SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

X,m,rao

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN

PUSAT JASA KEARSIPAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMBENAHAN ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR : 6/PKS/MaritimN/2018 NOMOR : KE.00.00/28/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Xx.Xx. Xxxxx Xxxxxxx, X.Xx

2. Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, MM

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, selanjutnya disebut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman beralamat di JI. MH. Thamrin No.8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Selaku Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pusat Jasa Kearsipan, ANRI beralamat di Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Jasa Kearsipan, ANRI selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK,

terlebih dahulu menjelaskan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang­ Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tari! alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Surat Kepala Biro Umum Nomor : B-0076/SESMENK0.03/MARITIM/UM001/III

/2018 Perihal: Permohonan Kerjasama, tanggal 15 Maret 2018;

6. Kesepahaman Bersama antara Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kepala Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 3/NKB/MaritimN/2018 dan Nomor : tanggal

21 Mei 2018.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat Kedua Pihak dalam pekerjaan Pembenahan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembenahan meliputi Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejumlah 140 meter linier dalamjangka

--· waktu 44 (empat puluh empat) hari kerja oleh 7 (tujuh) orang pelaksana da,i Pusat Jasa Kearsipan ANRI. Pembenahan Arsip dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, JI. MH. Thamrin No.8 Jakarta.

Pasal2

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

a. PIHAK KESATU berhak memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan dalam pembenahan arsip yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KESATU berhak memperoleh hak kepemilikan atas hasil Pembenahan Arsip dalam Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada laporan pekerjaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;

c. PIHAK KESATU berhak mempublikasikan atau mereproduksi dokumen­ dokumen tersebut sesuai keperluan PIHAK KESATU tanpa perlu mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA;

d. PIHAK KESATU berhak melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

a. PIHAK KESATU menyediakan arsip, data, keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA;

b. PIHAK KESATU menyediakan transportasi, konsumsi, ruang kerja, perlengkapan, dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana terdapat dalam Lampiran I perjanjian kerja sama ini;

c. PIHAK KESATU melakukan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;

d. PIHAK KESATU melaporkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai keluhan-keluhan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

e. PIHAK KESATU memperoleh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dari PIHAK KEDUA;

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. PIHAK KEDUA berhak mendapat informasi dan keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KESATU;

b. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran pekerjaan Pembenahan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia dari PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tenaga kerja profesional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan kualifikasi serta spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan;

b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan pemberitahuan kepada PIHAK

KESATU, apabila dilakukan penggantian tenaga kerja oleh PIHAK KEDUA;

c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan target dan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK;

d. PIHAK KEDUA berkewajiban merawat, memelihara, dan mengamankan segala arsip, data, informasi, keterangan, peralatan/perlengkapan dan

sarana pendukung lainnya milik PIHAK KESATU, berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA;

e. PIHAK KEDUA termasuk seluruh pegawai dan/atau tenaga pelaksananya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh arsip, data, informasi dan/atau keterangan PIHAK KESATU yang diketahui atau diserahkan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;

f. PIHAK KEDUA berkewajiban tidak mengalihkan dan/atau menyerahkan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK KESATU baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;

g. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan pekerjaan secara periodik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua);

PASAL3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pembenahan Arsip selambat-lambatnya 44 (empat puluh empat) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Juni 2018 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2018;

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan alasan-alasan yang cukup kuat dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU;

(3) Terkait penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA • harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal penyelesaian pekerjaan untuk keperluan pemeriksaan pekerjaan;

(4) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL4 BIAVA PEKERJAAN

(1) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di!ariggung oleh PIHAK KESATU;

(2) Biaya pelaksanaan pekerjaan Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah dengan rincian sebagai berikut:

No. 1.	Uraian Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks		Volume Harga Satuan Jumlah (Rp)  (Rp)    140 meter linier 350.000 49.000.000
	Jumlah	49.000.000

(3) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdiJSarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif alas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia;

(4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk biaya transportasi, konsumsi, ruang kerja, bahan, perlengkapan, dan peralatan bagi pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL5 HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU berupa arsip yang lertata fisik dan informasinya dengan disertai Daftar Arsip Aklif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar lsi Berkas.

