LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Daftar Isi

DAFTAR ISI .....................................................................................................................	i
KATA PENGANTAR .......................................................................................................	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................	iv
DAFTAR TABEL ..............................................................................................................	v
DAFTAR GAMBAR .........................................................................................................	vi
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................................	1
A. Gambaran Umum Organisasi ……...............................................................	1
B. Dasar Hukum ………………........................................................................	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi …..................................	3
D. Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang Sedang Dihadapi Organisasi ..	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………..............................................	10
A. Rencana Strategis ……………………………………...................................	10
B. Sasaran Strategis …………………………....................................................	12
C. Kebijakan dan Program …………………………………..............................	13
D. Rencana Kinerja ……………………………….............................................	14
E. Perjanjian Kinerja ………………………......................................................	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA …………………................................................	19
A. Capaian Kinerja Organisasi …………………...............................................	19
B. Realisasi Anggaran ……………………………............................................	23
BAB IV PENUTUP …………………………………………............................................	53
Lampiran:
1. Pengukuran Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Dokumentasi Kegiatan Ditjen PDT

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan xxxxxx, xxxxxx serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, bahwa suatu daerah (kabupaten) ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria (a) Perekonomian masyarakat (b) Sumber daya manusia (c) Sarana dan prasarana (d) Kemampuan keuangan daerah (e) Aksesibilitas (f) Karakteristik daerah. Sementara di sisi yang lain, kabupaten daerah tertinggal juga menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, sehingga bisa juga dijadikan basis usaha masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/kabupatennya. Pada bagian inilah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan daerah melalui program kegiatan kedirektoratan

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah tertinggal, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2019 yang tercantum dalam sasaran strategi nasional sebagai berikut : 1 (satu), meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% - 7,1% (persen) pada tahun 2019; 2 (dua) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15% - 15,5% (persen) pada akhir tahun 2019; 3 (tiga), meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 62,78 pada tahun 2019; 4 (empat) berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 (delapan puluh) kabupaten tertinggal. Program prioritas pembangunan nasional telah diejawantahkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam wujud 4 (empat) program prioritas yakni Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Embung Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) dan telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas Kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu selama tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara agar tercapai penyelenggaraan negara yang bersih (Good Governance) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ini adalah merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan dari program-program kerja tahunan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 – 2019 serta selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban. Secara teknis penyusunan LAPKIN Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melibatkan seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melalui forum diskusi dan rapat kerja. Adapun hasil akhir dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen LAPKIN Unit Kerja melalui tinjauan Analisis Capaian dan Analisis Keuangan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan 2 (dua) sasaran program 3 (tiga) Indikator kinerja utama dengan pagu anggaran senilai Rp 320.060.761.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari DIPA Satker Pusat dan DIPA Satker daerah.

No	Unit Organisasi / Satker		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	01	Ditjen PDT/ Satker Pusat	314.555.741.000	295.280.686.142	93,87%
2	02	Satker Daerah Provinsi	5.505.020.000	4.924.605.971	89,46%
Total			320.060.761.000	300.205.292.113	93,80%

Hasil capaian kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 mencapai Rp. 295.280.686.142,- atau 93,87% dari pagu anggaran Tahun 2018, dengan realisasi fisik 99% pada laporan keuangan.

Dari capaian tersebut di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan belanja bantuan pemerintah, khususnya yang terkait dengan program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Produk Ungggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Embung Desa termasuk sarana air bersih dan Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa) yang senantiasa akan terus dibenahi. Anggaran belanja pegawai yang tidak terserap secara maksimal akan dilakukan evaluasi untuk penganggaran tahun berikutnya.

Daftar Tabel

Indikator Kinerja Utama ..................................................................................

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.........………..

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ……………………………………………....

Daftar Perincian DIPA Direktorat Jenderal pembangunan Daerah Tertinggal.

Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………….............

Realisasi Anggaran ……………………………………………......................

Komposisi Alokasi Anggaran …………………………………………..........

Perincian Belanja Barang dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui 4 (empat) Program Prioritas……...

Daftar Gambar

Struktur Organisasi …………. ……………………………………………….

Hubungan Kinerja Dengan SAKIP …………………………………………..

Pola Pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal …………..………….

Komposisi Alokasi Anggaran …….………………………………………...

Data E-Monev SMART PMK 249/2011 ……………………………………

Data E-Monev PP 39 BAPPENAS 2006 ……………………………………

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus menyusun Laporan Kinerja/ LAPKIN. Manfaat LAPKIN selanjutnya akan digunakan untuk (i) bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (ii) penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, (iii) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan (iv) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, LAPKIN Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 ini menggambarkan capaian kinerja Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal selama Tahun 2018 baik berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelesaian kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang indikator dan sub indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal;

5. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Indikator dan Sub Indikator Ketertinggalan;

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari :

a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;

c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana;

f. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal;

Secara umum, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan;

b. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;

c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

x. xxxberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;

f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;

b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

c. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal;

b. penyiapan penyusunan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal; dan

c. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal;

b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang pengembangan ekonomi daerah tertinggal

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah tertinggal; dan

b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat pengembangan ekonomi daerah tertinggal;

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

2. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

3. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup

5. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana

6. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

D. Permasalahan Utama (Strategi Issue) yang sedang dihadapi Organisasi

Permasalahan besar yang terjadi terkait dengan pembangunan daerah tertinggal hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan yang adil dan merata. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya selama lima tahun yaitu:

1. Harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. Banyaknya regulasi yang tidak memihak atau sejalan dengan

percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu faktor penghambat terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan.

