BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2021

BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Halaman

COVER

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I 1.1	PENDAHULUAN Latar Belakang ...............................................................................	1
1.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja ..................................................	3
1.3	Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama ..........................	4
1.4	Sistematika ....................................................................................	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis ......................................................................... 5

2.2 Rencana Kinerja ............................................................................ 7

2.3 Perjanjian Kinerja........................................................................... 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 12

3.2 Analisis Capaian Kinerja 13

3.3 Realisasi Anggaran 18

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 19

4.2 Rekomendasi 19

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 :	Sasaran dan Indikator Kinerja .............................................	6
Tabel 2.2 :	Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021...........................	7
Tabel 2.3 :	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021.............	9
Tabel 2.4 :	Program dan Kegiatan Tahun 2021 ....................................	10
Tabel 3.1 :	Interval Nilai Capaian Kinerja ..............................................	12
Tabel 3.2.1 :	Perbandingan Target dan Realxxxxx Xxxxxxx Tahun 2021 ......................................................................	13
Tabel 3.2.2 :	Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya .............................................................	14
Tabel 3.2.3 :	Perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMD .....................	14
Tabel 3.2.4 :	Analisis keberhasilan dengan tingkat lebih dari 100% ..........	15
Tabel 3.2.5 :	Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya ................	15
Tabel 3.2.6 :	Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan ........................................................................	16
Tabel 3.3 :	Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan ..................	18

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;

2. pengoordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;

3. membantu pelaksanaan tugas dan xxxxxxxx Xxxxxxx sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;

4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;

5. pelaksanaan pelayanan adrninistratif dan pembinaan surnber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian. Susunan Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dengan jabatan struktural adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumberdaya Alam:

2. Kepala Bagian Infrastruktur, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang;

b) Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

a) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;

c) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

4. Kepala Bagian Ketahanan Pangan,Kelautan dan Perikanan dan Pertanian, terdiri dari :

a) Sub Bagian Ketahanan Pangan;

b) Sub Bagian Kelautan dan Perikanan;

c) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

(Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tanggal 21 Agustus 2018)

BAGIAN

INFRASTRUKTUR

BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN ESDM

BAGIAN KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN

SUBBAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

SUBBAGIAN TATA USAHA ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUBBAGIAN ESDM

SUBBAGIAN PRUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

SUBBAGIAN KETAHANAN PANGAN

SUBBAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SUBBAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

Gambar 1.1 Struktur organisasi Biro Infrastruktur Dan SDA

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam dimaksud, maka secara umum Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki Fungsi strategis yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Pembangunan Bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Melalui Fasilitasi dan Koordinasi Menuju Masyarakat Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari“ Secara singkat Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya

penggunaan sumber daya berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1) Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur;

2) Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;

3) Peningkatan kualitas kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan Perikanan dan Pertanian.

Adapun permasalahan utama Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam yang harus diselesaikan dalam rangka memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan bidang Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam di Jawa Tengah, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

1.4 Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menyeluruh, disebabkan berbagai pengaruh baik internal, eksternal lokal, regional, maupun global, menimbulkan dampak tuntutan positif terhadap aksi dan reaksi pemerintah sebagai bentuk responsibilitas pemerintah untuk mewujudkan ke arah penyelenggaraan Tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Responsibilitas pemerintahan terhadap tuntutan dan desakan perubahan perlu dikoordinasikan, diarahkan dengan tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah yang terintegrasi mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu sentral dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah sebagai koordinator perangkat daerah, proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah serta pembinaan administrasi dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Sekretariat Daerah berperan penting dalam membangun dan mensinergiskan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan SKPD menuju Visi utama Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Semakin tingginya tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas bentuk dan kualitas pelayanan, perlu diakomodasikan dalam bentuk respon positif, melalui pengaturan, pengendalian, dan pengkoordinasian kebijakan daerah secara tepat dan cepat. Dengan proses yang teratur, terkendali, dan terkoordinasi mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan, sampai dengan pelaporan, akan memudahkan pemerintah untuk terus mengevaluasi diri dan kinerja pemerintahannya dan mendorong terciptanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah dengan kualitas dan kuantitas yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi, dan mampu merespon, memfasilitasi dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evalusi kebijakan pemerintahan daerah dibidang infrastruktur dan Sumber daya alam. Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan melaksanakan Tujuan Setda yaitu “Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang

infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian” Dengan sasarannya :