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran pekerjaan Pembenahan Arsip dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Cibis Nine, Nomor Rekening 127-00- 0773286-8 alas nama BPN 139 Pusat Jasa Kearsipan dengan Nomor .NPWP 80.955,96.77.01 .7.000;

(2) Pembayaran pekerjaan Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut Pekerjaan Pembenahan Arsip Tingkat Kompleks akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU sebesar Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan 140 (seratus empat puluh) meter linier pekerjaan pembenahan arsip yang dinyatakan dalam. Serita

Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembenahan Arsip Tahap KESATU yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, namun tidak terbatas pada perlstiwa-peristiwa sebagai berikut :

a.

Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);

b. Kebakaran;

c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan.

(2) Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu

14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa :dengan disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

(3) Alas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam jangka wakt_u 3 kali 24 jam sejak pemberitahuan !ersebut;

(4) Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU tidak dapat memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

(5) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :

a. PARA PIHAK atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

b. Perjanjian Kerja Sama ini dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat ditinjau kembali;

c. Kelalaian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada gugurnya alasan keadaan memaksa.

PASAL8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama atau bagian-bagian daripadanya; maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak tercapai, maka semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerj,a Sama ini akan diselesaikan dalam tingkat KESATU dan terakhir oleh Sadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI),

PASAL9

ADDENDUM

(1) PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan alas ketentuan­ ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila PIHAK yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima PIHAK lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini;

(2) PARA PIHAK harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah, Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar penyusunan Addendum Perjanjian Kerja Sama, Addendum dibuat secara tertulis dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh PARA PIHAK sepanjang masih dalam masa perjanjian;

(3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari salah satu PIHAK alas usulan perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

(4) Setiap perubahan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerjaan maupun biaya harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam addendum perjanjian kerja sama yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan

dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL10 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal PARA PIHAK mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka PARA PIHAK menjamin bahwa secara 'hukum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku,

(2) Dalam hal salah satu PIHAK belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari PIHAK lainnya, maka data dan informasi yang belum diubah tetap digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

LAMPIRAN I

13

Rincian Kebutuhan Transportasi, Konsumsi, Perlengkapan, dan Peralatan yang Harus Disediakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

No.	Uraian		Volume
A.	Perlengkapan Kearsipan untuk Pembenahan Arsip
	1	Boks Arsip (140 ml x 5 boks)	700 boks
	2	Folder Arsip (700 boks x 15 folder)	10.500 folder
B.	ATK untuk Pembenahan Arsip
	1	Pensil 2B	3 dus
	2	Penghapus pensil	2 dus
	3	Rautan pensil besar	2 u1;1it
	4	Stapler no. 10	3 unit
	5	lsi stapler no. 10	4 dus
	6	Stapler no. 12	3 unit
	7	lsi Stapler no. 12	4 dus
	8	Ballpoint	2 lusin 10 rim
	9	Kertas HVS Ukuran A4 (80 Gr)
	10	Toner printer	6 unit
	11	Masker	3 ctus
	12	Cutter	8 unit
		lsi cutter	3 dus
	14	Gunting sedang	7 uri,it
	15	Lem Multipurpose	4 bolo!
	16	Kabel Roll	8 uriit
	17	Penggandaan daftar arsip	1 paket
18		Lakhan putih	2 roll
	19	Flashdisk	4 unit
	20	Penggaris besi 30 cm	5      unit
	21	Kuas cat kecil 1 Inch	5	un_it
	22	Paper Clip	4 dus
	23	Sarung Tangan	2      lusin
	24	DVDRW	2	keping
	25	P3K dan Obat-obatan		1 paket
	26	Slicker Label DVD
				2 lembar
C.	Laptop untuk Pembenahan Arsip		5 2 bulan

D.	Printer 1 2 bulan
E.	Transportasi dan Konsumsi untuk Pembenahan Arsip
	1	Transportasi LokalJakarta
		Pelaksana Pembenahan (PP) (7 orang x 44 hari)	OH
	2	Konsumsi (1 makan dan 2 snack)
		7 orang x 44 hari 308	OH

308

PASAL11 PENUTUP

(1) Surat-surat atau dokumen-dokumen dan atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, MM Xx.Xx. Xxxxx Xxxxxxx, X.Xx

PASAL11 PENUTUP

(1) Surat-surat atau dokumen-dokumen dan atau lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian;

(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA

..

.

-,..Mf!PfiflAl.f_ �

0AEF860325671

A B0URUP0IAH

Ors. Xxxxxx Xxxxxx, MM

PIHAK KESATU

Xx.Xx. Xxxxx Xxxxxxx, X.Xx