PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2020
Masa Penawaran	:	Seri B : 20 Februari 2021 - 8 Maret 2021
Jangka Waktu Investasi	:	Maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi
Tanggal Pembayaran Pelunasan	:	Paling lambat T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII (untuk

selanjutnya disebut ”RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII”) adalah Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal atas Investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

(Pengertian atas Efek Perusahaan Sasaran, Tanggal Emisi dan Tanggal Pelunasan Akhir dapat dilihat pada Bab I mengenai Istilah dan Definisi).

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan melakukan investasi dengan komposisi yaitu minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama-sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Manajer Investasi akan senantiasa menyesuaikan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai dengan kebijakan investasinya, Peraturan OJK yang berlaku dan peraturan regulator yang berwenang lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya tercantum dalam Prospektus ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu Masa Penawaran akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran.

Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas akan disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran pelunasan kepada semua Pemegang Unit Penyertaan secara serentak sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh Pemodal Profesional.

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai 15 Jl. Xxxxxxxx Xxxxx Xx.0X

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxx 0 (Xxx 0) Xxxxx -Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx Telp : (00-00) 0000 000

Fax : (00-00) 0000 000

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx XXX, Xxxxxx 0 Xx. Asia Afrika No. 0

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 00000, Xxxxxxxxx

Telp. (00-00) 00000000

Fax. (00-00) 00000000

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB XI).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN TERDAFTAR DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diperbarui di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

(“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

HAL

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI 5

BAB II STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 13

BAB III KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 14

BAB IV MANAJER INVESTASI 19

BAB V BANK KUSTODIAN 22

BAB VI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 23

BAB VII PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 27

BAB VIII RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 28

BAB IX METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 29

BAB X PERPAJAKAN 30

BAB XI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 32

BAB XII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 34

BAB XIII HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 36

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 37

BAB XV LAPORAN KEUANGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 40

BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 41

BAB XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL 44

BAB XVIII PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR 45

BAB XIX PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN 46

BAB XX RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP) 48

BAB XXI SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 52

BAB XXII PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGANRDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII 53

BAB XXIII PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT 54

BAB XXIV INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG 55

BAB XXV PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 56

BAB XXVI PENYELESAIAN SENGKETA 57

BAB XXVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 58

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI‌

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

x. Xxxxxxan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;

d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau

f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. AKUNTAN

Akuntan adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan berkaitan dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”), sejak tanggal 31 Desember2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah PT Bursa Efek Indonesia.

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

1.9. DAFTAR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Daftar Pemilik Unit Penyertaan yang ada pada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan memuat keterangan tentang kepemilikan Unit Penyertaan.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga, berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.13. EFEK BARU

Efek Baru adalah Efek atau Efek Perusahaan Sasaran yang akan menjadi bagian dari portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, yang kelengkapan dokumen pendukungnya sehubungan dengan rencana penerbitannya untuk diambil bagian oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK Tentang RDPT belum pernah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan disampaikan kepada OJK.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau

(iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Xxxxxxx di Pasar Modal.

1.15. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.16. EFEK PERUSAHAAN SASARAN

Efek Perusahaan Sasaran adalah Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran secara langsung (tidak melalui Penawaran Umum

dan/atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan hari libur oleh Bursa Efek.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai ketentuan Bank Indonesia.

1.20. INFO MEMO

Info Memo atau Memorandum Informasi adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau fakta material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dimaksud.

1.21. KEGIATAN SEKTOR RIIL

Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.24. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran adalah masa dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum dan menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada Pemodal Profesional yang tanggal atau jangka waktunya akan ditentukan oleh Manajer Investasi paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum Masa Penawaran yang secara rinci dimuat dalam Prospektus ini. Masa Penawaran dapat dilaksanakan beberapa kali oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx sesuai dengan rencana investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK

tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Pemodal Profesional dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari nilai pasar wajar dari kekayaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan adalah total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dibagi dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.

1.27. NILAI PASAR WAJAR EFEK

Nilai Pasar Wajar Efek (fair market value) adalah nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dengan metode penghitungan berdasarkan ketentuan dalam Prospektus ini.

1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.29. PELUNASAN AKHIR

Pelunasan Akhir adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan terakhir atas seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir, menggunakan dana hasil pelunasan pokok atas pokok Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir jatuh tempo dan/atau penjualan seluruh Efek Perusahaan Sasaran kepada Pihak lain, dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus ini.

1.30. PELUNASAN PARSIAL

Pelunasan Parsial adalah kewajiban Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, untuk melakukan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan jatuh tempo/penjualan yang berbeda menggunakan dana hasil pelunasan dan/atau hasil pelunasan bertahap atas pokok Efek Perusahaan Sasaran yang telah jatuh tempo dan/atau penjualan sebagian Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus ini.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.32. PEMODAL PROFESIONAL

Pemodal Profesional adalah pemodal yang memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan, dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dalam Prospektus ini Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemodal Profesional yang telah membeli Unit Penyertaan.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PERUSAHAAN SASARAN

Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang akan menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dan Efek tersebut akan dibeli oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Bab VI Prospektus ini. Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang melakukan Kegiatan Sektor Riil yang akan dijelaskan oleh Manajer Investasi dalam Info Memo. Untuk pertama kalinya Perusahaan Sasaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Investasi (jika ada).

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.37. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG RDPT

POJK Tentang RDPT adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

POJK Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 03 November 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahan dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasan, perubahan-perubahan, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Xxxx Xxxxxxx beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan tujuan Pemodal Profesional membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

1.47. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.48. RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan atau RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini.

1.49. REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS

Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari Pemodal Profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil.

1.50. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya instruksi pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran (in good fund and in complete application); (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir.

1.52. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal-tanggal setelah Masa Penawaran, dimana Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII diterbitkan dengan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Pada Tanggal Emisi awal Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) dan pada Tanggal Emisi selanjutnya Nilai Aktiva Bersih awal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada Tanggal Emisi yang bersangkutan. Tanggal Emisi jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-1 (pertama) setelah berakhirnya Masa Penawaran yang bersangkutan.

1.53. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Tanggal Pelunasan Parsial adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Efek Perusahaan Sasaran yang menjadi portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan jatuh tempo/pelunasan/penjualan yang berbeda, dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Tanggal Pelunasan Parsial selambat-lambatnya jatuh pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Perusahaan Sasaran dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya.

1.54. TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Tanggal Pelunasan Akhir adalah tanggal dimana Manajer Investasi akan melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Tanggal Pelunasan Akhir akan jatuh selambat-lambatnya pada Hari Bursa terakhir pada bulan terdapatnya pelunasan/penjualan Efek Perusahaan Sasaran yang terakhir dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut jatuh pada bukan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Akhir adalah Hari Bursa berikutnya.

1.55. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal dimana Xxxxxxx Investasi sesuai kewenangannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif akan membagikan hasil investasi sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi. Tanggal-Tanggal Pembagian Hasil Investasi akan ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi. Apabila Tanggal Pembagian Hasil Investasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dimundurkan pada tanggal berikutnya yang merupakan Hari Bursa terdekat.

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal sebagai berikut: (i). 10 Juni 2021;

(ii). 10 September 2021;

(iii). 10 Desember 2021;

(iv). 10 Maret 2022;

(v). 10 Juni 2022;

(vi). 10 September 2022;

(vii). 10 Desember 2022;

(viii). 10 Maret 2023;

(ix). 10 Juni 2023;

(x). 10 September 2023;

(xi). 10 Desember 2023; dan

(xii). 10 Maret 2024.

1.56. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.57. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Xxxxxxx di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

STRUKTUR RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII ‌

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Efek Perusahaan Sasaran.

Efek Perusahaan Sasaran

Perusahaan Sasaran

Pemasaran	Manajer Investasi

Pengelolaan

Dokumen Penerbitan Efek

Investor

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Rp Rp

Perjanjian Penerbitan

Unit Penyertaan

Underlying Asset

	Admi
Bank Kustodian

nistrasi dan Penitipan

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dikelola oleh Manajer Investasi dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang bertindak atas nama para Pemegang Unit Penyertaan.

Transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi melakukan pengumpulan dana dari Pemodal Profesional melalui penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada Pemodal Profesional.

2. Perusahaan Sasaran akan menerbitkan Efek Perusahaan Sasaran.

3. Seluruh dana hasil penerbitan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran.

4. Pembelian Efek Perusahaan Sasaran akan dilaksanakan pada tanggal penerbitan Efek Perusahaan Sasaran.

5. Dengan membeli dan memiliki Efek Perusahaan Sasaran, maka RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII menjadi Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran.

6. Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan menempatkan dana investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran.

7. Perusahaan Sasaran akan mempergunakan dana hasil penerbitan Efek sesuai dengan tujuan penggunaan dana.

8. Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan jatuh tempo.

KETERANGAN MENGENAI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII ‌

3.1. PEMBENTUKAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII Nomor 56 tanggal 31 Agustus 2020 juncto Akta No. 52 tanggal 27 Mei 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta, antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif”).

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1330/PM.21/2020 tanggal 29 Desember 2020.

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi tertanggal 12 Agustus 2020.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat atau kuasa kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi akan akan menjual Unit Penyertaan terbatas kepada Pemodal Profesional dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) hanya dapat menjual Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi berwenang untuk menentukan Masa Penawaran Unit Penyertaan, yang tanggalnya akan ditentukan oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan dibeli kembali oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Parsial atau Tanggal Pelunasan Akhir.

3.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit -Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan pada Bab XVII Prospektus ini.

3.5. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan pada Bab XVIII Prospektus ini.

3.6. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran pembagian hasil investasi atau pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi, Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

3.7. PENGELOLA RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Xxx Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

X. Xxxxxx X. Xxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT Permodalan Nasional Madani sampai saat ini.

Xxxxxxx Xxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Plt. Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-182/PM.211/PJ- WMI/2022 tanggal 2 Maret 2022, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT Permodalan Nasional Madani sebagai Kepala Bagian – Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT Permodalan Nasional Madani dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT Permodalan Nasional Madani.

Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-24/PM.21/WMI/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-119/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 10 Februari 2022, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya Ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII terdiri dari:

Ketua:

Xxxxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No.KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-465/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 31 Desember 2021. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP- 283/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tanggal 29 November 2022 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-197/PM.211/PJ- WMI/2022 tanggal 11 Maret 2022. Alumnus Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntasi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Kepitusan Dewan Komisioner dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-250/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2020.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-352/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 4 November 2014 dan telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Direksi No.SK-058/PNMIM- DIR/XII/12 tanggal 2 Desember 2014 yaitu:

a. Prof. Dr. X.X. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, MSc sebagai Ketua

b. Dr. X.X. Xxxxx’x Xxxxxxx X.Xx sebagai Anggota

Prof. Dr. X.X Xxxxx Xxxxxxxxxxx, MSc, lahir di Bogor pada tahun 1951, lulusan Fakultas Syariah IAIN Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tahun 1979 ini menyelesaikan program pasca sarjana IPB jurusan PPN pada tahun 1987 dan mengikuti program Bahasa Arab selama 1 (satu) tahun (1004) di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Memperoleh gelar Doktor dari XXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Jakarta tahun 2001. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-27/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

Dr. X.X. Xxxxx'x Xxxxxxx X.Xx,, lahir dengan nama asli Xxx Xxxx Xxxxx pada tahun 1967. Penerus dan murid utama ulama terkemuka Xxxxx Xxxxx bin Xxxxx xxx Xxxx Xx Attas. Pada tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic studies di Al Xxxxx Xxxxxxxxxx di Kairo. Memperoleh Master of Economics dari International Islamic University Malaysia serta memperoleh gelar doktor dalam bidang pasar modal dari University of Melboune, Australia. Beliau telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 9 November 2017 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 16/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 November 2022.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah mencakup namun tidak terbatas kepada hal-hal dibawah ini:

a. Memastikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan Prinsip Syariah.

b. Memastikan bahwa RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII mematuhi semua petunjuk, pengaturan atau keputusan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan ketentuan Syariah.

c. Memberikan nasihat, opini, keahlian dan bimbingan untuk RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dalam semua hal terkait dengan prinsip-prinsip Syariah termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus, dan proses investasi dan semua hal-hal lain terkait dengan kegiatan operasional dan administrasi.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

a. X. Xxxxxx xxxxxxx, sebagai Head, Shariah Advisory & Assurance

x. Xxxxx Xxxx Xxxxxx, sebagai Shariah & Research, Manager

3.10. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB IV MANAJER INVESTASI‌

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan XX. Xxxxxxx Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Xxxx Xxxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.28 tanggal 14 April 2022, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0028554.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022.

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999. PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani, suatu perseroan yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Plt. Direktur Utama : Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx : Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Komisaris

Komisaris Utama : Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx : X. Xxxxxx X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Independen : Xxx. Xxxxx Xxxxxxx

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Xxxxxxx Investasi telah mengelola 118 (seratus delapan belas) Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxxxxx;

2. Reksa Dana PNM Syariah;

3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;

4. Reksa Dana PNM PUAS;

5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;

6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;

7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;

8. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxxxxx II Terproteksi;

9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;

10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;

11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;

12. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Seri D;

13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;

14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;

15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;

16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;

17. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxtumbuh;

18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap1;

19. Reksa Dana PNM Terproteksi Xxxx Xxxxxx 1;

20. Reksa Dana PNM Terproteksi Xxxx Xxxxxx 2;

21. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 1;

22. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 2

23. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 3

24. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 5

25. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 6;

26. Xxxxx Xxxx PNM Terproteksi Dana Investa 7;

27. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxx;

28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;

29. Xxxxx Xxxx PNM MONEY MARKET FUND USD;

30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;

31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;

32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;

33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;

34. Reksa Dana PNM SBN 90;

35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;

36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;

37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;

38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;

39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;

40. Reksa Dana PNM Xxxx Xxxxxx;

41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;

42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;

43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;

44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;

45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;

46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;

47. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 25;

48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;

49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;

50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;

52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;

53. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Misbah 4;

54. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;

55. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 29;

56. Reksa Dana PNM ETF Core LQ45;

57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;

58. Reksa Dana Terproteksi PNM Terpoteksi Investas 31;

59. Reksa Dana Pasar Uang PNM Xxxx Xxx Platinum 2;

60. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Dana Optima;

61. Reksa Dana Pasar Uang PNM Xxxx Xxxxxx;

62. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Surat Berharga Syariah Negara;

63. Reksa Dana Pasar Uang PNM Dana Maxima 2;

64. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 3;

65. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 41;

66. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Terproteksi Investa 40;

67. Reksa Dana Pendapatan Tetap PNM Optima Bulanan; dan

68. 51 (lima puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2022 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 11,402 Trilliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain;

Tahun

Reksa Dana

Penghargaan

2004

PNM Dana

Sejahtera

Xxxxx Xxxx Xxxdapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori

risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor

PNM Syariah

peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return

measurement dari Majalah Investor

2005

PNM Xxxx Xxxxxxxxx

peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah

Investor

PNM Syariah

peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return

measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor

PNM PUAS

reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah

Warta Ekonomi.

2006

PNM Syariah

10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia

berdasarkan pemeringkatan oleh Xxxxx Business Consultant

PNM Amanah Syariah

Investor Syariah Award dari Majalah Investor.

2007

PNM PUAS

Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah

Investor.

2008

PNM Ekuitas

Xxxxxxx

Xxxxx Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari

Majalah Investor.

PNM Syariah

Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return

measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.

2014

PNM Amanah

Syariah

Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana

pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.

2016

PT PNM

Investment Management

Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.

