Contract

1

RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA

Satuan Kerja/OPD	............. [Nama satker/OPD]
Nama Pekerjaan	................... [nama paket sesuai RUP)
Lokasi	...................
Sumber Dana	APBD/APBN [pilih salah satu]
Tahun Anggaran	20..
Jenis Pengadaan	Pengadaan Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)
Jenis Kontrak	Kontrak Lumsum/waktu penugasan [pilih salah satu]
Rancangan Surat perintah kerja terdiri dari: Surat Perintah Kerja (SPK); Syarat Umum Surat Perintah Kerja.
Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditetapkan menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan melalui Penyedia, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.
Penyusunan rancangan Surat Perintah Kerja bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.

...................., .. ............ 20..

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[Nama lengkap]

NIP..................

RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

............................................................

NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Nomor	:	.......................................................
Tanggal	:	.......................................................

NAMA PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK

Nama	:	...............[nama PA/KPA/PPK]
NIP	:	.......[NIP]
Jabatan	:	.......[sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di	:	.......[alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama*) …….. c.q. ……. c.q.Satuan Kerja ……. berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang ……. [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan:

NAMA PENYEDIA

Nama	:	....... [nama wakil Penyedia]
Jabatan	:	....... [sesuai Akta Notarsi]
Berkedudukan di	:	....... [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor	:	....... [sesuai Akta Notarsi]
Tanggal	:	....... [tanggal penerbitan akta]
Notaris	:	....... [nama notaris pexxxxxx xxxx]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

PAKET PENGADAAN:

..................................................

[diisi nama paket]

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
Nomor	:	................................................
Tanggal	:	................................................
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
Nomor	:	.................................................
Tanggal	:	.................................................

SUMBER DANA: ........... [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA/DPA ............... Tahun Anggaran ........ untuk mata anggaran kegiatan ................

HARGA KONTRAK

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp____________ ( rupiah).

SISTEM PEMBAYARAN

1. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ............. rekening nomor : ............. atas nama Penyedia : ................

2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan .......... [diisi sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. ..................

2. .................

3. Dst

[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran]

JENIS KONTRAK: .................. [diisi Lumsum/waktu penugasan]

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

1. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);

2. Surat Perintah Kerja (SPK);

3. Syarat Umum SPK

4. Dokumen Penawaran;

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

6. gambar-gambar (apabila ada);

7. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan

8. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ........ (...............) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.

BESARAN UANG MUKA

[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling tinggi sebesar 30% dari Harga Pekerjaan].

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __% (___ perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang muka]

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

Untuk dan atas nama __________

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

__________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan]

SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK

1. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

2. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. UANG MUKA

1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia untuk Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; dan/atau pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

2. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;

3. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

4. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.

5. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);

6. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

7. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK KEPEMILIKAN

1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua

pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau

seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

4. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

1. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

   1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan

   2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.

2. Besarnya xxxxxxxx sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

11. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal- hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;

2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3. kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

2. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

3. Laporan harian berisi:

1. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

3. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

4. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

2. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

3. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.

4. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

5. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

6. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

17. PERUBAHAN SPK

1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

2. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3. mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

4. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

3. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8. ketentuan lain dalam SPK.

2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

2. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2. biaya langsung demobilisasi personel.

3. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1. penyediamterbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;

3. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4. penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5. penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6. penyedia berada dalam keadaan pailit;

7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

8. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9. PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau

10. PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

5. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);

2. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3. penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

6. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.

21. PEMBAYARAN

1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2. pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];

3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

3. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

1. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

2. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan

menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : __________ __________, ____________ 20__

Lampiran : __________

Kepada Yth.

__________

di __________

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan __________

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ tentang __________ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp__________ (__________) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja __________

Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. __________

Tembusan Yth. :

1. ____________ [PA/KPA K/L/PD]

2. ____________ [APIP K/L/PD]

3. ____________ [Pejabat Pengadaan]

......... dst

BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja/KPA]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:____________

Paket Pekerjaan:____________

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _________[nama Xxxxxxxx Xxxx]

Jabatan : _________[jabatan Pengguna Jasa]

Alamat : __________[alamat kegiatan/satuan kerja Pengguna Jasa]

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Jasa;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor __________ tanggal _______ , bersama ini memerintahkan:

Nama : ___________________ [nama penyedia]

Alamat : ___________________[alamat penyedia]

yang dalam hal ini diwakili oleh: ____________

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: ___________________ ;

2. Tanggal mulai kerja: ________________;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama _____ (_____) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _________

5. Sanksi: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

________, __ _________ __

Untuk dan atas nama _________

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: __________

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _______ [nama penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap

[jabatan]

Rancangan SPK Jasa Konsultansi Non Konstruksi