LAPORAN KINERJA

LAPORAN KINERJA

(LKj)

TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................	i
DAFTAR ISI ...............................................................................................................	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.........................................................................................	1
BAB I PENDAHULUAN X. Xxxxx Belakang ......................................................................................	3
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi...................................................	3
C. Aspek Strategis......................................................................................	4
D. Struktur Organisasi ...............................................................................	5
E. Sistematika Penyajian ..........................................................................	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA X. Xxxxxxx Strategis.. ...........................................................................	22
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022................................	29
C. Penetapan Kinerja /Xxxxxxxxan Kinerja.............................................	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA X. Xxxxukuran Kinerja Tahun 2022 .....................................................	31
B. Analisis Capaian Kinerja..................................................................	32
X. Xxxxxxxxxxxxx Keuangan...................................................................	34
BAB IV PENUTUP Penutup .......................................................................................................	38

Lkj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesai nya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, wajib menyusun LKj. Selain itu, informasi dalam dokumen LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mempunyai tugas pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan 2021- 2026 adalah “Terwujudnya Otonomi Desa yang Partisipatif dengan Keberdayaan Masyarakat“.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan melaksanakan 5 (Lima) program dengan 31 (Tiga Puluh Satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 00.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Delapan ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Belas Rupiah). Keseluruhan jumlah program dan kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 1 sasaran yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 1 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100,81 %. Keberhasilan capaian atas target sasaran ini dikategorikan baik. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran:

Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat 100,81 %.

Pembiayaaan dari APBD Tahun 2022 untuk belanja langsung berjumlah Rp 00.000.000.000 terealisasi Rp. 00.000.000.000,80 dengan penyerapan sebesar 90,67%.

Guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja. Pembahasan yang dilakukan yaitu melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, sehingga capaian terhadap sasaran bisa lebih ditingkatkan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan berikutnya sehingga faktor-faktor penyebab tidak maksimalnya capaian kinerja terhadap sasaran bisa diperbaiki dan faktor-faktor yang sudah baik untuk lebih ditingkatkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wujud implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terlibatnya secara langsung masyarakat dalam merumuskan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang diadakan setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para stakeholders berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing yang didasarkan pada kondisi dan potensi sesuai dengan dinamika perkembangan daerah berdasarkan prinsif transparansi, responsibilitas, efisiensi, efektivitas, akuntabel, partisipatif, terukur, adil dan berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk 1 (satu) tahun yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintahan Kabupaten Asahan “Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter”. Dalam proses penyusunan Renja OPD ini dimulai dari pengumpulan data kegiatan yang akan dilaksanakan dari pihak-pihak yang yang berkompeten, diantaranya adalah Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya, para Kasubbag dan Kasi dan masukan dari para Kepala Desa / Lurah, Tokoh Masyarakat / Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat yang peduli akan pentingnya pembangunan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Asahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Asahan, bahwa Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan adalah membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi tepat Guna.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Asahan ini mencakup:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan, keuangan, program Bapemmas serta evaluasi / laporan

b. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Pedoman Umum dalam Pelaksanaan Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat yang berdaya cipta dan berkarya nyata dalam membangun desa .

c. Mengkoordinasikan Penyiapan Permasalahan dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

d. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Pedoman Bantuan Pembangunan Desa.

e. Mengkoordinasikan Penyiapan Pedoman Kebijakan Produksi dan Lembaga Keuangan Desa.

f. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Kebijakan Peranan Kelembagaan dalam rangka Perencanaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Desa.

g. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Kebijakan Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat Desa / kelurahan.

h. Mengkoordinasikan Penyiapan Pedoman Peningkatan Sumber Daya Alam, pesisir pantai, penelitian dan Koservasi Desa / Kelurahan.

C. ASPEK STRATEGIS

Untuk mewujudkan Pencapaian Target RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2021–2026 yang disinkronkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD maka yang menjadi strategi adalah :

a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa; Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

2) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Meningkatkan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagai mitra Pemerintahan Desa/Kelurahan melalui sosialisasi, pelatihan maupun bintek dan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan;

2) Menggerakkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Tingkat Desa/Kelurahan, Dusun, Lingkungan dan Kelompok Dasawisma;

3) Menciptakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang berguna sebagai pemandu pembangunan.

c. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa / Kelurahan dalam mendukung Program Nasional; Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Pelaksanaan Program Penyaluran Xxxx Xxxx

2) Menyediakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dan penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD)

d. Meningkatkan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial Budaya Masyarakat; Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Meningkatkan Swadaya gotong royong masyarakat

2) Penguatan kelembagaan Posyandu

e. Mendayagunakan potensi desa guna mengembangkan usaha ekonomi masyarakat; Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Meningkatkan kualitas kelompok usaha sektor informal melalui pelatihan maupun bintek;

2) Meningkatkan jumlah desa yang menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa melalui pembangunan pasar desa.

f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan mengembangkan penerapan teknologi tepat guna yang dapat membantu ekonomi masyarakat/keluarga;

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Membentuk warung teknologi desa guna mengumpulkan informasi mengenai potensi desa yang berkenaan dengan teknologi tepat guna

2) Meningkatkan kapasitas pengurus pos pelayanan teknologi

g. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 3 Orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Sub Bagian, serta 9 Orang Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan Fungsional dengan rincian selengkapnya adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas.

(2) Sekretaris, membawahi :

• Kepala Sub Bagian Umum;

• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Kepala Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :

• Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan Fungsional

(4) Kepala Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:

• Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan Fungsional

(5) Kepala Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :

• Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan Fungsional

BIDANG SEKRETARIAT

Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan administrasi yang meliputi pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hugungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data statistik bahan perumusan rencana dan program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mempunyai fungsi :

a. membuat rencana kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas;

c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pemberian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;

d. menilai hasil pelaksanaan kegaitan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karir;

e. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta administrasi kepegawaian yang tertib dan teratur;

f. melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat agar pengeluaran anggaran sesuai dengan rencana;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan program serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Umum

Tugas Kepala Sub Bagian Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

a. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;

b. melaksanakan urusan surat menyurat yang meliputi menerima, membaca, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan surat dan mempersiapkan administrasi perjalanan dinas;

c. mempersiapkan perawatan kendaraan dinas serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan;

d. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan acara-acara kedinasan;

e. mempersiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti dan usul perpindahan pegawai;

f. melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan;

g. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;

h. menyusun usulan rencana anggaran Dinas;

i. melaksanakan penyampaian dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;

j. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas;

k. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan;

l. melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan

m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

• Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja tahunan Dinas;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistik dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Dinas;

c. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

d. menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas;

e. menyusun (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip);

f. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);

g. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

h. menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengembangan Potensi dan Administrasi Desa, Perangkat Desa dan Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. membuat rencana kerja Bidang Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi bawahannya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa;

e. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan potensi dan administrasi desa;

f. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pendapatan kekayaan dan aset desa;

g. merumuskan pedoman kebijakan pengembangan dan pengelolaan potensi dan sumber daya alam;

h. merumuskan pedoman pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan kelurahan, bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa, Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

i. merumuskan pedoman pelaksanaan pembinaan fasilitasi dan kelembagaan pemerintahan desa;

j. merumuskan bahan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;

k. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana pengembangan program bidang pemerintahan desa;

l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program/kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

m. memberikan saran dan perimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;

n. menilai hasil pelaksanaan kegiatan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karir; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas urusan Pemberdayaan Masyarakat, Motivasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat serta Penguatan Kelembagaan Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. membuat rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi bawahannya agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

c. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

d. merumuskan pedoman kebijakan fasilitasi pelaksanaan motivasi dan swadaya masyarakat;

e. merumuskan pedoman kebijakan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) Desa;

f. merumuskan pedoman kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Sumber Daya Masyarakat (SDM);

g. merumuskan pedoman kebijakan fasilitasi penguatan kelembagaan desa;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pemberdayaan, motivasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan Desa;

i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program/kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

j. memberikan saran dan perimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas dan fungsi Kepala Dinas dalam urusan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan lembaga ekonomi dan teknologi tepat Guna.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

a. membuat rencana kerja Bidang Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan ketentuan yang berlaku;

b. merumuskan pedoman kebijakan dibidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan lembaga ekonomi dan teknologi tepat Guna;

c. penyiapan bahan pelaksanan kebijakan dibidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, pengembangan lembaga ekonomi dan teknologi tepat Guna;

d. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;

e. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;

f. merumuskan pedoman kebijakan dibidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

g. penyiapan bahan pelaksanan kebijakan dibidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

h. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

i. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas dibidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program/kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

k. memberikan saran dan perimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan

l. melaksankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan tergambar pada Struktur Organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.ASAHAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

Bidang Ekonomi masyarakat dan Teknologi Tepat Guna

Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan

Fungsional

Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan

Fungsional

Sub Koordinator Xxx Xxxxxxxx Jabatan

Fungsional

UPTD

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA (LKj) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

Sistematika Laporan Kinerja ( LKj ) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, gambaran umum organisasi, Tujuan, sasaran, Dasar Penyusunan, Sistimatika Penyusunan .

