PERJANJIAN PEMANFAATAN BANTUAN FASILITAS POJOK BI (BI CORNER)
PERJANJIAN PEMANFAATAN BANTUAN FASILITAS POJOK BI (BI CORNER)
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS JAMBI
Nomor: 17/73b/DKom/Jb Nomor: 30/UN21/DN/2015
Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas (21-12-2015), bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. V. Xxxxxxx, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/69/KEP.GBI/DSDM/INTERN/2013 tanggal 31 Mei 2013, berkedudukan di Jalan Jenderal Xxxxx Xxxx No. 14 Telanaipura Jambi, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Xx. Xxx. X. Xxxxx Xxxxxx, X.Xx., Rektor Universitas Jambi, bertempat tinggal di Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Universitas Jambi (UNJA) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84/MPK.A4/KP/2012 tanggal 27 Januari 2012, berkedudukan di Jalan Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Mendalo Indah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK PERTAMA adalah pihak pemberi manfaat yang melaksanakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.14/14/PDG/2012 dan Surat Edaran (SE) No.14/44/INTERN sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, dalam rangka membantu upaya pemecahan permasalahan sosial termasuk upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia serta mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia.
- PIHAK KEDUA adalah pihak penerima manfaat yang merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 KETENTUAN UMUM
a. “Hari”, “Minggu”, “Bulan” dan “Tahun” adalah hari, minggu, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender tahun 2015.
b. “Bantuan Fasilitas BI Corner” merupakan suatu bantuan dalam bentuk sarana pojok baca yang dikelola dengan memanfaatkan ruangan sedemikian rupa secara terbatas di Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan fasilitas rak buku, buku dan koleksi pustaka lainnya, serta TV LED dan komputer.
c. “Pengelolaan” berarti setiap dan seluruh pekerjaan atau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pengguna BI Corner dalam rangka Pemanfaatan Sarana BI Corner berdasarkan Perjanjian ini.
d. “Penerima Manfaat” adalah pihak Universitas Jambi yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan survei kelayakan untuk menerima bantuan Sarana BI Corner.
e. “Pengguna Fasilitas BI Corner” berarti mahasiswa dan masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara individu maupun kelompok, yang memperoleh informasi dan pelayanan dari Sarana BI Corner;
f. “Sosialisasi dan Edukasi” adalah kegiatan pembelajaran secara teori dan praktek untuk meningkatkan kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan Program.
g. “Monitoring dan Evaluasi” adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan dan efektifitas untuk mencapai tujuan Program.
h. “Publikasi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun dan menyebarkan informasi kepada masyarakat umum terkait pelaksanaan Program melalui berbagai media yang dikelola PIHAK KEDUA.
i. UPT Perpustakaan Universitas Jambi adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan di Universitas Jambi yang telah memiliki keahlian, pola, metode dan jaringan di bidang perpustakaan, baik menyangkut informasi, kearsipan, edukasi, dan pengembangan perpustakaan di Indonesia yang ditunjuk menjadi mitra PIHAK PERTAMA dalam menjalankan Program BI Corner.
PASAL 2 TUJUAN
Perjanjian ini bertujuan agar mahasiswa atau masyarakat dapat lebih memiliki kesempatan untuk mengakses dan memperoleh informasi terkini yang berkualitas terutama informasi di bidang ekonomi dan keuangan, serta agar dapat lebih mengenal dan memahami tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia.
PASAL 3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Pemanfaatan Bantuan ini mencakup:
a. Memanfaatkan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
b. Melaksanakan Sosialisasi atau Edukasi kepada Pengguna Fasilitas BI Corner terkait koleksi pustaka dan/atau tentang Bank Indonesia.
c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala.
d. Mempublikasikan keberadaan Fasilitas BI Corner dan pelaksanaan kegiatan di dalamnya di media internal milik PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.
PASAL 4 PELAKSANAAN
Pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Edukasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa Perjanjian untuk memberikan pemahaman terkait koleksi pustaka dan meningkatkan awareness Pengguna Fasilitas BI Corner.
b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
c. Publikasi dilakukan dalam bentuk antara lain penerbitan artikel untuk media internal terkait keberadaan dan kegiatan yang dilakukan di BI Corner atas inisiatif PIHAK KEDUA dan media eksternal atas inisiatif PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
a. Menyediakan Fasilitas BI Corner sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan Program BI Corner yang terpisah dari Perjanjian ini.
b. Memastikan tercapainya tujuan Program berdasarkan indikator keberhasilan Program.
c. Menyediakan narasumber dalam Sosialisasi dan/atau Edukasi apabila diperlukan.
d. Terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi.
e. Memberikan masukan terhadap setiap kegiatan dan materi Publikasi, termasuk pencantuman logo dan/atau penyebaran/distribusi materi publikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
a. Menyampaikan Surat Permohonan yang menyatakan kesediaan dan alokasi ruangan untuk menerima manfaat Bantuan Fasilitas BI Corner.
b. Memanfaatkan Bantuan Fasilitas BI Corner secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, termasuk membantu sosialisasi dan edukasi tentang Bank Indonesia.
c. Melakukan inventarisasi, pengklasifikasian dan pengkatalogan terhadap seluruh Fasilitas BI Corner yang mencakup koleksi buku dan barang-barang lain di dalamnya.