2. Upaya peningkatan koordinasi pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melancarkan upaya pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga/ pelaku usaha dan juga masyarakat. Koordinasi dimaksud memang sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal secara terpadu.

3. Formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Kebijakan yang memihak kepada masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Terobosannya adalah melalui mekanisme alokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Hingga saat ini keberpihakan alokasi, baik dalam mekanisme dana transfer, maupun dana dari kementerian / lembaga belum sesuai dengan standar ideal. Diharapkan melalui kebijakan afirmasi maka pembangunan daerah tertinggal dapat terselesaikan.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

Kualitas sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, khususnya daerah tertinggal. Kualitas SDM dapat diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2012, IPM di daerah tertinggal hanya mencapai 68,04 persen, jauh di bawah rata- rata nasional yaitu 73,29 persen. Rendahnya IPM di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya.

5. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal.

Sarana dan prasarana dasar publik yang terbatas menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak. Khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, transportasi, listrik dan telekomunikasi.

6. Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal.

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal adalah rendahnya produktivitas masyarakatnya. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia serta kurangnya intensitas pengelolaan potensi sumber daya lokal.

7. Peningkatan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah.

Koneksi daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peningkatan konektivitas dapat direalisasikan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal yang terhubung dengan daerah maju. Upaya ini dilakukan untuk mendorong daerah tertinggal mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

8. Insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha.

Tidak adanya insentif bagi pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di daerah tertinggal.

9. Pemberian insentif

Sektor swasta diberikan insentif untuk meningkatkan iklim investasi demi mendorong peningkatan perekonomian di daerah tertinggal.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses orientasi terhadap apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada :

1) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan. Terbangunnya kemitraan dengan banyak pihak sebagai hasil dari promosi potensi daerah tertinggal diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;

2) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;

3) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Strategi pembangunan yang dapat dilakukan mengikuti arah kebijakan ini

adalah :

1. mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

2. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan pelayanan penerbangan serta pelayaran perintis.

3. meningkatkan kualitas SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal meliputi aspek

peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah.

4. mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi / listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman.

5. memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.

6. penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal.

7. melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.

8. mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, kawasan transmigrasi sebagai kawasan baru diharapkan dapat mendorong percepatan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.

9. meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.

10. mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (b) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (c) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (d) pemihakan terhadap orang asli Papua, (e) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (f) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (g) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (h) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah tertinggal tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal yakni :

1. menyelenggarakan koordinasi antar kementerian / lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

(STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);

2. memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;

3. melakukan asistensi bersama kementerian / lembaga terkait kepada pemerintah daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;

4. mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan

5. Mendorong kementerian / lembaga terkait dan pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

B. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah Pengentasan 80 Kabupaten dari ketertinggalan. Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah tertinggal, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang STRANAS PPDT sebagai berikut :

1. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% - 7,1% (persen) pada tahun 2019;

2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15% - 15,5% (persen) pada akhir tahun 2019;

3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 62,78 pada tahun 2019;

4. berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 (delapan puluh) kabupaten tertinggal.

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta core business yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja setingkat eselon I sekurang-kurangnya adalah indikator outcome.

Mengacu pada tugas pokok Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diturunkanlah menjadi satu sasaran program dengan 2 (dua) indikator. Adapun IKU Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

(1)

(2)

(3)

Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan

Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju

Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan

C. Kebijakan dan Program

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal dalam meningkatkan kinerja, yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, antara lain sebagai berikut:

a. kabupusat pertumbuhan.

b. meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal.

c. mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal.

d. melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal.

e. memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal.

f. meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal.

g. mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah.

h. melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan.

i. promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak.

j. mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan indikator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagaimana mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RKT merupakan dasar bagi penyusunan dokumen penetapan kinerja. Berdasarkan RKT tersebut, maka dapat diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan ukuran kinerja yang merupakan kesanggupan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mewujudkan tujuan pengentasan ketertinggalan daerah.

Xxxxxxx Xxxxxxx Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
51.	Pendidikan	26.049.573,0
51.35	Pendidikan Vokasi	26.049.573,0
59	Pembangunan Wilayah	88.691.294,0
59.23	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	88.691.294,0
Total		114.740.867,0

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal Sesuai Dengan Indikator Ketertinggalan		320.060.761,0
01.01	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten daerah maju	0
01.02	Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	25
Total			320.060.761,0

OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Daerah Tertinggal Yang Dientaskan	320.060.761,0
01.01	Jumlah Daerah Tertinggal Yang Dientaskan sesuai indikator Ketertinggalan
Total		320.060.761,0

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target yang ingin dicapai yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam perjanjian kinerja perlu penetapan sasaran dan indikator. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil serta mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan umum pernyataan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. intensifikasi pencegahan korupsi

2. peningkatan kualitas pelayanan publik

3. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus pernyataan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

4. sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hubungan perjanjian kinerja dengan SAKIP dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2

RPJM

Rencana Strategis

Rencana Kinerja

Rencana Kerja dan Anggaran

Penetapan Kinerja

Kinerja Aktual

Laporan Keuangan

LAPKIN

Perjanjian kinerja dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis/ Renstra sebagai rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan, maka diajukan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Pelaksanaan kontrak kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun 2018.

