NAMA PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN XXXXXX XXXXX KESEHATAN

SURAT PERJANJIAN KONTRAK HARGA SATUAN

NAMA PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEMBANGUNAN GEDUNG LABKESDA

Nomor : 027 / 3575 / Dinkes Tanggal : 7 Juli 2023

NAMA KEGIATAN

PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

NILAI PEKERJAAN : Rp. 4.190.000.000,00

(Empat milyard seratus sembilan puluh juta rupiah)

PENYEDIA PEKERJAAN KONTRUKSI

CV. XXXX XXXX MANDIRI

Jl. Gondosari Rt.01 Rw.03 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Semarang

PEMERINTAH KABUPATEN XXXXXX

XXXXX KESEHATAN

Jl. Xxxxxx Xx.00 Xxxxxx Xxxx.( 0294 ) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318 e-mail : xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Gedung Labkesda Nomor : 027 / 3575 / Dinkes

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Xxxxxx Xx. Xxxxxx Xx. 10 Kendal pada hari Jum’at tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga [ 07 - 07 - 2023 ], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027/1.3/8.7/UKPBJ/2023 tanggal 3 Juli 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027 / 3453 / Dinkes tanggal 04 juli 2023, antara :

Nama	:	xx. XXXXXX
NIP	:	19710307 200212 1 003
Jabatan	:	PPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
Berkedudukan di	:	Jl. Xxxxxx Xx.00 Xxxxxx Xxxx.(0294)381159

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selaku Pengguna Anggaran Nomor 027 / 1353 / Dinkes tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Tim Teknis Pengadaan Barang / Jasa, Tim Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ( FHO ) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:

Nama	:	XXXXXX XXXXXX, S.T
Jabatan	:	Direktur CV. XXXX XXXX MANDIRI
Berkedudukan di	:	Jl. Gondosari Rt.01 Rw.03 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Semarang
Akta Notaris Nomor	:	2 ( dua )
Tanggal	:	02 Mei 2023
Notaris	:	XXXX XXXXXXXXXXXX, S.H, X.Xx

yang bertindak untuk dan atas nama CV. XXXX XXXX MANDIRI selanjutnya disebut “Penyedia”. Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

(a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

(b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Labkesda sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;

(c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Labkesda dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Labkesda (satu) Lantai.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 4.190.000.000,00 ( Empat milyard seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.02.02.2.01.03.5.2.03.01.01.0006;

(2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Pembantu Plasa Simpang Lima rekening nomor : 1-058-00463-1 atas nama Penyedia : CV. XXXX XXXX MANDIRI

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti:

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

a. adendum Kontrak (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga apabila ada negosiasi);

d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

e. Surat Penawaran;

f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

h. spesifikasi teknis; dan

i. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. XXXX XXXX MANDIRI
XXXXXX XXXXXX, S.T Direktur Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
xx. XXXXXX NIP. 19710307 200212 1 003

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi	Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :
	1.1	Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
		APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,
		reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain
		terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
	1.2	Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan
		utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan
		sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang
		pelaksanaanya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia)
		dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
	1.3	Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah
		diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang
		merupakan bagian dari penawaran.
	1.4	Direksi Lapangan adalah tenaga/tim pendukung yang
		dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau
		lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan
		pelaksanaan pekerjaan.
	1.5	Harga Kontrak adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang
		tercantum dalam Kontrak.
	1.6	Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah
		perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
	1.7	Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah
		harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
	1.8	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan adalah kerangka waktu yang
		sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah
		dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati
		dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
	1.9	Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
		kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan
		sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak
		menjadi tidak dapat dipenuhi.

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaanya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
Mata Pembayaran Utama adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1,25
1.26
1.27
1.28 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pengawas Pekerjaan adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

	1.29	Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
		ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan
		pekerjaan.
	1.30	Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta
		pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan
		Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu
		tertentu.
	1.31	Subpenyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja
		tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk
		melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
	1.32	Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan
		tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
		Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus
		yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan
		asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium
		Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga
		Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan
		ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
	1.33	Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK
		adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk
		memulai melaksanakan pekerjaan.
	1.34	Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK
		yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai
		melaksanakan pekerjaan.
	1.35	Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah
		terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO)
		dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
		yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
	1.36	Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah
		terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan
		dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang
		diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
	1.37	Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang bekerja di
		sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan
		operator.
2. Penerapan	SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum	3.1 3.2 3.3	Bahasa kontrak harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Korespondensi	4.1 4.2	Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil sah para Pihak	5.1 5.2 5.3	Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Jasa.
6. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	6.1	Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah para pihak dilarang untuk : a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi

(KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan		atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukna tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
	6.2 6.3	Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyedianya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi adminstratif oleh PPK sebagai berikut :
		a. b. c. d.	pemutusan Kontrak; Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan pengenaan Sanksi Daftar Hitam. [catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pengguna Jasa. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada :
			1)	Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
			2)	unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan
				pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam
				Daftar Hitam Nasional]
	6.4	Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengguna
		Jasa kepada PA/KPA.
	6.5	Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan
		sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
7. Asal Material/ Bahan	7.1	Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa.
	7.2	Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh atau diproduksi;
	7.3	Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan

		material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. Pembukuan	Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pengadaan pekerjaan konstruksi ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. Perpajakan	Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. Pengalihan Seluruh Kontrak	10.1 10.2	Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. Pengabaian	Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. Penyedia Mandiri	Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruki dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. KSO	KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak ini.

14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	14.1 14.2	Pengguna Jasa menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas). Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pengguna Jasa.
15. Tugas dan wewenang Pengawas Pekerjaan	15.1	Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pengguna Jasa.
	15.2	Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
	15.3	Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
		a.	mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi; memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan; memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan; menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan; bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya; memberikan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
		b. c.
		d.
		e.
		f.
		g.

	15.4 15.5	Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
16. Penemuan – penemuan	Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
17. Akses ke Lokasi Kerja	17.1 17.2	Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan. Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka :
		a. b. c. d.	Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat pengunaan jalur akses; Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk; Biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
	17.3 17.4	Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak	Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatangananan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN
19. Penyerahan	19.1	Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan
Lokasi Kerja		lapangan bersama oleh para pihak.
	19.2	Pengguna Jasa berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja
		sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam
		rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat
		Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan
		pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK
		diterbitkan.
	19.3	Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara
		Penyerahan Lokasi Kerja.
	19.4	Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal
		yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka
		perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara
		Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan
		dalam addendum kontrak.
	19.5	Jika Pengguna Jasa tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai
		kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal
		Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti
		merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pengguna
		Jasa, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
20. Surat Perintah	20.1	Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat
Mulai Kerja		belas) hari kerja sejak tanggal penandatangananan Kontrak atau
(SPMK)		14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja
		pertama kali.
	20.2	Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan
		Tanggal Mulai Kerja.
21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)	21.1	Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.

	21.2	RMPK disusun paling sedikit berisi :
		a. b. c.	Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement); Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP); Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
	21.3	Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
		RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang
		dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
	21.4	RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
	21.5	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi
		Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
	21.6	Pemutakhiran RMPK harus menunjukan perkembangan
		kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap
		penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap
		urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan
		persetujuan Pengguna Jasa.
	21.7	Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK tidak mengubah
		kewajiban kontraktual Penyedia.
22. Rencana	22.1	Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan
Keselamatan		menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan
Konstruksi		Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh
(RKK)		Pengguna Jasa.
	22.2	Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan
		RKK secara konsisten.
	22.3	RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
	22.4	Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai
		dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka
		dituangkan dalam adendum Kontrak.
	22.5	Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
	22.6	Persetujuan Pengguna Jasa terhadap pelaksanaan RKK tidak
		mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	23.1 23.2	Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
		a.	Penerapan SMKK: 1) RKK; 2) RMPK; 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada). Rencana Kerja; organisasi kerja; tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan; jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; hal-hal lain yang dianggap perlu.
		b. c. d.
		e.
		f.
	23.3	Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
	23.4	Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
24. Mobilisasi	24.1.	Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam
		waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau
		sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat
		Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
	24.2	Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
		a. b. c.	mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat; mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
	24.3	Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

	24.4	Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama	25.1	Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pengguna jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
	25.2	Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
	25.3	Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri	26.1	Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
	26.2	Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
		a. b.	formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
	26.3	Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B.2 PENGENDALIAN WAKTU
27. Masa	27.1	Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban
Pelaksanaan		untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
		Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta
		menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa
		Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.

