BAB I PENDAHULUAN

2022 ‌

LAPORAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................	i
DAFTAR ISI .................................................................................................................	ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................	1
A. Gambaran Umum...................................................................................................	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)................................................................	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA................................................................................	19
X. Xxxxxxx .................................................................................................................	19
B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................................	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................	21
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................................	21
B. Realisasi Anggaran ...............................................................................................	38
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................	51
A. Kesimpulan ...........................................................................................................	51
B. Permasalahan Dan Solusi .....................................................................................	51
LAMPIRAN
1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah (PD) Tipe A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang keuangan.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pengelolaan administrasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

2. SUSUNAN ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUMDAN APARATUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PAJAK

BIDANG RETRIBUSI, PENDAPATAN

LAIN-LAIN, BAGI HASIL PAJAK, DANA PERIMBANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN, SISTEM

INFORMASI,PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

SUB BIDANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA

BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

SUB BIDANG RETRIBUSI

SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN

SUB BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA

SUB BIDANG

BAGI HASIL PAJAK DANA PERIMBANGAN

SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UPT

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan program kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;

b. Perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

d. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahandi bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain- lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;

h. Pelaksanaan administrasi pada Bapenda; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak Dana

Perimbangan; Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi Pendapatan, Pembinaan dan Pengendalian, Unit Pelaksanaan Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Ada pun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penetapan program kerja di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, system informasi, pembinaan dan pengendalian;

b. Perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan daerah yang meliputipajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;

x. Xxxxawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapenda;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lainlain, bagi hasil pajak, dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Bapenda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan urusan di bidang pengumpulan dan pengolahan bahan laporan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan kinerja, pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan asset di lingkungan badan sesuai ketentuan peraturan perundan-undangan;

x. Xxxberian dukungan pelayanan administrasi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Bapenda;

g. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Bapenda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Pelaporan terhadap pelaksanaanreformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Bapenda;

i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

x. Xxxberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapenda; dan

l. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi yaitu :

a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Bapenda;

c. Pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang aparatur dan organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kearsipan, hukum dan kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

d. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

x. Xxxxxxxxxxxx dan pengawasan terhadap tugas dan fungsi pada Sub Bagian Umum dan Aparatur;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

3. Bidang Pajak

Bidang Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak,

serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Bidang Pajak;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajakkendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, dan pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

c. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, dan pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pajak membawahi 2 (dua) subbidang yaitu :

1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan

kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi, yaitu :

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi, yaitu :

a) Penyusunan rencana kerjaSub Bidang Pajak Daerah Lainnya;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;

f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

4. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak,dana perimbanganserta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Retribusi, Pendapatan Lain- Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;

c. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan; dan

i. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain dan Bagi Hasil Dana Perimbangan membawahi 2 (dua) subbidang yaitu :

1) Sub Bidang Retribusi, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Retribusi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerjaSub Bidang Retribusi;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusanretribusidan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi;

f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Bagi Hasil Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasilpajak, dana perimbangan;

f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan; dan

h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;

b) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, data sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

c) Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

d) Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan administrasi pendapatan dan materil, serta pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah, pembinaan administrasi pendapatan dan materil, serta pengendalian administrasi keuangan, barang dan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

e) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

f) Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

g) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;

i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi pendapatan, serta pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian membawahi 2 (dua) subbid yaitu :

1) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan

pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi, yaitu :

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan pendapatan;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan pendapatansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pelaksanaan pengembangan pelayanan dan pendapatan daerah, optimalisasi dan penggalian potensi serta penyusunan data realisasi pendapatan asli daerah, monitoring dan evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat;

f) Penghimpunan, pengolahan, dan penyusunan bahan pelaksanaan alokasi target pendapatan daerah,bahan evaluasi pendapatan daerah, bahan pelaksanaan penyusunan analisa pendapatan, dan bahan rancangan dokumen nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dan produk hukum bidang pendapatan;

g) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan;

h) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan;

i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan; dan

j) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengembangan pendapatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data sistem informasi pendapatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan;

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidangsistem informasi pendapatan;

c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang sistem informasi pendapatan;

d) Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sistem informasi pendapatan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan rancang bangun dan pemanfaatan sistem informasi pendapatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring database, program dan aplikasi, jaringan, perangkat computer/server dan pendukung lainnya;

f) Pelaksanaan perawatan dan pengamanan sistem, program, aplikasi dan jaringan, evaluasi sistem, program dan aplikasi, penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai lingkup tugas;

g) Pelaksanaan integrasi sistem informasi pendapatan dengan sistem informasi lain, penghimpunan dan penginputan data nilai jual kendaraan bermotor, pemantauan dan perbaikan sistem, program dan aplikasi diseluruh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah;

h) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan;

i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan;

j) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sistem informasi pendapatan; dan

k) Pelaksanaan fungsi lain di bidang sistem informasi pendapatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

6. Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Bapenda ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratam, Pejabat Adminsitrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan

fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

5. Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

6. Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan FUngsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok Badan Pendapatan Daerah jumlah pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah sebanyak 197orang dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1 PEGAWAI BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	25
2.	Sarjana (S1/D.IV)	74
3.	Xxxxxxx Xxxx (D.III)	54
4.	Sekolah Menengah Atas	42
	Jumlah	195

(Berdasarkan data per Desember 2022)

TABEL 1.2 PEGAWAI BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG

No	Pangkat / Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	7
4.	Penata Tk.I (III/d)	32
5.	Penata (III/c)	30
6.	Penata Muda Tk.I (III/b)	33
7.	Penata Muda (III/a)	15
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	32
9.	Pengatur (II/c)	38
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
11.	Pengatur Muda (II/a)	0
	JUMLAH	195

(Berdasarkan data per Desember 2022)

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada Tahun 2022 Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat berjumlah Rp.6.103.471.493.098,21dari target anggaran pendapatan sebesar Rp.5.658.492.045.088,00 yang telah ditetapkan. Jika dipersentasekan maka capaian Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat adalah 107,86%.

6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

a. Tanah b. Peralatan dan Mesin	: 1
1) Alat Bantu	: 4
2) Alat angkutan darat bermotor	: 23
3) Alat angkut darat tak bermotor	: 1
4) Alat kantor	: 163
5) Alat rumah tangga	: 276
6) Meja dan kursi kerja/Rapat Pejabat	: 184
7) Alat studio	: 57
8) Alat komunikasi	: 4
9) Alat kedokteran	: 3
10) Unit alat laboratorium	: 3
11) Computer unit	: 92
12) Peralatan computer	: 116
13) Peralatan olahraga	: 13
c. Gedung dan Bangunan
1) Bangunan Gedung	: 13
2) Monumen	: -
d. Jalan dan irigasi
1) Jalan dan irigasi	: 8
e. Konstruksi dalam Pengerjaan	: 1

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Basis data wajib pajak dan wajib retribusi belum sepenuhnya tervalidasi.

2. Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara terpadu masih sedang dalam proses.

3. Belum memiliki tenaga ahli yang memiliki kualifikasi untuk penghitungan pajak air permukaan.

4. Minimnya pelatihan teknis tertentu yang mendukung tugas dan fungsi penetapan dan penagihan pajak daerah.

5. Sinergitas antara Bapenda dengan perangkat daerah/Instansi lainnya dalam pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah masih kurang optimal.

6. Upaya peningkatan kepatuhan melalui pemeriksaan secara rutin/berkala belum dapat dilakukan secara maksimal karena tidak bisa dilakukannya kegiatan razia langsung dilapangan.

7. Untuk penagihan tunggakan PajakKendaraan Bermotor yang didasarkan pada data penguasaan/kepemilikan kendaraan bermotor yang tercatat dalam database Sistem Informasi SAMSAT oleh petugas Bapenda, baik terhadap perorangan maupun badan/korporasi/perusahaan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang disebabkan oleh tidak akuratnya data pemilik/penguasa kendaraan bermotor tersebut (berpindahtangan, pindah alamat, wujud fisik kendaraan tidak ditemui atau telah berubah dan lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

X. XXXXXXX

1. Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

2. Misi

Badan Pendapatan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Misi Ke-2 (dua) yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dalam tabel berikut :

TABEL 2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Daerah	-	Rasio PAD terhadap APBD	37.60%	33.78%	34%	35%	37%
		Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah	38,74%	38,02%	38,5%	38,7%	38,9%

Sumber : Renstra Bapenda 2020 -2023 Perubahan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2022Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah	38,70 %

Sumber :SK Perjanjian Kinerja Kepala Bapenda Prov. Kalbar 2022

TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET 2022	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah	80.3	Kabid Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian	1. Laporan SKM
2.	Meningkatnya Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD	1.85%	Kabid Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan	1. Laporan Realisasi Anggaran
3.	Meningkatnya Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD	11 %	Kabid Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan	1. Laporan Realisasi Anggaran
4.	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	84,5 %	Kabid Pajak	1. Laporan Realisasi Anggaran

Sumber : SK IKU Bapenda Prov. Kalbar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, maka tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan Renstra

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	34%	37,2%	109,41%

Pada Tahun 2022 target PAD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2.621.959.496.090,00 (setelah perubahan) dan realisasi yang dicapai sebesar 2.507.423.634.112,30 atau sebesar 95,63% dan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 (setelah perubahan) berdasarkan Perda Prov. Kalimantan Barat Nomor 10 tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 6.740.106.154.008,00Untuk menghitung Realisasi Tujuan Renstra, formulasi yang digunakan adalah Jumlah Realisasi PAD Tahun 2022 dibagi Jumlah APBD Tahun 2022 dikali 100%. Dengan menggunakan formulasi tersebut maka Realisasi Tujuan Renstra Bapenda Prov. Kalbar adalah Jumlah Realisasi PAD 2022 sebesar 2.507.423.634.112,30dibagi Jumlah APBD 2022 sebesar 6.740.106.154.008,00 dikali 100% maka didapatkan Rasio PAD terhadap APBD Tahun 2022 sebesar 37,2%sehingga persentase capaiannya sebesar realisasi sebesar 37,2% Dibagi target sebesar 34% didapat persentase capaian sebesar109,41%.

2. Capaian Sasaran Renstra / Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Capaian Target	Persentase	38,50 %	38,98%	101,25%
	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
		Realisasi PAD
		terhadap Realisasi
		Pendapatan
		Daerah

Pada Tahun 2022 target PAD Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2.621.959.496.090,00 (setelah perubahan) dan realisasi yang dicapai sebesar 2.507.423.634.112,30 atau sebesar 95,63% dan target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.435.002.621.090,00 dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.431.288.413.189,13 atau sebesar 99,94%. Untuk menghitung Realisasi Sasaran Renstra formulasi yang digunakan adalah Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dikali 100%. Dengan menggunakan formulasi tersebut maka Realisasi Sasaran Renstra Bapenda Prov. Kalbar adalah Jumlah Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar 2.507.423.634.112,30 dibagi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar 6.431.288.413.189,13 dikali 100% maka didapatkan Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 38,98%. Sehingga capaiannya sebesar realisasi 38,98% dibagi target sebesar 38,50% didapat persentase capaian sebesar 101,25%.

3. Capaian Sasaran Program

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah	80.2	83,94	104,66%
2.	Meningkatnya Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD	1.8%	1,27%	70,99%
3.	Meningkatnya Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD	10,5 %	10,27%	97,83%
4.	Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	84, %	84,62%	100,74%

Untuk Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah dengan indikator Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 targetnya nilai IKM 80,2 dan hasil survey kepuasan masyarakat pada Tahun 2022 nilai IKM didapat sebesar 83,94. Maka capaian untuk Sasaran Program meningkatnya kualitas pelayanan pendapatan daerah dengan indikator Kepuasan Masyarakat adalah 104,67%.

Untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dengan indikator Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 targetnya 1,8 % dan realisasi Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 sebesar 1,27%. Maka capaian untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dengan indikator Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD adalah 70,99%.

Untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD dengan indikator Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 targetnya 10,5% dan realisasi Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 sebesar 10,27%. Maka capaian untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD sebesar 97,83%.

Untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan indikator Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 targetnya 84 % dan realisasi Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD pada Tahun 2022 sebesar 84,62%. Maka capaian untuk Sasaran Program Meningkatnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 100,74%.

4. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja Sasaran Renstra	Efisiensi
			Target	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.946.067.066,00	2.914.106.325,00	73,78%	101,25%	24,47
		Rata-Rata			73,78%	101,25%

Untuk menghitung Tingkat Efisiensi Analisis Penggunaan Sumber Daya Bapenda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 yaitu dengan caramengurangkan antara Persentase realisasi capaian kinerja sasaran renstra tahun 2022 dikurangi dengan persentase realisasi anggaran.

Apabila dikurangkan antara persentase realisasi capaian kinerja sasaran renstra tahun 2022 sebesar 101,25%dengan persentase realisasi anggaran sebesar 73,78% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya sebesar24,47.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Bapenda Provinsi Kalimantan Barat maka dilaksanakan Program/Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.Adapun pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

I. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

Adapunjenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rokok.

Terhadap jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2022, pengelolaan terhadap sumber pajak dimaksud dilakukan melalui kegiatan intensifikasi, yaitu melakukan penguatan dan perluasan terhadap pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak daerah yang dalam pelaksanaannya sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Pemukaan (PAP) dan Pajak Rokok melalui kegiatan :

1. Sosialisasi PKB dan BBNKB dengan bekerja sama dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bank Kalbar yang memiliki Video Tron secara mandiri;

2. Memberikan penyuluhan dan edukasi secara teratur kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pajak Daerah untuk pembangunan di Kalimantan Barat;

3. Perluasan akses pembayaran yang ditunjang dari e-Samsat Bank Kalbar dan SIGNAL dari Korlantas Polri yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara online melalui ATM maupun mobile banking bank persepsi yang telah bekerja sama. Perluasan akses pembayaran dengan bekerja sama Perusahaan Jasa Pembayaran (PJP), e-commerce (Tokopedia, Alfamart, Indomaret) dan fintech (OVO, LinkAJa) tetap dilaksanakan terus-menerus dalam upaya memberikan opsi yang luas bagi Wajib Pajak.