Tabel 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	13 (Kabupat en)
1		Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	25%
2	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksanaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan- Perundang-Undangan	61%

Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 adalah sebesar Rp 320.060.761.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018, seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 4

No.

Unit Organisasi

No. DIPA/Tgl. Pengesahan

Pagu Anggaran

Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal

SP DIPA- 067.06.1.350454/2018

Tgl. 5 Desember 2017

314.555.741.000,-

Dana Dekonsentrasi

5.505.020.000,-

T o t a l

320.060.761.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Program kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019, pada tahun anggaran 2018 direalisasikan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2018 (RKT 2018) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (PK 2018). Mengacu pada RKT 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018, maka seluruh program kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan mekanisme Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) harus diukur tingkat pencapaian sasaran.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja yang menitikberatkan pada capaian sasaran sesuai target yang diharapkan maka pembahasan akan ditekankan pada Analisis Capaian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian-capaian kinerja strategis ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5

1. Sasaran #1: “Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan”

Sasaran Strategis/Program/K egiatan

Indikator Kinerja

Target 2015-

2019

Realis asi 2016

Realis asi 2017

Realis asi 2018

Tahun 2018

Targ et

Realis asi

Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan

Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju

80 Kab

Kab

1 Kab

Kab

9 Kab

Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan

10 %

25%

25 %

100

Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksanaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan-Perundang- Undangan

61%

32%

51%

RPJMN 2015-2019 serta sasaran program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, ada 80 kabupaten daerah tertinggal diharapkan terentaskan dan sampai dengan akhir tahun 2018 ini, sudah 60 Kabupaten tergolong berpotensi terentaskan dari ketertinggalan. Penetapan 80 kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tidak bisa ditetapkan setiap tahunnya (2016, 2017, 2018, 2019) akan tetapi ditetapkan pada akhir RPJMN yaitu tahun 2019 sesuai dengan amanat PP 78 pasal 31 ayat 2 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Progres yang bisa dilaporkan setiap tahunnya adalah berupa kabupaten daerah tetrtinggal potensi entas, sedangkan penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dikategorikan entas daeri ketertinggalan menjadi kabupaten maju akan ditetapkan dengan peraturan presiden diakhir RPJMN tahun 2019.

Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini ditampilkan pada Pengukuran Kinerja (PK) terlampir.

Analisis Capaian Sasaran

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa penilaian kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju telah terlaksana meskipun belum sepenuhnya memenuhi target potensi entas kabupaten daerah tertinggal dari target potensi entas 13 kabupaten terealisasi 9 kabupaten daerah tertinggal yang telah memenuhi indeks komposit pengentasan daerah tertinggal.

Sementara persentase kegiatan hasil koordinasi yang telah diimplementasikan telah mencapai target sepenuhnya dengan berjalannya kegiatan-kegiatan koordinasi dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai salah satu indikator dalam pemenuhan capaian yang telah dijalankan oleh semua pihak. Persentase rekomendasi temuan hasil

pemeriksanaan eksternal sebagaimana telah tercantum target dan realisasi pada tahun 2018 adanya pengembalian kepada negara akibat dari temuan yang telah diperoleh.

Langkah Antisipatif

Meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat keberhasilan capaian sasaran output dan outcome di tahun-tahun berikutnya sebagaimana yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

[22]

Road Map Pola Pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal

Gambar 3

Capaian Tahun 2018

Gambar 4

B. Realisasi Anggaran

1. Daya Serap Anggaran per Jenis Belanja

Pada tahun anggaran 2018, jumlah serapan anggaran satu Satker Pusat adalah sebesar Rp 295.280.686.142,- (93,87%) dari total anggaran Satker Pusat sebesar Rp 314.555.741.000,- sedangkan jumlah serapan anggaran dua puluh empat Satker Daerah adalah sebesar Rp. 4.924.605.971,- (89,46%) dari total anggaran Rp 5.505.020.000,-.