2020

PNM Dana Tunai

Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 3 Tahun aset Di Atas Rp 500 Miliar – Rp 1 Triliun dari Majalah Investor - Infovesta

- Berita Satu Holdings

2020

PNM Dana Tunai

Gold Champion Best Money Market Fund Product kategori 5

Tahun dibawah Rp500 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

2020

PNM Surat Dana

Berharga Negara

Silver Champion Best Fixed Income Product kategori 3 Tahun

dibawah Rp300 Miliar dari Bareksa 4th Fund Awards 2020.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, PT PNM Venture Capital, PT PNM Ventura Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Techno Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Mitra Dagang Madani, PT Karya Digital Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, dan PT BPR Xxxxx Xxxxxxx.

BANK KUSTODIAN ‌

5.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa sub registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, dana pensiun dan manajer investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 60 Triliun (per Desember 2022). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa fund administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003 PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, dimana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk sudah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 100 (seratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama lebih dari 20 (dua puluh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal, diantaranya: PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Investasi Manajemen, PT Schroder Investment Management, PT Sinarmas Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT BNP Asset Management, PT PNM Investment Management dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya, seperti: Discretionary Fund Product, Unit Link Product dan lain–lain. Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk di Indonesia adalah:

(i) PT Maybank Sekuritas Indonesia, bidang usaha sekuritas; dan

(ii) PT Maybank Asset Management, bidang usaha manajer investasi.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

(i) PT Maybank Indonesia Finance (dahulu BII Finance Center), bidang usaha multi finance; dan

(ii) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), bidang usaha multi finance.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, STRATEGI INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI‌

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Strategi Investasi, Pembatasan Investasi Mekanisme Pembersihan Kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII Dari Unsur-Unsur Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah Di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

(a) minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran; dan

(b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penempatan dana investasi pada deposito Syariah, sebelum diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf a di atas, hanya dapat dilakukan pada deposito Syariah di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum, yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan penempatan dana tersebut paling lama 1 (satu) tahun sejak diperolehnya pernyataan tercatat dari OJK dan penempatan dana pada deposito Syariah di bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana penempatan dana pada deposito Syariah tersebut kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum penempatan dana tersebut, disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Penempatan pada deposito Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.2. huruf b di atas akan dilakukan di Bank Kustodian atau pada rekening di bank umum yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang dibuka oleh Bank Kustodian atas instruksi dari Manajer Investasi, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito Syariah di satu bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Dalam hal penempatan dana pada deposito Syariah dilakukan pada bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengungkapkan informasi mengenai penempatan dana pada deposito Syariah bank umum yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai Prospektus ini.

Penempatan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran sekurang-kurangnya wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

(i) Efek Perusahaan Sasaran diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

(ii) Efek Perusahaan Sasaran tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

(iii) Efek Perusahaan Sasaran wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (investment grade). Apabila Efek Perusahaan Sasaran tidak memperoleh peringkat layak investasi (investment grade), Efek wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotek, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek Perusahaan Sasaran;

(iv) Perusahaan Sasaran memiliki prospek yang baik, berdasarkan indikasi target imbal hasil yang dihitung dari proyeksi keuangan secara obyektif dan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan;

(v) Efek Perusahaan Sasaran dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan;

(vi) Telah dilakukan penelitian yang memadai oleh Manajer Investasi terhadap Perusahaan Sasaran sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai risiko berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran (melakukan uji tuntas/due diligence);

(vii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan-ketentuan yang adil, wajar sesuai praktek yang berlaku dan tidak merugikan pemegang Efek Perusahaan Sasaran;

(viii) Pelunasan pokok, pembayaran pendapatan bagi hasil, serta jangka waktu Efek Perusahaan Sasaran dapat memenuhi pembayaran pelunasan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai Prospektus ini;

(ix) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat ketentuan mengenai pengendalian risiko atas jumlah kewajiban Perusahaan Sasaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan Perusahaan Sasaran memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek Perusahaan Sasaran, ketentuan mana dirasakan terbaik oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan kebiasaan dan kewajaran yang berlaku;

(x) Efek Perusahaan Sasaran tidak dibebani atau tidak diikat dengan perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan merugikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

(xi) Penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dilengkapi laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang berwenang terkait penerbitan Efek Perusahaan Sasaran termasuk perjanjian pemberian jaminan (jika ada) sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran tersebut yang memuat antara lain perjanjian penerbitan-penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan perjanjian pemberian jaminan sehubungan dengan Efek Perusahaan Sasaran dibuat secara sah dan dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang;

(xii) Perjanjian penerbitan Efek Perusahaan Sasaran memuat dengan tegas penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran dan mekanisme pengawasan penggunaan dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran; dan

(xiii) Jumlah kepemilikan Efek Perusahaan Sasaran di mana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berinvestasi senantiasa cukup untuk menguasai korum kehadiran dan korum suara rapat umum pemegang Efek Perusahan Sasaran yang bersangkutan.

Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Efek Perusahaan Sasaran akan dilakukan sampai dengan tanggal jatuh tempo Efek Perusahaan Sasaran dengan kondisi bahwa apabila menurut pertimbangan terbaik Manajer Investasi investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Efek Perusahaan Sasaran harus segera diakhiri maka Manajer Investasi akan melakukan penjualan Efek Perusahaan Sasaran kepada pihak lain secara terbatas sehingga tidak menyebabkan dipenuhinya kriteria ketentuan Penawaran Umum atas Efek Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Pasar Modal dan dengan harga terbaik semata- mata untuk kepentingan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

6.3. STRATEGI INVESTASI

Dalam melakukan investasi, strategi investasi dari Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan melakukan investasi portofolionya sebagian besar pada Efek-Efek yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dijabarkan dalam Prospektus. Secara berkala Manajer Investasi bersama- sama dengan lembaga penunjang yang terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran, akan melakukan pemantauan secara berkala dan terbatas atas penggunaan dana dan perkembangan investasi yang berasal dari Efek Perusahaan Sasaran yang terdapat di dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

6.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang RDPT dalam melaksanakan pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut:

(i). membeli Efek luar negeri;

(ii). melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas;

(iii). membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan, kecuali dilakukan pada harga pasar wajar; dan/atau

(iv). menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.

6.5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

a. Bilamana dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

b. Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

(i). mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau

(ii). memerintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 6.5. huruf c di atas, OJK berwenang membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

6.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan sebagai aset RDPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sehingga akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersihnya. Selanjutnya Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi yang telah dibukukan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Hasil investasi tersebut akan dibagikan secara periodik dalam bentuk tunai melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai dengan jumlah Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dimilikinya pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas dapat mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII menjadi terkoreksi. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran dana pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini.

PORTOFOLIO INVESTASI DAN IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII‌

7.1. PORTOFOLIO INVESTASI

Dengan mengacu pada kebijakan investasinya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, direncanakan portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VI adalah Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 ("Efek Perusahaan Sasaran") yang diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (“Perusahaan Sasaran") dengan jumlah pokok sebesar-besarnya senilai Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang diterbitkan secara bertahap. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan berinvestasi pada Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B dengan jumlah nilai Pokok Sukuk senilai Rp780.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan besarnya Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan, serta jangka waktu sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

Informasi secara rinci mengenai Perusahaan Sasaran dan Efek Perusahaan Sasaran dapat dilihat pada Info Memo.

7.2. IMBAL HASIL, PERKIRAAN DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Imbal hasil investasi, perkiraan dan proyeksi keuntungan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah sebesar 8,90% p.a., sebelum diperhitungkan biaya pembelian.

