Contract

PERJANJIAN KERAHASIAAN

ANTARA
DANA PENSIUN PERTAMINA
DENGAN
[BADAN HUKUM/ INSTANSI PEMERINTAH]

SECARA SIRKULER

Nomor Pihak Pertama: [nomor perjanjian]

Nomor Pihak Kedua: [nomor perjanjian]

Perjanjian Kerahasiaan ini (untuk selanjutnya disebut juga sebagai "Perjanjian") dibuat oleh dan antara:

1. DANA PENSIUN PERTAMINA, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Dana Pensiun Pertamina, Jl. M. I. Xxxxxx Xxxx No.7A Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Xxxx Xxxxxxx

Jabatan : Presiden Direktur

berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.P-004/C00000/2020-S8 tanggal 7 September 2020, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama DANA PENSIUN PERTAMINA.

(untuk selanjutnya disebut "Pihak Pengungkap" atau “Pihak Pertama”);

2. [BADAN HUKUM/ INSTANSI PEMERINTAH], suatu Perseroan Terbatas [bentuk badan hukum/ Instansi Pemerintah] yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di [alamat badan hukum/instansi pemerintah], dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : [nama wakil badan hukum/instansi pemerintah yang berwenang]

Jabatan : [jabatan wakil badan hukum/instansi pemerintah yang berwenang]

oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas berdasarkan [akta/ surat keputusan badan hukum/ instansi pemerintah].

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penerima" atau “Pihak Kedua”).

Pihak Pengungkap dan Pihak Penerima untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut sebagai "Pihak".

BAHWA:

1. Sehubungan dengan rencana transaksi penjualan Gedung Oil Centre yang terletak di Xx. XX. Xxxxxxx Xx. 00 Xxxxxxx Xxxxx milik Pihak Pengungkap (selanjutnya disebut juga sebagai “Rencana Transaksi”), Pihak Pengungkap bermaksud mengungkapkan sejumlah informasi kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua selaku calon Pembeli akan menerima sejumlah informasi dari Pihak Pengungkap dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perjanjian ini.

2. Bahwa Pihak Pengungkap telah menunjuk PT Xxxxx Xxxx sebagai pihak yang ditunjuk oleh Xxxxx Xxxxungkap untuk memasarkan penjualan Gedung Oil Centre secara eksklusif, dan oleh karenanya bertindak sebagai Pihak Yang Ditunjuk yang berwenang dari Pihak Pengungkap sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

3. Bahwa Para Pihak menyadari akan adanya informasi tertentu yang bukan bersifat publik yang perlu diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Bahwa Para Pihak mengakui hak kepemilikan dan sifat rahasia dari data, informasi, dan/atau dokumen atau Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini) milik Pihak Pengungkap dan setuju untuk menjaga kerahasiaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

1. "Informasi Rahasia" adalah seluruh informasi, data, keterangan yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap atau melalui Pihak Yang Ditunjuk oleh Pihak Pengungkap, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan, termasuk namun tidak terbatas pada segala dokumen kepemilikan, perijinan, dan semua informasi non-publik, materi atau data terkait usaha dan operasi Pihak Pengungkap atau pihak lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, saat ini atau di masa yang akan datang termasuk seluruh salinan (copy) dari informasi yang disebutkan di atas atau dokumen-dokumen lainnya yang diserahkan atau diungkapkan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima;

2. “Afliasi” adalah sehubungan dengan masing-masing Pihak, korporasi, perusahaan, kemitraan atau organisasi lain yang mengontrol secara langsung atau tidak langsung, Dikendalikan oleh atau di bawah kontrol bersama dengan Pihak tersebut. Istilah "Kendali" dan "Dikendalikan" yang berarti kepemilikan setidaknya 50% (lima puluh persen) dari saham suara atau kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung, dari kewenangan untuk mengarahkan manajemen dan kebijakan korporasi, perusahaan, kemitraan tersebut atau organisasi lain dengan kontrak atau sebaliknya.

3. “Perwakilan” adalah direktur, petugas, karyawan, agen, konsultan dan penasihat Pihak Xxxxxxxx.