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen Perjanjian Kinerja).

BAB III : Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Asahan.

Dalam bab ini diuraikan Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinrja, Avaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja .

BAB IV : PENUTUP.

Dalam Bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum, Strategi Pemecahan Masalah dan

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan mempunyai Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Maka Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam mencapai tujuan pada setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahun 2022 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, disamping itu juga menjadi indikator dalam pencapaian sasaran strategis sesuai dengan target yang telah direncanakan, berikut ini Program dan kegiatan yang direncanakan menjadi indikator utama dalam mencapai sasaran dan tujuan utama.

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau kondisi yang diyakini dapat diwujudkan di masa yang akan datang. Visi harus didasarkan pada potensi, peluang, tantangan dan harapan yang merupakan wujud dari kegiatan lima tahun kedepan. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Asahan Tahun 2021 – 2026 adalah “Terwujudnya Otonomi Desa yang Partisipatif dengan Keberdayaan Masyarakat”.

b. Misi

Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan adalah :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa;

b. Memberdayakan masyarakat dan lembaga masyarakat seluas-luasnya dalam pembangunan desa berdasarkan potensi, kebutuhan, aspirasi dan kewenangan Desa Berbasis Keimanan dan Ketaqwaan (Imtaq) kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan;

d. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Guna mendorong Pembangunan Desa yang Partisipatif;

e. Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Kerakyatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi, secara umum yang menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan adalah Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi.

d. Sasaran

Untuk mencapai tujuan Rencana Strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kab. Asahan menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah Meningkatnya kemandirian masyarakat.

Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagaimana penjelasan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya kemandirian masyarakat

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100%
		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas PMD Kab.Asahan Tahun 2021 – 2026 yang disinkronkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD maka yang menjadi strategi adalah Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1) Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan.

2) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa.

3) Penguatan kapasitas pemerintahan desa.

4) Pengembangan BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa.

5) Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa.

6) Sinergitas program pemerintah dengan desa.

7) Ekonomi Mandiri melalui Pengembangan Kampung Mandiri.

8) Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengefektifkan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

9) Pengembangan ekonomi kreatif kelompok masyarakat.

Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PMD Kab.Asahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1,69	1,69	2,26	2,82	3,39	3,95
			Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,6491	0,6527	0,6563	0,6599	0,6635	0,6671

b. Program

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3. Penyediaan bahan logistik kantor;

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan;

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

6. Penyediaan Bahan/Material;

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel;

2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;

2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

b. PROGRAM PENATAAN DESA;

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Penataan Desa; Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;

c. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA;

Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa; Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota;

d. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA;

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;

3. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

4. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;

5. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

6. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;

e. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT;

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target lain yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	1	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	%	1,69
		2	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	IDM	0,6527

C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	1	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1,69
		2	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,6527

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Asahan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Untuk memudahkan penilaian capaian digunakan metode pengukuran menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

a.	Lebih dari 100	:	Sangat Baik
b.	76% sampai 100%	:	Baik (B)
c.	56% sampai 75 %	:	Cukup (C)
d.	Kurang dari 55 %	:	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing- masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1,69	4,52	267,46%
		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,6527	0,6538	100,17%

Hasil Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja terdiri dari 2 (dua) indikator kategori sangat baik (≤ 100 %), dengan demikian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Asahan secara keseluruhan dengan rata-rata 183,81 % pada tahun 2022 termasuk kategori Sangat Baik.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan Tahun 2022 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang diukur keberhasilan capaiannya melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut :

Tebel

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FOR MULASI PERHITUNGAN	Penanggungja wab	Sumber Data
1	Meningkatnya		Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang	Dokumen
	kemandirian	Persentase desa		Pemerintahan	Renstra dan
	masyarakat	mandiri dan maju		Desa	Renja OPD
		didasarkan dari
		IDM
				Bidang	Dokumen
		Rata-Rata Indeks	Jumlah Nilai Indeks	Pemerintahan	Renstra dan
		Desa Membangun	Desa Membangun	Desa	Renja OPD
		Tingkat	seluruh Desa dibagi
		Kabupaten	Jumlah Desa