4. Menyediakan media aplikasi penunjang penagihan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor bagi UPT PPD Bapenda se-Kalimantan Barat melalui media pesan WhatsApp yang disampaikan notifikasi (tanggal jatuh tempo, lunas dan tunggakan) kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Tunggakan Pajak Kendaran Bermotor kepada Wajib Pajak yang menjadi target penyampaian.

5. Penetapan NJKB dalam memenuhi kecepatan dalam pelayanan NJKB yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar dan untuk tahun berjalan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat;

6. Melakukan pendataan ulang untuk perbaikan data basis wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah;

7. Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak yang dilanjutkan dengan pembangunan database yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan penetapan target pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

8. Meningkatkan kapasitas hardware berupa peningkatan unit server sebagai server back up dan server untuk aplikasi penunjang web based.

9. Mengintensifkan pelayanan pembayaran pajak ke daerah-daerah yang jauh dan terisolir yang diharapkan dapat dilakukan secara reguler.

10. Melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak dengan memprioritaskan penagihan pada tunggakan dengan nilai yang besar yang belum ditagih sebelumnya.

11. Membangun sinergi dengan Instansi dan OPD terkait serta mendorong keterlibatan dan peran serta aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengurangan angka tunggakan pada kendaraan dinas yang dimilikinya maupun kendaraan bermotor yang ada di wilayah administrasinya.

12. Menjaga validitas data dan redudansi data Objek Pajak Kendaraan Bermotor dengan melaksanakan cleansing data pada proses mutasi keluar daerah pada objek Pajak Kendaraan Bermotor.

13. Intensifikasi pada Pajak Air Permukaan dilakukan melalui :

a. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi terkait dan instansi vertical berkenaan dengan database perusahaan pengguna air permukaan pada sektor perkebunan dan pertambangan;

b. PendataanWajib Pajak PAP dengan melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Prov. Kalbar untuk sektor Pertambangan, Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar;

c. Database yang telah diterima dari Instansi terkait tersebut, melalui UPT PPD Bapenda Prov. Kalbar dilakukan pendataan di lapangan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan serta wajib mematuhi peraturan yang berlaku mengenai pemungutan Pajak Air Permukaan;

d. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kepatuhan penggunaan air permukaan pada perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

e. Melaksanakan penyelarasan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2013 menjadi Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

f. Dalam rangka untuk meningkatkan kecepatan, efektifitas dan akuntabel dalam pelayanan pemungutan Pajak Air Permukaan maka telah dibangun Aplikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan, dimana dengan adanya aplikasi PAP ini akan memudahkan petugas dalam memonitor penetapan PAP hingga pelaporan PAP setiap bulannya.

14. IntensifikasiPemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan verifikasi laporan PBBKB dari Wajib Pungut yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian dikaji apakah telah memenuhi target atau belum melalui :

a. Inventarisasi permasalahan dalam pemungutan PBBKB;

b. Tetap melakukan koordinasi dengan Wajib Pungut terkait penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Koordinasi dengan BPH Migas melalui MoU pertukaran data penyaluran BBM di Kalimantan Barat yang ditindaklanjuti dengan mengirim surat permohonan data penyaluran BBM di Kalbar yang hingga kini masih belum mendapat respon dari BPH Migas serta MoU dengan PT. Pertamina masih belum maksimal karena dari PT. Pertamina masih belum mau memberikan data invoice penjualan BBM ke Bapenda sebagai bahan untuk rekonsiliasi PBBKB.

15. Mengeluarkan kebijakan (Perda) untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Daerah.

16. Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak yang dilanjutkan denganpembangunan database yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan penetapan target pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, kegiatan Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada melalui kegiatan antara lain:

1. Pendataan terhadap perusahaan-perusahaan baru melalui UPT PPD Bapenda Prov. Kalbar yang menggunakan air permukaan di wilayah Kalimantan Barat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan.

2. Adanya Aplikasi Pajak Air Permukaan yang memudahkan Wajib Pajak serta stakeholder lainnya dalam mendapatkan data penggunaan air permukaan dari masing-masing Wajib Pajak PAP. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, diharapkan akan mempercepat proses penghitungan karena otomatis data penggunaan air yang di-input ke sistem akan diproses oleh sistem dan outputnya adalah informasi besaran tagihan PAP. Selain itu, Wajib Pajak PAP akan dimudahkan dalam membayar PAP secara online baik melalui bank atau mobile bangking, dimana bukti pembayaran dapat difoto dan dikirim ke sistem sebagai syarat untuk diproses oleh operator pada UPT PPD menjadi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Retribusi Daerah

Adapun langkah-langkah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

a. Rekonsiliasi Retribusi pada Dinas/Instansi Pengelola Retribusi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan 4(empat) kali dalam satu tahun dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Mengevaluasi Pencapaian Target Atau Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Sampai Dengan Akhir TriwulanIV ;

2) Merekon hasil penerimaan Retribusi Daerah antara Laporan Keuangan Dinas/Instansi terkait dengan Kas Daerah;

3) Melakukan inventarisasi, sinkronisasi dan verifikasi kendala-kendala atau permasalahan secara teknis administratif dan teknis pelaksanaan pengelolaan serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1) Melakukan Intensifikasi (Pembinaan terhadap dinas dan unit kerja pengelola Retribusi Daerah).

• Melakukan pembinaan secara teknis administratif maupun teknis pelaksanaan pengelolaan terhadap Dinas/Unit kerja Pengelola Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

• Melakukan monitoring dan koordinasi secara langsung ke OPD pemungut retribusi, pembinaan serta evaluasi secara administratif per triwulan terhadap realisasi PAD pada sektor Retribusi Daerah Yang dikelola oleh Dinas / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

• Melakukan Inventarisasi kendala-kendala atau permasalahan baik teknis maupun administratif terhadap pengelolaan Retribusi Daerah serta melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya sektor Retribusi Daerah.

2) Melakukan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD Bidang Retribusi Daerah :

• Melakukan konsultasi teknis/kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah lain yang dinilai memiliki Kompetensi dalam menggali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dengan harapan apa yang dilihat, diamati, dipelajari dan dikaji dari daerah lain khususnya dalam menggali dan mengelola retribusi, sehingga dapat diterapkan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Melakukan upaya-upaya kerjasama dalam menggali dan meningkatkan PAD khususnya di sektor Retribusi Daerah dengan Dinas/Unit Kerja Teknis terkait sehingga dapat dituangkan dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang- Undangan tentang Retribusi Daerah.