XXXXX 0

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

1. Xxxxx Penerima setuju untuk tidak mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dipegang olehnya, serta setiap saat, meskipun Perjanjian ini berakhir, tidak membuat penggunaan komersial atas Informasi Rahasia, atau bagian daripadanya (baik yang diterima langsung dari Pihak Pengungkap atau tidak langsung melalui pihak lain yang ditunjuk atas nama Pihak Pengungkap), kepada pihak lain selain Perwakilannya yang perlu mengetahui agar dapat melaksanakan tugas masing-masing sejauh yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

2. Pihak Penerima setuju dan sepakat untuk memperlakukan Informasi Rahasia milik Pihak Pengungkap dengan hati-hati dan bijaksana seperti memperlakukan Informasi Rahasia miliknya sendiri, tidak mengalihkan, menggandakan, menyebarluaskan dan/atau mempublikasikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap (kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini), serta menjamin bahwa Perwakilannya dan Afiliasi Pihak Penerima yang mengetahui Informasi Rahasia tersebut memenuhi ketentuan kerahasiaan dan tidak akan membuka, menggunakan, menyimpan, mereproduksi dan/atau menyalin Informasi Rahasia, selain daripada kebutuhan dalam Perjanjian ini dan untuk mencapai Rencana Transaksi, meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

3. Dalam hal Pihak Penerima atau Perwakilannya menerima permintaan dari suatu badan/instansi pemerintah atau pejabat pemerintah yang berwenang atau diharuskan atau diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia karena diprasyaratkan oleh hukum atau peraturan atau oleh karena perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan termasuk sehubungan dengan pemanggilan, permintaan penemuan, permintaan informasi atau dokumen, penyelidikan, persidangan atau proses serupa, maka Pihak Penerima atau Perwakilannya dapat atau diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pengungkap dan mendiskusikan dengan Pihak Pengungkap mengenai Informasi Rahasia yang diminta tersebut.

PASAL 3

PENGECUALIAN

Hal-hal berikut ini tidak akan dianggap atau dikecualikan sebagai Informasi Rahasia yaitu informasi yang:

a. menjadi umum tersedia untuk publik selain sebagai akibat dari pengungkapan oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya yang melanggar setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau setiap kewajiban lain yang berkaitan dengan Informasi Rahasia;

b. tersedia atau telah dikuasai oleh Pihak Penerima sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut pada dasarnya tidak bersifat rahasia atau informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini; dan

c. diperoleh secara sah oleh Pihak Penerima dari pihak lain yang tidak terikat kerahasiaan dan tidak melanggar Perjanjian ini.

d. telah disetujui secara tertulis oleh Xxxxx Xxxxungkap untuk diungkapkan oleh Pihak Xxxxxxxx.

XXXXX 0

XXXXXX XXXXX DAN PENGAKHIRAN

4.1 Kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini berlaku selamanya, tidak dapat diubah, ditambah, diakhiri dan/atau dialihkan kepada pihak lainnya dan setiap perubahan, penambahan, pengakhiran dan/atau pengalihan atas Perjanjian ini berlaku efektif sejak disetujui dan ditandatangani secara tertulis oleh Para Pihak;

4.2 Perjanjian ini dapat diakhiri apabila Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri lebih dahulu Perjanjian ini.

4.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 5

PERTANGGUNGJAWABAN

5.1 Pihak Pengungkap berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi atas kerugiannya secara hukum, materi atau bentuk lainnya dari Pihak Penerima, dan Pihak Pengungkap juga berhak untuk mendapat penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran atas Perjanjian ini apabila setiap kerugian tersebut terbukti secara hukum disebabkan atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian terhadap ketentuan di dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Penerima, afiliasinya dan/atau Perwakilannya.

5.2 Pihak Penerima bertanggung jawab dan membebaskan Pihak Pengungkap dari dan terhadap semua klaim, biaya, pengeluaran, kerugian dan kewajiban, gugatan hukum (termasuk biaya hukum) yang diderita atau timbul sebagai hasil dari atau sehubungan dengan pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Pihak Penerima, afiliasinya atau Perwakilannya apabila pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pihak Pengungkap.

PASAL 6

KEPEMILIKAN DAN PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA

1. Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa semua Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak Pengungkap tetap menjadi milik Pihak Pengungkap. Tidak ada isi dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian atau pemindahtangan hak apapun (termasuk hak milik atas hak kekayaan intelektual) berkenaan dengan pengungkapan Informasi Rahasia dari Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima.