Sehingga jumlah penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 300.205.292.113,- darfi Total Anggaran Kedirektoratan Jenderal sebesar Rp. 320.060.761.000,-

Rincian daya serap/realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 6

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PDT	00.000.000.000,-	00.000.000.000	78.76%
2	Direktorat Perencanaan dan Identifikasi	7.460.093.000,-	7.405.401.436	99.27%
3	Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia	00.000.000.000,-	00.000.000.000	95.21%
4	Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	00.000.000.000,-	00.000.000.000	99.73%
5	Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana	117.570.432.000,-	114.771.099.147,-	97.62%
6	Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal	00.000.000.000,-	00.000.000.000,-	99.29%
7	Kegiatan Dekonsentrasi	5.505.020.000,-	4.924.605.971,-	89.39%
Total		320.060.761.000,-	300.205.292.113,-	93.80%

Sumber : Omspan dan emonev SMART PMK 214/2017

Komposisi alokasi anggaran dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

Gambar 4

Gambar 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Dengan Perincian Jenis Belanja untuk Satuan Kerja Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51 Belanja Pegawai	00.000.000.000	00.000.000.000	52,64%
52 Belanja Barang	282.924.470.000	276.661.870.922	97,79%
53 Belanja Modal	4.165.445.000	4.159.849.000	99,87%
54 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%
Total	314.555.741.000	295.280.686.142	93,87%

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dengan Perincian Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51 Belanja Pegawai	0	0	0%
52 Belanja Barang	2.310.000.000	2.064.920.559	89,39%
53 Belanja Modal	0	0	0%
54 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%
Total	2.310.000.000	2.064.920.559	89,39%

Perincian Belanja Barang dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui 4 (empat) Program Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon 2 tersajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018

URAIAN

KABUPATEN

KONTRAK

NOMOR

TANGGAL (MASA)

NILAI

Bantuan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru Serta Sarana Olah Raga Di Kab. Hulu

Kab. Hulu

026/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

16-05-2018 (16-05-2018 s.d 14-08-2018)

670.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP IT AL-BAROKAH

Kabupaten Pandeglang

008/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 2

Sumur Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang

009/SPK/PPK.III

-PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Terpadu Darul Huda kabupaten pandeglang

Kabupaten Pandeglang

007/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP PLUS DARUSSHALEH Kabupaten solok Selatan

Kabupaten solok Selatan

013/SPK/ PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) Pondok Pesantren Annur Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Konawe

Kabupaten Konawe

015/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 2 Karya Sari Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe

017/SPK/PPK.III

-PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 1

TUDAONE Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe

016/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas

Sekolah (RKS) SMP Negeri 3 Cikeusik Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang

010/SPK/PPK. III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI

1 WERMAKTIAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

019/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Xxxxxxx

Xxxxxxxx Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

021/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 2

Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

020/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1

SELARU Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

018/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI KARANG

JAYA Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara

025/SPK/PPK.III/PSDM/D PDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP YTKA Kabupaten

Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan

014/SPK/PPK.III-PSDM/ DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 13 Kabupaten

Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan

012/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 3 Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan

011/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI

PANGKALAN Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara

024/SPK

/PPK.III- PSDm/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI BUMI

MAKMUR Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara

022/ SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SUMBER

MAKMUR Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara

023/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/V/2018

14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)

160.000.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias Barat

153/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-09-2018)

633.034.200

Pembangunan asrama siswa dan guru serta olahraga di kabupaten lombok timur

kabupaten lombok timur

121/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

22-06-2018 (22-06-2018 s.d 19-09-2018)

695.209.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Xxxxxx Xxxxxxxx di kabupaten Buruh

kabupaten Buru

120/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

22-06-2018 (22-06-2018 s.d 19-09-2018)

697.036.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sula

Kabupaten Sula

212/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VII/2018

05-07-2018 (00-00-00000 s.d 03-10-

2018)

668.113.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta

Kabupaten Pasaman Barat

225/SPK/PPK.III-

09-07-2018 (09-07-2018 s.d 04-10-2018)

710.063.000

Sarana Olahraga di Kabupaten Pasaman Barat

PSDM/DPDT3/VII/2018

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) MTsN 1 Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

133/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SATU ATAP

WAWONII SELATAN Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara

134/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 1 SUKARAMI

kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

Kab.Lampung Barat Provinsi Lampung

137/SPK/ PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 3 SUKARAJA

kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

Kab.Lampung Barat Provinsi Lampung

138/SPK/ PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 1 TAWAN

SUKAMULYA kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung

135/SPK/ PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas

090/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

08-06-2018 (08-06-2018 s.d 05-09-2018)

655.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDI KOKOR Kabupaten

Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

143/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDI MUNTING KAJANG

Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

142/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 7 KUWUS

kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

144/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN MUARA BARU

kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

kabupaten Lampung Barat

136/SPK/ PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 3 SANO

NGGOANG Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Manggarai Barat

145/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 3 SIGI

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

148/SPK/PPK.III - PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 13 Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

149/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3 /VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 20

RIOPAKAVA Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

146/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 22

RIOPAKAVA Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

147/SPK /PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas sekolah (RKS) SMP SATAP NEGERI 1

SIGI Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

150/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 4 AMABI

OEFETO Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kabupaten Kupang

141/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 SEMAU

kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

kabupaten Kupang

140/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 SEMAU

SELATAN kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

kabupaten Kupang

139/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

320.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 4 BUKO

SELATAN SATAP Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai

129/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN TATARANDANG

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

131/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN BOYOMOUTE

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi

Kabupaten Banggai Kepulauan

132/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Sulawesi Tengah

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SATU ATAP

PALAM Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah

130/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)

160.000.000

Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama

Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Belu

Kabupaten Belu

211/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VII/2018

05-07-2018 (05-07-2018 s.d 02-10-2018)