RINGKASAN HASIL UJI TUNTAS ATAS PORTOFOLIO INVESTASI RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII‌

Sesuai hasil uji tuntas yang dilakukan oleh PT PNM Investment Management terhadap PT Permodalan Nasional Madani (Persero), rencana investasi pada Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B yang akan diterbitkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Penerbit merupakan Perusahaan Persero (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;

b. Pengalaman dan reputasi Perusahaan yang telah teruji bertahun-tahun memberikan ekspektasi positif bagi pertumbuhan investasi dan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan para kreditor/investor Perseroan. Inovasi melalui diversifikasi usaha dan ekspansi bisnis di segmen pembiayaan mikro - ultra mikro melalui produk ULaMM dan Mekaar telah terbukti mampu menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan dalam sepuluh tahun terakhir;

c. Perusahaan memiliki perencanaan strategis untuk melakukan ekspansi dan diversifikasi produk/usaha melalui penerbitan Sukuk ini. Sebagai lembaga pembiayaan non bank, pertumbuhan penyaluran pinjaman akan selalu membutuhkan peningkatan utang baik melalui perbankan dan lembaga keuangan maupun pasar modal. Peningkatan sumber pendanaan menjadi bagian tak terpisahkan dari model bisnis Perseroan, dan karena itu risiko dari penerbitan Sukuk sudah terukur dan dapat dimitigasi dengan baik. Peringkat "A+" yang diterima surat utang Perseroan menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola kewajiban dan risiko, serta ketahanannya terhadap risiko ketidakpastian pada masa mendatang;

d. Kondisi dan kinerja keuangan Perseroan dinilai baik dan bertumbuh. Tantangan ke depan adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham dan akselerasi pertumbuhan bisnis bagi percepatan program program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk Mekaar;

e. Struktur keuangan Perseroan relatif baik dan masih terbuka ruang yang cukup untuk peningkatan pendanaan guna pengembangan usaha. Penerbitan Sukuk ini diperkirakan tidak akan mempersulit kondisi keuangan Perseroan ke depan;

f. Dengan adanya Pandemi COVID-19, Perseroan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan antisipasi untuk menyikapi perubahan-perubahan yang dapat terjadi;

g. Adanya dukungan dari Pemerintah berupa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) menunjukkan peran strategis Perseroan dalam pemberdayaan sektor riil, khususnya UMKM;

x. Xxxxxxxxkan hasil kajian dan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta struktur penerbitan Sukuk, kami menilai investasi pada Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 adalah layak.

Informasi mengenai Hasil Uji Tuntas yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas rencana Portofolio Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII secara rinci dapat dibaca pada Laporan Uji Tuntas yang dilampirkan pada Prospektus ini.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII‌‌

Manajer Investasi akan menetapkan Nilai Pasar Wajar secara konsisten dari setiap Efek dalam portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan metode penilaian Hold To Maturity, yaitu suatu metode penilaian Efek berdasarkan amortisasi harga perolehan terhadap harga jatuh tempo sesuai dengan umur Efek tersebut.

Manajer Investasi akan menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar diatas dengan senantiasa berpedoman pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :

(1) memiliki standar operasi dan prosedur;

(2) menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;

(3) membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan; dan

(4) menyimpan catatan dan/atau kertas kerja tersebut di atas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dibuatkannya catatan dan/atau kertas kerja tersebut.

PERPAJAKAN ‌

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. Capital Gain Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. Capital Gain Saham di Bursa f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya 2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 91 Tahun 2021.
	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	PPh Final **	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang

diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB XI

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

11.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

a. Pengelolaan Secara Profesional

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dikelola manajer investasi yang terdaftar di OJK dan berpengalaman dalam mengelola investasi RDPT secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counter-party, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi, serta administrasinya.

b. Hasil Investasi yang kompetitif

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII memberikan imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan investasi dengan jangka waktu yang sama.

c. Transparansi

RDPT ditawarkan melalui penawaran umum yang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, resiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

d. Kemudahan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu, Pemodal Profesional juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sehingga tidak melanggar Prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

11.2. RISIKO INVESTASI DALAM RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII DAPAT DISEBABKAN OLEH BERBAGAI FAKTOR, FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ANTARA LAIN:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan NAB. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

x. Xxxxxx Wanprestasi

Risiko yang terjadi akibat emiten surat utang/Sukuk tidak mampu/gagal membayar kupon/imbal hasil dan atau pokok baik sebagian maupun seluruhnya secara tepat waktu.

x. Xxxxxx Perubahan Politik Dan Ekonomi

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga antara lain seperti perubahan Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi karena dalam hal Pemodal membutuhkan dana tunai bermaksud menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada pihak lain, adanya pihak lain tersebut dan persetujuan Manajer Investasi sesuai ketentuan yang ada dalam Kontrak Investasi Kolektif, mungkin mempengaruhi likuiditas.

e. Risiko Pembubaran Dan Likuidasi

Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan maka sesuai dengan Ketentuan POJK Tentang RDPT, serta Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Risiko investasi dalam Efek Perusahaan Sasaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor yang utama antara lain:

a. Risiko yang dihadapi investor pembeli Efek Perusahaan Sasaran adalah tidak likuidnya Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan pada Penawaran Terbatas ini.

x. Xxxxxx gagal bayar disebabkan kegagalan Perusahaan Sasaran untuk melakukan pembayaran imbal hasil serta Nilai Pokok Efek Perusahaan Sasaran pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perusahaan Sasaran untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perusahaan Sasaran.

BAB XII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

12.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;

b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi;

c. Biaya transaksi Efek;

d. Biaya registrasi Efek;

e. Biaya penyimpanan Unit Penyertaan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);

f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan;

g. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, surat konfirmasi pengalihan Unit Penyertaan dan laporan rekening ke Pemegang Unit Penyertaan;

h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

i. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPUP;

x. Xxxxx pencetakan dan pengiriman surat konfirmasi berkaitan dengan penggantian kepemilikan Unit Penyertaan (jika ada);

x. Xxxxx dan pengeluaran jasa profesional sepanjang terkait langsung dengan kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

x. Xxxxx Xxxxxxxx (jika ada);

m. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII mendapat pernyataan Efektif dari OJK; dan

n. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada);

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

12.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan distribusi serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

b. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah;

c. Biaya administrasi pengelolaan portofolio RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal (jika ada) dan formulir pembelian Unit Penyertaan; dan

e. Biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dibubarkan dan dilikuidasi.

12.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada);

b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil investasi dan pelunasan Unit Penyertaan; dan

c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII tidak dibebankan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

12.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya Konsultan Pajak dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, dan/atau RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

12.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada
RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 1% Maks. 0,12%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) b. Biaya Pelunasan	Maks. 2% Tidak ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dikenakan pada saat Pemodal Profesional melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
c. Semua biaya bank	Jika ada
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada

13.1. Semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut:‌

a. Hak mendapat bukti kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

x. Xxx memperoleh pelunasan pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

x. Xxx memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif;

d. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan kekayaan portofolio investasi kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII setiap 3 (tiga) bulan sekali;

e. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 1 (satu) kali;

x. Xxx memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dibubarkan dan dilikuidasi;

g. Hak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diterbitkan, sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif; dan

x. Xxx memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII setiap 3 (tiga) bulan sekali.

13.2. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan memperoleh Unit Penyertaan karena pengalihan dari pihak lain, maka hak-hak sebagai Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas baru diperoleh setelah kepemilikan dicatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan di Bank Kustodian, sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

14.1 RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berlaku sejak ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif dan akan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:‌

a. diperintahkan oleh XXX sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau

b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal tidak ada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII maka tidak diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII; atau

c. dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

14.2 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (a) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak diperintahkan OJK kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII oleh OJK; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII oleh OJK dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.3 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (b) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

ii. persetujuan Pemegang Unit Penyertaan;

iii. alasan pembubaran; dan

iv. kondisi keuangan terakhir RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada para Pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat

likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.4 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1. huruf (c) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

a. menyampaikan laporan kondisi tersebut dan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada OJK serta menginformasikannya kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf (c) tersebut;

b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak likuidasi selesai dilakukan, jika terdapat hasil likuidasi; dan

c. membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Butir 14.1.huruf (c); dan

d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

ii. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

iii. akta pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.5 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank -Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia -untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

14.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII; dan/atau

b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran RDPT-PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling-paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang disertai dengan:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

b. laporan keuangan pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta

c. Akta pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari Notaris yang terdaftar di OJK.