2. Pihak Penerima wajib segera mengembalikan kepada Pihak Pengungkap dan/atau memusnahkan Informasi Rahasia berikut salinan dan terjemahannya setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

7.1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

7.2. Setiap perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

7.3. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak setuju dan sepakat menyelesaikannya secara hukum melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 0, Xxxxxxx (“BANI”) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang berlaku saat itu (“Peraturan”).

7.4. Majelis arbitrase akan terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter. Arbiter tersebut akan dipilih sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Peraturan mengenai prosedur penunjukan arbiter.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

8.1 Setiap pemberitahuan yang dimaksud di sini harus disampaikan secara tertulis dan diantarkan langsung atau dikirimkan pada alamat di bawah:

PIHAK PENGUNGKAP :

DANA PENSIUN PERTAMINA

Alamat : Gedung Dana Pensiun Pertamina Lt.3,

Xx. X. X. Xxxxxx Xxxx Xx.0X

Xxxxxxx 00000

Telp. : (021) – 3802280 / 3802281

u.p. : Direktur Investasi

PIHAK PENERIMA

[BADAN HUKUM/ INSTANSI PEMERINTAH]

Alamat : [alamat badan hukum/ instansi pemerintah

Telp. : [nomor telepon badan hukum/ instansi pemerintah]

U.p. : [U.p. badan hukum/ instansi pemerintah]

atau ke alamat lain yang mungkin diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, tanpa perlu melakukan amandemen atas Perjanjian ini.

8.2 Setiap pemberitahuan atau penyampaian lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diterima:

a. Jika dikirim secara langsung: pada saat pengiriman dan terdapat tanda terima;

b. Jika dikirim melalui surat pos tercatat yang dibayar terlebih dahulu: setelah amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah diterima oleh penerima dan dibuktikan dengan tanda terima;

c. Jika dikirim melalui kurir, setelah paket yang berisi pemberitahuan tersebut telah diterima oleh penerima dan dibuktikan dengan tanda terima.

PASAL 9

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak:

1. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan

3. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

PASAL 10

KEABSAHAN TERPISAH

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku, sah dan dapat dilaksanakan, sedangkan ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut harus dianggap tidak merupakan bagian dari Perjanjian dan Para Pihak akan mengganti dengan ketentuan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ketentuan yang dimaksud tidak dapat disesuaikan atau diganti, maka ketentuan tersebut harus dianggap hapus dari Perjanjian sebagaimana tidak pernah dimasukkan di dalam Perjanjian ini, dengan kata lain, sehingga ketentuan yang tinggal hanyalah ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan saja.

PASAL 11

LAIN-LAIN

11.1 Perjanjian ini tidak akan diubah atau ditambah kecuali dengan persetujuan tertulis oleh Para Pihak dengan cara Para Pihak menandatangani suatu addendum atau amandemen atau dalam suatu bentuk tertulis lainnya yang memuat perubahan atau penambahan dimaksud.

11.2 Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan setiap pengalihan yang dilakukan menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku tanpa adanya persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak.

11.3 Para Pihak mengakui dan menegaskan bahwa dengan pertukaran Informasi Rahasia sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini, tidak berarti bahwa Para Pihak berkewajiban untuk melakukan kerjasama bisnis di antara mereka di kemudian hari.

11.4 Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dalam beberapa salinan yang sama, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, semua dari salinan yang sama tersebut akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

11.5 Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal terakhir yang tercantum pada tanggal penandatangan Pihak.

PIHAK PENGUNGKAP/PIHAK PERTAMA DANA PENSIUN PERTAMINA





Nama : Xxxx Xxxxxxx Jabatan : Presiden Direktur Lokasi : ____________ Tanggal : _____________ 2021
PIHAK PENERIMA/PIHAK KEDUA [BADAN HUKUM/ INSTANSI PEMERINTAH]





Nama : [nama wakil badan hukum/instansi pemerintah yang berwenang] Jabatan : [jabatan wakil badan hukum/instansi pemerintah yang berwenang] Lokasi : ____________ Tanggal : _____________ 2021

7

Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua