NOMOR : PER.01/SU/IV/2015 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

DOKUMEN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2016

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI

NOMOR : PER.01/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

PERATURAN

SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI NOMOR : PER.02/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

XXXXXXX XXXXXXX TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

PERATURAN

SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI NOMOR : PER.01/SU/I/2016 TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI DENGAN KEPALA BNP2TKI TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA

XXXXXX XX DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA DENGAN SEKRETARIS UTAMA

TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA ESELON III, IV DAN STAF

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2016

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI

NOMOR : PER.01/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 01/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) tahun 2015-2019;

b. bahwa Renstra Sekretariat Utama BNP2TKI merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJM Nasional dan Renstra BNP2TKI tahun 2015-2019 serta menjadi salah satu dasar bagi Sekretariat Utama dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri;

4. Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;

10. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tanaga Kerja Indonesia;

11. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Instruksi Preseiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretraiat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Rencana Strategis Sekretraiat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran PERATURAN ini, merupakan pedoman/acuan yang digunakan oleh masing-masing Eselon II di lingkungan Sekretraiat Utama BNP2TKI untuk menyusun :

a. Rencana Strategis 2015 - 2019;

b. Rencana Kerja;

c. Rencana Kerja Anggaran;

d. Penetapan Indikator Kinerja Utama;

e. Rencana Kinerja Tahunan;

f. Penetapan Kinerja;

g. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Melakukan Review Renstra sebagaimana diktum Pertama apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas BNP2TKI, serta Struktur Organisasi;

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal April 2015 Sekretaris Utama,

Xxx Xxxxxxx

NIP. 19550815 198203 1 002

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2015 - 2019 SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI

A	VISI PRESIDEN	:	Terwujudnya Indonesia Xxxx Xxxxxxxxx, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Xxxxxx Xxxxxx
B	MISI PRESIDEN	:	1. Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Yang Tinggi, Maju Dan Sejahtera; 2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing.
C	TUJUAN	:	Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik;

N0	SASARAN STRATEGIS		ARAK KEBIJAKAN	STRATEGI
	URAIAN	IKU
1	Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	Penyiapan perencanaan yang kreatif, inovatif, rasional dan menjawab persoalan	Peningkatan Kualitas Rencana Program dan Anggaran yang dfisesuaikan dengan kebutuhan masayrakat yang nyata (felt need), dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (response)
		Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Perluasan agenda reformasi birokrasi	Meningkatnya kasitas birokrasi melalui: a. Penyusunan grand design dan road map RB; b. Penyederhanaan struktur organisasi dan tata kerja; c. Penyempurnaan SOP Lembaga BNP2TKI; d. Penerapan SPIP; e. Akuntabilitas keuangan f. Penerapan CAT Sistem; g. Penerapan e-government h. Manajemen arsip; i. Penyusunan laporan kinerja
2	Terselenggaranya Program Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI
3	Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel;	Opini BPK atas laporan keuangan
4	Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI;	Persentase peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum	Penyusunan, penyempurnaan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelemba gaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan	Menyempurnakan perangkat peraturan dan berperan aktif dalam proses penguatan kewenangan/otoritas kelembagaan serta pengelolaan informasi dan kehumasan

		Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi Publik;	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi Publik melaluli : a. Peningkatan pelayanan PPID; b. Publik awareness campaign; c. Publikasi proses perencanaan dan penganggaran; d. Publikasi Laporan keuangan dan Kinerja.
			Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan	Meningkatan Partisipasi Masyarkat dalam perumusan kebijakan melalui : a. Forum konsultasi publik; b. Publikasi informasi program dan kegiatan prioritas; c. Sistem publikasi yang accessible, interaktif dan mudah dipahami;
			Pembangunan Image Building komunikasi kelembagaan	Mewujudkan Image Building komunikasi kelembagaan melalui : a. Menjadi lead operator khusus TKI dengan mengkomunikasikan program terkait TKI kepada kementerian yang bersangkutan; b. Bekerjasama untuk membuat research dan feasibility study yang terkait dengan TKI hasil akan digunakan untuk pengembangan TKI; c. Mengkomunikasikan segala keputusan yang akan dibuat dengan melakukan brainstorming dengan perwakilan TKI baik asosiasi maupun LSM/NGO; d. Menjadi Self Regulatory Organisation bagi pelaku industri yang melakukan bisnis terkait TKI agar tercipta win-win solution
5	Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Rekomendasi Kajian Litbang sebagai bahan Masukan Kebijakan	Memberikan rekomendasi hasil Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap hal-hal yang terkait dengan P2TKI	Melakukan Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap hal-hal yang terkait dengan P2TKI dan memberikan rekomendasil dari hasil yang dilakukan.
		Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI dengan secara terpadu	Penyelenggraan layanan system informasi P2TKI dengan stakeholders secara terpadu dan bertanggung jawab.	Melakukan integrasi Sistem Pelayanan P2TKI (SIKOTKLN) dengan :