14.7 Dalam hal RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

14.8 Pembayaran aset likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan baik secara tunai maupun dengan Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dengan Efek hal tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

14.9 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk mengakhiri Kontrak Investasi Kolektif akibat pembubaran RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

14.10 Pembagian hasil likuidasi (jika ada) akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi, dimana Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan.

BAB XV LAPORAN KEUANGAN ‌

RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 Beserta

Laporan Auditor Independen

Daftar Isi
	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
II. Laporan Auditor Independen	i-ii
III. Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 19
Informasi Keuangan Tambahan	20

Per 31 Desember 2022 dan 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
	Catatan	2022	2021
Aset
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 781.100.000.000,- dan 780.000.000.000,- untuk tahun 2022 dan 2021)
Efek Utang	2c;3;4	780.000.000.000	780.000.000.000
Instrumen Pasar Uang	2c;3;4	1.100.000.000	-
Jumlah Portofolio Efek		781.100.000.000	780.000.000.000
Kas	2c;2d;3;5	193.048.329	625.090.868
Piutang Bagi Hasil	2c;3;6	4.095.180.822	4.095.000.000
Jumlah Aset		785.388.229.151	784.720.090.868
Liabilitas
Xxxxx Xxxxxx	2c;3;7	325.192.593	326.878.047
Utang Lain-lain	2c	10.240.409	1.102.043
Jumlah Liabilitas		335.433.002	327.980.090
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit	8
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		658.515.000.000	727.935.000.000
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih		126.537.796.149	00.000.000.000
Jumlah Nilai Aset Bersih		785.052.796.149	784.392.110.778
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	8	780.000.000,0000	780.000.000,0000
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	2b	1.006,4779	1.005,6309

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	Catatan	2022	2021
Pendapatan
Pendapatan Investasi
Pendapatan Bagi Hasil	2e;9	81.904.312.539	00.000.000.000
Pendapatan Lainnya	2e;10	7.641.274	2.932.826
Jumlah Pendapatan		00.000.000.000	00.000.000.000
Beban
Beban Investasi
Beban Pengelolaan Investasi	2e;11;16	3.059.569.791	2.461.057.558
Xxxxx Xxxxxxxan	2e;00	000.000.000	000.000.000
Xxxxx Xxxx-lain	2e;13	8.333.088.998	6.707.598.274
Xxxxx Xxxxnya	2e;14	1.528.255	586.565
Jumlah Beban		00.000.000.000	0.000.000.000
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		00.000.000.000	00.000.000.000
Pajak Penghasilan	2g;15	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih
Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		00.000.000.000	00.000.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		00.000.000.000	00.000.000.000

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2020	-	-	-
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2021
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	00.000.000.000	00.000.000.000
Penjualan Unit Penyertaan	780.000.000.000	-	780.000.000.000
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(52.065.000.000)	-	(52.065.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2021	727.935.000.000	00.000.000.000	000.000.000.000
Perubahan Aset Bersih Pada Tahun 2022
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	00.000.000.000	00.000.000.000
Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan	(00.000.000.000)	-	(00.000.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	658.515.000.000	126.537.796.149	785.052.796.149

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2022

2021

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Penerimaan Bagi Hasil

00.000.000.000

Pembayaran Biaya Operasi

(00.000.000.000)

(0.000.000.000)

Penerimaan Lainnya

7.641.274

2.932.826

Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

00.000.000.000

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

(Pembelian) Penjualan Portofolio Efek, Bersih

(1.100.000.000)

(780.000.000.000)

Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi

(1.100.000.000)

(780.000.000.000)

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Penjualan Unit Penyertaan

780.000.000.000

Distribusi Kepada Pemegang Unit Penyertaan

(00.000.000.000)

(52.065.000.000)

Jumlah Kenaikan (Penurunan)

Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan

(00.000.000.000)

000.000.000.000

Kenaikan (Penurunan) Kas

(432.042.539)

625.090.868

Kas Awal Tahun

625.090.868

Kas Akhir Tahun

193.048.329

625.090.868

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

2022 2021

Sumber Dana Zakat

Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah - -

Zakat dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah - -

Jumlah Sumber Dana Zakat - -

Penyaluran Dana Zakat Kepada

Entitas Pengelola Zakat - -

Kenaikan (Penurunan) Neto Dana Zakat - -

Xxxx Xxxxx Awal Tahun - -

Xxxx Xxxxx Akhir Tahun - -

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	2022		2021
Sumber Dana Kebajikan Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah		-		-
Sedekah Hasil Pengelolaan Wakaf Pengembalian Dana Kebajikan Produktif Denda Pendapatan Non Halal		- - - - -		- - - - -
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		-		-
Penggunaan Dana Kebajikan Dana Kebajikan Produktif		-		-
Sumbangan Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum		- -		- -
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		-		-
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		-		-
Saldo Awal Dana Kebajikan		-		-
Saldo Akhir Dana Kebajikan		-		-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. Umum

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah Reksa Dana berbentuk

Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No.34/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas dan Surat Keputusan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang penerbitan dan persyaratan Reksa Dana Syariah.

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII antara PT PNM Investment

Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 56 tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan akta No. 52 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, SH., Notaris di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat pembentukan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, melalui surat pemberitahuan pencatatan No: S-1330/PM.21/2020 tanggal 29 Desember 2020.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.56 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah untuk memberikan hasil yang optimal atas investasi pada Efek Perusahaan Sasaran, dimana dana hasil penerbitan Efek Perusahaan Sasaran akan digunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka ekspansi usaha.

PT PNM Investment Management sebagai Manager Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Xxx Xxngelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Xxxxxxxx Investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota :

Xxxxxx H. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua :

Anggota :

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

XXXXX DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 90% (sembilan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari nilai Aktiva Bersih pada Efek Perusahaan Sasaran dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah, dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan Terbatas REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada Pemodal Profesional dengan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan dengan jumlah sekurang- kurangnya 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada tanggal Emisi Awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan sesuai instruksi dari Manajer Investasi.

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

x. Xxxx dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan biaya perolehan diamortisasi. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

● Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

● Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

● Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

● Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

● Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

x. Xxxx dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

● Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2c.5.

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengukuran awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi, yang diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

● Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

● Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

● Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

x. Xxxx dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Xxxxxxx nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);

2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);

3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

x. Xxxxx dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).

7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Xxxxx Xxxx, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“Perpu”) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu No.1 Tahun 2020 mengatur, antara lain, penurunan tarif pajak badan sebagai berikut:

• Untuk tahun pajak 2020 dan 2021: dari 25% menjadi 22%;

• Mulai tahun pajak 2022: dari 22% menjadi 20%;

• Perusahaan Terbuka dalam negeri yang memenuhi kriteria tambahan tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17(b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Sebagai konsekuensinya, Perpu no.1 tahun 2020 yang mengatur tentang tarif PPh badan sebesar 20% per tahun pajak 2022 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022

Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba

Rugi

Ditetapkan Untuk

Kelompok Diperdagangkan

Diukur Pada Nilai Wajar

Biaya Perolehan Diamortisasi

Jumlah

Kas - - 193.048.329 193.048.329

Portofolio Efek - - 781.100.000.000 781.100.000.000

Piutang Bagi Hasil - - 4.095.180.822 4.095.180.822

Jumlah - - 785.388.229.151 785.388.229.151

2021

Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba

Rugi

Ditetapkan Untuk

Kelompok Diperdagangkan

Diukur Pada Nilai Wajar

Biaya Perolehan Diamortisasi

Jumlah

Kas	- -	625.090.868	625.090.868
Portofolio Efek	- -	780.000.000.000	780.000.000.000
Piutang Bagi Hasil	- -	4.095.000.000	4.095.000.000
Jumlah	- -	784.720.090.868	784.720.090.868

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022

Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang

Diamortisasi Jumlah

Beban Akrual	325.192.593	325.192.593
Utang Lain-lain	10.240.409	10.240.409
Jumlah	335.433.002	335.433.002

