SPESIFIKASI TEKNIS PEMASANGAN PJU DI JL. VETERAN

SPESIFIKASI TEKNIS PEMASANGAN PJU DI JL. VETERAN

1. URAIAN

PEKERJAAN

1.1 Penyedia barang/jasa adalah Penyedia barang/jasa /Sub Penyedia barang/jasa Pekerjaan Instalasi Listrik harus menawarkan seluruh lingkup pekerjaan yang dijelaskan baik dalam spesifikasi ini ataupun yang tertera dalam gambar- gambar, dimana bahan-bahan dan peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada spesifikasi ini. Bila ternyata terdapat perbedaan antara spesifikasi bahan dan atau peralatan yang dipasang dengan spesifikasi yang dipersyaratkan maka hal tersebut merupakan kewajiban Penyedia barang/jasa untuk mengganti bahan atau peralatan tersebut.

1.2 Pada prinsipnya Penyedia barang/jasa elektrikal wajib melengkapi seluruh bagian dari sistem secara keseluruhan merupakan sistem yang lengkap dan dapat berfungsi dengan baik.

1.3 Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa adalah pekerjaan PEMASANGAN PJU DI JL. VETERAN.

1.4 Sebelum melaksanakan pekerjaan Penyedia barang/jasa wajib melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait demi proses kelancaran pekerjaan diantaranya PLN maupun instansi terkait lainnya.

1.5 Penyedia barang/jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko kecelakaan, dengan membuat rambu pembatas sebagai pemisah antara area jalan atau area umum dengan area pekerjaan.

1.6 Pekerja di lapangan harus menggunakan peralatan keselamatan diantaranya rompi schotlite supaya dapat terlihat jelas dan helm keselamatan.

1.7 Penyedia barang/jasa diwajibkan untuk memasang papan nama pekerjaan di area pekerjaan sebagai pengenal ada pelaksanakan pekerjaan pemasangan konstruksi PJU di area tersebut.

2. JENIS BAHAN DAN MUTU

Jenis dan mutu bahan yang dipakai harus sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis, sesuai dengan standart pabrik pembuatnya.

3. PERATURAN TEKNIS

3.1 Dalam melaksanakan Pekerjaan, kecuali bila ada ketentuanlain dalam Dokumen Pengadaan ini, berlaku dan mengikat

PEMBANGU- NAN YANG DILAKUKAN

ketentuan-ketentuan dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

a. Peraturan Umum tentang pelaksanaan Instalasi Listrik (PUIL) 2000, 2011

b. Peraturan yang dikeluarkan instansi lainya seperti PLN, dan peraturan lain yang terkait.

3.2 Untuk melaksanakan pekerjaan berlaku dan mengikat pula :

a. Gambar Kerja yang dibuat Konsultan Perencana./DED yang sudah disahkan oleh Pemberi Tugas termasuk juga gambar-gambar detail yang diselesaikan oleh Penyedia barang/jasa dan sudah disahkan/disetujui,

b. Dokumen Pengadaan Lelang,

c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan,

d. Jadwal Pelaksanaan (Tentative Time Schedule) yang telah disetujui PPKom.

4. PERSYARATAN TEKNIS

4.1 Penyedia barang/jasa mempunyai pengalaman dalam pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik tegangan rendah

4.2 Penyedia barang/jasa mempunyai Surat Ijin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan subbidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang masih berlaku.

5. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL

5.1 Peraturan

Umum

5.1.1 Gambar-gambar :

a. Gambar rencana pelaksanaan kerja(shop drawing) merupakan acuan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Dengan adanya gambar kerja, maka pekerjaan lapangan menjadi mudah dilaksanakan dan terkendali secara teknis baik dari segi waktu maupun mutu kerja.

x. Xxxxxx rencana pelaksanaan kerja (shop drawing) dan rencana kerja persyaratan ini serta risalah rapat penjelasan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dantidak dapat dipisahkan satu dengan lainya,

x. Xxxxxx rencana pelaksanaan kerja(shop drawing) ini menunjukan secara umum tata letak dari peralatan, pemasangan harus diperhatikan dengan memperhatikan kondisi lokasi dan kemudahan jika peralatan sudah dioperasikan.

