DAFTAR ISI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS‌

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RENJA SKPD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI Hal

Kata Pengantar.............................................................................. i

Daftar Isi ...................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................. 3

1.3 Tujuan ................................................................................. 7

1. 4 Sasaran ................................................................................ 7

1.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja ................................................. 7

1. Standar Pelayanan Minimal ............................................... 7

2. Indikator Kinerja Utama .................................................... 11

3. Analisis Pencapaian Kinerja............................................... 11

BAB II. RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 21

2.1 Program Dan Kegiatan ............................................................ 21

2.2 Pagu Indikatif ........................................................................ 26

2.3 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian ....................... 29

BAB III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 31

3.1 Perencanaan Kinerja ............................................................... 31

3.2 Perjanjian Kinerja ................................................................... 32

3.3 Penetapan Kinerja .................................................................. 34

BAB IV. PENUTUP ........................................................................ 35

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis hendaknya disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didalamnya diatur tentang tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang serta disebutkan juga bahwa Renstra SKPD sebagai rencana 5 tahunan SKPD harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 berpedoman pada Program Pembangunan Bupati Terpilih yang merupakan rancangan awal Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 serta materi awal penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2016 – 2021 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi.

Renja SKPD ini juga memiliki peran strategis untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan strategis di bidang kesehatan

tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karenanya penyusunan Renja SKPD tahun 2017 ini juga mengacu kepada Kebijakan-kebijakan di tingkat Provinsi dan juga nasional yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, SPM nasional bidang kesehatan dan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014 – 2018.

Penyusunan Renja SKPD 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;

21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;

24. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

34. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau Nomor tentang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2014- 2018.

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2012 memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di tersebut diatas ,Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan;

b. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis , terdiri dari :

1. Kepala

2. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari Seksi Kesehatan Dasar, Seksi Kesehatan Rujukan dan Seksi Kesehatan Khusus

4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Lingkungan, terdiri dari Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Seksi Wabah dan Bencana dan Seksi Kesehatan Lingkungan.

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari Seksi Pendayagunaan, Seksi Pendidikan dan Pelatihan dan Seksi Registrasi dan akreditasi.

6. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari Seksi Jaminan Kesehatan, Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan dan Seksi Kefarmasian.

7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Gudang Farmasi

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

2. Tujuan

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian rencana strategis (Renstra).

2. Melakukan analisis terhadap sasaran target pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis terhadap Indikator Kinerja Utama, Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 serta menetapkan pagu indikatif program dan kegiatan sesuai kebutuhan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 Dinas Kesehatan meliputi :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan secara singkat 1.1 Latar Belakang,

1.2 Landasan Hukum penyusunan Renja SKPD, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan, kewenangan Dinas Kesehatan serta tugas pokok dan fungsi, 1.3 Maksud dan Tujuan dan 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD meliputi : 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD yang memuat hasil review terhadap pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 (Tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2016 (Tahun n-1), 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, 2.3. Isu-isu Penting Penyelemnggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan 2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan meliputi : 3.1 Telaah Kebijakan Nasional, 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD terkait dengan sasaran dan target kinerja Renstra SKPD, 3.3. Program dan Kegiatan meliputi

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan, 3.3.2. Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan antara lain jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan serta total pagu indikatif program dan kegiatan yang dibutuhkan menurut sumber pendanaannya.

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2015 dan perkiraan capaian pada Rencana Kerja Tahun 2016. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis meliputi 3 (tiga) hal yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2015 yang dapat dilakukan evaluasi secara berkesinambungan adalah indikator kinerja hasil (outcome) oleh karena indikator kinerja tersebut sudah mengacu kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan. Namun untuk evaluasi indikator kinerja keluaran (output) terdapat kesulitan dalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian target indikator tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran tahunan (RKA/DPA) dalam perumusan dan penetapan indikator berbeda-beda setiap tahunnya, sehingga hal ini juga menyebabkan kesulitan dalam menentukan kegiatan mana yang mencapai target dan mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dievaluasi hanya indikator kinerja hasil.

Pada tabel 2.1 tersebut, terdapat 17 program yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dengan jumlah indikator kinerja hasil

sebanyak 78 indikator. Namun demikian belum seluruh program tercapai indikator kinerja hasilnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang telah mencapai kinerja sesuai target atau melebihi targetnya ada 11 program dan yang belum mencapai target ada 5 program, sedangkan dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, sebanyak 9 indikator telah mencapai target, bahkan 8 indikator telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dan 12 indikator saja yang belum mencapai target.

2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK/IKU sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 dan PP 38 Tahun 2007 yang dijabarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Cakupan pelayanan kesehatan dari indikator kinerja utama/indikator kinerja kegiatan, standar pelayanan minimal kesehatan (SPM) dan tatanan pelayanan urusan wajib pada tabel berikut ;

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)
1.	Meningkatnya	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	976	995	102
	akses dan mutu
		Angka usia harapan hidup	Tahun	72	72	100
	pelayanan
	kesehatan bagi
		Angka kematian bayi	per 1000 KLH	24	5	21
	masyarakat
		Persentase balita gizi buruk	%	15	0,01	0,07
		Rasio posyandu per satuan balita	100 balita	1	1	100
		Rasio puskesmas per satuan	per 100.000	1	3	300
		penduduk
		Rasio pustu per satuan penduduk	per 100.000	7	10	143
		Rasio Rumah Sakit per satuan	per 100.000	1	1	100
		penduduk
		Rasio dokter per satuan penduduk :
		Dokter umum	per 100.000	21	20	95
		Dokter spesialis	per 100.000	6	7	117
		Dokter gigi	per 100.000	9	9	100
		Rasio tenaga medis per satuan
		penduduk :
		Bidan	per 100.000	26	51	197
		Perawat	per 100.000	110	78	71
		Apotoker	per 100.000	17	2	9
		Ahli gizi	per 100.000	25	3	14
		Kesmas	per 100.000	8	6	72
		Sanitarian	per 100.000	26	2	9