	27.2	Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan
		pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar
		pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia
		telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna jasa,
		dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna jasa,
		maka Pengguna jasa dapat memberlakukan Peristiwa
		Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
		tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
	27.3	Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan
		akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
		kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan
		denda.
	27.4	Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara
		parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian
		pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
	27.5	Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang
		telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. Penundaan Oleh Pengawas Pekerjaan	Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna jasa.
29. Rapat Pemantauan	29.1	Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
	29.2	Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Xxxxawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna jasa dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
	29.3	Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. Peringatan Dini	30.1	Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas

	30.2	Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis	31.1 31.2	Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
		a. b. c.	Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%; Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
	31.3	Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
		a. b. c. d.	Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengguna Jasa berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pengguna Jasa menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas

		e. f.	dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.
32. Pemberian Kesempatan	32.1	Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
	32.2	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
		a.	waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
		b.	pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
		c.	perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
		d.	sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan
			yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari
			DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian
			kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
	32.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan
		pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak
		Masa Pelaksanaan berakhir.
	32.4	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan
		pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
B.3 PENYELESAIAN KONTRAK
33. Serah Terima Pekerjaan	33.1	Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan.
	33.2	Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.

33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
Pengguna Jasa setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.18
33.19
33.20
33.21
33.22 Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
Setelah penandatangananan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan Pengguna Jasa, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pengguna Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu: a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial)

	33.23	tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. Pengambil- alihan	Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan /Pemeliharaan	35.1 35.2	Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pengguna Jasa Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK; Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
B.4 ADENDUM
36. Perubahan	36.1	Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak;
Kontrak
	36.2	Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh
		para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
		a. b. c. d. e.	perubahan pekerjaan; perubahan Harga Kontrak; perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan; perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
	36.3	Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pengguna Jasa dapat
		meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Panitia
		Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
	36.4	Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan
		perubahan kontrak.
37. Perubahan Pekerjaan	37.1	Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

		a. b. c. d.	menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
	37.2	Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
		a. b. c.	menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan; mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
	37.3	Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa
		secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan
		negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada
		ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
	37.4	Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai
		dasar penyusunan adendum Kontrak.
	37.5	Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
		pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga
		Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan
		penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh
		persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan
		tersedianya anggaran.
38. Perubahan Harga	38.1	Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
		a. b. c.	perubahan pekerjaan; penyesuaian harga; dan/atau Peristiwa Kompensasi.
	38.2	Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan
		dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari
		10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran
		volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
		disesuaikan dengan negosiasi.
	38.3	Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan
		timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku
		untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen
		Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan
		harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
	38.4	Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori
		harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A
		SSKK.

	38.5 38.6	Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pengguna Jasa. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi. Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
		a.	harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan; penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak; penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan; jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
		b.
		c.
		d.
		e.
		f.
		g.
		h.
		i.
	38.7	Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam
		SSKK.
	38.8	Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada
		pasal Peristiwa Kompensasi.
39. Perubahan	39.1	Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan
Jadwal		oleh:
Pelaksanaan		a	perubahan pekerjaan;
Pekerjaan		b.	perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
dan/atau Masa		c.	Peristiwa Kompensasi.
Pelaksanaan

	39.2	Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
		a. b. c.	perubahan pekerjaan; Peristiwa Kompensasi; dan/atau Keadaan Kahar.
	39.3	Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama
		dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau
		waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat
		dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
	39.4	Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa
		Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian
		terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam
		jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia
		meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan
		peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja
		sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka
		keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
		memperpanjang Masa Pelaksanaan.
	39.5	Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
		dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah
		menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
	39.6	Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau
		perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum
		Kontrak.
	39.7	Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian
		pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia
		berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan
		berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan
		pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa
		Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan
		harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
40. Perubahan	40.1	Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial :
Personil		a.	tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan
Manajerial		b.	dengan baik; 2. tidak menerapkan prosedur SMKK;
dan/atau		c.	dan/atau 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi
Peralatan			tugasnya;
Utama		maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti
		dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan
		lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta
		oleh Pengguna Jasa.

