PERJANJIAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH PEMBANGUNAN
PERJANJIAN KERJASAMA BANGUN GUNA SERAH PEMBANGUNAN
………………………………… DI LOKASI ………………………………………
Nomor :
Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu sepuluh (11 Januari 2010), bertempat di , kami yang bertanda tangan dibawah
ini masing-masing sebagai berikut :
I. Nama : …………………………..
Jabatan : Bupati/ Walikota Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
………………………. dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.--------------
II. Nama : ………………….
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : …………………………….
Berdasarkan Akta Surat Kuasa pada Notaris …………………. Nomor ........
tanggal ............. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Direktur Utama PT. …………… dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.-----------------------------
Bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor
…………………. tanggal ……………………….., maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah pembangunan …………………………., diatas persil tanah, Sertifikat Hak Pakai ………………………… Atas nama Pemerintah Kabupaten / Kota ….. di Lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1.1. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan ……………………….. di lokasi yang
dibuat dengan Surat Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut perjanjian).
1.2. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun
……………………… sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Bangun Guna Serah (untuk selanjutnya disebut BGS).
1.3. Bangunan ………………. tersebut didirikan di atas sebidang tanah hak pakai PIHAK PERTAMA berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor …….
Tahun ………. tanggal ……………….
PASAL 2
SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN
2.1. Spesifikasi bangunan terdiri dari seluruhnya kurang lebih
senilai lebih kurang Rp… (Dalam huruf).
Pembangunan tersebut harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan :
a. rencana Gambar;
b. rencana Anggaran Biaya Proyek;
c. spesifikasi yang disetujui kedua belah pihak.
2.2. PIHAK KEDUA dapat menunjuk Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
2.3. Setiap perubahan gambar/rencana proyek yang akan dilakukan PIHAK KEDUA, wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2.4. Penunjukkan PIHAK KETIGA oleh PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 3
------------------------- JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK -------------------
3.1. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu termasuk waktu mempersiapkan, melaksanakan, menyelesaikan sampai dengan waktu menyerahkan hasil pekerjaan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan ditambah 2 (dua) bulan waktu pembongkaran dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini.
3.2. PIHAK PERTAMA tidak menanggung segala biaya dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun terhadap pembongkaran bangunan lama.
3.3. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA terhadap usaha mendapatkan izin-izin sepanjang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak berwenang.
3.4. Waktu penyelesaian tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.1 tidak dapat diperpanjang oleh PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan(Addendum).
PASAL 4
------------------------ WAKIL PARA PIHAK DAN WEWENANGNNYA -----------------
4.1. Guna kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara tertib dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk dan memberi kuasa dari waktu ke waktu kepada wakil mereka masing-masing supaya segala yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan, dapat diputuskan menurut prosedur dan ketentuan dalam waktu yang singkat.
4.2. Wakil PIHAK PERTAMA dan wakil PIHAK KEDUA telah diberi batas-batas kuasa masing-masing pihak sehingga mereka mempunyai kewenangan yang jelas akan kebebasan dan batas-batasnya untuk segera mengambil keputusan mengenai masalah yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini.
4.3. Wakil PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pengawasannya dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi/ Pengawas yang khusus ditunjuk untuk tujuan tersebut dan wajib memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
a. memberikan pendapat atas mutu gambar perancangan dan perubahannya.
b. melakukan penilaian (evaluasi) dan tanggapan atas laporan PIHAK KEDUA tentang kemajuan atau kemacetan atau kelambatan atas pelaksanaan fisik dari kegiatan pekerjaan dan mutu pekerjaan serta bahan-bahan yang digunakan oleh Pemborong/ Kontraktor.
c. mengadakan penelitian atas laporan Pengawas mengenai perkembangan dan kemajuan fisik pekerjaan dari segi kebenarannya, mutu dan kesesuaiannya dengan jadwal penyelesaian pekerjaan.
4.4. Wakil PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran-teguran, pemberitahuan- pemberitahuan dan penyampaian permintaan-permintaan koreksi dan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan jadwal dan mutu pekerjaan yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4.5. Apabila dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menyampaikan teguran-teguran, pemberitahuan-pemberitahuan dan permintaan koreksi dan penyesuaian tersebut dalam pasal 4.4. dari perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak mengambil langkah-langkah perbaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3. dari perjanjian ini.
PASAL 5 BIAYA PROYEK
Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Proyek menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang terdiri dari:
1. Biaya Perizinan seperti izin untuk Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Biaya pembangunan phisik proyek;
3. Biaya sarana dan prasarana; dan
4. Biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini sesuai spesifikasi yang disetujui oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
PASAL 6 JAMINAN-JAMINAN
6.1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan pada saat perjanjian ditandatangani atau selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian ini ditandatangani.
6.2. Surat jaminan tersebut dikeluarkan oleh Bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA senilai 5 (lima) persen dari nilai BGS yang disetujui atau setara dengan Rp (dalam huruf)
6.3. Jaminan sebagaimana di maksud pada Pasal 6.1. dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setiap saat apabila selama dalam proses pembangunan proyek tersebut PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud pada pasal 9 perjanjian ini.