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan Tahun 2022 sebesar 183,81 % dengan rincian capaian per indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 1

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Indikator Sasaran	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi
Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1,69	1,69	100	1,69	4,52	267,46

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2022 sebesar 267,46 % untuk sasaran Meningkatnya kemandirian masyarakat dengan Indikator Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM, sedangkan pada tahun 2021 untuk indikator Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM sebesar 100%. Sehingga Tahun 2022 angka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan sasaran Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 2

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat

Indikator Sasaran	2021		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisas i
Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0,6491	0,6447	99,32	0,6527	0,6538	100,17

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa capaian keseluruhan (rata-rata) tahun 2022 sebesar 100,17% untuk sasaran Meningkatnya kemandirian masyarakat, dengan Indikator Rata- rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten, sedangkan pada tahun 2021 capaian keseluruhan (rata-rata) adalah 99,32%. Sehingga Tahun 2022 angka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan sasaran Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kategori Sangat Baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 00.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai : Rp 3.119.065.237,00 Belanja Barang dan Jasa : Rp 00.000.000.000,00 Belanja Hibah : Rp 0,00

Belanja Modal : Rp 92.324.000,00

2. Realisasi pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 00.000.000.000,80 (Dua Belas Juta Enam ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Belas Delapan Puluh Sen) atau 90,67% dari pagu Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: Rp	3.107.288.142,00
Xxxxxxx Xxxxxx dan Jasa	: Rp	9.478.928.976,80
Belanja Hibah	: Rp	0,00
Belanja Modal	: Rp	82.303.000,00

Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022

No	Program		Anggaran (Rp)	Realisasi
				Anggaran (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN
	PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN		4.117.585.562,00	4.038.077.248,00	98,07
	PEMERINTAHAN DAERAH
	Kegiatan :
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Koordinasi dan Penyusunan	20.001.775	19.830.526	99.14
		Laporan Capaian Kinerja dan
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Kegiatan :
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.109.785.237	3.098.008.142	99,62
		ASN
	Kegiatan :
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Penyediaan Komponen Instalasi
		Listrik/Penerangan Bangunan	5.022.775	4.770700	94,98
		Kantor
	2	Penyediaan Peralatan dan	32.763.225	32727400	99,89
		Perlengkapan Kantor
	3	Penyediaan bahan logistik kantor	12.006.500	12.006.500	100,00
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan	20.830.000	20.829750	99,99
		Pengadaan
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan	10.020.000	9.905.000	98,85
		Peraturan Perundang-undangan
	6	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	88.617.000	85.357.349	96,32
		dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan :
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Pengadaan Mebel	28.500.000	28.500.000	100,00
	2	Pengadaan sarana dan prasarana
		gedung kantor atau bangunan	63.824.000	53.803.000	84,30
		lainnya
	Kegiatan :
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi,	63.368.400	36.142.209	57,04
		Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	327.422.650	309.418.395	94,50
		Kantor
	Kegiatan :
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan :
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
		Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100.280.000	92.632.777	92,37
		Operasional atau lapangan
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin	10.030.000	10.020.000	99,90
		lainnya

	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.114.000	224.125.500	99,56
2	PROGRAM PENATAAN DESA		50.000.125,00	00.000.000,00	99,46
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa
	Sub Kegiatan :
	1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	50.000.125	49.731.825	99,46
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		50.000.000,00	00.000.000,00	66,26
	Kegiatan : Fasilatasi Kerja Sama Antar Desa
	Sub Kegiatan :
	1	Fasilatasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000	33.130.200	66,26
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		8.537.734.808,00	7.382.180.120,80	86,47
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Sub Kegiatan :
	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	27.211.150	26.454.150	97,22
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	332.750.100	314.076.660	94,39
	3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3.904.282.592	3.126.204.382	80,07
	4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	200.000.200	197.437.400	98,72
	5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3.848.490.503	3.510.335.865,80	91,21
	6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50.000.000	34.102.600	68,21
	7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	175.000.263	173.569.063	99,18
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		1.217.339.519,00	1.165.400.725,00	95,73
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan :
	1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	100.000.051	95.340.642	95,34

		Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	140.000.202	139.582.690	99,70
	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	114.000.000	100.344.000	88,02
	4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83.339.000	77.297.025	92,75
	5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	80.000.008	77.755.038	97,19
	6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700.000.258	675.081.330	96,44
JUMLAH SELURUHNYA		00.000.000.000	00.000.000.000,80	90,67