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	66	66
	kesehatan bagi
			masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan
		oleh tenaga kesehatan yang	%	95	90	95
		memiliki kompetensi kebidanan
		Cakupan Desa/kelurahan Universal	%	100	60	60
		Child Immunization (UCI)
		Cakupan Balita Gizi Buruk	%	100	100	100
		mendapat perawatan
		Cakupan penemuan dan
		penanganan penderita penyakit TB	%	100	45	45
		BTA (+)
		Cakupan penemuan dan
		penanganan penderita penyakit	%	100	214	214
		DBD
		Cakupan pelayanan kesehatan	%	100	56	56
		rujukan pasien masyarakat miskin
		Cakupan kunjungan bayi	%	100	93	93
		Cakupan kunjungan Puskesmas	%	100	100	100
		Cakupan kunjungan Puskesmas	%	100	100	100
		Pembantu

Tabel 2.3 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	INDIKATOR -SPM	SASARAN	REALXXXXX	XXXXXXX (%)	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)
1	Kunjungan Bumil K4	12.684	11.741	93	95
2	Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	2.537	1.679	66	80
3	Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	12.108	10.911	90	90
4	Pelayanan Nifas	11.531	10.952	95	90
5	Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	1.903	179	9	80
6	Kunjungan Bayi	11.531	10.781	93	95
7	Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	155	93	60	100
8	Pelayanan Anak Balita	61.958	42.011	68	90
9	Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin	3.263	419	13	100
10	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	4	4	100	100
11	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	10.430	10.110	97	100
12	Peserta KB Aktif	95.231	38.394	40	70
13	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100.000 penduduk < 15 tahun	2	1	25	< 2
14	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan Penderita Pneumonia Balita	7.406	1.102	15	100
15	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan pasien baru TB BTA Positif	643	292	45	100

No	INDIKATOR -SPM	SASARAN	REALXXXXX	XXXXXXX (%)	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)
16	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penderita DBD yang ditangani	316	678	215	100
17	Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit - Penemuan penderita diare	16.350	11.625	71	100
18	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	16.233	9.328	57	100
19	Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	243	137	56	100
20	Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota	6	6	100	100
21	Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	2	2	100	100
22	Desa Siaga Aktif	155	71	46	80

Tabel 2.4 Capaian Indikator Tatanan Pelayanan Urusan Wajib

NO.	URUSAN	IKK	RUMUS		CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Kesehatan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (100%)	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	66 %
			Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan (95%)	Jumlah Ibu Bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	90 %
			Jumlah sasaran seluruh ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI) (100%)	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	x 100 %	60 %
			Jumlah seluruh desa/kelurahan
		Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat perawatan (100)	Jumlah balita gizi buruk yg mendapat perawatan di sarana yankes di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	100 %
			Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (100%)	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yg ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	45 %
			Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) pada kurun waktu yg sama
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (100)	Jumlah penderita DBD yg ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	x 100 %	215 %
			Jumlah perkiraan penderita DBD yg ditemukan di suatu wilayah pada kurun waktu yg sama

NO.	URUSAN	IKK	RUMUS		CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (100)	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1	x 100 %	8,62 %
			Jumlah seluruh maskin di kabupaten/kota
		Cakupan kunjungan bayi (100)	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu	x 100 %	97 %
			Jumlah seluruh bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu yg sama

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten memperhatikan sinkronisasi Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015 – 2019 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 serta Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau Tauhn 2014 – 2019.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015- 2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Xxxx Xxxxxan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah : 1) pembangunan nasional berwawasan kesehatan; 2) pemberdayaan masyarakat dan daerah; 3) pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan; 4) pengembangan dan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan 5) penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Kebijakan umum pembangunan kesehatan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam merumuskan program dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia serta mendorong inovasi dan kreatifitas

kelembagaan pemerintahan desa dalam rangka merekatkan kesatuan dan persatuan masyarakat yang berbudaya.

Seiring dengan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, memperhatikan arah pembangunan pada Sistem Kesehatan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, isu strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019, serta rancangan Agenda Pembangunan Pasca MDGs yakni mengakhiri kemiskinan; pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender; pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup; memastikan kehidupan yang sehat; menjamin ketahanan pangan dan asupan gizi yang baik; akses universal air bersih dan sanitasi dasar; ketahanan energi yang berkelanjutan; menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan; mengelola asset sumberdaya alamberkelanjutan; memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif; memastikan masyarakat stabil dan damai serta menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan ditetapkanlah arah kebijakan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Riau periode 2014-2019 dengan tujuan sasaran sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak

2. Penyediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

3. Penyediaan Obat & Vaksin yang bermutu, terjangkau dan merata sesuai kebutuhan masyarakat serta melakukan pengawasan sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar dimasyarakat

4. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular

5. Peningkatankuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang merata

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2014-2019 adalah 1) Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan ibu dan anak; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu; 3) Meningkatkan ketersediaan obat & vaksin, pengawasan keamanan mutu dan manfaat sediaan Farmasi, Makanan Minuman dan alat kesehatan yang beredar di masyarakat; 4) Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 5) Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan

sesuai dengan standar; 6) Tersedianya tenaga kesehatan (dokter dan tenaga medis) di puskesmas

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan rencana kerja program dan kegiatan lebih mengarah pada tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang mewujudkan Misi dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat dengan sasaran meliputi 1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi bagi masyarakat; 2) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat; 3) Meningkatnya jaminan pembiayaan dan fasilitas kesehatan dengan indikator pendukung administrasi dan manajemen yaitu meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan barang milik daerah. Tujuan dan Sasaran ini merupakan rancangan awal untuk Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dengan sasaran yang telah ditetapkan menjadi indikator sasaran dari program dan kegiatan meliputi 1). Angka Kematian Bayi (AKB); 2). Angka Kematian Ibu (AKI); 3). Persentase balita gizi buruk; 4) Rasio posyandu per satuan balita; 5) Rasio puskesmas per satuan penduduk; 6) Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk; 7) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk; 8) Persentase Puskesmas Terakreditasi;

9) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas; 10) Rasio dokter per satuan penduduk : Dokter umum, Dokter spesialis, Dokter gigi; 11) Rasio tenaga medis per satuan penduduk : Bidan, Perawat, Apotoker, Ahli gizi, Kesmas, Sanitarian; 12) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 13) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 14) Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan; 15) Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan; 16) Cakupan Ibu Hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah; 17) Cakupan Balita Kurus yang medapat makanan tambahan; 18) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 19) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi; 20) Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik kelas I, VII dan X; 21) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 21) Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif;

22) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA positif;

23) Cakupan keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Succes Rate); 24) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; 25) Cakupan

penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi; 26) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 27) Cakupan kunjungan bayi; 28) Cakupan kunjungan Puskesmas; 29) Cakupan kunjungan Puskesmas Pembantu; 30) Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS); 31) Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan; 32) Cakupan Kunjungan Balita; 33) Cakupan pelayanan antenatal Care (ANC) ibu hami sesuai standar; 34) Cakupan pelayanan P4K pada ibu hamil difasilitas kesehatan sesuai standar;

35) Cakupan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan. Untuk lebih jelasnya target capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran Renja SKPD ini.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor pertimbangan rumusan program dan kegiatan.

Rumusan program dan kegiatan yang dirumuskan memperhatikan keberlanjutan program dan kegiatan tahun 2015 dengan menilai hasil evaluasi capaian kinerja rencana kerja SKPD terutama capaian kinerja kegiatan yang masih belum sesuai target. Hasil capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan yang selaras dengan indikator capaian tatanan pelayanan umum dan urusan wajib berdasarkan ketentuan peraturan terkait dengan indikator kinerja utama dan atau indikator kinerja kunci yang menjadi indikator sasaran program kesehatan.

Untuk keselarasan penyusunan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Dinas Kesehatan mempertimbangan arah dan kebijakan strategis nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian Kesehatan baik tujuan, sasaran serta indikator yang menjadi prioritas nasional serta arah dan kebijakan pembangunan kesehatan Propinsi Riau dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Riau. Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan juga mengarah pada pencapaian indikator MDGs dan SDGs serta memperhatikan program pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah perbatasan dan kepulauan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 SKPD Dinas Kesehatan berdasarkan indikator yang telah disusun dengan jumlah 17 Program terdiri dari 5 program dukungan teknis administrasi dan manajemen serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan 12 program peningkatan pelayanan kesehatan, sedangkan terdapat 99 kegiatan terdiri dari 21 kegiatan pelaksanaan teknis administrasi dan sarana prasarana aparatur dan gedung kantor, 7 kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan 5 kegiatan data dan informasi serta capaian kinerja aparatur dan pengelolaan barang milik daerah dinas kesehatan. Untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan terdapat 66 kegiatan yang terdiri dari 3 kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, 8 kegiatan pengembangan penyehatan lingkungan lingkungan, 18 kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular, 5 kegiatan perbaikan gizi masyarakat, 4 kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 8 kegiatan upaya kesehatan masyarakat, 7 kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan, 3 kegiatan peningkatan/ pembangunan/ pengadaan fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit, 1 kegiatan pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan ibu sebanyak 9 kegiatan.

Untuk secara lebih rinci program dan kegiatan pada Renja SKPD Dinas Kesehatan seperti berikut ;

1. Program dan Kegiatan

a. Program terdiri dari ;

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.001)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.002)

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1.02.01.003)

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur (01.005)

5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(01.006)

6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan(01.015)

7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat(01.016)

8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (01.019)

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat(01.020)

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat(01.021)

11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular(01.022)

12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan(01.023)

13) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya(01.025)

14) Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ruma sakit paru-paru/rumah sakit mata(01.026)

15) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita(01.029)

16) Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia(01.030)

17) Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak(01.032)

b. Kegiatan terdiri dari ;

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Penyediaan alat tulis kantor

6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

9) Penyediaan makanan dan minuman

10) Penyediaan jasa keamanan kantor

11) Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

12) Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan

13) Penyediaan jasa sopir

14) Penyediaan komunikasi dan informasi public

15) Pembangunan gedung kantor

16) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

17) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

18) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19) Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung /kantor

21) Pengadaan tanah

22) Penilaian kinerja PNS Tenaga Kesehatan

23) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)

24) Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

25) Pengembangan pendayagunaan SDM Kesehatan

26) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

27) Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

28) Evaluasi Pasca Pelatihan

29) Bimbingan Teknis Administrasi dan Manajemen Puskesmas

30) Inventarisasi aset daerah

31) Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

32) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD

33) Pengelolaan data dan informasi kesehatan

34) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

35) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

36) Pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan

37) Peningkatan Kesehatan masyarakat

38) Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

39) Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)

40) Pelayanan kesehatan rujukan

41) Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)

42) Pendamping Pelaksanaan Kegiatan JKN oleh Daerah

43) Perawatan Kesehatan Masyarakat

44) Penyediaan bantuan operasional kesehatan

45) Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

46) Pembantukan desa siaga dan pembinaan fasilitator desa siaga

47) Pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Sekolah

48) Pembinaan rumah tangga ber PHBS

49) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

50) Pemberian tambahan makan dan vitamin

51) Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

52) Pertemuan integrasi Xxxxxx Xxxx, KIA dan Xxxxxxx

53) Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk

54) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

55) Sosialisasi Pemeriksaan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM)

56) Penyediaan air minum dan sanitasi dasar berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

57) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

58) Pelayanan Industri Rumah Tangga

59) Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman

60) Penyediaan Sarana dan Prasarana Laborarium Lingkungan

61) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas

62) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

63) Peningkatan Imunisasi

64) Penanggulangan penyakit TB Paru Sistem DOTS

65) Penanggulangan ISPA

66) Penanggulangan P2 Kusta

67) Penanggulangan P2 Filariasis

68) Penanggulangan P2 Diare

69) Pelacakan kasus HIV AIDs serro survey

70) Pengendalian kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)

71) Penanggulangan KLB/ Wabah Penyakit Menular dan Keracunan

72) Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji

73) Pengendalian dan penanggulangan penyakit HIV/AIDs

74) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit malaria

75) Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio

76) Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak

77) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD

78) Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

79) Promosi kesehatan pencegahan penyakit menular

80) Monitoring evaluasi dan pelaporan

81) Penilaian dan Penghargaan Saran Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan

82) Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring prizinan pelayanan kesehatan

83) Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik

84) Pelaksanaan akreditasi Puskesmas

85) Penyusunan perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan

86) Sosialisasi peraturan perundang-undangan tenaga dan fasilitas kesehatan

87) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

88) Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar

89) Pembangunan rumah sakit

90) Penatalaksanaan Xxx Xxxxxxxx dan Konseling Menyusui

91) Pelayanan kesehatan anak balita

92) Pelayanan pemeliharaan kesehatan

93) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang

94) Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi

95) Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi risiko tinggi

96) Pelayanan kesehatan jaminan persalinan

97) Peningkatan Pelayanan kesehatan ibu hamil

98) Peningkatan Pelayanan kesehatan bayi

99) Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Umumnya pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi serta Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis yang merupakan perwujudan program kerja Buapti Bengkalis meliputi wilayah Gerbang Utama, Gerbang Laksamana, Gerbang Permata dan Gerbang Pesisir yang terfokus pada Gagasan Pembangunan 5 yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan program dan kegiatan penyebaran di Kabupaten, Kecamatan, sampai ke Desa, khususnya untuk kegiatan pembangunan rumah sakit akan dilaksanakan di Pulau Rupat sebagai Gerbang Pesisir, dan Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai dukungan Gerbang Laksamana, sedangkan pembangunan fasilitas kesehatan dan penempatan tenaga kesehatan memandang konsep wilayah tiap Gerbang Pembangunan.

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dan sumber pendanaan

Pagu anggaran program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2017 sebagaimana Rencana Kerja (Renja) SKPD berjumlah Rp.235.889.150.484.00 dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 228.761.013.924.00 dan sumber dana APBN Rp.7.128.136.560.00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Untuk belanja program dan kegiatan sumber dana APBD dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.78.765.367.762.00 dan Belanja Langsung Rp.149.995.646.162.00

Lampiran

1. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD 2015

2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD 2015

3. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2017

4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat 2017

5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 (Renja 2016)

6. Identifikasi Kebijakan Nasional

7. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

8. Usulan Program dan Kegiatan dari Kabupaten/Kota untuk Nasional dan Propinsi Tahun 2017

9. Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan/atau Forum SKPD kabupaten/Kota

10. Penggabungan Prioritas Kabupaten/kota (RPJMD) dengan Rancangan Renja SKPD 2017

11. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2017

12. Kajian dan prioritas Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2016

13. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Maret 2015 (tahun berjalan)

14. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD tahun berjalan (2015)

15. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017

16. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

MATRIKS RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

Belanja Tidak Langsung

00.000.000.000,00

00.000.000.000,20

5

1

Belanja Pegawai

Kabupaten

100%

00.000.000.000,00

100%

00.000.000.000,20

00.000.000.000,00

APBD

00.000.000.000,20

5

2

Belanja Langsung

157.123.782.722,00

159.844.252.594,55

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan barang milik daerah

Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi umum dan sarana kantor 100%

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi umum dan sarana kantor

100%

7.128.810.296,00

92%

8.485.656.100,40

001

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah ketersediaan benda pos lainnya yang dibutuhkan

Kabupaten

1 Tahun

8.640.000,00

APBD

1 Tahun

10.368.000,00

002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi kantor dinas, upt dan jaringannya

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

722.800.000,00

APBD

1 Tahun

867.360.000,00

005

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Jumlah PKB/TNKB kendaraan dinas

Kabupaten

86 Unit

80.000.000,00

APBD

86 Unit

96.000.000,00

008

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah ketersediaan alat dan tenaga kebersihan kantor

Kabupaten

30 Orang

519.158.544,00

APBD

30 Orang

571.074.398,40

010

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

1.648.998.000,00

APBD

1 Tahun

1.978.797.600,00

011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan kantor dinas, upt dan jaringannya

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

831.884.652,00

APBD

1 Tahun

998.261.582,00

012

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan peralatan listrik kantor dinas, upt dan jaringannya

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

200.184.500,00

APBD

1 Tahun

240.221.400,00

015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah ketersediaan bahan dan media cetak

Kabupaten

1 Tahun

12.000.000,00

APBD

1 Tahun

14.400.000,00

017

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman kantor dinas dan upt

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

610.780.000,00

APBD

1 Tahun

732.936.000,00

019

Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah ketersediaan tenaga keamanan kantor