2021

Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang

Diamortisasi Jumlah

Beban Akrual	326.878.047	326.878.047
Utang Lain-lain	1.102.043	1.102.043
Jumlah	327.980.090	327.980.090

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset dan liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

b. Manajemen Xxxx Xxxxxxan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

x. Xxxxxxxxx Xxxxxx

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Xxxxx Xxxx juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Xxxxx Xxxx akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Xxxxx Xxxx dalam instrumen utang. Xxxxx Xxxx juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus.

c.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

3. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2022 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan

Kurang Dari Tiga Bulan

2022

Lebih Dari Satu Tahun

Jumlah

Kas	193.048.329	-	193.048.329
Portofolio Efek	1.100.000.000	780.000.000.000	781.100.000.000
Piutang Bagi Hasil	4.095.180.822	-	4.095.180.822
Jumlah	5.388.229.151	780.000.000.000	785.388.229.151

Liabilitas Keuangan

Kurang Dari Tiga Bulan

2022

Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun

Jumlah

Beban Akrual	325.192.593	-	325.192.593
Utang Lain-lain	10.240.409	-	10.240.409
Jumlah	335.433.002	-	335.433.002

Pada tanggal 31 Desember 2021 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Aset Keuangan

Kurang Dari Tiga Bulan

2021

Lebih Dari Satu Tahun

Jumlah

Kas	625.090.868	-	625.090.868
Portofolio Efek	-	780.000.000.000	780.000.000.000
Piutang Bagi Hasil	4.095.000.000	-	4.095.000.000
Jumlah	4.720.090.868	780.000.000.000	784.720.090.868

Liabilitas Keuangan

Kurang Dari Tiga Bulan

2021

Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun

Jumlah

Beban Akrual	326.878.047	-	326.878.047
Utang Lain-lain	1.102.043	-	1.102.043
Jumlah	327.980.090	-	327.980.090

4. Portofolio Efek Biaya Perolehan Diamortisasi
Instrumen Pasar Uang			2022
	Tingkat Bagi	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	Persentase Terhadap Total
Jenis Efek	Hasil	Tempo	Nominal	Perolehan	Wajar	Portofolio
Deposito PT Bank Xxxxxxxx Xxxxxxx	3,75%	02-Jan-23	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0,14%
Jumlah			1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	0,14%
Biaya Perolehan Diamortisasi
Efek Utang			2022
	Tingkat Bagi	Jatuh	Nilai	Nilai	Nilai	Persentase Terhadap Total
Jenis Efek	Hasil	Tempo	Nominal	Perolehan	Wajar	Portofolio
Sukuk Sukuk mudharabah IV PT PNM (Persero)
Tahun 2020 Seri B 10,50%		10-Mar-24	780.000.000.000	780.000.000.000	780.000.000.000	99,86%
Jumlah			780.000.000.000	780.000.000.000	780.000.000.000	99,86%

Jumlah Portofolio Efek			781.100.000.000	781.100.000.000	781.100.000.000	100%

Biaya Perolehan Diamortisasi

Efek Utang

2021

Tingkat Persentase

Bagi Jatuh Nilai Nilai Nilai Terhadap Total

Jenis Efek Hasil Tempo Nominal Perolehan Wajar Portofolio

Sukuk

Sukuk mudharabah IV PT PNM (Persero)

Tahun 2020 Seri B 10,50% 10-Mar-24 780.000.000.000 780.000.000.000 780.000.000.000 100,00%

Jumlah Portofolio Efek 780.000.000.000 780.000.000.000 780.000.000.000 100%

5. Kas 2022 2021

Akun ini merupakan rekening giro pada:

Bank:

PT Bank Maybank Indonesia Tbk 193.048.329 625.090.868

Jumlah 193.048.329 625.090.868

6. Piutang Bagi Hasil			2022	2021
Akun ini merupakan piutang bagi hasil yang masih akan diterima dari:
Efek Utang			4.095.000.000	4.095.000.000
Instrumen Pasar Uang			180.822	-
Jumlah			4.095.180.822	4.095.000.000
7. Beban Akrual			2022	2021
Akun ini merupakan beban akrual untuk:
Jasa Pengelolaan Investasi			260.262.269	257.143.291
Xxxx Xxxxxxxan			37.180.324	36.734.756
Jasa Audit			27.750.000	33.000.000
Jumlah			325.192.593	326.878.047
8. Unit Penyertaan Yang Beredar
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut:
	2022
Pemegang Unit Penyertaan		Unit	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total
		Penyertaan	Bersih	Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management Pemodal Investasi Lainnya		- 780.000.000,0000	- 785.052.796.149	100,00%	-
Jumlah		780.000.000,0000	785.052.796.149	100%
	2021
Pemegang Unit Penyertaan		Unit	Nilai Aset	Persentase Terhadap Total
		Penyertaan	Bersih	Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management Pemodal Investasi Lainnya		- 780.000.000,0000	- 784.392.110.778	100,00%	-
Jumlah		780.000.000,0000	784.392.110.778	100%
9. Pendapatan Bagi Hasil			2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil yang berasal dari:
Pendapatan Bagi Hasil Efek Utang			00.000.000.000	00.000.000.000
Pendapatan Bagi Hasil Instrumen Pasar Uang			4.312.539	-
Jumlah			00.000.000.000	00.000.000.000
10. Pendapatan lainnya			2022	2021
Akun ini merupakan pendapatan lainnya yang berasal dari:
Jasa Giro			7.641.274	2.932.826
Jumlah			7.641.274	2.932.826

11. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

12. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

13. Beban Lain-lain	2022	2021
Akun ini merupakan beban lain-lain yang berasal dari:
Beban Pajak Final	8.190.862.508	6.597.500.000
Beban Audit	55.500.000	60.500.000
Xxxxx Xxxx-lain	86.726.490	49.598.274
Jumlah	8.333.088.998	6.707.598.274
14. Beban Lainnya	2022	2021
Akun ini merupakan beban lainnya yang berasal dari:
Beban Pajak Final - Jasa Giro	1.528.255	586.565
Jumlah	1.528.255	586.565

15. Pajak Penghasilan Pajak Kini

Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	00.000.000.000	00.000.000.000
Dikurangi:
- Perbedaan Tetap:
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya
bersifat final	00.000.000.000	0.000.000.000
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/
bukan merupakan objek pajak:
Pendapatan bagi hasil - efek utang	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Pendapatan bagi hasil - instrumen pasar uang	(4.312.539)	-
Pendapatan bagi hasil - jasa giro	(7.641.274)	(2.932.826)
Jumlah	(00.000.000.000)	(00.000.000.000)
Penghasilan Kena Pajak	-	-

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self assessment system ). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

16. Xxxxx dan Transaksi Pihak Berelasi Sifat Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Transaksi Pihak Berelasi 2022 2021

Liabilitas

Jasa Pengelolaan Investasi 260.262.269 257.143.291

Jumlah 260.262.269 257.143.291

Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas 77,590% 78,40%

Beban

Beban Pengelolaan Investasi 3.059.569.791 2.461.057.558

Jumlah 3.059.569.791 2.461.057.558

Persentase Terhadap Jumlah Beban 25,86% 25,85%

17. Amendemen PSAK Efektif Per 1 Januari 2023

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023, sebagai berikut:

● Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang"

● Amendemen PSAK 1 : "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"

● Amendemen PSAK 16 : "Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan"

● Amendemen PSAK 25 : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi"

● Amendemen PSAK 46 : "Pajak Penghasilan Tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal"

18. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Februari 2023.

REKSA DANA SYARIAH PENYERTAAN TERBATAS PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

Informasi Keuangan Tambahan

Ikhtisar Rasio keuangan

Berikut ini adalah informasi keungan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir.