5.1.2 Pengukuran:

a. Penyedia barang/jasa sebelum melakukan pengukuran ulang terlebih dahulu mencocokkan item pekerjaan pada volume pekerjaan yang terdapat pada Bill of Quantity (BQ) dengan gambar perencanaan yang kemudian dikosultasikan dengan PPTK dan Konsultan Perencana/DED.

b. Pengukuran lapangan di awal suatu pekerjaan untuk memastikan berapa besar perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan dari perencanaan yang ada. Pengukuran ini menghasilkan Laporan MC-0 yang dilampiri gambar rencana pelaksanaan kerja, foto Pekerjaan 0%, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Semua dokumen yang dihasilkan dalam pengukuran ini wajib disetujui oleh para pihak.

c. Besarnya perubahan yang ditemukan dibuatkan Dokumen Perubahan. Dokumen perubahan bisa berbentuk Dokumen Tambah Kurang (Change Contract Order) atau Dokumen Tambahan (Addendum).

d. Semua biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan pengukuran ini merupakan tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

5.1.3 Testing dan comisioning :

a. Penyedia barang/jasa harus melakukan testing dan pengukuran yang dianggap perlu untuk mengetahui apakah instalasi dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi semua persyaratan yang diminta,

b. Semua lahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengadakan testing merupakan tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

5.1.4 Masa pemeliharaan dan serah terima pekerjaan :

a. Peralatan instalasi harus digaransi 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan pertama,

b. Masa pemeliharaan konstruksi 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama,

c. Selama masa pemeliharaan Penyedia barang/jasa diwajibkan mengatasi segala kerusakan yang terjadi dan semua komponen terpasang yang hilang karena dicuri, dijarah dan sebagainya tanpa ada tambahan biaya,

d. Selama masa pemeliharaan, seluruh instalasi merupakan tanggung jawab Penyedia barang/jasa sepenuhnya,

e. Selama masa pemeliharaan Penyedia barang/jasa harus melatih petugas-petugas yang ditunjuk pengguna anggaran

sehingga dapat mengenali sistem instalasi dan dapat melaksanakan pengoperasian serta pemeliharaan.

5.1.5 Laporan-laporan :

a. Laporan harian, mingguan dan bulanan

Penyedia barang/jasa wajib memberikan laporan harian- mingguan-bulanan yang memberi gambaran mengenai :

• Kegiatan fisik,

• Catatan dan perintah PPTK yang disampaikan secara lisan dan tertulis,

• Jumlah material yang diterima,

• Jumlah tenaga kerja,

• Keadaan cuaca,

• Pekerjaan tambah/kurang (bila ada),

• Laporan mingguan merupakan ringkasan laporan harian setelah ditandatangani oleh site manager harus

diserahkan kepada PPTK untuk disetujui.

b. Laporan Dokumentasi

• Foto dokumentasi mulai dari 0%, 50% dan 100% dicetak secara mendatar (landscape) sesuai dengan contoh

format laporan dokumentasi dan foto dokumentasi harus diambil dari titik sudut pengambilan yang sama secara tegak (portrait),

• Foto dokumentasi yang dimaksud dicetak sebanyak 2 (dua) buku yang terdiri dari 1 (satu) asli yang dicetak

berwarna pada kertas foto (photo paper) dan 1 (satu) rekaman yang dicetak berwarna pada kertas HVS folio (F4)dan diberi penjelasan tentang lokasi dan keadaan fisik di lapangan,

• File foto dokumentasi harus dalam bentuk format *.jpeg

dan tidak diperkenankan menggabungkan gambar foto dokumentasi tersebut ke dalam bentuk word (*.doc/*.docx) maupun excel (*.xls/*xlsx) serta dimasukkan/disimpan ke Compact Disc(CD) dan diserahkan kepada Staf Teknis.