Kabupaten / Kecamatan

35 Orang

806.560.000,00

APBD

35 Orang

967.872.000,00

028

Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah

Jumlah ketersediaan kegiatan koordinasi dan konsultasi

Kabupaten / Kecamatan

1 Tahun

939.692.000,00

APBD

1 Tahun

1.127.630.000,00

032

Pembinaan pegawai dan penilaian jabatan fungsional tenaga kesehatan

Jumlah pembinaan dan penilaian nakes fungsional

Kabupaten / Kecamatan

585 ASN

232.512.600,00

APBD

585 ASN

279.015.120,00

033

Penyediaan jasa sopir

Jumlah ketersediaan tenaga pengemudi kantor

Kabupaten / Kecamatan

20 Orang

345.600.000,00

APBD

20 Orang

414.720.000,00

xxx

Penyediaan komunikasi dan informasi publik

Jumlah penyebaran informasi kesehatan bagi masyarakat

Kabupaten

1 Tahun

170.000.000,00

APBD

1 Tahun

187.000.000,00

Persentase kualitas pengelolaan barang milik daerah dinas kesehatan 100%

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan gedung kantor

95%

2.660.878.400,00

0,95

3.193.054.080,00

003

Pembangunan gedung kantor

Jumlah bangunan pendukung gedung kantor

Kabupatenn

1 unit

336.277.400,00

APBD

100%

403.532.880,00

007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah sarana perlengkapan kantor

Kabupaten

15 unit

373.700.000,00

APBD

15 unit

448.440.000,00

009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah sarana peralatan kantor

Kabupaten

10 Unit

289.261.000,00

APBD

10 Unit

347.113.200,00

022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas kesehatan

Kabupaten

1 Tahun

265.000.000,00

APBD

1 Tahun

318.000.000,00

024

Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan

Kabupaten

40 Unit

806.640.000,00

APBD

40 Unit

967.968.000,00

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung /kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan kantor dinas kesehatan

Kabupaten

1 Tahun

240.000.000,00

APBD

1 Tahun

288.000.000,00

xxx

Pengadaan tanah

Jumlah pengadaan tanah mushalla dan labkesda

Kabupaten

1 Unit

350.000.000,00

APBD

1 Unit

420.000.000,00

Cakupan peningkatan kompetensi dan disiplin aparatur 95%

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase tingkat disiplin dan kinerja aparatur

91%

7.282.073.400,00

92%

8.738.488.080,00

013

Penilaian kinerja PNS Tenaga Kesehatan

Jumlah penilaian kinerja SKP PNS

Kabupaten

666 Orang

7.282.073.400,00

APBD

666 Orang

8.738.488.080,00

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

Cakupan peningkatan kompetensi aparatur

90%

1.667.300.000,00

92%

1.870.300.000,00

049

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tenaga Kesehatan (PSDMK)

Jumlah aparatur mengikuti pelatihan teknis fungsional

Kabupaten

150 Org

481.816.000,00

APBD

150 Org

515.000.000,00

086

Pemutakhiran data pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

Jumlah laporan data tenaga kesehatan

Kabupaten

1 dok

130.000.000,00

APBD

1 dok

143.000.000,00

xxx

Pengembangan pendayagunaan SDM Kesehatan

Jumlah aparatur mengikuti analisis jabatan dan beban kerja

Kabupaten

60 Org

125.000.000,00

APBD

60 Org

137.500.000,00

xxx

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Jumlah peserta pelathan MTBS

Kabupaten

60 Org

300.000.000,00

APBD

60 Org

330.000.000,00

xxx

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)

Jumlah peserta pelatihan APN

Kabupaten

15 Org

126.484.000,00

APBD

15 Org

140.000.000,00

xxx

Evaluasi Pasca Pelatihan

Jumlah perserta pelatihan yang dievaluasi

Kabupaten

50 Org

252.000.000,00

APBD

50 Org

302.400.000,00

xxx

Bimbingan Teknis Manajemen Puskesmas

Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen Puskesmas

Kabupaten

40 Org

252.000.000,00

APBD

40 Org

302.400.000,00

Cakupan peningkatan kualitas penyusunan program dan informasi kesehatan 95% Cakupan barang milik daerah dinas kesehatan memiliki nilai aset 100%

06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase barang yang dicatat dan dilaporkan mendapat status nilai aset

Kabupaten

85%

636.844.970,00

89%

700.529.467,00

Persentase laporan SPM dan Profil Kesehatan

Kabupaten

100%

100%

Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program

Kabupaten

91%

93%

Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan

Kabupaten

91%

93%

010

Inventarisasi aset daerah

Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah kantor dinas kesehatan

Kabupaten

3 Dok

126.287.400,00

APBD

3 Dok

138.916.140,00

011

Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja SPM dan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota

Jumlah laporan capaian SPM dan data informasi kesehatan yang berkualitas

Kabupaten

3 Dok

186.638.870,00

APBD

3 Dok

205.302.757,00

027

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi program yang berkualitas

Kabupaten

3 Dok

154.247.000,00

APBD

3 Dok

169.671.700,00

xxx

Pengelolaan data dan informasi kesehatan

Jumlah laporan data dan informasi kesehatan yang berkualitas

Kabupaten

2 Dok

169.671.700,00

APBD

2 Dok

186.638.870,00

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Persentase ketersediaan Obat dan Xxxxxx sesuai kebutuhan 92% Cakupan pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan 90%

15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

87%

9.096.940.086,00

89%

9.964.411.366,40

Persentase pembinaan dan pengawasan peredaran obat dan Makanan

85%

87%

001

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah item obat dan vaksin tersedia di Puskesmas

Kabupaten

257 item

8.252.485.522,00

APBD

263 item

9.077.734.074,20

002

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang telah terdistribusi obat dan perbekalan kesehatan

Kecamatan

151 Unit

563.952.584,00

APBD

151 Unit

592.150.213,20

xxx

Pembinaan dan Pengawasan obat dan Makanan

Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan pengawasan

Kecamatan

65 Unit

280.501.980,00

APBD

75 Unit

294.527.079,00

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Rasio posyandu 3 per 100 balita Cakupan kunjungan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 100% Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rasio posyandu per 100 balita

1,5

00.000.000.000,00

2

00.000.000.000,30

Persentase kunjungan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

92%

94%

Persentase kunjungan pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan di FKTP