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan		Persentase	80	80	82	83	84
	Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Kebijakan yang Efektif
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat	80	75	82	83	84
			Daerah
			Persentase	75	76	77	78	79
			Peningkatan Kualitas
			Pelayanan Umum di
			Setda
		Meningkatnya	Persentase Hasil	81	87	92	93	94
		Sinergitas	Rekomendasi
		Kebijakan	Kebijakan Bidang
		Daerah	Infrastruktur dan
			Sumber Daya Alam
			yang terealisas
		Meningkatnya Efektifitas	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	70	88	92	96
		dan
		Akuntabilitas
		Penyelengga-
		raan
		Pemerintahan
		Daerah
			Persentase Capaian Kinerja	80	70	88	92	96
			Perangkat Daerah
			Bidang
			Infrastruktur dan
			Sumber
			Daya Alam yang
			dievaluasi

2.2 Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 tahun 2014 pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (2021)
1	Meningkatkan Efektivitas		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	82
	Manajemen Pemerintahan Daerah
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	82
			Persentase
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di	%	77
			Setda
		Meningkatnya	Persentase Hasil
		Sinergitas	Rekomendasi
		Kebijakan Daerah	Kebijakan Bidang Infrastruktur dan	%	92
			Sumber Daya Alam
			yang terealisasi
		Meningkatnya	Persentase
		Efektifitas dan	Keberhasilan
		Akuntabilitas Penyelenggaraan	Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang	%	88
		Pemerintahan	Infrastruktur dan
		Daerah	Sumber Daya Alam
			Persentase Capaian
			Kinerja Perangkat
			Daerah Bidang
			Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	88
			yang dievaluasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan % 77

2.3 Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.

2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana terlampir.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan serta didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah yang semula Rp. 4.400.000.000,-, menjadi Rp. 1.940.780.000,- dan sesuai PMK 206/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negri Nomor 906/923 perihal hasil inventarisasi dan pemetaan ( mapping) klasifikasi,kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan

daerah terkait penggunaan DBHCHT, DAK Fisik, DAK non Fisik untuk kegiatan PK2UKM, B2LPS, BOKB dan FPM dan DID, berdasarkan peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Biro Infrastraktur Dan Sumber Daya Alam mendapat anggaran DBHCHT sebesar Rp. 00.000.000.000,- sehingga anggaran perubahan menjadi sebesar Rp. 00.000.000.000,-

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	92
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	88
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	88
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	77

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program perekonomian pembangunan	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang	100	39.408.281.983
		diusulkan sebagai
		kebijakan bidang
		Lingkungan Hidup
		dan Kehutanan
		dan Energi
		Sumber Daya
		Mineral
		Persentase Hasil	100
		Ringkas Kebijakan
		(Policy Brief) yang
		diusulkan sebagai
		kebijakan bidang
		Ketahanan
		pangan, Kelautan
		perikanan dan
		Pertanian bidang
		Ketahanan
		pangan, Kelautan
		perikanan dan
		Pertanian
		Persentase Hasil	100
		Ringkas Kebijakan
		(Policy Brief) yang
		diusulkan sebagai
		kebijakan bidang
		Infrastruktur
		Persentase	00	000.000.000
		kegiatan strategis
		bidang
		Lingkungan Hidup
		dan Kehutanan
		dan Energi
		Sumber Daya
		Mineral yang
		dievaluasi
		pelaksanaannya
		Persentase kegiatan strategis	90

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		bidang Ketahanan
		pangan, Kelautan
		perikanan dan
		Pertanian yang
		dievaluasi
		pelaksanaannya
		Persentase kegiatan strategis	90
		bidang
		Infrastruktur yang
		dievaluasi
		pelaksanaannya
		Presentase perangkat daerah	00	000.000.000
		bidang
		Lingkungan Hidup
		dan Kehutanan
		dan Energi
		Sumber Daya
		Mineral yang
		dievaluasi
		pelaksanaan
		fungsinya
		Presentase	90
		perangkat daerah
		bidang Ketahanan
		pangan, Kelautan
		perikanan dan
		Pertanian yang
		dievaluasi
		pelaksanaan
		fungsinya
		Presentase	90
		perangkat daerah
		bidang
		infrastruktur yang
		dievaluasi
		pelaksanaan
		fungsinya
2.	Program penunjangurusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	100	460.348.000
		keuangan Biro
		Isda