5.1.6 Penanggung jawab pelaksanaan

a. Penyedia barang/jasa harus menempatkan penanggung jawab pelaksanaan yang ahli dan berpengalaman dan harus berada di lapangan, yang bertindak sebagai wakil Penyedia barang/jasa dan mempunyai kemampuan memberi keputusan teknis yang bertanggung jawab dalam memberikan instruksi yang diberikan oleh pihak PPTK,

b. Penanggung jawab harus berada ditempat pekerjaan pada saat diperlukan oleh Konsultan Pengawas.

5.1.7 Penambahan/pengurangan/perubahan instalasi :

a. Pelaksanaan instalasi yang menyimpang dari rencana, harus mendapat persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas,

b. Penyedia barang/jasa harus menyerahkan setiap gambar perubahan kepada PPTK,

c. Perubahan material dan lain-lain diajukan Penyedia barang/jasa kepada PPTK secara tertulis dan pekerjaan tambah/kurang/perubahan harus disetujui PPTK secara tertulis.

5.1.8 Ijin – ijin :

Pengurusan ijin-ijin diperlukan untuk pelaksanaan instalasi serta seluruh biaya menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

5.1.9 Pemeriksaan rutin dan khusus :

a. Pemeriksaan rutin harus dilakukan oleh Penyedia barang/jasa instalasi secara periodik dan tidak kurang dari tiap 2 (dua) minggu,

b. Pemeriksaan khusus dilakukan Penyedia barang/jasa instalasi bila ada permintaan dari pihak PPTK dan bila ada gangguan dari instalasi yang sedang dikerjakan.

5.2 Spesifikasi

Teknis dan Bahan Material

5.2.1 Tiang PJU

a. Tiang PJU yang digunakan adalah type oktagonal single arm tinggi 8 meter (sesuai gambar perencanaan) yang ditempatkan pada sisi luar jalan,

b. Tiang PJU terbuat dari hotdip galvanis medium A dengan ketebalan pada segment A (bottom pole) 3,0 mm, dan ketebalan pada segment B (top pole) 3 mm,

c. Sudut kemiringan lengan tiang lampu antara 10o– 15 o,

d. Tiang PJU oktagonal dipasang di atas umpak pondasi dengan struktur beton yang mempunyai ukuran pondasi 40cmx40cmx160cm seperti pada gambar perencanaan,

e. Pada tiang (di atas hand hole) diberi tulisan Tahun Anggaran pekerjaan tersebut dilaksanakan,

f. Penutup pada hand hole harus menggunakan engsel supaya aman dan tidak mudah hilang,

g. Gambar teknis untuk tiang terlampir.

5.2.2 Pada armature lampu dipasang cutting stiker (contoh terlampir pada gambar teknis),

5.2.3 Kabel

a. Kabel yang digunakan adalah LVTC 2x16 mm2 untuk jaringan udara dari PLN ke APP, LVTC 2x16 mm2 untuk jaringan udara antar PJU, NYY 4x6 mm2 untuk jaringan bawah tanah antar tiang PJU, NYM 2x2,5 mm2 adalah

kabel dari jaringan udara ke MCB dan dari MCB ke beban lampu PJU.

b. Kabel yang digunakan harus memenuhi standard PLN,LMK dan dilampiri test report kabel yang masih berlaku serta standar Industri Indonesia,

c. Diutamakan produksi dalam negeri,

d. Mampu dialiri tegangan 500 V,

e. Kabel Jaringan PJU sekualitas supreme, kabel metal, trankabel, kabelindo, voksel, Eterna, Extrana,

f. Instalasi pada semua komponen yang terpasang yang terhubung dengan pengkabelan wajib dilakukan dengan memberikan terminal yang terisolasi dan dipastikan dengan cukup baik, seperti sealer konektor.