	Periode Dari
	Tanggal 1 Januari	Periode 12 Bulan	Periode 36 Bulan	Periode 60 Bulan
	2022 s/d Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	Terakhir dari Tanggal	3 Tahun Kalender Terakhir
	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	31 Desember 2022	2022	2021	2020
Total Hasil Investasi (%)	8,93%	8,93%	-	-	8,93%	7,14%	-
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	8,93%	8,93%	-	-	8,93%	7,14%	-
Biaya Operasi (%)	0,46%	0,46%	-	-	0,46%	0,37%	-
Perputaran Portofolio	1 ; 0,00	1 ; 0,00	-	-	1 ; 0,00	1 ; 0,00	-
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menjual Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa baik dalam satu waktu, secara terus menerus maupun bertahap sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dalam Masa Penawaran, dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi setelah Pemodal Profesional menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) secara lengkap (in complete application) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII di Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

Manajer Investasi berwenang untuk menolak atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan jika menurut Manajer Investasi dana hasil penjualan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut tidak akan dapat dibelikan Efek.

Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam mendistribusikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dan menerima formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII beserta dokumen-dokumen kelengkapannya dan pendukungnya.

16.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemodal Profesional yang ingin membeli Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir pembukaan rekening termasuk didalamnya terdapat profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal atau Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh Pemodal Profesional sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dilakukan oleh Pemodal Profesional dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta menyampaikannya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemodal Profesional. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal Profesional yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

16.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, batas minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal minimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Setiap Pemegang Unit Penyertaan wajib memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut.

16.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000.- (seribu Rupiah) pada Tanggal Emisi awal. Selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan Bank Kustodian pada tanggal perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada Tanggal Emisi yang bersangkutan.

16.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Emisi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Bagi formulir pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII beserta bukti pembayaran yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran atau pembayaran untuk pembelian tersebut baru diterima oleh Bank Kustodian setelah pukul

16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Tanggal Emisi, akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

16.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang berada pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut:

Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang : Sentral Senayan 3 Nama Rekening : RDSPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN Seri VII

Nomor Rekening: 0-000-000000

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

16.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII sebagaimana dimaksud pada angka 16.6. di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in good fund and in complete application).

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL‌‌

17.1. PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Sehubungan dengan kewajiban Pemegang Unit Penyertaan untuk memiliki Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII paling kurang sejumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, maka dalam hal Pemegang Unit Penyertaan hanya memiliki minimum jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam POJK Tentang RDPT, Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikecualikan dari Pelunasan Parsial.

17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

17.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR ‌

18.1. PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir.

18.2. PEMBAYARAN PELUNASAN AKHIR UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil Pelunasan Akhir Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Akhir Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

18.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR

Harga Pelunasan Akhir setiap Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

18.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN ‌

19.1 PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

Dalam hal Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lain, Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan mencatat dan memperlakukan pihak lain tersebut sebagai Pemegang Unit Penyertaan yang sah dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum dan Kontrak Investasi Kolektif atas Unit Pernyertaan, apabila pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

19.2. PROSEDUR PENCATATAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS UNIT PENYERTAAN

a. Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan harus terlebih dahulu meminta konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, untuk memperoleh informasi dapat tidaknya pengalihan dilakukan.

b. Permintaan konfirmasi tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung profil Pemodal Profesional sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor :

IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta surat pernyataan mengerti isi Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan profil pemodal diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan, jika pihak yang bermaksud menerima pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali melakukan pembelian produk-produk investasi.

x. Xxxxxxx Investasi akan mengkonfirmasikan dapat atau tidaknya pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan konfirmasi tertulis atas rencana pengalihan Unit Penyertaan tersebut. Pengalihan tidak dapat dilakukan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

d. Dalam hal Manajer Investasi mengkonfirmasikan bahwa pengalihan dapat dilakukan maka Pihak yang mengalihkan Unit Penyertaan dan pihak yang menerima pengalihan Unit Penyertaan harus membuat akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan-dihadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, sebagai dasar pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut.

e. Pencatatan atas pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas merupakan tanggung jawab pihak-pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan Unit Penyertaan dengan melengkapi, menandatangani dan menyampaikan formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi salinan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir di atas.

x. Xxxxxxx Investasi akan memberitahukan Bank Kustodian, mengenai pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan tersebut paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah Manajer Investasi menerima formulir pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap. Selanjutnya Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan surat konfirmasi pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap dari Manajer Investasi.

g. Proses pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII akan dilakukan oleh Manajer Investasi sesegera

mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.

h. Pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dalam formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dicatat.

i. Tanggal efektif pencatatan pengalihan adalah tanggal diterimanya formulir pencatatan pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dan dokumen pendukung secara lengkap oleh Manajer Investasi.

19.3. Pencatatan pengalihan kepemilikan atas Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi apabila tidak akan mengakibatkan pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

19.4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keabsahan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan, atau tidak dipenuhinya hak dan kewajiban antara Pemegang Unit Penyertaan yang mengalihkan kepemilikan dan Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pengalihan Unit Penyertaan berdasarkan perjanjian atau akta pengalihan/pemindahan hak atas kepemilikan Unit Penyertaan.

19.5. Segala akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk harga yang disepakati merupakan tanggung jawab setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan dengan ini Pemegang Unit Penyertaan melepaskan dan membebaskan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif dari segala gugatan yang timbul akibat dari pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan tersebut, termasuk dalam hal harga pengalihan/pemindahan hak atas Unit Penyertaan yang disepakati ternyata tidak sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

19.6. Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan. Sesuai ketentuan POJK Tentang RDPT, minimum kepemilikan Unit Penyertaan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar

1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan hanya dapat dilaksanakan apabila tidak mengakibatkan Pemegang Unit Penyertaan menjadi tidak memenuhi ketentuan mengenai minimum kepemilikan Unit Penyertaan tersebut

BAB XX

RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (RUPUP)

RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

20.1. RUPUP dapat diselenggarakan atas:

a. inisiatif Manajer Investasi; atau

b. permintaan Bank Kustodian; atau

c. permintaan satu atau lebih Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

20.2. Manajer Investasi dapat menyelenggarakan RUPUP dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Bank Kustodian; dan/atau

b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang menyangkut kepentingan Pemegang Unit Penyertaan selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi; dan/atau

d. permintaan persetujuan atas rencana RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII melakukan penambahan portofolio Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau

e. pembubaran dan likuidasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, termasuk menyetujui harga likuidasi Efek yang ada dalam portofolio investasi RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dan/atau pembayaran hasil likuidasi dengan Efek; dan/atau

f. permintaan persetujuan atas rencana/usulan yang diajukan oleh Manajer Investasi sehubungan dengan adanya perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahaan Sasaran dan investasi pada Efek Baru sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat sebagian atau seluruh Efek Perusahaan Sasaran; dan/atau

g. perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Bab VI Prospektus ini.

20.3. Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan Manajer Investasi; dan/atau

b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif selain karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau diperintahkan oleh instansi yang berwenang.

20.4. Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta diselenggarakan RUPUP kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan OJK dalam hal terjadi antara lain:

a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang diduga dilakukan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau

b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi; dan/atau

c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau

d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

20.5. Tata cara penyelenggaraan RUPUP :

a. RUPUP dapat diadakan melalui video conference call atau ditempat kedudukan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau di gedung/bangunan kantor Manajer