715.112.000

Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas

Sekolah (RKS) SD INPRES 59 Kabupaten Sorong Provinsi Papua

kabupaten Sorong

510/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

20-08-2018 (20-08-2018 s.d 30-11-2018)

320.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS)

SD Negeri 21 Kabupaten Sorong Provinsi Papua

Kabupaten Sorong

511/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

20-08-2018 (20-08-2018 s.d 30-11-2018)

320.000.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke

545/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-2018 s.d 19-11-2018)

669.644.000

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sarmi

Kabupaten Sarmi

544/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-2018 s.d 19-11-2018)

650.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS)

SMPN 3 Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

564/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

160.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS)

SMPN 1 Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

562/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

160.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS)

SMPN 4 Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

565/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

160.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMPN 5 Tilamuta Boalemo Provinsi

Gorontalo

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

563/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

160.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 6 Muara Pawan Kabupaten

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

561/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

320.000.000

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 13 Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

560/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VIII/2018

27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)

320.000.000

Lanjutan

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Sambas

Kab. Sambas

457/SPK/PPK III- PSDM/DPDT.3/11/2017

01-10-2018 (01-01-2018 s.d 31-03-2018)

400.501.570

Lanjutan

Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Aru

Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Aru

388/SPK/PPK III- PSDM/DPDT.3/10/2017

01-10-2018 (01-01-2018 s.d 31-03-2018)

887,300,240

JUMLAH =

00.000.000.000

Tabel 10

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

NO	URAIAN	KABUPATEN	KONTRAK
NO	URAIAN	KABUPATEN	NOMOR	TANGGAL (MASA)	NILAI
	Pembayaran Rehabilitasi Hutan
1	Mangrove Untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan	04/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	300.000.000
	Pembayaran Pengembangan
2	Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan	01/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	1.400.000.000
	Pembayaran belanja barang
3	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	03/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT /DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	1.400.000.000
	Pembayaran belanja barang
4	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Alor	Kabupaten Alor	17/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- P DT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
	Pembayaran belanja barang
5	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.	Kabupaten Lombok Timur.	18/SPK-SW/PPK.4/ Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
	Pembayaran belanja barang
6	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Morotai	Kabupaten Morotai	15/SPK-SW/PPK.4/Ditjen -PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000

Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Banggai Kepuluan

Kabupaten Banggai Kepuluan

21/SPK-SW/PP

K.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat

07/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/ DPDT/IX/2018

20-0-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

1.400.000.000

Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Lingku ngan Hidup Dalam Mendukung Agrowisata Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire

32/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

27-09-2018 (27-09-2018

s.d 20-12-2018)

500.000.000

Pembayaran belanja barang Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Lingku ngan Hidup Dalam Mendukung Agrowisata Kabupaten

Merauke

Kabupaten Merauke

33/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

27-09-2018 (27-09-2018

s.d 20-12-2018)

500.000.000

Pembayaran belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil

02/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/ DPDT/VIII/2018

10-08-2018 (10-08-2018

s.d 30-11-2018)

1.400.000.000

Pembayaran belanja Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto

13/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/ DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Kepuluan Sula

Kabupaten Kepuluan Sula

22/SPK-SW/PPK.4

/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten

Kabupaten Sumbawa

28/SPK-SW/PPK.4/Ditje n-PDT/DPDT/X/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Sumbawa

Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara

19/SPK-SW/PPK.4/

Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Bima

Kabupaten Bima

23/SPK-

SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar

05/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

1.400.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat

06/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

1.400.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara

Kabupaten Kayong Utara

08/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

1.400.000.000

Rehabilitasi Hutan Mangrove Untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Sabu Raijua

29/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire

16/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk

Kabupaten Parigi

20/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-

20-09-2018 (20-09-2018

300.000.000

Mendukung Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong

Moutong

PDT/DPDT/IX/2018

s.d 20-12-2018)

Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe

14/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata d i Daerah Tertinggal Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima

26/SPK-SW/PPK.4

/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

200.000.000

Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke

10/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/ DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

530.000.000

Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Nabire.

Kabupaten Nabire.

12/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/I X/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

870.000.000

Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Merauke.

Kabupaten Merauke.

09/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/ IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

870.000.000

Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Nabire.

Kabupaten Nabire.

11/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/I X/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

530.000.000

Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una- Una

27/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

27-09-2018 (27-09-2018

s.d 20-12-2018)

300.000.000

Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Tengah.

Kabupaten Lombok Tengah.

