PERJANJIAN KERJASAMA
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA UNIVERSITAS JAMBI DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.
Nomor: 10/UN21/DN/2015 Nomor: B.3093-IV/KC/RTL/01/2015
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGELOLAAN KARTU MAHASISWA DENGAN FASILITAS KARTU ATM BRI
Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas (22-06- 2015), yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Prof. Xx. Xxx. X. XXXXX XXXXXX, X.Xx.:
Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi dengan alamat Kampus Pinang Masak, Xxxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxx Xx. 00, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. XXXX XXXXXXX:
Pemimpin Cabang BRI Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan alamat Xxxxx Xxxxxxxx Xx 00–00, Xxxxxxx Xxxxx, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menindaklanjuti Naskah Kesepakatan antara Universitas Jambi dan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. No. 18/UN21/DN/2013 dan No. B 1465 IV/KC-IV/OPS/03/2013. 2013, mengadakan kerjasama dalam bidang layanan jasa perbankan berupa Penerbitan Kartu Mahasiswa dengan Fasilitas Kartu ATM BRI dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:
1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi yang memberikan kartu identitas kepada setiap Mahasiswa Universitas Jambi dalam bentuk Kartu Tanda Mahasiswa yang disingkat KTM UNJA.
2. PIHAK KEDUA adalah bank umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyelenggarakan tabungan dan menerbitkan Kartu BRI yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang diperkenankan melalui ATM BRI dan/atau ATM lain yang bekerjasama dengan BRI.
3. Untuk meningkatkan fungsi KTM UNJA di samping sebagai kartu identitas Mahasiswa, PARA PIHAK sepakat untuk menerbitkan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui ATM BRI dan/atau ATM lain yang bekerjasama dengan BRI.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama penerbitan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1 Pengertian
1) Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Jambi yang merupakan orang perorangan yang tercatat sebagai Mahasiswa Aktif pada PIHAK PERTAMA;
2) KTM UNJA adalah kartu yang diberikan kepada Mahasiswa Universitas Jambi sebagai kartu identitas pribadi yang diperlukan dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA;
3) Kartu BRI adalah kartu yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA melalui mesin ATM milik PIHAK KEDUA dan/atau mesin ATM milik pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA;
4) ATM BRI (Automatic Teller Machine) adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik PIHAK KEDUA yang ditempatkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA, dan dapat difungsikan untuk melakukan transaksi keuangan oleh Mahasiswa Universitas Jambi dengan menggunakan KTM UNJA.
Pasal 2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Penerbitan dan Pengelolaan KTM UNJA yang sekaligus berfungsi sebagai Kartu BRI yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui mesin ATM milik PIHAK KEDUA dan/atau mesin ATM milik pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
Pasal 3 Spesifikasi KTM UNJA
KTM UNJA memiliki spesifikasi sebagai berikut:
1. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan KTM UNJA adalah plastik;
2. Ukuran KTM UNJA adalah sama seperti Kartu BRI yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA;
3. Bentuk dan desain KTM UNJA ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;
4. Pada bagian depan KTM UNJA memuat identitas Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang meliputi:
- Nama Mahasiswa,
- Nomor Mahasiswa,
- Jurusan,
- Fakultas,
- Pas foto Mahasiswa berukuran 2 x 3 cm, mengenakan jaket almamater,
- Nomor Kartu.
5. Bagian belakang KTM UNJA merupakan media PIHAK KEDUA yang memuat informasi yang meliputi:
- Tanda Tangan Mahasiswa,
- Ketentuan Kartu ATM,
- Jaringan Kerjasama.
-
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak PIHAK PERTAMA:
1. Mendapatkan layanan pengelolaan Tabungan Britama bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Mendapatkan KTM UNJA dan Buku Tabungan tanpa dipungut biaya.
Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. Mengkoordinir Mahasiswa untuk membuka rekening Tabungan Britama sebagai syarat untuk mendapatkan KTM UNJA.
2. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai data Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang berhak mendapat KTM UNJA.
Hak PIHAK KEDUA:
1. Menerima aplikasi pembukaan rekening Tabungan Britama mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Mengelola rekening Tabungan Britama mahasiswa PIHAK PERTAMA.
Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. Menerbitkan dan mengelola KTM UNJA sesuai dengan aplikasi yang diajukan oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan pelayanan tabungan kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan Tabungan Britama.