g. Bahan/material yang diadakan harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1) Kabel LVTC 3x16 mm

a. Luas penampang kabel 16 mm2,

b. Insulasi ≥ 1.2 mm,

x. Xxxxxxxxx aliran arus maks. ≥ 60 Ampere,

d. Hambat jenis maksimum 1.91 ohm/km,

e. Mampu dialiri voltase sampai dengan 500 V,

2) Kabel LVTC 2x16 mm2

a. Luas penampang kabel 16 mm2,

b. Insulasi ≥ 1.2 mm,

x. Xxxxxxxxx aliran arus maks. ≥ 60 Ampere,

d. Hambat jenis maksimum 1.91 ohm/km,

x. Xxxxx dialiri voltase sampai dengan 500 V

3) Kabel NYM 3x4 mm2

a. Luas penampang kabel 4 mm2,

b. Kapasitas aliran arus maks. ≥ 0.46KAmpere,

c. Hambat jenis maksimum 0.100 ohm/km,

d. Mampu dialiri voltase sampai dengan 500 V

4) Kabel NYY 3x4 mm2

a. Luas penampang kabel 4 mm2,

b. Insulasi dalam ≥ 1.0 mm,

c. Insulasi luar ≥ 1.8 mm,

d. Kapasitas aliran arus maks. ≥ 40 Ampere,

e. Hambat jenis Maksimum 4.61 ohm/km,

x. Xxxxx dialiri Voltase sampai dengan 500 V.

5) Kabel NYY 4x6 mm2

a. Luas Penampang kabel 6 mm2

b. Insulasi dalam ≥ 1.0 mm

c. Insulasi luar ≥ 1.8 mm

d. Kapasitas aliran arus maks. ≥ 50 Ampere

e. Hambat jenis maksimum 3.08 ohm/km

x. Xxxxx dialiri voltase sampai dengan 500 V

6) Kabel NYY 2x16 mm2

a. Luas Penampang kabel 16 mm2

b. Insulasi dalam ≥ 1.0 mm

c. Insulasi luar ≥ 1.8 mm

d. Kapasitas aliran arus maks. ≥ 90 Ampere

e. Hambat jenis maksimum 1.15 ohm/km

x. Xxxxx dialiri Voltase sampai dengan 500 V

7) Kabel NYA1x4 mm2

a. Luas Penampang kabel 4 mm2,

b. Kapasitas aliran arus Maks. ≥ 50 Ampere,

c. Hambat jenis maksimum 4.47 ohm/km,

d. Mampu dialiri voltase sampai dengan 500 V

5.2.4 Pipa Subduct HDPE

a. Pipa subduct yang digunakan berjenis High Density Poly Ethilen/HDPE,

b. Warna orange polos dan mempunyai label (marking),

c. Pipa subduct berukuran OD (Outside Diameter) 40x34 mm

; wall thickness 3,0 mm ; length of pipe/coil 200 m,

d. Pipa subduct tahan terhadap benturan/impact dari luar, tahan terhadap tekanan/beban berat dengan kelas pipa minimal PE 80 (tahan tekanan sampai dengan 12,5 BAR),

e. Produksi dalam negeri.

5.2.5 Box Panel

a. Produksi dalam negeri

b. Memenuhi standar Industri Indonesia.

c. Ukuran 60x50x30 cm terbuat dari plat besi.

d. Di cat dengan powder coating dan diberi tulisan XX.XX PEL dan DAYA TERPASANG.

e. Xxxxxx dan ukurannya sesuai dengan gambar rencana.

5.2.6 Timer/Time Switch

Merupakan sakelar arus listrik yang dikendalikan oleh fungsi waktu penyalaan atau pemutusan. Menggunakan merk PANASONIC/ABB/THEBEN/CHINT DIGITAL, dengan

Standard Nasional Indonesia (SNI)

a. Mengacu standard : EN 60730-1; EN 00000-0-0.

b. Toleransi tegangan minimal : 230 Vac + 10%.

c. Time base : Quartz.

d. Frekuensi : 50 / 60 Hz.

e. Switching Time : 15 menit.

f. Power Consumption : kurang dari 1 VA.

g. Akurasi : +/- 1 detik/ hari.

h. Kapasitas beban switching : resistive : 16A (250V~) , Inductive load : 4A (250V~).

i. Dengan power reserve (backup batteray) minimal 120 jam dalam kondisi penuh.

5.2.7 Magnetic contactor

Peralatan yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik masing-masing phase mampu dialiri arus 29ª - 65ª dengan tegangan 220V - 240V. Menggunakan merk ABB/MITSUBISHI/SCHNEIDER/CHINT dengan Standard Nasional Indonesia (SNI).

5.2.8 Miniatur Circuit Breaker (MCB)

a. Standart IEC/EN 60898-1, SNI.

b. Kutub 1,2,3,4.

c. Kurva Karateristik C.

d. Icn = 4.5 KA ;Un = 1P : 230/400 VAC; 2-4P; 400 VAC.

e. Ketahanan Mekanikal dan Electrical = 20,000 ops.

f. Dimensi Kutub (H X D X W) = 85 X 69 X17,5 (1 Kutub).

g. Proteksi minimum terminal IP 20

h. Produksi dalam negeri.

i. Standar industri Indonesia.

j. Memenuhi standard PLN dan LMK.

k. Mampu dialiri tegangan 220V-240V

x. xxxx ABB/SCHNEIDER/HAGER

5.2.9 Suspension Bracket

Terbuat dari bahan aluminium cor.

5.2.10 Suspension Clamp

Terbuat dari bahan aluminium cor.

5.2.11 Fixed End Dead

Terbuat dari plastik dan kawat pengait

5.2.12 Service Wedge Claim

Terbuat dari bahan plastik dan kawat pengait.

5.2.13 Stopping Beugle (Link)

Terbuat dari steel plate yang dilapisi dengan stainlessyang digunakan untuk penghubung cincin di tiang ke komponen SJ.

5.2.14 Stainless Steel Belt

Terbuat dari steel plate yang dilapisi dengan stainless.

a. Produksi dalam negeri.

b. Memenuhi standar PLN dan LMK.

c. Memenuhi standar Industri Indonesia.

d. Memenuhi standar untuk pemasangan tarikan jaringan udara.

5.2.15 Tap Connector

Terbuat dari bahan plastik, kedap air dengan ukuran menyesuaikan ukuran kabel.

5.2.16 SJ.4

alat yang digunakan untuk menarik jaringan udara dari tiang satu ke tiang lainnya yang sudah memenuhi standar mutu dari PLN dan terbuat dari bahan alumunium alloy.

5.2.17 Banded

a. Produksi dalam negeri.

b. Memenuhi standar PLN dan LMK.

x. Xxxxx pada tegangan 220 V.

5.2.18 Beugel

a. Memenuhi standar untuk pemasangan box panel, pipa dan stang.

b. Terbuat dari bahan plat besi tebal 4 mm dengan finishing galvanis.

5.2.19 Pipa infoor galvanis

a. Produksi dalam negeri.

b. Standard industri Indonesia.

c. Ukuran medium A Ø 2..

5.2.20 Pipa fleksibel

a. Produksi dalam negeri.

b. Standard industri Indonesia.

5.2.21 Ground rood 5/8", T.infooring (PVC)

a. Produksi dalam negeri.

b. Standard Industri Indonesia.

5.2.22 Kawat BC

a. Kawat dengan ketebalan minimal 6mm

b. Produksi dalam negeri.

c. Standard Industri Indonesia.