6.4. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa selama pelaksanaan pembangunan Proyek tersebut dan selama berlangsungnya pengelolaan, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga dan menjamin bahwa segala biaya-biaya dan ongkos- ongkos atau pengeluaran dan beban lainnya yang timbul atau mungkin timbul terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan tuntutan atau tagihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA setuju untuk membebaskan PIHAK PERTAMA atas segala tuntutan atau gugatan baik pidana maupun perdata, baik dari orang PIHAK KEDUA sendiri, agennya maupun Pihak Ketiga lainnya terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesengajaan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini.
6.5. PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 25 Tahun 2000.
PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN
7.1. Berdasarkan perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak memperoleh Xxx Xxxx Xxxxxxan selama jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) tahun
7.2. Hak Guna Bangunan ( HGB ) di peroleh setelah mengubah status Hak Pakai PIHAK PERTAMA, Sertifikat Hak Pakai Nomor …….. Tahun …… Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota ……. menjadi Hak Pengelolaan ( HPL ) atas nama PIHAK PERTAMA dan segala biaya yang timbul atas pengurusan perubahan hak tersebut di tanggung oleh PIHAK KEDUA.
7.3. Berdasarkan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak memperoleh kontribusi atas pemanfaatan tanah tersebut selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan total keseluruhannya berdasarkan penawaran pelelangan PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……………….. (dalam huruf), dan PIHAK KEDUA berkewajiban membayar dimuka uang kontribusi tersebut kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai.
7.4. Berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak mengelola bangunan tersebut selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus terhitung sejak bangunan siap ditempati untuk digunakan sebagai
Kios Bertingkat yang penggunaannya tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7.5. Selama masa pengelolaan, dalam setiap pemanfaatan objek Bangun Guna Serah oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lainnya harus diketahui oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA atau wakilnya diberikan Xxx Xxxx Xxxxxxan yang dapat dijadikan jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan selama 25 (dua puluh lima) Tahun.
7.6. Setelah masa pengelolaan Proyek oleh PIHAK KEDUA berakhir, hari pertama setelah selesai masa pengelolaan 25 (dua puluh lima) tahun, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Proyek tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan utuh sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan gambar- gambar berkenaan dengan pembangunan Proyek dan bebas dari segala bentuk beban apapun juga, tidak dalam sengketa dan tidak dalam keadaan hendak dan atau dikenakan sita jaminan maupun sita eksekusi.
PASAL 8 SANKSI/DENDA
Apabila PIHAK KEDUA oleh sebab apapun juga terlambat menyelesaikan pembangunan Proyek tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui oleh para pihak, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. ….- (dalam huruf) untuk setiap hari keterlambatan.
PASAL 9
------------------------- PERISTIWA CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA -----------------
9.1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melewati waktu 3 (tiga) bulan, kecuali force majeure merupakan dan selanjutnya disebut Peristiwa Cidera Janji PIHAK KEDUA. Dalam hal demikian setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing peringatan berlaku paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja, ternyata PIHAK KEDUA tidak atau belum melakukan tindakan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Xxxxx, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan Proyek atas biaya PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
9.2. Di dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang diikuti oleh pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1 di atas, maka kedua belah pihak setuju dan karenanya mengikatkan diri untuk melakukan perhitungan mengenai nilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA hingga tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini.
9.3. Pelaksanaan perhitungan dimaksud akan dilakukan oleh Xxx Xxnilai. Dalam hal para pihak tidak mencapai mufakat dalam hal memilih Penilai dimaksud di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari takwim terhitung tanggal efektif pemutusan Perjanjian ini, maka Penilai tersebut akan dipilih/ ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase atas permintaan tertulis dari para pihak secara bersama atau oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri.
9.4. Penilai akan melakukan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku di Indonesia terhadap pekerjaan penataan, pengembangan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA hingga tanggal efektif pemutusan Perjanjian, dan melaporkannya kepada para pihak secara tertulis.
9.5. Dalam waktu 7 (tujuh) hari takwim setelah tanggal penerimaan laporan tertulis dari Penilai, PIHAK KEDUA wajib memutuskan dan memberitahukan keputusannya tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis sebagai berikut:
- Memutuskan untuk menunjuk PIHAK KETIGA untuk melanjutkan penataan, pengembangan dan pembangunan Proyek dan penunjukkan
PIHAK KETIGA untuk meneruskan Proyek tersebut harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan belum berhasil menunjuk PIHAK KETIGA untuk meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak mengerjakan sendiri atau menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayar atau menganti seluruh kerugian yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 10
FORCE MAJEURE
10.1. Para pihak secara bersama-sama maupun masing-masing tidak akan bertanggung-jawab terhadap perubahan Peraturan Pemerintah atau dituntut untuk bertanggung-jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa kewajibannya sebagaimana dirinci di dalam Perjanjian ini, apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/ dielakkan atau berada di luar kemampuan para pihak untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut (Force majeure).
10.2. Bilamana kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal10 ayat 10.1. di atas terjadi, maka PIHAK PERTAMA dengan dilandasi itikad baik akan melakukan seluruh upaya dan usaha semaksimal mungkin untuk memberikan dispensasi dengan menambah masa kontrak yang akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA
PASAL 11
A S U R A N S I
11.1. PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan yang dibangun yang telah selesai dengan Contruction All Risk untuk jumlah dan syarat-syarat yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
11.2. Setelah Proyek selesai dan dikelola oleh PIHAK KEDUA selama 25 (dua puluh lima) tahun, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan dan sarana-sarananya dengan kondisi Property All Risk, untuk jumlah dan syarat-syarat yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan apabila terjadi musibah, maka claim asuransi yang didapat harus digunakan untuk memperbaiki/membangun kembali bangunan tersebut.
PASAL 12 PEMINDAHAN HAK
Masing-masing pihak berjanji dan mengikat diri tidak akan memindahkan haknya/bahagiannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
9.5. di atas.
PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
13.1. Jika ada sesuatu hal yang tidak atau tidak cukup di atur dalam surat ini, maka hal itu akan diputuskan oleh para pihak secara musyawarah, jika dalam hal tersebut tidak dicapai persetujuan atau jika diantara para pihak timbul perselisihan tentang arti atau bolehnya dijalankannya sesuatu peraturan yang tersebut dalam perjanjian ini, sedang mereka dengan cara lain tidak dapat menyelesaikan perselisihan itu, maka perselisihan itu akan diputuskan oleh satu orang Arbiter yang ditunjuk bersama oleh para pihak atau bilamana mereka tidak menyetujui satu orang Arbiter, oleh tiga orang Arbiter, yakni masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter ditambah
dengan seorang Arbiter yang dipilih oleh kedua orang Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak itu.
13.2. Jika dalam pengangkatan para Arbiter tidak ada persesuaian faham mengenai pengangkatan Arbiter yang ketiga atau jika dalam waktu dua minggu setelah diminta oleh pihak yang satu, pihak yang lain tidak menunjuk seorang Arbiter, maka salah satu pihak dapat minta kepada hakim yang berwenang untuk menunjuk tiga orang Arbiter. Dalam hal demikian, maka diserahkan kepada hakim yang berwenang untuk merumuskan dan memutuskan soal-soal yang menjadi perselisihan tersebut.
PASAL 14 TENAGA KERJA
14.1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja dan menyelenggarakan Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14.2. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksana pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.
PASAL 15 KETENTUAN LAIN
15.1. Selama PIHAK KEDUA mengelola bangunan, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menjual atau menjaminkan tanah kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
15.2. Bilamana dalam pelaksanaan pembangunan, PIHAK KEDUA memerlukan pembiayaan berupa pinjaman dari pihak lain, maka yang boleh diagunkan/dijaminkan oleh PIHAK KEDUA adalah hanya berupa tagihan uang sewa atas bangunan yang akan diperoleh.
15.3. Penunjukkan perusahaan yang akan melakukan Maintenance Service
oleh PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA.
15.4. Perjanjian ini mulai berlaku setelah Bank Garansi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai BGS yang disetujui sebagai jaminan pelaksanaan diterima oleh PIHAK PERTAMA atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak perjanjian ini ditanda-tangani, dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut pada waktunya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, segala biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung- jawab/beban PIHAK KEDUA.
15.5. PIHAK PERTAMA akan mendampingi PIHAK KEDUA dalam proses pembangunan 16 (Enam Belas) Unit Kios Bertingkat mengenai mutu dan kwalitas bangunan serta berhak menolak apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui bersama.
15.6 PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja dan menyelenggarakan Asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15.7. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksana pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.
PASAL 16 PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan, surat-surat, tawaran, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis kepada alamat- sebagaimana tercantum dibawah ini.
Segala pemberitahuan menurut Xxxxxxxxan ini dianggap telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak bila disampaikan ke alamat sebagai berikut :
PIHAK PERTAMA :
N a m a : ………………………….
Alamat : …………………….
PIHAK KEDUA :
N a m a : ………………………..
Alamat : ……………………………….
Setiap pihak dapat mengubah alamatnya dengan membuat pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya.
PASAL 17 TEMPAT KEDUDUKAN
Untuk pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini beserta segala akibatnya Kedua Xxxxx Xxxxx telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Pengadilan Negeri …………… di ………………….
PASAL 18 PENUTUP
18.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
18.2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dimaklumi dan dilaksanakan sepenuhnya.
PIHAK PERTAMA, | PIHAK KEDUA, |
Nama Bupati/ Walikota | ………………….. |
Turut disaksikan oleh :
1. | Nama Sekretaris Daerah | 1. |
(Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota selaku pengelola barang daerah) | ||
2. | Nama Kepala SKPKD | 2. |
(Kepala DPKKD Kabupaten/ Kota selaku pembantu pengelola barang daerah) | ||