	40.2	Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan Utama :
		a. b.	tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa.
	40.3	Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan
		Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk
		menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau
		lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang
		digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
	40.4	Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian
		Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut
		kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari
		Pengawas Pekerjaan.
	40.5	Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
		harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa
		dan dituangkan dalam adendum kontrak.
	40.6	Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan
		Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi
		tanggung jawab Penyedia
B.5 KEADAAN KAHAR
41. Keadaan Kahar	41.1	Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
	41.2	Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
	41.3	Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan : a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar; b. menyertakan bukti; dan c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

41.4	Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
	a. b.	pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
41.5	Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat
	berupa:
	a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
	b. Kurva S pekerjaan; dan
	c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
41.6	Pengguna Jasa meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan
	penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan
	Kahar dan bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan
	41.5.
41.7	Dalam Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak
	untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak
	bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah
	dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud
	adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap
	pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan
	terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
41.8	Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat
	dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat
	bersifat :
	a.	sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan ; atau permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan; sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
	b.
	c.
	d.
41.9	Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.

	41.10	Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan
		(baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar,
		maka:
		a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar
		berakhir; atau
		b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan
		Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
		pekerjaan
	41.11	Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan
		melalui perintah tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai
		alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum
		kontrak.
	41.12	Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat
		melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat
		diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu
		terhentinya Kontrak akibat Keadan Kahar. Perpanjangan Masa
		Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
	41.13	Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna Jasa
		memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat
		mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk
		menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak
		dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan
		kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan
		Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum
		Kontrak.
	41.14	Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para
		pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak
		dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk
		menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
		hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
		pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil
		audit.
B.6 PENGHENTIAN, PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA KONTRAK
42. Penghentian Kontrak	Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. Pemutusan Kontrak	43.1	Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia.

	43.2	Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu
		memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak
		yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah
		ada putusan pidana.
	43.3	Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran
		tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa
		manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan
		ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak
		yang dirugikan.
	43.4	Pemutusan kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empat
		belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/Penyedia
		menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak
		secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.
	43.5	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak
		maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia sesuai dengan
		pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh
		Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia
		(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
		pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak
		milik Pengguna Jasa.
44. Pemutusan Oleh Pengguna Jasa	44.1	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :
		a.	Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang; Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan; Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak; Penyedia gagal memperbaiki kinerja; Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan; Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun
		b.
		c.
		d.
		e. f.
		g.
		h.

	i. j. k.	diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
44.2	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka :				pada	Masa
	a.	Jaminan Pelaksanaan dicairkan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak; sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); Penyedia membayar denda (apabila ada); dan Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
	b.
	c. d.
44.3	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :				pada	Masa
	a. b.	Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
44.4	Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang
	pencairan	Jaminan	Pemeliharaan	untuk	membiayai
	pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib
	menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
44.5	Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal
	44.4 disertai dengan:
	a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan
	Kontrak; dan
	b. dokumen pendukung.
44.6	Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di
	atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
	a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK
46. Pengakhiran Pekerjaan	46.1	Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi: a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak; b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud. 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
	46.2	Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
47. Berakhirnya	47.1	Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan
Kontrak		kesepakatan para pihak.
	47.2	Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan
		dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak
		sudah terpenuhi.
	47.3	Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana
		dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran
		yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. Peninggalan	Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Jasa.

X. XXX DAN KEWAJIBAN PENYEDIA
49. Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi : a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa; d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa; g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi; h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini; i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. Penggunaan DokumenDoku men Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
51. Hak Kekayaan Intelektual	Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia

52. Penanggungan Risiko	52.1	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan : a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi; b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
	52.2	Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa.
	52.3	Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
	52.4	Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. Perlindungan Tenaga Kerja	53.1	Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
	53.2	Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.

	53.3	Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
	53.4	Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pengguna Jasa mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
54. Pemeliharaan Lingkungan	Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi	55.1	Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap: a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas: i. segala risiko terhadap kecelakaan; ii. kerusakan akibat kecelakaan. b. kehilangan; dan/atau c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
	55.2	Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
	55.3	Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan	56.1	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan- tindakan berikut : a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
	56.2	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan

		tindakantindakan berikut: a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
	56.3	Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.
57. Laporan Hasil Pekerjaan	57.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	57.2	Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
	57.3	Laporan harian berisi : a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya; c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
	57.4	Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
	57.5	Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
	57.6	Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.