5.2.23 Xxxxxx xxxx/BP.UJL PLN

a. Biaya penyambungan dan uang jaminan langganan yang wajib dibayarkan oleh pelanggan PLN kepada PLN manakala menggunakan penyambungan baru dan atau

tambah daya,

b. Memiliki NIDI (Nomor Identitas Instalasi) Tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Dirjend Ketenagalistrikan KESDM,

c. Wajib melampirkan Sertifikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Badan/Lembaga yang berhak mengeluarkan SLO (Sertifikat Laik Operasi) Wilayah Jawa Tengah dan DIY,

d. Penyedia barang/jasa harus dapat menunjukkan bukti pembayaran tambah daya/BP.UJL PLN,

e. Penyedia barang/jasa harus dapat menunjukkan bukti pemasangan fisik KwH meter terpasang untuk Pasang Daya Baru dan MCB untuk tambah daya.

5.2.24 Penggantian/pengadaan/pasang box APP (komplit set) dan box kontrol PJU

a. Box panel kontrol (panel topi) digunakan untuk pelindungkomponen kontrol kecuali dinyatakan lain dari penyesuaian kebutuhan lapangan,

b. Ukuran Box panel (2 loyang) uk.60x50x30 cm untuk peralatan kontrol PJU,

c. Box panel di cat dengan powder coating dan diberi tulisan XX.XX PEL dan DAYA TERPASANG,

d. Box kontrol dipasang menempel pada PAL PLN, atau tiang bantu,

e. Terdapat KwH meter sebagai APP (Alat Pembatas dan Pengukur),

x. Xxxxxx dan ukurannya sesuai gambar teknis,

g. Dalam Box kontrol terdapat peralatan kontrol yaitu Magnetic Contactor, Timer, MCB serta menyediakan space untuk konsentrator (yaitu alat bantu pengaturan waktu penyalaan lampu yang dikendalikan dari server),

x. Xxxxxx panel dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sesuai permintaan pengendalian kegiatan,

i. Pembumian (grounding) pentanahan dengan BC. 6mm,

j. Kabel inforing menggunakan kabel LVTC 2x16 mm dengan pelindung pipa galvanis ∅1,5” dengan T inforing dengan PVC dan pipa fleksibel,

k. Memenuhi standar Industri Indonesia,

x. Xxxxxx dan ukurannya sesuai dengan gambar rencana,

m. Mengganti Box APP lama ke Box APP baru, Box APP lama di serahkan ke bagian gudang di sertai dengan bukti serah terima barang

5.3 Test fungsi PJU Penyedia barang/jasa harus melaksanakan pengujian untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas terhadap material fungsi PJU:

6. PEKERJAAN PONDASI

6.1 Pondasi tiang PJU

Merupakan pondasi beton bertulang dengan mutu beton K-175. Ukuran beton pondasi adalah 40cm x 40cm x 160cm untuk tiang PJU Oktagonal

6.2 Adukan beton

Adukan beton yang dipergunakan untuk seluruh struktur bangunan ini menggunakan beton readymix atau menggunakan beton konvensional site mix yang sebelumnya sudah membuat job mix design yang dikeluarkan oleh laboratorium dari instansi/badan/lembaga yang sudah terbukti akreditasinya dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

6.3 Lantai kerja

Seluruh beton untuk lantai kerja adalah beton rabat dengan mutu K-100.

6.4 Tes/uji mutu beton

Apabila diperlukan untuk mendukung kesimpulan kekuatan beton akan dilakukan pengetesan beton dilapangan (hammertest) oleh lembaga yang telah memiliki sertifikasi, dengan biaya ditanggung oleh Penyedia barang/jasa. Apabila hasil hammertest pada pondasi yang titiknya disepakati tidak memenuhi maka penyedia barang/jasa harus bersedia membongkar pondasi tersebut dan menggantinya dengan pondasi dengan mutu beton yang disyaratkan.

6.5 Mutu baja tulangan

Mutu baja tulangan yang dipergunakan untuk seluruh struktur bangunan ini adalah mutu baja tulangan s/d.∅ 16 mm adalah BJTP 240 (U-24) dengan kekuatan tarik 2080 Kg/Cm2.

