00

10 Lap

44,946,829.00

50 Lap

Prov. Sulut

melalui

Blnan SKPD

pembinaan dan

Program

penegakan

Penyelenggaraan Hari-

disiplin Aparatur

Hari Besar

150,000,000.00

172,500,000.00

198,375,000.00

228,131,250.00

262,350,938.00

BKD

Sipil Negara

Kenegaraan/

Kedaerahan

Pelaksanaan Lomba PBB

Jumlah PNS yang terlatih

6.1

(Peraturan Baris Berbaris)

PBB

600 PNS

150,000,000.00

600 PNS

172,500,000.00

600 PNS

198,375,000.00

600 PNS

228,131,250.00

600 PNS

262,350,938.00

3000 PNS

Prov. Sulut

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Mewujudkan

Program Perencanaan

67,203,150.00

80,500,000.00

92,575,000.00

106,461,250.00

122,430,438.00

BKD

sistem

SKPD

pembinaan

7.1

Penyusunan Rencana

Jumlah Dok Rencana

1 Dok

20,000,000.00

1 Dok

23,000,000.00

1 Dok

29,000,000.00

1 Dok

32,430,438.00

5 Dok

Prov. Sulut

manajemen

Strategis SKPD

Strategis BKD

kepegawaian

7.2

Penyusunan Rencana

Jumlah Dok rencana

2 Dok

46,128,700.00

2 Dok

40,000,000.00

2 Dok

46,575,000.00

2 Dok

49,461,250.00

2 Dok

56,000,000.00

10 Dok

Prov. Sulut

yang optimal

Kerja SKPD

strategis BKD

Penyusunan Rencana

Jumlah Dok RKA tahun

7.3

Kerja Anggaran

2018 dan perubahan RKA

2 Dok

21,074,450.00

2 Dok

20,500,000.00

2 Dok

23,000,000.00

2 Dok

28,000,000.00

2 Dok

34,000,000.00

10 Dok

Prov. Sulut

tahun 2017

Mewujudkan

Program Pembinaan

sumber daya Aparatur Sipil

Manajemen Kepegawaian

350,000,001.00

402,500,000.00

462,875,000.00

532,306,250.00

612,152,188.00

BKD

Negara yang

berkualitas

Konsolidasi Manajemen

Jumlah pelaksanaan

8.1

Kepegawaian se-Sulawesi Utara

konsolidasi manajemen kepegawaian se Sulawesi

1 Keg

109,291,542.00

1 Keg

125,685,273.00

1 Keg

144,538,064.00

1 Keg

166,218,774.00

1 Keg

191,151,590.00

5 Keg

Prov. Sulut

Utara

Mewujudkan

Diseminasi Hasil

Jumlah Pelaksanaan

peningkatan

8.2

Pembangunan Daerah

Diseminasi

1 Keg

44,853,977.00

1 Keg

51,582,074.00

1 Keg

59,319,385.00

1 Keg

68,217,292.00

1 Keg

78,449,886.00

5 Keg

Prov. Sulut

profesionalisme

Bidang Kepegawaian

sumber daya

8.3

Forum BKD

Jumlah Pelaksanaan

6 Keg

76,740,282.00

6 Keg

88,251,324.00

6 Keg

101,489,023.00

6 Keg

116,712,376.00

6 Keg

134,219,233.00

30 Keg

Prov. Sulut

aparatur melalui

Forum BKD

pendidikan dan

Survey Indeks Integritas

Jumlah Pelaksanaan

pelatihan yang

8.4

Pelayanan Kepegawaian

Survey Indeks Integritas

1 Keg

69,302,321.00

1 Keg

79,697,669.00

1 Keg

91,652,319.00

1 Keg

105,400,167.00

1 Keg

121,210,192.00

5 Keg

Prov. Sulut

berbasis

Pelayanan Kepegawaian

ketrampilan atau

8.5

Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Pelaksanaan

2 Lap

49,811,879.00

2 Lap

57,283,660.00

2 Lap

65,876,209.00

2 Lap

75,757,641.00

2 Lap

87,121,287.00

10 Lap

Prov. Sulut

keahlian

Kinerja Pelayanan

Monev

Program

Pengembangan

2,229,153,300.00

2,760,000,000.00

3,174,000,000.00

3,650,100,002.00

4,197,615,002.00

BKD

Aparatur

Mewujudkan

Pengembangan

Jumlah ASN yang

Prov. Sulut

peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pendidikan formal

9.1

Pendidikan Formal

Aparatur Sipil Negara

mendapatkan beasiswa

Tugas Belajar

29 ASN

1,230,000,000.00

29 ASN

1,230,000,000.00

29 ASN

1,414,500,000.00

29 ASN

1,626,675,000.00

29 ASN

1,870,676,250.00

145 ASN

dan kab/kota

9.2

Seleksi Peserta Diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis,

Fungsional, dan

Jumlah pelaksanaan Keg seleksi Peserta

1 Keg

16,308,000.00

1 Keg

16,308,000.00

1 Keg

18,754,200.00

1 Keg

21,567,330.00

1 Keg

24,802,430.00

5 Keg

Prov. Sulut

Pendidikan Kader

Mewujudkan

9.3

Seleksi Tugas Belajar dan

Jumlah pelaksanaan Keg

2 Keg

29,211,000.00

2 Keg

29,211,000.00

2 Keg

33,592,650.00

2 Keg

38,631,548.00

2 Keg

44,426,280.00

10 Keg

Prov. Sulut

peningkatan etos

Ijin Belajar

seleksi

kerja dan karier

Xxxxxxxxxx Xxnunjang

Jumlah Capra IPDN yang

Aparatur Sipil Negara melalui

9.4

Pendidikan Bagi Praja IPDN Utusan Sulawesi

di fasilitasi oleh Pemprov. Sulut

235 Capra

235

Capra

235

Capra

240,846,700.00

235

Capra

276,973,705.00

235

Capra

318,519,761.00

235

Capra

366,297,725.00

1175 Capra

Prov. Sulut

pembinaan

Utara

karier dalam

Monitoring Terhadap PNS

Jumlah pelaksanaan

jabatan struktural dan

9.5

Tugas Belajar dan Praja/Taruna Sekolah

monitoring

6 Keg

36,372,000.00

6 Keg

36,372,000.00

6 Keg

41,827,800.00

6 Keg

48,101,970.00

6 Keg

55,317,266.00

30 Keg

fungsional

Kedinasan

9.6

Assessment Kompetensi

Jumlah ASN yang

1 Keg

270,223,400.00

1 Keg

270,223,400.00

1 Keg

310,756,910.00

1 Keg

357,370,447.00

1 Keg

410,976,013.00

5 Keg

Prov. Sulut

Pegawai ASN

mengikuti Assesment

Mewujudkan

Pengembangan Inovasi

Jumlah Pelaksanaan Keg

kesejahteraan

9.7

Aparatur Negara

Lomba Inovasi aparatur

1 Keg

290,000,000.00

1 Keg

333,500,000.00

1 Keg

383,525,000.00

1 Keg

441,053,750.00

5 Keg

Prov. Sulut

Aparatur Sipil

negara

Negara

Penilaian Calon Pejabat

Jumlah pelaksanaan

berdasarkan kinerja, masa

9.8

Pimpinan Tinggi Kabupaten dan Kota

koordinasi penilaian

4 Keg

30,304,100.00

4 Keg

30,304,100.00

4 Keg

34,849,715.00

4 Keg

40,077,172.00

4 Keg

46,088,748.00

20 Keg

Kab/kota

kerja dan kompetisi

9.9

Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Jumlah pelaksanaan seleksi/mutasi