90%

92%

Persentase pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin

75%

80%

Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Perkesmas

65%

70%

Persentase Puskesmas yang menerima dana bantuan operasional kesehatan

100%

100%

009

Peningkatan Kesehatan masyarakat

Jumlah posyandu aktif

Kecamatan

459 Pos

600.233.979,00

APBD

459 Pos

660.257.376,90

025

Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

Jumlah kunjungan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

Kecamatan

86.052 Org

00.000.000.000,00

APBD

89.150 Org

00.000.000.000,40

028

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)

Jumlah pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda

Kabupaten / Kecamatan

300.000 Jiwa

00.000.000.000,00

APBD

300.000 Jiwa

00.000.000.000,00

030

Pelayanan kesehatan rujukan

Jumlah pelayanan kesehatan rujukan di strata 1

Kabupaten / Kecamatan

4.302 Org

275.000.000,00

APBD

4.457 Org

302.500.000,00

032

Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan kesehatan dasar di FKTP

Kabupaten / Kecamatan

115.050 Jiwa

00.000.000.000,00

APBD

115.050 Jiwa

00.000.000.000,00

033

Pendamping Pelaksanaan Kegiatan JKN oleh Daerah

Jumlah peserta BPJS yang mendapat pelayanan rujukan di strata 1 dan 2

Kabupaten / Kecamatan

1.726 Org

528.000.000,00

APBD

1.726 Org

580.800.000,00

034

Perawatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas

Kecamatan

11 PKM

224.800.000,00

APBD

12 PKM

247.280.000,00

035

Penyediaan bantuan oerasional kesehatan

Jumlah puskesmas yang menerima bantuan operasional kesehatan

Puskesmas

17 PKM

2.707.188.000,00

APBD / APBN

18 PKM

2.977.906.800,00

Cakupan penjaringan kesehatan peserta didik kelas I, 7 dan 10 diperiksa 100%

19

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase desa ber PHBS

70%

1.177.107.678,00

85%

1.294.818.445,80

Cakupan desa siaga Aktif

80%

80%

Persentase penjaringan kesehatan anak didik kelas 1, 7 dan 10

80%

85%

Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS

70%

75%

008

Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik

Jumlah penyebaran media informasi dan promosi kesehatan

Desa

45 Kali

272.008.000,00

APBD

54 Kali

299.208.800,00

009

Pembantukan desa siaga dan pembinaan fasilitator desa siaga

Jumlah desa siaga aktif

Desa

124 Desa

405.099.678,00

APBD

132 Desa

445.609.645,80

xxx

Pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Sekolah

Jumlah anak didik kelas 1, 7 dan 10 dilakukan pemeriksaan kesehatan

Sekolah

22,741 Anak Didik

250.000.000,00

APBD

22,741 Anak Didik

275.000.000,00

xxx

Pembinaan rumah tangga ber PHBS

Jumlah rumah tangga ber PHBS dibina

Desa

94,278 RT

250.000.000,00

APBD

102,135 Rumah

275.000.000,00

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Cakupan Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan 90% Cakupan ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan 95%

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase balita gizi kurang (kurus) 9,5%

9,5%

2.281.150.400,00

9%

2.478.165.440,00

Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) mendapat makanan tambahan

75%

85%

Persentase Balita gizi kurang (kurus) mendapat makanan tambahan

80%

85%

Persentase ibu hamil yang mendapat tablet teambah darah 90 tablet

90%

95%

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah 98% Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100% Persentase balita gizi buruk 0,1 %

Cakupan peserta mengikuti pertemuan integrasi program gizi, kia dan promkes

100%

100%

Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

100%

001

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Jumlah balita dengan gizi kurang (kurus)

Kabupaten

105 Balita

256.449.500,00

APBD

105 Balita

250.994.450,00

002

Pemberian tambahan makan dan vitamin

Jumlah balita gizi kurang (kurus) mendapat PMT

Kabupaten

105 Balita

906.511.400,00

APBD

105 Balita

997.162.540,00

003

Penanggulangan KEP, anemia gizi besi, GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan Jumlah ibu hamil mendapat tablet tambah darah 90 Tablet

Kabupaten

105 Bumil KEK 11,741 Bumil

937.000.000,00

APBD APBD

105 Bumil KEK 12,684 Bumil

1.030.700.000,00

009

Pertemuan integrasi Proram Gizi, KIA dan Xxxxxxx

Jumlah peserta pertemuan integrasi

Kabupaten

51 Org

104.189.500,00

APBD

51 Org

114.608.450,00

010

Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk

Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan

Kabupaten

2 Org

77.000.000,00

APBD

2 Org

84.700.000,00

Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS) 107 Desa/Kel Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan 65% Cakupan tempat pengelola makanan dan minuman (TPM) memenuhi syarat Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan 65% Cakupan rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD 80% Cakupan operasional laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar 100% Cakupan Puskesmas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup 100%

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase rumah tangga bebas jentik nyamuk DBD

60%

4.700.000.000,00

65%

6.420.000.000,00

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

45%

50%

Persentase pendudukan menggunakan jamban sehat

80%

85%

Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Sembarangan (SBS)

67 Desa / Kel

77 Desa / Kel

Persentase tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan

21%

27%

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) memenuhi syarat kesehatan

40%

45%

Persentase alat laboratorium kesehatan lingkungan sesuai standar

30%

37%

Persentase Puskesmas memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup

28%

44%

003

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan jentik DBD

Desa/Kel

94.278 Rumah

900.000.000,00

APBD

102,135 Rumah

990.000.000,00

019

Sosialisasi Pemeriksaan Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang (DAM)

Jumlah sarana air minum memenuhi syarat kesehatan

Kabupaten / Kecamatan

27 DAM

250.000.000,00

APBD

35 DAM

275.000.000,00

020

Penyediaan air minum dan sanitasi dasar berbasis masyarakat (PAMSIMAS)

Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat

Kabupaten / Kecamatan

430.262 Jiwa

250.000.000,00

APBD

447.473 Jiwa

275.000.000,00

021

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah desa/keluarahan yang melaksanakan pemicuan SBS dan CTPS