				1. Sistem Lembaga Penempatan dan lembaga Pendukung penempatan terkait sistem non tunai; 2. Sistem pelayanan pada Kab/Kota 3. Sistem pada kementerian/Lembaga terkait 4. Perwakilan RI di Negara Penempatan 5. Sistem Perbankan dan sistem asuransi
			Penguatan Infrastruktur Integrasi Sistem, Pengamanan Database dan Network Operational Control (NOC)	Melakukan kegitan berupa : 1. Penguatan Infrastruktur Integrasi Sistem dengan melakuikan penambahan kapasitas yang diperlukan; 2. Pengamanan Database dan Network Operational Control (NOC) dengan menyediakan cadangan Bank Data yang ditempatkan di daerah yang bebas dari gempa, banjir dan mendapat suplai listrik sepanjang tahun
			Pengelolaan dan Penyajian Data P2TKI	Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan support data dan penyajian data yang terus menerus dan terkini.

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI

NOMOR : PER.02/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 02/SU/IV/2015 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan KInerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA//IV/2015 tentang Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

9. Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI Nomor PER. 01/SU/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019.

PERTAMA : Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing Eselon II di lingkungan Sekretraiat Utama untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris Utama BNP2TKI dan disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

KETIGA : Melakukan Reviu Penetapan Indikator Kinerja Sekretraiat Utama apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015 - 2019.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Sekretaris Utama,

Xxx Xxxxxxx

NIP. 19550815 198203 1 002

Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI Tentang Penetapan indikator Kinerja Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015-2019.

Nomor : PER.02/SU/IV/2015 Tanggal : 30 April 2015

Lampiran

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BNP2TKI TAHUN 2015-2019
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran
	Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB
Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat
	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI
Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel;	Opini BPK atas laporan keuangan
Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI;	Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan
	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI
Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai
	Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Sekretaris Utama,

Xxx Xxxxxxx

NIP. 19550815 198203 1 002

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015-2019

A. Pendahuluan

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan.

Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauh mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.

B. Pengertian Kinerja

Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, dan dibawah ini disajikan beberapa diantaranya:

1. Kinerja: adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Xxxxxxxxx dan Russel, 1993);

2. Kinerja: Keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan (As’ad, 1991);

3. Kinerja adalah pekerjaan yang merupakan gabungan dari karakteristik pribadi dan pengorganisasian seseorang (Kurb, 1986);

4. Kinerja adalah apa yang dapat dikerjakan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Gilbert, 1977). Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu:

1. Kompetensi: berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifi-kasikan tingkat kinerjanya.

2. Produktifitas: kompetensi tersebut diatas dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan- kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (outcome).

Dari berbagai pengertian tersebut diatas, pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu,

bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya.

Menurut Xxxxxx (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seseorang antara lain :

1. Faktor individu: kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang;

2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja;

3. Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system).

C. Tujuan

1. Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun dalam kelompok setinggi tingginya. Peningkatan prestasi kerja perorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja staf;

2. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan meningkatkan hasil kerja melalui prestasi pribadi;

3. Memberikan kesempatan kepada staf untuk menyampaikan perasaannya tentang pekerjaan, sehingga terbuka jalur komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.

D. Pengembangan dan Manajemen Kinerja

Pengembangan dan manajemen kinerja pada dasarnya sebuah proses dalam managemen sumber daya manusia. Implikasi dari kata "manajemen" berarti proses diawali dengan penetapan tujuan dan berakhir dengan evaluasi. Secara garis besar ada lima kegiatan utama yaitu:

1. Merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai dan disepakati oleh atasannya. Rumusan ini mencakup kegiatan yang dituntut untuk memberikan kontribusi berupa hasil kerja (outcome).

2. Menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, termasuk penetapan standar prestasi dan tolak ukurnya.

3. Melakukan "monitoring", koreksi, memfasilitasi serta memberi kesempatan untuk perbaikan.

4. Menilai prestasi dengan cara membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Memberikan umpan balik kepada yang dinilai berhubungan dengan seluruh hasil penilaian. Pada kesempatan tersebut atasan dan staf mendiskusikan kelemahan dan cara perbaikannya untuk meningkatkan prestasi berikutnya.