Investasi atau Bank Kustodian atau tempat lain yang disepakati bersama oleh para Pemegang Unit Penyertaan di dalam wilayah Republik Indonesia;

b. Pemanggilan RUPUP wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi dengan surat tercatat kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPUP kepada para Pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda RUPUP dengan ketentuan pemanggilan RUPUP tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;

c. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan RUPUP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, permintaan penyelenggaraan RUPUP diajukan kembali kepada Bank Kustodian. Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPUP diterima;

d. Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan RUPUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang meminta penyelenggaraan RUPUP dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut melakukan sendiri pemanggilan RUPUP. Penetapan OJK memuat juga ketentuan mengenai bentuk RUPUP, mata acara RUPUP sesuai dengan permohonan Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, jangka waktu pemanggilan RUPUP, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPUP serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang- undang Perseroan Terbatas; dan/atau perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam RUPUP. RUPUP hanya dapat membicarakan mata acara rapat yang ditetapkan oleh OJK;

e. OJK berwenang menolak permohonan pada huruf d di atas dalam hal Pemegang Unit Penyertaan yang menyampaikan permohonan tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya RUPUP dan tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPUP;

x. Xxxxxxx dan agenda RUPUP wajib disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPUP disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan RUPUP pada huruf a dan f mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaran RUPUP yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau Pemegang Unit Penyertaan. Jika kuorum kehadiran RUPUP pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPUP kedua, di mana pemanggilan RUPUP kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal RUPUP pertama dengan ketentuan pemanggilan untuk RUPUP kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPUP kedua diselenggarakan, dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPUP pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Jika kuorum kehadiran RUPUP kedua tidak tercapai, Manajer Investasi atau Bank Kustodian dapat memohon kepada OJK agar ditetapkan kuorum untuk RUPUP ketiga. RUPUP ketiga diselenggarakan dengan mengikuti tata cara RUPUP kedua. Pemanggilan RUPUP ketiga harus menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPUP ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;

g. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP;

x. XXXXX dipimpin dan diketuai oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat melakukan atau menolak memimpin dan mengetuai RUPUP, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir memilih salah satu diantara mereka untuk memimpin dan mengetuai RUPUP, berdasarkan suara terbanyak;

i. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;

j. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian;

k. Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

l. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan;

m. Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP.

20.6. Tata Cara Pelaksanaan RUPUP:

RUPUP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPUP dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;

b. RUPUP kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Unit Penyertaan yang diterbitkan;

x. XXXXX ketiga diselenggarakan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh OJK;

d. Dalam hal RUPUP diselenggarakan berkaitan dengan (i) permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, (ii) permintaan persetujuan perubahan syarat dan ketentuan serta kualifikasi penting dari Efek Perusahan Sasaran termasuk adanya rencana restrukturisasi dan/atau pelunasan dipercepat Efek Perusahaan Sasaran (iii) perlakuan atas dana investasi yang tidak dapat diinvestasikan pada Efek Perusahaan Sasaran selain sebagaimana dimaksud pada Bab VI Prospektus ini, dan (iv) pembayaran hasil likuidasi dengan Efek, RUPUP wajib dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang mewakili seluruh Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII;

e. Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;

f. Keputusan RUPUP yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan pada huruf d di atas, keputusan adalah sah jika disetujui oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

20.7. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

20.8. Dalam hal tidak terdapat Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu atas setiap rencana penambahan dan/atau perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif termasuk penambahan dan/atau perubahan Perusahaan Sasaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

20.9. Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

20.10. Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang menyelenggarakan RUPUP wajib menyampaikan laporan hasil RUPUP dengan melampirkan salinan Berita Acara RUPUP kepada OJK dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPUP diselenggarakan.

20.11. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adanya persetujuan dan kebijakan OJK.

20.12. Penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan hasil RUPUP sebagaimana dimaksud dalam butir 20.4 huruf b dan c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan OJK.

20.13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPUP ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

20.14. Seorang Pemegang Unit Penyertaan dapat diwakili dalam RUPUP berdasarkan surat kuasa. Surat Kuasa untuk menunjuk seorang Kuasa harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menunjuk atau Kuasanya yang diberi wewenang secara sah dan tertulis, apabila pihak yang menunjuk merupakan sebuah badan hukum, maka kuasa tersebut wajib dibubuhi stempel perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat atau Kuasanya yang diberi wewenang sesuai dengan anggaran dasarnya secara sah dan tertulis. Pihak yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Kuasa dapat merupakan pihak lain yang bukan Pemegang Unit Penyertaan.

20.15. Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 20.14 Prospektus ini, pada intinya berbunyi seperti di bawah ini atau dalam bentuk lainnya yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian:

"Saya/Kami yang beralamat di sebagai Pemegang

_(isi dengan jumlah Unit Penyertaan) Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dengan ini menunjuk yang beralamat di sebagai Kuasa saya/kami untuk hadir dan mengeluarkan suara untuk dan atas nama saya/kami dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII yang akan diselenggarakan pada tanggal

bulan dan dalam setiap penundaannya.

DEMIKIANLAH surat kuasa ini saya buat pada tanggal bulan .

20.16. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut atau telah terjadi pengalihan atas Unit Penyertaan yang bersangkutan dengan Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut.

SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR, DAN PENGALIHAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII

21.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (TANPA AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)

Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Investor

Formulir Pembelian

Manajer Investasi

Instruksi

Bank Kustodian

Dana Subscription

21.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA)

Instruksi (S-Invest)

Surat Konfirmasi Pembelian Unit Penyertaan

Bank Kustodian

Manajer Investasi

Investor

Agen Penjual/

APERD

Formulir

Pembelian

Data Subscription

(S-Invest)

Dana Subscription

21.3. PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan

Instruksi

Manajer Investasi

Bank Kustodian

Xxxx Xxxxxxxan

21.4. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian

Manajer Investasi

Pihak Penerima Pengalihan UP

PUP yang akan mengalihkan

Xxxx Xxxxalihan

Akta Pengalihan

Salinan Akta Pengalihan

Formulir Pembukaan Rekening (jika Investor baru)

Instruksi Pengalihan UP

Surat Konfirmasi Kepemilikan UP (yang telah dialihkan)

Surat Konfirmasi Kepemilikan UP (penerimaan pengalihan)

PERJANJIAN-PERJANJIAN TERKAIT DENGAN RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII‌‌

Adapun perjanjian-perjanjian yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 07 tanggal 15 Januari 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

2. Addendum Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 19 tanggal 17 Februari 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

3. Addendum II Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 08 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

4. Addendum III Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 69 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

5. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 08 tanggal 15 Januari 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

6. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 20 tanggal 17 Februari 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta;

7. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 09 tanggal 8 Maret 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta; dan

8. Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Nomor 70 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, S.H., notaris di Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT ‌

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;

2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2019 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

4. Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasan, perubahan-perubahan, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari; dan

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

INFORMASI MENGENAI PROFESI PENUNJANG ‌

Konsultan Hukum : Ardianto & Masniari Counselors at Law

Alamat : Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxxx 0 – XXXX Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx 00-00 Xxxxxxx 00000

Nomor STTD : KH-33/PM.22/2018

Tugas dan Tanggung Jawab : Selaku Konsultan Hukum Independen yang melaksanakan

pemeriksaan dari segi hukum terbatas terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII dalam rangka pembentukan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII,

berdasarkan dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan menerbitkan Pendapat dari Segi Hukum atas hasil pemeriksaaan hukum tersebut.

Notaris : Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx. S.H.

Alamat : Kantor Notaris Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx. S.H. Jl. Xxxxxxxx Xxxxx X/00 Xxxxxxx 00000

Nomor STTD : STTD.N-41/PM.22/2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146

Tugas dan Tanggung Jawab : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas RDSPT

PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII.

Lembaga dan Profesi Penunjang yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi dalam UUPM.

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ‌

25.1. PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.2.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir

25.2. di bawah.

25.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 25.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.

iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

25.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXVI (Penyelesaian Sengketa).

PENYELESAIAN SENGKETA ‌

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XXV di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII, dengan cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;

c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;

e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;

x. Xxxxxan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing- masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan

i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN‌

27.1. Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening dan formulir pemesanan pembelian unit penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

27.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan RDSPT PNM PEMBIAYAAN MIKRO BUMN SERI VII serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management

Menara PNM Lantai 15 Jl. Kuningan Mulia No.9F

Kuningan Centre Lot 1 (Kav 1) Karet -Setiabudi

Jakarta Selatan 12920, Indonesia Telp: (00 00) 0000 000

Fax: (00 00) 0000 000

Email: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx Website: xxx.xxxxx.xxx

BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk Gedung Sentral Senayan III, Lantai 4 Jl. Asia Afrika No. 8

Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270, Indonesia

Telp. (00-00) 00000000

Fax. (00-00) 00000000

Document Metadata

Table of Contents

PEMBARUAN PROSPEKTUS

Document Metadata