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi
			Anggaran (Rp)	%
1	Realisasi Belanja Daerah
	X. Xxxxxx Xxxxx	00.000.000.000,00	00.000.000.000,80	90,67
	- Belanja Pegawai	3.119.065.237,00	3.107.288.142,00	99,62
	- Belanja Barang dan Jasa	00.000.000.000,00	0.000.000.000,80	88,08
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	00,00
	- Belanja Modal	92.324.000,00	00.000.000,00	89,15

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Asahan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 00.000.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp Rp 00.000.000.000,80 (Dua Belas Juta Enam ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Belas Delapan Puluh Sen) ) atau 90,67% dari pagu Anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

a. Masih terdapatnya aparatur desa yang belum memenuhi ketentuan kerja dalam hal pembuatan laporan dan pertanggungjawaban .

b. Dalam melaksanakan tugas masih kurangnya tenaga yang trampil dan terlatih untuk melaksanakan kegiatan dan kurangnya koordinasi dengan perangkat Desa dan sarana yang diperlukan masih minim.

x. Xxxxx rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. SARAN

Adapun solusi yang timbul akibat dari permasalahan yang ada yaitu :

a. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakar dan Desa Kabupaten Asahan masih membutuhkan pembinaan melalui Diklat, Bintek, Seminar, dan lain – lain. Untuk itu telah diupayakan peningkatannya dengan jalan memberikan kesempatan kepada seluruh staf untuk mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional.

b. Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia di Bapemmas dan Pemdes Kabupaten Asahan terdapat kendala dimana PNS / Staf yang telah mengikuti Bintek tidak ditugaskan sebagaimana mestinya .

c. Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, masih dijumpai para Aparat yang bekerja tidak mempedomani petunjuk yang diberikan dan kurangnya koordinasi aparatur pemerintah desa dan kelurahan sehingga menghambat kelancaran tugas. Untuk mengatasi hal tersebut secara bertahap telah diupayakan pembinaan serta koordinasi kepada pejabat kecamatan melalui rapat koordinasi pelaksanaan tugas .

d. Meningkatkan Sarana dan prasarana yang mendukung kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan.

Peran aktif dan kerjasama dari setiap bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan serta koordinasi dari berbagai Instansi sangat diperlukan, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dalam mengemban tanggungjawab serta Tugas Pokok dan Fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapemmas dan Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan TA. 2022 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan bisa berjalan lebih baik lagi dimasa mendatang dan kinerja semangkin meningkat .

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan TA. 2022 ini dibuat semoga dapat bermanfaat.

Kisaran, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

XXXXXXXX XXXXXXX, S.STP, MM

PEMBINA Tk. I

NIP. 19780412 199703 1 001

1

RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

SASARAN

PROGRAM

KEGATAN/SUB KEGIATAN

Ket

No

asaran Strategi

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

INDIKATOR OUTPUT

TARGET

JUMLAH DANA (Rp)

JADWAL PELAKSANAAN

TRW I

TRW II

TRW III

TRW IV

TRW I

TRW II

TRW III

TRW IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggara an pemerintahan di daerah

Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan

100%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

100%

20,001,775.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

100%

3,109,785,237.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

5,022,775.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

32,763,225.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah Paket Bahan logistik kantor

100%

12,006,500.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan

100%

20,830,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100%

10,020,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan Bahan/Material

Jumlah Paket Bahan/Material

0%

-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

100%

88,617,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

Pengadaan Mebel

Jumlah unit Mebel

0%

28,500,000.00

🗸

🗸

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

100%

63,824,000.00

🗸

🗸

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

100%

63,368,400.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

100%

327,422,650.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

100%

100,280,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

100%

10,030,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

2

Meningkatnya kemandirian masyarakat

Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM

1.69

100%

PROGRAM PENATAAN DESA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

100%

225,114,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

3

Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten

0.6527

100%

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Tata Wilayah Desa

Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya

100%

50,000,125.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Fasilatasi Kerja Sama Antar Desa

4

100%

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

100%

50,000,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

100%

27,211,150.00

🗸

🗸

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa

100%

332,750,100.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas

100%

3,904,282,592.00

🗸

🗸

🗸

🗸

3

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

100%

200,000,200.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

100%

3,848,490,503.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

100%

50,000,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

5

100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

100%

175,000,263.00

🗸

🗸

🗸

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

100%

100,000,051.00

🗸

🗸

🗸

Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya

100%

140,000,202.00

🗸

🗸

🗸

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

100%

114,000,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

100%

83,339,000.00

🗸

🗸

🗸

🗸

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

100%

80,000,008.00

🗸

🗸

🗸

🗸

4

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
100%
700,000,258.00
🗸
🗸
🗸
🗸