Desa/Kel

67 Desa / Kel

200.000.000,00

APBD

77 Desa / Kel

220.000.000,00

023

Pelayanan Industri Rumah Tangga

Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) memenuhi syarat kesehatan

Kabupaten / Kecamatan

270 IRTP

150.000.000,00

APBD

284 IRTP

165.000.000,00

xxx

Pemeriksaan Tempat Pengelola Makanan dan Minuman (TPM)

Jumlah tempat pengelola makanan dan minuman memenuhi syarat kesehatan

Kabupaten / Kecamatan

258 TPM

200.000.000,00

APBD

283 TPM

220.000.000,00

xxx

Penyediaan Sarana dan Prasarana Laborarium Lingkungan

Jumlah alat laboratorium kesehatan lingkungan yang tersedia

Kabupaten

10 Set

250.000.000,00

APBD

15 Set

275.000.000,00

xxx

Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Puskesmas

Jumlah Puskesmas memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten

5 PKM

2.500.000.000,00

APBD

8 PKM

4.000.000.000,00

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+) 100% Cakupan keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Succes Rate) 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100% Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi 35% Cakupan penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi 35%	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase anak murid kelas 1,2 dan 3 mendapatkan imunisasi		90%	8.065.000.000,00			92%	8.861.500.000,00
					Persentase bayi 0 - 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		93%				94%
					Persentase Balita usia 0 - 59 bulan mendapat vaksinasi Polio		> 95%				> 95%
					Persentase Balitas 9 - 59 bulan mendapat vaksinasi campak		> 95%				> 95%
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB Paru BTA Positif		100%				100%
					Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru BTA positif (Succes Rate)		85%				86%
					Persentase penderita pneumoni pada balita diobati		100%				100%
					Persentase penderita kusta tanpa cacat ditemukan		95%				95%
					Persentase penduduk usia 2 - 65 tahun minum obat POMP Filariasis		85%				85%
					Persentase penderita diare pada balita diobati		100%				100%
					Persentase kasus HIV AIDs yang ditemukan		100%				100%
					Persentase kasus gigitan HPR mendapatkan vaksin VAR		100%				100%
					Persentase kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam		100%				100%
					Persentase JCH yang dilakukan pemeriksaan kesehatan selama 3 bulan		100%				100%
					Prevalensi HIV(+) per 100.000 penduduk		0.2				0.2
					Jumlah API per 1000 penduduk		< 1				< 1
					Jumlah AFP per 100.000 penduduk		< 2				< 2
					Persentase pemeriksaan spesimen kasus campak		15%				15%
					Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100%				100%
					Persentase penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi		18%				20%
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pengetahuan penyakit menular		2%				2%
			004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah anak didik kelas 1,2,3 SD/MI diimunisasi	Sekolah	10.430 Murid	500.000.000,00			12.952 Murid	560.000.000,00
			008	Peningkatan Imunisasi	Jumlah bayi 0-11 bulan, balita 9-59 bulan dan 0 - 59 bulan diimunisasi	Kecamatan	74.622 Balita	1.500.000.000,00			76.684 Balita	1.650.000.000,00

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

014

Penanggulangan penyakit TB Paru Sistem DOTS

Jumlah penemuan dan pengobatan penderita baru TB Paru BTA Positif

Kabupaten / Kecamatan

483 Org

500.000.000,00

507 Org

550.000.000,00

015

Penanggulangan ISPA

Jumlah penderita pneumoni pada balita yang diobati

Kabupaten / Kecamatan

1,012 balita

150.000.000,00

812 Kasus

165.000.000,00

016

Penanggulangan P2 Kusta

Jumlah penderita baru kusta tanpa cacat ditemukan

Kabupaten / Kecamatan

3 kasus

200.000.000,00

3 kasus

200.000.000,00

017

Penanggulangan P2 Filariasis

Jumlah penduduk usia 2 - 65 Tahun mendapatkan obat POMP Filariasis

Kabupaten / Kecamatan

501,138 Org

150.000.000,00

501,138 Org

165.000.000,00

018

Penanggulangan P2 Diare

Jumlah penderita diare pada balita yang diobati

Kabupaten / Kecamatan

11.166 balita

100.000.000,00

11.166 balita

110.000.000,00

019

Pelacakan kasus HIV AIDs serro survey

Jumlah penderita HIV AIDS ditemukan

Kabupaten / Kecamatan

3 Kasus

350.000.000,00

3 Kasus

385.000.000,00

022

Pengendalian kasus gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)