• Melakukan penggalian objek Retribusi yang baru dengan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk meningkatkan PAD khususnya pada sektor retribusi daerah.

• Mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Sebagaimana diketahui bahwa Perusahaan Daerah di Kalimantan Barat yang masih beroperasi adalah Bank Kalbar dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

1. PT. Bank Kalbar

Bank Pembangunan Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963, pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (PT. Bank Kalbar).

Adapun target yang ditetapkan pada Bank Kalbar Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 100.612.289.762,00 dengan realisasi sebesar Rp. 100.608.766.137,00 (99,99 %). Target sesuai dengan realisasi disebabkan karena telah terealisasinya pembagian deviden kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun penjelasan terkait Pembagian Deviden dari Bank Kalbar, yaitu :

a) Peningkatan dan penurunan deviden dari tahun ke tahun secara garis besar dapat dipengaruhi oleh :

1) Tanggal masuk setoran modal.

Share deviden mulai mulai diperhitungkan secara harian pada saat setoran modal pemegang saham telah dibukukan Bank Kalbar, sehingga:

a. Apabila setoran modal disetorkan pada awal tahun berjalan, maka setoran modal tersebut akan mempengaruhi besarnya deviden yang diperoleh pada tahun berjalan dan komposisi besaran deviden yang akan diterima berubah apabila ada setoran saham dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten lain, karena otomatis share kepemilikan saham juga akan berubah.

b. Apabila setoran modal disetorkan pada akhir tahun, maka setoran modal tersebut baru akan mempengaruhi besarnya deviden yang diperoleh pada tahun selanjutnya.

2) Besar kecilnya setoran modal yang disetor pada masing-masing pemegang saham dari tahun ke tahun mempengaruhi komposisi kepemilikan saham yang berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya deviden yang diperoleh.

3) Besar kecilnya perolehan deviden masing-masing pemegang saham dipengaruhi oleh besar kecilnya deviden yang dibagikan yang bersumber dari persentase tertentu dari laba bersih yang diperoleh Bank kalbar.

2. PT. Asuransi Bangun Askrida

Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah asuransi nasional yang bergerak dibidang jasa asuransi umum. Didirikan berdasarkan Akta tertanggal 2 Desember 1989 Nomor 9 dibuat dihadapan Notaris Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 30 Desember 1989 Nomor C2. 11682.HT.01.01 Tahun 1989 dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 1990 Nomor 234/1990, diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 820 Tahun 1990 tanggal 6 Maret 1990 Tambahan Nomor 9. PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia.

Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 413.381.816,00 dan terealisasi sebesar Rp. 413.381.816,00 (100%).

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (penjualan peralataan/perlegkapan kantor yang tidak terpakai, penjualan rumah jabatan/dinas, penjualan kendaraan dinas, penjualan bahan- bahan bekas bangunan), penerimaan jasa giro (jasa giro kas daerah dan jasa giro pemegang kas/bendahara),pendapatan bunga (deposito Bank Kalbar), denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian (pendapatan dari pengembalian kelebihan gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian hasil temuan tim pemeriksa dan pendapatan dari penerimaan lainnya), pendapatan BLUD dan hasil pemanfaatan kekayaan daerah.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 430.704.289.168,21 (124,58%) dari target yang ditetapkan sejumlah Rp. 345.727.927.069,00.

II. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp.

2.715.855.183.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.826.541.835.787,00 (104,08%).

Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil

Target Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 142.831.301.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 200.935.795.009,00 (140,68%) yang terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Target Tahun 2022 sebesar Rp.00.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp102.217.382.593,00 (167,99%).

2) Xxxx Xxxx Xxxxx dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Target Tahun 2022 sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (111,66%).

3) Xxxx Xxxx Xxxxx dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Target Tahun 2022 sebesar Rp. 7.354.575.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (209,23%).

4) Xxxx Xxxx Xxxxx dari Cukai Hasil Tembakau.

Target CHT Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 122.665.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 122.665.000,00 (100%).

5) Xxxx Xxxx Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Iuran Tetap (Landrent) Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (227,27%), dan dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Hasil Produksi (Royalty) Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.82.099.035.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 160.780.389.509,00 (195,84%),

6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.887.237.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.887.237.000,00 (100%).

7) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 931.893.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 931.893.000,00 (100%).

8) DanaBagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (100%).

Untuk penerimaan DBH PNBP sektor Pertambangan, Mineral dan Batubara mengalami peningkatan signifikan dikarenakan :

- Perusahaan pemegang IUP Mineral Logam membayar kewajiban Iuran Tetap yang terhutang tahun sebelumnya;

- Dengan berlakunya PP 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku di Kementerian ESDM, perusahaan pemegang IUP Mineral Batuan Non Logam berkewajiban membayar Iuran Tetap (Landrent);

- Meningkatnya penerimaan Iuran Produksi (Royalti) Mineral Logam disebabkan pemegang IUP OP Mineral Logam Bauksit mendapatkan kuota penjualan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM);

- Berlakunya PP 81 Tahun 2019, pengganti PP No. 9 Tahun 2012 bahwa tarif iuran produksi bauksit dari 3,75% menjadi 7% dari nilai jual.

Sedangkan untuk sektor DBH lainnya yang tidak dijelaskan di atas, mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak pusat dan akumulasi kekurangan salur dari pusat pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari Rincian Transfer DBH di atas juga di informasikan bahwa dalam hal Penyaluran Transfer Pemerintah Pusat setiap tahunnya akan direalisasikan berdasarkan realisasi APBN, sehingga Pemerintah Pusat akan menetapkan adanya kurang bayar dan lebih bayar Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kalimantan Barat tahun sebelumnya sesuai dengan realisasi dari Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.572.247.838,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.572.247.838.000,00 (100%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 307.262.553.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 299.642.505.187,00 (97,52%).

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 563.048.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 547.114.708.228,00 (97,17%). Sebagai informasi realisasi DAK tidak mencapai 100% dikarenakan dana yang tersisa disebabkan oleh efisiensi kontrak/sisa kontrak. Selain itu, Transfer dari pusat akan dilakukan apabila berkas kontrak telah diinput ke dalam sistem sesuai besarannya Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022 belum tersalurkan sebagaimana target yang telah ditentukan oleh Kemenkeu RI. Hal ini disebabkan penyaluran DAK memiliki ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat pencairan dana perimbangan.

Realisasi DAK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 tidak terealisasi maksimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya efisiensi yang dalam hal ini penawaran kontrak dari penyedia lebih kecil dari anggaran yang tersedia sehingga realisasi tidak mencapai 100%.

2. Pengelola DAK Fisik di bidang kesehatan tidak dapat merealisasikan seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat alat kesehatan yang diperlukan tidak tayang di e-katalog sehingga pengadaan alat kesehatan tersebut tidak terlaksana.

