LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

PUBLIK

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Ruang Loka Bhakti Praja Kompleks Setda Kabupaten Temanggung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Politik dan Xxxxxx
1	Dokumen persandian, meliputi: - Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;	- Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang KIP;	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
		- UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

	- Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.
2	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	- Selama masih berlaku;	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
			- Xxxxxx ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
3	Dokumen Internet Protokol/IP address private, bandwidht management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	- Pasal 17 huruf I UU no. 14/2008	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
		- Pasal 30 s/d pasal 37 UU no. 11/2008 tentang ITE
II	Informasi Pemerintahan
4	Dokumen pengusulan	Pasal 17 huruf i UU	Sampai penerbitan	Dapat menghambat	Mengamankan proses
	pengesahan pemberhentian	No. 14 Th 2008	keputusan	kesuksesan kebijakan	penyusunan kebijakan
	dan pengangkatan	tentang KIP		karena adanya
	kepala/wakil kepala daerah,			pengungkapan secara
	penyaringan bakal calon kepala			prematur
	desa.

5	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi
III	Informasi Hukum
6	Berkas perkara perdata dan TUN sebelum disampaikan ke pengadilan	- Pasal 70 ayat (2)UU No. 5 Th 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;	Xxxxxx putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
7	Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk:	- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;	- Selama masih berlaku;	- Menghambat proses penegakan hukum; - Mengungkap rahasia pribadi;	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum; - Melindungi data pribadi
	Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;	- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
8	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana

		-	UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 huruf a angka 1 uu No. 14/2008		Sampai selesainya kasus	- Menggagalkan rencana operasi dan penertiban - Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 tentang KIP		Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi; Dapat menjadi objek pemerasan	Melindungi data pribadi
11	Data proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008		Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
		- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Data proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP		Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan )	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

IV	Informasi Kesekretariatan
13	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/atau; rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
14	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

V	Informasi Keuangan dan Asset
15	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Laporan Keuangan pemerintah kabupaten temanggung yang belum diaudit atau / unaudited oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
17	Dokumenpertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainya	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
		- UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
		- UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

18	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP		Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP		Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
20	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP		Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
21	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP		Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
22	Database objek pajak dan retribusi	-	UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40;	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
		-	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j

VI	Informasi Inspektorat
23	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	- Pasal 6 dan pasal 17 huruf I UU No. 14/2008;	- Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	- Menghambat proses pemeriksaan;	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.
		- UU No. 32/2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12/2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32/2004;	- Menghambat proses pemeriksaan;
		- UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
		- UU No.1/2004 tentang Keuangan Negara;
VII	Informasi Kepegawaian
24	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
25	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	- Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		- UU No.43/1999 tentang kepegawaian

26	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengisian jabatan tertentu	- Pasal 17 hrf h UUNo.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	- Selama masih berlaku;	- Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
27	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	- Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
28	Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuhi hukuman, termasuk:	Pasal 17 huruf h UU 14/2008	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
	- Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS;	Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	- Proses pemberhentian PNS; - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;
29	Data rencana penempatan	- Pasal 17 huruf I UU 14/2008	Sampai	Merugikan proses	Menjaga iklim kondusif di
	CPNSD/PNS dan data usulan		diterbitkannya	penyusunan	lingkungan kerja
	pengangkatan, proses mutasi		Keputusan Bupati	kebijakan/menghambat
	PNS dlm jabatan struktural			kesuksesan kebijakan
	dan fungsional, dan notulensi			karena adanya
	hasil rapat Baperjakat			pengungkapan secara

		- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	premateur Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi
VIII	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Database Kependudukan	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008;	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
		- Pasal 84 UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan
IX	Informasi Pendidikan
31	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : - master naskah soal;	- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008	- Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen
	- naskah soal;		- Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai

	- proses pemindaian/scanning LJK; - scoring; - pencetakan dan nama percetakan
X	Informasi Kesehatan
32	Hasil Test kesehatan dan psikologi	- Pasal 17 huruf h UU No.14 Th. 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
		- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran
33	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien ( baik yang bersifat manual atau elektronik ), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;	- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokterxx	- Xxxxxx masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
		- UU No. 36/2009 tentang Kesehatan;
		- Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.
34	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	- Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;	Selama masih berlaku;	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi

		- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; - Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
		- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
35	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP
36	Hasil audit terkait dengan medical error	- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
		- Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP
37	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	- UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan; - Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai


XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM
38	Data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008		Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak ber hak	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos
39	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008		Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
40	Hasil wawancara /diagnosa / bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008		Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
41	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008		Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
42	Proses penetapan dan	-	UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan	Menimbulkan	Kepala daerah dapat
	penangguhan UMP dan UMK			Penetapan dan penangguhan	permasalahan/ polemik dalam pengambilan	menetapkan kebijakan sesuai normatif
				UMP/UMK	kebijakan karena
					adanya tuntutan

43	Biodata tenaga kerja asing	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan		Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA
44	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	- UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakkan hukum	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses Penegakkan Hukum
					Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
45	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	-	UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
XII	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan
46	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ Perseorangan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP		Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
		- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta
47	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP		Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset

LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN

INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I	Informasi Politik dan Xxxxxx
1	Dokumen persandian, meliputi:	- Pasal 17 huruf c UU No. 14/2008 tentang KIP;	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran
	- Radiogram/Kawat bersandi, berita sandi;	- UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara.
	- Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian.

2	Daftar anggota/orang yang terlibat organisasi terlarang	- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	- Selama masih berlaku;	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
			- Xxxxxx ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
3	Dokumen Internet Protokol/IP address private, bandwidht management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database	- Pasal 17 huruf I UU no. 14/2008	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
		- Pasal 30 s/d pasal 37 UU no. 11/2008 tentang ITE
II	Informasi Pemerintahan
4	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Th 2008	Xxxxxx penerbitan keputusan	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	dan pengangkatan	tentang KIP		karena adanya
	kepala/wakil kepala daerah,			pengungkapan secara
	penyaringan bakal calon kepala			prematur
	desa.
5	Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa, perangkat desa, CPNS, seleksi kepala sekolah maupun aparatur pemerintah lainnya	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama diperlukan	Menghambat proses seleksi	Menghambat proses seleksi

III	Informasi Hukum
6	Berkas perkara perdata dan TUN sebelum disampaikan ke pengadilan	- Pasal 70 ayat (2)UU No. 5 Th 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009;	Xxxxxx putusan berkekuatan hukum tetap	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum
7	Dokumen kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk:	- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;	- Selama masih berlaku;	- Menghambat proses penegakan hukum; - Mengungkap rahasia pribadi;	- Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses penegakan hukum; - Melindungi data pribadi
	Kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dan saksi;	- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
8	Dokumen rencana penertiban / penindakan dan penegakan pada obyek tertentu; operasi pengawasan angkutan barang dan penumpang	- Pasal 17 huruf a UU No.14/2008	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses kebijakan	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
		- UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

9	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda dan rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	- Pasal 17 huruf a angka 1 uu No. 14/2008	Sampai selesainya kasus	- Menggagalkan rencana operasi dan penertiban - Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
		- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Biodata pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 14/2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi; Dapat menjadi objek pemerasan	Melindungi data pribadi
11	Data proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum
		- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12	Data proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan )	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

IV	Informasi Kesekretariatan
13	Informasi hasil rapat Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bersifat tertutup, meliputi : laporan singkat; catatan rapat; risalah; slide presentasi dan/atau; rekaman, suara/pembicaraan, dan transkrip keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
14	Surat-surat memorandum disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

		- Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
V	Informasi Keuangan dan Asset
15	Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan;	Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP;	Sampai mendapat penetapan dari Bupati	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
16	Laporan Keuangan pemerintah kabupaten temanggung yang belum diaudit atau / unaudited oleh auditor internal dan eksternal	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

17	Dokumenpertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainya	- Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 tentang KIP; - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. - UU No.15/2004 tentang Perbendaharaan Negara; - UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara	Sampai sebagai dokumen terbuka dikecualikan untuk keperluan pemeriksaan dan penelitian akademis	Pelanggaran disiplin PNS dalam membocorkan rahasia negara sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
18	Daftar rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang;	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
19	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
20	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Sampai dengan penyerahan ke dua/ Berakhirnya masa pemeliharaan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

21	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa	- Pasal 17b UU No 14 Tahun 2008 tentang UU KIP	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
22	Database objek pajak dan retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/mengamankan database objek pajak dan retribusi
VI	Informasi Inspektorat
23	Data proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan kabupaten/kota	- Pasal 6 dan pasal 17 huruf I UU No. 14/2008; - UU No. 32/2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12/2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32/2004;	- Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai - Menghambat proses pemeriksaan;	- Menghambat proses pemeriksaan;	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.

VII		- UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU No.1/2004 tentang Keuangan Negara;
VII	Informasi Kepegawaian
24	Database biodata elektronik dan non elektronik PNS	Pasal 17 huruf h UU No 14/2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
25	Penilaian Prestasi Kerja PNS/P2KP	- Pasal 17 huruf I UU No.14/2008; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - UU No.43/1999 tentang kepegawaian	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
26	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengisian jabatan tertentu	- Pasal 17 hrf h UUNo.14/2008 tentang KIP; - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	- Selama masih berlaku;	- Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi

27	Proses pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian	- Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi
28	Identitas PNS yang melanggar disiplin kepegawaian dan dalam proses dijatuhi hukuman, termasuk: - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS; - Proses pemberhentian PNS; - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;	Pasal 17 huruf h UU 14/2008 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sampai diterbitkan Keputusan Bupati	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
29	Data rencana penempatan CPNSD/PNS dan data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsional, dan notulensi hasil rapat Baperjakat	- Pasal 17 huruf I UU 14/2008 - Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja Mencegah kolusi
VIII	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30	Database Kependudukan	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008; - Pasal 84 UU No.24 Th 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Th 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Selama masih berlaku	Dapat mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
IX	Informasi Pendidikan
31	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi : - master naskah soal; - naskah soal; - proses pemindaian/scanning LJK; - scoring; - pencetakan dan nama percetakan	- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008	- Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran soal	Melindungi kerahasiaan dokumen
X	Informasi Kesehatan

Hasil Test kesehatan dan psikologi

- Pasal 17 huruf h UU No.14 Th. 2008

tentang KIP

- Undang-Undang No.

29 Tahun 2004

tentang praktek kedokteran

Sampai ada penetapan lebih lanjut

Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang

Melindungi rahasia pribadi seseorang

Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien ( baik yang bersifat manual atau elektronik ), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 tentang KIP;

- Undang-Undang No.

29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran

- UU No. 36/2009

tentang Kesehatan;

- Pasal 66 ayat 3 huruf

h UU No. 43 Th 2009

tentang Kearsipan.

- Selama masih berlaku;

- Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang

Mengungkap rahasia pribadi;

Melindungi data pribadi

Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya

- Pasal 33 dan 34 UU

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Pasal 14 UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Pasal 98 UU No. 36

Tahun 2009 tentang

Selama masih berlaku;

Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang

berwenang

Mengungkap rahasia pribadi;

Melindungi data pribadi

		Kesehatan; - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.
35	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
36	Hasil audit terkait dengan medical error	- Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
37	Hasil cek kesehatan dan uji fisik atlet	- UU No. 3/2005 tentang Keolahragaan; - Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai

XI	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM
38 39	Data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM) Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak ber hak Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan data penerima program perlindungan sosial dan bansos Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
40	Hasil wawancara /diagnosa / bedah kasus PMKS	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
41	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial	Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008	Selama masih berlaku (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
42	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Sampai dengan Penetapan dan penangguhan UMP/UMK	Menimbulkan permasalahan/ polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
43	Biodata tenaga kerja asing	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan terhadap TKA

44	Kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial beserta penyelesaiannya	- UU RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Selama masih berlaku	Menghambat proses penegakkan hukum Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Menyediakan data lengkap yang terlindung dalam proses Penegakkan Hukum Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
45	Peraturan Perusahaan (PP) dan Peraturan Kerja Bersama (PKB)	- UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Selama masih berlaku	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia
XII	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan
46	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/ Perseorangan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
47	Dokumen Riset terhadap obyek tertentu	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
48	Dokumen/ berkas pengajuan perizinan	- Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan/perusahaan	Melindungi dokumen perorangan/[perusahaan yang bersifat rahasia

Scanned by CamScanner

Document Metadata

Table of Contents

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2018

Document Metadata