31/SPK -

SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

27-09-2018 (27-09-2018

s.d 27-12-2018)

200.000.000

Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat

25/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

200.000.000

Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

24/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

200.000.000

Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur

30/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/IX/2018

28-09-2018 (28-09-2018

s.d 20-12-2018)

200.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Bima

Kabupaten Bima

38/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/X/2018

03-10-2018 (03-10-2018

s.d 31-12-2018)

870.000.000

Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Bima

Kabupaten Bima

37/SPK-SW/PPK.4/Ditjen- PDT/DPDT/PPK.4/X/2018

20-09-2018 (20-09-2018

s.d 20-12-2018)

530.000.000

JUMLAH =

00.000.000.000

Tabel 11

DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018

URAIAN

KABUPATEN

KONTRAK

NOMOR

TANGGAL (MASA)

NILAI

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Teluk Bentuni

Kabupaten Teluk Bentuni

01/SPK/Sarpras- PDT/I/2018

19-01-2018 (19-01-

2018 s.d 16-06-

2018)

4.585.500.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat

02/SPK/Sarpras- PDT/I/2018

26-01-2018 (26-01-

2018 s.d 24-06-

2018)

2.445.000.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata

03/SPK/Sarpras- PDT/I/2018

30-01-2018 (30-01-

2018 s.d 28-07-

2018)

3,871,819,000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Ende

Kabupaten Ende

04/SPK/Sarpras- PDT/I/2018

30-01-2018 (30-01-

2018 s.d 28-06-

2018)

4,813,515,000

Bantuan Pembangunan Jal an Strategis di Kabupaten Maybrat

Kabupaten Maybrat

05/SPK/Sarpras - PDT/III/2018

15-03-2018(15-03-

2018 s.d 11-08-

2018)

4.636.000.000

Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Dompu (Lelang Ulang)

Kabupaten Dompu

08/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

05-04-2018 (05-04-

2018 s.d 01-09-

2018)

947.107.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Toli- Toli

Kabupaten Toli- Toli

10/SPK/Xxxxxxx- PDT/IV/2018

11-04-2018 (11-04-

2018 s.d 07-09-

2018)

1.126.414.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Air Bersih Di Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una- Una

07/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

05-04-2018 (05-04-

2018 s.d 01-09-

2018)

907.842.000

Bantuan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya Kabupaten Lembata (Lelang-Ulang)

Kabupaten Lembata

09/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

11-04-2018 (11-04-

2018 s.d 07-09-

2018)

915.679.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat

11/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

11-04-2018(11-04-

2018 s.d 07-09-

2018)

2.956.165.000

Bantuan Pembangunan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Air Bersih Di Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar

06/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

05-04-2018 (05-04-

2018 s.d 01-09-

2018)

883.268.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Dompu

Kabupaten Dompu

12/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

17-04-2018 (17-04-

2018 s.d 13-09-

2018)

955.495.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Konawe (Lelang Ulang)

Kabupaten Konawe

13/SPK/Xxxxxxx- PDT/IV/2018

19-04-2018 (19-04-

2018 s.d 15-09-

2018)

1.784.615.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di

Kabupaten Parigi

15/SPK/Sarpras-

04-05-2018 (04-05-

985.000.000

Kabupaten Parigi Moutong

Moutong

PDT/V/2018

2018 s.d 30-09-

2018)

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Nabire

Kabupaten Nabire

16/SPK/Sarpras- PDT/V/2018

16-05-2018 (16-05-

2018 S.D 12-10-

2018)

4.835.071.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang

14/SPK/Sarpras- PDT/IV/2018

25-04-2018 (25-04-

2018 s.d 21-09-

2018)

920.000.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas

17/SPK/Sarpras- PDT/VI/2018

28-06-2018 (28-06-

2018 s.d 24-11-

2018)

1,439,438,000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kab. Xxxx

Kab. Xxxx

18/SPK/Xxxxxxx- PDT/VI/2018

25-06-2018 (25-06-

2018 s.d 21-11-

2018)

939.041.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Sumba Timur (Ulang)

Kabupaten Sumba Timur

24/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

06-07-2018 ( 06-07-

2018 s.d 01-12-

2018)

1.234.745.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Parigi Moutong (Ulang)

Kabupaten Parigi Moutong (Ulang)

23/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

06-07-2018 (06-07-

2018 s.d 02-12-

2018)

1.348.339.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Ende

Kabupaten Ende

35/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

13-07-2018 (13-07-

2018 s.d 09-12-

2018)

887.862.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan

Kabupaten Bima

25/SPK/Sarpras-

06-07-2018 (06-07-

858.388.000

Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Bima (Ulang)

(Ulang)

PDT/VII/2018

2018 s.d 02-12-

2018)

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Pasar Kecamatan Di Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Tambrauw

37/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

13-07-2018 (13-07-

2018 s.d 09-12-

2018)

957.493.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

01/SPK/Sarpras- PDT/LD/VII/2018

06-07-2018 (06-07-

2018 s,d 02-12-

2018)

1.937.500.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Kapuas Hulu (Lelang Ulang)

Kabupaten Kapuas Hulu

20/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

04-07-2018 (04-07-

2018 s.d 30-11-

2018)

2.589.860.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara

36/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

13-07-2018 (13-07-

2018 s.d 09-12-

2018)

1.161.188.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Toli-Toli (Lelang Ulang)

Kabupaten Toli-Toli

21/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018 Tgl 04-

07-2018

04-07-2018 (04-07-

2018 s.d 30-11-

2018)

896.294.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat

33/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

13-07-2018 (13-07-

2018 s.d 09-12-

2018)

942.492.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang

28/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 07-12-

2018)

2.571.201.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo

31/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 28-12-

2018)

1.786.580.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Pandeglang (Lelang Ulang)