3. Dalam proses penyaluran BOS Kinerja, jumlah anggaran yang disalurkan rendah sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Pada Tahun 2022 ada penerimaan guru PPPK yang belum tersertifikasi dan alokasi anggaran Tamsil Guru PNSD ini tidak mencukupi untuk dilakukan pembayaran terhadap seluruh guru PPPK sehingga tidak dilaksanakan pembayaran.

5. Masih adanya sisa anggaran tahun sebelumnya yang dipakai pada Tahun 2022 sehingga target tahun berjalan tidak terserap 100 %.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah merupakan daya yang diberikan pemerintah pusat yang bertujuan memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Target DID Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (100%).

Adapun langkah-langkah atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer yaitu :

1. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Pajak Penghasilandan data rekonsiliasi penerimaan pajak penghasilan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Perbendaharaan(DJPB) Kantor Wilayah Kalimantan Barat.

2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) maupun Pajak Sektor Lainnya serta Pajak Penghasilan (PPh) Tingkat Provinsi, Kabupaten/KotaSe-Kalimantan antara Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat/Se-Kalimantan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se- Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.

3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Regional Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) dan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) maupun Pajak Sektor Lainnya serta Pajak Penghasilan (PPh) Tingkat Provinsi, Kabupaten/KotaSe-Kalimantan antara Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Barat/Se-Kalimantan bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se-Kalimantan,

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/Se- Kalimantan serta bersama Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota Se-Kalimantan.

4. Melakukan inventarisasi data-data Penerimaan Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Barat (DJBC-Kalbagbar).

5. Melakukan inventarisasi data-data Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI.

6. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (secara virtual) dalam rangka Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Badan Pendapatan maupun Badan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota bersama Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI,

7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pembinaan Pengelolaan DBH- CHT dalamrangka penggunaan anggaran DBH-CHT oleh Pemerintah Kab/Kota terutama Kabupaten Bengkayang sebagai Kabupaten Penghasil untuk dapat mengalokasikan pembagian DBH-CHT ke dalam kegiatan Penegakan Hukum dan kegiatannya dapat terimplementasikan yang bersinergi dengan KPPBC Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaporan Penggunaan DBH- CHT oleh Pemerintah Kab/Kota agar tertib sesuai mekanisme pelaporan dan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjutinya dengan melaksanakan Konsolidasi hasil laporan penggunaan DBH-CHT Kab/Kota Se-Kalimantan Barat.

9. Melakukan inventarisasi data-data Pertambangan pada Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat.

10. Melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian ESDM.

11. Melaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Usulan Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Provinsi Kalimantan Barat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Keuangan RI dan Biro Keuangan pada Kementerian ESDM.

12. Melakukan inventarisasi data-data Pemanfaatan pada Sumber Daya Alam Kehutanandan data rekonsiliasi penerimaan pemanfaatan hutan melalui Koordinasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

13. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Kegiatan Sumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Perencanaan Kementerian LHK RI serta Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI.

14. Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan DBH dan DAU berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat/ Badan Pendapatan Daerah/Badan Keuangan Daerah seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI, Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, Direktorat PNBP SDA dan Kekayaan Alam Dipisahkan Kemenkeu RI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

15. Melakukan Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang “Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuagan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, yang

ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalbar.

16. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian Terkait di Pusat untuk mengetahuiregulasi dan kebijakan ter-update, mensinkronkan data, mengakurasikan datadan mendorong peningkatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

17. Monitoring dan Evaluasi dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan Rapat terkait Capaian Realisasi Dana Perimbangan dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik/Non-Fisik (DAK-F/NF) secara rutin berdasarkan Peningkatan Capaian Realisasi per-Triwulan.

III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi :

Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Target Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 00.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 00.000.000.000,00 (99,51%)

Berikut adalah perbandingan capaian realisasi kinerja beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan target pada renstra.

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET 2022
1.	Meningkatnya capaian pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap APBD	37.60%	37,20%	34%
2.	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah	38,02%	38,98%	38,50 %

6. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.658.492.045.088,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.103.471.493.098,21 (107,86%). Berikut gambaran Pendapatan Daerah APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana daftar sebagai berikut:

REALISASI PENERIMAAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TA.2022

No.	Jenis Penerimaan		Target	Realisasi
No.	Jenis Penerimaan		Target	(Rp)	(%)
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.883.228.824.088,00	3.217.812.121.331,21	111,60
	1.	Pajak Daerah	2.427.161.737.441,00	2.671.657.415.818,00	110,07
	2.	Retribusi Daerah	9.313.488.000,00	14.328.268.392,00	153,84
	3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan`	101.025.671.578,00	101.122.147.953,00	100,10
	4.	Lain-Lain PAD yang Sah	345.727.927.069,00	430.704.289.168,21	124,58
II.	PENDAPATAN TRANSFER		2.715.855.183.000,00	2.826.541.835.787,00	104,08
	1.	Xxxx Xxxx Hasil	256.965.850.000,00	410.149.687.562,00	159,61
	2.	Xxxx Xxxxxxx Umum (DAU)	1.572.247.838.000,00	1.553.304.284.810,00	98,80
	4.	Xxxx Xxxxxxx Khusus	870.310.845.000,00	846.757.213.415,00	97,29
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	99,51
	1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	99,48
	2.	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.302.080.000,00	2.311.300.000,00	100,40
Jumlah Pendapatan Daerah :			5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86

Sumber : Data LRA per 16 Februari 2022

REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH

Jenis Penerimaan

Target (Rp)

Realisasi

(Rp)

(%)

PAJAK DAERAH

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. UPTPPD Pontianak Wilayah I

2. UPTPPD Singkawang

3. UPTPPD Mempawah

4. UPTPPD Sanggau

5. UPTPPD Sintang

6. UPTPPD Putussibau

7. UPTPPD Ketapang

2.427.161.737.441,00

696.228.643.094,00

319.537.389.394,00

112.329.983.800,00

46.929.283.200,00

68.235.238.900,00

62.513.948.100,00

19.606.740.800,00

67.076.058.900,00

2.671.657.415.818,00

690.822.203.925,00

304.684.324.750,00

114.148.64.900,00

46.527.319.900,00

72.071.316.500,00

59.556.021.700,00

21.697.273.300,00

72.137.306.875,00

110,07

99,22

95,35

101,62

99,14

105,62

95,27

110,66

107,55

Jenis Penerimaan

Target (Rp)

Realisasi

(Rp)

(%)

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

1. UPTPPD Pontianak Wilayah I

2. UPTPPD Singkawang

3. UPTPPD Mempawah

4. UPTPPD Sanggau

5. UPTPPD Sintang

6. UPTPPD Putussibau

7. UPTPPD Ketapang

672.901.666.906,00

245.943.672.006,00

100.467.871.000,00

47.510.091.100,00

71.396.543.300,00

69.055.643.800,00

24.107.173.000,00

144.420.672.700,00

732.440.221.800,00

251.198.720.400,,00

105.974.346.500,00

63.985.183.700,00

102.255.097.000,00

69.733.029.900,00

25.109.423.000,00

114.184.421.300,00

108,85

102,14

105,48

134,68

143,22

100,98

104,16

99,79

C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bapenda Prov. Kalbar

661.500.000.000,00

801.828.161.455,00

121,21

D. Pajak Air Permukaan (PAP)

1. UPTPPD Pontianak Wilayah I

2. UPTPPD Singkawang

3. UPTPPD Mempawah

4. UPTPPD Sanggau

5. UPTPPD Sintang

6. UPTPPD Putussibau

7. UPTPPD Ketapang

16.000.0000.000,0023.

006.955.200,00

1.072.081.300,00

1.121.830.300,00

5.025.730.300,00

000.000.000,00

0.000.000.000,00

00.000.000.000,00

0.000.000.000,00

000.000.000,00

0.000.000.000,00

127,83

104,02

114,78

122,57

146,05

111,06

103,73

133,22

E. Pajak Rokok

Bapenda Prov. Kalbar

380.531.427.441,00

426.119.545.566,00

111,98

II.

RETRIBUSI DAERAH

(Retribusi Jasa Usaha)

A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Bapenda Prov. Kalbar

6.000.000.00

6.000.000,00

6.010.000,00

100,17

III.

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

(Pendapatan Denda Pajak Daerah)

A. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

1. UPTPPD Pontianak Wilayah I

2. UPTPPD Singkawang

3. UPTPPD Mempawah

4. UPTPPD Sanggau

5. UPTPPD Sintang

6. UPTPPD Putussibau

7. UPTPPD Ketapang

00.000.000.000,00

0.000.000.000,00

2.078.198.200,00

000.000.000,00

0.000.000.000,00

00.000.000.000,00

0.000.000.000,00

000.000.000,00

0.000.000.000,00

94,76

94,93

92,75

93,65

87,28

97,72

97,59

96,45

105,43

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi
			(Rp)	(%)
	B. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1. UPTPPD Pontianak Wilayah I 2. UPTPPD Singkawang 3. UPTPPD Mempawah 4. UPTPPD Sanggau 5. UPTPPD Sintang 6. UPTPPD Putussibau 7. UPTPPD Ketapang	752.250.000,00 442.645.300,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00	000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00	42,74 37,31 221,85 100,84 133,34 58,86 102,84 177,86
	C. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 1. UPTPPD Pontianak Wilayah I 2. UPTPPD Singkawang 3. UPTPPD Mempawah 4. UPTPPD Sanggau 5. UPTPPD Sintang 6. UPTPPD Putussibau 7. UPTPPD Ketapang	64.119.172,00 793.972,00 245.500,00 3.389.300,00 00.000.000,00 0.000.000,00 73.900,00 00.000.000,00	000.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 119.900,00 00.000.000,00	165,59 232,00 777,13 47,.98 228,98 162,80 162,25 187,05
JUMLAH		2.449.696.087.075,00	2.693.016.714.583,00	109,93

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan UPT PPD Se-Kalbar Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

REALISASI BELANJA BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	108.419.467.574,00	104.189.941.204,00	96,10
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	105.254.713.029,00	101.242.656.180,00	96,19
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.010.900,00	00.000.000,00	83,56
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.486.600,00	00.000.000,00	92,72
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.181.500,00	00.000.000,00	90,86
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.238.300,00	00.000.000,00	79.17
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	7.755.700,00	7.677.700,00	98,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.422.400,00	00.000.000,00	67,60
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.926.400,00	00.000.000,00	100,00
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	96,33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	96,35
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	364.920.000,00	000.000.000,00	92,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	103.549.800,00	00.000.000,00	93,03
III.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.331.500,00	00.000.000,00	99,54
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.331.500,00	00.000.000,00	99,54
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	552.418.400,00	000.000.000,00	91,02
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa	133.439.400,00	000.000.000,00	96,35
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	290.750.000,00	000.000.000,00	97,12
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.950.800,00	4.950.800,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	999.800,00	999.800,00	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	100.698.400,00	00.000.000,00	84,15

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Fungsi
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	21.580.000,00	1.210.000,00	5,61
V.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.864.426.191,00	1.777.272.152,00	95,33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	39.998.300,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.999.500,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.094.250,00	00.000.000,00	99,91
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.720.000,00	00.000.000,00	92,12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.161.467.350,00	1.139.636.587,00	98,12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	32.500.000,00	00.000.000,00	88,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	421.532.591,00	000.000.000,00	87,17
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.114.200,00	3.114.200,00	100,00
VI.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.094.535,00	000.000.000,00	92,83
	Pengadaan Mebel	43.107.600,00	00.000.000,00	95,41
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.986.935,00	000.000.000,00	93,96
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	396.000.000,00	000.000.000,00	99,54
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	00.000.000,00	99,95
VII.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	00.000.000.000,00	00.000.000.000,00	95,83
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.235.000,00	00.000.000,00	96,29
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.401.000.000,00	1.332.169.526,00	95,09
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.927.856.740,00	9.523.348.290,00	95,93
VIII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.767.308.188,00	2.627.708.410,00	94,96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.671.000,00	209,699.650,00	83,32
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.716.688,00	000.000.000,00	92,53
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	324.000.000,00	000.000.000,00	98,36
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	415.920.500,00	000.000.000,00	93,03
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.604.000.000,00	1.528.125.075,00	95,27

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.164.754.545,00	2.947.285.024,00	93,13
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.164.754.545,00	2.947.285.024,00	93,13
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	848.954.000,00	000.000.000,00	92,00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	483.593.100,00	000.000.000,00	93,91
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	122.027.300,00	000.000.000,00	93,71
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	324.820.665,00	000.000.000,00	86,67
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	71.299.800,00	00.000.000,00	97,93
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	88.522.100,00	00.000.000,00	98,08
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	108.680.080,00	000.000.000,00	99,25
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	622.219.400,00	000.000.000,00	93,28
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	494.638.100,00	000.000.000,00	95,28

Realisasi Belanja UPTPPD Pontianak Wilayah I Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.920.637.955,00	2.871.935.288,00	98,33
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.227.797.955,00	2.188.025.788,00	98,21
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.856.800,00	2.856.800,00	100,00
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.428.400,00	1.428.400,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.428.400,00	1.428.400,00	100,00
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.472.500,00	000.000.000,00	100,00
	Pelaksanaan Penatauusahaan dan Pengajuan/verifikasi Keuangan SKPD	120.346.500,00	000.000.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	3.126.000,00	3.126.000,00	100,00
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	938.055,00	0,00	0,00
III.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	938.055,00	0,00	0,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0,00
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.836.700,00	000.000.000,00	97,98
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.084.800,00	00.000.000,00	98,63
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.461.00,00	000.000.000,00	99,84
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.430.000,00	48,366,483,00	99,87
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.680.000,00	00.000.000,00	99,91
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.250.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	43.959.900,00	00.000.000,00	86,82
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.608.000,00	4.544.000,00	98,61
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.353.000,00	2.697.300,00	80,21
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.170.450,00	000.000.000,00	98,46
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.504.950,00	000.000.000,00	98,25
	Pengadaan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya	38.665.500,00	00.000.000,00	99,35
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.538.350,00	000.000.000,00	98,18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000,00	00.000.000,00	99,89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.257.650,00	000.000.000	96,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.280.700,00	000.000.000,00	99,01
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	852.985.100,00	000.000.000,00	98,12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.255.211,00	000.000.000,00	97,89
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesinh Lainnya	225.006.000,00	000.000.000,00	97,07
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.723.889,00	000.000.000,00	99,30