E. Pengertian Indikator

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus sebaiknya menentapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (measurable). KPI juga sebaiknya harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur.

Pada sisi lain, biaya untuk mengidentifikasi dan memonitor KPI sebaiknya tidak melebihi nilai yang akan diketahui dari pengukuran tersebut. Hindari pengukuran yang berlebihan yang tidak banyak memberi nilai tambah.

Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para pakar antara lain:

1. Indikator adalah pengukuran tidak langsung suatu peristiwa atau kondisi. Contoh: berat badan bayi dan umurnya adalah indikator status nutrisi dari bayi tersebut (Xxxxxx & Sapanuchart, 1993).

2. Indikator adalah variabel yang mengindikasikan atau menunjukkan satu kecenderungan situasi, yang dapat dipergunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).

3. Indikator adalah variable untuk mengukur suatu perubahan baik langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981)

Ada dua kata kunci penting dalam pengertian tersebut diatas adalah pengukuran dan perubahan. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan digunakan "indikator" sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Indikator yang berfokus pada hasil asuhan kepada proses-proses kunci serta spesifik. Indikator pelayanan adalah ukuran kuantitas sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas yang berdampak terhadap pelayanan. Indikator tidak dipergunakan secara langsung untuk mengukur kualitas pelayanan, tetapi dapat dianalogikan sebagai "bendera" yang menunjuk adanya suatu masalah spesifik dan memerlukan monitoring dan evaluasi.

Dalam beberapa kegiatan, mungkin tidak relevan mengukurnya dengan ukuran kuantitatif untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh dalam komunikasi: bagaimana kualitas komunikasi interpersonal antara aparatur – masyarakat, maka pengukurannya adalah melalui observasi langsung untuk mengetahui bagaimana kualitas interaksinya. Monitoring dilakukan terhadap indikator kunci guna dapat mengetahui penyimpangan atau prestasi yang dicapai. Dengan demikian setiap individu akan dapat menilai tingkat prestasinya sendiri (self assesment).

F. Karakteristik Indikator

Selanjutnya, setelah kita merumuskan KPI untuk setiap sasaran kinerja yang ada, maka tahapan berikutnya adalah menentukan angka target untuk setiap KPI. Demikianlah, misalkan untuk KPI pertumbuhan sales revenue maka angka target yang dipasang misalnya adalah 15 %. Sementara untuk skor atau tingkat kepuasan pelanggan misalkan angka targetnya adalah 8 dari skala 1 – 10. Penetapan angka target ini sebaiknya mengikuti metode SMART atau singkatan dari

1. Specific (S): target harus bersifat spesifik, detail dan terfokus;

2. Measurable (M): dapat dikur.;

3. Achievable (A): target yang telah ditetapkan merupakan hal yang realistis dan dapat dicapai (achievable) ada nilai atau hasil peningkatan

4. Relevant (R): target yang dipilih merupakan aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok

5. Time (T): waktu untuk mencapai target tersebut/deadline.

Di samping itu penetapan indikator-indikator kinerja hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Sahih (Valid) artinya indikator benar-benar dapat dipakai untuk mengukur aspek-aspek yang akan dinilai.

2. Dapat dipercaya (Reliable): mampu menunjukkan hasil yang sama pada saat yang berulang kali, untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.

3. Peka (Sensitive): cukup peka untuk mengukur sehingga jumlahnya tidak perlu banyak.

4. Spesifik (Specific) memberikan gambaran prubahan ukuran yang jelas dan tidak tumpang tindih.

5. Relevan: sesuai dengan aspek kegiatan yang akan diukur dan kritikal contoh: pada unit bedah indikator yang dibuat berhubungan dengan pre-operasi dan post-operasi.