Kabupaten Pandeglang

19/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 28-12-

2018)

1.367.527.000

Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur

29/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 07-11-

2018)

2.771.389.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara

30/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 21-11-

2018)

962.585.000

Bantuan Pembangunan Pasar Kecamatan Di Kabupaten Pasaman Barat (Lelang Ulang)

Kabupaten Pasaman Barat

22/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

16-07-2018 (16-07-

2018 s.d 12-12-

2018)

939.745.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang

32/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

13-07-2018 (13-07-

2018 s.d 09-11-

2018)

743.509.000

Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara

34/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

25-07-2018 (25-07-

2018 s.d 21-12-

2018)

849.347.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lelang Ulang)

Kabupaten Hulu Sungai Utara

40/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

25-07-2018 (25-07-

2018 s.d 21-12-

2018)

2.536.075.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Tolikara (Lelang Ulang)

Kabupaten Tolikara

39/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

06-08-2018 (06-08-

2018 s.d 03-11-

2018)

4.450.005.000

Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Rote Ndao (Lelang Ulang)

Kabupaten Rote Ndao

38/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

06-08-2018 (06-08-

2018 s.d 03-11-

2018)

838.750.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan

27/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

16-07-2018 (16-07-

2018 s.d 13-11-

2018)

935.222.000

Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Nias Barat

Kabupaten Nias Barat

43/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 05-12-

2018)

830.134.000

Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Nias

Kabupaten Nias

46/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 05-12-

2018)

729.771.000

Bantuan Pembangunan Embung Xxx Xxxxxxan Air Lainnya Di Kabupaten Melawi

Kabupaten Melawi

44/SPK/SARPRAS- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 28-11-

2018)

909.123.000

Paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

48/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 20-11-

2018)

957.042.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Belu

Kabupaten Belu

26/SPK/Sarpras- PDT/VII/2018

11-07-2018 (11-07-

2018 s.d 07-12-

2018)

1.883.902.000

Bantuan Pembangunan Embung Xxx Xxxxxxan Air Lainnya Di Kabupaten Musi Rawas

Kabupaten Musi Rawas

42/SPK/SARPRAS- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 20-11-

2018)

889.964.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Halmahera Timur (Lelang Ulang)

Kabupaten Halmahera Timur

41/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 20-11-

2018)

854.843.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar

51/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

31-08-2018 (31-08-

2018 s.d 28-11-

2018)

1.032.750.000

Bantuan Pembangunan Embung Xxx Xxxxxxan Air Lainnya Di Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi

45/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 11-12-

2018)

834.921.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Tambrauw

53/SPK/Sarpras- PDT/X/2018

10-10-2018 (0-10-

2018 s.d 31-12-

2018)

2.592.837.000

Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Timur

52/SPK/Sarpras- PDT/IX/2018

26-09-2018 (26-09-

2018 s.d 24-12-

2018)

1.216.255.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso

47/SPK/SARPRAS- PDT/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-

2018 s.d 20-11-

2018)

684.589.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Bangkalan

Kabupaten Bangkalan

49/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

31-08-2018 (31-08-

2018 s.d 28-11-

2018)

2.870.455.000

Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Yalimo (Lelang Ulang)

Kabupaten Yalimo

50/SPK/Sarpras- PDT/VIII/2018

31-08-2018 (31-08-

2018 s.d 28-11-

2018)

861.100.000

Bantuan Pembangunan Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Air Bersih Di Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa

55/SPK/Sarpras- PDT/XI/2018

01-112018 (01-11-

2018 s.d 15-12-

2018)

324.807.000

Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Mentawai (Ulang)

Kabupaten Mentawai

54/SPK/Sarpras- PDT/X/2018

10-10-2018 (10-10-

2018 s.d 28-12-

2018)

1.902.417.000

Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala

57/SPK/Sarpras- PDT/XII/2018

06-12-2018 (06-12-

2018 s.d 26-12-

2018)

982.839.000

Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi

58/SPK/Sarpras- PDT/XII/2018

06-12-2018 (06-12-

2018 s.d 26-12-

2018)

994.427.500

Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara

56/SPK/Sarpras- PDT/XII/2018

06-12-2018 (06-12-

2018 s.d 26-12-

2018)

1.172.633.000

JUMLAH =

00.000.000.000

Tabel 12

DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

NO.

URAIAN

KABUPATEN

KONTRAK

NOMOR

TANGGAL (MASA)

NILAI

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Halmahera Barat

03/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

923.750.000

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Pasaman Barat

04/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

902.550.000

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Kupang

05/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

871.450.000

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Pesisir Barat

06/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

485.100.000

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Kepulauan Morotai

07/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

788.550.000

Bantuan Mesin Perontok Jagung

Kab. Aceh Singkil

08/ SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

750.000.000

Bantuan Dryer di Kab. Situbondo

Kab. Situbondo

09/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

660.661.875

Bantuan Alat Pasca Panen

Kab. Xxxxxxx, Parigi Moutong dan Konawe

02/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

3.222.960.000

Bantuan Alat Pasca Panen

Kab. Lampung Barat

01/SPK.PB/PPK-

6/VI/2018

25-06-2018 (25-06-2018

s.d 22-10-2018)