B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	692.840.000,00	683.9009.500,00	98,71
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	692.840.000,00	683.9009.500,00	98,71
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	406.160.000,00	000.000.000,00	97,82
	Penagihan Pajak Daerah	286.680.000,00	000.000.000,00	99,98

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.731.662.753,00	1.688.475.049,00	97,51
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.302.182.753,00	1.259.831.642,00	96,75
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.466.923,00	7.441.600,00	99,66
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.433.323,00	5.408.600,00	99,54
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.033.600,00	2.033.000,00	99,97
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.260.000,00,00	000.000.000,00,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	115.260.000,00,00	000.000.000,00,00	100,00
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.171.000,00	00.000.000,00	60,95
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.230.000,00	6.606.600,00	71,58
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	18.941.000,00	00.000.000,00	55,78
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.833.475,00	000.000.000,00	98,45
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.678.475,00	00.000.000,00	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.760.500,00	000.000.000,00	98,94
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.315.600,00	00.000.000,00	99,22
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.244.000,00	2.244.000,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.709.900,00	00.000.000,00	99,53
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18.205.000,00	00.000.000,00	82,07
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.920.000,00	000.000.000,00	99,87
V.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.540.100,00	00.000.000,00	99,84
	Pengadaan Mebel	41.540.100,00	00.000.000,00	99,84
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.850.455,00	000.000.000,00	97,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.000,00	541.950,00	64,52
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.370.655,00	000.000.000,00	95,94
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.977.090,00	99,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.639.800,00	000.000.000,00	99,28
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	305.060.8000,00	000.000.000,00	94,79

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.853.000,00	195.400.800,00	94,92
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.712.950,00	00.000.000,00	98,31
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.694.850,00	00.000.000,00	85,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.800.000,00	00.000.000,00	99,26

B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	429.480.000,00	000.000.000,00	99,81
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	429.480.000,00	000.000.000,00	99,81
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	286.464.000,00	000.000.000,00	99,93
	Penagihan Pajak Daerah	143.016.000,00	000.000.000,00	99,56

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.949.370.632,00	2.717.366.141,00	92,13
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.641.232.532,00	2.433.304.052,00	92,13
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.534.700,00	4.403.512,00	97,11
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.372.800,00	2.295.063,00	96,72
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.161.900,00	2.108.449,00	97,53
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.826.900,00	000.000.000,00	99,37
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	113.840.000,00	000.000.000,00	99,56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	2.986.900,00	2.747.000,00	91,97
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.448.000,00	00.000.000,00	84,25
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	00.000.000,00	90,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.082.000,00	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	16.266.000,00	00.000.000,00	94,04
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.157.000,00	000.000.000,00	97,21
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.176.900,00	00.000.000,00	97,78
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.409.500,00	000.000.000,00	98,88
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.340.600,00	00.000.000,00	99,70
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	9.510.000,00	52,83
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.030.000,00	00.000.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.200.000,00	00.000.000,00	78,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.000.000,00	000.000.000,00	99,98
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.313.600,00	000.000.000,00	93,50
	Pengadaan Mebel	130.000.000,00	000.000.000,00	97,16
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.313.600,00	000.000.000,00	90,82
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.276.582,00	000.000.000,00	91,64
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	7.593.250,00	50,62
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.720.482,00	000.000.000,00	82,39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599.556.100,00	000.000.000,00	97,82
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715.675.750,00	000.000.000,00	88,02
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.422.250,00	163.690.290,00	71,04
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.955.500,00	000.000.000,00	90,39
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.000.000,00	00.000.000,00	99,59
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.298.000,00	000.000.000,00	98,93
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	308.138.100,00	000.000.000,00	92,19
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	308.138.100,00	000.000.000,00	92,19
	Penagihan Pajak Daerah	308.138.100,00	000.000.000,00	92,19

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.966.292.464,00	1.926.399.578,00	97,97
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.521.466.572,00	1.483.441.778,00	97,50
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.104.000,00	9.168.500,00	97,65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.552.000,00	2.295.063,00	95,99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9.552.000,00	9.487,200,00	99,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
II.	KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	112.532.000,00	000.000.000,00	99,37
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	103.320.000,00	000.000.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	9.212.000,00	8.964.500,00	97,31
III.	KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	361.464.000,00	000.000.000,00	99,78
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,381,700,00	00.000.000,00	99,99
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.675.200,00	00.000.000,00	99,90
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.585.700,00	00.000.000,00	99,11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.984.000,00	00.000.000,00	98,85
	Penyediaan Barangt Cetak dan Penggandaan	58.452.900,00	00.000.000,00	99,88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1.572.500,00	1.560.000,00	99,21
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.008.000,00	7.008.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.804.000,00	000.000.000,00	99,94
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.552.000,00	000.000.000,00	99,70
	Pengadaan Mebel	9.552.000,00	9.500.000,00	99,46
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya	208.000.000,00	000.000.000,00	99,71
	Pengadaan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya	0,00	0,00	0,00
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	507.506.012,00	000.000.000,00	93,30

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.842.980,00	5.835.900,00	99,88
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.404.832,00	000.000.000,00	85,77
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	267.258.200,00	000.000.000,00	99,76
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.308.560,00	000.000.000,00	99,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.943.460,00	000.000.000,00	99,41
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.365.100,00	00.000.000,00	90,39
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000,00	00.000.000,00	99,02
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	444.825.892,00	000.000.000,00	99,58
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	444.825.892,00	000.000.000,00	99,58
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	186.888.000,00	000.000.000,00	99,97
	Penagihan Pajak Daerah	257.937.892,00	000.000.000,00	99,30