G. Penetapan Indikator Kinerja Utama

1. Uraian Indikator Kinerja Utama

Dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama BNP2TKI Telah mengikuti Karakterisitik Indikator. Adapun Penentapan Indiokator Kinerja Utama adalah sebagai berikut

:

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT BNP2TKI
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran
	Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB
Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat
	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI
Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel;	Opini BPK atas laporan keuangan
Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI;	Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan
	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI
Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai
	Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan

2. Alat Ukur/Satuan

Alat ukur yang digunakan pada Indikator Kinerja Utama ada bermacam macam tergantung dari Indikator Kinerjanya. Adapun alat ukurnya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	ALAT UKUR/SATUAN
Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	Prosentase anggaran
Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Hasil Penilaian oleh Kemenpan dan RB terhadap : 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Laporan Kinerja 4. Evaluasi KInerja dan 5. Capaian Kinerja
Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	Jumlah Hasil Pembangunan UPP dan LTSP pada BP3TKI/LP3TKI
Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	Hasil Penilaian PNPRB oleh Kemenpan dan RB terhadap : A. Penilaian Proses 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang- undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penata Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik B. Penialian Hasil 1. Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi 2. Pemerintah bersih dan bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan Publik
Opini BPK atas laporan keuangan	Hasil Opini BPK terhadap : Hasil Audit oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan
Jumlah peraturan perundang- undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan BNP2TKI

Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	Mengukur persentase integrasi Sistem Pelayanan P2TKI (SIKOTKLN) dengan : 1. Sistem Lembaga Penempatan dan lembaga Pendukung penempatan terkait sistem non tunai; 2. Sistem pelayanan pada Kab/Kota 3. Sistem pada kementerian/Lembaga terkait 4. Perwakilan RI di Negara Penempatan 5. Sistem Perbankan dan sistem asuransi
Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Jumlah hasil kajian yang dapat direkomendasi kan sebagai bahan masukan kebijakan

3. Cara Mengukur Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA	CARA MENGUKUR INDIKATOR KINERJA
Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	Dilakukan dengan menghitung persentase antara Pagu Anggaran yang dihasilkan dengan Realisasi anggaran
Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Hasil Penilaian oleh Kemenpan dan RB dengan menghitung bobot persentase yang dihasilkan dari : 1. Perencanaan Kinerja, target bobot 20% 2. Pengukuran Kinerja, target bobot 25% 3. Laporan Kinerja, target bobot 15% 4. Evaluasi KInerja, target bobot 10% 5. Capaian Kinerja, target bobot 20%
Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	Hasil Pembangunan UPP dan LTSP pada BP3TKI/LP3TKI
Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	Hasil Penilaian PNPRB oleh Kemenpan dan RB terhadap : A. Penilaian Proses, target bobot 60% 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang- undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penata Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik B. Penialian Hasil, target bobot 40% 1. Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi 2. Pemerintah bersih dan bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan Publik

Opini BPK atas laporan keuangan	Hasil Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan di BNP2TKI dengan Kriteria WTP, WDP, Disclaimer
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	Dilakukan dengan menghitung jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan
Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Dilakukan dengan menghitung persentase Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pelayanan BNP2TKI
Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	Dilakukan dengan menghitung persentase integrasi Sistem Pelayanan P2TKI (SIKOTKLN) dengan : 1. Sistem Lembaga Penempatan dan lembaga Pendukung penempatan terkait sistem non tunai; 2. Sistem pelayanan pada Kab/Kota 3. Sistem pada kementerian/Lembaga terkait 4. Perwakilan RI di Negara Penempatan 5. Sistem Perbankan dan sistem asuransi
Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Dilakukan dengan menghitung Jumlah hasil kajian yang dapat direkomendasi kan sebagai bahan masukan kebijakan

4. Sumber Data Indikator Kinerja Utama

Sumber data dari hasil pengukuran kinerja ini didapat melalui :

INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA INDIKATOR KINERJA
Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	Sumber data : 1. Pagu Anggaran Sekretariat Utama; 2. Laporan Realisasi Anggaran dari Biro Keuangan dan Umum
Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	Sumber data : 1. RPJMN 2. Renstra Setama 3. Penetapan Kinerja 4. Laporan Kinerja 5. Hasil Penilaian Kemenpa dan RB
Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	Sumber data : Laporan dari Biro Organisasi dan Kepegawaian
Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	Sumber data : Hasil Penilaian PNPRB oleh asesor yang ditetapkan oleh BNP2TKI selanjutnya dinilai Kemenpan dan RB

Opini BPK atas laporan keuangan	Sumber data : Hasil penilaian oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan di BNP2TKI
Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	Sumber data : Laporan dari Biro Hukum dan Humas
Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Sumber data : Laporan dari Biro Hukum dan Humas
Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	Sumber data : Laporan dari Puslitfo
Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Sumber data : Laporan dari Puslitfo

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2015-2019 ini dibuat semoga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Sekretaris Utama,

Xxx Xxxxxxx

NIP. 19550815 198203 1 002

XXXXXXX XXXXXXX TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

XXXXXXX XXXXXXX TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2015 - 2019