d. Merawat dan menjaga keamanan Fasilitas BI Corner agar selalu berada pada keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan.
e. Menyediakan, menyimpan dan melaporkan setiap bukti-bukti pengeluaran jika ada, baik dalam bentuk bukti kuitansi/resi/bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Menyelenggarakan sosialisasi dan/atau edukasi dalam rangka aktivasi kegiatan di BI Corner minimal 1 (satu) kali selama masa Perjanjian.
g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kondisi fisik dan aktivitas di BI Corner selama masa Perjanjian.
h. Menyampaikan laporan kegiatan secara menyeluruh dan data pengunjung minimal 2 (dua) kali selama masa Perjanjian.
i. Menyusun dan menerbitkan materi Publikasi yang diperlukan untuk media internal.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
(1) Perjanjian ini terhitung efektif sejak ditandatangani pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas (31-12-2016), kecuali diakhiri lebih awal oleh PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.
(2) Perjanjian ini berakhir apabila:
a. PIHAK KEDUA tidak melakukan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian; atau
b. Hasil evaluasi pengelolaan tidak sesuai dengan indikator keberhasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perjanjian dan dalam jangka waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA tidak segera memberikan perbaikan atas hasil evaluasi dimaksud; atau
c. PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan pengelolaan berdasarkan suatu peraturan perundangan dan/atau keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap; atau
(3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) butir b berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
PASAL 7
INDIKATOR DAN EVALUASI KEBERHASILAN
(1) Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Bantuan Fasilitas BI Corner adalah:
a. Terpeliharanya Fasilitas BI Corner dalam kondisi yang baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
b. Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi atau Edukasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Publikasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini.
c. Tersedianya data pengunjung BI Corner.
d. Hasil survei kepada Pengguna BI Corner menunjukkan lebih dari 80% Pengguna BI Corner merasakan manfaat Program, antara lain memperoleh bahan bacaan berkualitas yang dapat menunjang aktivitas perkuliahan dan meningkatnya pemahaman tentang Bank Indonesia.
(2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan inspeksi langsung ataupun melakukan audit terhadap Pemanfaatan Fasilitas BI Corner apabila ditemukan bukti-bukti yang tidak sesuai.
PASAL 8 PENUGASAN TAMBAH KURANG
(1) Penambahan dan/atau pengurangan terhadap ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
(2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala biaya dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PASAL 9
SANKSI DAN GANTI RUGI
(1) PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan Perjanjian bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
(2) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
(3) Apabila dipandang perlu, PIHAK PERTAMA dapat merekomendasikan penggantian terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dianggap bekerja tidak sesuai dengan ruang lingkup dan pelaksanaan Perjanjian atau tambahan penugasan berupa Sosialisasi dan/atau Edukasi, serta Monitoring dan Evaluasi yang lebih intensif.
(4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dianggap tidak memberikan hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan, baik sebagian maupun keseluruhan, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa:
a. Berakhirnya Perjanjian ini untuk indikator keberhasilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a.
b. Menghentikan distribusi koleksi buku berkala apabila tidak terdapat itikad baik untuk berupaya memenuhi indikator keberhasilan dimaksud.
c. Pertimbangan untuk tidak dilakukannya kerjasama di masa yang akan datang.
(5) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 11.
PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:
a. Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang, kebakaran atau Perubahan Peraturan Pemerintah yang tidak dapat ditangani oleh PARA PIHAK.
b. Peristiwa-peristiwa tersebut dalam butir a harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat- selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk evaluasi.
(2) Apabila hasil evaluasi dalam ayat (1) mengakibatkan pihak PIHAK KEDUA tidak akan dapat melanjutkan Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian dimaksud. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat laporan berdasarkan data, informasi, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Perjanjian ini. Penyampaian laporan kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA maupun pihak lainnya.
(3) Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan peristiwa pada ayat (1) diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 12
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Hak Cipta atas desain fisik adalah hak milik dan berada di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam bidang HAKI dan karenanya PIHAK PERTAMA mempunyai hak penuh untuk mendaftarkan hak cipta atas laporan dan materi publikasi tersebut atas nama PIHAK PERTAMA.
PASAL 13 PENGALIHAN DAN PERUBAHAN
(1) Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dan apabila terjadi perubahan, harus mendapat persetujuan tertulis salah satu pihak terlebih dahulu.
(2) Dalam hal terdapat hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum), surat menyurat, berita acara atau bentuk lainnya, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Perjanjian ini maupun pelaksanaanya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila upaya tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK dapat mengajukan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Jambi, dan untuk maksud tersebut, PARA PIHAK memilih domisili hukum yang sah dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi.
PASAL 15 PEMBERITAHUAN
Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pemanfaatan ini dilakukan secara tertulis melalui surat, faksimili atau sarana lainnya yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat:
PIHAK PERTAMA:
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
Jalan Jenderal Xxxxx Xxxx Xx. 14, Telanai Pura, Jambi Telepon : (0741) 62445
Faksimili : (0741) 62112
u.p : Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan
PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS JAMBI
Jalan Raya Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Telepon : (0741) 583088
Faksimili : (0741) 583088
Email : xx.xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx; xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx Website : xxx.xxxx.xx.xx
PASAL 16 PENUTUP
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.