	57.7	Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/pihak Pengguna Jasa.
58. Kepemilikan Dokumen	Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia	59.1	Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian: a. pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis; dan/atau b. pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
	59.2	Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
	59.3	Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
	59.4	Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain
	59.5	Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
	59.6	Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
	59.7	Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pengguna Jasa.
	59.8	Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. Alih Pengalaman/ Keahlian	Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
62. Pembayaran Denda	Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban- kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pengguna Jasa mengenakan denda - 1861 - xxxx.xx.xx.xx dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. Jaminan	63.1	Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat
		berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak
		bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit
		jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
		perintah pencairan dari Pengguna Jasa atau pihak yang diberi
		kuasa oleh Pengguna Jasa diterima.
	63.2	Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah
		ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan
		(OJK)
	63.3	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan
		Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
		a. paket pekerjaan sampai dengan Rp.10.000.000.000,00
		(sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
		1) Bank Umum;
		2) Perusahaan Asuransi;
		3) Perusahaan Penjaminan;
		4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di
		bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
		mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang-undangan di bidang lembaga
		pembiayaan ekspor Indonesia; atau

63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
63.10
63.11 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). b. paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; atau 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar: a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatangananan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.

63.12			Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).
X. XXX DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA
64. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa	Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:
	a.	mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia; memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan menilai kinerja Penyedia.
	b.
	c.
	d.
	e.
	f.
65. Fasilitas	Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini.
66. Peristiwa Kompensasi	66.1		Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
			a.	Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; Pengguna Jasa tidak memberikan gambargambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak; Pengguna Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa; atau ketentuan lain dalam SSKK.
			b. c.
			d.
			e.
			f.
			g.
			h.

	66.2	Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran
		tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
		maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi
		dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
	66.3	Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan
		jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi
		yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat
		dibuktikan kerugian nyata.
	66.4	Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika
		berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
		diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan
		perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
	66.5	Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan
		Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk
		memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau
		mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA
67. Tenaga Kerja Konstruksi	67.1	Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
	67.2	Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama	68.1 68.2	Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
	68.3	Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA
69. Harga Kontrak	Penyedia mempunyai hak dan kewajiban :
	69.1	Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
	69.2	Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
		a.	beban pajak;
		b.	keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
		c,	biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
		d.	biaya penerapan SMKK.
	69.3	Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum
		dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
	69.4	Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang
		sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan
		ketentuan dalam Kontrak.
70. Pembayaran	70.1	Uang Muka
		a.	Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya. Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur- angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
		b.
		c.
		d.
		e.
		f.
		g.
		h.

70.2	Prestasi pekerjaan Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
	a. b. c. d. e.	Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa; pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang; pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK; pembayaran harus memperhitungkan:
		1)	angsuran uang muka;
		2)	peralatan dan/atau bahan yang menjadi	bagian
			permanen dari hasil pekerjaan yang	akan
			diserahterimakan (material on site) yang	sudah
			dibayar sebelumnya;
		3)	denda (apabila ada);
		4)	pajak; dan/atau
		5)	uang retensi.
	f.	untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pengguna Jasa; pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia; Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan halhal yang sedang menjadi perselisihan.
	g.
	h.
	i.
70.3	Material on Site Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil

pekerjaan memenuhi ketentuan: a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (commisioning), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya; 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; 3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen; 4) disetujui oleh Pengguna Jasa sesuai dengan capaian fisik yang diterima; 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia. c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia; d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP); e. besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam SSKK.
70.4	Denda dan Ganti Rugi
	a. b. c.	Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
		1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
	d.	Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.

		e.	Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang; Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
		f.
		g.
		h.
		i.
71. Hari Kerja	71.1	Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
	71.2	Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
		a.	dinyatakan lain di dalam Kontrak;
		b.	Pengguna Jasa memberikan izin; atau
		c.	pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk
			keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia
			harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut
			kepada Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
	71.3	Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan
		oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat
		diperiksa oleh PPK.
	71.4	Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam
		kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang
		membidangi ketenagakerjaan.
	71.5	Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam
		kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
72. Perhitungan Akhir	72.1	Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara

	72.2	serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan	73.1	Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	73.2	Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia
		tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan
		yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi
		kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	73.3	Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan
		proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	73.4	Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan
		pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat
		dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada
		Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU
74. Pengawasan	Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
dan	terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
Pemeriksaan	Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk
	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
	pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian	75.1	Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat
Pekerjaan		melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang
Sementara		dilakukan oleh Penyedia.
oleh Xxxxxxxx
Jasa

	75.2	Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan
76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	76.1	Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
	76.2	Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
77. Perbaikan	77.1	Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
Cacat Mutu		pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah
		ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab
		atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak..
	77.2	Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia
		berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
		waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
	77.3	Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
		waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan
		pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara
		langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna
		Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah
		menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban
		untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat
		memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran
		atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang
		retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada
		maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
		Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo.
	77.4	Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama
		masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat
		mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran
		pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.