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN PELAKSANAAN
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	90%	92%	93%	94%	95%
		Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	B	B+	A	A	A
2	Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	16 UPP/ 7 LTSP	2 UPP/ 4 LTSP	Opsl 24 UPP/12 LTSP	Ops 24 UPP/12 LTSP	Ops 24 UPP/ 12 LTSP
		Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	80%	85%	90%	95%	100%
3	Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel;	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI;	Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan	9 Peraturan
		Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
5	Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	50%	100%	100%	100%	100%
		Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	9 Kajian	9 Kajian	9 Kajian	9 Kajian	9 Kajian

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 April 2015

Sekretaris Utama,

Xxx Xxxxxxx

NIP. 19550815 198203 1 002

PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI

Nomor : PER.01/SU/II/2016 TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2016

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERATURAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR : PER. 01/SU/II/2016 TENTANG

TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Penetapan Kinerja Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2016.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis BNP2TKI Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015-2019;

8. Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI Nomor PER. 01/SU/IV/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI 2015- 2019;

9. Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI BNP2TKI Nomor PER. 02/SU/IV/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Sekretariat Utama BNP2TKI 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI TAHUN 2016.

Pasal 1

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki

Pasal 2

Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI menyusun Penetapan Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Pasal 3

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Deputi Penmepatan, beserta target kinerja dan anggaran;

Pasal 4

Melakukan Reviu Penetapan Perjanjian Kinerja Deputi Penempatan apabila terjadi perubahan/Revisi terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Utama BNP2TKI.;

Pasal 5

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja agar memperhatikan :

a. Kontrak kinerja antara Sekretaris Utama dengan Kepala BNP2TKI;

b. Dokumen perencanaan jangka menengah/Rencana Strategis;

c. Dokumen perencanaan kinerja tahunan;

d. Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

Pasal 6

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Kepala BNP2TKI untuk:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;

e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 25 Februari 2016

Sekretaris Utama,

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Peraturan Sekretaris Utama BNP2TKI Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BNP2TKI Tahun 2016.

Nomor : PER.01/SU/II/2016 Tanggal : 25 Februari 2016

Lampiran

FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan BNP2TKI;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BNP2TKI;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BNP2TKI ;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara sesuai dengan tanggung jawabnya;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

TUGAS :

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, organisasi , tatalaksana kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat di lingkungan BNP2TKI

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	92%	9.943.960.000
	Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	B+
Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	2 UPP/ 4 LTSP	5.094.790.000
	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	85%
Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	123.464.668.000
Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI	Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	9 Peraturan	6.660.620.000
	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Baik
Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	100%	7.909.487.000
	Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	9 Kajian
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2016 Rp. 153.073.105.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 25 Februari 2016

Sekretaris Utama,

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS UTAMA BNP2TKI DENGAN

KEPALA BNP2TKI

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxxxxx Xxxxx

Jabatan : Kepala BNP2TKI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Xxxxxx Xxxxx

Jakarta, 25 Februari 2016 PIHAK PERTAMA

Xxx. Xxxxxxx, XX

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersusunnya Perencanaan yang aplikatif dan meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja BNP2TKI;	Persentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	92%
	Penilaian AKIP oleh Kementerian PAN dan RB	BB
Pelayanan Terpadu, Profesional dan Bertanggungjawab dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;	Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	2 UPP/ 4 LTSP
	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	85%
Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang milik Negara yang tertib dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
Diterbitkannya kebijakan yang komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan / dinamika organisasi dan meningkatnya opini publik terhadap lembaga BNP2TKI	Jumlah peraturan perundang-undangan dan tingkat kekosongan hukum yang dihasilkan	9 Peraturan
	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Baik
Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI dalam tata kelola TKI, termasuk transaksi non tunai	100%
	Rekomendasi hasil kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	9 Kajian
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Pagu Anggaran Sekretariat Utama Tahun 2016 Rp. 153.073.105.000,-

PIHAK KEDUA

Xxxxxx Xxxxx

Jakarta, 25 Februari 2016 PIHAK PERTAMA

Xxx. Xxxxxxx, XX

PERJANJIAN KINERJA XXXXXX XX DENGAN SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2016

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xx. Xxxxxxx, MM

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama BNP2TKI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx

NIP. 19570612 198603 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO PRENXXXXAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Prosentase perencanaan anggaran terhadap realisasi pelaksanaan anggaran	92%
Meningkatnya Kualitas Penyusunan	Fasilitasi Layanan Adminis trasi	20 Dokumen
Rencana Program dan Anggaran, Pelayanan Administrasi Kerjasama,	Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Kerjasama DN
	serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan.	Jumlah Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi	29 Satker
	Peningkatan Penilaian Kualitas AKIP	BB
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Tahun 2016 Rp. 9.943.960.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx

NIP. 19570612 198603 1 003

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxxxx Xxxxxx

Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama BNP2TKI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx Xxxxxx, S.H., M.M. NIP.19581113 198609 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Peningkatan nilai Capaian Reformasi Birokrasi BNP2TKI	85%
Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta	Jumlah Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang mudah, murah dan cepat	2 UPP/ 4 LTSP
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Jumlah SDM yang Profesional,
yang Tepat Fungsi	Handal dalam Pelayanan Publik dan	40%
	penguatan sdm BNP2TKI diperwakilan
	Prosentase terintegrasinya aplikasi system
	Informasi Kepegawaian (ASIK) dengan	100%
	BP3TKI
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2016 Rp. 5.094.790.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx Xxxxxx, S.H., M.M. NIP.19581113 198609 2 001

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx : Kepala Biro Keuangan dan Umum Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama BNP2TKI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxxxxx

NIP. 19600115 198102 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO KEUANGAN DAN UMUM

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Laporan Keuangan yang Efisien, Efektif, transparan dan Akuntabel	WTP
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan, Tata Usaha Pimpinan,	Jumlah Pelayanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Dukungan penugasan SDM di perwakilan	28 Satker/ 3 Pwk
Kerumah anggaan, Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja
		6 Lok (Medan, Kendari, Palu,
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja (Pelayanan Publik)	Gorontalo, Cirebon, Sukabumi) dan
		Pemb Kantor
		Bekasi
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Biro Keuangan dan UmumTahun 2016 Rp. 123.464.668.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxx Xxxxxxxx

NIP. 19600115 198102 1 001

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxxxx Xxxxxx

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama BNP2TKI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx Xxxxxx

NIP. 19591002 198503 2 001.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Tersedianya Peraturan Perundang- Undangan, dan Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum, Publikasi dan Kehumasan.	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan untuk Mengisi Tingkat Kekosongan Pengaturan Hukum	9 Peraturan
	Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui PPID	100%
	Opini Publik terhadap lembaga BNP2TKI	Baik
	Prosentase publik yang membutuhkan informasi P2TKI melalui JDIH	100%
	Prosentase penyebaran infor masi hukum yang berkaitan dengan P2TKI melalui penyuluhan	100%
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Biro Hukum dan Humas Tahun 2016 Rp. 6.660.200.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxx Xxxxxx

NIP. 19591002 198503 2 001.

BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

Jalan M.T. Haryono Kav 52 Gedung A Jakarta 12840 Telp (000) 00000000, 00000000 Fax. (000) 00000000 Website : http//xxx.xxx0xxx.xx.xx

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

KEPALA PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Xxxxxxxx Xxxxxxx

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Xxx. Xxxxxxx, XX

Jabatan : Sekretaris Utama BNP2TKI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxxx Xxxxxxx XXX. 19571031 198103 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEPALA PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Kajian Litbang sebagai bahan Masukan Kebijakan	9 Kajian
	Jumlah lembaga/Perwakilan yang terintegrasi Sistem Pelayanan P2TKI	Operasional Layanan
Terselenggaranya layanan system informasi P2TKI secara terpadu dan kajian Litbang sebagai bahan masukan kebijakan	Persentase lembaga penempatan yang terintegrasi Sistem Non Tunai dalam Tata Kelola TKI	100%
	Tersedianya Penguatan Infra struktur Integrasi Sistem, Pengamanan Database dan Network Operational control (NOC)	Operasional
	Prosentase kabupaten/kota yang
	terintegrasi dalam SISKO TKLN pada	75%
	pelayanan registrasi CTKI
	Pengelolaan dan Penyajian Data P2TKI	19 Laporan
Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlinduangan Tenaga Kerja Indonesia
Jumlah Anggaran Pusat Penelitian, Pengembangan Dan Informasi Tahun 2016 Rp. 7.909.487.000,-

Jakarta, 25 Februari 2016

Pihak Kedua

Xxx. Xxxxxxx, XX NIP. 19600119 198603 1 001

Pihak Pertama

Xxxxxxxx Xxxxxxx XXX. 19571031 198103 1 002