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sampai dengan akhir tahun 2021, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1

Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	≥ 91%	Sangat Baik
2.	76 – 90,99%	Baik
3.	66 – 75,99%	Cukup
4.	51 – 65,99%	Kurang
5.	≤ 50,99%	Sangat Kurang

Sesuai Renstra Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan ”Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga sasaran yaitu :

- Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah

- Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

1. Indikator Sasaran Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi, Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	100	108,70	SANGAT BAIK	-
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	90	102,27	SANGAT BAIK	-
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	88	87,5	99,43	SANGAT BAIK	-

Tabel 3.2.2

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021
			Target (%)	Real (%)	Cap (%)	Target (%)	Real (%)	Cap (%)	Target (%)	Real (%)	Cap (%)
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	123,46	87	100	114,94	92	100	108,7 0
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	100	125,00	70	70	100,00	88	90	102,2 7
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	75	93,75	70	80	114,29	88	87,5	99,43

Tabel 3.2.3

Perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	94	108,70	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	96	102,27	Sangat Baik
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	88	96	99,43	Sangat Baik

Tabel 3.2.4

Analisis keberhasilan dengan tingkat lebih dari 100 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	100	108,70	Optimalisasi Sinergitas penyusunan rekomendasi kebijakan bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam	-
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	90	102,27	Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan sumber daya alam	-

Tabel 3.2.5

Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja (%)			Anggaran (Rp)			Tingkat Efesiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	92	100	108,70	80.482.287.000	00.000.000.000	48,97
2	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	88	90	102,00	000.000.000	000.000.000	92,28

Tabel 3.2.6

Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang /tidak
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang	108,70	Program perekonomian pembangunan	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief)	100	-
		Infrastruktur			yang
		dan Sumber			diusulkan
		Daya Alam yang			sebagai
		terealisasi			kebijakan
					bidang
					Lingkungan
					Hidup dan
					Kehutanan
					dan Energi
					Sumber
					Daya Mineral
					Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100	-
					Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100	-
2	Meningkatnya Efektifitas dan	Persentase Keberhasilan	102,27		Persentase kegiatan	90	-
	Akuntabilitas	Pelaksanaan			strategis
	Penyelenggaraan	Kebijakan			bidang
	Pemerintahan	Strategis Bidang			Lingkungan
	Daerah	Infrastruktur dan Sumber			Hidup dan Kehutanan
		Daya Alam			dan Energi Sumber
					Daya Mineral

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang /tidak
					yang dievaluasi pelaksanaan nya
					Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan nya	90	-
					Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan nya	90	-
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	99,43		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90	-
					Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	90	-
					Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur	90	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang /tidak
					yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	77	Program penunjangurusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100	-

3.3 Realisasi Anggaran

Perkembangan pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program penunjangurusan pemerintahan daerah	460.348.000	320.232.445	69,59%
2.	Program perekonomian pembangunan	00.000.000.000	00.000.000.000	49,42%
TOTAL		00.000.000.000	00.000.000.000	49,54%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100 % dan anggaran sebesar 49,54 %, sehingga dapat dikategorikan “Sangat Baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 233.726.677,- atau sebesar 12.04% dan anggaran DBHCHT dari pagu teralokasikan untuk 122.000 penerima BLT, setelah dilakukan verifikasi validasi data yang yang diusulkan oleh Kab/Kota di dapat 62.898 penerima BLT, yang selanjutnya dilakukan proses cleansing bersama PT. POS di dapat 61.677 penerima BLT, dengan realisasi penyaluran BLT sejumlah 60.712 penerima BLT (98,44% dari data cleansing) dengan penyaluran sebesar 00.000.000.000 (49,76%), sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 00.000.000.000,- atau sebesar 51.69 %.

Adapun kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target, dikarenakan pemberlakuan PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dimana ketentuan penggunaannya berubah dengan prioritas pemulihan perekonomian di Daerah disamping bidang kesehatan, sedangkan pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, sementara waktu pelaksanaannya begitu pendek (kurang dari 2 bulan) dan BLT yang tidak tersalurkan dari hasil cleansing sebanyak 965 penerima BLT dikarenakan antara lain KPM alamat tidak di temukan, KPM di luar kota, KPM Meninggal KK Tua dan KPM Pindah alamat.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.