6.6 Pembesian

a. Pembuatan tulangan-tulangan untuk batang lurus atau yang dibengkokkan, sambungan, kait-kait dan sengkang (ring) persyaratannya harus sesuai SNI 2847:2013.

b. Pemasangan dan penggunaan tulangan beton harus sesuai dengan Gambar Kerja.

c. Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin agar besi tulangan tersebut tidak berubah tempat selama pengecoran, dan harus bebas dari papan acuan / bekisting atau lantai kerja dengan memasang selimut beton dan bantalan beton (beton decking) sesuai dengan SNI 2847:2013.

6.7 Acuan/bekisting

a. Acuan harus dipasang sesuai dengan bentuk dan ukuran- ukuran yang telah ditetapkan.

b. Acuan harus dipasang sedemikian rupa dengan perkuatan- perkuatan, sehingga cukup kokoh dan dijamin tidak berubah bentuk dan kedudukannya selama pengecoran berlangsung.

c. Acuan harus rapat (tidak bocor), permukaannya licin, bebas dari kotoran tahi gergaji, potongan kayu, tanah, lumpur dan sebagainya.

7. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PENGAMANAN SETELAH PELAKSANAAN

7.1 Pembersihan lahan kerja dan pada semua pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pekerjaan seperti yang tercantum di gambar kerja dan terurai dalam buku ini dari semua barang atau bahan bangunan lainya yang dinyatakan tidak digunakan lagi menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

7.2 Bahan-bahan yang tidak terpakai dan tidak diperlukan lagi harus dipindahkan ke tempat yang aman

7.3 Sisa-sisa barang atau bongkaran tidak boleh dibiarkan bertumpuk di tempat kerja harus segera dibersihkan ke tempat yang aman agar tidak mengganggu lalu lintas.

7.4 Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung Penyedia barang/jasa harus menjaga keamanan bahan/material yang dilaksanakannya sampai tahap serah-terima.

7.5 Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, bilamana terjadi kerusakan bangunan eksisting, jalan, taman, pagar, dan lain-lain akibat kerja Penyedia barang/jasa, harus dikembalikan/diperbaiki seperti semula oleh Penyedia barang/jasa yang bersangkutan tanpa adanya tambahan biaya.

7.6 Apabila pekerjaan telah selesai maka penyedia barang/jasa wajib merapikan dan membersihkan lokasi pekerjaan serta mengembalikan seperti sedia kala.

9. MANAJEMEN K3 KONSTRUKSI (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA)

Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan agar tenaga kerja menggunakan perlengkapan keselamatan kerja dan seluruh tenaga kerja/pekerja agar diasuransikan/dijaminkan keselamatannya pada Asuransi Penjamin Keselamatan Kerja. Peraturan yang yang mengikat dan berlaku di pelaksanaan pekerjaan konstruksi antara lain :

a. Menggunakan perlengkapan safety seperti helm dengan tali di dagu,

b. Menggunakan sepatu safety yang sesuai dengan jenis pekerjaan,

c. Menggunakan alat pelindung lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan seperti sarung tangan, earplug, kacamata, masker dan lain-lain,

d. Memiliki dan memakai tanda pengenal(ID Card),

e. Menjaga fasilitas K3 yang ada di proyek seperti rambu-rambu, alat pengaman kerja dan lain-lain,

f. Menggunakan full body harnest saat bekerja diketinggian yaitu

berupa tali yang diikatkan ke tubuh dan digantungkan ke tali pengaman life line,

g. Mengikuti acara pengarahan K3 secara rutin,

x. Xxxxxx atau kontraktor wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) dan alat pengaman kerja (APK) sesuai yang dibutuhkan,

i. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib K3 yang ada di proyek,

x. Xxxsedia menerima sanksi, bila melanggar ketentuan yang berlaku di proyek.