4 Keg

469,500,000.00

4 Keg

469,500,000.00

4 Keg

539,925,000.00

4 Keg

620,913,750.00

4 Keg

714,050,813.00

20 Keg

Prov. Sulut

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif

9.1

Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan

Fungsional Tertentu

Jumlah JFT yang difasilitasi

4 Keg

61,761,800.00

4 Keg

61,761,800.00

4 Keg

71,026,070.00

4 Keg

81,679,981.00

4 Keg

93,931,978.00

20 Keg

Prov. Sulut

9.11

Fasilitasi Sertifikasi

Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu

Jumlah pelaksanaan

fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan

4 Keg

25,023,000.00

4 Keg

25,023,000.00

4 Keg

28,776,450.00

4 Keg

33,092,918.00

4 Keg

38,056,855.00

20 Keg

Prov. Sulut

Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal

9.12

Fasilitasi Peserta Diklat Kepemimpinan I dan II

Jumlah Peserta Diklat PIM I dan PIM II yang

difasilitasi

1 Org

60,450,000.00

1 Org

60,450,000.00

1 Org

69,517,500.00

1 Org

79,945,125.00

1 Org

91,936,894.00

5 Org

Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian

500,000,000.00

574,999,999.00

661,249,999.00

760,437,501.00

874,503,126.00

BKD

Mewujudkan penyediaan layanan informasi yang berkualitas

10.1

Pengelolaan Kenaikan Pangkat

Jumlah Dok PNS yang dapat diproses untuk

kenaikan pangkat

4000 Dok

4000

Dok

206,818,477.00

4000

Dok

237,841,248.00

4000

Dok

273,517,435.00

4000

Dok

314,545,051.00

4000

Dok

361,726,808.00

20000 Dok

Prov. Sulut

10.2

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

Jumlah pelaksanaan ujian dinas

1 Keg

36,549,464.00

1 Keg

42,031,883.00

1 Keg

48,336,666.00

1 Keg

55,587,166.00

1 Keg

63,925,241.00

5 Keg

Prov. Sulut

Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10.3

Pemrosesan Pensiun

Jumlah Keg pemrosesan

Pensiun

4 Keg

119,838,743.00

4 Keg

137,814,555.00

4 Keg

158,486,738.00

4 Keg

182,259,749.00

4 Keg

209,598,711.00

20 Keg

Prov. Sulut

10.4

Pembekalan Bagi Pegawai

ASN Memasuki Purna Tugas

Jumlah pelaksanaan Keg pembekalan

1 Keg

15,347,091.00

1 Keg

17,649,154.00

1 Keg

20,296,527.00

1 Keg

23,341,007.00

1 Keg

26,842,158.00

5 Keg

Prov. Sulut

10.5

Pemrosesan Status

Pegawai ASN

Jumlah Keg pemrosesan

status ASN

1 Keg

5,204,287.00

1 Keg

5,984,930.00

1 Keg

6,882,670.00

1 Keg

7,915,071.00

1 Keg

9,102,331.00

5 Keg

Prov. Sulut

10.6

Penilaian Kompetensi PNS Pindah-Masuk Pemprov. Sulut

Jumlah pelaksanaan penilaian kompetensi PNS pindah-masuk Pemprov.

Sulut

4 Keg

33,835,116.00

4 Keg

38,910,384.00

4 Keg

44,746,941.00

4 Keg

51,458,982.00

4 Keg

59,177,830.00

20 Keg

Prov. Sulut

10.7

Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan Pegawai

ASN

Jumlah Dok usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses

500 Dok

82,406,822.00

500 Dok

94,767,845.00

500 Dok

108,983,022.00

500 Dok

125,330,475.00

500 Dok

144,130,047.00

2500 Dok

Prov. Sulut

Program Pembinaan Aparatur

420,000,000.00

483,000,000.00

555,450,000.00

638,767,500.00

734,582,625.00

BKD

11.1

Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai ASN

Jumlah SKPD yang dinilai Kinerja dan Disiplin ASN-

nya

12 Bln

180,798,200.00

12 Bln

207,917,930.00

12 Bln

239,105,620.00

12 Bln

274,971,462.00

12 Bln

316,217,182.00

60 Bln

Prov. Sulut

11.2

Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin ASN yang diproses

5 Kasus

31,762,400.00

5 Kasus

36,526,760.00

5 Kasus

42,005,774.00

5 Kasus

48,306,640.00

5 Kasus

55,552,636.00

25 Kasus

Prov. Sulut

11.3

Inspeksi Disiplin dan Kehadiran Pegawai ASN

Jumlah pelaksanaan Keg inspeksi

24 Keg

129,000,000.00

24 Keg

148,350,000.00

24 Keg

170,602,500.00

24 Keg

196,192,875.00

24 Keg

225,621,806.00

120 Keg

Prov. Sulut

dan kab/kota

11.4

Pembinaan dan

Pengembangan Karakter dan Mental ASN

Jumlah ASN yang terlatih

dalam Peraturan Baris- berbaris, pemakaian pakaian dinas dan kepribadian

600 ASN

48,340,100.00

600 ASN

55,591,115.00

600 ASN

63,929,782.00

600 ASN

73,519,250.00

600 ASN

84,547,137.00

3000 ASN

Prov. Sulut

11.5

Pelaksanaan Apel Kerja

Jumlah pelaksanaan seminar dan atau apel

kerja

12 Keg

30,099,300.00

12 Keg

34,614,195.00

12 Keg

39,806,324.00

12 Keg

45,777,273.00

12 Keg

52,643,864.00

60 Keg

Prov. Sulut

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI

3,050,234,300.00

93,361,090.00

107,365,251.00

123,470,041.00

4,741,990,545.00

BKD

12.1

Fasilitasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Jumlah Keg fasilitasi

Sekretariat DP KORPRI Sulut

1 Keg

61,505,000.00

1 Keg

12,753,746.00

1 Keg

14,666,808.00

1 Keg

16,866,829.00

1 Keg

19,396,853.00

5 Keg

Prov. Sulut

12.2

Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota

KORPRI

Jumlah Anggota KORPRIyang mendapat

bantuan hukum

12 Bln

130,218,300.00

12 Bln

27,002,213.00

12 Bln

31,052,544.00

12 Bln

35,710,426.00

12 Bln

41,066,990.00

60 Bln

Prov. Sulut

12.3

Pelaksanaan Lomba

Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI

Jumlah Keg pelaksanaan

Lomba Olahraga/POR di Lingkungan KORPRI

1 Keg

145,777,500.00

1 Keg

30,228,586.00

1 Keg

34,762,873.00

1 Keg

39,977,305.00

1 Keg

45,973,900.00

5 Keg

Prov. Sulut

12.4

Pelaksanaan Lomba Seni dan Budaya di

Lingkungan KORPRI

Jumlah pelaksanaan lomba seni dan budaya di

Lingkungan KORPRI

1 Keg

41,733,500.00

1 Keg

8,653,905.00

1 Keg

9,951,991.00

1 Keg

11,444,790.00

1 Keg

13,161,508.00

5 Keg

Prov. Sulut

12.5

Fasilitasi Keikutsertaan Pegawai ASN Pada PORNAS KORPRI, Lomba

Seni dan Budaya dan

Kegiatan Keagamaan

Jumlah pelaksanaan fasilitasi untuk mengikuti Keg

1 Keg

2,600,000,000.00

0 Keg

1 Keg

4,600,000,000.00

2 Keg

Prov. Sulut dan LD

12.6

Musyawarah KORPRI

Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah pelaksanaan

musyawarah provinsi

1 Keg

71,000,000.00

1 Keg

14,722,640.00

1 Keg

16,931,035.00

1 Keg

19,470,691.00

1 Keg

22,391,294.00

5 Keg

Prov. Sulut

Program Pengembangan Kesejahteraan

Pegawai

4,500,000,001.00

4,724,999,999.00

4,961,250,001.00

5,209,312,500.00

5,469,778,124.00

BKD

13.1

Seleksi Pegawai ASN

Teladan

Jumlah pelaksanaan Keg

Seleksi ASN Teladan

1 Keg

239,541,993.00

1 Keg

251,519,092.00

1 Keg

264,095,047.00

1 Keg

277,299,799.00

1 Keg

291,164,789.00

5 Keg

Prov. Sulut

13.2

Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS

Jumlah pelaksanaan Keg sumpah/janji PNS

1 Keg

14,371,991.00

1 Keg

15,090,590.00

1 Keg

15,845,120.00

1 Keg

16,637,376.00

1 Keg

17,469,244.00

5 Keg

Prov. Sulut

13.3

Fasilitasi Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya

jumlah pelaksanaan pemberkasan untuk pemberian penghargaan satyalancana karya satya

2 Keg

70,369,803.00

2 Keg

73,888,293.00

2 Keg

77,582,708.00

2 Keg

81,461,843.00

2 Keg

85,534,935.00

10 Keg

Prov. Sulut dan LD

13.4

Fasilitasi Pengelolaan Administrasi BPJS,

Taspen dan Bapertarum

Jumlah pelaksanaan pemrosesan administrasi PNS untuk melengkapi persyaratan pengurusan jaminan kesehatan, pensiun dan perumahan

12 Bln

4,175,716,214.00

12 Bln

4,384,502,024.00

12 Bln

4,603,727,126.00

12 Bln

4,833,913,482.00

12 Bln

5,075,609,156.00

60 Bln

Prov. Sulut

Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

864,779,000.00

1,150,000,000.00

1,322,500,000.00

1,520,874,999.00

1,749,006,251.00

BKD

14.1

Pengembangan Sistem Informasi ASN Terintegrasi

Jumlah Apl sistem informasi ASN Terintegrasi yang dapat

dibangun

1 Apl

190,540,000.00

1 Apl

253,383,813.00

1 Apl

291,391,384.00

1 Apl

335,100,092.00

1 Apl

385,365,106.00

5 Apl

Prov. Sulut

14.2

Pengembangan Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlah Apl SIMPEG yang dapat dikembangkan

12 Bln

253,907,000.00

12 Bln

337,650,486.00

12 Bln

388,298,059.00

12 Bln

446,542,768.00

12 Bln

513,524,184.00

60 Bln

Prov. Sulut

14.3

Pengembangan Sistem Informasi Kinerja ASN

Jumlah Apl Sistem Informasi Kinerja ASN yang dapat dibangun dan

dikembangkan

1 Apl

150,000,000.00

1 Apl

199,472,929.00

1 Apl

229,393,868.00

1 Apl

263,802,948.00

1 Apl

303,373,391.00

5 Apl

Prov. Sulut

14.4

Pengelolaan Absensi Online

Jumlah Keg pengelolaan

sistem absensi online PNS di seluruh SKPD

12 Bln

31,125,000.00

12 Bln

41,390,633.00

12 Bln

47,599,228.00

12 Bln

54,739,112.00

12 Bln

62,949,979.00

60 Bln

Prov. Sulut

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

14.5

Pengelolaan Arsip Manual Kepegawaian ‌

Jumlah Keg pengelolaan dan penataan arsip manual PNS pemprov.

Sulut setiap tahun

1 Keg

22,207,000.00

1 Keg

29,531,302.00

1 Keg

33,960,998.00

1 Keg

39,055,147.00

1 Keg

44,913,419.00

5 Keg

Prov. Sulut

14.6

Fasilitasi Penyediaan Kartu Pegawai Elektronik

Jumlah Keg pengelolaan/pemrosesan

KPE

1 Keg

50,000,000.00

1 Keg

66,490,976.00

1 Keg

76,464,623.00

1 Keg

87,934,316.00

1 Keg

101,124,464.00

5 Keg

Prov. Sulut dan

Kab/Kota

14.7

Rekonsiliasi Data Kepegawaian

Jumlah Lap rekonsiliasi

4 Lap

167,000,000.00

4 Lap

222,079,861.00

4 Lap

255,391,840.00

4 Lap

293,700,616.00

4 Lap

337,755,708.00

20 Lap

Prov. Sulut

dan Kab/Kota

Program Perencanaan

dan Pengadaan Aparatur

1,054,605,000.00

982,103,602.00

1,129,419,142.00

1,298,832,014.00

1,493,656,816.00

BKD

15.1

Kjn Kebijakan dan Hukum Bidang Kepegawaian

Jumlah naskah

Kjn/telaahan hukum yang dihasilkan

5 Kjn

50,940,000.00

5 Kjn

42,957,361.00

5 Kjn

49,400,965.00

5 Kjn

56,811,110.00

5 Kjn

65,332,777.00

25 Kjn

Prov. Sulut

15.2

Penyusunan Pola Karir Pegawai ASN

Jumlah Keg penyediaan informasi pola karir usia produktif ASN Pemprov.

Sulut

1 Dok

91,400,000.00

1 Dok

77,077,008.00

1 Dok

88,638,560.00

1 Dok

101,934,343.00

1 Dok

117,224,495.00

5 Dok

Prov. Sulut dan LD

15.3

Penyusunan Standar Penilaian Kinerja ASN Berbasis Jabatan dan IT

Terbentuknya Standar kualifikasi Penilaian Kinerja ASN Berbasis

jabatan dan IT

1 Dok

0 Dok

1 Dok

33,731,732.00

1 Dok

38,791,492.00

1 Dok

44,610,216.00

1 Dok

51,301,748.00

4 Dok

Prov. Sulut

15.4

Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan

Terbentuknya Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Tahunan

1 Dok

44,000,000.00

1 Dok

37,104,906.00

1 Dok

42,670,641.00

1 Dok

49,071,238.00

1 Dok

56,431,923.00

5 Dok

Prov. Sulut

15.5

Pengembangan Materi/Soal CAT

Tersedianya Materi/Soal

test yang terkini dan berkualitas

1 Keg

48,000,000.00

1 Keg

40,478,079.00

1 Keg

46,549,791.00

1 Keg

53,532,259.00

1 Keg

61,562,098.00

5 Keg

Prov. Sulut

15.6

Pemetaan Kompetensi dan Jabatan Pegawai ASN

Jumlah Keg pemetaan

1 Keg

0 Keg

1 Keg

42,164,665.00

1 Keg

48,489,365.00

1 Keg

55,762,770.00

1 Keg

64,127,185.00

4 Keg

Prov. Sulut

15.7

Penyusunan Formasi

Pegawai ASN

Jumlah Dok formasi yang

tersusun

1 Dok

230,500,000.00

1 Dok

194,379,107.00

1 Dok

223,535,973.00

1 Dok

257,066,369.00

1 Dok

295,626,325.00

5 Dok

Prov. Sulut

15.8

Fasilitasi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN

Jumlah pelaksanaan/fasilitasi Keg seleksi calon ASN di Prov.

Sulut

2 Keg

96,500,000.00

2 Keg

81,377,804.00

2 Keg

93,584,475.00

2 Keg

107,622,146.00

2 Keg

123,765,468.00

10 Keg

Prov. Sulut dan Kab/Kota

15.9

Sosialisasi Pendidikan/Sekolah

Kedinasan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

1 Keg

31,895,000.00

1 Keg

26,896,840.00

1 Keg

30,931,366.00

1 Keg

35,571,071.00

1 Keg

40,906,732.00

5 Keg

Prov. Sulut

15.1

Fasilitasi Penerimaan Praja/Taruna Sekolah Kedinasan

Jumlah pelaksanaan fasilitasi penerimaan paraj/taruna sekolah

kedinasan

4 Keg

353,000,000.00

4 Keg

297,682,538.00

4 Keg

342,334,918.00

4 Keg

393,685,156.00

4 Keg

452,737,929.00

20 Keg

Prov. Sulut

15.11

Pengembangan Manajemen ASN berbasis Meritrokasi (Merit System)

Jumlah Dok pengembangan ASN berbasis Meritokrasi

1 Dok

0 Dok

1 Dok

16,865,866.00

1 Dok

19,395,746.00

1 Dok

22,305,108.00

1 Dok

25,650,874.00

5 Dok

Prov. Sulut

15.12

Pelaksanaan Orientasi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Jumlah pelaksanaan pembekalan: etika, etos kerja, dan profesionalisme bagi P3K, Tenaga Harian Lepas,

Pegawai Kontrak

1 Keg

108,370,000.00

1 Keg

91,387,696.00

1 Keg

105,095,850.00

1 Keg

120,860,228.00

1 Keg

138,989,262.00

5 Keg

Prov. Sulut

BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

RENCANA KERJA

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 sebagai rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan program strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia yang berkompeten.

Disamping itu rencana kerja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, patokan pelaksanaan kegiatan dan alat pengukur untuk melakukan evaluasi, baik secara tim, individu maupun keseluruhan instansi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, rencana kerja ini perlu didukung dengan dokumen-dokumen pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui realisasi kegiatan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, 2019

Document Metadata

Table of Contents

DAFTAR ISI

Document Metadata