Jumlah kasus gigitan HPR mendapat Vaksin

Kabupaten / Kecamatan

5 Kasus

200.000.000,00

5 Kasus

220.000.000,00

026

Penanggulangan KLB/ Wabah Penyakit Menular dan Keracunan

Jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam

Kabupaten / Kecamatan

1 Kasus

250.000.000,00

1 Kasus

275.000.000,00

027

Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji

Jumlah Jemaah Calon Haji yang diperiksa kesehatannya selama 3 bulan

Kabupaten / Kecamatan

470 JCH

715.000.000,00

480 JCH

786.500.000,00

030

Pengendalian dan penanggulangan penyakit HIV/AIDs

Jumlah pengendalian penyakit HIV/AIDs di masyarakat

Kabupaten

1 Tahun

600.000.000,00

1 Tahun

660.000.000,00

031

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit malaria

Jumlah penderita malaria positif ditemukan mendapat pengobatan ACT

Kabupaten / Kecamatan

5 Kasus

150.000.000,00

5 Kasus

165.000.000,00

032

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Polio

Jumlah kasus AFP yang ditemukan

Kabupaten / Kecamatan

3 Kasus

100.000.000,00

3 kasus

110.000.000,00

033

Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak

Jumlah pemeriksaan spesimen suspect campak yang ditemukan

Kabupaten / Kecamatan

1 Kasus

100.000.000,00

1 Kasus

110.000.000,00

035

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD

Jumlah penemuan dan penanganan penderita DBD

Kabupaten / Kecamatan

678 Kasus

1.500.000.000,00

678 Kasus

1.650.000.000,00

036

Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular

Jumlah penemuan dan penanganan penderita tekanan darah tinggi

Kabupaten / Kecamatan

500 org

500.000.000,00

550 org

550.000.000,00

xxx

Promosi kesehatan pencegahan penyakit menular

Jumlah promosi preventif penyakit menular yang dilaksanakan di masyarakat

Kabupaten / Kecamatan

100 Kali

500.000.000,00

110 Kali

550.000.000,00

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Persentase Puskesmas Terakreditasi 100% Rasio Dokter per 100.000 penduduk ; dokter umum (47) spesialis (13) dokter gigi (15) Rasio Paramedis per 100.000 penduduk ; Bidan (120) Perawat (130) Apoteker (12) Ahli gizi (13) Kesmas (16) Sanitarian (12)

23

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan sesuai standar

90%

2.564.011.700,00

92%

2.692.212.285,00

Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang memiliki izin

75%

85%

Persentase Puskesmas yang menggunakan jaringan data Sikda Generik

30%

41%

Persentase Puskesmas Terakreditasi

35%

65%

Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan tenaga kesehatan

100%

100%

006

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan evaluasi SDM kesehatan yang berkualitas

Kabupaten / Kecamatan

1 dok

65.000.000,00

APBD

1 dok

68.250.000,00

017

Penilaian dan Penghargaan Saran Terbaik dan Tenaga Kesehatan Teladan

Jumlah sarana dan tenaga kesehatan memperoleh penghargaan terbaik dan teladan

Kabupaten / Kecamatan

19 Org/unit

285.000.000,00

APBD

19 Org/unit

299.250.000,00

018

Pembinaan pengawasan pelayanan kesehatan dan monitoring prizinan pelayanan kesehatan

Jumlah rekomendasi perizinan yang tetapkan untuk sarana dan tenaga kesehatan

Kabupaten / Kecamatan

85 Unit/Org

250.000.000,00

APBD

90 Unit/Org

262.500.000,00

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome/Hasil ) / Kegiatan (Output/Keluaran)

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

019

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik

Jumlah Puskesmas menggunakan SIKDA Generik

Kecamatan

5 Unit

582.186.700,00

APBD

7 Unit

611.296.035,00

021

Pelaksanaan akreditasi Puskesmas

Jumlah Persiapan Akreditas 4 Puskesmas dan Pelaksanaan Akreditasi 2 Puskesmas

Kecamatan

6 PKM

740.825.000,00

APBD / APBN

11 PKM

777.866.250,00

xxx

Penyusunan perencanaan dan Kebutuhan SDM Kesehatan

Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan yang disusun sesuai standar

Kabupaten

1 dok

156.000.000,00

APBD

1 dok

163.800.000,00

xxx

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tenaga dan fasilitas kesehatan

Jumlah peserta mengikuti sosialisasi

Kabupaten

150 org

485.000.000,00

APBD

150 org

509.250.000,00

Rasio Puskesmas 8 per 100.000 penduduk Rasio Puskesmas Pembantu 10 per 100.000 penduduk Rasio RS 1 per 100.000 penduduk

25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rasio sarana kesehatan per 100.000 penduduk Persentase Puskesmas memiliki alat kesehatan sesuai standar

per 100.000 90%

00.000.000.000,00

per 100.000 92%

00.000.000.000,65

006

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah ketersediaan peralatan kesehatan di Puskesmas sesuai standar

Kabupaten

20 set

1.628.879.742,00

APBD

20 set

1.710.323.729,10

025

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar

Jumlah pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan

Kabupaten

20 unit

00.000.000.000,00

APBD

20 unit

00.000.000.000,55

26

Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ruma sakit paru-paru/rumah sakit mata

Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk

1

17.092.922.550,00

1

21.754.628.700,00

Persentase pelaksanaan pembangunan rumah sakit tipe D Pratama

55%

70%

001

Pembangunan rumah sakit

Jumlah pembangunan rumah sakit tipe D Pratama Pulau Rupat

Kecamatan

1 unit

00.000.000.000,00

APBD

1 unit

00.000.000.000,00

Cakupan bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 57% Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 90%

29

012 xxx

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Penatalaksanaan Asi Ekslusif dan Konseling Menyusui Pelayanan kesehatan anak balita

Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekskllusif

45%

692.003.000,00

48%

981.203.300,00

Persentase pelayanan kesehatan anak balita

70%

75%

Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI EksklusiF

Kecamatan

11. 531 Bayi

446.001.500,00

APBD

345,93

11.939 Neonatal

490.601.650,00

Jumlah anak balita mendapatkan pelayanan kesehatan minimal 8 kali

Kecamatan

55,762 Anak Balita

246.001.500,00

APBD

57,736 Anak Balita

490.601.650,00

Cakupan kelompok lansia dibina 100%

30

Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Persentase posyandu lansia aktif Jumlah posyandu lansia aktif dibina

Kecamatan

100% 100 Pos

228.028.966,00 228.028.966,00

APBD

100% 100 Pos

250.831.862,00 250.831.862,00

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 82 % Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 97% Cakupan kunjungan bayi 100% Cakupan pertolongan persalinan difasilitas kesehatan 87% Angka Kematian Bayi (AKB) 1 per 1.000 KLH

32

Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan anak

Persentase pertolongan persalinan difasilitas kesehatan

81%

5.705.420.560,00

83%

6.432.890.616,00

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

92%

93%

Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani

74%

77%

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali (K4)

90%

91%

Persentase neonatal mendapatkan pelayanan sesuai standar minimal 3 kali

87%

88%

Persentase Puskesmas melaksanakan P4K

24%

47%