796.000.000

Bantuan Keramba Jaring Apung

Kab. Aceh Singkil, Kab. Mentawai

10/SPK.PB/PPK-

6/VII/2018

02-07-2018 (02-07-2018

s.d 07-08-2018)

1.992.918.000

Pengembangan Sentra UMKM Kab. HSU

Kabupaten Hulu Sungai Utara

02/SPK.SW/PPK-

6/VIII/2018

10-08-2018 (10-08-2018

s.d 07-12-2018)

500.000.000

Pengembangan Sentra UMKM di Kab. Lampung Barat

Kab. Lampung Barat

03/SPK.SW/PPK-

6/VIII/2018

14-08-2018 (14-08-2018

s.d 11-12-2018)

500.000.000

Pengembangan Sentra UMKM Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Singkil

04/SPK.SW/PPK-

6/VIII/2018

14-08-2018 (14-08-2018

s.d 11-12-2018)

500.000.000

Bantuan Mesin Tepung Kelor

Kab. Timor Tengah Utara

15/SPK.PB/PPK-

6/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-2018

s.d 18-12-2018)

492.412.070

Bantuan Pengolahan Hasil Kelautan

Kab. Aceh Singkil Kab. Pasaman Barat Kab. Parigi Moutong Kab. Konawe

Kab. Kupang Kab. Morotai Kab. Konawe Kepulauan Kab. Mentawai

Keb. Halmahera Barat Kab. Teluk Wondama Kab. Merauke

Kab. Seruyan

18/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

21-09-2018 (21-09-2018

s.d 29-12-2018)

00.000.000.000

Fasilitasi Pekerjaan Sentra UMKM

Kab. Bondowoso

01/SPK.SW/PPK-

6/VIII/2018 tgl 02-08-

2018

02-08-2018 (02-08-2018

s.d 29-11-2018)

500.000.000

Bantuan Mesin Pengolahan Rumpul Laut

Kab. Lombok Timur

12/SPK.PB/PPK-

6/VIII/2018

21-08-2018 (21-08-2018

s.d 18-12-2018)

944.000.000

Bantuan Pengolahan Kopi

Kab. Bondowoso Kab. Lampung Barat

11/SPK.PB/PPK-

6/VIII/2018

21-08-2018 (21-08-2018

s.d 18-12-2018)

949.591.500

Bantuan Pengelolahan Buah Kopi Paket II

Kab. Bondowoso Kab. Lampung Barat

14/SPK.PB/PPK-

6/VIII/2018

23-08-2018 (23-08-2018

s.d 18-12-2018)

1.502.725.585

BANTUAN MESIN KONVEKSI

Kab. Aceh Singkil Kab. Parigi Moutong Kab. Bangkalan

17/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

10-09-2018 (10-09-2018

s.d 31-12-2018)

2.797.575.000

Bantuan Pengolahan Buah Kemiri dan Hasil Pertanian Sorgum

Kab. Lembata Kab. Alor

19/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

21-09-2018 (21-09-2018

s.d 29-12-2018)

983.620.000

Bantuan Pengolah Hasil Kehutanan

Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Seruyan

20/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

21-09-2018 (21-09-2018

s.d 29-12-2018)

1.971.420.000

Bantuan Peralatan Pasca Panen Vanilli

Kab. Alor

13/SPK.PB/EP/PPK-

6/VIII/2018

21-08-2018 (21-08-2018

s.d 18-12-2018)

199.586.200

Bantuan Hasil Perkebunan Kelapa

Kab. Kepulauan Morotai Kab. Tojo Una-Una Kab. Parigi Moutong Kab. Ende

Kab. Halmahera Barat

21/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

24-09-2018 (24-09-2018

s.d 29-12-2018)

5.666.100.000

Bantuan Pengolahan Hasil Kelautan

16/SPK.PB/PPK-

6/IX/2018

04-09-2018 (04-09-2018

s.d 22-12-2018)

1.506.367.000

Bantuan Packaging Beras

Kab. Lebak

23/SPK.PB/PPK-

6/XI/2018

30-11-2018 (30-11-2018

s.d 29-12-2018)

91.150.000

Bantuan Packaging Olahan Hasil UMKM

Kab. Sigi

22/SPK.PB/PPK-

6/XI/2018

30-11-2018 (30-11-2018

s.d 29-12-2018)

479.999.850

JUMLAH =

00.000.000.000

Gambar 5

Lampiran Data E-Monev SMART PMK 214/2017 UKE I

Gambar 6

Lampiran Data E-Monev PP 39 BAPPENAS 2006 Triwulan IV Tahun Anggaran 2018

[53]

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini juga berperan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan akuntabilitas kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran negara. Walaupun rata-rata tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 ini bisa dikatakan cukup berhasil, namun masih terdapat beberapa elemen dan sasaran yang perlu diperbaiki. Upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada tetap dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Kedepan akan dijadikan skala prioritas dalam penanganan masalah pada program kerja tahun mendatang.

Akhirnya syukur kehadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dan semoga LAPKIN Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat pergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Document Metadata

Table of Contents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

Document Metadata