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.905.014.078,00	1.782.504.926,00	93,57
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.488.569.358,00	1.366.061.006,00	91,77
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.410.000,00	00.000.000,00	99,60
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.410.000,00	00.000.000,00	99,60
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.540.000,00	00.000.000,00	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	97.540.000,00	00.000.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	0,00	0,00	0,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
III.	KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.277.200,00	4.060.000,00	13,87
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.277.200,00	4.060.000,00	13,87
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
IV.	KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	507.288.704,00	000.000.000,00	99,70
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.532.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.150.304,00	000.000.000,00	99,75
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.041.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Barangt Cetak dan Penggandaan	33.834.200,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.600.000,00	2.400.000,00	99,21
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	243.131.200,00	000.000.000,00	100,00
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.988.700,00	00.000.000,00	98,81
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya	9.994.700,00	9.800.000,00	98,05
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainya	9.994.000,00	9.950.000,00	99,56
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.360.204,00	000.000.000,00	90,92
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.512.500,00	3.165.000,00	37,18
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.814.104,00	000.000.000,00	87,40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.033.600,00	000.000.000,00	95,49
VII.	KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.704.550,00	000.000.000,00	85,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.510.000,00	163.740.685,00	75,98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.962.950,00	00.000.000,00	99,63
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.231.600,00	00.000.000,00	98,22
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.000.000,00	00.000.000,00	94,64
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	416.444.720,00	000.000.000,00	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	416.444.720,00	000.000.000,00	100,00
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.154.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penagihan Pajak Daerah	366.290.720,00	000.000.000,00	100,00

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH PUTUSSIBAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.274.564.150,00	1.216.233.739,00	95,42
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	857.811.750,00	000.000.000,00	93,20
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.620.000,00	00.000.000,00	94,78
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.620.000,00	00.000.000,00	94,78
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0,00	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.211.300,00	000.000.000,00	90,97
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100.040.000,00	00.000.000,00	91,32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD	19.171.300,00	00.000.000,00	0,00
III.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	309.616.400,00	000.000.000,00	99,02
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.196.600,00	7.193.500,00	99,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.343.600,00	00.000.000,00	99,78
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.850.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.050.000,00	00.000.000,00	99,77
	Penyediaan Barangt Cetak dan Penggandaan	17.661.200,00	00.000.000,00	83,78
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.915.000,00	000.000.000,00	99,98
IV.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.614.000,00	00.000.000,00	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	Pengadaan Mebel	18.614.000,00	00.000.000,00	100,00
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.727.750,00	000.000.000,00	83,42
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.080.000,00	2.499.334,00	27,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.232.000,00	00.000.000,00	70,84
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.415.750,00	00.000.000,00	99,95
VII.	KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.022.300,00	000.000.000,00	92,74
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.589.600,00	154.251.900,00	94,87
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.432.700,00	00.000.000,00	80,16
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.000.000,00	00.000.000,00	99,02
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	416.752.400,00	000.000.000,00	99,99
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	416.752.400,00	000.000.000,00	99,99
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	262.936.700,00	000.000.000,00	99,99
	Penagihan Pajak Daerah	153.815.700,00	000.000.000,00	100,00

REALISASI BELANJA UPTPPD WILAYAH KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.905.661.000,00	1.699.762.816,00	89,20
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.546.780.800,00	1.412.715.716,00	91,33
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.552.700,00	6.128.400,00	80,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.714.200,00	00.000.000,00	79,44
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.838.500,00	1.607.000,00	87,41
II.	KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.292.200,00	000.000.000,00	99,14
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112.009.500,00	000.000.000,00	99,37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	5.282.700,00	4.978.800,00	94,25

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%TASE
1	2	3	4	5
III.	KegiatanAdministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.354.750,00	00.000.000,00	99,40
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.354.750,00	00.000.000,00	99,40
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	0,00	0,00	0,00
IV.	KegiatanAdministrasi Umum Perangkat Daerah	728.177.200,00	000.000.000,00	98,60
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.574.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.588.000,00	00.000.000,00	99,29
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.412.500,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.672.200,00	00.000.000,00	97,49
	Penyediaan Barangt Cetakan dan Penggandaan	92.939.500,00	00.000.000,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.540.000,00	00.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.691.000,00	000.000.000,00	97,65
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.804.400,00	00.000.000,00	99,71
	Pengadaan Mebel	21.804.400,00	00.000.000,00	99,71
VI.	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.721.850,00	000.000.000,00	73,26
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.745.314,00	7.525.900,00	77,23
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.133.280,00	000.000.000,00	51,17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.843.256,00	000.000.000,00	99,92
VII.	KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.877.700,00	000.000.000,00	97,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.762.200,00	144.662.138,00	98,57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.115.500,00	00.000.000,00	95,68
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	358.880.200,00	000.000.000,00	79,98
I.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	358.880.200,00	000.000.000,00	79,98
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	23.283.200,00	00.000.000,00	83,86
	Penagihan Pajak Daerah	335.597.000,00	000.000.000,00	79,77

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian kinerja sasaran renstra dapat dilihat dari realisasi sasaran sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pada Tahun 2022 kontribusi realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 3.217.940.326.011,21 atau sebesar 52,72% terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

2. Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer berkontribusi sebesar Rp.2.826.541.835.787atau sebesar 46,31% terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang berkontribusi sebesar Rp.00.000.000.000,00 atau sebesar 0,97% terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan

1) Upaya peningkatan kepatuhan melalui pemeriksaan secara rutin/berkala belum dapat dilakukan secara maksimal karena masih adanya pembatasan aktivitas pada masa pandemi Covid-19.

2) Belum optimalnya aplikasi Pajak Air Permukaan dimana data base wajib pajak masih dalam proses penginputan serta adanya mekanisme yang mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Validasi dan verifikasi data yang telah dilakukan selama ini tidak secara signifikan mengurangi angka tunggakan karena bertambahnya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak per bulan.

4) Belum masifnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

5) Terlambat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri pada Tahun 2021 yang menjadi dasar penetapan NJKB.

b. Solusi

1) Memberikan penyuluhan dan edukasi secara teratur kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya Pajak Daerah untuk pembangunan di Kalimantan Barat antara lain ke kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah dan perusahaan, mengintensifkan pembayaran pajak ke daerah-daerah yang jauh dan terisolir yang diharapkan dapat dilakukan secara reguler serta meningkatkan sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan instansi/unit kerja Pemerintah lainnya dalam upaya peningkatan potensi pendapatan daerah.

2) Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibangun dan perbaikan administrasi perpajakan di lingkungan UPT PPD se Kalimantan Barat.

3) Melakukan validasi dan verifikasi terhadap basis data wajib pajak secara langsung ke lapangan sebagai bahan perbaikan data yang telah dimiliki.

4) Memperluas penggunaan informasi teknologi dalam pelayanan dengan menjalin kerjasama dengan Tokopedia, penggunaan aplikasi e-Samsat (melalui Bank Kalbar), Samsat Kalbar, aplikasi Pajak Air Permukaan, aplikasi Signal yang diluncurkan oleh Korlantas POLRI dan sedang membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh Masyarakat Wajib Pajak melalui SMS Gateway.

5) Penetapan NJKB jenis kendaraan baru dilakukan dengan mengacu pada harga pasaran umum jenis kendaraan tersebut yang berlaku di provinsi lain seperti DKI dan Jawa Barat.

Document Metadata

Table of Contents

BAB I PENDAHULUAN

Document Metadata