5

REALISASI KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI
								ANGGARAN	%
1	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19830526
					Sub Kegiatan :
					1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20,001,775.00		99.14
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan :
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,109,785,237.00	Rp 3,098,008,142.00	99.62
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan :
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,022,775.00	Rp 4,770,700.00	94.98
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,763,225.00	Rp 32,727,400.00	99.89
					3	Penyediaan bahan logistik kantor	12,006,500.00	Rp 12,006,500.00	100.00
					4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	20,830,000.00	Rp 20,829,750.00	100.00
					5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	10,020,000.00	Rp 9,905,000.00	98.85
					6	Penyediaan Bahan/Material	-	Rp -	0.00
					7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,617,000.00	Rp 85,357,349.00	96.32
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Sub Kegiatan :
					1	Pengadaan Mebel	28,500,000.00	Rp 28,500,000.00	0.00
					2	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	63,824,000.00	Rp 53,803,000.00	84.30
					Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Sub Kegiatan :
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,368,400.00	Rp 36,142,209.00	57.04
					2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	327,422,650.00	Rp 309,418,395.00	94.50
					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Sub Kegiatan :

6

					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100,280,000.00	Rp 92,632,777.00	92.37
					2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10,030,000.00	Rp 10,020,000.00	99.90
					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225,114,000.00	Rp 224,125,500.00	99.56
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1.69	1.69	PROGRAM PENATAAN DESA
					Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa
					Sub Kegiatan :
					1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	50,000,125.00	49,731,825.00	0.00
3					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
					Kegiatan : Fasilatasi Kerja Sama Antar Desa
					Sub Kegiatan :
					1	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50,000,000.00	Rp 33,130,200.00	66.26
4					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
					Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
					Sub Kegiatan :
					1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	27,211,150.00	Rp 26,454,150.00	97.22
					2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	332,750,100.00	Rp 314,076,660.00	94.39
					3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	3,904,282,592.00	Rp 3,126,204,382.00	80.07
					4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	200,000,200.00	Rp 197,437,400.00	98.72
					5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3,848,490,503.00	Rp 3,510,335,865.80	91.21
					6	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	50,000,000.00	Rp 34,102,600.00	68.21
					7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	175,000,263.00	Rp 173,569,063.00	99.18
5					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
					Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan :

7

					1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100,000,051.00	Rp 95,340,642.00	95.34
					2	Penigkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	140,000,202.00	Rp 139,582,690.00	99.70
					3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	114,000,000.00	Rp 100,344,000.00	88.02
					4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	83,339,000.00	Rp 77,297,025.00	92.75
					5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	80,000,008.00	77,755,038.00	97.19
					6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	700,000,258.00	Rp 675,081,330.00	96.44
TOTAL PAGU							13,972,660,014.00	12,668,520,118.80	90.67

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	1.69	4.52	267.46
		Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.6527	0.6538	100.17

SASARAN

Meningkatnya kemandirian masyarakat

INDIKATOR

Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM

ESELON III

PROGRAM

Penataan Desa

SASARAN

Tertibnya tata ruang Desa

INDIKATOR

Tingkat tertib penyelenggaraan penataan desa

PROGRAM

Peningkatan Kerjasama Desa

SASARAN

Mengembangkan potensi Desa

INDIKATOR

Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi

PROGRAM

Administrasi Pemerintahan Desa

SASARAN

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

INDIKATOR

Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa

PROGRAM

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

SASARAN

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Desa

INDIKATOR

Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina

ESELON IV

SASARAN

Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

INDIKATOR

Jumlah sub kegiatan dalam Penyelenggaraan Penataan Desa

SUB KEGIATAN

1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa

2. Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

4. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa

5. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

SASARAN

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

INDIKATOR

Jumlah dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

SUB KEGIATAN

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

INDIKATOR

Jumlah sub kegiatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

12. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

13. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

15. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

16. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

17. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

18. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Jumlah sub kegiatan dalam Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

SUB KEGIATAN

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

4. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

5. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

6. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

7. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

8. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

9. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

10. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

11. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

TUJUAN

ESELON II