	77.5	Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh pengguna jasa selama
		masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat
		mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan
		mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan
		perbaikan Cacat Mutu.
	77.6	Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu
		sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan
		dikenakan sanksi daftar hitam.
	77.7	Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan
		waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh
		Pengguna Jasa.
	77.8	Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan
		dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui
		Masa Pemeliharaan.
78. Kegagalan	78.1	Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir
Bangunan		Pekerjaan
	78.2	78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan
		selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak
		lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan
		lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang
		ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10
		(sepuluh) tahun.
	78.3	Pengguna Jasa bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan
		yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
	78.4	Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan
		menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya
		terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
		kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum,
		proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
		Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang
		mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
		kelalaian Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim kehilangan
		atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
		kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
	78.5	Pengguna Jasa maupun Penyedia berkewajiban untuk
		menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan
		dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi
		yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
		tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
79. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	79.1	Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
	79.2	Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada
		pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka
		penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak
		ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
	79.3	Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak dapat membentuk
		dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi)
	79.4	Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
80. Itikad Baik	80.1	Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
	80.2	Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Untuk dan atas nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. XXXX XXXX MANDIRI
XXXXXX XXXXXX, S.T Direktur Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
xx. XXXXXX NIP. 19710307 200212 1 003

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PASAL DALAM SSUK	KETENTUAN	D A T A
1	2	3
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut :
		Satuan Kerja Pengguna Jasa :
		Nama	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
		Alamat	:	Jl. Waluyo Nomor 10 Kendal;
		Website	:	Xxxxxxxxx.xx.xx
		E-mail	:	xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
		Faximili	:	381588
		Penyedia :
		Nama	:	CV. XXXX XXXX MANDIRI
		Alamat	:	Jl. Gondosari Rt.01 Rw.03 Kel. Wates
				Kec. Ngaliyan Semarang
		E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx
		Faximili	:	024 - 3563381
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pengguna Jasa :
		Nama	:	XXXXXXX, SKM, M.Kes Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kesehatan nomor : 027 / 1353 / Dinkes tanggal 10 Maret 2023
		Untuk Penyedia :
		Nama	:	XXXXXX XXXXXXXX XXXXX Berdasarkan Surat Penugasan nomor 054 / Labkesda / VII / 2023 tanggal 10 Juli 2023
63.2 & 63.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Badan
44.4 & 44.6		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
		Kendal
	Jaminan	- Jaminan Uang Muka berasal Bank Umum/ Bank Asuransi yang diakui Pemerintah - Jaminan Pelaksanaan berasal Bank Umum - Jaminan Pemeliharaan berasal Bank Umum

1	2	3
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (Seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar ”As built” diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah perubahan Program mutu, organisasi kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah perubahan Spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Sebagai referensi pengalaman pekerjaan
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah penghentian sementara pekerjaan karena ada Tenaga Kerja Konstruksi yang positif COVID 19

1	2	3
70.1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30% (Tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin
		Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : - Termin I Dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Kontrak dikurangi pengembalian Uang Muka sebesar 50% (lima puluh perseratus) kali nilai Uang Muka, dengan ketentuan pekerjaan sekurang- kurangnya mencapai kemajauan fisik sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); - Termin II Dibayarkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari Nilai Kontrak dikurangi pengembalian Uang Muka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) kali nilai Uang Muka, dengan ketentuan pekerjaan sekurang-kurangnya mencapai kemajauan fisik sebesar 80% (delapan puluh perseratus); - Termin III Dibayarkan 25% (dua puluh lima perseratus) dari Nilai Kontrak, dikurangi pengembalian Uang Muka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) kali nilai Uang Muka dengan ketentuan pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) dan dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak berjangka waktu 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO). Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Dokumen Kontrak; 2. BA Hasil Penilaian Pekerjaan; 3. BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN)

1	2	3
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : - Layanan penyelesaian sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Kendal, 7 Juli 2023

Untuk dan atas nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi CV. XXXX XXXX MANDIRI
XXXXXX XXXXXX, S.T Direktur Untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
xx. XXXXXX NIP. 19710307 200212 1 003