Pasal 5 Penggunaan KTM UNJA
1) KTM UNJA adalah milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat ditarik/diminta kembali dari pemegangnya oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA;
2) Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian ini melakukan penarikan KTM UNJA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penarikan tersebut, pihak yang melakukan penarikan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3) Akibat yang timbul sehubungan dengan penarikan KTM UNJA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku efektif setelah PARA PIHAK menerima pemberitahuan;
4) Dalam fungsinya, KTM UNJA tunduk pada ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Pasal 6 Pemberlakuan KTM UNJA
1) KTM UNJA hanya dapat diterbitkan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan dari PIHAK PERTAMA;
2) KTM UNJA diberikan kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor;
3) Masa berlaku KTM UNJA sebagai Kartu Tanda Mahasiswa adalah selama pemegang terdaftar sebagai mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4) Masa berlaku KTM UNJA sebagai Kartu BRI adalah sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
5) Dalam hal KTM UNJA tidak dapat dipergunakan karena hilang, rusak dan/atau karena sebab-sebab lain, maka PIHAK KEDUA akan menerbitkan kartu pengganti berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA;
6) Terhadap setiap penggantian KTM UNJA, Mahasiswa PIHAK PERTAMA dikenakan biaya penggantian sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang wajib dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 7 Prosedur Aplikasi
1) PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabangnya yang ditunjuk menyediakan aplikasi KTM UNJA untuk diisi/dilengkapi oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA;
2) Aplikasi yang telah diisi oleh Mahasiswa diserahkan kepada petugas dari PIHAK KEDUA bersamaan dengan pengambilan foto Mahasiswa;
3) Selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari sejak aplikasi diterima, PIHAK KEDUA menyerahkan KTM UNJA berikut buku Tabungan Britama kepada PIHAK PERTAMA secara kolektif untuk selanjutnya diserahkan kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4) Personal Identification Number (PIN) sebagai kelengkapan KTM UNJA harus diambil sendiri oleh Mahasiswa di BRI Kantor Cabang Jambi dengan membawa KTM UNJA sebagai bukti identitas diri, sekaligus untuk melakukan aktivasi kartu;
5) Tabungan Britama yang dibuka oleh Mahasiswa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dikenakan biaya pemeliharaan rekening yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, sedangkan penerbitan KTM UNJA dan Buku Tabungan Britama tidak dipungut biaya.
Pasal 8
Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian
1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau diubah sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau merubah Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal perubahan Perjanjian yang dikehendaki;
2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui, dan karenanya Perjanjian menjadi berakhir;
3) Berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PARA PIHAK dari kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini;
4) Pengakhiran Perjanjian dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
Pasal 10
Vocal Point
1. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA menunjuk:
Prof. Dr. Xx. Xxxxxxxxxx, X.Xxxx.Xx.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Jambi
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat – Jambi 36361
Sebagai Vocal Point PIHAK PERTAMA dan diberi hak untuk menandatangani kesepakatan teknis yang berhubungan dengan Perjanjian ini sampai ada keputusan lain dari PIHAK PERTAMA.
2. Untuk kepentingan komunikasi dan informasi dalam implementasi Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA menunjuk:
Xxxx Xxxxxxx Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jambi Jl. Xx. Xxxxxx Xx. 42 – Kota Jambi 36135
Sebagai Vocal Point PIHAK KEDUA dan diberi hak untuk menandatangani kesepakatan teknis yang berhubungan dengan Perjanjian ini sampai ada keputusan lain dari PIHAK KEDUA.
Pasal 11
Force Majeure
1) PARA PIHAK tidak dapat dituntut atau dinyatakan lalai atas kegagalan dalam memenuhi isi Perjanjian ini akibat hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau Force Majeure;
2) Hal-hal yang termasuk Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. gempa bumi, angin topan, banjir, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya,
b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini,
c. kerusakan atau tidak berfungsinya daya listrik dan jaringan komunikasi, atau tidak berfungsinya software dan/atau hardware komputer,
3) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa Force Majeure dalam waktu 7 (tujuh) hari kelender setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan/pernyataan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang;
4) Jika batas waktu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) terlampaui, maka pihak lainnya berhak menolak Force Majeure;
5) Keadaan Force Majeure yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir;
6) Apabila keadaan Force Majeure berlangsung berlarut-larut lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, maka masing-masing pihak dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang lain.
Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan
1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian ini, maka penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah-mufakat;
2) Apabila tidak tercapai musyawarah-mufakat, sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jambi.
Pasal 13 Domisili Hukum
Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.